8/11/2019 paparan paten.ppt
1/33
KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERIDALAMPENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI DAERAH
OLEH :
A. SIRAJUDDIN NONCI
DIREKTUR DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA
DITJEN PUM - KEMDAGRI
DISAMPAIKAN PADA ACARA :
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
8/11/2019 paparan paten.ppt
2/33
PROVINSI KAB KOTA KEC KEL DESA Luas Wilayah (km2) Jumlah Penduduk
33 Provinsi 399 98 6.694 8.216 69.249 1.910.931,32 259.940.857
8/11/2019 paparan paten.ppt
3/33
PELAYANAN PUBLIK
(Berdasarkan UU No.25 Th.2009)
Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkapemenuhan kebutuhanpelayanan sesuai denganperaturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa,dan/atau pelayanan administratif yangdisediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8/11/2019 paparan paten.ppt
4/33
1. Kepentingan umum;2. Kepastian hukum;
3. Kesamaan hak;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Keprofesionalan;6. Partisipatif
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan;
9. Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu; dan
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Asas asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik(Pasal 4, UU 25/2009)
8/11/2019 paparan paten.ppt
5/33
Pegawai Negeri sebagai Aparatur Penyelenggara
Pelayanan PublikPegawai Negeri berkedudukan sebagai
unsur Aparatur Negara yang bertugasuntukmemberikan pelayanankepada
masyarakat secara profesional, jujur,
adil, dan merata dalam
penyelenggaraan Tugas Negara,Pemerintahan, dan Pembangunan.
Pasal 3 ayat (14) PP Nomor 53 Tahun 2010Setiap PNS wajib: memberikan pelayanan sebaikbaiknyakepada masyarakat
Pasal 4 ayat (10) PP Nomor 53 Tahun 2010Setiap PNS dilarang: Melakukan suatu tindakanatau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulitsalah satu pihakyang dilayani sehingga mengakibatkan kerugianbagi yang dilayani
8/11/2019 paparan paten.ppt
6/33
Pelayanan Publik Dalam koridor
UU 32 Thn 2004
penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan antara lain untukmempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melaluipeningkatan pelayanan.
Pelayanan Publik bagi daerah antara lain diatur dalam UU 32 thn2004, pasal 11 ayat 3 & 4:
ayat (3):Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahandaerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimanadimaksudkan pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusanpilihan
Ayat (4):
Penyelenggaran urusan pemerintahan yang bersifat wajib yangberpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secarabertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.
8/11/2019 paparan paten.ppt
7/33
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
PILIHAN
1. kelautan dan
perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan
sumberdayamineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian;
dan8. transmigrasi.
1. Pendidikan;
2. kesehatan;3. lingkungan hidup;
4. Pekerjaan umum;
5. ketahanan pangan;
6. kependudukan dan
pencatatan sipil;
7. keluarga berencana;
8. sosial;
9. tenaga kerja;
10. ketentraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat;
dan
11.perlindungan anak;
12.perumahan
13.Perhubungan
WAJIB
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 22
1. penataan ruang;
2. pertanahan;3. pembangunan daerah;
4. koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
5. penanaman modal;
6. kepemudaan dan olah raga;
7. pemberdayaan masyarakat;
8. pemberdayaan perempuan;
9. statistik;10.persandian;
11.kebudayaan;
12.Perpustakaan;
13.kearsipan; dan
14.Kawasan Perbatasan Antar
Negara15.komunikasi dan informatika
tidak berkaitan denganpelayanan dasar
berkaitan denganpelayanan dasar
http://c/DATA/KEG%202012/DRAF%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010/DRAFT%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010%20(timus%2010.00)%20clean.dochttp://c/DATA/KEG%202012/DRAF%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010/DRAFT%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010%20(timus%2010.00)%20clean.dochttp://c/DATA/KEG%202012/DRAF%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010/DRAFT%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010%20(timus%2010.00)%20clean.doc8/11/2019 paparan paten.ppt
8/33
OTDADAERAHPROV/KAB/KOTA
SPM
U
R
U
S
AN
W
A
J
I
B
AKUNTABEL, EFEKTIF
EFISIEN, EKONOMIS
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
KERJASAMA
DAERAH
UPAYA
STRATEGIS
AKSES PARTISIPASI
PEMBERDAYAANMUTU
VII. URUSAN WAJIB DAN SPM
PELAYANAN PUBLIK
8/11/2019 paparan paten.ppt
9/33
Pelayanan Publik di Indonesia
Baik Kuantitas (Akses), maupun Kualitaspelayanan publik masih buruk (belummemadai) baik dilihat dari kebutuhanmasyarakat maupun dari standard yang ada(jika sudah ditetapkan).
8/11/2019 paparan paten.ppt
10/33
Mengapa masyarakat kecewa?
PelayananBuruk 68%
Monopoli 1%
Tidak ada alasan 3%
Sarana prasarana 5%
Pembanding 9%
Produk Buruk 14%
Sumber : Ombudsman R
8/11/2019 paparan paten.ppt
11/33
PERAN KECAMATAN DALAM REFORMASI
BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK
Sebagai MESIN PERUBAHAN (Engine of Reform):
Penggerak dan mengerakkan perubahan.
Sebagai QUICK WINS Pemerintah Kabupaten/Kota:Pelaku langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang
mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi.
Sebagai Pengendali dan Pusat Pelayanan Wil. Kecamatan:
Sebagai pengendali berbagai unit pelayanan di kecamatan dan
melaksanakan pelayanan berdasarkan pelimpahan kewenangan
Bupati/Walikota.
8/11/2019 paparan paten.ppt
12/33
PEL Y N N DI KEC M T N
Pelayanan di kecamatan masih banyak dikeluhkan,relatif belum optimal dan pengaturan kerja stafkurang efisien
Kecamatan = wajah pemerintah daerah (Baikburuknya kecamatan mencerminkan kualitaskinerja pemerintah daerah)
Diperlukan pembenahan untuk meningkatkankualitas pelayanan kecamatan.
8/11/2019 paparan paten.ppt
13/33
PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN DI KECAMATAN
PATEN
POLICY PROSEDUR PERSONIL ORGANISASI
8/11/2019 paparan paten.ppt
14/33
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN ( P A T E N )
Merupakan inovasi manajemen dlm rangkamendekatkan, mempermudah, danmempercepat pelayanan administrasi
perijinan/non perijinan di tingkat Kecamatanutamanya bagi Kecamatan yg letaknya jauh darikantor Kab./Kota dan sulit dijangkau karenafaktor kondisi geografis dan infrastruktur jalan yg
belum memadai.
8/11/2019 paparan paten.ppt
15/33
DASAR PELAKSANAAN
UU No. 32 Th. 2004 ttg Pemerintahan Daerah,
salah satu tugas camat adalah melaksanakan pelayanan masyarakatyg menjadi ruang lingkup tugasnya atau yg belum dapatdilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
UU No. 25 Th. 2009 ttg Pelayanan Publik.Pasal 9 ayat (1), Dlm rangka mempermudah penyelenggaraanberbagai bentuk pelayanan publik, dpt dilakukan penyelenggaraan
sistem pelayanan terpadu. PP No. 38 Th. 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab./KotaPasal 7 Ayat 1 .... urusan pemerintahan yg wajib diselenggarakanoleh pemda provinsi dan pemda kab./kota, berkaitan dgn pelayanandasar.
PP No. 19 th. 2008 ttg Kecamatan,Tugas camat meliputi... Melakukan perencanaan kegiatan pelayanankepada masyarakat di kecamatan dan melakukan percepatanpencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
8/11/2019 paparan paten.ppt
16/33
Permendagri No. 24 Th. 2006 ttg Pedoman PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu; Penyelenggaraan pelayanan terpadu satupintu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualias dan memberikanakses yang lebih luas kepada masyarakat
Permendagri No.4 Tahun 2010 ttg Pedoman Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan (PATEN)Seluruh Kecamatan telah menerapkan PATEN selambat-lambatnyapada tahun 2014
Kepmendagri No.138-270 Tahun 2010 ttg Petunjuk Teknis PedomanPelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN SE Mendagri No. 100/121/PUM tgl 3 Feb 2009 ttg Upaya Strategis
Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah SE Mendagri No. 318/312/PUM tgl 28 Feb 2011 ttg Penerapan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
SE Mendagri No. 138/113/PUM tgl 13 Januari 2012 ttg PercepatanPenerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diDaerah
Lanjutan.
8/11/2019 paparan paten.ppt
17/33
JIWA/RUH/POLITIK HUKUM
PERMENDAGRI No. 4/2010 TENTANG PATEN
1. Spirit: how to serve
(Permendagri tentang Paten mengandung banyaknilai-nilai/spirit menuju tata kelola pemerintahan
yang baik)2. Secara kelembagaan: mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat
3. Kecamatan menjadi simpul pelayanan
4. Kecamatan bekerja sistematis: Plan, Do, See.
8/11/2019 paparan paten.ppt
18/33
PELAYANAN DI KECAMATAN
SEBELUM PATEN
Birokrasi berbelit-belit
Monoton, tidak kreatif dan tidakinovatif
Lama dan tidak ada kepastianwaktu
Pungli & biaya tidak jelas
SETELAH PATEN
Mudah, cepat, transparan,
nyaman
Waktu, biaya jelas & pasti
Dijamin tidak ada pungli No Highcost
8/11/2019 paparan paten.ppt
19/33
XVI. PERSYARATAN PATEN1. Substantif,yakni : pendelegasian sebagian wewenang bupati/ walikota kepada camat, yg
meliputi bidang perijinan dan non perijinan. Pendelegasian ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.
2. Administratif,yang meliputi ; STANDAR PELAYANANdan URAIAN TUGAS PERSONILKECAMATAN.
Standar pelayanan, mencakup : jenis pelayanan, persyaratan pelayanan,proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan,
waktu pelayanan; dan biaya pelayanan.
Standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan diatur dengan Peraturan
Bupati/Walikota.3. Teknis :
sarana prasarana: loket/meja pendaftaran; tempat pemrosesan berkas; tempatpembayaran; tempat penyerahan dokumen; tempat pengolahan data dan informasi;tempat penanganan pengaduan; tempat piket; ruang tunggu; dan perangkatpendukung lainnya.
pelaksana teknis(PNS di Kecamatan) : petugas informasi, petugas loket/penerimaberkas; petugas operator komputer; petugas pemegang kas; dan petugas lain sesuaikebutuhan.
8/11/2019 paparan paten.ppt
20/33
PERSYARATAN
SUBTANTIF
TEKNIS
ADMINISTRATIF
PENETAPAN
BUPATI/WALIKOTA
PEMBENTUKAN
TIMTEKNIS
PEMBINAANDAN
PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PATEN
TAHAPAN PENERAPAN PATEN
8/11/2019 paparan paten.ppt
21/33
ASPEK PERCEPATAN PENERAPAN PATEN
DI DAERAH
1. Penyiapan Aturan
2. Penyiapan struktur
3. Membangun budaya baru4. Penyiapan sarana-prasarana
8/11/2019 paparan paten.ppt
22/33
LANGKAH 1 : PENYIAPAN ATURAN
Kabupaten/Kota, Susun :
1. Peraturan KDH Tentang Pendelegasian Wewenang
2. Peraturan KDH tentang Standar Pelayanan
3. Peraturan KDH tentang Uraian Tugas PersonilKecamatan
4. Keputusan KDH tentang Penetapan Kecamatan sbgPenyelenggara Paten
5. Keputusan KDH tentang Tim Teknis Paten
8/11/2019 paparan paten.ppt
23/33
LANGKAH 2: PENYIAPAN STRUKTUR
Siapkan:
1. Personil untuk tim teknis dan tim pelaksana.
penuhi asas: the right man, on the right time, onthe right place
2. Money follow function
3. Structure follow function
LANGKAH 3:
8/11/2019 paparan paten.ppt
24/33
LANGKAH 3:
MEMBANGUN BUDAYA KERJA
Lakukan:
1. Share vision: membangun visi bersama
2. Spirit of change: perubahan sikap mental3. Terapkan reward dan punishment
4. Partisipasi aktif pemohon layanan
5. Semangat keterbukaan: bangun sistem informasi dan
sebarluaskan informasi
LANGKAH 4 :
8/11/2019 paparan paten.ppt
25/33
LANGKAH 4 :
PENYIAPAN SARANA-PRASARANA
Siapkan:
1. Loket/meja pendaftaran2. Tempat memproses berkas3. Tempat pembayaran
4. Tempat penyerahan dokumen5. Tempat pengolahan data6. Tempat penanganan pengaduan7. Tempat piket8. Ruang tunggu9. Perangkat pendukung lain yang diperlukan
8/11/2019 paparan paten.ppt
26/33
GUBERNUR SELAKU WKL PEMERINTAH
PUSAT :
1. Melakukan pemantauan pelaksanaan Patenuntuk dilaporkan kepada pemerintah pusat.
2. Mengadakan kompetisi pelaksanaan Paten antarkecamatan dalam satu provinsi, diikuti denganpemberian reward and punishment yangproporsional.
8/11/2019 paparan paten.ppt
27/33
KONKLUSI: PERCEPATAN PATEN
KESUKSESAN PATEN MEMERLUKANKOMITMEN BERSAMA:
- Kepala Daerah- Tim Teknis
- Tim Pelaksana/Tim Kecamatan
8/11/2019 paparan paten.ppt
28/33
Amanat Presiden
Mulai hari ini saya mengajak lembaga negara dan swasta,baik di pusat maupun daerah, untuk menggunakan moto:
permudahlah semua urusanJangan dihidupkan lagi seloroh atau cemooh di masa lalu
yang mengatakan, kalau bisa dipersulit kenapadipermudah. Itu harus dihentikan.
(Presiden SB Yudhoyono, Semarang, 8 Maret 2006)
XIX BEBERAPA CONTOH DAERAH
8/11/2019 paparan paten.ppt
29/33
XIX. BEBERAPA CONTOH DAERAH
YG TELAH MENERAPKAN PATEN
Ruang TungguLoket Pelayanan
Meja Pelayanan
8/11/2019 paparan paten.ppt
30/33
KAB. BINTAN, KEP. RIAU
KEC. GUNUNG KIJANG
KEC. BINTAN UTARAKEC. KUALA LOBAM
KEC. SERI KUALA LOBAM
8/11/2019 paparan paten.ppt
31/33
KABUPATEN SIAK, RIAU
8/11/2019 paparan paten.ppt
32/33
PROVINSI ACEH
kec. Bandar Baru
Kec. TenggulunKec. Silih Nara
kec. Bendahara
KAB. ACEH BESARKAB. PIDIE JAYA
KAB. ACEH TENGAH KAB. ACEH TAMIANG
KAB. BIREUEN
Kec. Peulimbang
Kec. PeusanganSiblah Krueng
8/11/2019 paparan paten.ppt
33/33
Terimakasih