MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PERADILAN
KONSTITUSI
LATAR BELAKANG PERADILAN KONSTITUSI
• Putusan Judicial Review MA AS 1803.
• George Jellinek MA Austria memiliki wewenang JR.
• Hans Kelsen Dibentuk Pengadilan Tersendiri di Luar MA Vervassungsgerichtshoft (Konstitusi Austria 1920).
DASAR PEMIKIRAN
• Supremasi Konstitusi
• Checks and Balances
• Perlindungan Hak Warga Negara
MK RI
• Usulan Yamin Balai Agung berwenang membanding UU.
• Konstitusi RIS MA berwenang menguji UU Negara Bagian.
• Rekomendasi PAH II MPRS 1966-1967 MA berwenang menguji UU.
• IKAHI 1970, MA memiliki wewenang JR. • Tap MPR No. III/MPR/2000 MPR berwenang
menguji UU terhadap UUD. • Perubahan Ketiga UUD 1945 MK
Dasar Pemikiran
• Pentingnya JR
• Mengimbangi kekuasaan Pembentuk UU.
• Berubahnya Supremasi MPR menjadi Supremasi Konstitusi.
• Perlindungan HAM dan Hak Konstitusional WN
KEDUDUKAN MK
• Sebagai Lembaga Negara
• Pelaku kekuasaan kehakiman
• Sejajar dengan lembaga negara lain
• Merdeka (Impartial)
FUNGSI
• Pengawal konstitusi (the guardian of the constitution);
• Penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution);
• Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights);
• Pelindung hak konstitutional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights);
• Pelindung demokrasi (the protector of democracy).
WEWENANG
Memutus
• Pengujian UU terhadap UUD;
• Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara;
• Perselisihan Hasil Pemilu;
• Pembubaran Partai Politik;
• Pendapat DPR mengenai Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wapres.
SUMBER HUKUM ACARA MK
• UUD 1945
• UU NO. 24 TAHUN 2003 (dan UU terkait);
• PMK-PMK
• PUTUSAN MK
• Konvensi/Perjanjian Internasional
PMK
• PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
• PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
• PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
• PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
• PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
• PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).
• PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan. • PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.