Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINANKEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR KEP.Z5/M.PPN/HK/OZ/ZOIZ
TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROVINSI
DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALiKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat sinergi perencanaan pernbangunanpusat dan daerah, perlu adanya pendampingan dari KeruenterianPerencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan PernbangunanNasional (Kernenterian PPN/Bappenas) kepada Provinsi dalam prosespenyusunan perencanaan pernbangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, perlu membentuk Tim Pendamping Provinsi dalam Proses PenyusunanPerencanaan Pernbangunan;
c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam LampiranKeputusan ini dianggap rnampu dan memenuhi persyaratan untukduduk dan rnelaksanakan tugas sebagai anggota Tim PendarnpingProvinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pernbangunan;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Z003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z003 Nornor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Z86);
Z. Undang-Undang Nomor Z5 Tahun Z004 tentang Sistem PerencanaanPernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
3. Undang ...
Menetapkan
-2 -
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5254);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan PerencanaanPernbangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ten tang Pembentukan danOrganisasi dan Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPernbangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepalaBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional NomorPER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan RencanaAnggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian NegaraPerencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan PernbangunanNasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianNegara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan PerencanaanPernbangunan Nasional;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALTENTANG PEMBENTUKANTIM PENDAMPING PROVINSI DALAM PROSESPENYUSUNANPERENCANAANPEMBANGUNAN.
PERTAMA: ...
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
- 3 -
Membentuk Tim Pendamping Provinsi dalam Proses PenyusunanPerencanaan Pernbangunan, untuk selanjutnya disebut Tim FendampingProvinsi, dengan susunan keanggotaan sebagairnana tercantum dalamLampiran Keputusan ini.
Tim Fendamping Provinsi terdiri atas:a. Pengarah;b. Tim Pelaksana:
1) Penanggungjawab;2) Koordinator Pendamping Provinsi;3) Wakil Koordinator Pendamping Provinsi;4) Sekretaris;5) Para Pendamping Provinsi. dan
c. Tim Sekretariat.
Tim Pendarnping Provinsi bertugas:a. memfasilitasi sinergi perencanaan pusat dan daerah dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan RencanaPernbangunan Daerah;
b. memfasilitasi penyiapan dan merekomendasikan Isu Strategis Provinsiyang akan dibahas di Musyawarah Perencanaan Fernbangunan(Musrenbang); dan
c. rnengawal keseluruhan proses sejak tahaphingga pen eta pan Isu Strategis ProvinsiPemerintah.
prosesKerja
penyiapan, pembahasan,dalam Rencana Kerja
Fengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing, danmemberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan pendampingan.
Penanggung Jawab bertugas memantau dan rnengendalikan seluruhpelaksanaan pendampingan.
Koordinator Pendarnping Provinsi bertugas :a. rnengkoordinasikan seluruh kegiatan para Pendarnping Provinsi baik
aspek substansi maupun aspek administrasi;
b. menyiapkan ...
KETUJUH
KEDELAPAN
KESEMBlLAN
- 4 -
b. menyiapkan bahan pertemuan sesuai dengan topik dan jadwal yangditentukan oleh Pengarah; dan
c. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan laporan seluruhPenanggung Jawab Provinsi.
Wakil Koordinator Pendamping Provinsi bertugas membantu KoordinatorFendamping Provinsi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padadiktum KEENAM.
Sekretaris, dibantu Tim Sekretariat, bertugas memfasilitasi pelaksanaanpendampingan, menyiapkan dan rnengkoordinasikan penyelenggaraanrapat, menyiapkan saran a dan prasarana pendukung, dan tugas-tugaskesekretariatan lainnya.
Pendarnping bertugas:a. memantau masukan dari pemerintah provinsi yang menjadi tanggung
jawabnya pada Temu Konsultasi Triwulan I Kementerian PPN/Bappenas
dengan Bappeda Provinsi;b. memantau indikasi kegiatan Kementerian/Lernbaga untuk provinsi yang
menjadi tanggung jawabnya;c. rnengikuti Musrenbang provinsi dan mempelajari serta memberikan
rekomendasi Isu Strategis Provinsi hasil dari Musrenbang provinsi;d. mempelajari persandingan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah
(UPPD) Provinsi yang juga memuat Isu Strategis Provinsi dengankegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga(Renja K/L) yangdisiapkan oleh Koordinator Pendamping Provinsi;
e. memastikan usulan strategis provinsi hasil sinkronisasi UsulanPendanaan Pemerintah Daerah dan Renja K/L yang direkomendasikan,dibahas dalam pra Musrenbang Nasional;
f. rnengawal proses pembahasan Isu Strategis Provinsi dalam praMusrenbangnas untuk provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
g. melaporkan hasil pembahasan pra Musrenbang Nasional untuk provinsiyang menjadi tanggung jawabnya kepada Koordinator PendarnpingProvinsi;
h. mengikuti Musrenbang Nasional dan melaporkan apabila ada arahan-arahan khusus terkait provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
i. melaporkan ...
KESEPULUH
KESEBELAS
- 5 -
1. melaporkan pelaksanaan hasil Musrenbang Nasional kepadaKoordinator Pendamping Provinsi terutama Berita Acara hasilkesepakatan terkait provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
J. mengikuti pasca Musrenbang Nasional dan melaporkan kesepakatanfinal an tara Pemerintah Provinsi, K/L, dan Direktorat SektoralKementerian PPN/Bappenas yang tertuang dalam Berita Acara hasilkesepakatan pasca Musrenbang Nasional serta melaporkannya kepadaKoordinator Pendamping Provinsi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah dan/ atauPenanggung Jawab.
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim PendarnpingProvinsi dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Februari 2012
MENTER!NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONALiKEPALABADANPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukurn,
hk;-'1rrEmmy Suparmiatun
SALINANLAMPIRANKEPUTUSANMENTERINEGARAPPNIKEPALABAPPENASNOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2012
TANGGAL 29 FEBRUARI2012
SUSUNANKEANGGOTAANTIM PENDAMPINGPROVINSI
DALAM PROSESPENYUSUNANPERENCANAANPEMBANGUNAN
A. PENGARAHKetuaWakilAnggota
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.Wakil Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Kearnanan;4. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha
Kecil Menengah;5. Deputi Bidang Ekonorni;6. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup;7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;8. Deputi Bidang Pengernbangan Regional dan Otonomi
Daerah;9. Deputi Bidang Pendanaan Pernbangunan;10. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pernbangunan;11. Inspektur Utama.
B. TIM PELAKSANAPenanggung Jawab
KoordinatorPendamping
1. Deputi Bidang Pengernbangan Regional dan OtonomiDaerah;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pernbangunan.
Direktur Pengernbangan Wilayah.
Wakil ...
Wakil Koordinator
Pendamping
Sekretaris
Pendamping
-2 -
1. Direktur Alokasi Fendanaan Fembangunan;
2. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan.
Kepala Biro Pereneanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
1. NAD
2. Sumut
3. Sumbar4. Bengkulu
5. Riau
6. Kepri
7. Jambi8. Sumsel
9. Lampung10. Babel11. DKI Jakarta
12.Jabar13. Banten
14.Jateng
15. DIY
16.Jatim
17. Kalbar18. Kalteng
19. Kalsel20. Kaltim21. Bali
22.NTB
23.NTT
24. SuIbar25. Sulut
26. Sulteng
27. Sulsel
28. Sultra
29. Gorontalo
30. Maluku31. Mal uku Utara
Dr. Dadang Solihin, SE, MA;
Ora. Rahma Iryanti, MT;
Ir. Nugroho Tri Utomo, MRP;
Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc;Dr. Ir. Budhi Santoso, MA;
Ir. Montty Girianna, M.Se, MCP, Ph.D;
Ir. Jadhie judodiniar Ardajat, M.Si;
Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP;
Drs. Adhi Putra Alfian, M.Si;Arif Christiono, SH, M.Si;Dr. Ir. Yahya Raehmana Hidayat, M.Sc;
Ir. M. Donny Azdan, MA, MS, Ph.D;Dr. Ir. Subandi, M.Se;Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata,
MCRP, Ph.D;
Ora. RD Siliwanti, MPIA;Ir. Hayu Parasati, MPS;
Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;
Ir. Basah Hernowo, MA;Dr. Ir. Sri YantiJS, MPM;
Ir. Bambang Prihartono, MSCE;
Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si,
M.Eng, Ph.D;
Dr. Vivi Yulaswati, M.Se;Dr. Sanjoyo, M.Ee;Ir. Sidqy Lege Pangesthi Suyitno, MA;
Ir. Kennedy Simanjuntak, MA;Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D;
Ir. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci,M.Si;
Dadang Rizki Ratman, SH, MPA;
Dr. Ir. Benedietus Benny Setiawan, M.Sc.;
Dr. Hadiat, MA;
Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;
32. Papua ...
- 3 -
32. Papua Barat33. Papua
Drs. Oktorialdi, MA, Ph 0;Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si.
C. TIM SEKRETARIAT 1. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si;
2. Khairul Rizal, ST,MPP;3. Eka Chandra Buana, SE,MA;4. Erwin Dimas, SE,DEA,M.Si;5. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc;6. Agus Sutarman, SE,MAP, MIDS;7. Eri Mulia, SE,MEPP;8. Reghi Perdana, SH, LLM;
9. Hendra Wahanu Prabandani, SH.
MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALiKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,
Ihj,Emmy Suparmiatun