5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 1/46
MAKALAH KEPERAWATAN PROFESIONAL
“DRAFT RUU KEPERAWATAN”
Kelompok 5
Awang Yuniana (P17320310027)
Erlita Solihat (P17320310007)
Widia Mujtiawati (P17320310006)
POLITEKNIK KEMENTRIAN KESEHATAN KEMENKES
BANDUNG
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN BOGOR
2011
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 2/46
Jl. Dr. Sumeru No. 116 Bogor 16111
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 3/46
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami
dapat menyelesaikan tugas Keperawatan Profesional ini dengan sebaik – baiknya.Makalah Keperawatan Profesional tentang “Draft RUU Keperawatan” kami susun
untuk memenuhi tugas pelajaran Keperawatan Profesional. Kami menyatukan dari berbagai
sumber, lalu kami merangkum dengan bahasa kami sendiri sehingga dapat lebih mudah
dipahami.
Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa
mengenai Keperawatan Profesional ini. Penulis menyadari makalah ini memiliki banyak
kekurangan, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun.
Bogor, September 2011
Tim Penyusun
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 4/46
DAFTAR ISI
MAKALAH KEPERAWATAN PROFESIONAL ...............................................................i
“DRAFT RUU KEPERAWATAN”.................................................................................i
KATA PENGANTAR...................................................................................................i
DAFTAR ISI.............................................................................................................ii
BAB I......................................................................................................................3
PENDAHULUAN......................................................................................................3
A. Latar Belakang ............................................................................................... 3
B. Tujuan ........................................................................................................... 3
Mengetahui pentingnya Undang-undang Praktik Keperawatan terkait dengan
profesi................................................................................................................ 3
Mengetahui isi Undang-Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan
praktik keperawatan ........................................................................................... 3
BAB II.....................................................................................................................4
PEMBAHASAN.........................................................................................................4
2.1 Pentingnya Undang-Undang Praktik Keperawatan......................................4
2.2 Undang-Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik
keperawatan.......................................................................................................7
2.3 Draft RUU Keperawatan...............................................................................9
BAB III..................................................................................................................42
PENUTUP..............................................................................................................42
A. Kesimpulan .................................................................................................. 42
B. Saran ........................................................................................................... 43
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................iii
Dokumen PPNI.......................................................................................................iii
file:///C:/Users/wiwid/Documents/Cermin%20Politik%20Perawat%20Indonesia
%20%20RUU%20Praktik%20Keperawatan.htm....................................................iii
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 5/46
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang – undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para perawat.
PPNI pada kongres Nasional keduanya di Surabaya tahun 1980 mulai merekomendasikan
perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk perlindungan hukum bagi tenaga
keperawatan.
Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara
penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang
tindih antara tugas dokter dan perawat masih sering terjadi dan beberapa perawat lulusan
pendidikan tinggi merasa frustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran, fungsi dan
kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap sama pengetahuan dan
ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang mereka miliki.
12 Mei 2008 adalah Hari Keperawatan Sedunia. Di Indonesia, momentum tersebut akan
digunakan untuk mendorong berbagai pihak mengesahkan Rancangan Undang-Undang Praktik
keperawatan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menganggap bahwa keberadaan
Undang-Undang akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pelayanankeperawatan dan profesi perawat. Indonesia, Laos dan Vietnam adalah tiga Negara ASEAN yang
belum memiliki Undang-Undang Praktik Keperawatan. Padahal, Indonesia memproduksi tenaga
perawat dalam jumlah besar. Hal ini mengakibatkan kita tertinggal dari negara-negara Asia,
terutama lemahnya regulasi praktik keperawatan, yang berdampak pada sulitnya menembus
globalisasi. Perawat kita sulit memasuki dan mendapat pengakuan dari negara lain, sementara
mereka akan mudah masuk ke negara kita.
B. Tujuan
• Mengetahui pentingnya Undang-undang Praktik Keperawatan terkait dengan
profesi
• Mengetahui isi Undang-Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan
praktik keperawatan
• Mengetahui Draft RUU Keperawatan
3
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 6/46
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pentingnya Undang-Undang Praktik Keperawatan
Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Praktik Keperawatan dibutuhkan.
Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat
kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan
pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi
pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan
hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum. Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan,
sikap rasional, etis dan profesional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif,
terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi. Disamping itu, Undang-
Undang ini memiliki tujuan, lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan
bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya),
keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan,
universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesional (WHO, 2002).
Kedua, alasan yuridis. UUD 1945, pasal 5, menyebutkan bahwa Presiden memegang
kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Demikian Juga UU Nomor 23 tahun 1992, Pasal 32, secara eksplisit menyebutkan bahwa
pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu
keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu. Sedang pasal 53, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak
memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
Ditambah lagi, pasal 53 bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk
mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Disisi lain secara teknis telah berlaku
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik
Perawat.
Ketiga, alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya
pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigma dalam
4
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 7/46
pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada
diagnosis penyakit dan pengobatan, ke paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat
penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996).
Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau,
pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, dan
memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan.
Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan . Sebagai profesi,
tentunya pelayanan yang diberikan harus professional, sehingga perawat/ners harus memiliki
kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode etik dan
moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperwatan yang bemutu. Tetapi
bila kita lihat realita yang ada, dunia keprawatan di Indonesia sangat memprihatinkan .
Fenomene “gray area” pada berbagai jenis dan jenjang keperawatan yang ada maupun
dengan profesi kesehatan lainnya masih sulit dihindari. Berdasarkan hasil kajian (Depkes & UI,
2005) menunujukkan bahwa terdapat perawat yang menetapkan diagnosis penyakit (92,6%),
membuat resep obat (93,1%), melakukan tindakan pengobatan didalam maupun diluar gedung
puskesmas (97,1%), melakukan pemeriksaan kehamilan (70,1%), melakukan pertolongan
persalinan(57,7%), melaksanakan tugas petugas kebersihan (78,8%), dan melakukan tugas
administrasi seperti bendahara,dll (63,6%. Pada keadaan darurat seperti ini yang disebut dengan
“gray area” sering sulit dihindari. Sehingga perawat yang tugasnya berada disamping klienselama 24 jam sering mengalami kedaruratan klien sedangkan tidak ada dokter yang bertugas.
Hal ini membuat perawat terpaksa melakukan tindakan medis yang bukan merupakan
wewenangnya demi keselamatan klien. Tindakan yang dilakukan tanpa ada delegasi dan
petunjuk dari dokter, terutama di puskesmas yang hanya memiliki satu dokter yang berfungsi
sebagai pengelola puskesmas, sering menimbulkan situasi yang mengharuskan perawat
melakukan tindakan pengobatan. Fenomena ini tentunya sudah sering kita jumpai di berbagai
puskesmas terutama di daerah-daerah tepencil. Dengan pengalihan fungsi ini, maka dapat
dipastikan fungsi perawat akan terbengkalai. Dan tentu saja ini tidak mendapat perlindungan
hukum karena tidak dipertanggungjawabkan secara professional.
Kemudian fenomena melemahkan kepercayaan masyarakat dan maraknya tuntunan
hukum terhadap praktik tenaga kesehatan termasuk keperawatan, sering diidentikkan dengan
5
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 8/46
kegagalan upaya pelayanan kesehatan. Hanya perawat yang memeuhi persyaratan yang
mendapat izin melakukan praktik keperawatan.
Saat ini desakan dari seluruh elemen keperawatan akan perlunya UU Keperawatan
semakin tinggi . Uraian diatas cukup menggambarkan betapa pentingnya UU Keperawatan tidak
hanya bagi perawat sendiri, melainkan juga bagi masyarakat selaku penerima asuhan
keperawatan. Sejak dilaksanakan Lokakarya Nasional Keperawatan tahun 1983 yang
menetapkan bahwa keperawatan merupakan profesi dan pendidikan keperawatan berada pada
pendidikan tinggi, berbagai cara telah dilakukan dalam memajukan profesi keperwatan.
Pada tahun 1989, PPNI sebagai organisasi perawat di Indonesia mulai memperjuangkan
terbentuknya UU Keperawatan. Berbagai peristiwa penting terjadi dalam usaha mensukseskan
UU Keperawatan ini. Pada tahun 1992 disahkanlah UU Kesehatan yang didalamnya mengakui
bahwa keperawatan merupakan profesi ( UU Kesehatan No.23, 1992). Peristiwa ini penting
artinya, karena sebelumnya pengakuan bahwa keperawatan merupakan profesi hanya tertuang
dalam peraturan pemerintah (PP No.32, 1996). Dan usulan UU Keperawatan baru disahkan
menjadi RUU Keperawatan pada tahun 2004.
Perlu kita ketahui bahwa untuk membuat suatu undang-undang dapat ditempuh dengan 2
cara yakni melalui pemerintah (UUD 1945 Pasal 5 ayat 1) dan melalui DPR (Badan Legislatif
Negara). Selama hampir 20 tahun ini PPNI memperjuangkan RUU Keperawtan melalui
pemerintah, dalam hal ini Depkes RI. Dana yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Tapikenyataannya hingga saat ini RUU Keperawatan berada pada urutan 250-an pada program
Legislasi Nasional (Prolegnas) , yang ada pada tahun 2007 berada pada urutan 160 (PPNI, 2008).
Tentunya pengetahuan masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan mutlak diperlukan.
Hal ini terkait status DPR yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga pembahasan-
pembahasan yang dilakukan merupakan masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena
itu, pencerdasan kepada masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan pun masuk dalam agenda
DPR RI.
Dalam UU Tentang praktik keperawatan pada bab 1 pasal 1 yang ke-3 berbunyi :
“ Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik
langsung atau tidak langsung diberikan kepada sistem klien disarana dan tatanan kesehatan
lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar
pratik keperawatan.
6
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 9/46
Dan pasal 2 berbunyi: “Praktik keperawatan dilaksanakan berdasarkan pancasila dan
berdasarkan pada nilai ilmiah, etika dan etiket, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan
dan perlindungan serta keselamatan penerima dan pemberi pelayanan keperawatan.
2.2 Undang-Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik keperawatan
1. UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan Bab II (Tugas Pemerintah), pasal 10
antara lain menyebutkan bahwa pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan
kesanggupan hukum.
2. UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan. UU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9
tahun 1960. UU ini membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana
meliputi dokter, dokter gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam tenaga bukan sarjana
atau tenaga kesehatan dengan pendidikan rendah, termasuk bidan dan asisten farmasi dimana
dalam menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan
tertentu kepada tenaga pendidikan rendah dapat diberikan kewenangan terbatas untuk
menjalankan pekerjaannya tanpa pengawasan langsung. UU ini boleh dikatakan sudah usang
karena hanya mengkalasifikasikan tenaga kesehatan secara dikotomis (tenaga sarjana dan bukan
sarjana). UU ini juga tidak mengatur landasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan
pekerjaannya. Dalam UU ini juga belum tercantum berbagai jenis tenaga sarjana keperawatanseperti sekarang ini dan perawat ditempatkan pada posisi yang secara hukum tidak mempunyai
tanggung jawab mandiri karena harus tergantung pada tenaga kesehatan lainnya.
3. UU Kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Paramedis. Pada pasal 2, ayat (3)
dijelaskan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah wajib menjalankan
wajib kerja pada pemerintah selama 3 tahun. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa selama bekerja
pada pemerintah, tenaga kesehatan yang dimaksud pada pasaal 2 memiliki kedudukan sebagai
pegawai negeri sehingga peraturan-peraturan pegawai negeri juga diberlakukan terhadapnya.
UU ini untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam mengangkat
pegawai negeri. Penatalaksanaan wajib kerja juga tidak jelas dalam UU tersebut sebagai contoh
bagaimana sistem rekruitmen calon peserta wajib kerja, apa sangsinya bila seseorang tidak
menjalankan wajib kerja dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam UU ini, lagi posisi
7
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 10/46
perawat dinyatakan sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga kesehatan akademis termasuk
dokter, sehingga dari aspek profesionalisasian, perawat rasanya masih jauh dari kewenangan
tanggung jawab terhadap pelayanannya sendiri.
4. SK Menkes No. 262/Per/VII/1979 tahun 1979 Membedakan paramedis menjadi dua golongan
yaitu paramedis keperawatan (temasuk bidan) dan paramedis non keperawatan. Dari aspek
hukum, suatu hal yang perlu dicatat disini bahwa tenaga bidan tidak lagi terpisah tetapi juga
termasuk katagori tenaga keperawatan.
5. Permenkes. No. 363/Menkes/Per/XX/1980 tahun 1980 Pemerintah membuat suatu pernyataan
yang jelas perbedaan antara tenaga keperawaan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter, diijinkan
mengadakan praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi tidak diijinkan. Dokter
dapat membuka praktik swasta untuk mengobati orang sakit dan bidang dapat menolong
persalinan dan pelayanan KB. Peraturan ini boleh dikatakan kurang relevan atau adil bagi profesi
keperawatan. Kita ketahui negara lain perawat diijinkan membuka praktik swasta. Dalam bidang
kuratif banyak perawat harus menggatikan atau mengisi kekurangan tenaga dokter untuk
menegakkan penyakit dan mengobati terutama dipuskesmas-puskesma tetapi secara hukum hal
tersebut tidak dilindungi terutama bagi perawat yang memperpanjang pelayanan di rumah. Bila
memang secara resmi tidak diakui, maka seyogyanya perawat harus dibebaskan dari pelayanan
kuratif atau pengobatan utnuk benar-benar melakukan nursing care.
6. SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 94/Menpan/1986, tanggal 4
November 1986, tentang jabatan fungsional tenaga keperawatan dan sistem kredit point.
Dalam sisitem ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik jabatannya atau naik
pangkatnya setiap dua tahun bila memenuhi angka kredit tertentu. Dalam SK ini, tenaga
keperawatan yang dimaksud adalah : Penyenang Kesehatan, yang sudah mencapai golingan II/a,
Pengatur Rawat/Perawat Kesehatan/Bidan, Sarjana Muda/D III Keperawatan dan Sarjana/S1
Keperawatan. Sistem ini menguntungkan perawat, karena dapat naik pangkatnya dan tidak
tergantung kepada pangkat/golongan atasannya
8
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 11/46
7. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Merupakan UU yang banyak memberi kesempatan bagi
perkembangan termasuk praktik keperawatan profesional karena dalam UU ini dinyatakan
tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan,maupun perlindungan hukum bagi profesi
kesehatan termasuk keperawatan. Beberapa pernyataaan UU Kes. No. 23 Th. 1992 yang dapat
dipakai sebagai acuan pembuatan UU Praktik Keperawatan adalah : Pasal 53 ayat 4
menyebutkan bahwa ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien ditetapkan dengan
peraturan pemerintah. Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas
menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan
kewenangannya Pasal 53 ayat 4 menyatakan tentang hak untuk mendapat perlindungan hukum
bagi tenaga kesehatan.
2.3 Draft RUU Keperawatan
Rancangan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ……………………….
TENTANG
KEPERAWATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan
yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian
berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
c. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan merupakan bagian integral dari
penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kaidah etik,
nilai-nilai moral serta standar profesi.
9
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 12/46
d. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan pada kewenangan yang
diberikan kepada perawat karena keahliannya, yang dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan
globalisasi.
e. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan dan penyelesaian masalah yang timbul
dalam penyelenggaraan praktik keperawatan, perlu keterlibatan organisasi profesi.
f. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima
pelayanan kesehatan dan perawat diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan
praktik keperawatan;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan
huruf f, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Keperawatan.
Mengingat
1. Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) RUU DAN PENJELASAN
BARU JAN 09-1.doc20 2
2. Undang-Undang No. 23, tahun 1992 tentang kesehatan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
(1) Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian
integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan
ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun
sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
10
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 13/46
(2) Praktik keperawatan adalah tindakan perawat melalui kolaborasi dengan klien dan
atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan pada berbagai
tatanan pelayanan kesehatan yang dilandasi dengan substansi keilmuan khusus,
pengambilan keputusan dan keterampilan perawat berdasarkan aplikasi prinsip-
prinsip ilmu biologis, psikolologi, sosial, kultural dan spiritual.
(3) Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik
keperawatan yang diberikan kepada klien di sarana pelayanan kesehatan dan tatanan
pelayanan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan
berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan.
(4) Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan
keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(5) Perawat terdiri dari perawat vokasional, perawat professional dan perawat
profesinoal spesialis
(6) Perawat vokasional adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk
melakukan praktik dengan batasan tertentu dibawah supervisi langsung maupun tidak
langsung oleh Perawat Profesioal dengan sebutan Lisenced Vocasional Nurse (LVN)
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 3
(7) Perawat professional adalah tenaga professional yang mandiri, bekerja secaraotonom dan berkolaborasi dengan yang lain dan telah menyelesaikan program
pendidikan profesi keperawatan, telah lulus uji kompetensi perawat profesional yang
dilakukan oleh konsil dengan sebutan Registered Nurse (RN)
(8) Perawat Profesional Spesialis adalah seseorang perawat yang disiapkan diatas level
perawat profesional dan mempunyai kewenangan sebagai spesialis atau kewenangan
yang diperluas dan telah lulus uji kompetensi perawat profesional spesialis.
(9) Konsil adalah Konsil Keperawatan Indonesia yang merupakan suatu badan otonom,
mandiri, non struktural yang bersifat independen.
(10) Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang
perawat untuk menjalankan praktik keperawatan di seluruh Indonesia setelah lulus
uji.
11
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 14/46
(11) Registrasi adalah pencatatan resmi oleh konsil terhadap perawat yang telah memiliki
sertifikat kompetensi dan telah mempuyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui
secara hukum untuk melaksanakan profesinya.
(12) Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap perawat yang telah diregistrasi
setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
(13) Surat Izin Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota kepada perawat yang akan menjalankan praktik keperawatan setelah
memenuhi persyaratan.
(14) Surat Ijin Perawat Vokasional (SIPV) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat vokasional yang telah memenuhi
persyaratan.
(15) Surat Ijin Perawat Profesional (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat profesional yang telah memenuhi
persyaratan
(16) Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan
praktik keperawatan secara mandiri, berkelompok atau bersama profesi kesehatan
lain.
(17) Klien adalah orang yang membutuhkan bantuan perawat karena masalah kesehatan
aktual atau potensial baik secara langsung maupun tidak langsung(18) Organisasi profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
(19) Kolegium keperawatan adalah kelompok perawat professional dan perawat
profesional spesialis sesuai bidang keilmuan keperawatan yang dibentuk oleh
organisasi profesi keperawatan.
(20) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
(21) Surat tanda registrasi Perawat dalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil
Keperawatan Indonesia kepada perawat yang telah diregistrasi.
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 4
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
12
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 15/46
Pasal 2
Praktik keperawatan dilaksanakan berazaskan Pancasila dan berlandaskan pada nilai ilmiah,
etika dan etiket, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta
keselamatan penerima dan pemberi pelayanan keperawatan.
Pasal 3
Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk:
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada klien dan perawat.
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh
perawat.
BAB III
LINGKUP PRAKTIK KEPERAWATAN
Pasal 4
Lingkup praktik keperawatan adalah :
a. Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks.
b. Memberikan tindakan keperawatan langsung, terapi komplementer, penyuluhan
kesehatan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan klien.
c. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan kunjungan rumah.d. Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi,
pertolongan persalinan normal.
e. Melaksanakan program pengobatan dan atau tindakan medik secara tertulis dari dokter.
f. Melaksanakan Program Pemerintah dalam bidang kesehatan
BAB IV
KONSIL KEPERAWATAN INDONESIA
Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 5
Pasal 5
(1) Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud pada Bab II pasal 3, dibentuk Konsil
Keperawatan Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Konsil.
13
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 16/46
(2) Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 6
Konsil berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil
Pasal 7
Konsil mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, pembinaan serta penetapan kompetensi
perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan
praktik keperawatan.
Pasal 8
(1) Konsil mempunyai tugas:
a. Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat;
b. Mengesahkan standar pendidikan perawat
c. Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi
masyarakat.
(2) Standar pendidikan profesi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b di usulkan oleh organisasi profesi dengan melibatkan asosiasi institusi
pendidikan keperawatan.
Pasal 9Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Konsil
Keperawatan Indonesia mempunyai wewenang :
a. Mengesahkan standar kompetensi perawat dan standar praktik Perawat yang dibuat oleh
organisasi profesi;
b. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi perawat ;
c. Menetapkan seorang perawat kompeten atau tidak melalui mekanisme uji kompetensi;
d. Menetapkan ada tidaknya kesalahan disiplin yang dilakukan perawat;
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 6
e. Menetapkan sanksi disiplin terhadap kesalahan disiplin dalam praktik yang dilakukan
perawat; dan
f. Menetapkan penyelenggaraan program pendidikan profesi keperawatan berdasarkan
rekomendasi Organisasi Profesi.
14
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 17/46
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil serta
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 11
(1) Susunan peimpinan Konsil terdiri dari :
a. Ketua merangkap anggota
b. Wakil ketua merangkap anggota
c. Ketua- ketua Komite merangkap anggota.
(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
a. Komite uji kompetensi dan registrasi
b. Komite standar pendidikan profesi
c. Komite praktik keperawatan
d. Komite disiplin keperawatan
(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh 1 (satu)
orang Ketua Komite merangkap anggota.
Pasal 12
(1) Ketua konsil keperawatan Indonesia dan ketua komite adalah perawat dan dipilih olehdan dari anggota konsil keperawatan Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan ketua konsil dan ketua Komite diatur dalam
peraturan konsil keperawatan Indonesia
Pasal 13
(1) Komite Uji Kompetensi dan Registrasi mempunyai tugas untuk melakukan uji
kompetensi dan proses registrasi keperawatan.
(2) Komite standar pendidikan profesi mempunyai tugas menyusun standar pendidikan
profesi bersama dengan organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan .
(3) Komite Praktik Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan mutu
praktik Keperawatan.
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 7
15
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 18/46
(4) Komite Disiplin Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan kepada
para perawat, menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat dalam
penerapan praktik keperawatan dan memberikan masukan kepada Ketua Konsil.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja komite-komite diatur dengan Peraturan Konsil
Pasal 14
(1) Keanggotaan Konsil terdiri dari unsur-unsur wakil Pemerintah, organisasi profesi,
institusi pendidikan, pelayanan, dan wakil masyarakat.
(2) Jumlah anggota Konsil 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang
berasal dari:
a. Anggota yang ditunjuk adalah 12 ( dua belas) orang terdiri dari:
• Persatuan Perawat Nasional Indonesia 3 (tiga) orang;
• Kolegium keperawatan 2 (dua) orang;
• Asosiasi institusi pendidikan keperawatan 2 (dua) orang;
• Asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang;
• Asosiasi institusi pelayanan kesehatan masyarakat 1 (satu) orang;
• Tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
• Departemen Kesehatan 1 (satu) orang;
• Departemen pendidikan Nasional 1 (satu ) orang
b. Anggota yang dipilih adalah 9 (sembilan) perawat dari 3 (tiga) wilayah utama (barat,
tengah, timur) Indonesia.
Pasal 15
1. Keanggotaan Konsil ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri dengan rekomendasi
organisasi profesi
2. Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil harus berdasarkan usulan dari
organisasi profesi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2).
3. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil diatur dengan Peraturan
Presiden.
4. Masa bakti satu periode keanggotaan Konsil adalah 5 (lima) tahun
5. dan dapat diangkat kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya, dengan
memperhatikan sistem manajemen secara berkesinambungan.
16
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 19/46
Pasal 16
(1) Anggota Konsil sebelum memangku jabatan terlebih dahulu harus mengangkat sumpah.
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 8
(2) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan
tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun
juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapapun juga suatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa
menjunjung tinggi ilmu keperawatan dan mempertahankan serta meningkatkan mutu
pelayanan keperawatan dan tetap akan menjaga rahasia kecuali jika diperlukan untuk
kepentingan hukum.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia, taat kepada Negara Republik Indonesia,
mempertahankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang
saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda- bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan
kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada
Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau
tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh
melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada
saya.“
Pasal 17
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Konsil :
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
b. Warga Negara Republik Indonesia;
c. Sehat rohani dan jasmani;
17
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 20/46
d. Memiliki kredibilitas baik di masyarakat;
e. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam
puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia;
f. Mempunyai pengalaman dalam praktik keperawatan minimal 5 tahun dan memiliki Surat
Tanda Registrasi Perawat, kecuali untuk non perawat;
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 9
g. Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi
yang baik; dan
h. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama
menjadi anggota Konsil.
Pasal 18
(1) Keanggotaan Konsil berakhir apabila :
a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota;
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. Meninggal dunia;
d. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
e. Ketidakmampuan melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
f. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau(2) Dalam hal anggota Konsil menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan
sementara dari jabatannya.
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua
Konsil.
Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil dibantu sekretariat yang dipimpin
oleh seorang sekretaris konsil
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota konsil
(4) Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan Konsil
Keperawatan Indonesia
18
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 21/46
(5) Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan
Indonesia.
Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 20
(1) Setiap keputusan Konsil yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota.
(2) Rapat pleno Konsil dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah
anggota ditambah satu.
(3) Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 10
(4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat
dilakukan pemungutan suara.
Pasal 21
Pimpinan Konsil melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan pegawai konsil
agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 22
(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
(2) Pembiayaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan
Indonesia.
BAB V
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN
Pasal 23
19
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 22/46
(1) Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh organisasi profesi keperawatan
dengan degan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan dan disahkan oleh
Konsil Keperawatan Indonesia
(2) Dalam rangka memperlancar penyusunan standar pendidikan profesi keperawatan,
organisasi profesi dapat membentuk Kolegium Keperawatan
(3) Standar pendidikan profesi keperawatan dimaksud pada ayat (1):
a. untuk pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners generalis dengan
melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.
b. untuk pendidikan profesi Ners Spesialis disusun oleh Kolegium Ners Spesialis
dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.
BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN
Pasal 24
Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan
kompetensi perawat yang berpraktik dan dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan
keperawatan berkelanjutan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 11
Pasal 25
(1) Setiap perawat yang berpraktik wajib meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan
dan pelatihan keperawatan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi
dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi.
(2) Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam bentuk program sertifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan
berkelanjutan perawat yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
BAB VII
REGISTRASI dan LISENSI PERAWAT
Pasal 26
20
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 23/46
(1) Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus memiliki
Surat Tanda Registrasi Perawat yang diterbitkan Konsil melalui mekanisme uji
kompetensi oleh konsil.
(2) Surat Tanda Registrasi Perawat sebagaimana ayat (1) terdiri atas 2 (dua) kategori:
a. untuk perawat vokasional, Surat Tanda Registrasi Perawat disebut dengan Lisenced
Vocasional Nurse (LVN)
b. untuk perawat profesional, Surat Tanda Registrasi Perawat disebut dengan Registered
Nurse (RN)
(3) Untuk melakukan registrasi awal, perawat harus memenuhi persyaratan :
a. memiliki ijazah perawat Diploma atau SPK untuk Lisenced Vocasional Nurse (LVN)
b. memiliki ijazah Ners, atau Ners Spesialis untuk Registered Nurse (RN)
c. lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh konsil
d. Rekomendasi Organisasi Profesi
Pasal 27
(1) Dalam menjalankan praktik keperawatan di Indonesia, lisensi praktik perawat diberikan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang disebut dengan Surat Ijin Perawat yang
terdiri dari Surat Ijin Perawat Vokasional (SIPV) atau Surat Ijin Perawat Profesional
(SIPP)
(2) Perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan LVN berhak memperoleh SIPVdan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan bersama.
(3) Perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan RN berhak memperoleh SIPP dan
dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan dan praktik mandiri.
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 12
(4) Lisenced vocasional Nurse (LVN) dengan latar belakang Diploma III Keperawatan dan
pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di sarana pelayanan kesehatan
dapat mengikuti uji kompetensi Registered Nurse(RN).
Pasal 28
(1) Syarat untuk memperoleh SIPV :
a. Memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat yang disebut dengan Lisenced Vocasional
Nurse (LVN)
b. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan
21
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 24/46
c. Melampirkan surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan
(2) Syarat untuk memperoleh SIPP :
a. Memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat yang disebut dengan Registered Nurse(RN)
b. Tempat praktik memenuhi persayaratan untuk praktek mandiri
c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan
d. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan
(3) SIPV dan SIPP masih tetap berlaku sepanjang:
a. Surat tanda Regstrasi Perawat masih berlaku
b. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat praktik untuk memperoleh SIPP
diatur dalam peraturan Menteri.
Pasal 29
(1) Perawat yang teregistrasi berhak menggunakan sebutan RN (Register Nurse) di belakang
nama, khusus untuk perawat profesional, atau LVN (Lisence Vocasional Nurse) untuk
perawat vokasional.
(2) Sebutan RN dan LVN ditetapkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia.
Pasal 30
(1) Surat Tanda Registrasi Perawat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi
ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.(2) Registrasi ulang untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Perawat dilakukan dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3), ditambah dengan angka kredit
pendidikan berlanjut yang ditetapkan Organisasi Profesi.
(3) Surat Ijin Perawat hanya diberikan paling banyak di 2 (dua) tempat pelayanan kesehatan.
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 13
Pasal 31
(1) Perawat Asing yang akan melaksanakan praktik keperawatan di Indonesia harus
dilakukan adaptasi dan evaluasi sebelum di registrasi.
(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan milik
pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai Adaptasi selanjutnya diatur oleh Peraturan Menteri
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
22
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 25/46
a. keabsahan ijazah;
b. registrasi perawat dari negera asal
c. kemampuan untuk melakukan praktik keperawatan yang dinyatakan dengan surat
keterangan telah mengikuti program adaptasi dan memiliki Surat Tanda Registrasi
Perawat yang dikeluarkan oleh konsil
d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik
keperawatan Indonesia.
(5) Perawat asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga
harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan kemampuan berbahasa Indonesia.
(6) Perawat asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
(3) dapat diregistrasi oleh konsil dan selanjutnya dapat diberikan Surat Ijin Perawat oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kualifikasi perawat vokasional atau
Profesional.
Pasal 32(1) Surat Ijin Perawat vokasional sementara atau Surat Ijin Perawat Profesional sementara
dapat diberikan kepada perawat warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam
rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan keperawatan yang bersifat sementara
di Indonesia.
(2) Surat Ijin Perawat vokasional semetara atau Surat Ijin Perawat Profesional sementara
sebagai mana dimaksud ayat (1) berlaku selama 1 ( satu) tahun dan dapat diperpanjang
untuk 1 ( satu) tahun berikutnya.
(3) Surat Ijin Perawat vokasional sementara atau Surat Ijin Perawat Profesional sementara
dapat diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31.
Pasal 33
23
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 26/46
(1) Surat Ijin Perawat Vokasional bersyarat atau Surat Ijin Perawat Profesional bersyarat
diberikan kepada peserta program pendidikan keperawatan warga negara asing yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.
(2) Perawat warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam
rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan untuk waktu tertentu, tidak
memerlukan SIPP bersyarat.
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 14
(3) Perawat warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat
persetujuan dari Konsil.
(4) Surat Ijin Perawat bersyarat dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) diberikan melalui program adaptasi.
Pasal 34
SIPV atau SIPP tidak berlaku karena:
a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang;
c. atas permintaan yang bersangkutan;
d. yang bersangkutan meninggal dunia; atau
e. dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang berwenang
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan
registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia.
BAB VIII
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN
Pasal 36
Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antara perawat dengan klien
dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan,
kuratif, dan pemulihan kesehatan.
Pasal 37
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memililki SIPV atau SIPP
berwenang untuk:
24
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 27/46
a. melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosis
keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi
keperawatan;
b. tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: intervensi/tritmen
keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan;
c. dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
d. melaksanakan intervensi keperawatan seperti yang tercantum dalam pasal 4.
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 15
Pasal 38
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memiliki SIPV berwenang untuk :
a. melakukan tindakan keperawatan dibawah pengawasan perawat yang memiliki SIPP
b. melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a harus
sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
Pasal 39
(1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau nyawa klien dan atau pasien,
perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan.
(2) Dalam keadaan luar biasa/bencana, perawat dapat melakukan tindakan diluar
kewenangan untuk membantu mengatasi keadaan luar biasa atau bencana tersebut.(3) Perawat yang bertugas di daerah yang sulit terjangkau dapat melakukan tindakan diluar
kewenangannya sebagai perawat.
(4) Ketentuan mengenai daerah yang sulit terjangkau ditetapkan oleh pemerintah pusat atau
pemerintah daerah melalui peraturan tersendiri.
Pasal 40
(1) Praktik keperawatan dilakukan oleh perawat profesional (RN) dan perawat vokasional
(LVN).
(2) LVN dalam melaksanakan tindakan keperawatan dibawah pengawasan RN.
(3) Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas kepada perawat lain yang
setara kompetensi dan pengalamannya.
Pasal 41
25
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 28/46
Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan perawat yang tidak memiliki
SIPV atau SIPP untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan tersebut.
Pasal 42
Hak Klien
Klien dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai hak:
a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan keperawatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 38;
b. meminta pendapat perawat lain;
c. mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar
d. menolak tindakan keperawatan; dan
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 16
Pasal 43
Kewajiban Klien
Klien dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai kewajiban:
a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;
c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Pasal 44Pengungkapan Rahasia Klien
Pengungkapan rahasia klien hanya dapat dilakukan atas dasar:
a. Persetujuan klien
b. Perintah hakim pada sidang pengadilan
c. Ketentuan perundangan yang berlaku
Pasal 45
Hak Perawat
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai hak :
a. Memperoleh perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas
sesuai standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan /atau keluarganya;
c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi profesi;
26
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 29/46
d. Memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi
e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan
tugasnya;
f. Menerima imbalan jasa profesi
Pasal 46
Kewajiban Perawat
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai kewajiban :
a. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan SOP
b. Merujuk klien dan atau pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai
keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu
pemeriksaan atau tindakan;
c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan atau pasien
kecuali untuk kepentingan hukum;
d. Menghormati hak-hak klien dan atau pasien dan profesi lain sesuai dengan
ketentuan/peraturan yang berlaku;
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 17
e. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan untuk menyelamatkan
iwaf. Menambah dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan
keperawatan dalam upaya peningkatan profesionalisme.
Pasal 47
Praktik Mandiri
(1) Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok
(2) Perawat yang melakukan praktik mandiri mempunyai kewenangan sesuai dengan pasal 4
huruf a, b, c, d, e, dan f.
(3) Kegiatan praktik mandiri meliputi:
a. intervensi mandiri keperawatan, seperti terapi modalitas/komplementer, konseling,
perawatan kebugaran, perawatan dirumah atau dalam bentuk lain sesuai dengan
peraturan yang berlaku
27
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 30/46
b. pengobatan dan tindakan medik dasar dengan instruksi atau pengawasan dokter dan
protokol dari Ikatan Dokter Indonesia,
(4) Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan;
b. Memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi untuk melakukan asuhan
keperawatan
(5) Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan standar
perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
(6) Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan praktik mandiri wajib
memasang papan nama praktik keperawatan.
BAB IX
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48
Pemerintah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi Perawat membina, mengembangkan
dan mengawasi praktik keperawatan sesuai dengan fungsi serta tugas masing-masing.
Pasal 49
(1) Pembinaan dan pengembangan perawat meliputi pembinaan profesi dan karir
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi kompetensi profesional dan kepribadian(3) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat dilakukan melalui Jenjang Karir Perawat.
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 18
(4) Pembinaan dan pengembangan karir perawat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
penugasan, kenaikan pangkat /Peringkat dan promosi.
Pasal 50
(1) Pemerintah, konsil dan organisasi profesi membina serta mengembangkan kualifikasi
akademik dan kompetensi perawat pada institusi baik pemerintah maupun swasta;
(2) Pemerintah memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme perawat pada
institusi pelayanan pemerintah;
(3) Pemerintah menetapkan kebijakan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme
perawat pada institusi pelayanan swasta
Pasal 51
28
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 31/46
Pembinaan, pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, diarahkan
untuk:
a. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan perawat.
b. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perawat
c. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh
perawat;
d. Melindungi perawat terhadap keselamatan dan risiko kerja.
Pasal 52
(1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang
menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang
telah memiliki SIPV atau SIPP.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang
diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 54
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perawat yang menyelenggarakan praktik keperawatan
dapat dilakukan supervisi dan audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Pasal 53
Sanksi Administratif dan Disiplin
(1) Perawat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 37 dikenakan sanksiadministrasi berupa pencabutan sementara SIPV atau SIPP paling lama 1 (satu) tahun
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 19
(2) Perawat yang dinyatakan melanggar disiplin Profesi dikenakan sanksi
administrasi sebagai berikut:
a. Pemberian Peringatan Tertulis
b. Kewajiban mengikuti Pendidikan atau Pelatihan pada Institusi Pendidikan
Keperawatan.
c. Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Perawat
(3) Pencabutan Surat Izin Perawat sebagaimana dimaksud ayat (2) c dapat berupa:
a. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPV atau SIPP
paling lama 6 (enam) bulan
29
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 32/46
b. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPV atau SIPP
paling lama 1 (satu) tahun
c. Pelanggaran berat dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPV atau SIPP paling
lama 3 (tiga) tahun
(4) Sanksi Administratif terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud ayat
(3) dilakukan oleh Kepala Dinas Kab/Kota atau Pejabat yang berwenang setelah
dilakukan penelitian dan usul dari Komite Disiplin Keperawatan Konsil.
Pasal 54
Sanksi Pidana
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang
menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah
memiliki SIPV atau SIPP dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Pasal 55
Institusi pelayanan kesehatan, organisasi, perorangan yang dengan sengaja mempekerjakan
perawat yang tidak memiliki SIPV atau SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 56Perawat yang dengan sengaja:
(1) tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat
(2) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a sampai dengan
huruf f
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 20
Pasal 57
Penetapan sanksi pidana harus didasarkan pada motif pelanggaran dan berat ringannya risiko
yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
30
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 33/46
Pasal 58
(1) Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan
yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik keperawatan, masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, ijin praktik yang diberikan sesuai
KepMenKes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan,
masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin praktik tersebut sesuai ketentuan.
Pasal 59
Dengan telah diberlakukannya Undang Undang Praktik Keperawatan, sebelum terbentuknya
Konsil Keperawatan Indonesia maka dalam kegiatan perijinan dilaksanakan sesuai ketentuan
yang ada.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Konsil Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan.
Pasal 61
Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 21
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal …………………
PPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
31
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 34/46
Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal ……………….
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
Ir. HATTA RAJASA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ……………
NOMOR ………………
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 22
PENJELASAN
Rancangan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ……………………….
TENTANGPRAKTIK KEPERAWATAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Ayat (1) ;
Cukup jelas
Ayat (2) ;
Cukup jelas
Ayat (3) ;
Cukup jelas
Ayat (4) ;
Cukup jelas
32
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 35/46
Ayat (5) ;
Cukup jelas
Ayat (6) ;
Cukup jelas
Ayat (7) ;
Cukup jelas
Ayat (8) ;
Cukup jelas
Ayat (9) ;
Cukup jelas
Ayat (10) ;
Cukup jelas
Ayat (11) ;
Cukup jelas
Ayat (12) ;
Cukup jelas
Ayat (13) ;
Cukup jelas
Ayat (14) ;RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 23
Cukup jelas
Ayat (15) ;
Cukup jelas
Ayat (16) ;
Cukup jelas
Ayat (17) ;
Cukup jelas
Ayat (18) ;
Cukup jelas
Ayat (19) ;
Cukup jelas
33
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 36/46
Ayat (20) ;
Cukup jelas
Ayat (21) ;
Cukup jelas
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan;
a. nilai ilmiah adalah bahwa praktik keperawatan harus didasarkan pada ilmu
pengetahuan dan tehnologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan maupun
pengalaman praktik.
b. Nilai moral (Etika dan etiket) adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan
harus mengacu pada prinsip-prinsip moral antara lain beneficience, nonmaleficience,
veracity, justice, non-diskriminatif dan otonomi.
c. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan harus memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
d. Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan harus mampu
memberikan pelayanan yang dan tidak diskriminatif, merata, terjangkau dan bermutudalam konteks pelayanan kesehatan.
e. Kemanusiaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan praktik keperawatan
memberikan perlakuan yang memenuhi hak azazi manusia sebagai penerima pelayanan
yaitu hak memperoleh pelayanan yang aman, hak untuk mendapatkan informasi, hak
untuk didengar serta hak untuk memilih.
f. Keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan
atas keseimbangan antara hak dan kewajiban penerima dan pemberi pelayanan.
g. Perlindungan dan keselamatan pasien adalah bahwa penyelenggaraan praktik
keperawatan dilakukan dengan kehati-hatian sesuai dengan standard praktik keperawatan.
Pasal 3
Cukup Jelas
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 24
34
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 37/46
BAB III
LINGKUP PRAKTIK KEPERAWATAN
Pasal 4 ;
Huruf a ;
Asuhan keperawatan diberikan akibat kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, akibat kelemahan
fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemampuan untuk berfungsi
optimal, dan kurangnya kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri
Huruf b ;
cukup jelas
Huruf c ;
cukup jelas
Huruf d ;
Pegobatan adalah pemberian obat-obatan (kecuali obat-obat yang berlabel merah tidak termasuk
obat-obat yang masuk dalam DOA /Daftar obat Apotik) Tindakan medik terbatas yang dimaksud
adalah tindakan medik termasuk pengobatan dalam rangka penyembuhan dan pemulihan
penyakit-penyakit ringan yang biasa timbul dimasyarakat disuatu wilayah (common illness) yang
dilakukan oleh perawat professional yang kompeten.
Huruf e ;cukup jelas
Huruf f :
Cukup jelas
BAB IV
KONSIL KEPERAWATAN INDONESIA
Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Bagian Kedua
35
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 38/46
Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2) ;
Yang dimaksud dengan standar pendidikan profesi keperawatan adalah pendidikan profesi yang
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistim
pendidikan nasional. Penyusunan standar pendidikan profesi keperawatan dilakukan oleh
organisasi profesi termasuk kolegium dengan melibatkan asosiasi pendidikan keperawatan Yang
dimaksud dengan asosiasi pendidikan keperawatan adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Ners
Indonesia.
Pasal 9
Cukup Jelas
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 10Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13;
Ayat (1) ;
Uji kompetensi adalah suatu proses penilaian terhadap perawat yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan serta sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang sesuai
dengan standar kinerja yang ditetapkan.
Pasal 14 ;
Ayat (1);
36
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 39/46
cukup jelas
Ayat (2);
Yang dimaksud dengan anggota konsil yang dipilih sebagaimana huruf (b) adalah pemilihan
melalui mekanisme pencalonan dari 3 wilayah, masing-masing 3 orang kemudian dilakukan
pemilihan secara serempak di tiga wilayah utama yaitu; barat meliputi pulau sumatera dan Jawa.
Wilayah tengah meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB. Wilayah timur meliputi NTT,
Kepulauan Maluku dan Papua.
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 26
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Bagian KeempatTata Kerja
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 22
Cukup Jelas
BAB V
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN
Pasal 23
37
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 40/46
Cukup Jelas
BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
BAB VII
REGISTRASI dan LISENSI PERAWAT
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 27
Pasal 30Ayat (1);
Cukup jelas
Ayat (2);
Cukup jelas
Ayat (3);
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Ayat (1);
38
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 41/46
Cukup jelas
Ayat (2);
Cukup jelas
Ayat (3);
yang dimaksud dengan persetujuan konsil adalah surat keterangan yang dikeluarkn oleh konsil
keperawatan indonesia untuk perawat asing yang melaksanakan tugas di Indonesia.
Pasal 34
Huruf a, b, c, d ; cukup jelas
Huruf e ;
Pencabutan SIPP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota karena perawat dinyatakan melanggar
ketentuan administratife atau telah dinyatakan bersalah secara pidana atau perdata oleh
pengadilan.
Pasal 35
Cukup Jelas
BAB VIII
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 28
Ayat (1);
Tindakan diluar kewenangan dalam keadaan darurat yang dimaksud adalah ditujukan kepada
penyelamatan jiwa pasien
Ayat(2);
Cukup jelas
Ayat (3);
39
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 42/46
Perawat yang bertugas didaerah sulit terjangkau adalah dalam rangka membantu pemerintah agar
masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau.
Pasal 40;
Ayat (1);
Cukup jelas
Ayat (2);
Pengawasan yang dilakukan oleh perawat professional kepada perawat vokasional adalah
dimaksudkan agar praktik keperawatan berjalan dengan aman sesuai standar profesi dan dalam
rangka melindungi masyarakat memperoleh pelayanan keperawatan yang aman.
Ayat (3);
Pendelegasian kepada perawat yang setara kemampuan dan pengalamanya dimaksudkan agar
praktik keperawatan yang diberikan berjalan dengan aman.
Pasal 41;
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
BAB IX
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48
RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 29
Cukup Jelas
40
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 43/46
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
BAB XKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
41
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 44/46
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Praktik Keperawatan dibutuhkan.
Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat
kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan
pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi
pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan
hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum. Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan,
sikap rasional, etis dan profesional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif,
terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi. Disamping itu, Undang-
Undang ini memiliki tujuan, lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan
bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya),
keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan,
universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesional (WHO, 2002).
Undang-Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik keperawatan. UU
No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan. UU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun
1960. UU ini membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana meliputi
dokter, dokter gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam tenaga bukan sarjana atau
tenaga kesehatan dengan pendidikan rendah, termasuk bidan dan asisten farmasi dimana dalam
menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan tertentu
kepada tenaga pendidikan rendah dapat diberikan kewenangan terbatas untuk menjalankan
pekerjaannya tanpa pengawasan langsung. UU ini boleh dikatakan sudah usang karena hanya
mengkalasifikasikan tenaga kesehatan secara dikotomis (tenaga sarjana dan bukan sarjana). UU
ini juga tidak mengatur landasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya.
Dalam UU ini juga belum tercantum berbagai jenis tenaga sarjana keperawatan seperti sekarang
ini dan perawat ditempatkan pada posisi yang secara hukum tidak mempunyai tanggung jawab
mandiri karena harus tergantung pada tenaga kesehatan lainnya.
42
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 45/46
B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat kami berikan adalah sebagai
berikut: .Indonesia memerlukan Undang-Undang yang mengatur segala hal tentang dunia
keperawatan. Apalagi akan dibukanya pasar bebas AFTA 2010 Diharapkan Menkes proaktif
dengan DPR segera membahas RUU agar dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang. Para
perawat harus mempunyai izin dari suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk
memberikan izin praktek bagi perawat, sehingga bisa melindungi pasien.
43
5/11/2018 Makalah Draft RUU - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-draft-ruu 46/46
DAFTAR PUSTAKA
• Dokumen PPNI
• file:///C:/Users/wiwid/Documents/Cermin%20Politik%20Perawat%20Indonesia
%20%20RUU%20Praktik%20Keperawatan.htm
iii