LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
1
KATA PENGANTAR
Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur
dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2015 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.
Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun
2015 untuk Lembaga (LKjIP di lingkungan Pemerintah Pusat) yang berisi tentang
informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok, dan fungsi dalam rangka
pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta
Pusat tahun 2015 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Jakarta
Pusat pada tahun 2015
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun
yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.
Jakarta, 4 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
Drs.H.MOCH.SUKKRI, SH.,MH.NIP. 196000606 1988031 002
LKJIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
1
EXECUTIVE SUMMARY(IKHTISAR EKSEKUTIF)
Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman sudah tidak
dikesampingkan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.
Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha
untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana,
cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok
dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas
(pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan, hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih
berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah
Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Seluruh program kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat disusun berdasarkan
sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi
dan Cetak Biru 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Secara umum tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama
Jakarta Pusat pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
NO SASARANINDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI %1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnyapenyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan 32%
20%
b. Persentase mediasi yangmenjadi akta perdamaian 3,5% 7.2%
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan :
99% 100%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yangdiselesaikan : 84% 82%
LKJIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
2
- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan :
93% 94%
f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan :
7% 6%
2. Peningkatanakseptabilitasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :- Banding 98% 99%- Kasasi 68% 47%- Peninjauan Kembali - -
3. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
a. Persentase berkas perkarayang diajukan Banding yangdisampaikan secara lengkapdan tepat waktu
96% 88%
b. Persentase berkas perkarayang diajukan Kasasi dan PKyang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
100% 100%
c. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
100% 100%
d. Persentase penyampaianrelaas pemberitahuan isiputusan tepat waktu, tempatdan para pihak
80% 80%
e. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara 1 : 145 1 : 235
f. Persentase responden yangpuas terhadap prosesperadilan
96% 81%
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan(acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan 100% 100%
b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara sidang keliling
- -
c.. Persentase masyarakatpencari keadilan yangmendapat layanan bantuanhukum (Posbakum)
70% 75%
5 Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan
Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara tertentu yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti 100% 38%
LKJIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
3
6. Meningkatnyakualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
- -
b. Persentase jumlah temuanhasil pemeriksaaninternal/eksternal yangditindaklanjuti
100% 100%-
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan
dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.
Jakarta, 4 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
Drs.H.MOCH.SUKKRI, SH.,MH.NIP. 196000606 1988031 002
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ……………………… . ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... v
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1
A. LATAR BELAKANG .................................................................. 1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI .................... 1
C. STRUKTUR ORGANISASI ........................................................ 5
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .................................................... 8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ...................... 10
A. RENCANA STRATEGIS ............................................................ 10
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ................................... 11
C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK ..................... 12
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA …………………………….. 13
E. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ......................................... 14
F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 ..................................... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 .............................. 18
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 .............. 18
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................................ 19
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .............................................. 30
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 34
A. KESIMPULAN ............................................................................ 34
B. SARAN-SARAN .......................................................................... 35
C. PENUTUP .................................................................................... 35
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
v
LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014
Vi
DAFTAR LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Matrik Rencana Strategis Kinerja 2010 – 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
4. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2014.
5. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2014.
6. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2014.
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
1
BAB I – PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dibidang Administrasi,
Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama merupakan lingkungan
Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai kawal depan MARI
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang
masuk di tingkat pertama.
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada
pada lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rencana Strategis (renstra) ini
dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan.
Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber
daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik
lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.
Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut
adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
2
Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta. Pengadilan Agama Jakarta Pusat terletak di Jl. Rawasari Selatan
No. 51, Cempaka Putih Jakarta Pusat yang mempunyai yurisdiksi 44 kelurahan dari
8 kecamatan, dengan luas wilayah ±48,08 km², sebagai berikut :
1. Kecamatan Gambir
o Kelurahan Gambiro Kelurahan Kebon Kelapao Kelurahan Petojo Selatano Kelurahan Duri Puloo Kelurahan Cidengo Kelurahan Petojo Utara
2. Kecamatan Tanah Abang
o Kelurahan Bendungan Hiliro Kelurahan Karet Tengsino Kelurahan Kebon Melatio Kelurahan Kebon Kacango Kelurahan Kampung Balio Kelurahan Petamburan
3. Kecamatan Menteng
o Kelurahan Mentengo Kelurahan Pegangsaano Kelurahan Cikinio Kelurahan Kebon Siriho Kelurahan Gondangdia
4. Kecamatan Senen
o Kelurahan Seneno Kelurahan Kwitango Kelurahan Kenari
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
3
o Kelurahan Pasebano Kelurahan Kramato Kelurahan Bungur
5. Kecamatan Cempaka Putih
o Kelurahan Cempaka Putih Timuro Kelurahan Cempaka Putih Barato Kelurahan Rawasari
6. Kecamatan Johar Baru
o Kelurahan Galuro Kelurahan Tanah Tinggio Kelurahan Kampung Rawao Kelurahan Johar Baru
7. Kecamatan Kemayoran
o Kelurahan Gunung Sahari Selatano Kelurahan Kemayorano Kelurahan Kebon Kosongo Kelurahan Harapan Mulyao Kelurahan Cempaka Baruo Kelurahan Utan Panjango Kelurahan Sumur Batuo Kelurahan Serdang
8. Kecamatan Sawah Besar
o Kelurahan Pasar Baruo Kelurahan Gunung Sahari Utarao Kelurahan Mangga Dua Selatano Kelurahan Karang Anyaro Kelurahan Kartini
2. TUGAS POKOK
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
4
Perkawinan, Waris,Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syari’ah,
sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Agama
Jakarta Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur
dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan
hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap
advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada
tahun hijriyah.
Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan di
Pengadilan Agama Jakarta Pusat maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman
pada Standard Operational Procedure (SOP) yang tertuang dalam Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: W9-A1/216/HK.05/I/2011, tanggal
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
5
15 Januari 2011 sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:
1. Kejelasan proses kinerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja
dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk
mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab
tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem
yang dibangun .
Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi
organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu
tujuan Reformasi Birokrasi.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari
unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya
mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan.
Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tercantum bahwa tugas
dan kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang
Perkawinan, Waris,Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syari’ah.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama
tersebut diatas, Pengadilan Agama Jakarta Pusat membagi tugas para pegawai sebagai
berikut :
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
6
1. Unsur Pimpinan
Ketiga unsur pimpinan tersebut diatas telah memimpin pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan hasil sebagaimana tertuang dalam
laporan tahunan ini :
1.1. Ketua dan Wakil Ketua (Drs.H.Moch.Sukkri, SH.,MH/Ketua dan Drs. H.M.
Turchan Badri, SH.,MH/Wakil Ketua), bertugas dan bertanggung jawab atas
terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa
Pengadilan Agama serta bertanggung jawaba atas terselenggaranya atas
administrasi umum Pengadilan Agama dengan tertib, melakukan dan menjaga
terpeliharanya hubungan antar instansi baik sektoral maupun lintas sektoral.
1.2. Panitera (Drs.Nurman), bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan
teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, serta
pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Peradilan Agma
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Unsur Pelaksana
Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok
Pengadilan Agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan
oleh hakim dan dibantu oleh Panitera/ Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta
Pusat, sebagaimana dalam uraian dibawah ini :
2.1. Hakim (1) Dra. Hj. Rosmida M Noor, SH, (2) Dra. Hj. Saniyah KH, (3)
Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH, (4) Dra. Isti’anah, MH, (5) Dra. Hj. Taslimah, MH,
(6) Drs. Sarnoto, MH, (7) Hj. Suciati, SH.
Hakim bertugas memeriksa dan mengadili, memutus dan menyelesaikan setiap
perkara yang diberikan/diserahkan kepadanya berdasarkan penetapan Majelis
Hakim.
2.2. Panitera Pengganti (1) Dra. Mulyahefni. (2) Muhammad Fahat, SH, (3) TratnaDewy S.A.T, SH.,MH. (4) Moh. Dudi Wahyudi K, SH.,MH. (5) Zaelani Azis,
SH.,MH. (6) M. Yasin, SH. (7) Endang Bahtiar, SH.,MH. (8) Susilowati, SH.,MH.
(9) Ikbal Basry, SH. (10) Runie Handayani, SH.,MH. (11) Amrullah, SHI., (12) Etik
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
7
Korniawai,SH.,MH. (13) Muhammad Iqbal Yunus,SHI.,MH. (14) Rita Susanti,SH.
(15) Ahmad Irfan.SH.
Panitera Pengganti bertugas membatu hakim/majelis hakim dengan menghadiri
dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara semua peristiwa
hukum yang terjadi dalam persidangan perkara yang ditangani hakim/majelis
hakim tersebut.
2.3. Jurusita/Jurusita Pengganti (1) Wadinah, (2) Sri Mahanum, (3) MagdalenaHutagaol, (4) Budi Sukirno, (5) Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom. (6) Oebaydillah,S.Ag.
(7) Fita Alfiany AR Paputungan, S.Kom, (8) Budy Setyo Rini, SH, (9) Nurhidayah
Megawati, SH, (10) Achmad Fadli, A.Md, (11) Nyayu Asha Della Sati, A.Md, (12)
Muhammad Muchram, (13) Ruslani. (14) Nurwilis,SH. (15) Adi Praswara Ari,SH.MH.
Melakukan semua perintah yang berhubungan dengan kejurusitaan yang
diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/Majelis Hakim yang
dikoordinasikan oleh Panitera, di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Jakarta Pusat.
3. Unsur Pembantu Pimpinan
Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk
melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur
penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok
pengadilan agama, di bawah kewenangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut
sebagaimana dalam uraian dibawah ini :
3.1. Kepaniteraan
Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara
baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan.
Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah Wakil Panitera (Hj. Ghizar
Fau’ah, SH., MH) dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu (1) Panitera
Muda Gugatan (Nova Asrul Lutfi, SH) yang menangani perkara-perkara
gugatan, (2) Panitera Muda Permohonan (H. Bangbang Sri Pancala, SH., MH)
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
8
yang menangani perkara-perkara permohonan, dan (3) Panitera Muda Hukum
(Ruslan P, SH., MH) yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan
perkara, dan perkara-perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti
banding, kasasi dan peninjuan kembali (PK).
3.2. Kesekretariatan
Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata
usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada
umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan,
administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.
Untuk unit kerja sekretariat di bawah Wakil Sekretaris (Suhendra, S.Sos.,
MM) dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu (1) Kasub Bagian Umum
(Haryanti, SH) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan,
pemeliharaan inventaris, dan tertib administrasi perlengkapan serta perpustakaan,
(2) Kasub Bagian Kepegawaian (Jusriah Rieuwpasa, SHI selaku Pelaksana
tugas) yang bertanggungjawab atas tertibnya administrasi kepegawaian, dan (3)
Kasub Bagian Keuangan (Titi Khotimah, SH) yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi keuangan.
Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur
tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok
dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 05/1996. Struktur Organisasi Pengadilan Agama
Jakarta Pusat adalah sebagaimana dalam lampiran laporan ini.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan kinerja ini menggambarkan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan
Agama Jakarta Pusat selama tahun 2015 sebagai acuan perbaikan kinerja di masa
mendatang.
Laporan kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
9
Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
BAB I Pendahuluan, menggambarkan hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan
Agama Jakarta Pusat, yang berisikan antara lain : a. Latar Belakang, b.
Tugas Pokok dan Fungsi, c. Struktur Organsisasi Pengadilan Agama Jakarta
Pusat.
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, yang berisikan antara lain : a. Rencana
Strategis 2015 – 2019, b. Tujuan dan Sasaran Strategis, c. Program dan
Kegiatan, d. Indikator Kinerja Utama, e. Rencana Kinerja Tahun 2016 dan f.
Penetapan Kinerja Tahun 2015.
BAB III. Laporan Kinerja menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Agama
Jakarta Pusat yang terdiri dari : a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara
Target dan Realisasi Kinerja), b. Analisis Kinerja (Pencapaian sasaran-sasaran
organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja),
c. Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV Penutup, merupakan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja serta
menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa
yang akan datang.
LAMPIRAN Berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
2. Indikator Kinerja Utama (IKU), 3. Matrik Renstra 2015-2019, 4. Rencana
Kinerja Tahun 2015, 5. Rencana Kinerja Tahun 2016, 6. Penetapan Kinerja
Tahunan 2015,. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP).
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
10
BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2015 – 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan
untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan
nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019,
sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Jakarta Pusat.
Adapun visi dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah:
“Mendukung terwujudnya Peradilan yang Agung dan berwibawa pada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan misi
yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
11
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah
sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhi butir 1 dan 2 di
atas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama
Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
1 2
Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaianc. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan :- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktumaksimal 6 bulan :
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktulebih dari 6 bulan :
Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yangdisampaikan secara lengkap dan tepat waktu
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PKyang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikanke Majelis
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
12
tepat waktu, tempat dan para pihake. Ratio Majelis Hakim terhadap perkaraf. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikanb. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara
sidang kelilingc. Persentase masyarakat pencari keadilan yang
mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentuyang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjutib. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan
internal/eksternal yang ditindaklanjuti
C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Jakarta (DIPA) Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Tahun Anggaran 2015 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok
yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pengadilan Agama
Jakarta Pusat, yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung. Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2015 dipergunakan
untuk :
a. Pembayaran gaji dan tunjangan;
b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
Perawatan Gedung Kantor
Perawatan Kendaraan Roda 2
Perawatan Inventaris Kantor
Langganan Daya Dan Jasa
Jasa Pos/Giro/Sertifikat
Operasional Perkantoran Dan Pimpinan
c. Pembinaan dan Konsultasi
d. Perawatan Kendaraan Roda 4
e. Pengadaan Pakaian Supir/Cleaning Servis/Satpam
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
13
f. Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan
g. Rapat Koordinasi
h. Penyusunan Program Anggaran Tahun 2016
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara,
dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama adalah:
1. Penanganan perkara prodeo
2. Penyelesaian Administrasi Perkara
3. Pengiriman Berkas Perkara
4. Penyelesaian Putusan
5. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
berdasarkan Surat Keputusan Nomor: W9-A1/ /OT.01/I/2014 tanggal 2 Januari 2014
yang dapat dilihat sebagai berikut :
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3
1. Meningkatnya penyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaianc. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan :- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan :
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan :
2. Peningkatan akseptabilitasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum:- Banding
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
14
- Kasasi- Peninjauan Kembali
3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Bandingyang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi danPK yang disampaikan secara lengkap dan tepatwaktu
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isiputusan tepat waktu, tempat dan para pihak
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkaraf. Persentase responden yang puas terhadap proses
peradilan4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadapperadilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikanb. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan
cara sidang kelilingc. Persentase masyarakat pencari keadilan yang
mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilanPersentase permohonan eksekusi atas putusan perkaratertentu yang berkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti
b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindaklanjuti
E. RENCANA KINERJA TAHUN 2015
Adapun rencana kinerja tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaiberikut:
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3 4
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 23%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 3,5%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :99%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonand. Persentase perkara yang diselesaikan :
84%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 6 bulan : 93%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 6 bulan :
7%
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
15
2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 98%- Kasasi 68%- Peninjauan Kembali -
3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secara lengkapdan tepat waktu
96%
b. Persentase berkas perkara yang diajukanKasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 145f. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan 96%
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling -
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapatkan layanan bantuan hukum(Posbakum)
70%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti -
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
100%
F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan
kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja
sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menciptakan tolok ukur
kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagai berikut :
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
16
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3 4
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 23%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 3,5%
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan : 99%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan :84%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonane. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : 93%
f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : 7%
2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 98%- Kasasi 68%- Peninjauan Kembali -
3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding yang disampaikansecara lengkap dan tepat waktu
96%
b. Persentase berkas perkara yangdiajukan Kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap dan tepatwaktu
100%
c. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 145f. Persentase responden yang puas
terhadap proses peradilan 96%
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidang keliling -
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapatkan layanan bantuanhukum (Posbakum)
70%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti -
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
17
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
100%
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
18
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
A. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja
organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2015,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian
target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam
tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut
diuraikan dalam tabel dibawah ini.
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%1 2 3 4 5
Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
1327 261 20%
b. Persentase mediasi yang menjadiakta perdamaian 261 19 7.2%
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan : 341 341 100%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yangdiselesaikan : 2118 1735 82%- Perkara Gugatan
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
19
- Perkara Permohonane. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktumaksimal 6 bulan :
1735 1630 94%
f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktulebih dari 6 bulan :
1735 105 6%
Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :- Banding 1735 1718 99%- Kasasi 17 8 47%- Peninjauan Kembali - - -
Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding yangdisampaikan secara lengkap dantepat waktu
17 15 88%
b. Persentase berkas perkara yangdiajukan Kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap dantepat waktu
8 8 100%
c. Persentase berkas yang diregisterdan siap didistribusikan keMajelis
1777 1777 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak
1632 1320 80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara - - -
f. Persentase responden yang puasterhadap proses peradilan 982 796 81%
Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 50 50 100%
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidangkeliling
- - -
c. Persentase masyarakat pencarikeadilan yang mendapatkanlayanan bantuan hukum(Posbakum)
1777 1330 75%
Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
8 3 38%
Meningkatnyakualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti - - -
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternalyang ditindaklanjuti
- - -
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2015 mengacu pada
indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran
yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
20
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian
kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%1 2 3 4
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 1327 261 20%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 261 19 7.2%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :341 341 100%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonand. Persentase perkara yang diselesaikan :
2118 1735 82%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan : 1735 1630 94%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan : 1735 105 6%
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa perkara gugatan perdata yang masuk
ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat
diselesaikan diluar persidangan. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Pusat
menerima perkara gugatan sebanyak 1327 perkara dan pekara gugatan perdata yang
berhasil diselesaikan melalui mediasi telah dilaksanakan sebanyak 261 perkara
dengan capaian 20% sehingga berdasarkan data tersebut diatas adanya penurunan
capaian akuntabilitas kinerja sebesar 3% pada perkara gugatan perdata yang
diselesaikan melalui mediasi dari target yang ditetapkan yaitu 23%.
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melaksanakan penyelesaian
perkara gugatan melalui mediasi sebanyak 261 perkara. Adapun dari jumlah 261
perkara gugatan yang diselesaikan secara mediasi tersebut yang menjadi akta
perdamaian sebanyak 19 perkara. Pengukuran ini didasarkan kepada keberhasilan
mediasi secara menyeluruh, artinya yang dianggap berhasil di mediasi adalah yang
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
21
selesai dengan damai sehingga perkara itu dicabut. Sedangkan terhadap perkara
perkara yang berhasil sebagian, tidak dikategorikan sebagai perkara yang berhasil di
mediasi.
Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai
berikut:
1. Kebanyakan proses sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara
(verstek).
2. Kehadiran para pihak untuk hadir di persidangan memang sudah dalam kondisi
ingin bercerai akibat permasalahan yang sulit didamaikan lagi.
3. Akta Perdamaian hanya dapat ditetapkan atas perkara yang bukan perceraian
(gugat cerai/cerai talak), dimana jumlah perkara non perceraian relatif lebih
sedikit.
Berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
perkara gugatan perdata yang diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta
perdamaian dengan capaian sebesar 7,2%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
Perkara yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaiakn pada tahun tersebut
merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan tahun berikutnya, penyebab adanya
sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru
disidangkan pada tahun 2015. Adapun sisa perkara tahun 2014 sebanyak 341
perkara dan diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 341 perkara dengan capaian
100% sehingga data tersebut diatas menunjukan adanya peningkatan akuntabilitas
kinerja pada penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 sebesar
1% dari target yang ditetapkan yaitu 99%, capaian tersebut menunjukan bahwa
sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah
berjalan dengan baik dan lancar.
d. Persentase perkara yang diselesaikan:
Jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 341 perkara ditambah perkara yang
diterima tahun 2015 sebanyak 1777 perkara sehingga perkara yang harus
diselesaikan tahun 2015 sebanyak 2118 perkara. Sedangkan perkara yang diputus
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
22
tahun 2015 sebanyak 1735 perkara, maka sisa perkara tahun 2015 sebanyak 383
perkara.
Data perkara yang diterima Tahun 2015
No Bulan Masuk Putus Sisa
1. Januari 118 125 334
2. Pebruari 98 112 320
3. Maret 139 142 317
4. April 124 112 329
5. Mei 138 106 361
6. Juni 92 129 324
7. Juli 60 67 317
8. Agustus 148 117 348
9. September 157 100 405
10. Oktober 153 138 420
11. November 141 151 410
12. Desember 409 436 383
Jumlah 1777 1735
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang
masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang
masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih
dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan
Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus
diselesaikan.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai
berikut :
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
23
Data penyelesaian perkara
Perkara
2014 2015
mas
uk
sele
sai
Cap
aian
%
mas
uk
sele
sai
Cap
aian
%
Perdata 2090 1749 84% 1777 1735 82%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada
persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 sebanyak 2% dari capaian
tahun 2014
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
tahun 2014
Berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 1981 ada batas waktu dalam penyelesaian
perkara yaitu 66 bulan setelah perkara diterima. Adapun perkara yang selesai dalam
waktu 6 bulan ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 341 perkara adalah
sebagai berikut:
No Bulan Masuk Putus Sisa
1. Januari 125 115 10
2. Pebruari 112 106 6
3. Maret 142 128 14
4. April 112 102 10
5. Mei 106 103 3
6. Juni 129 119 10
7. Juli 67 64 3
8. Agustus 117 106 11
9. September 100 90 10
10. Oktober 138 132 6
11. November 151 139 12
12. Desember 436 426 10
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
24
Jumlah 1735 1630 105
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 1630 perkara dan yang tidak dapat
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 105 dengan
capaiannya 94%, hal tersebut dikarenakan :
1. Perkara ada yang didaftarkan pada pertengahan bulan Desember 2014.
2. Salah satu pihak berperkara ada yang alamatnya tidak diketahui (ghoib).
3. Proses pembuktian dalam persidangan yang memerlukan waktu panjang.
Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut:
PerkaraTahun
2014Capaian %
2015Capaian %
Perkara Selesai Dalam 6 bulan 93% 94%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan
dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 1%.
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.
Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan :
No Bulan Masuk Putus
1. Januari 118 125
2. Pebruari 98 112
3. Maret 139 142
4. April 124 112
5. Mei 138 106
6. Juni 92 129
7. Juli 60 67
8. Agustus 148 117
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
25
9. September 157 100
10. Oktober 153 138
11. November 141 151
12. Desember 409 436
Jumlah 1777 1735
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 105 perkara dan capaiannya 6%,
hal tersebut dikarenakan :
1. Ada tambahan sisa tahun 2014 sejumlah 341 perkara.
Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:
PerkaraTahun
2014Capaian %
2015Capaian %
Perkara Selesai lebih 6 bulan 7% 6%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan
dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 mengalami penurunan
sebanyak 1 %.
2. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN(%)
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum: Banding 1735 1718 99%- Kasasi 17 8 47%- Peninjauan Kembali - -
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
26
1. Banding.
Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta
Pusat 2118 perkara dan diputus sebanyak 1735 perkara, terdiri dari :
- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 1288 perkara.
- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 447 perkara dan yang
mengajukan upaya hukum banding sebanyak 17 perkara dan yang tidak
mengajukan upaya hukum sebanyak 1718 perkara.
Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut :
1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerapkan hukum acara peradilan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berhasil memberikan kepuasan
bagi para pencari keadilan.
3. Adanya kesadaran hukum dari para Pencari Keadilan untuk menghormati
putusan pengadilan.
4. Persidangan dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang sudah teruji dan
profesional
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding sebagai berikut:
Perkara Tahun
2014Capaian %
2015Capaian %
Perdata 98% 99%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja
pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari
capai tahun 2014 sebesar 98% dengan capaian tahun 2015 sebesar 99%
2. Kasasi
Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta
Pusat 1777 perkara dan diputus sebanyak 1735 perkara, terdiri dari :
- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 1288 perkara.
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
27
- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 447 perkara dan yang
mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8 perkara dan yang tidak
mengajukan upaya hukum sebanyak 17 perkara.
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi sebagai berikut:
PerkaraTahun
2014Capaian %
2015Capaian %
Perdata68% 47%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada
putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian
tahun 2014 sebesar 68% dengan capaian tahun 2015 sebesar 47%
3. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%1 2 3 4
a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secara lengkap dantepat waktu
17 15 88%
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasidan PK yang disampaikan secara lengkap dantepat waktu
8 8 100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 1777 1777 100%
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuanisi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 1632 1320 80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 145 1 : 193f. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan 982 796 81%
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara
lengkap dan tepat waktu
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
28
Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat
1777 dan diputus sebanyak 1735 perkara, terdiri dari :
Perkara gugatan yang diputus sebanyak 1288 perkara.
Perkara permohonan yang diputus sebanyak 447 perkara dan yang mengajukan
upaya hukum Banding sebanyak 17 perkara, adapun berkas perkara yang
diajukan Banding dan telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu
sebanyak 15 perkara dengan capaian sebesar 88%
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap dan tepat waktu
Pada tahun 2015 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak
8 perkara, adapun berkas perkara yang diajukan upaya hukum kasasi dan telah
disampaikan secara lengkap, tepat waktu sebanyak 8 perkara dengan capaian
100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat
1777 perkara, terdiri dari :
Perkara gugatan sebanyak 1327 perkara.
Perkara permohonan sebanyak 450 perkara dan telah didistibusikan ke Majelis.
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak
Pada tahun 2015 penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan telah dilaksanakan
sesuai ketentuan sebesar 80% dari jumlah perkara yang diputus namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu bantuan relaas panggilan yang
disampaikan melalui delegasi ke Pengadilan lama kembalinya.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat
1777 perkara, terdiri dari :
Perkara gugatan sebanyak 1327 perkara.
Perkara permohonan sebanyak 450 perkara.
Ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 341, sedangkan jumlah Majelis Hakim
sebanyak 9 Majelis hakim, sehingga rata-rata Majelis Hakim harus menyelesaikan
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
29
235 perkara setahun, akan tetapi realisasi tahun 2015 hanya 145 perkara setahun
sehingga target yang ditetapkan tidak terpenuhi karena jumlah hakim yang kurang
di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melakukan penyebaran
kuisioner terhadap para pencari keadilan secara sebanyak 982 responden dan
menyatakan “sangat puas” terhadap pelayanan proses berperkara di Pengadilan
Agama Jakarta Pusat sebanyak 796 responden dengan capaian 81%, maka
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan membuktikan bahwa
pelayanan publik dianggap berhasil.
4. Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (acces to
justice)
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%3 4
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 50 50 100%b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan cara sidang keliling - - -c. Persentase masyarakat pencari keadilan
yang mendapatkan layanan bantuanhukum (Posbakum)
1777 1330 75%
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Berdasarkan DIPA Tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Pusat mendapatkan
anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama bagi penanganan
perkara prodeo sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu
rupiah) untuk 50 perkara.
Realisasi penyerapan anggaran untuk penanganan perkara prodeo yang
merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari
Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua puluh
juta delapan ratus ribu rupiah) atau 100% sehingga target dapat terpenuhi.
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
30
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layananbantuan hukum (Posbakum)
Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat
1777 perkara, terdiri dari :
Perkara gugatan sebanyak 1327 perkara.
Perkara permohonan sebanyak 450 perkara.
Adapun masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
(Posbakum) sebanyak 1330 penerima layanan dengan persentase capaian sebesar
75%
5. Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN(%)
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti
8 3 38%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada
permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar
38% sehingga target tidak terpenuhi.
6. Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%3 4
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti - - -
b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindaklanjuti 3 3 100%
Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang
ditindaklanjuti.
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
31
Pada tahun 2015 hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawasan
internal/eksternal atas kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdapat 3
temuan, dan atas 3 temuan tersebut semuanya telah ditindaklanjuti sehingga
target dapat terpenuhi.
C AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pengelolaan keuangan anggaran DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2015
terdiri dari 2 (dua) DIPA dan dilaksanakan dalam bentuk belanja. Untuk DIPA Pengadilan
Agama Jakarta Pusat Nomor: SP DIPA-005.01.2.400616/2015 Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terbagi 3 (tiga)
kegiatan yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, serta Belanja Modal dan untuk DIPA
Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: SP DIPA-005.04.2.400617/2015 Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama terdiri dari biaya Penanganan Perkara Prodeo,
Penyelesaian Administrasi Perkara, Pengiriman Berkas Perkara, Penyelesaian Putusan dan
Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum, sebagaimana berikut :
1. Belanja Pegawai
Keseluruhan anggaran belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp. 8.341.656.000,-
(Delapan milyar tiga ratus empat puluh satu juta enama ratus lima puluh enam ribu
rupiah).
Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana
penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp.
6.738.951.356,- (Enam milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima
puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 81%
Sisa anggaran belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp. 1.602.704.644,- (Satu
milyar enam ratus dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus empat puluh empat
rupiah) atau 24 %
2. Belanja Barang
Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-005.01.2.400616/2015
untuk pagu anggaran belanja barang terdapat revisi pada tertanggal 26 Maret 2015
untuk belanja barang (Akun 522111) belanja langganan daya dan jasa semula Rp.
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
32
289.800.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
menjadi Rp. 313.800.000,- (Tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan
(Akun 522112) belanja langganan telepon semula Rp. 19.429.000,-(Sembilan belas juta
empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi 32.449.000,-(Tiga puluh dua juta
empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta (Akun 522113) belanja langganan
air semula Rp. 12 .000.000,-(Dua belas juta rupiah) menjadi Rp. 23.004.000,-(Dua
puluh tiga juta empat ribu rupiah) sehingga pagu keseluruhan belanja barang tahun
2015 sebesar Rp. 779.935.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus
tiga puluh lima ribu rupiah).
Realisasi anggaran belanja barang yang merupakan pelaksanaan dari rencana
penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp.
779.284.901,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat
ribu sembilan ratus satu rupiah) atau 99.92%
Sisa anggaran belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp. 650.099,- (Enam ratus lima
puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) atau 0.08%
3. Belanja Modal
Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-005.01.2.400616/2015
juga terdapat 2 kali revisi. Revisi pertama adalah penambahan anggaran belanja modal
untuk belanja modal peralatan dan mesin (Akun 532111) pada tanggal 26 Maret 2015
yaitu pengadaan server sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah) dan
pengadaan vertical blind sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah), sedangkan
revisi kedua tanggal 18 Mei 2015 adalah penambahan anggaran belanja modal (Akun
534161) yaitu perbaikan jaringan listrik sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta
rupiah), sehingga secara keseluruhan anggaran belanja modal tahun 2015 sebesar Rp.
160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).
Realisasi anggaran belanja modal yang merupakan pelaksanaan penggunaan
anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 137.605.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta enam
ratus lima ribu rupiah) atau 86%
Sisa anggaran belanja modal tahun 2015 sebesar Rp. 22.395.000,- (Dua puluh dua
juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 14%
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
33
4. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Alokasi pagu anggaran bagi pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 20.800.000,-
(Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
Realisasi penyerapan anggaran untuk pembebasan biaya perkara yang merupakan
pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan
Desember 2015 sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
atau 100%.
5. Penyelenggaraan Administrasi Perkara
Secara keseluruhan pagu anggaran untuk penyelenggaraan administrasi perkara
sebesar Rp. 5.690.000,- (Lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Realisasi penyerapan anggaran penyelenggaraan administrasi perkara yang
merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari
sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 5.688.000,- (Lima juta enam ratus delapan
puluh delapan ribu rupiah) atau 99.38%
Sisa anggaran untuk penyelenggaraan administrasi perkara tahun 2015 sebesar Rp.
2.000,- (Dua ribu rupiah) ) atau 0.04%
6. Pos Pelayanan Hukum (Posbakum)
Secara keseluruhan pagu anggaran bagi operasional pos pelayanan hukum
(Posbakum) sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah.
Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk pos pelayanan hukum (Posbakum)
yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari
sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat
juta rupiah atau 100%.
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
34
BAB IV – PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Tahun 2015 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target
maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin
dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan
tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai
target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola BINDALMIN,
walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan. Dalam rangka terwujudnya
pelayanan prima kepada para pencari keadilan bahwa SOP (Standar Operasional
Prosedur) merupakan pedoman untuk pelayanan proses berperkara yang tertuang
dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor :
W9-A1/216/HK.05/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 sebagai implementasi dari Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah
memenuhi target dan berhasil dengan baik. Dari jumlah sisa perkara tahun 2014
sebanyak 341 perkara ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak
1.777 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat
sepanjang tahun 2015 berjumlah 2.118 perkara. Dari jumlah sebanyak 2.118 perkara
tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.735 perkara (82%), sehingga sisa
perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 383 perkara (18%);
5. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat
masih adanya kendala berkenaan dengan alokasi anggaran Langganan Daya dan Jasa
maupun perawatan gedung yang belum sesuai dengan kebutuhan riil, oleh karena itu
LKjIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2015
35
perlunya penambahan alokasi anggaran Langganan Daya dan Jasa dan perawatan
gedung.
B. SARAN-SARAN
Mohon kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
agar:
1. Mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan
Agama Jakarta Pusat kelas I.A ;
2. Meningkatkan pembinaan/pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial
dan tugas Kesekretariatan.
3. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh
aparat Pengadilan Agama sehingga menjadi Sumber Daya Manusia yang
Profesional dan berintegritas tinggi;
C. PENUTUP
Demikianlah Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama
Jakarta Pusat sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2015
Realisasi pelaksanaan tugas pokok dari fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat
yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur
yang terkait dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
MATRIK RENCANA STRATEGISPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2015-2019
Visi : “Mendukung terwujudnya Peradilan yang Agung dan Berwibawa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”Misi :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tujuan :1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.2. Setiap masyarakat dan pencari keadilan dapat mengakses informasi tentang perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhi butir 1 dan 2 di atas
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
KEBIJAKAN PROGRAM2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnyapenyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan 23% 24% 25% 26% 27%
DukunganManajemen danTugas Teknis DalamPenyelenggaraanFungsi Peradilan. Penyelesaian
AdministrasiPerkara yangSederhana, TepatWaktu, Transparandan AkuntabeldilingkunganPeradilan Agama.
Program DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis LainnyaMahkamah Agung. Program Peningkatan
Manajemen PeradilanAgama
b. Persentase mediasi yang menjadiakta perdamaian 3,5% 3,6% 3,8% 3,9% 4%
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan :
99% 99% 100% 100% 100%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yangdiselesaikan :
84% 86% 88% 90% 92%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 6 bulan
93% 95% 97% 99% 100%
f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktulebih dari 6 bulan
7% 6,8% 6,6% 6% 6%
2. Peningkatanakseptabilitasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :- Banding 98% 98,6% 98,8% 99% 99%- Kasasi 68% 70% 72% 74% 76%- Peninjauan Kembali 0 0 0 0 0
3. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
a. Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding yangdisampaikan secara lengkap dantepat waktu
96% 97% 98% 99% 100%
b. Persentase berkas perkara yangdiajukan Kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap dantepat waktu
100% 100% 100% 100% 100%
c. Persentase berkas yang diregisterdan siap didistribusikan ke Majelis 100% 100% 100% 100% 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak
80% 85% 87% 89% 90%
e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara 1:145 1:143 1:141 1:139 1:137
f. Persentase responden yang puasterhadap proses peradilan 96% 98% 99% 100% 100%
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan (accesto justice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidangkeliling
0 0 0 0 0
c. Persentase masyarakat pencarikeadilan yang mendapat layananbantuan hukum (Posbakum)
70% 75% 80% 85% 90%
5. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
6. Meningkatnyakualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternalyang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET%REALISASI
%CAPAIAN
%
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 1327 261 20%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 261 19 7.2%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 341 341 100%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan : 2118 1735 82%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 6 bulan : 1735 1630 94%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 6 bulan :
1735 105 6%
2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum :- Banding 1735 1718 99%- Kasasi 17 8 47%- Peninjauan Kembali
3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secara lengkapdan tepat waktu
17 15 88%
b. Persentase berkas perkara yang diajukanKasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
8 8 100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 1777 1777 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
1632 1320 80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara - - -
f. Persentase responden yang puas terhadapproses peradilan 982 796 81%
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 50 50 100%
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidangkeliling
- - -
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)
1777 1330 75%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti
8 3 38%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti - - -
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
3 3 100%
Jakarta, 4 Januari 2016Ketua,
Drs.H.MOCH.SUKKRI, SH.,MH.NIP. 196000606 1988031 002
RENCANA KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2015
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3 4
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 23%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 3,5%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :99%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonand. Persentase perkara yang diselesaikan :
84%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 6 bulan : 93%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 6 bulan :
7%
2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 98%- Kasasi 68%- Peninjauan Kembali 0 -
3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secara lengkapdan tepat waktu
96%
b. Persentase berkas perkara yang diajukanKasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 145f. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan 96%
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling -
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapatkan layanan bantuan hukum(Posbakum)
70%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti 100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti 100%
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
100%
Jakarta, 4 Januari 2015KETUA,
Drs.H.MOCH.SUKKRI, SH.,MH.NIP. 196000606 1988031 002
PENETAPAN KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2015
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3 4
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 23%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 3,5%c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
99%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan :84%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonane. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan : 93%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 6 bulan :
7%
2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 98%- Kasasi 68%- Peninjauan Kembali 0
3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secara lengkapdan tepat waktu
96%
b. Persentase berkas perkara yang diajukanKasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 145f. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan 96%4. Peningkatan
aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling -
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapatkan layanan bantuan hukum(Posbakum)
70%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti 100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti -
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
100%
Jakarta, 4 Januari 2016KETUA,
Drs.H.MOCH.SUKKRI, SH.,MH.NIP. 196000606 1988031 002
RENCANA KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2016
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3 4
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 24%b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian3,6%99%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :86%- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonand. Persentase perkara yang diselesaikan :
95%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 6 bulan :
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 6 bulan :
6,8%
2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 98,6%- Kasasi 70%- Peninjauan Kembali 0
3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secara lengkapdan tepat waktu
97%
b. Persentase berkas perkara yang diajukanKasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu
100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 100%
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
85%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:143f. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan 98%4. Peningkatan
aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling 0
c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapatkan layanan bantuan hukum(Posbakum)
75%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti 100%
b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti
100%
Jakarta, 4 Januari 2016KETUA,
Drs.H.MOCH.SUKKRI, SH.,MH.NIP. 196000606 1988031 002
0. CL.pdf1. CD.pdf2. KATA PENGANTAR LKJIP.pdf3. EXECUTIVE SUMMARY.pdf4. DAFTAR ISI lkjip.pdf5. DAFTAR lampiran.pdf6. BAB I PENDAHULUAN.pdf7. BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.pdf8. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.pdf9. BAB IV PENUTUP.pdf10. Struktur Organisasi Baru.pdf11. MATRIK RENSTRA 2015-2019.pdf12. IKU 2015.pdf13. RENCANA KINERJA 2015.pdf14. PENETAPAN 2015.pdf15. RENCANA KINERJA 2016.pdf16. CB.pdf