LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
“DALAM RANGKA
PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT”
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2019– 2020
TANGGAL 30 JUNI 2020
SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI [email protected]
2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
2
JADWAL DAN TIM KUNJUNGAN KERJA 3
BAB I PENDAHULUAN BAB II BANTUAN SOSIAL
6
8
BAB III PENUTUP
DAFTAR PERTANYAAN
17
18
3
DAFTAR NAMA KUNKER SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI KE KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2019 - 2020
TANGGAL 30 JUNI 2020
NOMOR N A M A JABATAN FRAKSI DAPIL URUT ANGG
1. 289 Dr.H.TB ACE HASAN
SYADZILY,M.Si Wkl. Ketua P G
JABAR II
2. 172 SELLY ANDRIANY GANTINA,
A.Md Anggota PDI P
JABAR VIII
3. 211 UMAR BASHOR Anggota PDI P JATIM IV
4. 218 INA AMMANIA Anggota PDI P JATIM VII
5. 231 IGN. KELAKAN, ST., M.Si Anggota PDI P BALI
6. 272 H. JOHN KENEDY AZIS, SH. Anggota P G SUMBAR II
7. 298 Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN,
S.Sos., M.Si.,MM Anggota PG
JABAR IX
8. 344 MUHAMMAD FAUZI, SE. Anggota P G SULSEL III
9. 92 Dr. H. JEFRY ROMDONNY, SE.,
S.Sos., M.Si, MM. Anggota GRDA
JABAR IX
10. 98 ABDUL WACHID Anggota GRDA JATENG II
11. 380 NURHADI, S.Pd. Anggota NASDEM JATIM VI
12. 368 SATORI, S.pdi, MM.
Anggota NASDEM
JABAR VIII
13. 14 H. MAMAN IMANUL HAQ Anggota PKB JABAR IX
14. 549 HARMUSA OKTAVIANI, SE. Anggota PD JATENG III
15. 437 H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos. I Anggota PKS JABAR IX
16. 504 H. SUNGKONO Anggota PAN JATIM I
17. - AGUS WIDIJATMOKO, S.H. SEKRETARIAT KOMISI VIII
18. - RENO BULAN SEKRETARIAT KOMISI VIII
19. - HERU PRIBADI SEKRETARIAT KOMISI VIII
20. - ADI WICAKSONO, SE., ME., Ak.Ca TENAGA AHLI KOMISI VIII
21. - DEVI IRIANDI PPNPN BAG. MEDSOS
4
RANCANGAN JADWAL KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR-RI MENGENAI
PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK WABAH COVID 19
TANGGAL, 30 JUNI 2020
NO.
HARI/TANGGAL
ACARA/KEGIATAN
URAIAN
SELASA, 30 JUNI 2020
1. Pukul 08.30 WIB Berkumpul di Komplek Gedung DPR RI, Depan Gedung Nusantara II
2. Pukul 09.00 WIB
Tim Berangkat Dari Jakarta Menuju Kantor Bupati Kabupaten Bandung menggunakan bus.
3. Pkl. 12.00 WIB Tiba di kantor Bupati Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang, KM 17, Bandung, Jabar
4. Pukul 12.30 WIB Ishoma
5. Pukul 14.00 – 16.30 WIB
Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Bandung dan Kadinsos Kabupaten Bandung beserta jajaran, Ketua Apdesi Kab. Bandung.
6. Pukul 16.30 WIB Tim Kembali ke Jakarta
Catatan : Sekretariat : (021) 5715399, Fax (021) 5715512
: Agus Widijatmoko, SH. (0812-9884-5088) Reno (08111978122) Heru Pribadi (0813-1450-2283)
Email : [email protected]
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan
Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja
Spesifik Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 telah membentuk 3 Tim
Kunjungan Kerja Spesifik Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial yakni ke
Kab. Bandung, Kota Bogor dan Provinsi Banten.
Urgensi kunjungan kerja spesifik dilaksanakan dalam rangka pengawasan dari
Komisi VIII DPR RI atas bantuan sosial non tunai diberikan pemerintah terkait denga
dampak Covid-19 yang meliputi bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang
menerima, apakah penerima itu betul merasakan manfaatnya? pergunakan untuk apa
dan kemndala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam proses penyaluran termasuk
masalah akurasi data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran dan tidak tumpang
tindih.
Selain itu juga memastikan dalam penyaluran bantuan sosial juga dilakukan
sesuai dengan protokol kesehatan.
B. DASAR KUNJUNGAN KERJA
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21
dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah
dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang
undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:
a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi DPR RI.
6
4. Keputusan rapat Internal Komisi VIII DPR RI
C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI
dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga
kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Bantuan Sosial.
Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang
termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk
Program Bantuan Sosial.
Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun
masyarakat pelaksanaan Program Bantuan Sosial.
2. TUJUAN
Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan program
bantuan sosial.
7
BAB II
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
1. Umum
Kebijakan bantuan sosial terkait dengan dampak Covid-19 direncanakan
ada penambahan target untuk Program Keluarga Harapan dari 10 juta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 15 juta KPM dengan kebutuhan
anggaran tambahan Rp17.858.639.704.000,- (Tujuh Belas Triliun Delapan
Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh
Ratus Empat Ribu Rupiah)
Disamping itu ada penambahan target Bantuan Sosial Sembako dari 15,6
juta KPM menjadi 20 juta KPM dengan kebutuhan anggaran tambahan
Rp7.950.085.020.000,- (Tujuh Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Miliar
Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).
Selanjutnya kebutuhan tambahan anggaran Kementerian Sosial Tahun
2021 berdasarkan Pagu Indikatif 2021, Usulan Tambahan Anggaran 2021 dan
Rencana Penambahan Target PKH dan Bantuan Sosial Sembako total
sebesar Rp91.911.795.562.000,- (Sembilan Puluh Satu Triliun Sembilan
Ratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus
Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
Tujuan pemberian bantuan sosial yaitu: Bantuan sosial dimaksudkan
agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami
guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Selanjutnya
bantuan sosial dapat bersifat semetara dan/atau berkelanjutan yang diberikan
dalam bentuk: Bantuan sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan
dalam bentuk: a. bantuan langsung; b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau.
penguatan kelembagaan. Bentuk bantuan sosial antara lain makanan pokok,
pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai,
perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan,
pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman.
8
Program bantuan sosial yang disalurkan dalam Covid'19 saat ini :
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
3. BLT Dana Desa
4. BLT Kementerian/kemensos
5. BLT APBD
8. Sembako APBN
9. Sembako APBD
10. Dan masih banyak bantuan dari kepala daerah ( bupati) lainnya.
Masyarakat harus bisa membedakan masing-masing program tersebut: PKH
adalah program keluarga harapan, bentuknya uang tunai langsung masuk rekening
masing-masing. BPNT (dulu namanya Raskin) adalah Bantuan Pangan Non Tunai,
bentuknya berupa Bahan Makanan yang disalurkan melalui Kios Desa yang
ditentukan oleh bank Mandiri kerjasama TKSK kecamatan. BLT Dana Desa adalah
9
Bantuan Tunai dari Desa Masing-masing, Besarannya 600 ribu per bulan
direncanakan selama 3 bulan. Nah BLT dari Dana desa perlakuannya ada 3, I. Bagi
Desa yg belum Cair Dana Desa Tahap I, maka diprioritaskan untuk BLT Covid 19. II.
Bagi desa yg telah cair Dana Desa Tahap I, namun belum habis dibelanjakan, maka
diprioritaskan untuk BLT Covid 19 III. Bagi desa yang telah cair Dana Desa Tahap I
dan telah habis dibelanjakan, maka segera bermohon Tahap II diprioritaskan untuk
BLT Covid- 19.
Pertanyaan, siapa yg dibantu BLT Dana Desa? Jawab: adalah warga desa
yg penghasilannya terdampak Covid 19 dan bagi warga desa rentan sakit, atau
sakit menahun. Dengan demikian ada Desa lebih duluan beri bantuan ada juga
terlambat beri bantuan karena prosesnya tadi diatas itu Tahap I, Tahap II.
(penerima BLT dana desa harus diluar penerima PKH,BPNT dan program bantuan
pemerintah lainnya). kementerian Sosial adalah bantuan bentuk Tunai Berdasarkan
DTKS Dinsos diperuntukkan bagi rata-rata perkotaan atau kelurahan dan juga
Desa. BLT APBD adalah juga bantuan Tunai Dari Dinas Sosial juga diperuntukkan
bagi masyarakat yg belum Dapat BLT Dana Desa atau lainnya.
Sembako APBN adalah bantuan berupa bahan makanan yang bersumber
dari pemerintah pusat langsung Sembako APBD adalah juga bantuan berupa
bahan makanan yg bersumber dari APBD provinsi dan Kabupaten/Kota. Bantuan
Bupati lainnya disalurkan melalui proses yang sudah ditetapkan sebelumnya
Sedangkan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diluncurkan
sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan, yang selama ini melalui
program Raskin, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Melalui
Program BPNT diharapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat
progam dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan.
10
Program BPNT juga diharapkan dapat sekaligus meningkatkan ekonomi
rakyat dengan memberdayakan ribuan kios/warung/toko yang ada sehingga dapat
melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan. Dengan melalui
sistem perbankan, penyaluran BPNT diharapkan juga dapat mendorong perilaku
produktif masyarakat. Lebih jauh, penggabungan dengan program bantuan sosial
lain melalui sistem perbankan akan memberikan kesempatan akumulasi aset yang
berpotensi mendorong kegiatan ekonomi.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bantuan sosial yang diterapkan
untuk menggantikan program bantuan Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra)
yang diwujudkan dalam bentuk non tunai diberikan kepada Keluarg Penerima
Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang
digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang/e- warong yang
bekerja sama dengan bank.
11
BAB III
LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA
Kunjungan kerja bertempat di pemerintah kabupaten Bandung rombongan
Komisi VIII DPR RI mengenai dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan
diterima oleh Bupati Kabupaten Bandung dengan didampingi oleh Ketua DPRD
Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Kepala BPBD dan SKPD terkait lainnya.
Dalam Sambutan Bupati Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa
kabupaten bandung merupakan salah satu kabupaten tertua di indonesia. diresmikan
melalui piagam sultan agung mataram pada tanggal 20 april 1641. memiliki luas
wilayah 1.762,40 km² dengan kepadatan penduduk 2.040 jiwa per km². terdiri dari 31
kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan, 4.011 rw, dengan jumlah penduduk
sebanyak 3.717.291 jiwa (tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan
puluh satu jiwa) dengan laju pertumbuhan penduduk 1,63 %. Nilai indeks
pembangunan manusia (ipm) kabupaten bandung tahun 2019 mencapai 72,41 lebih
tinggi 0,66 poin dari tahun 2018 yang mencapai 71,75. perekonomian kabupaten
bandung yang diukur berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (pdrb)
atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 yang mencapai 124 triliun rupiah.
sedangkan produk domestik regional bruto (pdrb) atas dasar harga konstan tahun
2019 mencapai 82,34 triliun rupiah. dimana pdrb atas dasar harga berlaku terus
mengalami kenaikan. Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 Sebesar 5,94 Persen, Turun
0,71 Persen Dari Tahun 2018 Sebesar 6,65 Persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2019 Sebesar 6,10 Persen, Turun 0,15 Persen Dari Tahun 2018 Sebesar
6,25 Persen.
Selanjutnya Untuk Akses Aman Terhadap Air Bersih Tahun 2019 Sebesar
80,62 Naik Sebesar 2,05 Point Dari Tahun 2018 Sebesar 78,57. Akses Aman
Terhadap Sanitasi Tahun 2019 Sebesar 76,37 Naik Sebesar 2,95 Point Dari Tahun
2018 Sebesar 73,42. Dan Indeks Kualitas Air Tahun 2019 Sebesar 26,4 Poin, Naik
0,1 Poin Dari Tahun 2018 Sebesar 26,3 Poin.
Penyaluran bantuan sosial untuk penanggulangan wabah covid-19, izinkan
saya mnyampaikan beberapa hal, diantaranya:
1. Data terpadu kesejahteraan kita (dtks) kabupaten bandung sebanyak 355.07 kpm
atau 40% dari jumlah penduduk kabupaten bandung , adapun kpm dtks hampir 95
% mendapatkan bantuan , terutama bantuan dari pemerintah pusat , yaitu terbagi
dalam 2 segment 1. program reguler yang kondisi sebelum covid maupun setelah
covid tetap menerima bantuan yaitu program keluarga harapan sebanyak
123.683, program sembako 167.234, kemudian program temporer akibat pendemi
covid yang berbatas waktu yaitu : perluasan sembako sebanyak 71.730 kpm,
bansos tunai kemensos dtks 59.343, bansos kemensos non dtks 33.432 kpm,
ditambah bantuan provinsi jawa barat sebanyak 20.064 kpm dtks, 135.408 kpm
non dtks, dan bansos dari apbd sebanyak 62 000 kpm selama 4 bulan dan 27.900
kpm selama 1 bulan yang dilanjutkan dengan program blt dana desa
12
2. Proses pengajuan dan verifikasi validasi data dilaksanakan secara berjenjang
melalui rt rw, dan di diusulkan pada kami oleh pusat kesejahteraan sosial
(puskesos) di 270 desa dan 10 kelurahan yang kemudian kami olah/ padankan
oleh tim data dinas sosial agar tidak terjadi duplikasi
3. Untuk selanjutnya rumah rumah keluarga penerima bansos dipasang stiker untuk
memudahkan monitoring dan pengawasan
4. Dari dasar verivali tersebut, apabila terdapat data ganda maka segera kita usulkan
penghapusan salah satu program ke pemerintah pusat maupun provinsi.
Selanjutnya dalam pendalaman pembahasan tentang penyaluran bantuan
sosial tunai terdapat beberapa kendala yang memerlukan pendalaman dengan
Kementerian dan Lembaga terkait diantaranya adalah :
1. Waktu verifikasi dan validasi data bantuan sosial covid 19 yang terbatas atau
pendek dengan banyaknya pintu bantuan, sebagai contoh yaitu saat desa sedang
melakukan pendataan bantuan provinsi di saat itu juga harus mendata bansos
apbd kab. Bandung sehingga hasil pendataan kurang maksimal.
2. Instruksi percepatan pemenuhan kuota bantuan sosial tunai kementerian sosial
tidak di barengi dengan sistem yang siap untuk menerima submit data ajuan,
sebagai contoh dinas sosial diinstruksikan untuk melaksanakan ajuan keluarga
penerima manfaat (KPM) baru tetapi saat pendataan sudah selesai dan akan
disubmit, sistem SIKS-NG (sistem informasi kesejahteraan sosial next generation)
belum dibuka.
3. Distribusi data dari kemensos langsung ke PT Pos Indonesia, sehingga pihak kab/
kota tidak bisa melakukan evaluasi data sesuai dengan ajuan.
4. Terdapat warga penerima manfaat yang masih berada di luar kota saat
penyaluran berlangsung, karena terkendala adanya psbb sehingga yang
bersangkutan tidak bisa mencairkan. Dan pada saat yang bersangkutan sudah
bisa pulang dan akan mencairkan, ternyata penyaluran tahap pertama sudah di
cut off oleh Kementerian Sosial.
Verifikasi dan validasi data kemiskinan harus menjadi bagian yang terintegrasi
dari kebijakan pemerintah sehingga perubahan data menjadi dinamis dan dapat
dilakukan setiap hari. Pemerintah kabupaten bandung sudah melakukan verifikasi
dan validasi pendataan masyakat miskin dengan mekanisme 4 kali setiap tahun
melalui sistem pendataan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang merupakan
layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) di tingkat desa, yang merupakan 'miniatur'
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berada di tingkat
kabupaten/kota. Dengan sistem gotong royong melalui anggaran APBD Kab.
Bandung dan anggaran desa membiayai kegiatan puskesos sebesar Rp40jt- Rp50jt
dengan setiap desa menyediakan sarana dan prasarana. Kebijakan ini harus
dipayungi oleh peraturan setingkat undang-undang dan peraturan turunannya.
Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan penyaluran dan verifikasi validasi
pendataan penerima bantuan sosial maka kami memberikan rekomendasi:
13
1. Melakukan kajian undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir
miskin terkait verifikasi dan validasi pendataan fakir miskin agar dapat sejalan
dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-
undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Penyaluran Bantuan sosial harus terintegrasi melalui mekanisme aparatur
pemerintah desa dan dilakukan pengawasan oleh dinas sosial kabupaten/kota
melalui puskesos di setiap struktur pemerintah desa dan atau struktur kelurahan.
3. Puskesos harus menjadi bagian struktur desa dan dibiayai oleh anggaran
pemerintah desa.
4. Anggaran validasi dan verifali harus dianggarkan pada anggaran pemerintah desa
dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota serta APBD Pemerintah Provinsi dan
APBN sehingga validasi dan verifali pendataan fakir miskin bisa terupdate setiap
waktu.
14
BAB IV
PENUTUP
Demikianlah laporan kunjungan kerja spesifik ini kami sampaikan, sebagai bahan
referensi dalam rapat lanjutan mengenai evaluasi penyaluran bantuan sosial tunai
sebagai dukungan bagi masyarakat yang terkena dampak covid 19.
PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,
DR. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.