MONITMONITORINGORING,,EVALUASIEVALUASI, DAN REKOMENDASI, DAN REKOMENDASISERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
Sumarna SurapranataSumarna Surapranata
7. PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN KOMPREHENSIFUU 20/2003 tentang Sisdiknas yang mengamanatkan Standar Nasional
Pendidikan (SNP) dan Otonomi Satuan Pendidikan
PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
1. Standar Isi
Penjaminan mutu dalam konteks otonomi satuan pendidikan (MBS,Otonomi PT, dan BHP)
2. Standar Kompetensi Lulusan3. Standar Pendidik danTenaga Kependidikan (diperkuat dengan UU 14/2005
tentang Guru dan Dosen)4. Standar Sarana dan Prasaran5. Standar Penilaian6. Standar Proses7. Standar Pengelolaan8. Standar Biaya
Program Penjaminan Mutu Berbasis SNP
1. Program Peningkatan Kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berbasis UU 14/2005 dan SNP
2. Program Sertifikasi Pendidik berbasis UU 14/2005 dan SNP3. Program Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan berbasis UU 14/2005 dan SNP4. Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik berbasis UU 14/2005 dan SNP5. Program pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik berbasis SNP.6. Program reformasi perbukuan berbasis SNP.7. Program aplikasi e-pembelajaran dan e-administrasi pendidikan berbasis SNP.8. Program pendanaan operasi satuan pendidikan berbasis SNP.9. Program ujian nasional berbasis SNP.10. Program akreditasi berbasis SNP.11. Program evaluasi pendidikan berbasis SNP.12. Program penjaminan mutu umum satuan pendidikan berbasis SNP.
Program penjaminan mutu di atas (on top of) SNP
1. Program perintisan dan pembinaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.2. Program perintisan dan pembinaan satuan pendidikan bertaraf internasional atau berkelas dunia.3. Program kompetisi atau olimpiade internasional.4. Program benchmarking dengan satuan atau program pendidikan di negara-negara OECD.
PELAKSANAAN MONEVPELAKSANAAN MONEV Pembuatan Instrumen dan Perangkat Analisis
Data Instrumen: Kuesioner dan Panduan Wawancara/FGD Sistem Analisis Data Monev
Penentuan Sasaran Institusi: Dinas Pendidikan Prop/Kab/Kota, LPTK,LPMP Responden: Guru dan Asesor Wilayah: Indonesia Barat, Tengah dan Timur (Sumsel,
Riau, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Maluku) Target populasi: Ibu kota Provinsi, 2 Kab/Kota tetangga
dan daerah terpencil Penentuan Responden
PELAKSANAAN MONEV (2)..PELAKSANAAN MONEV (2).. Pelaksanaan Program
Wawancara Kuesioner Focused Group Discussion (FGD) Analisis Data
Transkripsi hasil FGD dan tabulasi data kuesioner Pengolahan data dan visualisasi data
Diskusi/simpulan hasil temuan
Pembuatan Laporan
Hasil survey memaparkan enam aspek utama:A. Sosialisasi
B. Rekrutmen Guru SG
C. Rekrutmen Asesor
D. Pelaksanaan Sertifikasi Guru
E. Diklat Profesi Guru (PLPG)
F. Pengolahan Data
HASIL MONEVHASIL MONEV
04/21/23 6
1. SOSIALISASI
Sebagian besar sosialisasi berjalan baik
Sosialisasi di beberapa provinsi dikomersialkan oleh oknum asesor & dinas dengan harga Rp 20.000 – 250.000/acara/orang
Kejelasan informasi SG menurut guru.
04/21/23 7
Dinas Pendidikan Kab/Kota sangat berperan dalam sosialisasi
04/21/23 8
2. REKRUTMEN GURU
Sebagian besar sesuai dengan kriteria (usia, masa kerja, golongan)
04/21/23 9
Kuota yang diberikan kepada Kab/Kota tidak sesuai dengan proporsi jumlah guru yang ada (dari segi negeri/swasta dan jenjang)
Data guru dari pusat tidak mutakhir Kriteria rekrutmen peserta ditafsirkan
berbeda sesuai dengan kondisi guru di tiap daerah
04/21/23 10
3. REKRUTMEN ASESOR
Rekrutmen asesor sesuai dengan kriteria
04/21/23 11
Pendistribusian tugas asesor oleh PSG proporsional
04/21/23 12MONEV INDEPENDEN MONEV INDEPENDEN
3. PELAKSANAAN SERTIFIKASI
Terjadi penyimpangan: pemalsuan dokumen, pemotongan honor asesor dan upaya penyuapan
Kejanggalan dalam pemeriksaan dokumen menurut asesor
Banyaknya kejanggalan yang ditemukan oleh asesor
04/21/23 13MONEV INDEPENDEN MONEV INDEPENDEN
8. Kejanggalan yang ditemukan?
Pemalsuan tanda tangan
13%
Pemalsuan Nama31%
Pemalsuan Tanggal
22%
Lainnya34%
9. Tindakan ketika menemukan kejanggalan?
Menganulir dokumen protofolio
25%
Melaporkan ke panitia23%
Memberi catatan
44%
Lainnya8%
04/21/23 14MONEV INDEPENDEN MONEV INDEPENDEN
11. Komponen portofolio yang sulit dipenuhi
Karya pengembangan
profesi48%
Keikutsertaan dalam forum
ilmiah20%
Penghargaan yang relevan
dengan bidang pendidikan
31%
Lainnya1%
Penilaian dari atasan
0%
20%
Sebagian komponen penilaian sulit dipenuhi guru di daerah
04/21/23 15
Dominasi LPTK Induk atas LPTK Mitra Hampir semua LPMP tidak terlibat Ketidakseimbangan honor pelaksana dan honor asesor Tumbuh kecurigaan dari sebagian guru terhadap
obyektivitas penilaian asesor Syarat harus mengajar 24 jam tidak dapat dipenuhi oleh
calon peserta Batas nilai maksimal tiap komponen dilanggar Penafsiran asesor terhadap komponen portofolio berbeda
sehingga menimbulkan perbedaan penilaian Kisaran kelulusan: 40 - 60%
04/21/23 16
5. DIKLAT PROFESI Materi tidak disiapkan dengan baik Persiapan diklat sangat singkat Diklat bersamaan dengan acara akhir tahun instansi
lain Beberapa LPTK gagal menyelesaikan Diklat hingga
saat ini Kisaran waktu diklat 10 - 15 jam/hari (dilaksanakan
dalam 7 – 10 hari) Tidak ada korelasi antara hasil portofolio (peserta
yang tidak lulus) dan materi Diklat Ada peserta mengakui Diklat sangat bermanfaat
04/21/23 17
6. PENGELOLAAN DATA
Software dari PMPTK tidak (kurang) berfungsi Umumnya berjalan baik meskipun dengan anggaran
pas-pasan Tidak didukung oleh sistem yang terintegrasi (input
data, pengolahan, presentasi, data retrieval system, decision system)
LPTK kesulitan dalam pengarsipan (penyimpanan berkas portofolio)
04/21/23 18
KESIMPULANKESIMPULAN Secara umum pelaksanaan sertifikasi guru telah
berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa catatan sebagai berikut:
1. Waktu pelaksanaan sertifikasi tidak cukup
2. Koordinasi secara keseluruhan lemah
3. Sistem kendali mutu masih lemah
4. Anggaran kurang dan bersifat sentralistik
5. SDM tidak dipersiapkan dengan baik
6. Dukungan sarana prasarana sangat terbatas
7. Tidak tersedia Sistem Infomasi yang memadai
04/21/23 19
REKOMENDASIREKOMENDASIWaktu Memberikan waktu yang cukup dalam proses pelaksanaan
SGKoordinasi Membuat mekanisme koordinasi antar lembaga secara
jelas Menetapkan pembagian kerja yang adil dan jelas antara
LPTK Induk dan Mitra. Memberikan keleluasaan kepada PSG LPTK untuk
memberikan kebijakan penilaian khusus pada daerah konflik, pasca konflik dan terpencil
04/21/23 20
Melibatkan LPMP dalam sosialisasi, pendataan guru dan penyaluran anggaran SG
Memberikan kewenangan kepada LPTK mitra dalam penyelenggaraan Diklat
Melaksanakan Monev SG secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang relevan
Kendali Mutu Melarang segala bentuk komersialisasi sosialisasi SG Membuat sistem kendali mutu secara keseluruhan Memutakhirkan data, menyelaraskan kuota dan
memperbaiki kriteria SG sesuai kondisi aktual di daerah
04/21/23 21
Membuat pedoman penilaian yang jelas sebagai acuan asesor dalam melakukan penilaian portofolio
Menyarankan asesor aktif untuk tidak menjadi instruktur Diklat Memberikan sangsi hukum pada semua pihak yang melakukan
pelanggaran Melakukan asesmen terhadap kompetensi instruktur Diklat,
materi pengajaran dan alat evaluasinya Menetapkan pedoman yang jelas dan nilai maksimal tiap
komponen portofolio, sehingga 10 komponen portofolio memiliki bobot nilai yang proporsional
04/21/23 22
Mempertimbangkan kembali ketentuan 24 jam mengajar bagi guru yang telah lulus sertifikasi sebagai syarat penyaluran tunjangan profesi guru (Permendiknas No 36 Tahun 2007)
Memperhatikan kaidah proses pembelajaran: waktu, metoda dan modul dalam pelaksanaan Diklat
Menyelenggarakan Diklat sesuai kebutuhan guru Memperbaiki sistem dan cara penilaian kelulusan
peserta diklat berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan
04/21/23 23
Anggaran Mendesentralisasi anggaran pelaksanaan SG kepada daerah (LPMP dan
Dinas) Mengalokasikan dana untuk kegiatan pengolahan data secara proporsional Menyarankan KSG menghimbau Pemda untuk mengalokasikan anggaran
bagi SG
SDM Memberikan pelatihan yang berkualitas kepada panitia SG, calon asesor,
calon instruktur dan pengawasSarana & Prasarana Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses
pelaksanaan SG
04/21/23 24MONEV INDEPENDEN MONEV INDEPENDEN
Sistem Informasi Menghilangkan alamat dan nomor telpon/HP
peserta SG dalam format isian biodata peserta Menyediakan Sistem Informasi bagi
pelaksanaan SG Menyediakan decision support system (DSS)
yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
5.1 Sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2008 tetap menggunakan portofolio, tetapi format portofolio perlu disempurnakan. Beberapa penjelasan pelu lebih baik, karena banyak terjadi salah tafsir di lapangan.
5.2 Penyempurnaan perlu melibatkan/mendapat LPTK Induk yg secara langsung memiliki pengalaman lapangan.
5.3 Dokomen portofolio sebaiknya asli, kecuali ijasah. Hal itu untuk menghindari pemalsuan dokumen.
5.4 Waktu pengisian portofolio dan penilaian portofolio perlu ditambah, agar guru dan LPTK dapat bekerja dengan baik.
5.5 PLPG perlu dipersiapkan lebih baik. Panduan perlu disempurnakan agar lebih menjamin terjadi peningkatan kompetensi selama ikut PLPG.
5.6 Waktu pelaksanaan PLPG juga perlu ditambah, sedapat mungkin sudah mulai pertengahan tahun.
5. KEPENDIDIKAN
REKOMENDASI FORUM DIKTI & PMPTK
5.7. Kesinambungan antara penilaian portofolio dan PLPG perlu diformulasikan. Termasuk penilaiannya.
5.8. Untuk mengatasi peng-S1-an guru dalam jabatan, tanpa melanggar aturan kelas jauh, pola PJJ yg telah dirintis melalui PGSD-PJJ dan dual mode yang dirintis di UPI dapat dijadikan model dan disyahkan sebagai model peng-S1-an guru dalam jabatan.
5.9. Pendidikan profesi guru pra-jabatan perlu segera diformulasikan, dengan melibatkan LPTK. Pola sertifikasi melalui jalur pendidikan dapat digunakan sebagai pola awal.
5.10 Pendidikan profesi guru pra jabatan harus tetap membedakan mereka yang lulusan Kependidikan dan non Kependidikan.
5. KEPENDIDIKAN
REKOMENDASI FORUM DIKTI & PMPTK
5.11 Perlu keterlibatan LPMP & P4TK dalam sertifikasi guru, misalnya dalam penentuan kuotu dengan koordinasi dengan Dinas Kab/Kota dan Propinsi. Fasilitas LPMP & P4TK perlu dimanfaatkan dalam pelaksanaan PLPG.
5.12 Widyaiswara di LPMP & P4TK dapat menjadi asesor dan instruktur PLPG, sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.
5.13 Pengawas di Dinas Pendidikan Kab/Kota perlu terlibat dalam penentuan peserta sertifikasi guru dalam jabatan.
5.14 Peserta sertifikasi guru harus sudah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
5. KEPENDIDIKAN
REKOMENDASI FORUM DIKTI & PMPTK
7. PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN KOMPREHENSIFUU 20/2003 tentang Sisdiknas yang mengamanatkan Standar Nasional
Pendidikan (SNP) dan Otonomi Satuan Pendidikan
PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
1. Standar Isi
Penjaminan mutu dalam konteks otonomi satuan pendidikan (MBS,Otonomi PT, dan BHP)
2. Standar Kompetensi Lulusan3. Standar Pendidik danTenaga Kependidikan (diperkuat dengan UU 14/2005
tentang Guru dan Dosen)4. Standar Sarana dan Prasaran5. Standar Penilaian6. Standar Proses7. Standar Pengelolaan8. Standar Biaya
Program Penjaminan Mutu Berbasis SNP
1. Program Peningkatan Kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berbasis UU 14/2005 dan SNP
2. Program Sertifikasi Pendidik berbasis UU 14/2005 dan SNP3. Program Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan berbasis UU 14/2005 dan SNP4. Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik berbasis UU 14/2005 dan SNP5. Program pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik berbasis SNP.6. Program reformasi perbukuan berbasis SNP.7. Program aplikasi e-pembelajaran dan e-administrasi pendidikan berbasis SNP.8. Program pendanaan operasi satuan pendidikan berbasis SNP.9. Program ujian nasional berbasis SNP.10. Program akreditasi berbasis SNP.11. Program evaluasi pendidikan berbasis SNP.12. Program penjaminan mutu umum satuan pendidikan berbasis SNP.
Program penjaminan mutu di atas (on top of) SNP
1. Program perintisan dan pembinaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.2. Program perintisan dan pembinaan satuan pendidikan bertaraf internasional atau berkelas dunia.3. Program kompetisi atau olimpiade internasional.4. Program benchmarking dengan satuan atau program pendidikan di negara-negara OECD.