KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA
NOMOR : 01 / KNSI / 2010
TENTANG
PERUBAHAN STATUS
KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA
MENJADI KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA
INDONESIA
MENIMBANG
Adanya kondisi-kondisi di luar kebiasaan dalam penyelenggaraan KNSI
MENGINGAT
AD/ART Sylva Indonesia yang ditetapkan di Medan 1 Mei 2008
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
Perubahan Konferensi Nasional Sylva Indonesia (KNSI) menjadi Konferensi
Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia (KNLBSI)
Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno
Konferensi Nasional Sylva Indonesia
Di Bandar Lampung
Hari/Tanggal :
Pukul : WIB
KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG SEMENTARA
IMMANUEL
KRISTIANTO
ANSHORY KETUT AILEND
AURORA
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 02/KNLBSI / 2010
TENTANG
TATA TERTIB KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA
INDONESIA
MENIMBANG
Bahwa untuk tertibnya persidangan Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva
Indonesia, maka perlu ditetapkan tata tertib persidangan.
MENGINGAT
AD/ART Sylva Indonesia yang ditetapkan di Medan 1 Mei 2008
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:
1. Tata tertib Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia tahun 2010
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini akan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya
Berlaku sejak ditetapkan di Sidang Pleno
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
Di Bandarlampung
Hari/ Tanggal : Selasa, 20 April 2010
Pukul : 1.53 WIB
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG SEMENTARA
IMMANUEL
KRISTIANTO
ANSHORY KETUT AILEND
AURORA
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 03/KNLBSI / 2010
TENTANG
AGENDA SIDANG
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
MENIMBANG
Bahwa untuk menjamin kelancaran Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva
Indonesia, maka dipandang perlu menetapkan agenda sidang
MENGINGAT
AD/ART Sylva Indonesia yang telah di tetapkan di Medan 1 Mei 2008
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
1. Agenda sidang Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia sebagaimana
terlampir
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini akan di tinjau kembali
sebagaimana mestinya
Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
Di Bandar Lampung
Hari/ Tanggal :
Pukul :
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG SEMENTARA
IMMANUEL
KRISTIANTO
ANSHORY KETUT AILEND
AURORA
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 04/KNLBSI / 2010
TENTANG
PEMILIHAN PRESIDIUM SIDANG TETAP TERPILIH
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
MENIMBANG
Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva
Indonesia dengan terarah dan sukses, maka dipandang perlu menetapkan
presidium sidang tetap terpilih Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
MENGINGAT
1. AD/ART Sylva Indonesia yang di tetapkan di Medan 1 Mei 2008
2. Ketetapan Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia Nomor :
02/KNLBSI/ 2010 tentang tata tertib Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva
Indonesia
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
1. Presidium sidang tetap terpilih Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva
Indonesia terdiri atas :
a. Legistiana
b. Ahmad Solihin
c. Muh. Warqah Hamzah
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Ketetapan ini akan di tinjau kembali
sebagaimana mestinya.
Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
Di Bandar Lampung
Hari/Tanggal: 20 April 2010
Pukul : 09.25 WIB
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG SEMENTARA
IMMANUEL
KRISTIANTO
ANSHORY KETUT AILEND
AURORA
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 05/KNLBSI / 2010
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PERWAKILAN SYLVA INDONESIA
PERIODE 2005/2007
MENIMBANG
Bahwa adanya laporan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Sylva Indonesia
periode 2008– 2010 dalam Sidang Pleno KNLBSI pada tanggal April 2010
MENGINGAT
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia yang telah ditetapkan
di Medan 1 Mei 2008
MEMPERHATIKAN
Tanggapan peserta dan hasil sidang pleno KNLBSI pada tanggal 20 April 2010.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
1. menolak dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan
Sylva Indonesia periode 2008- 2010
2. Dewan Perwakilan Sylva Indonesia periode 2008–2010 dengan ini dinyatakan
demisioner.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau
kembali kecuali terdapat kesalahan di dalamnya.
Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
Di Bandar Lampung
Hari/Tanggal : Selasa 20 apri 2010
Pukul : 12.24 WIB
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG TETAP
( Legistiana )
Ketua
(Muh. Warqah Hamzah)
Anggota 1
( Ahmad Solihin )
Anggota 2
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 06/KNLBSI/2010
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKRETARIS JENDERAL SYLVA INDONESIA
PERIODE 2008-2010
MENIMBANG
1. Bahwa telah disampaikan laporan pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal
Sylva Indonesia periode 2008-2010 dalam sidang Pleno KNLBSI pada
tanggal April 2010
2. Bahwa telah diberikan tanggapan dan evaluasi terhadap laporan
pertanggungjawaban tersebut oleh para peserta sidang.
MENGINGAT
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia yang telah ditetapkan
di Medan 1 Mei 2008
MEMPERHATIKAN
Tanggapan peserta sidang Pleno KNLBSI pada tanggal April 2010.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
1. Menerima laporan pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia
periode 2008-2010
2. Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia periode 2008-2010 dinyatakan
demisioner.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau
kembali kecuali terdapat kesalahan di dalamnya.
Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
Di Bandar Lampung
Hari/tanggal : Selasa, 20 April 2010
Pukul : 16.14 WIB
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG TETAP
( Legistiana )
Ketua
(Muh. Warqah Hamzah) )
Anggota 1
( Ahmad Solihin )
Anggota 2
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 07/KNLBSI/2010
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
SYLVA INDONESIA SERTA PENJELASANNYA
MENIMBANG :
1. Bahwa dipandang perlu untuk memperbaiki AD dan ART yang lebih
mengarahkan organisasi kepada tujuan yang ingin dicapai.
2. Bahwa AD dan ART merupakan dasar bagi organisasi Sylva Indonesia
untuk mencapai tujuan organisasi dengan usaha-usaha yang teratur dan
penuh hikmah kebijaksanaan
3. Bahwa adanya PO diperlukan untuk memberi arahan yang tidak teratur
dalam AD dan ART yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi .
MENGINGAT :
Ketetapan Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia No. 03/KNLBSI/2010
tentang Agenda Sidang Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
MEMPERHATIKAN :
1. Permusyawaratan dalam konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
khususnya Komisi yang membahas Rancangan AD dan ART.
2. Pandangan umum dari peserta Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva
Indonesia tentang format organisasi Sylva Indonesia.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
1. AD dan ART beserta penjelasannya sebagai mana yang terlampir dalam
surat ketetapan ini.
2. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini akan ditinjau
kembali sebagaimana mestinya.
Di tetapkan di Bandar Lampung
Hari/Tanggal :
Pukul :
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG TETAP
( Legistiana )
Ketua
(Muh. Warqah Hamzah) )
Anggota 1
( Ahmad Solihin )
Anggota 2
ANGGARAN DASAR SYLVA INDONESIA
MUKADIMAH
Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bahwa sesungguhnya generasi muda
mempunyai hak dan kewajiban sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara.
Rimbawan muda Indonesia, sebagai bagian dari generasi muda bangsa menyadari
sepenuhnya akan darma bhakti rimbawan untuk bersama-sama bangsa dan rakyat
Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa hutan merupakan suatu bagian dari
negeri ini yang mempengaruhi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia khususnya
dan dunia pada umumnya. Karena itu, kami bertekad untuk bersama-sama dengan
seluruh rakyat Indonesia mewujudkan suatu pengelolaan sumber daya hutan yang
lestari, adil, dan demokratis demi tercapainya kelestarian hutan Indonesia serta
masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam menunaikan darma bhakti di tengah masyarakat, kami menyadari
bahwa :
1. Mahasiswa Kehutanan lahir dan dibesarkan oleh rakyat Indonesia, dan
oleh karena itu harus bahu-membahu bersama rakyat untuk mewujudkan
tercapainya cita-cita bangsa Indonesia.
2. Persatuan jiwa, pikiran dan tenaga korps rimbawan diperlukan dalam
mencapai cita-cita bangsa.
3. Persatuan dan kerjasama disertai rasa kekeluargaan yang kuat diperlukan
untuk mewujudkan semangat dan gairah kerja rimbawan.
4. Kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan merupakan suatu hal
yang harus dimiliki oleh mahasiswa kehutanan.
Hal-hal tersebut di atas dapat dicapai dengan usaha-usaha yang teratur dan
berkesinambungan dengan penuh hikmat kebijaksanaan, maka mahasiswa
kehutanan Indonesia yang tergabung dalam Sylva Indonesia yang merupakan
ikatan mahasiswa kehutanan menyusun anggaran dasar organisasi.
BAB I
NAMA, BENTUK, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Ikatan mahasiswa Kehutanan Indonesia ini bernama Sylva Indonesia
Pasal 2
Bentuk
Sylva Indonesia berbentuk ikatan yang menghimpun anggota Sylva yang ada di
tiap-tiap fakultas, jurusan, atau program studi kehutanan dan atau disesuaikan
dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing.
Pasal 3
Waktu
Sylva Indonesia didirikan pada tanggal 30 Januari 1959 di Yogyakarta untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 4
Tempat dan Kedudukan
1. Sylva Indonesia bertempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sekretariat Sylva Indonesia berkedudukan di mana sekretaris jendral berada.
BAB II
ASAS DAN SIFAT
Pasal 5
Asas
Sylva Indonesia berasaskan Pancasila.
Pasal 6
Sifat
Sylva Indonesia bersifat intra kampus, merupakan ikatan mahasiswa kehutanan
nir-laba yang independen .
BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN
Pasal 7
Visi
Visi Sylva Indonesia adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang
lestari, adil, dan demokratis.
Pasal 8
Misi
Misi Sylva Indonesia adalah terwujudkan pengelolaan sumberdaya hutan yang
lestari dengan meningkatkan peran serta rakyat dan kualitas sumber daya
rimbawan
Pasal 9
Tujuan
1. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam usaha-usaha pengelolaan sumber daya
hutan untuk kemakmuran rakyat.
2. Meningkatkan persatuan dan kerjasama mahasiswa kehutanan Indonesia.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa kehutanan sebagai rimbawan
yang akan berkecimpung dalam usaha pengelolaan sumber daya hutan secara
lestari.
4. Mempertegas peran mahasiswa kehutanan sebagai kontrol sosial dan agen
pengubah dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sumber
daya hutan secara lestari.
BAB IV
LAMBANG DAN ATRIBUT
Pasal 10
Sylva Indonesia mempunyai lambang yang berlaku secara nasional yang
ditetapkan dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional
Luar Biasa Sylva Indonesia.
Pasal 11
Atribut
Sylva Indonesia dapat memiliki atribut yang mengacu pada lambang.
BAB V
USAHA
Pasal 12
Usaha
Sylva Indonesia menjalankan organisasi dengan semangat kebersamaan demi
tercapainya visi, misi dan tujuan sesuai dengan asas, dasar dan sifat organisasi.
BAB VI
KEKUASAAN
Pasal 13
1. Kekuasaan tertinggi Sylva Indonesia ada pada Konferensi Nasional Sylva
Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.
2. Kekuasaan eksekutif di tingkat pusat dijalankan oleh Pengurus pusat.
3. Kekuasaan pengawasan di tingkat pusat dijalankan oleh Dewan
Perwakilan.
4. Kekuasaan eksekutif di tingkat cabang dijalankan oleh Pengurus Cabang.
5. Kekuasaan pengawasan di tingkat Pengurus Cabang dijalankan oleh
anggotanya dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Cabang.
6. Ketika Pengurus Pusat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Dewan
Perwakilan mengundang Pengurus Cabang untuk dapat mengadakan
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.
7. Kekuasaan pengawasan terhadap Dewan Perwakilan dijalankan oleh
seluruh Pengurus Cabang.
BAB VII
KELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 14
Kelengkapan organisasi Sylva Indonesia terdiri atas Konferensi Nasional Sylva
Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia, Dewan
Perwakilan, Pengurus Pusat, Forum Regional, dan Pengurus Cabang.
BAB VIII
KEANGGOTAAN
Pasal 15
Anggota
Sylva Indonesia beranggotakan mahasiswa kehutanan Indonesia yang memiliki
pengurus cabang Sylva Indonesia di perguruan tinggi masing-masing.
Pasal 16
Penetapan Anggota
1. Penetapan keanggotaan Sylva Indonesia dilaksanakan oleh Pengurus Cabang.
2. Prosedur penetapan anggota sepenuhnya merupakan kewenangan tiap-tiap
Pengurus Cabang.
Pasal 17
Penetapan Cabang
Penetapan cabang dilakukan dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.
BAB IX
DEWAN PERWAKILAN
Pasal 18
Dewan Perwakilan
1. Dewan perwakilan adalah suatu lembaga legislatif yang berfungsi mengawasi
jalannya roda organisasi yang dijalankan oleh Pengurus Pusat.
2. Dewan Perwakilan terdiri atas satu orang yang merupakan wakil dari tiap-tiap
Regional yang ditetapkan dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.
BAB X
KEPENGURUSAN
Pasal 19
Pengurus Pusat
1. Pengurus Pusat adalah lembaga eksekutif yang berfungsi menjalankan roda
organisasi Sylva Indonesia di tingkat Nasional (pusat) sesuai dengan mandat
Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa
Sylva Indonesia.
2. Pengurus Pusat terdiri atas Sekretaris Jenderal dan pengurus-pengurus lainnya,
yang ditentukan dan diangkat oleh Sekretaris Jenderal.
3. Sekretaris Jenderal dipilih dan ditetapkan oleh dalam Konferensi Nasonal
Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.
4. Pengurus Pusat tidak dapat menjabat lebih dari satu periode kepengurusan
secara berturut-turut.
Pasal 20
Pengurus Cabang
Pengurus Cabang merupakan lembaga mahasiswa kehutanan di perguruan tinggi
atau Fakultas atau Jurusan atau program studi kehutanan pada institusi yang telah
menjadi Cabang Sylva Indonesia disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi
masing-masing.
Pasal 21
Periode Kepengurusan
1. Periode Kepengurusan Pengurus Pusat dan Dewan Perwakilan adalah dua
tahun, atau sejak Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi
Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia dimana ia ditetapkan sampai Konferensi
Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva
Indonesia berikutnya.
2. Periode kepengurusan Pengurus Cabang sepenuhnya menjadi wewenang
cabang yang bersangkutan.
BAB XI
KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA
Pasal 22
1. Konferensi Nasional Sylva Indonesia (KNSI) adalah forum yang memegang
kekuasaan tertinggi yang berwenang mengeluarkan ketetapan yang memiliki
kekuatan hukum tertinggi dalam organisasi Sylva Indonesia.
2. Konferensi Nasional Sylva Indonesia diadakan sekali dalam dua tahun di
tempat Sekertaris Jendral Berada.
3. Apabila Konferensi Nasional Sylva Indonesia dilaksanakan dalam kondisi
khusus dinamakan Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia dengan
Pertimbangan yang matang.
BAB XII
FORUM REGIONAL
Pasal 23
1. Forum Regional adalah wadah kegiatan antar pengurus cabang dalam region
tertentu.
2. Regional Sylva Indonesia dan keangotaanya ditetapkan dalam Konferensi
Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva
Indonesia.
3. Forum Regional dikoordinir oleh koordinator dari salah satu pengurus cabang
dalam region tertentu sesuai dengan kesepakatan antara masing-masing
Pengurus Cabang dalam Region yang bersangkutan.
BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 24
Dana Sylva Indonesia diperoleh dari iuran wajib anggota, sumbangan dan usaha
lain yang halal dan tidak mengikat.
BAB XIV
PENINJAUAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 25
Peninjauan
Peninjauan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Konferensi Nasional
Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia yang
disetujui sekurang-sekurangnya 2/3 dari Pengurus Cabang yang hadir.
Pasal 26
Perubahan
Perubahan Anggaran Dasar dilakukan setelah melalui peninjauan terhadap hal-hal
tertentu di dalam Anggaran Dasar yang disepakati untuk ditinjau kembali dengan
didasari oleh pertimbangan tertentu dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari
pengurus cabang yang hadir dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.
BAB XV
PEMBUBARAN SYLVA INDONESIA
Pasal 27
Pembubaran Sylva Indonesia
Pembubaran Sylva Indonesia hanya dapat dilakukan dalam konferensi nasional
sylva indonesia atau konferensi nasional luar biasa Sylva Indonesia yang dihadiri
oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah cabang Sylva Indonesia dan disetujui
dengan suara bulat.
BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28
Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar akan diatur dan ditentukan
kemudian dalam anggaran rumah tangga Sylva Indonesia yang kesemuanya tidak
boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.
ANGGARAN RUMAH TANGGA SYLVA INDONESIA
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Kewajiban Anggota
1. Menjaga nama baik Sylva Indonesia
2. Melaksanakan AD /ART
3. Aktif dalam kegiatan Sylva Indonesia
Pasal 2
Hak Anggota
1. Anggota Sylva Indonesia berhak atas satu lembar kartu anggota Sylva
Indonesia yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.
2. Anggota Sylva Indonesia memiliki hak bicara dan hak suara dalam forum-
forum Sylva Indonesia yang disalurkan dalam delegasi cabang Sylva
Indonesia.
3. Anggota Sylva Indonesia memiliki hak untuk duduk dalam kepengurusan
Sylva Indonesia.
4. Anggota Sylva Indonesia berhak mengikuti seluruh kegiatan yang
diselenggarakan oleh Sylva Indonesia.
Pasal 3
Hilangnya Keanggotaan
Seorang Anggota Sylva Indonesia dapat kehilangan keanggotaan karena :
1. Meninggal dunia
2. Menyelesaikan studinya di fakultas, jurusan atau program studi kehutanan.
3. Mengundurkan diri dari Sylva Indonesia
4. Diberhentikan atau dicabut keanggotaannya oleh Pengurus Cabang.
BAB II
DEWAN PERWAKILAN
Pasal 4
Kewajiban Dewan Perwakilan
Dewan Perwakilan berkewajiban :
1. Bersidang sedikitnya dua kali dalam dua tahun yang dihadiri seluruh anggota
dewan perwakilan
2. Memberikan teguran secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal jika secara
nyata telah melanggar konstitusi.
3. Mengadakan Konfrensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia, jika Sekretaris
Jenderal tidak mengindahkan teguran sebanyak dua kali dengan persetujuan
lebih dari setengah Pengurus Cabang dan Dewan Perwakilan.
4. Memberikan laporan kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan kepada
Konfrensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa
Sylva Indonesia.
Pasal 5
Hak Dewan Perwakilan
Dewan Perwakilan berhak :
1. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal baik diminta
maupun tidak.
2. Memberikan peringatan kepada Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia.
3. Meminta Laporan Kerja Sekretaris Jenderal secara periodik setiap enam bulan
sekali.
Pasal 6
Keanggotaan Dewan Perwakilan
1. Dewan Perwakilan terdiri atas satu orang ketua dan anggota yang merupakan
wakil dari tiap-tiap Forum Regional yang dipilih dan ditetapkan dalam
Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa
Sylva Indonesia.
2. Utusan cabang yang duduk di Dewan Perwakilan diserahkan sepenuhnya pada
Foreg
3. Ketua Dewan Perwakilan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan
dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar
Biasa Sylva Indonesia.
Pasal 7
Periode Kepengurusan Dewan Perwakilan
Periode Kepengurusan Dewan Perwakilan yaitu sejak Konferensi Nasional Sylva
Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia dimana ia
ditetapkan sampai dengan Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konfrensi
Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia berikutnya dan sesudahnya tidak dapat
dipilih kembali.
Pasal 8
Berhentinya Dewan Perwakilan dan Keanggotaan Dewan Perwakilan
1. Dewan Perwakilan dapat berhenti karena diberhentikan dalam Konferensi
Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.
2. Keanggotaan Dewan Perwakilan dapat berhenti karena :
a. Mengundurkan diri dan dipersetujui 2/3 anggota Dewan
Perwakilan.
b. Permintanpengurus cabang yang disetujui oleh 2/3 anggota dewan
perwakilan
BAB III
PENGURUS PUSAT
Pasal 9
Sekretaris Jenderal
1. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan tertinggi dalam kepengurusan pusat Sylva
Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Nasional Sylva
Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia dengan suara
terbanyak.
3. Sekretaris Jenderal berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus-
pengurus pusat jika dianggap perlu.
4. Sekretaris Jenderal berkewajiban melaksanakan hasil Konferensi Nasional
Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.
5. Sekretaris Jenderal berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban
kepada Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar
Biasa Sylva Indonesia
6. Dalam keadaan mendesak Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan
wewenangnya kepada pengurus pusat lain.
7. Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas berhak mengambil keputusan
yang tidak bertentangan dengan hasil Konfrensi Nasional Sylva Indonesia atau
Konfrensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.
Pasal 10
Kewajiban Pengurus Pusat
Pengurus Pusat berkewajiban :
1. Melaksanakan hasil Konfrensi Nasional Sylva Indonesia atau Konfrensi
Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
2. Mengkoordinir dan mengarahkan agar kegiatan pengurus cabang dan forum
regional tidak menyimpang dari hasil Konfrensi Nasional Sylva Indonesia
atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
3. Memperhatikan pertimbangan dan teguran Dewan Perwakilan
4. Memberikan laporan kerja secara tertulis kepada ketua Dewan Perwakilan
minimal enam bulan sekali
5. Memberikan penjelasan ketika diminta Dewan Perwakilan
6. Menegur pengurus cabang dan Forum Regional yang tidak melaksanakan
kewajibannya.
7. Memberikan informasi kepada Forum Regional minimal enam bulan sekali.
Pasal 11
Hak Pengurus Pusat
Pengurus Pusat berhak :
1. Mengetahui perkembangan pengurus cabang dan forum regional.
2. Mengetahui, memonitor dan mengkoordinir kegiatan.
Pasal 12
Berhentinya Pengurus Pusat
Sekretaris Jendral dapat diberhentikan karena :
1. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Diberhentikan oleh Konfrensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
Pasal 13
Mekanisme Pengunduran Diri Sekretaris Jenderal
1. Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan pengunduran diri secara
tertulis kepada Dewan Perwakilan dan atau Pengurus Cabang Sylva
Indonesia
2. Pengunduran diri Sekretaris Jenderal hanya dapat dilakukan jika disetujui
dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 pengurus cabang dan Dewan
Perwakilan
BAB IV
FORUM REGIONAL
Pasal 14
Forum Regional
1. Forum Regional berhak :
• Menentukan koordinator Forum Regional.
• Menyelenggarakan kegiatan tingkat region, yang pelaksanaannya oleh
salah satu cabang dalam region tersebut.
• Meminta pertimbangan dan saran dari pengurus pusat
2. Forum Regional berkewajiban
• Mengadakan pertemuan sedikitnya 1 kali dalam 6 bulan
• Mengkoordinasikan program kerja yang akan dilaksanakan ke dalam
Forum Regional lain.
• Memberikan informasi perkembangan Forum Regional kepada Pengurus
Pusat.
3. Koordinator Forum Regional dapat diganti dengan kesepakatan cabang-
cabang dalam region tersebut dan koordinator forum regional berkewajiban
memberikan laporan kepada cabang-cabang di dalam regionnya.
BAB V
PENGURUS CABANG
Pasal 15
Kewajiban dan Hak
1. Pengurus Cabang Berkewajiban :
• Mengikuti Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional
Luar Biasa Sylva Indonesia dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
Sylva Indonesia.
• Mengetahui ketetapan Konferensi Nasional Sylva Indonesia dan
kesepakatan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Sylva Indonesia.
• Melaporkan rancangan program kerja kepada Pengurus Pusat melalui
Forum Regional
• GBHK yang digunakan pengurus cabang mengacu kepada GBHK Sylva
Indonesia
• Menginformasikan perkembangan pengurus cabang kepada Pengurus
Pusat.
• Mengikuti kegiatan Forum Regional.
2. Pengurus Cabang berhak :
• Mengurus rumah tangga sendiri
• Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus pusat dan forum
regional.
• Menyelenggarakan kegiatan nasional sebagai unit pelaksana teknis (UPT).
• Dalam hal menjadi UPT Pengurus cabang berhak meminta bantuan kepada
Pengurus Pusat
Pasal 16
Hilangnya Keanggotaan Pengurus Cabang
1. Mengundurkan diri
2. Mencemarkan nama baik Sylva Indonesia
3. Tidak mengikuti dua kali Konferensi Nasional Sylva Indonesia dan
RAKERNAS berturut-turut tanpa alasan tepat .
4. Melanggar konstitusi.
BAB VI
KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA
Pasal 17
Fungsi dan wewenang
Konferensi Nasional Sylva Indonesia (KNSI) berfungsi dan berwenang:
1. Meminta, mengevaluasi dan menetapkan laporan aktivitas Dewan Perwakilan.
2. Meminta, menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Sekretaris
Jenderal Sylva Indonesia.
3. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia.
4. Menetapkan GBHK Sylva Indonesia.
5. Menetapkan Peraturan Organisasi.
6. Memiilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Perwakilan dan Sekretaris
Jenderal Sylva Indonesia.
7. Fungsi lain diputuskan dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia itu sendiri.
Pasal 18
Penyelenggaraan Konferensi Nasional Sylva Indonesia
1. Konferensi Nasional Sylva Indonesia diadakan satu kali dalam dua tahun,
yang ditetapkan pada Konferensi Nasional Sylva Indonesia sebelumnya atau
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia sebelumnya.
2. Penanggungjawab Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi
Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia adalah Dewan Perwakilan.
Pasal 19
Keabsahan Konferensi Nasional Sylva Indonesia
1. Konferensi Nasional Sylva Indonesia (KNSI) dianggap sah jika dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pengurus Cabang Sylva Indonesia, Dewan
Perwakilan dan Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia.
2. Apabila ayat (1) tidak dipenuhi, maka konferensi Nasional Sylva Indonesia
(KNSI) ditunda paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah jika
dihadiri 2/3 Pengurus Cabang sylva Indonesia, Dewan Perwakilan dan
Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia.
3. Apabila ayat (2) tidak terpenuhi maka status Konferensi Nasional Sylva
Indonesia berubah menjadi Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.
BAB VII
PROGRAM KERJA
Pasal 20
Rapat Kerja Nasional
1. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk membahas program-program kerja
nasional dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
2. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan oleh Pengurus Pusat sekurang-
kurangnya satu kali selama periode kepengurusan.
3. Rapat Kerja Nasional diadakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah
Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa
Sylva Indonesia.
Pasal 21
Program Kerja Nasional
1. Program kerja Nasional Sylva Indonesia merupakan program-program kerja
yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Sylva Indonesia.
2. Program kerja Nasional Sylva Indonesia disusun oleh Pengurus Pusat, atas
inisiatif Pengurus-Pengurus Cabang dalam Rapat Kerja Nasional
(RAKERNAS)
3. Program kerja Nasional dapat dilaksanakan oleh Pegurus Pusat dan atau
pengurus cabang sebagai Unit Pelaksana Teknis.
4. Penentuan Cabang sebagai Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan
kesepakatan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), kecuali pada
program yang telah mempunyai mekanisme tersendiri.
Pasal 22
Program Forum Regional
1. Program kerja Forum Regional adalah program kerja yang direncanakan dan
dilaksanakan oleh Forum Regional.
2. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program sepenuhnya menjadi
wewenang Forum Regional.
Pasal 23
Program Kerja Cabang
3. Program kerja cabang adalah program kerja yang direncanakan dan
dilaksanakan oleh Pengurus Cabang.
4. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program sepenuhnya menjadi
wewenang Pengurus cabang.
BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 24
1. Dana Pengurus Pusat diperoleh dari :
• Iuran wajib dari pengurus Cabang yang besarnya ditetapkan pada
Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa
Sylva Indonesia
• Donatur/ sumbangan lain yang syah serta tidak mengikat.
• Usaha-usaha lain yang halal tidak mengikat serta tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Dana Dewan Perwakilan diperoleh dari Pengurus Pusat Sylva Indonesia selain
dana program yang pembagiannya diatur dalam aturan lain organisasi.
3. Dana Pengurus Cabang diserahkan kepada yang bersangkutan.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini diatur kemudian dalam Peraturan
Organisasi yang ditetapkan dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia, atau ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal dengan persetujuan Dewan Perwakilan selama tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 07/KNLBSI / 2010
TENTANG
GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA SYLVA INDONESIA
PERIODE 2010 - 2012
MENIMBANG
Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi Sylva Indonesia di pandang perlu untuk
menetapkan GBHK Sylva Indonesia periode 2010 – 2010 sebagai pedoman dalam
mengemban tanggung jawab.
MENGINGAT
1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Sylva Indonesia
periode 2010 - 2010
MEMPERHATIKAN :
1. Rumusan GBHK hasil sidang komisi
2. Hasil pembahasan Sidang Pleno Konferensi Naional Sylva Indonesia tentang
GBHK
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
1. Garis-garis Besar Haluan kerja sylva Indonesia periode 2010 – 2010
sebagaimana terlampir dalam surat keterangan ini
2. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali
apabila terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di Bandar Lampung
Hari/Tanggal :
Pukul :
KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG
( Legistiana )
Ketua
(Muh. Warqah Hamzah) )
Anggota 1
( Ahmad Solihin )
Anggota 2
GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA
SYLVA INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
Sylva Indonesia sebagai wadah tunas muda rimbawan memiliki kewajiban untuk turut
serta mensukseskan pembangunan hutan dan kehutanan sesuai dengan visi, misi dan
tujuan organisasi demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya keselarasan arah yang dapat dijadikan
pedoman dalam mengemban tanggung jawab. Pedoman tersebut dituangkan dalam Garis-
garis Besar Haluan Kerja (GBHK).
BAB II
HALUAN ORGANISASI
Visi Kehutanan Sylva Indonesia
Terwujudnya hutan lestari dan masyarakat yang sejahtera
Analisa Kondisi Kehutanan Sylva Indonesia
Potensi positif : Adanya dukungan dari semua pihak baik nasional maupun internasional
dalam membangun hutan dan kehutanan Indonesia.
Potensi negatif : Adanya kompleksitas permasalahan kehutanan seperti kebijakan yang
tidak relevan dan sumber daya manusia yang lemah sehingga
menyebabkan kerusakan hutan Indonesia.
Analisa Kondisi Sylva Indonesia
Potensi Positif : Sylva Indonesia telah mempunyai jaringan kerja yang luas dan
anggotanya memiliki semangat belajar yang tinggi. Selain itu, Sylva
Indonesia memiliki legitimasi dari berbagai pihak dan merupakan
wadah untuk memunculkan informasi dan wacana kehutanan (shared
learning) dengan status mahasiswa yang mempermudah ruang gerak.
Potensi negatif : Susahnya komunikasi dan koordinasi antar piranti. Tuntutan akademis
yang terlalu ketat. Sarana dan prasarana kurang mendukung.
Lemahnya pengkaderan. Sistem organisasi yang sentralistik dan
mekanisme yang tidak jelas. Tidak ada yang memback-up Sylva
Indonesia.
Tujuan Umum Haluan Kerja
A. Organisasi
Menciptakan iklim organisasi yang profesional, ilmiah dan
konservasionis, serasi serta harmonis, untuk mewujudkan hutan yang
lestari dan masyarakat sejahtera.
B. Peran dibidang kehutanan
1.
2.
3.
4.
Sebagai lembaga independent
Peningkatan sumber daya manusia
Mendorong terciptanya kebijakan yang adaptif dengan pengelolaan
hutan
Menjalin hubungan dengan stakeholder lain
Capaian Strategis
1.
2.
Tingginya jiwa korsa rimbawan
Berjalannya mekanisme organisasi yang aspiratif
3.
4.
5.
Berjalannya program Sylva Indonesia yang terbangun dari Pengurus
Cabang- Pengurus Cabang
Bertambahnya jaringan Sylva Indonesia baik nasional maupun internasional
dengan melihat berbagai aspek posisi dari Sylva Indonesia
Jelasnya peran dan posisi Sylva Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam
pengelolaan hutan Indonesia
Bidang Kerja
1. Bidang Pengkaderan dan Penguatan Organisasi
Tujuan :
Sasaran :
Menciptakan kader untuk memantapkan eksistensi dan
meningkatkan peran aktif Sylva Indonesia.
a. Terwujudnya organisasi yang aktif dan efisien secara
berkesinambungan
b. Terwujudnya peran aktif Pengurus Cabang dalm
pengkaderan dan pengembangan organisasi
c. Terwujudnya organisasi yang mendapatkan legitimasi secara
luas
2. Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Kehutanan
Tujuan :
Sasaran :
Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan profesionalisme
mahasiswa Kehutanan Indonesia
a. Terwujudanya mahasiswa Kehutanan yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, independen, memiliki intelektualitas
yang tinggi, kritis, kreatif, berwawasan luas, dan bervisi
kerakyatan.
b. Penguasaan spesifikasi dan aplikasi bidang ilmu dan
manajemennya dilapangan secara profesional, dengan
dilandasi sikap tanggungjawab yang tinggi.
c. Terbentuknya suatu badan-badan penelitian untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam
bidang kehutanan
3. Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi
Tujuan :
Sasaran :
Mengupayakan dan mengoptimalkan manajemen informasi
untuk mengembangkan jaringan dan kinerja organisasi serta
meningkatkan teknologi informasi bagi kemajuan mahsiswa
kehutanan Indonesia.
Tercapainya mekanisme penyebaran dan pertukaran informasi
yang dinamis dan berkesinambungan melalui penguatan
jaringan dan informasi baik intern maupun ekstern organisasi.
4. Bidang Kajian Strategis dan Advokasi
Tujuan :
Sasaran :
Melakukan pengkajian-pengkajian terhadap isu-isu strategis
kehutanan dan lingkungan hidup yang mendukung Sylva
Indonesia sebagai lembaga kontrol sosial.
a. Terwujudnya civil society yang kritis.
b. Terwujudnya proses pembelajaran bersama antar stakeholder
kehutanan.
c. Terwujudnya badan-badan advokasi ditingkatan Pengurus
Cabang
BAB III
PENUTUP
Demikian Garis Besar Haluan Kerja ini disusunsebagai pedoman kerja agar dapat
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta dapat dipertanggungjawabkan pada
Konferensi Nasional Sylva Indonesia yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha
Kuasa selalu memberikan petunjuknya sehingga GBHK ini dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 09 / KNLBSI/ 2010
TENTANG
PERATURAN ORGANISASI SYLVA INDONESIA
MENIMBANG :
Bahwa dipandang perlu memiliki Peratuiran Organisasi agar memberikan arahan
yang tidak diatur dalam AD dan ART yang disesuaikan dengan kebutuhan
organisasi.
MENGINGAT :
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia yang di tetapkan
di Bandar Lampung, pada tanggal April 2010
MENPERHATIKAN
1. Permusyawaratan dalam Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
khususnya komisi yang membahas rancangan Peraturan Organisasi.
2. Pandangan umum peserta Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Inadonesia
tentang format organisasi Sylva Indonesia.
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
1. Peraturan Organisasi serta penjelasannya sebagaimana yang terlampir dalam
surat ketetapan ini.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Bandar Lampung
Hari/Tanggal : Rabu,21 April 2010
Pukul : 23.15 WIB
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG TETAP
( Legistiana )
Ketua
(Muh. Warqah Hamzah) )
Anggota 1
( Ahmad Solihin )
Anggota 2
PERATURAN ORGANISASI SYLVA INDINESIA
PERIODE 2010 – 2012
BAB I
Laporan
Pasal 1
Jenis
1. Jenis laporan terdiri dari :
- Laporan aktifitas adalah laporan yang dibuat Dewan Perwakilan
- Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat sekretaris jendral
- Laporan kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh UPT dan dibantu pengurus
pusat dan dilaporkan
- Laporan periodic adalah laporan yang dibuat secra priodik dan disosialisasikan
ke pengurus cabang oleh dewan perwakilan
Pasal 2
Waktu
1. Laporan Pertanggungjawaban dilaporkan dalam Konferensi Nasional
Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
2. Laporan kegiatan dibuat selambat-lambanya 60 hari setelah kegiatan
3. Laporan periodik dibuat 6 bulan sekali dan disosialisasikan selambat-
lambatnya 30 hari setelah laporan diterima.
Pasal 3
Format
1. Laporan Sekretaris Jenderal dan Dewan Perwakilan memuat :
- Pendahuluan
- Rencana Kerja
- Realisasi
- Evaluasi
- Rekomendasi
- Penutup
- Lampiran
Apabila terdapat hal yang mengenai keuangan maka diwajibkan melampirkan
nota keuangan maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan hal tersebut.
2. Laporan kegiatan dibuat sesuai kebutuhan
BAB II
Konferensi, persidangan dan rapat-rapat
Pasal 4
Konferensi
1. Konferensi Nasional Sylva Indonesia
Kesiapan penyelenggaraan Konferensi Nasional Sylva Indonesia
disampaikan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa
kepengurusan berakhir.
2. Konferensi Nasional luar Biasa Sylva Indonesia
a. Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia dilaksanakan
dalam kondisi- kondisi khusus yaitu :
- Apabila Konferensi Nasional Sylva Indonesia tidak dapat
terlaksana dalam waktu 3 bulan setelah masa
kepengurusan berakhir.
- Sekretaris Jenderal meninggal dunia
- Sekretaris Jenderal melanggar konstitusi dan telah diberi
dua kali peringatan oleh Dewan Perwakilan
- Apabila 2/3 anggota Dewan Perwakilan tidak aktif
b. Berdasarkan kondisi khusus maka Dewan Perwakilan :
- meminta persetujuan 2/3 Pengurus Cabang Sylva
Indonesia
- memberikan mandat kepada Pengurus Cabang yang
bersedia menjadi UPT Konferensi Nasional Luar Biasa
Sylva Indonesia
Pasal 5
Persidangan
1.Jenis Persidangan sbb :
� Sidang Pleno
� Sidang Komisi
Pasal 6
Rapat
Rapat Sylva Indonesia terdiri dari :
1.Rapat Kerja Nasional
2.Rapat Koordinasi Foreg.
3.Rapat-rapat lain yang ditentukan dalam Rakernas, Sidang Dewan
Perwakilan, Rapat koordinasi Foreg sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan organisasi.
Pasal 7
Mekanisme Sidang dan Rapat
1. Sidang Dewan Perwakilan (DP) yaitu :
a. Sidang Dewan Perwakilan dilaksanakan sekurang-kurangnya 6
bulan sekali
b. Sidang DP dipimpin oleh ketua DP atau anggota DP dengan
kesepakatan anggota DP yang hadir
c. Sidang DP Membahas :
- Program kerja DP
- Hasil program kerja PP yang tertuang dalam laporan
periodik pengurus pusat
- Hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan konstitusi
d.Hasil Sidang DP dilaporkan oleh pengurus pusat dan disosialisaikan
kepada pengurus cabang.
2. Rapat koordinasi Forum Regional yaitu :
a. Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali
b. Rapat Forum Regional membahas :
- isu-isu kehutanan yang ada di region
- kegiatan tingkat region
BAB III
Sanksi
Pasal 8
Sanksi-sanksi
1. Peringatan secara lisan dan tulisan diberikan apabila :
a. tidak membayar iuran wajib kepada pengurus pusat
b. pelanggaran atribut
c. tidak membuat laporan kegiatan
d. tidak mengikuti kegiatan nasional tanpa keterangan yang jelas
2. Pengurus cabang dikenakan denda atau sanksi jika telah mendapatkan dua kali
peringatan berturut- turut
3. Pencabutan keanggotaan dengan tidak hormat apabila :
a. mencemarkan nama baik Sylva Indonesia
b. menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan atau
golongan
BAB IV
Bagan organisasi Sylva Indonesia
BAB V
Pasal 9
Hirarki ketetapan dan keputusan.
Hirarki ketetapan dan keputusan diatur dengan bagan yang menggambarkan
kekuatan sebagai berikut :
L
E
B
I
H
K
U
A
T
KETETAPAN KNSI
AD
ART
PO
REKOMENDASI
GBHK
Kep. RAKERNAS Kep. DP
Kep. SEKJEN
Pasal 10
Kebijakan-kebijakan
Peraturan-peraturan ditentukan pengurus Pusat dengan DP atau Pengurus Pusat
selama tidak bertentangan dengan semua ketetapan KNSI atau KNLBSI.
ALUR KEBIJAKAN SYLVA INDONESIA
KETERANGAN
A. Garis Instruksi ( )
B. Garis Koordinasi (………….)
BAB VI
Mekanisme Kerja
Pasal 11
Dewan Perwakilan
1. Mengawasi kinerja PP dengan meminta laporan secara periodik
2. Melakukan sidang DP enam bulan sekali untuk mengevaluasi kinerja pp
secara periodik.
3. Mengadakan konsultasi aktif dengan PP jika diperlukan
4. Mensosialisasikan hasil evaluasi kinerja PP secara periodik
DEWAN
PERWAKILAN SEKJEN
FORUM
REGIONAL
PENGURUS CABANG- PENGURUS
CABANG
MAHASISWA
KEHUTANAN
KNSI
Pasal 12
Pengurus Pusat
1. Melaksanakan hasil rekomendasi KNSI atau KNLBSI
2. Melaksanakan hasil RAKERNAS
3. Melaksanakan rapat internal pengurus puasat, sekurang-kurangnya dua
kali dalam enam bulan
4. Memberikan laporan periodik
5. Mengadakan konsultasi aktif dengan DP jika diperlukan
6. Melakukan koordinasi dengan UPT kegiatan
7. Meminta informasi mengenai perkembanagn PC sedikitnya tiga bulan
sekali
8. Membuat laporan pertanggungjawaban di KNSI atau KNLBSI.
Pasal 13
Koordinator Forum Regional
1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan PC yang ada di regionnya
2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bersama yang telah dilaksanakan
3. Memsosialisasikan kegiatan bersama pada PP dan Region lainnya.
Pasal 14
Pengurus Cabang
Memberikan informasi kehutanan di daerahnya.
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 10/KNLBSI/2010
TENTANG
ATURAN-ATURAN LAIN ORGANISASI
MENIMBANG
Bahwa perlu ditetapkannya aturan-aturan lain organisasi untuk menjadi dasar
dalam menjalankan organisasi Sylva Indonesia guna lebih meningkatkan peran
aktif anggota Sylva Indonesia.
MENGINGAT
1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Sylva Indonesia
2. GBHK Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
MEMPERHATIKAN
Hasil pembahasan sidang pleno KNLBSI tentang aturan-aturan lain organisasi
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
1. Aturan-aturan lain organisasi sebagaimana yang terlampir dalam surat
ketetapan
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ketetapan
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Bandar Lampung
Hari/Tanggal : Kamis, 22 April 2010
Pukul : 03.01 WIB
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG
( Legistiana )
Ketua
(Muh. Warqah Hamzah) )
Anggota 1
( Ahmad Solihin )
Anggota 2
Lampiran : KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA Nomor : 10/ KNLBSI/2010 Tentang : JANJI ANGGOTA SYLVA INDONESIA DAN MEKANISME
PENETAPAN CALON ANGGOTA SYLVA INDONESIA
BAB I
Janji Anggota Sylva Indonesia
Kami anggota Sylva Indonesia berjanji :
1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi
3. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva
Indonesia
4. Berperan aktif untuk memajukan organisasi
5. Berjuang untuk keadilan, kelestarian dan kesejahteraan rakyat
6. Menjunjung tinggi persaudaraan.
BAB II
Distribusi dan nilai nominal
Iuran wajib Pengurus Cabang Sylva Indonesia
Periode tahun 2010 – 2012
1. Iuran tiap PC pertahun Rp. 100.000,00
Pembagiannya 50 % untuk DP, 50 % untuk PP
Pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 31 bulan Mei setiap tahunnya.
2. a) Pencarian Funding body;
80 % untuk PP, 20% untuk DP
b) Transparansi list Funding Body antara PP dan DP
BAB III
Mekanisme Penerimaan PC Sylva Indonesia
1. Pengajuan surat permohonan menjadi anggota PC SI
2. Pengenalan dengan mengikuti kegiatan tingkat nasional
3. Pendaftaran
4. Pengukuhan
BAB IV
Syarat-syarat menjadi PC. Sylva Indonesia
1. Mengajukan surat permohonan menjadi anggota PC SI
2. Megikuti sekurang-kurangnya dua kali kegiatan tingkat nasional
3. Presentasi oleh ketua calon Pengurus Cabang mengenai kondisi internal
calon pengurus cabang tersebut
BAB V
Denda
Apabila pengurus cabang melanggar konstitusi maka diberikan Denda sebesar Rp.
250.000 dibayar selambat-lambatnya 30 hari setelah diberikan peringatan kedua.
BAB VI
Atribut dan Pengertian Lambang
Lambang Sylva Indonesia adalah :
Atribut Lain
Atribut wajib Sylva Indonesia adalah :
1. Bendera Sylva Indonesia dengan lambang Sylva Indonesia dan warna dasar
abu-abu
2. Bendera dan Lambang pengurus cabang harus mengikuti lambang sylva
Indonesia
BAB VII
Pembagian Forum Regional Sylva Indonesia
Periode 2010 – 2012
FORUM REGIONAL I
1. PCSI STIK ACEH
2. PCSI USU SUMATRA UTARA
FORUM REGIONAL II
1. PCSI UMSB SUMATRA BARAT
2. PCSI UNIB BENGKULU
3. PCSI UNILA LAMPUNG
4. PCSI UNILAK RIAU
FORUM REGIONAL III
1. PCSI IPB BOGOR
2. PCSI UNIKU KUNINGAN
3. PCSI UNWIM BANDUNG
4. PCSI UNB BOGOR
5. PCSI UNTAN PONTIANAK
FORUM REGIONAL IV
1. PCSI INSTIPER YOGYAKARTA
2. PCSI UGM YOGYAKARTA
FORUM REGIONAL V
1. PCSI UNMER MADIUN
2. PCSI UMM MALANG
FORUM REGIONAL VI
1. PCSI UNPAR PALANGKARAYA
2. PCSI UNLAM BANJARMASIN
FORUM REGIONAL VII
1. PCSI UNTAD PALU
2. PCSI UNMUL SAMARINDA
FORUM REGIONAL VIII
1. PCSI UNSAT MAKASAR
2. PCSI UNHAS MAKASAR
3. PCSI UNHALU KENDARI
FORUM REGIONAL IX
1. PCSI UNIPA PAPUA
2. PCSI UNPATTI MALUKU
FORUM REGIONAL X
1. PCSI UDK KUTAMOBAGO
2. PCSI SAM RATULANGI MANADO
ATURAN PELAKSANAAN
SEMINAR MAHASISWA KEHUTANAN INDONESIA
SYLVA INDONESIA PERIODE 2010-2012
Pasal 1
Nama Kegiatan
Kegiatan ini bernama Seminar Mahasiswa Kehutanan Indonesia
Pasal 2
Tujuan
1. Sebagai media peningkatan dan pembelajaran sumberdaya mahasiswa
kehutanan
2. Sebagai media pertukaran informasi kondisi dan potensi kehutanan serta
pengkajian isu-isu strategis kehutanan.
3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan profesionalisme mahasiswa
Kehutanan Indonesia
Pasal 3
Pelaksanaan
1. Dilaksanakan satu kali dalam setahun atau sekurang-kurangnya satu kali
dalam satu periode kepengurusan.
2. Pelaksana SMKI adalah pengurus cabang yang diberi mandat oleh forum
Rakernas
3. SMKI di laksanakan sesuai dengan kesepakatan forum Rakernas
Pasal 4
Mekanisme Pertanggungjawaban
Laporan kegiatan diselesaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah pelaksanaan.
Pasal 5
Status SMKI Selanjutnya
Status SMKI selanjutnya yaitu SMKI XIII
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR :11/ KNLBSI / 2010
TENTANG
REKOMENDASI
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
MENIMBANG
Bahwa mahasiswa kehutanan Indonesia yang terhimpun dalam Sylva Indonesia,
memandang perlu menyatakan sikap atau sumbangan pemikiran terhadap hutan
dan kehutanan Indonesia.
MENGINGAT
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia periode 2010 –
2012
2. Peraturan Organisasi Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
3. Garis-garis Besar Haluan Kerja Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
MEMPERHATIKAN
Rumusan sidang pleno KNLBSI yang membahas mengenai rekomendasi Sylva
Indonesia
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Rekomendasi Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia yang bernama
Rekomendasi Sylva Indonesia
Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
Di Bandar Lampung
Hari/tanggal : 22 April 2010
Pukul : 01.51 WIB
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG TETAP
( Legistiana )
Ketua
(Muh. Warqah Hamzah) )
Anggota 1
( Ahmad Solihin )
Anggota 2
REKOMENDASI
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
Sylva Indonesia adalah organisasi mahasiswa kehutanan yang telah berdiri sejak
1959. Selama rentang waktu tersebut tidak sedikit rintangan, kendala yang
ditemui. Namun semua ini menjadikan Sylva Indonesia sedikit demi sedikit mulai
membenahi diri.
Keinginan untuk menjadikan sylva Indonesia sebagai suatu organisasi yang solid
dan eksis serta memiliki bargaining position yang tinggi baik dilevel daerah
maupun dilevel nasional menjadi penyemangat bagi para anggotanya dalam
menyongsong sylva Indonesia yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Sylva Indonesia sebagai ikatan mahasiswa Indonesia menyadari sepenuhnya akan
darma baktinya sebagai rimbawan guna mewujudkan tenaga professional.
Mengacu pemikiran di atas, sylva Indonesia dituntut berperan aktif terhadap
masalah-masalah yang aktual dalam pembangunan nasional khususnya di bidang
kehutanan.
Didasari itikad baik untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka
memberikan sumbangan pemikiran terhadap kondisi pembangunan kehutanan
Indonesia, maka Sylva Indonesia menyusun rekomendasi dalam KNSI
INTERNAL SYLVA INDONESIA :
1. Membangun data base Pengurus Cabang Sylva Indonesia
2. Menyempurnakan kurikulum akademi pendidikan kehutanan yang tidak
membatasi ruang gerak Sylva Indonesia dengan meneruskan kegiatan
Training Of Trainer pengkaderan Sylva Indonesia
3. Perlu dibentuk dan dioptimalkan jaringan kerja aksi, dan advokasi pada
tingkat PC dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidang kehutanan dan
lingkungan hidup.
4. Mengenalkan Sylva Indonesia kepada mahasiswa baru ditingkatan PC untuk
menjaring minat dalam berorganisasi.
5. Mendaftar sebagai anggota International Forestry Student Assosiation
(IFSA) yang dikoordinir oleh Pengurus Pusat hingga tingakatan PC.
6. Merangkul lembaga kemahasiswaan kehutanan yang berada ditingkatan
fakultas atau jurusan atau program study untuk bergabung dengan Sylva
Indonesia
KEMENTERIAN KEHUTANAN
1. Membangun kerjasama dengan berbagai Direktorat Jenderal yang berada
dilingkup kementerian kehutanan seperti LITBANG, PHKA, RLPS, BPK,
Perhutani, dll.
2. Melibatkan mahasiswa kehutanan dalam kegiatan kementerian kehutanan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Membangun komunikasi dengan kementerian lingkungan hidup
LSM/NGO BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Membangun komunikasi dan kerja sama dengan LSM atau NGO
KEMENTRIAN PENDIDIKAN
1. Membangun komunikasi dengan kementerian pendidikan
2. Mendaftarkan Sylva Indonesia sebagai salah satu ikatan organisasi mahasiswa
sejenis (IOMS) di DIKTI
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 12/ KNLBSI/ 2010
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS CABANG SYLVA INDONESIA
UNIVERSITAS KUNINGAN
MENIMBANG :
Bahwa untuk kelancaran Pengukuhan Pengurus Cabang Sylva Indonesia maka
perlu ditetapkan surat keputusan penetapan Pengurus Cabang Sylva Indonesia
Universitas Kuningan
MENGINGAT :
1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sylva Indonesia yang di tetapkan
di Bandar Lampung
2. Garis-garis besar haluan kerja Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
3. Peraturan organisasi Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
MEMPERHATIKAN :
Hasil pembahasan Sidang Pleno KNLBSI mengenai kelayakan untuk di kukuhkan
menjadi Pengurus Cabang Sylva Indonesia Universitas Kuningan
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:
1. Pengukuhan Pengurus Cabang Sylva Indonesia Universitas Kuningan menjadi
anggota resmi Sylva Indonesia
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya
Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
Di Bandar Lampung
Hari/tanggal : Kamis, 22 April 2010
Pukul : 02.46 WIB
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG TETAP
( Legistiana )
Ketua
(Muh. Warqah Hamzah) )
Anggota 1
( Ahmad Solihin )
Anggota 2
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 13/ KNLBSI/ 2010
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS CABANG SYLVA INDONESIA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MENIMBANG :
Bahwa untuk kelancaran Pengukuhan Pengurus Cabang Sylva Indonesia maka
perlu ditetapkan surat keputusan penetapan Pengurus Cabang Sylva Indonesia
Universitas Kuningan
MENGINGAT :
4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sylva Indonesia yang di tetapkan
di Bandar Lampung
5. Garis-garis besar haluan kerja Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
6. Peraturan organisasi Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
MEMPERHATIKAN :
Hasil pembahasan Sidang Pleno KNLBSI mengenai kelayakan untuk di kukuhkan
menjadi Pengurus Cabang Sylva Indonesia Universitas Sam Ratulangi
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:
4. Pengukuhan Pengurus Cabang Sylva Indonesia Universitas Sam Ratulangi
menjadi anggota resmi Sylva Indonesia
5. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya
Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
Di Bandar Lampung
Hari/tanggal : Kamis, 22 April
Pukul : 02.48 WIB
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG TETAP
( Legistiana )
Ketua
(Muh. Warqah Hamzah) )
Anggota 1
( Ahmad Solihin )
Anggota 2
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 15/KNLBSI/ 2010
TENTANG
KRITERIA DAN MEKANISME PEMILIHAN SEKRETARIS JENDRAL
DAN KETUA DEWAN PERWAKILAN SYLVA INDONESIA
PERIODE TAHUN 2010 – 2012
MENIMBANG :
Bahwa untuk kelancaran pemilihan Ketua Dewan Perwakilan dan Sekretaris
Jendral Sylva Indonesia maka perlu ditetapkan dan mekanisme pemilihan Ketua
Dewan Perwakilan dan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia.
MENGINGAT :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia yang di
tetapkan di Bandar Lampung pada tanggal April 2010
2. Garis-garis Besar Haluan Kerja Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
MEMPERHATIKAN :
1. Hasil rumusan dan mekanisme dalam pemilihan Ketua Dewan Perwakilan dan
Sekretaris Jendral Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
2. Hasil pembahasan Sidang Pleno KNSI/KNLBSI
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:
1. Mekanisme dalam pemilihan Ketua Dewan Perwakilan dan Sekretaris Jendral
Sylva Indonesia periode 2010 – 2012 sebagaimana terlampir dalam surat
ketetapan ini.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya
Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
Di Bandar Lampung
Hari/tanggal : Kamis, 22 April 2010
Pukul : 03.41 WIB
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG TETAP
( Legistiana )
Ketua
(Muh. Warqah Hamzah) )
Anggota 1
( Ahmad Solihin )
Anggota 2
Lampiran : KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA
Nomor : 15/KNSI/2010
Tentang : MEKANISME PEMILIHAN SEKRETARIS JENDRAL
SYLVA INDONESIA DAN KETUA DEWAN
PERWAKILAN
Ketetapan Mekanisme pemilihan
Calon Ketua Dewan Perwakilan dan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia
Periode tahun 2010 – 2012
Mekanisme Pemilihan Sekretaris Jendral dan Ketua Dewan Perwakilan
1. Mekanisme Pemilihan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia
a) Setiap pengurus cabang yang mengikuti KNSI/KNLBSI berhak
mengajukan satu calon Sekretaris Jendral secara tertutup atau rahasia.
b) Setiap calon menyatakan kesediaannya untuk dipilih yang disampaikan
secara lisan kepada peserta sidang.
c) Jika pada poin b tidak ada calon yang bersedia maka diulang kembali
dengan tidak mengikutkan nama calon pada tahap pertama.
d) Setiap calon diberi kesempatan selama maksimal 20 menit untuk
berkampanye secara dialogis.
e) Setelah masing-masing calon berkampanye akan diadakan dialog dengan
pengurus Cabang Pengurus Cabang dengan ketentuan setiap Pengurus
Cabang mengajukan satu pertanyaan.
f) Sekretaris Jendral dipilih berdasarkan suara terbanyak pada KNSI/KNLBSI
g) Pemilihan sekretaris Jendral dilakukan dengan pengisian surat suara
h) Sekretaris Jendral ditetapkan melalui surat ketetapan KNSI/KNLBSI
2. Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Sylva Indonesia
a) Anggota Dewan Perwakilan diajukan oleh masing-masing forum Regional
yang mengikuti KNSI/KNLBSI sebanyak satu orang.
b) Setiap calon menyatakan kesediaannya untuk dipilih yang disampaikan
secara lisan kepada peserta sidang.
c) Ketua Dewan Perwakilan berasal dan dipilih dari anggota Dewan yang
mengikuti KNSI/KNLBSI.
d) Ketua Dewan Perwakilan dipilih berdasarkan sidang anggota Dewan
Perwakilan.
e) Ketua Dewan Perwakilan dan anggota Dewan Perwakilan mengucapkan
sumpah dihadapan Sidang Pleno KNSI/KNLBSI.
f) Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan ditetapkan dengan surat Ketetapan
KNSI/KNLBSI.
Lampiran : KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA
Nomor : 15/KNSI/2010
Tentang : KRITERIA PEMILIHAN SEKRETARIS JENDRAL SYLVA
INDONESIA DAN KETUA DEWAN PERWAKILAN
Ketetapan Kriteria Pemilihan
Calon Ketua Dewan Perwakilan dan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia
Periode tahun 2010 – 2012
Kriteria Pemilihan Sekretaris Jendral dan Ketua Dewan Perwakilan
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Anggota Sylva Indonesia
3. Merupakan peserta penuh Konferensi Nasional Sylva Indonesia /
Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia
4. Bersedia dan sanggup menjalankan tugas sebagai sekretaris jenderal dan
dewan perwakilan pada periode kepengurusan
5. Mengamalkan kode etik rimbawan
6. Bukan merangkap anggota partai politik
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 17/KNLBSI/2010
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS JENDRAL SYLVA INDONESIA
PERIODE TAHUN 2010-2012
MENIMBANG :
Bahwa untuk kelancaran penetapan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia maka perlu
ditetapkan surat keputusan penetapan Sekertaris Jendral Sylva Indonesia.
MENGINGAT :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia
2. Garis-garis besar haluan kerja Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
3. Peraturan organisasi Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
MEMPERHATIKAN :
1. Hasil rumusan ketetapan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia periode 2010 –
2012
2. Hasil pembahasan sidang pleno KNLBSI
MEMUTUSKAN/MENETAPKAN
1. Saudara Erwin Darma sebagai Sekretaris Jendral Sylva Indonesia
sebagaimana terlampir dalam surat ketetapan ini.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Bandar Lampung
Hari/Tanggal : Kamis, 22 april 2010
Pukul : 07.18 WIB
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG
( Legistiana )
Ketua
(Muh. Warqah Hamzah) )
Anggota 1
( Ahmad Solihin )
Anggota 2
BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : Faridh Al Muhayat
Jabatan : Sekretaris Jendral Sylva Indonesia 2008-2010
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai puhak pertama (1)
2. Nama : Erwin Darma
Jabatan : Sekretaris Jendral Sylva Indonesia 2010-2012
Alamat :
Selanjutnya disebut pihak kedua (II)
Berdasarkan ketetapan Konferensi Nasional Sylva Indonesia
No. 14/KNLBSI/2010 tentang penetapan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia
periode
2010 – 2012 dengan ini :
1. Pihak kedua (II)
2. Pihak pertama (I) memberikan seluruh arsip dan inventaris yang dimiliki
sebagai hasil menjalankan kewenangannya sebagai Sekretaris Jendral Sylva
Indonesia kepada pihak kedua (II)
3. Pihak pertama (I) selanjutnya tidak dibenarkan menggunakan kewenangan
atau mengatasnamakan dirinya sebagai Sekretaris Jendral Sylva Indonesia.
Demikian berita acara penyerahan jabatan Sekretaris Jendral Sylva
Indonesia ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Bandar Lampung, April 2010
Pihak Pertama ( I )
( Faridh AL-Muhayat Uhib H)
Pihak Kedua ( II )
( Erwin Darma )
Saksi-saksi
Yudi Zamora
A. Febriyansah Irmas
KETETAPAN
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
NOMOR : 16/KNLBSI/2010
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PERWAKILAN SYLVA INDONESIA
PERIODE TAHUN 2010 – 2012
MENIMBANG :
Bahwa untuk kelancaran penetapan Dewan Perwakilan Sylva Indonesia maka
perlu ditetapkan surat keputusan penetapan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia.
MENGINGAT :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia .
2. Garis-Garis Besar Haluan Kerja Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
3. Peraturan organisasi Sylva Indonesia periode 2010 – 2012
MEMPERHATIKAN :
1. Hasil rumusan ketetapan Dewan Perwakilan Sylva Indonesia periode 2010 –
2012
2. Hasil pembahasan sidang pleno KNLBSI
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
1. Ketua Dewan Perwakilan Sylva Indonesia periode 2010-2012 sebagai berikut:
Ahmad Nurdianto
2. Angota dewan perwakilan Sylva Indonesia 200-1012 Terlampir
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Bandar Lampung
Hari/Tanggal : Kamis, 22 April 2010
Pukul : 04.44 WIB
KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA
PRESIDIUM SIDANG
( Legistiana )
Ketua
(Muh. Warqah Hamzah) )
Anggota 1
( Ahmad Solihin )
Anggota 2
BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : Bowo Pardede
Jabatan : Dewan Perwakilan periode 2008-2010
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (1)
2. Nama : Ahmad Nurdianto
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Periode 2010-2012
Alamat :
Selanjutnya disebut pihak kedua (II)
Berdasarkan ketetapan Konferensi Nasional Sylva Indonesia No.
15/KNSI/2010 tentang penetapan Ketua Dewan Perwakilan Sylva Indonesia
periode 2010 – 2010 dengan ini :
a. Pihak pertama (1) menyerahkan kekuasaan Dewan Perwakilan Sylva
Indonesia kepada pihak kedua (II)
b. Pihak pertama (I) memberikan seluruh arsip dan inventaris yang dimiliki
sebagai hasil menjalankan kewenangannya sebagai Dewan Perwakilan Sylva
Indonesia kepada pihak kedua (II)
c. Pihak pertama (I) selanjutnya tidak dibenarkan menggunakan kewenangan
atau mengatasnamakan dirinya sebagai Dewan Perwakilan Sylva Indonesia.
Demikian berita acara penyerahan jabatan Sekretaris Jendral Sylva
Indonesia ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Bandar Lampung, April 2010
Pihak Pertama ( I ) Pihak Kedua ( II )
( Bowo Pardede ) ( Ahmad Nurdianto )
Saksi-saksi
1. Febriansyah Irmas
2. Rekiawan