INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
TAHUN 2011-2015
Hotel Haris, 7 Nopember 2011
Lahgun & edar gelap narkoba mrpkan masalah global & mjd ancaman serius bg bangsa & negara Tahun 2005 angka prevalensi penyalahguna 1,55%, Tahun 2008 meningkat menjadi 1,99%, Tahun 2010 mencapai 2,4% dan tahun 2015 apabila tidak ditangani secara serius diperkirakan akan mencapai 2,8% (5,6 juta).
Mengapa prevalensi penyalahguna narkoba terus meningkat?
Fasilitas rehabilitasi yang dimiliki BNN di Lido Bogor hanya mampu menampung 500 orang pecandu narkoba, apabila dibandingkan dengan angka prevalensi tahun 2010 lahgun narkoba yang mencapai 3,3 juta.
Fasilitas rehabilitasi yang dibangun diseluruh wilayah RI hny mampu menampung 180 ribu pecandu, shg masih banyak para pecandu yang belum mendapatkan pelayanan rehabilitasi.
Masalah tersebut mjd psr terbuka yng dpt menimbulkan kerawanan pemakai baru.
Dilihat dari segi peredaran, pintu masuk menuju Negara Indonesia sangat banyak baik dari laut, darat dan udara yg tidak semuanya dapat terawasi, didukung pula oleh oknum aparat penegak hukum dan oknum pemerintah yang masih lemah.
Untuk mengatasi ancaman tersebut harus diketahui siapa penyalahguna?
Hasil penelitian dan gakkum pada umumnya lahgun adalah para pekerja yang berpendidikan sekolah menengah (SMP/SMA), Oleh karena itu sasaran kerawanan adalah para pekerja instansi pemerintah dan swasta serta pelajar / mahasiswa yang siap kerja.
Ada 4 sasaran kerawanan yang mesti digarap : sekolah menengah, perguruan tinggi, pekerja pemerintah dan swasta.
Sasaran narkotika ada 4 yng perlu dpt perhatian : Ganja, XTC, Shabu dan Heroin.
Kita lihat Inpres sebagai berikut :Pada alinea I untuk mencapai Indonesia bebas narkoba diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) P4GN. Diktum Pertama : menggambarkan empat fokus bidang sasaran pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan, Setiap bidang mempunyai tujuan masing-masing 1.Bidang pencegahan menjadikan masyarakat tahu dan paham, memiliki keterampilan menolak narkoba;
2.Bidang pemberdayaan masyarakat menggerakan seluruh komponen bangsa untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba melalui kegiatan tes narkoba;
3.Bidang Rehabilitasi agar para pengguna tidak relaps (tidak kambuh) melalui kegiatan rehabilitasi dan after care (pembinaan lanjut);
4. Bidang Pemberantasan untuk mengawasi pintu-pintu masuk dan tempat rawan narkoba seperti tempat - tempat hiburan serta tempat
pembuatan/pabrik narkoba.Para tersangka yang tertangkap akan disita aset-aset shg kekuatan jaringan sindikat akan lumpuh.
Diktum Kedua: Dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 - 2015 1. Bidang Pencegahan, memfokuskan pada :
a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, memfokuskan pada :a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan
kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan Heroin;
b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan Heroin;
c. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.
3. Bidang Rehabilitasi, memfokuskan pada :a. Upaya mengintensifkan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika;b. Upaya memberikan pelayanan
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba;
c. Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba;
d. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan
4. Bidang Pemberantasan, memfokuskan pada :a. Upaya was ketat terhadap impor, produksi,
distribusi, penggunaan (end user), ekspor, dan re-ekspor bahan kimia prekusor dan gakkum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan;
b. Upaya ungkap pabrikan gelap narkoba dan/atau lab. rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat;
c. Upaya ungkap tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dgn tindak pidana narkotika scr tegas dan keras sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Upaya sidik dan lidik, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri scr sinergi;
e. Upaya tindakan yng tegas dan keras thd aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yng terlibat jaringan sindikat narkoba;
f. Upaya tingkatan kerjasama antar penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan;
g. Upaya kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat internasional.
Diktum Ketiga : Para Menteri dan Kepala Lembaga bertindak sebagai penanggung jawab dilingkungan kerja masing-masing terhadap pencapaian target sesuai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
Diktum Keempat : Para Gubernur 1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi 2011 – 2015 di tingkat Provinsi .2. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.
Diktum Kelima : Para Bupati/Walikota : 1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun
dan melaksanakan Rencana Aksi 2011 – 2015 di tingkat Kabupaten/ Kota.
2. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Ka BNN.
NO TUJUAN RENCANA AKSI TARGET PELAKSANA INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 1. Para Siswa/Pelajar
pendidikan menengah tidak menyalahgunakan narkoba dan terlibat peredaran gelap narkoba.
Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada para Siswa/Pelajar menengah yang rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
+10 % +20 % +30 % +40 % +50 % - KEMENDIKNAS
- KEMENAG.
- KPAI
- BKKBN
- BNN
Meningkatnya jumlah Siswa/Pelajar pendidikan menengah menolak narkoba.
Membentuk dan meningkatkan keterampilan kader anti narkoba di kalangan para Siswa/Pelajar pendidikan menengah yang lingkungannya rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
+10 % +20 % +30 % +40 % +50 % - KEMENDIKNAS
- KEMENAG.
- BNN
Meningkatnya jumlah Kader Anti Narkoba di kalangan para Siswa/Pelajar pendidikan menengah.
Contoh rencana aksi masing – masing bidang sebagai berikut : BIDANG PENCEGAHAN
NO TUJUAN RENCANA AKSI TARGET PELAKSANA INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 1. Para Pegawai di Lembaga
Negara/Pemerintah tidak menyalahgunakan narkoba dan terlibat peredaran gelap narkoba.
Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada pegawai negeri yang rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
+10 % +20 % +30 % +40 % +50 % - Seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Meningkatnya jumlah Pegawai Negeri menolak narkoba.
Membentuk dan meningkatkan keterampilan kader anti narkoba di Instansi pemerintah yang lingkungannya rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
+10 % +20 % +30 % +40 % +50 % - Seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Meningkatnya jumlah Kader Anti Narkoba di lingkungan Instansi Pemerintah
Contoh BIDANG PENCEGAHAN
NO TUJUAN RENCANA AKSI TARGET PELAKSANA INDIKATOR2011 2012 2013 2014 2015
1. Lingkungan pendidikan menengah bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama Ganja, Shabu, Ekstasi, dan Heroin
Melakukan test narkoba dimulai dari pendidikan menengah yang rentan dan beresiko tinggi terhadap penyalahgunan dan peredaran gelap narkoba.
6 12 12 12 12 BNN Meningkatnya jumlah pendidikan menengah bebas narkoba
Memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelajar pendidikan menengah yang terlibat sebagai penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba
6 12 12 12 12 - Kemensos- Kemenskes- BNN
Mengungkap jaringan sindikat narkoba yang mengakibatkan pelajar pendidikan menengah terlibat sebagai penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % - Polri
- BNN
CONTOH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NO TUJUAN RENCANA AKSI TARGET PELAKSANA INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 20151. Para pencandu
narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali pecandu Narkotika yang belum cukup umur melaporkan diri institusi penerima wajib lapor
Melakukan pendataan Wajib Lapor secara terpadu
5.000 orang
7.500 orang
10.000 orang
15.000 orang
20.000 orang
-Kemenkes -Kemensos-Polri-BNN
Meningkatnya jumlah pecandu narkotika yang melaporkan diri dan menerima perawatan
Membangun kapasitas institusi penerima wajib lapor terdepan. (penetapan Institusi Wajib Lapor)
128 170 210 250 290 -Kemenkes
Contoh BIDANG REHABILITASI
NO TUJUAN RENCANA AKSI TARGET PELAKSANA INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015
1. Terungkapnya penyelewengan bahan kimia prekursor dan penindakan jaringan tersangka berdasarkan hukum yang berlaku
Meningkatkan koordinasi instansi terkait yang bertanggung jawab melakukan pengawasan bahan kimia prekursor
6 12 12 12 12 - Kemenkes
- BPOM
- Kemendag
- Kemenperin
- Bea Cukai
- Polri
- BNN
- Surveyor Indonesia
Meningkatnya hasil pengungkapan penyelewengan bahan kimia prekursor
Melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras terhadap setiap terjadinya penyimpangan bahan kimia prekursor
25 Kasus
25 Kasus
50 Kasus
50 Kasus
75 Kasus
- Polri
- BNN
- Prekursor yang disita - Produksi kimia
Prokursor yang diungkap
- Tersangka yang terlibat produksi kimia prekursor yang ditangkap
+ 25 %+ 10 %+ 10 %
+25 %+10 %+10 %
+ 25 %+ 10 %+ 10 %
+25 %+10 %+10 %
+ 25 %+ 10 %+ 10 %
Contoh BIDANG PEMBERANTASAN
DAFTAR RENCANA AKSI NASIONAL YANG SUDAH KIRIMKEMENTERIAN/ LEMBAGA
NO. INSTANSI
1 21 Kepolisian Negara Republik Indonesia2 TNI-AL3 Badan Tenaga Nuklir Nasional4 Badan Koordinasi Keamanan Laut 5 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
7 ANRI 8 Badan Nasional P2 TKI (BNP2TKI)9 KPAI
10 BPK11 DPD12 Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral13 Kejaksaan Agung14 TNI-AD15 Kementerian Hukum & Ham16 Kementerian Perhubungan
17 Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional
NO. INSTANSI
1 2
18 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
19 Komisi Kepolisian Nasional
20 Kemen. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
21 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
22 Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
23 Lemsaneg
24 Kemen Koperasi & UKM
25 Kementerian Perindustrian
26 Kementerian PU
27 Komite Nasional Keselamatan Transportasi
28 Perpustakaan Nasional
29 Kementerian Pertanian
30 Kementerian PAN & RB
31 Kementerian Sosial
32 Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
Jumlah K/L = 120K/L yang sudah kirim = 32K/L yang belum kirim = 88
“INDONESIA BEBAS NARKOBA TAHUN 2015”
“BERSAMA, KITA WUJUDKAN”
TERIMA KASIH