PANDUAN PENYUSUNAN USULAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2014
KOMITE ANGGARAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
September 2013
DAFTAR ISI
1. PERMENDIKBUD NO 4/2013 jo PERMENDIKBUD NO 58/2012
2. PROSEDUR PENGUSULAN
3. JADWAL
4. KOMPONEN BOPTN DAN UNIT PENGAMPU
5. FORMAT TERM OF REFERENCE
6. FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA
7. FORMAT REKAPITULASI USULAN UNIT KERJA
8. PENJELASAN AKUN BELANJA
a. AKUN BELANJA LAINNYA
b. PERJALANAN DINAS
9. PMK NO 72/2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa untuk memberi motivasi dalam meningkatkan kinerja
tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah perlu memberi honor yang dialokasikan dari dana bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
b. bahwa dalam rangka fleksibilitas penggunaan dana bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor:4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 huruf j diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 2 BOPTN dipergunakan untuk: a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. biaya pemeliharaan pengadaaan;
c. penambahan bahan praktikum/kuliah;
d. bahan pustaka;
e. penjaminan mutu;
f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
h. pelaksanaan kegiatan penunjang;
i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran;
j. honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil;
k. pengadaan dosen tamu; dan/atau
l. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam renstra perguruan tinggi masing-masing.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 BOPTN tidak dipergunakan untuk: a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung dan peralatan);
b. tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil; dan
c. kebutuhan operasional untuk manajemen.”
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 108
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa terhadap
pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan standar
pelayanan minimum, Pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah dan menggunakan uang kuliah
tunggal (UKT); b. bahwa untuk menjaga kelangsungan proses belajar
mengajar di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan pelayanan minimal, Pemerintah
mengalokasikan bantuan operasional untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi sebagai
akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. bahwa pengelolaan dana bantuan operasional perguruan
tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang dialokasikan Pemerintah tersebut harus dilaksanakan
dengan tertib dan bertanggung jawab; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan tentang
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2011;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.
Pasal 1
Bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang selanjutnya disebut BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang
diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat tidak adanya kenaikan sumbangan pendidikan (SPP) di
perguruan tinggi negeri.
Pasal 2 BOPTN dipergunakan untuk:
a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. biaya pemeliharaan pengadaaan;
c. penambahan bahan praktikum/kuliah; d. bahan pustaka;
e. penjaminan mutu; f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
g. pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pelaksanaan kegiatan penunjang;
i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran; j. honor dosen non pegawai negeri sipil;
k. pengadaan dosen tamu; dan/atau l. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam renstra perguruan tinggi
masing-masing.
Pasal 3 BOPTN tidak dipergunakan untuk:
a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung dan peralatan); b. tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil;
c. tambahan insentif dan honor untuk tenaga administrasi; dan d. kebutuhan operasional untuk manajemen.
Pasal 4
BOPTN diberikan kepada perguruan tinggi dengan mempertimbangkan kriteria:
a. jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per mahasiswa untuk jenjang S1 dan diploma;
b. proporsi peserta bidikmisi terhadap jumlah mahasiswa;
c. proporsi PNBP dari SPP lainnya; d. indeks terhadap jenis/karakteristik program studi;
e. akreditasi program studi; f. jenis perguruan tinggi;
g. proporsi PNBP dari pihak ketiga dalam kegiatan riset, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. jumlah mahasiswa perguruan tinggi.
Pasal 5 Ketentuan mengenai alokasi dana dan tata cara pemberian BOPTN diatur dalam
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
TTD.
MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 760
PROSEDUR DAN JADWAL PENYAMPAIAN USULAN BOPTN 2014
UNIT KERJA
1. Unit kerja mengusulkan sesuai dengan Komponen BOPTN yang telah
ditetapkan (terlampir)
2. Setiap usulan disusun menggunakan format Term of Reference dan Rincian
Anggaran Biaya (terlampir)
3. Satuan biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun
2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014.
4. Data pendukung yang diperlukan :
a. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : DED, RAB
b. Pemeliharaan Alat : Asesment kerusakan alat dan analisis kebutuhan
biaya
c. Seminar Internasional : Leaflet, undangan
d. Bahan Praktikum : Daftar Bahan Praktikum yang dikelompokkan :
Kimia, Mekanikal, Elektrikal, Medis, Hewan/Tumbuhan, Lainnya
e. Bahan Pustaka, e-Book, e-Journal : Katalog, brosur, leaflet
f. Alat Laboratorium Sederhana : Brosur/leaflet/katalog
5. Dokumen usulan memuat kompilasi usulan menurut output dan
rekapitulasi biaya (format terlampir).
6. Dokumen Usulan ditandatangani Dekan/Direktur Sekolah
Vokasi/Direktur Sekolah Pascasarjana/Pimpinan Unit Kerja Kantor
Pusat disampaikan kepada :
Ketua Komite Anggaran
Direktorat Keuangan
Gedung Pusat, Lantai 1, Sayap Utara
7. Softfile usulan TOR (format MS-Word), RAB dan Rekapitulasi Usulan
(format MS-Excel) dikirim ke alamat email : [email protected]
KOMITE ANGGARAN
1. Menghimpun usulan dari unit kerja
2. Memilah usulan sesuai Unit Pengampu
3. Menyampaikan usulan ke Unit Pengampu
4. Menerima TOR dan RAB hasil kompilasi Unit Pengampu
5. Melakukan sinkronisasi dan penetapan alokasi Anggaran BOPTN bersama
unit pengampu dan Pimpinan Universitas
6. Menyampaikan kepada Subdit Anggaran dan Akuntansi untuk di-entri ke
dalam RKAKL
UNIT PENGAMPU
1. Menerima usulan unit kerja dari Komite Anggaran
2. Mereview usulan dari unit kerja
3. Menetapkan usulan unit kerja yang lengkap (TOR, RAB, Data Pendukung)
4. Melakukan sinkronisasi usulan dari unit
5. Menyusun Term Of Reference Induk dan Rincian Anggaran Biaya
6. Menyampaikan TOR dan RAB ke Komite Anggaran
JADWAL
No Kegiatan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Penyusunan di Unit Kerja X X X X X
2 Penyampaian ke Komang X X X X X
3 Review oleh Unit Pengampu
X X X X
4 Penyampaian dari Unit Pengampu ke Komang
X X X
5 Sinkronisasi dan
Penetapan di Komang X
6 Presentasi/Laporan ke
Pimpinan Universitas X
7 Entri ke RKAKL X X
8 Penyampaian usulan ke Dikti
X
KOMPONEN BOPTN DAN UNIT PENGAMPU KEGIATAN
NO. KOMPONEN
Permendikbud No. 4/2013 KODE
OUTPUT OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT AKUN NAMA AKUN
1 Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2013.089 Laporan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi LPPM
1. Pelaksanaan penelitian 2. Evaluasi atau seminar hasil penelitian (nasional)
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2013.082 Artikel Ilmiah yang Layak Terbit Berkala Ilmiah
Dit-SDM
Pembayaran insentif karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2013.023 Dosen yang Mendapat Bantuan Seminar Luar Negeri (Seminar Hasil Penelitian)
1. Pembayaran proceeding, pelaksanaan seminar/konferensi internasional
521211 Belanja Bahan
2. Pembayaran insentif dosen
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
3. Perjalanan dan akomodasi seminar/konferensi internasional
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
NO. KOMPONEN
Permendikbud No. 4/2013 KODE
OUTPUT OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT AKUN NAMA AKUN
Kota
524219 Belanja Perjalanan Lainnya Luar Negeri
2 Biaya Pemeliharaan 2014.009 Layanan Perkantoran Satker DPPA
1. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Gedung Kuliah, Laboratorium, Gedung Pendukung Lainnya.
523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
3. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Jaringan.
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Alat Perkantoran
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
LPPT
5. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Alat Laboratorium, dan Alat Pendukung Pembelajaran Lainnya
523131 Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
NO. KOMPONEN
Permendikbud No. 4/2013 KODE
OUTPUT OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT AKUN NAMA AKUN
6. Pengadaan Alat sederhana
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan
3 Tambahan Bahan Praktikum/Kuliah
4073.007 Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran
LPPT Pengadaan bahan praktikum dan bahan kuliah
521211 Belanja Bahan
NO. KOMPONEN
Permendikbud No. 4/2013 KODE
OUTPUT OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT AKUN NAMA AKUN
4073.008 Prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar mutu pembelajaran Pengadaan bahan praktikum dan bahan kuliah
4 Bahan Pustaka 4073.056
Buku-Buku Perpustakaan PERPUS-
TAKAAN
Pengadaan buku perpustakaan (termasuk e-book dan e-journal) dan online database
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
536111 Belanja Modal Lainnya
5 Penjaminan Mutu 4073.002 PT yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu
KJM 1. Pelaksanaan penjaminan mutu di PT
521211 Belanja Bahan
2. Pelaksanaan akreditasi internasional 521213
Honor Output Kegiatan
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
522151
Belanja Jasa Profesi
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
NO. KOMPONEN
Permendikbud No. 4/2013 KODE
OUTPUT OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT AKUN NAMA AKUN
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
524219 Belanja Perjalanan Lainnya Luar Negeri
6 Kegiatan Kemahasiswaan 4073.030 Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat DITMAWA
1. Pelaksanaan kegiatan UKM
521211 Belanja Bahan
2013.047 Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa
2. Pelaksanaan kegiatan KKM (lomba kreativitas, lomba robotika, dll)
3. PPSMB 4. Wisuda
521213 Honor Output Kegiatan
2013.040 Laporan Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM Bagi Mahasiswa
LPPM
5. Pelaksanaan KKN
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
NO. KOMPONEN
Permendikbud No. 4/2013 KODE
OUTPUT OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT AKUN NAMA AKUN
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
7 Langganan Daya dan Jasa 2014.009 Layanan Perkantoran Satker DITKEU
1. Langganan daya dan jasa (termasuk langganan bandwidth internet)
522111 Belanja Langganan Listrik
2. Sewa gedung, kendaraan, mesin fotokopi, dll
522112 Belanja Langganan Telepon
522113 Belanja Langganan Air
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
8 Kegiatan Penunjang 4073.008 Prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar mutu pembelajaran
P3
1. Pengembangan kurikulum, pengembangan SDM (non degree), pengembangan metode belajar, seminar, dan lokakarya.
521211 Belanja Bahan
2. Pengembangan materi pembelajaran
521213 Honor Output
NO. KOMPONEN
Permendikbud No. 4/2013 KODE
OUTPUT OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT AKUN NAMA AKUN
Kegiatan
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
522151 Belanja Jasa
Profesi
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
9 Pengembangan ICT dalam Pembelajaran
4073.034 PT memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran
PSDI
1. Pemeliharaan, pembelian dan pengembangan hardware, software, dan sistem jaringan
521211 Belanja Bahan
NO. KOMPONEN
Permendikbud No. 4/2013 KODE
OUTPUT OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT AKUN NAMA AKUN
P3
2. Pengembangan materi pembelajaran (handout, animasi, audiovisual), perangkat evaluasi (kuis, soal ujian, tugas mandiri, teleconference
521213 Honor Output Kegiatan
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
522151 Belanja Jasa
Profesi
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
10 Honor Dosen Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS
2014.994 Layanan Perkantoran
DITSDM Pembayaran dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap/kontrak
521213 Honor Output Kegiatan
522151 Belanja Jasa
Profesi
11 Dosen Tamu 2014.994 Layanan Perkantoran
Pembayaran dosen tidak tetap/kontrak dari luar PT
521213 Honor Output Kegiatan
522151
Belanja Jasa Profesi
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
NO. KOMPONEN
Permendikbud No. 4/2013 KODE
OUTPUT OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT AKUN NAMA AKUN
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
524219 Belanja Perjalanan Lainnya Luar Negeri
12 Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra PT
2014.067 Pedoman Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM
DITPDP 1. Pengembangan sistem tata kelola kelembagaan dan SDM
521211 Belanja Bahan
2. Pengembangan kerjasama PT dengan industri, Pemerintah, dan masyarakat
521213 Honor Output Kegiatan
3. Pengembangan kegiatan prioritas Renstra lainnya
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
522151 Belanja Jasa
Profesi
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
NO. KOMPONEN
Permendikbud No. 4/2013 KODE
OUTPUT OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT AKUN NAMA AKUN
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2014
Kementerian Negara/Lembaga : Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon I/II : Direktorat Pendidikan Tinggi
Program : Pendidikan Tinggi
Hasil (Outcome) : ………………………………………………….
Kegiatan dan output (beri tanda x) : □ 2013 / Pengembangan Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat
□ 023 / Dosen yang mendapat bantuan seminar
luar negeri
□ 040 Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM
□ 047 / Laporan Hasil Pelaksanaan Program
Kreatifitas Mahasiswa
□ 082 / Artikel Ilmiyah yang layak terbit berkala
□ 084 / PT yang memiliki kerjasama industri
berbasis penelitian dan pengembangan
□ 089 / Laporan Hasil Penelitian Unggulan PT
□ 2014 / Layanan Perkantoran Satker
□ 009 / Layanan Perkantoran Satker
□ 067 / Pedoman Sistem Tatakelola
kelembagaan dan SDM
□ 994 / Layanan Perkantoran
□ 4073 / Penyediaan Layanan Pembelajaran dan
Kompetensi Mahasiswa
□ 002 / PT yang menerapkan Sistem Penjaminan
Mutu
□ 007 / Prodi memenuhi standar mutu
pembelajaran
□ 008 / Prodi menyelenggarakan pembelajaran
sesuai standar mutu pembelajaran
□ 030 / Unit Kegiatan Mahasiswa yang sehat
□ 034 / PT memenuhi standar mutu sarana dan
prasarana pembelajaran
□ 056 / Buku Perpustakaan
□ 994 / Layanan Perkantoran
Komponen Input : ………………………………………………..
Indikator Kinerja Kegiatan : ………………………………………………..
Volume : …………. (…………..)
Satuan Ukur : ……………….
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
ii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
iii. Peraturan Pemerintah 23/2005 Tentang Badan Layanan Umum jo PP 74/2012
iv. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum
v. Permendikbud No. 58 tahun 2012 tentang BOPTN jo Permendikbud Nomor 4 tahun 2013
vi. PMK No. 72 tahun 2013 tentang SBM tahun 2014 vii. PMK No. 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
RKAKL Tahun 2014 viii. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor
12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012;
ix. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 04/SK/MWA/2013 tentang Rencana Strategis UGM Tahun 2012-2017;
2. Gambaran Umum
…… uraikan singkat tentang kegiatan yang dilaksanakan ……………..
B. Penerima Manfaat
………uraikan singkat penerima manfaat dari kegiatan ini internal maupun eksternal…..
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Swakelola : metode ini digunakan untuk pelaksanaan aktivitas
……………………………………
Kontraktual : metode ini digunakan untuk pelaksanaan aktifitas ………………………
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
No Tahapan Bulan Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran dalam kurun waktu .. bulan dari bulan ……… 2014 sampai
dengan ………. 2014.
E. Biaya Yang Diperlukan
No Komponen Jumlah
(Rp)
1
2
.
Jumlah
Penanggungjawab
……………………………….
RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2013
Kementerian Negara/Lembaga : Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon I/II : Direktorat Pendidikan Tinggi
Program : Pendidikan Tinggi
Hasil (Outcome) : ………………………………………………….
Kegiatan dan output (beri tanda x) : □ 2013 / Pengembangan Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat
□ 023 / Dosen yang mendapat bantuan seminar
luar negeri
□ 040 Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM
□ 047 / Laporan Hasil Pelaksanaan Program
Kreatifitas Mahasiswa
□ 082 / Artikel Ilmiyah yang layak terbit berkala
□ 084 / PT yang memiliki kerjasama industri
berbasis penelitian dan pengembangan
□ 089 / Laporan Hasil Penelitian Unggulan PT
□ 2014 / Layanan Perkantoran Satker
□ 009 / Layanan Perkantoran Satker
□ 067 / Pedoman Sistem Tatakelola
kelembagaan dan SDM
□ 994 / Layanan Perkantoran
□ 4073 / Penyediaan Layanan Pembelajaran dan
Kompetensi Mahasiswa
□ 002 / PT yang menerapkan Sistem Penjaminan
Mutu
□ 007 / Prodi memenuhi standar mutu
pembelajaran
□ 008 / Prodi menyelenggarakan pembelajaran
sesuai standar mutu pembelajaran
□ 030 / Unit Kegiatan Mahasiswa yang sehat
□ 034 / PT memenuhi standar mutu sarana dan
prasarana pembelajaran
□ 056 / Buku Perpustakaan
Komponen Input : ………………………………………………..
Indikator Kinerja Kegiatan : ………………………………………………..
Volume : …………. (…………..)
Satuan Ukur : ……………….
Alokasi Dana : Rp …………………………
Kode
Uraian Suboutput /
Komponen/
Subkomponen/Akun/Detil
Volume
Sub
Output
Jenis
Komponen
(Utama/Pen
dukung)
Rincian Perhitungan
Harga Satuan Jumlah Dasar
perhitungan Jml
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah
Penanggungjawab
……………………………….
FORMULIR REKAPITULASI USULAN KEGIATAN BOPTN
TAHUN 2014NAMA UNIT KERJA : ……………………………………
521119
Belanja
Barang
Operasional
Lainnya
521211
Belanja
Bahan
521213
Honor
Output
Kegiatan
521219
Belanja
Barang Non
Operasional
Lainnya
522111
Belanja
Langganan
Listrik
522112
Belanja
Langganan
Telepon
522113
Belanja
Langganan
Air
522119
Belanja
Langganan
Daya dan
Jasa Lainnya
522141
Belanja Sewa
522151
Belanja Jasa
Profesi
523111
Belanja
Biaya
Pemeliharaa
n Gd dan
Bang
523119
Belanja
Biaya
Pemeliharaa
n Gdg dan
Bang
Lainnya
523121
Belanja
Biaya
Pemeliharaa
n Peralatan
dan Mesin
523131
Belanja
Biaya
Pemeliharaa
n Jalan dan
Jembatan
523133
Belanja
Biaya
Pemeliharaa
n Jaringan
523199
Belanja
Biaya
Pemeliharaa
n Lainnya
524111
Belanja
perjalanan
biasa
524113
Belanja
Perjalanan
Dinas Dalam
Kota
524114
Belanja
Perjalanan
Dinas Paket
Meeting
Dalam Kota
524119
Belanja
Perjalanan
Dinas Paket
Meeting Luar
Kota
524219
Belanja
perjalanan
lainnya - luar
negeri
532121
Belanja
Penambahan
Nilai
Peralatan
dan Mesin
533121
Belanja
Penambahan
Nilai Gedung
dan
Bangunan
534141
Belanja
Penambahan
Nilai Jalan
dan
Jembatan
534161
Belanja
Penambahan
Nilai
Jaringan
536111
Belanja
Modal
Lainnya
Yogyakarta, September 2013
Dekan/Pimpinan Unit Kerja
__________________________
Akun Belanja
Jumlah Anggaran
Diskripsi Singkat
Lingkup Komponen
Input
Komponen Input
(Sesuai Tabel Komponen
BOPTN)
Jumlah
KODE OUTPUTKODE
KEGIATAN Unit PengusulNo
AKUN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
KODE NAMA AKUN DAN PENJELASAN
524111 Belanja Perjalanan Biasa
Pengeluaran untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan
perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai
perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan
pegawai tidak tetap.
Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi:
a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b) Pengumandahan (Detasering);
c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap
seorang dokter penguji kesehatan;
e) Memperoleh pengobatan;
f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri;
g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
h) Mengikuti diklat;
i) MenjempuUmengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan
perjalanan dinas; atau
j) MenjempuUmengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang
terakhir ke kota tempat pemakaman.
524112 Belanja Perjalanan Tetap
Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan
masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru
penerang, penyuluh agama, dan lainnya.
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota
sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai
perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan
pegawai tidak tetap.
Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi:
a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b) Pengumandahan (Detasering);
c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap
seorang dokter penguji kesehatan;
e) Memperoleh pengobatan;
KODE NAMA AKUN DAN PENJELASAN
f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri;
g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
h) Mengikuti diklat;
i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan
perjalanan dinas.
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar,
dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan
dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di
dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh
satker peserta, meliputi:
a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik
yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
b) Biaya paket meeting (halfday/ful/day/ful/board);
c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang
berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat
dalam kantor di luar jam kerja;
d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian
mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar,
dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan
dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar
kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker
peserta, meliputi:
a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik
yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
b) Biaya paket meeting (ful/board);
c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang
berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian
mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
Ilustrasi Penggunaan Akun Perjalanan Dinas 524113, 524114, 524119
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Yang Mengikuti Kegiatan Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya
NO. Jenis Kegiatan Kode Akun Keterangan
1. Yang dilaksanakan di dalam kantor (di luar jam kerja) Satker Penyelenggara
a. Uang saku rapat 524114
b. Biaya konsumsi rapat 521111/521211
c. Uang Transpor pegawai 524114
2. Yang dilaksanakan di luar kantor dan di dalam
kota Satker Penyelenggara
a. Uang Saku Rapat Paket Halfday/Fullday/Fullboard 524114
Untuk peserta/ panitia/moderator, dan/atau narasumber
b. Uang Harian 524114
c. Uang Transpor pegawai
i. Melewati batas kota/luar kota 524114
ii. Dalam kota 524114
d. Biaya Penginapan
i. Melewati batas kota/luar kota 524114
ii. Dalam kota (Iebih dari 8 jam) 524114
e. Biaya paket meeting Halfday/Fullday/Fullboard 524114
3. Yang dilaksanakan di luar kota Satker Penyelenggara
a. Uang saku Paket Ful/board
Untuk peserta, panitia/moderator, dan narasumber
i. Melewati batas kota/luar kota 524119
ii. Dalam kota 524119
b. Uang Harian 524119
c. Uang Transport pegawai
i. Melewati batas kota/luar kota 524119
ii. Dalam kota 524119
d. Biaya Penginapan
i. Melewati batas kota/luar kota 524119
ii. Dalam kota (Iebih dari 8 jam) 524119
e. Biaya paket meeting (ful/board) 524119
AKUN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI