FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) DI KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO
OLEH
NURLAN RAUF
PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2009-2010
ABSTRAK
Peniltian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer berupa kuisioner (angket) yang disebarkan kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil Penilitian ini menunjukkan: 1) tingkat penghasilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 2) kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 3) pengenaan sanksi denda berpengaruh secara ignifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan 4) tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, dan pengenaan sanksi denda terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh secara simultan terhadap kesadarn wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yakni sebesar 3,7% dan sedangkan sisanya sebesar 96,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Namun secara parsial tingkat penghasilan tidak berpengauh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Kata Kunci:Tingkat Penghasilan, Kualitas Pelayanan, Pelaksanaan Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
I. PENDAHULUAN
Salah satu aspek penunjang
dalam keberhasilan pencapaian tujuan
pembangunan nasional selain dari
aspek sumber daya manusia, sumber
daya alam dan sumber daya lainnya
adalah ketersediaan dana
pembangunan baik yang diperoleh dari
sumber-sumber pajak maupun non
pajak. Penghasilan dari sumber pajak
meliputi berbagai sektor perpajakan
antara lain diperoleh dari Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB). Berkaitan
dengan hal tersebut pentingnya
pengelolaan pajak menjadi prioritas
bagi pemerintah. Ada berbagai jenis
pajak yang dikenakan pada
masyarakat, namun dari berbagai
diantaranya pajak bumi dan bangunan
merupakan hal yang sangat potensil
dan strategis sebagai sumber
penghasilan negara dalam rangka
membiayai penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan.
Berkaitan dengan penerimaan
pajak bumi dan bangunan yang
diperoleh oleh daerah, sebagaimana
banyak terlihat masih banyak
kekurangan yang ada didalamnya
terutama masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pembayaran pajak
bumi dan bangunan yang menjadi
kewajibannya. Bila setiap wajib pajak
sadar akan kewajibanya untuk
membayar pajak tentunya penerimaan
negara atas pajak akan terus meningkat
bukan berkurang, sebab jumlah wajib
pajak potensial cenderung semakin
bertambah setiap tahun. Kesadaran
wajib pajak dalam membayar pajak
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
pengetahuan dan pemahaman akan
peraturan perpajakan, pelayan fiskus
yang berkualitas dan persepsi wajib
pajak atas efektivitas sistim
perpajakan. Sebagian wajib pajak tidak
mengerti tentang peraturan perpajakan
yang ada, masih ada wajib pajak yang
menunggu ditagih baru membayar
pajak. Hal ini dapat menurunkan
penerimaan pajak negara.
Data yang diperoleh Kecamatan
Telaga yang tersebar di 9 desa
menyatakan persentase peningkatan
yang membayar pajak dan besarnya
pajak yang diperoleh selama 3 (tiga)
tahun yakni tahun 2010-2012. Untuk
lebih jelasnya, data penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Telaga sebagai berikut:
Tabel 1. Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kecamatan Telaga Tahun 2010-2012
Tahun Target Realisasi Pesentase
Peningkatan
2010 Rp. 179.871.850 Rp. 132.953.880 15.75%
2011 Rp. 230.752.100 Rp. 165.774.750 19.80%
2012 Rp. 315.949.402 Rp. 206.881.852 19.87%
Jumlah Rp. 726.573.352 Rp. 505.610.482
Sumber: Kecamatan Telaga, 2013
Berdasarkan tabel di atas dapat
diketahui bahwa tiap tahunnya
persentase peningkatan penerimaan
Pajak Bumi dan Bumi dan Bangunan
(PBB) cukup signifikan. Namun,
selama 3 tahun terakhir diperoleh data
bahwa jumlah realisasi penerimaan
Pajak Bumi dan Bumi dan Bangunan
(PBB) belum mencapai target yang
telah ditentukan pada setiap tahunnya.
Rendahnya partisipasi masyarakat
dalam pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan dapat disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain seperti
kurangnya kesadaran wajib pajak
dalam membayar pajak PBB.
Kesadaran yang dimaksud adalah
kemauan secara sukarela dari hati
nurani kepala keluarga selaku anggota
masyarakat untuk membayar pajak
yang berguna dalam pembiayaan
pembangunan (Pardi, 2009: 45).
Kesadaran merupakan faktor yang
paling dominan dalam masyarakat
untuk melunasi pajak, dengan
kesadaran dari hati nurani itu, maka
timbul sikap yang bijaksana dari
mereka. Tanpa adanya kesadaran ini
sulit rasanya bagi pemerintah untuk
menjaring pajak, jika biasa tentu
dengan paksaan. Pembayaran PBB
oleh masyarakat ditentukan oleh
faktor-faktor seperti latar belakang
masyarakat, tingkat pendidikan,
tingkat pendapatan, beban
keluarga/jumlah tanggungan,
kesadaran, kebijakan pemerintah, dan
tingkat intelektual dan moral.
Berdasarkan permasalahan di
atas, maka kesadaran wajib pajak akan
berdampak dalam pembayaran pajak
bumi dan bangunan. Dengan demikian,
maka penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian tentang ”Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi
Kesadaran Wajib Pajak Dalam
Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga
Kabupaten Gorontalo”. Berdasarkan
latar belakang di atas, maka
identifikasi masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut: (1)
Kurangnya kesadaran masyarakat
dalam melakukan pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB). (2)
Kualitas pelayanan yang dilakukan
oleh pihak kelurahan kepada wajib
pajak PBB masih rendah. (3)
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) belum mencapai target.
Berdasarkan latar belakang dari
identifikasi masalah di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah: (1) Apakah tingkat penghasilan
berpengaruh terhadap kesadaran wajib
pajak dalam pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) di Kecamatan
Telaga Kabupaten Gorontalo?. (2)
Apakah kualitas pelayanan
berpengaruh terhadap kesadaran wajib
pajak dalam pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) di Kecamatan
Telaga Kabupaten Gorontalo?. (3)
Apakah persepsi wajib pajak tentang
pelaksanaan sanksi denda PBB
berpengaruh terhadap kesadaran wajib
pajak dalam pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) di Kecamatan
Telaga Kabupaten Gorontalo?. (4)
Apakah tingkat penghasilan, kualitas
pelayanan, dan persepsi wajib pajak
tentang pelaksanaan sanksi denda PBB
berpengaruh terhadap kesadaran wajib
pajak dalam pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) di Kecamatan
Telaga Kabupaten Gorontalo?.
Berdasarkan rumusan masalah di atas
maka tujuan penelitian ini adalah: (1)
Untuk mengetahui pengaruh Faktor-
Faktor yang mempengaruhi kesadaran
Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) di
Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
II. Tinjauan Pustaka
2.1 Kajian Teoritis
2.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Sommerfeld (dalam
Abut, 2005: 1-2) “pajak adalah suatu
pengalihan sumber dari sektor swasta
ke sektor pemerintah, bukan akibat
pelanggaran hukum, namun wajib
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan
yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa
mendapat imbalan yang langsung dan
proporsional, agar pemerintah dapat
melaksanakan tugas-tugasnya untuk
menjalankan pemerintahan.” Dari
definisi tersebut dapat dirumuskan
bahwa pajak adalah iuran wajib dari
rakyat kepada negara sebagai wujud
peran serta dalam pembangunan yang
pengenaannya berdasarkan undang-
undang dan tidak mendapat imbalan
secara langsung serta dapat dipaksakan
kepada mereka yang melanggarnya.
Mohammad Zain (2007: 1.16)
mengemukakan bahwa pajak adalah
iuran masyarakat kepada Negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan umum (undang-
undang) dengan tidak mendapatkan
prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah
untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan
tugas Negara untuk menyelenggaraan
pemerintahan. Waluyo (2008: 23)
mengemukakan ciri-ciri yang yang
melekat pada pengertian pajak adalah:
(1) Pajak dipungut berdasarkan
undang-undang serta aturan
pelaksanaan yang sifatnya dapat
dipaksakan; (2) Dalam pembayaran
pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontraprestasi individual oleh
pemerintah; (3) Pajak dipungut oleh
negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah; (4) Pajak
diperuntukkan bagi pengeluaran-
pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus,
dipergunakan untuk membiayai public
investment dan; (5) Pajak mempunyai
tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
Kaitannya dengan pengertian
pajak di atas, maka pengertian bumi
menurut Suandy (2002: 349) adalah
permukaan bumi dan tubuh bumi yang
ada dibawahnya. Sedangkan bangunan
adalah kontruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan/atau perairan. Pajak bumi dan
bangunan (PBB) adalah pajak yang
dipungut atas tanah dan bangunan
karena adanya keuntungan dan/atau
kedudukan sosial ekonomi yang lebih
baik bagi orang atau badan yang
mempunyai suatu hak atasnya atau
memperoleh manfaat dari padanya.
Dasar pengenaan pajak dalam PBB
adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
NJOP ditentukan berdasarkan harga
pasar per wilayah dan ditetapkan
setiap tahun oleh menteri keuangan
(Direktorat Jenderal Pajaka Tahun
2008: 28).
2.1.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak
Menurut Pardi (2009: 45-51)
bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi kesadaran atau
kepatuhan wajib pajak adalah sebagai
berikut:
1. Tingkat penghasilan
Penghasilan wajib pajak sebagai
objek pajak dalam pajak
pernghasilan sangat terkait dengan
besarnya pajak terutang.
Disamping itu tingkat penghasilan
juga akan mempengaruhi
kesadaran atau kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak tepat
pada waktunya. Kemampuan wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban
pajak terkait erat dengan besarnya
penghasilan, maka salah satu yang
dipertimbangkan dalam
pemungutan pajak adalah tingkat
penghasilan.
2. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat
yang semakin tinggi akan
menyebabkan masyarakat lebih
mudah memahami ketentuan dan
peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan yang berlaku.
Tingkat pendidikan yang masih
rendah juga akan tercermin dari
masih banyaknya wajib pajak
terutama orang pribadi yang tidak
melakukan pembukuan atau masih
melakukan pembukuan ganda
untuk kepentingan pajak. Tingkat
pendidikan yang rendah juga akan
berpeluang wajib pajak enggan
melaksanakan kewajiban
perpajakan karena kurangnya
pemahaman mereka terhadap
sistem perpajakan yang diterapkan.
3. Kualitas Pelayanan
Pelayanan adalah suatu proses
bantuan kepada orang lain dengan
cara-cara tertentu yang
memerlukan kepekaan dan
hubungan interpersonal agar
tercipta kepuasan dan
keberhasilan.
Pelayanan yang berkualitas harus
dapat memberikan 4k, yakni
keamanan, kenyaman, kelancaran, dan
kepastian hukum. Kualitas pelayanan
dapat diukur dengan kemampuan
memberikan pelayanan yang
memuaskan, dapat memberikan
pelayanan dengan tanggapan,
kemampuan, kesopanan, dan sikap
dapat dipercaya yang dimiliki oleh
aparat pajak.
4. Persepsi Wajib Pajak Tentang
Pelaksanaan Sanksi Denda PBB
Menurut Untung (2004: 40) dalam
Astuti dan Rini (2008: 5) persepsi
adalah kesan yang diperoleh dari
hasil penangkapan panca indera
seseorang terhadap suatu figure,
kondisi, atau masalah tertentu.
Masyarakat akan memiliki sikap
sadar terhadap fungsi pajak dan
akhirnya mematuhi pembayaran
PBB, jika persepsi mereka
terhadap sanksi, khususnya sanksi
denda PBB dilaksanakan secara
tegas, konsisten dan mampuh
menjangkau para pelanggar).
2.1.1.2 Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayaran Pajak
Kesadaran perpajakan adalah
suatu sikap sadar terhadap fungsi
pajak, berupa konstelasi komponen
kognitif, afektif dan konatif, yang
berinteraksi dalam memahami,
merasakan dan berperilaku terhadap
makna dan fungsi pajak. Kesadaran
perpajakan berkonsekuensi logis untuk
wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak
memberikan kontribusi dana untuk
pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan
cara membayar kewajiban pajaknya
secara tepat waktu dan tepat jumlah
(Tarjo dan Sawarjuwono, 2005: 126).
Sikap sebagai suatu kesadaran
individu yang menentukan perbuatan-
perbuatan yang nyata ataupun yang
mungkin akan terjadi di dalam
kegiatan sosial. Dengan demikian
jelaslah bahwa apa yang timbul tadi
semuanya akan bisa dikendalikan
apabila ada kesadaran yang tinggi,
yang disertai dengan suatu perbuatan
yang nyata sehingga dapat dilihat
hasilnya.
Berdasarkan penjelasan di atas
dapat disimpulkan bahwa dengan
adanya pendapatan masyarakat dapat
mendorong masyarakat untuk sadar
dalam membayar pajak yang berguna
untuk pembiayaan pembangan.
Kesadaran dalam pembayaran pajak
tercermin kebijakan yang diambil
seseorang seperti pembayaran pajak
yang tepat waktu, menghindari denda
karena keterlambatan atau keteledoran,
memahami arti pentingnya pajak untuk
kelangsungan pembangunan.
2.1.1.3 Kerangka Berpikir
Penelitian ini membahas
tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi kesdaran wajib pajak
dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga
Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan
landasan teori pada tinjauan pustaka di
atas, maka secara skema kerangka
pemikiran dapat digambarkan sebagai
berikut:
Tingkat Penghasilan Kualitas Pelayanan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB
Kesadaran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dasar Teori Menurut Pardi (2009: 45-51) bahwa faktor-
faktor mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah: (1) tingkat penghasilan, (2) Kualitas Pelayanan, (3) tingkat Penghasilan , (4) pendidikan wajib pajak, dan (5) persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB.
Sedangkan kesadarn perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi paja, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005: 126)..
Penelitian Terdahulu
1. Shiddiq (2011) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Sementara variabel motivasi wajib pajak dan pendidikan wajik pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.
2. Pardi, 2009 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel independen yang paling dominan adalah variabel pelayanan petugas pajak, sehingga petugas pajak agar dapat lebih meningkatkan pelayanan informasi perpajakan kepada wajib pajak.
3. Astuti dan Rini, 2008 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan wajib pajak dan lama tinggal wajib pajak di lokasi objek padajk PBB tidak mempengaruhi kesadaran perpajakan dan penghasilan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan
4. Salman dan Farid, 2008 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Gambar 1. Kerangka Berpikir
III. Metode Penelitian
3.1 Desain Penelitian
Menurut Arikunto (2002: 126)
bahwa instrumen adalah alat untuk
memperoleh data pada waktu peneliti
menggunakan suatu metode. Instrumen
yang digunakan untuk melakukan
pengukuran kedua variabel tersebut
adalah angket (kuesioner).
Berdasarkan pengertian
instrumen penelitian di atas, maka
penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif dengan tujuan untuk
memberikan gambaran tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi kesadaran
wajib pajak dalam pembayaran pjak
bumi dan bangunan di Kecamatan
Telaga Kabupaten Gorontalo, dengan
desain sebagai berikut:
Keterangan:
X1 : Tingkat Penghasilan
X2 : Kualitas Pelayanan
X3 : Persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan sanksi Denda PBB
Y : Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran pajak PBB
3.2 Defenisi Operasional Variabel
Variabel dalam penelitian ini
adalah variabel X1 yaitu tingkat
penghasilan, variabel X2 yaitu kualitas
pelayanan, X3 yaitu persepsi wajib
pajak tentang pelaksanaan sanksi
denda PBB dan variabel Y adalah
kesadaran wajib pajak dalam
pembayaran pajak PBB.
Y
X1
X2
X3
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
3.3.1 Populasi
Populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas: obyek-
obyek yang mempunyai kualitas dan
karateristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dianalisis dan
kemudian ditarik kesimpulan.
Pengertian lain menjelaskan bahwa
populasi adalah totalitas semua hasil
yang mungkin hasil menghitung
pengukuran kuantitatif maupun
kualitatif dari pada karateristik
tertentu, mengenai sekumpulan obyek
yang lengkap dan jelas yang ingin
dipelajari sifat-sifatnya, (Sudjana,
2002: 68).
3.3.2 Sampel
Sampel adalah bagian dari
populasi, sampel penelitian adalah
sebagian dari populasi yang diambil
sebagai sumber data dan dapat
mewakili seluruh populasi (Riduwan
dan Akon, 2009: 253). Berkaitan
dengan pengambilan sampel, maka
harus memperhatikan mutu penelitian
tidak selalu ditentukan oleh besarnya
sampel, akan tetapi oleh kokohnya
dasar-dasar teorinya, oleh desain
penelitian (asumsi-asumsi statistik),
serta mutu pelaksanaan dan
pengolahannya.
Berkaitan dengan penentuan
sampel sebagai acak maka apabila
subjek atau populasi kurang dari 100,
maka sampel diambil dari seluruh
jumlah populasi. Selanjutnya, jika
subjeknya atau populasi lebih dari 100,
maka sampel diambil antara 10% -
15% - 20% - 25% atau lebih.
Berdasarkan uraian tersebut,
maka peneliti menetapkan jumlah
sampel dalam penelitian ini sebesar
10% dari total populasi yang
berjumlah 6904 orang. Jadi jumlah
sampel keseluruhan adalah 690 wajib pajak PBB
3.1 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dari
responden yang akan diteliti, maka
peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data berupa angket.
Angket adalah serangkaian pertanyaan
indikator-indikator yang ada dalam
fokus penelitian, pertanyaan-
pertanyaan tersebut mewakili semua
bentuk aktivitas atau kegiatan dalam
fokus penelitian. Teknik ini akan
disediakan sejumlah pertanyaan atau
pernyataan yang akan dijawab oleh
responden yang telah ditentukan.
3.2 Teknik Analisis Data
3.2.1 Prosedur Pengujian
Instrument Penelitian
Menurut Arikunto (2006: 124)
bahwa instrumen adalah alat untuk
memperoleh data pada waktu peneliti
menggunakan suatu metode. Dengan
menggunakan suatu instrumen yang
valid dan reliabel dalam pengumpulan,
maka diharapkan hasil penelitian ini
akan menjadi valid dan reliabel. Hal
ini berarti bahwa dengan
menggunakan yang telah teruji
validitas dan rehabilitasnya, otomatis
hasil (data) penelitian menjadi valid
dan reliabel.
3.2.1.1 Uji Validitas Instrumen
Berkaitan dengan pengujian
validitas instrumen menurut Riduan
(2005: 109-110) menjelaskan bahwa
validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukan tingkat keandalan suatu
alat ukur. Alat ukur yang kurang valid
berarti memiliki validitas yang rendah.
Untuk menguji validitas alat ukur,
lebih dahulu dicari harga-harga
korelasi antara bagian-bagian dari alat
ukur secara keseluruhan dengan cara
mengkorelasikan setiap butir alat ukur
dengan skor total yang merupakan
jumlah tiap skor butir.
Untuk menghitung validitas
alat ukur digunakan rumus pearson
product moment adalah:
rxy =
2222 YYNXXN
YXXYN
Where:
rxy = Koefisien korelasi produk moment
∑X = Skor untuk setiap item
∑Y = Skor total untuk keseluruhan item
N = Jumlah responden
Distribusi (tabel t) untuk = 0,05
dan derajat kebebasan (dk = n – k)
kaidah keputusan: jika thitung > ttabel
berarti valid, sebaliknya thitung < ttabel
berarti tidak valid.
Jika instrument itu valid, maka
dilihat kriteria penafsiran mengenai
indeks korelasinya (r) sebagai berikut:
Tabel 6. Indeks Kioefisien Korelasi
Nilai r Tingkat Korelasi
0,000 – 0,199 Korelasi sangat rendah
0,200 – 0,399 Korelasi rendah
0,400 – 0,599 Korelasi sedang
0,600 – 0,799 Korelasi kuat
0,800 – 1,000 Korelasi sangat kuat
3.2.1.2 Uji Reliabilitas Instrument
Pengujian realibilitas dilakukan
untuk menunjukan sejauh mana
kestabilan dan konsistensi instrumen
dalam mengukur konsep. Selain itu
pengujian realibilitas dilakukan untuk
membantu menetapkan kesesuaian
pengukur. Untuk menguji realibilitas
dalam penelitian ini, penulis
menggunakan koefisien realibilitas
Alpha cronbach (Arikunto, 2006: 196) yaitu:
r11 =
2
2
11 t
b
kk
Dimana:
r11 = Reliabilitas tes
k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
2b = Jumlah varians butir
2t = Varians total
Nilai r hitung akan dikonsumsikan
pada nilai-nilai r tabel dengan alpha 5%
(0,05). Apabila r hitung lebih besar dari
rtabel, maka kousioner yang digunakan
dalam penelitian ini memiliki keadaan
sebagai alat ukur.
3.2.1.3 Transformasi Data
Variabel-variabel dalam
penelitian ini sebagaimana tergambar
operasionalisasi variabel menggunakan
skala ordinal, sedangkan untuk
menganalisis dalam penelitian ini
diperlukan data dengan ukuran skala
interval. Oleh karena itu seluruh
variabel yang berskala ordinal
ditransformasi menjadi data interval.
Menurut Riduwan (2005: 54) teknik
transformasi yang digunakan adalah
dengan menggunakan MSI (Method of
Successive Interval) dengan rumus
sebagai berikut:
)lim()lim()lim()lim(iterlowerdensityunditpperareaunderu
itpperdensityatuitowerdensityatlscalevalueSV
Keterangan:
Density at lower limit : kepadatan batas bawah
Density at upper limit : kepadatan bats atas
Density under upper limit : daerah dibawah atas
Density under power limit : daerah dibawah batas bawah.
3.2.2 Analisis Regresi Berganda
Dalam penelitian ini
menggunakan alat uji analisis statistik.
Untuk membuktikan hipotesis
digunakan alat uji statistik regresi
linier berganda (multiple linear
regression). Model yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
Y = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3+ e
Dimana:
Y = Kesadaran Wajib
Pajak Dalam
Pembayaran Pajak
Bumi dan
Bangunan
X1 = Pemahaman Sistem
Self Assessment
X2 = Kualitas Pelayanan
X3 = Persepsi Wajib Pajak
tentang
Pelaksanaan Sanksi
Denda PBB
β 0 = konstanta
β1 – β3 = Koefisien Regresi
e = error term
3.2.3 Pengujian Hipotesis
3.2.3.1 Uji F
Adalah pengujian hubungan
regresi secara simultan atau serentak
dari variabel-variabel independen
terhadap variabel dependen. Uji F
ditujukan untuk mengukur tingkat
keberartian pengaruh secara
keseluruhan keofisien regresi dari
variabel independen terhadap variabel
dependen.
Pengujian dilakukan dengan
tingkat kepercayaan 95%. Apabila
diperoleh probabilitas Fhitung p < 0,05
maka H0 ditolak. Sebaliknya apabila
probabilitas Fhitung p > 0,05 maka H0
diterima. Bila H0 ditolak berarti
variabel-variabel bebas yang diuji
mempunyai pengaruh yang signifikan
dengan variabel terikat.
3.2.3.2 Uji T
Merupakan pengujian
hubungan regresi parsial dari variabel-
variabel bebas terhadap variabel
independen. Sementara sejumlah
variabel bebas lainnya yang diduga
ada pertautannya dengan variabel
terikat tersebut bersifat konstan atau
tetap. Analisis ini juga digunakan
untuk mengetahui variabel bebas
manakah yang paling berpengaruh
diantara variabel lainnya.
Jika probability thitung P < 0,05
maka H0 ditolak, sebaliknya jika
probability thitung P > 0,05 maka H0
diterima. Pengujian dilakukan dengan
sig.t dari thitung pada degree of freedom
(derajat kebebasan) tertentu dan
membandingkan dengan tingkat
signifikansi sebesar α =5%.
Uji R2
Uji R2 berguna untuk
mengukur besarnya sumbangan
variabel independen secara
keseluruhan terhadap variabel
dependennya. R2 memiliki nilai antara
0 dan 1 (0<R2<1), dimana bila makin
tinggi nilai R2 suatu regresi tersebtu
akan semakin baik. Yang berarti
bahwa keseluruhan variabel bebas
secara bersama-sama mampu
menerangkan variabel independennya.
Sebelum diuji persamaan
regresi berganda sesuai dengan
pengujian secara simultan dan parsial,
maka dilihat dahulu apakah persamaan
yang telah dibuat diasumsikan tidak
terjadi pengaruh antar variabel bebas
atau regresi bersifat BLUE (Best
Linier Unbiased Estimator) artinya
koefisien regresi pada persamaan
tersebut tidak terjadi penyimpangan-
penyimpangan berarti.
3.3 Hipotesis Statistik
HO: ρ ≠ 0: Tidak terdapat pengaruh
antara variabel X1
(tingkat penghasilan),
variabel X2 (kualitas
pelayanan) dan X3
(persepsi wajib pajak
tentang pelaksanaan
sanksi denda PBB)
dengan variabel Y
(kesadaran wajib pajak
dalam pembayaran
Pajak Bumi dan
Bangunan) di
Kecamatan Telaga
Kabupaten Gorontalo,
baik secara parsial
maupun secara
simultan.
H1: ρ = 0: Terdapat pengaruh
antara variabel X1
(tingkat penghasilan),
variabel X2 (kualitas
pelayanan) dan X3
(persepsi wajib pajak
tentang pelaksanaan
sanksi denda PBB)
dengan variabel Y
(kesadaran wajib pajak
dalam pembayaran
Pajak Bumi dan
Bangunan) di
Kecamatan Telaga
Kabupaten Gorontalo,
baik secara parsial
maupun secara
simultan.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengaruh Tingkat
Penghasilan, Kualitas
Pelayanan, dan Penerapan
Sanksi Denda PBB Terhadap
Kesadaran Wajib Pajak
Membayar PBB
Kesadaran perpajakan adalah
suatu sikap sadar terhadap fungsi
pajak, berupa konstelasi komponen
kognitif, afektif dan konatif, yang
berinteraksi dalam memahami,
merasakan dan berperilaku terhadap
makna dan fungsi pajak. Kesadaran
perpajakan berkonsekuensi logis untuk
wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak
memberikan kontribusi dana untuk
pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan
cara membayar kewajiban pajaknya
secara tepat waktu dan tepat.
Kesadaran wajib pajak dalam
membayar PBB dapat dipengaruhi
oleh tingkat penghasilan, kualitas
pelayanan, dan penerapan sanksi
denda PBB.
Hasil analisis pengaruh tingkat
penghasilan, kualitas pelayanan, dan
penerapan sanksi denda PBB dalam
membayar PBB menghasilkan
koeifisien regresi yang positif. Ini
menunjukkan semakin baik tingkat
penghasilan, kualitas pelayanan, dan
penerapan sanksi denda PBB,
kesadaran wajib pajak dalam
membayar PBB akan semakin baik
pula. Hasil pengujian secara statisitka,
pengaruh positif dari tingkat
penghasilan, kualitas pelayanan, dan
penerapan sanksi denda PBB
signifikan pada tingkat kepercayaan
95%. Sedangkan hasil analisis
diperoleh nilai R-square sebesar 0,037.
Nilai ini berarti bahwa sebesar 3,7%
kesadaran wajib pajak dalam
membayar
PBB dipengaruhi oleh tingkat
penghasilan, kualitas pelayanan dan
pelaksanan sanksi denda PBB yang
diterapkan sedangkan sisanya sebesar
96,3% dipengaruhi oleh variabel lain.
Hasil di atas dapat dijelaskan
dalam hipotesis penelitian bahwa
terdapat pengaruh kualitas pelayanan
terhadap kesadaran wajib pajak dalam
pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga
Kabupaten Gorontalo. Sedangkan
penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Pardi (2009), hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa Hasil penelitian
menunjukan bahwa: secara simultan
variabel (tingkat penghasilan,
pelayanan petugas pajak, pengenaan
sanksi pajak dan manfaat pajak bagi
WP) berpengaruh signifikan terhadap
kesadaran dalam membayar PBB.
V. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penlitian
yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Tingkat penghasilan tidak
berpengaruh secara signifikan
terhadap kesadaran wajib pajak
dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh
secara signifikan terhadap
kesadaran wajib pajak dalam
membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.
3. Pengenaan sanksi denda
berpengaruh secara signifikan
terhadap kesadaran wajib pajak
dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.
4. Tingkat penghasilan, kualitas
pelayanan, dan pengenaan sanksi
denda terhadap kesadaran wajib
pajak dalam membayar Pajak
Bumi dan Bangunan berpengaruh
secara simultan terhadap kesadaran
wajib pajak dalam membayar
Pajak Bumi dan Bangunan. Namun
secara parsial tingkat penghasilan
tidak berpengaruh terhadap
kesadaran wajib pajak dalam
membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian,
pembahasan dan kesimpulan penelitian
yang telah dilakukan, maka saran
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Penelitian berikutnya hendaknya
menambah wilayah studi
penelitian.
2. Perlu ditambah jumlah sampel
penelitian, sehingga dapat
mengetahui lebih jauh tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi
kesadaran wajib pajak dalam
membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.
3. Aparat pajak hendaknya mengkaji
beberapa karakteristik wajib pajak
yang mempengaruhi prilaku
masyarakat wajib pajak, tidak
hanya melihat faktor sosial, budaya
dan ekonomi tetapi juga
mempertimbangkan faktor
kepribadian dan psikologi, seperti
faktor motivasi wajib pajak,
kecemasan wajib pajak dan
pengharapan wajib pajak, karena
hal tersebut mempengaruhi prilaku
masyarakat wajib pajak dalam
membayar pajak.
DAFTAR PUSTAKA
Abut, H. 2005. Perpajakan. Jakarta: Diadit Media Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT Rineka Cipta Astuti, Sri dan Rini. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Melekat pada Wajib Pajak
PBB dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Pajak. Simposium Nasionala Perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak tahun 2008. Webside.www.pajak.go.id. Diunggah tanggal 3
Maret 2013 Mardiasmo. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi Pardi. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam
Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Di Surakarta. Skripsi Riduwan dan Akon. 2009. Rumus dan Data dalam Analisis Statistik. Bandung:
Alfabeta. Salman, Kautsar Riza dan Farid, Mochamad. 2008. Pengaruh Sikap Dan Moral
Wajib Pajak Terhadap Kepauhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya. Skipsi
Shiddiq, Muhammad Ash. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran
Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tangeran Selatan. Skripsi. Jakarta: Universitas Negeri Syafir Hidayatullah.
Soemitro, Rochmat. 1988. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: Eresco Suandy, Erly. 2002. Perpajakan. Yogyakarta: PT Salemba Empat Sudjana, Nana. 2007. Perpajakan Lanjutan. Bandung: Universitas Widyatama Tarjo dan Sarjuwono, Tjiptohadi. 2005. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Fiskus,
Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis Volume 3 nomor 2.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Zain, Mohammad. 2007. Perpajakan. Jakarta: Penerbit PT. Salemba Empat.