Tahun Anggaran 2018
PENYUSUNAN ANALISA MAKRO EKONOMI
KABUPATEN KULON PROGO
Laporan Akhir
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya laporan ini bisa diselesaikan pada waktunya. Laporan ini berisikan laporan akhir kegiatan Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Laporan ini berkaitan dengan hasil analisis perkembangan sosial ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Laporan ini mencakup bab pendahuluan, tinjauan teoritis, metodologi, perkembangan ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo 2013-2017, proyeksi ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo 2018-2022, rekomendasi kebijakan, dan bab penutup.
Semoga Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran dan acuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi.
Kulon Progo,
Tim Penyusun,
KATA PENGANTAR
Halaman
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... I-1
1.1 Latar Belakang ................................................................................ I-1 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................ I-7 1.4 Ruang Lingkup Kegiatan .................................................................. I-8 1.6 Pelaporan ....................................................................................... I-8 BAB II TINJAUAN TEORITIS .............................................................................. II-1
2.1 Perencanaan Pembangunan ........................................................... II-1 2.2 Pembangunan Ekonomi .................................................................. II-11 2.4 Pembangunan Wilayah ................................................................... II-41 2.5 Peramalan ...................................................................................... II-51 BAB III METODOLOGI ........................................................................................ III-1
3.1 Kerangka Pemikiran ........................................................................ III-2 3.2 Jenis Penelitian ............................................................................... III-2
3.2 Jenis dan Sumber Data .................................................................... III-3 3.3 Teknik Pengumpulan Data .............................................................. III-3 3.4 Teknik Pengolahan Data.................................................................. III-4
3.5 Metode Analisis Data ...................................................................... III-4 3.6 Program Kerja ................................................................................. III-12
3.7 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .......................................................... III-13
BAB IV Perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo ..................... IV-1 4.1 Analisis Perkembangan Ekonomi Makro.......................................... IV-2
4.2 Analisis Korelasi Antar-Variabel Ekonomi Makro ............................. IV-32 4.3 Analisis Regresi Variabel Ekonomi Makro ........................................ IV-33 BAB V Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo................................ V-1
5.1 Proyeksi PDRB Menurut Lapangan Usaha ........................................ V-1 5.2 Proyeksi PDRB Menurut Jenis Pengeluaran ..................................... V-5 5.3 Proyeksi PDRB Per Kapita ................................................................ V-7
5.4 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi .............................................. V-8
DAFTAR ISI
iii
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
5.5 Proyeksi Tingkat Kemiskinan ........................................................... V-11 5.6 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka ......................................... V-14
5.7 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan ................................................. V-15 5.8 Rekomendasi Inflasi ........................................................................ V-16
5.9 Proyeksi Indikator Indeks Pembangunan Manusia........................... V-17 5.10 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi .................................................. V-22 BAB VI PENUTUP .............................................................................................. VI-1
6.1 Kesimpulan ..................................................................................... VI-1 6.2 Saran .............................................................................................. VI-4 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN ...........................................................................................................
1.1 Latar Belakang
Pembangunan merupakan suatu proses pengembangan kapasitas
masyarakat dalam jangka panjang sehingga membutuhkan perencanaan
yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup
kapan, dimana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu
merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan Kata
lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi
dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik
dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
Pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses kenaikan
pendapatan total dan pendapatan per-kapita dengan memperhitungkan
adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan
fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi
tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) karena
pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya,
pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah daerah berperan dan
bertanggung jawab dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakatnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses
dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya
yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan sektor swasta untuk
PENDAHULUAN
BAB SATU
I-2
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan
ekonomi dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 2002).
Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, daerah
dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian tanpa mengurangi
harapan masih adanya bantuan dan bagian dari pemerintah pusat. Dengan
kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan pemerintah sangat
diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi (engine of growth). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk
menarik investasi asing langsung (foreign direct investment) agar bersama-
sama dengan investor domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah yang diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect yang besar.
Sebagai daerah otonom daerah diharapkan 1) mampu mengurangi
disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub
daerah serta antar warga masyarakat, 2) memberdayakan masyarakat dan
mengentaskan kemiskinan, 3) menciptakan atau menambah lapangan
pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat
daerah, 4) mempertahankan dan menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang
(berkelanjutan).
Untuk mencapai harapan tersebut di atas, pemerintah daerah harus
memiliki struktur ekonomi yang jelas dan mampu merumuskan kebijakan
pembangunan secara berkesinambungan. Menurut Widodo (2006) terdapat
2 (dua) faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi
potensi kegiatan ekonomi daerah. Pertama, sektor ekonomi yang unggul
atau mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan
kemungkinan prospek ekonomi di masa datang. Kedua, Sektor ekonomi
yang potensial dikembangkan di masa datang, walaupun pada saat ini belum
mempunyai tingkat daya saing yang baik.
Pembangunan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada
keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif
I-3
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
(competitive advantage). Keunggulan komparatif lebih menekankan
kepemilikan sumber ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan suatu daerah
seperti kepemilikan sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur
dan lain-lain. Sementara itu keunggulan kompetitif lebih menekankan
efisiensi pengelolaan penggunaan sumber-sumber tersebut dalam produksi,
konsumsi, dan distribusi (Kuncoro, 2004).
Tantangan yang dihadapi kabupaten/kota terutama untuk daerah
otonom yang baru adalah peningkatan pendapatan daerah dan kemandirian
dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya di daerah.
Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi
yang tepat sangat diperlukan. Arah penentuan kebijakan dan strategi
tersebut adalah tercapainya kriteria-kriteria prioritas pembangunan berupa
penurunan bentuk-bentuk ketimpangan, kebijakan yang sesuai dengan
keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan
pertumbuhan daerah.
Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan dinamika
perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Untuk
merencanakan pembangunan ekonomi yang efisien dan efektif dalam
mensejahterakan masyarakat diperlukan adanya kajian dan analisis
terhadap kondisi perekonomian daerah tersebut baik dari aspek output,
potensi, pendapatan, investasi, ekspor impor dan indikator ekonomi lainnya.
Hal ini berguna sebagai acuan dalam menyusun arah dan strategi
perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Kulon Progo.
Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo
dituntut untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan di wilayahnya yang
dimanifestasikan dengan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Kulon Progo. Menurut Tjitroresmi dan Dharmawan (2007), dalam
era otonomi daerah, banyak kabupaten/kota yang memfokuskan pada
pemanfaatan potensi unggulan sebagai ladang peningkatan pendapatan asli
dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dalam upaya
I-4
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang
perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas
pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki
oleh daerah (Buhana dan Masyhuri, 2006).
Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya adalah dengan
mengoptimalkan penggalian potensi sumberdaya yang dimiliki melalui
pengembangan sektor-sektor produktif (base sektor) melalui pemasaran
produk-produk unggulan daerah yang layak ditumbuhkembangkan dan layak
ditawarkan kepada para investor. Usaha ini muncul terkait dengan perlunya
revitalisasi kebijakan–kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam
bidang promosi investasi, pemberian insentif investasi dan penyederhanaan
prosedur perizinan.
Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan output yang
dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi sehingga dapat menggambarkan
bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor
ekonomi tersebut pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi
menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan
tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena
pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan
faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada
gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor
produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga
akan turut meningkat. Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada, sehingga
pendapatan masyarakat akan bertambah, dengan demikian tingkat
kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Agar pertumbuhan
ekonomi terus meningkat dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang
maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dan faktor apa yang perlu dihindari agar
I-5
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
pertumbuhan ekonomi tidak berjalan ditempat atau mengalami
kemunduran.
Indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang paling sering
digunakan dan dinilai merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kulon Progo adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini
merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (nilai
barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai
unit produksi di wilayah Kabupaten Kulon Progo dalam jangka waktu satu
tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 (tujuh belas)
lapangan usaha. Jumlah PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku
(current price) maupun berdasarkan harga konstan (constant price).
Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB, Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo menggunakan PDRB Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini
merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo atas
barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Indikator kinerja lain
yang terkait dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto adalah PDRB
per Kapita dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. PDRB per Kapita dihitung
dengan cara membagi jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun. Angka Pendapatan per Kapita memperlihatkan rata-rata pendapatan
yang diterima oleh masing-masing penduduk dan dapat merepresentasikan
tingkat kesejahteraan Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, tingkat
pertumbuhan ekonomi merupakan prosentase kenaikan atau penurunan
PDRB Harga Berlaku satu tahun dibandingkan angka tahun sebelumnya.
Selaras dengan indikator kinerja PDRB, kedua indikator kinerja makro ini
merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di dalam menjalankan misinya dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.
Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Kulon Progo,
kontribusi secara sektoral PDRB ADHB, selama kurun waktu Tahun 2012-
2016, sektor/lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta
I-6
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
motor merupakan dua penyumbang terbesar terhadap PDRB, khususnya
pada Tahun 2014 masing-masing sebesar 19.96% dan 13.61%. Berdasarkan
kontribusi secara sektoral PDRB ADHK, selama kurun waktu Tahun 2012-
2016, tetap didominasi oleh sektor/lapangan usaha pertanian, kehutanan,
dan perikanan serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran;
reparasi mobil dan sepeda motor, khususnya pada Tahun 2016 masing-
masing sebesar 17.61% dan 13.70%. Berdasarkan Laju sektoral terlihat
kecenderungan sektor/lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan,
walaupun tetap tumbuh tetapi relatif lambat. Sedangkan lapangan usaha
perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terlihat
relatif tinggi. Sektor/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling
tinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas, dengan pertumbuhan 14.42%
pada tahun 2016.
Bila ditinjau dari sisi pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 adalah sebesar 4.76% lebih tinggi
dibandingkan tahun 2015 yakitu 4.62%. Sektor usaha yang mengalami
pertumbuhan tinggi adalah pengadaan listrik dan gas (14.42%) diikuti sektor
Informasi dan komunikasi (7.92%) dan sektor bangunan (6.48%). Inflasi
Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih mengacu pada inflasi Kota
Yogyakarta. Pada Tahun 2016 laju inflasi yang terjadi di Kota Yogyakarta
menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 3.09% menjadi 2.29% (BPS
Kabupaten Kulon Progo, 2018). Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan
penanganan yang serius, agar perekonomian Kabupaten Kulon Progo tidak
lesu.
Pembangunan Ekonomi tidak lepas dari pembangunan manusia.
Pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Selama periode waktu 2012-2016, angka IPM Kabupaten Kulon Progo
Mengalami Peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2012, angka IPM di
Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 69.74, naik menjadi 72.38 pada
I-7
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
tahun 2016. Namun demikian, nilai tersebut masih lebih rendah dari IPM D.I.
Yogyakarta.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mengembangkan
perekonomian Kabupaten Kulon Progo maka perlu dilakukan kajian yang
mendalam mengenai perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Kulon
Progo juga kemampuan pemerintah daerah dalam memproyeksikan
perekonomian dalam beberapa tahun mendatang. Kajian ini penting untuk
dilakukan agar pemerintah daerah dapat merumuskan strategi dan arah
kebijakan ke depan, sehingga ekspektasi terhadapat kondisi perekonomian
di masa mendatang tercapai dan mensejahterakan seluruh masyarakat
Kabupaten Kulon Progo.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari kajian penyusunan Analisis Ekonomi Makro Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2013-2017 adalah untuk mengetahui gambaran dan
melakukan proyeksi perkembangan variabel-variabel ekonomi makro
Kabupaten Kulon Progo yang berpengaruh terhadap perkembangan
perekonomian daerah.
Adapun tujuan penelitian, adalah:
1) Membuat analisis terhadap indikator ekonomi makro Kabupaten Kulon
Progo tahun 2013-2017.
2) Membuat proyeksi terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Kulon
Progo 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2018–2022.
3) Mengetahui perubahan asumsi ekonomi makro Kabupaten Kulon
Progo.
4) Mengetahui skenario pencapaian target pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kulon Progo yang berdasarkan pada RPJMD Kabupaten
Kulon Progo tahun 2017-2022.
I-8
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan
1) Menganalisis kondisi ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo tahun
2013-2017, yang mencakup indikator IPM, PDRB, PDRB per kapita,
pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan indeks
gini.
2) Menyediakan angka proyeksi indikator ekonomi Kabupaten Kulon
Progo tahun 2018-2022.
3) Menganalisis perubahan asumsi ekonomi makro Kabupaten Kulon
Progo.
4) Menyusun skenario pencapaian target pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kulon Progo yang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Kulon
Progo tahun 2017-2022.
1.4 Pelaporan
Pelaporan kegiatan Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten
Kulon Progo dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
1. Pelaporan Tahap I (Laporan Pendahuluan)
Dalam laporan ini berisi mengenai rumusan masalah penelitian dan
rumusan pertanyaan penelitian yang lebih operasional, tinjauan
literatur baik secara teoritis maupun pragmatis (best practice), dan
metodologi penelitian. Laporan pendahuluan disampaikan sebanyak 5
(lima) buku
2. Pelaporan Tahap II (Laporan Akhir)
Dalam laporan ini berisi mengenai analisis terhadap indikator ekonomi
makro; proyeksi terhadap kondisi perekonomian; perubahan asumsi
ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo; dan skenario pencapaian
target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang
berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022.
Laporan akhir disampaikan sebanyak 10 (sepuluh) buku
2.1 Perencanaan Pembangunan
Bappenas (1999) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu rangkaian
kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai
aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan
dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumberdaya,
informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan perkembangan global. Sedangkan pembangunan daerah
adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan
melalui otonomi daerah, pengaturan sumberdaya nasional yang memberi
kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya
guna dalam penyelenggaraan pemerintah serta layanan masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan
berkeadilan. Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita
bernegara yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan
merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya
konsumsi disebabkan meningkatnya pendapatan (Sumodiningrat 2001).
Kemudian secara sederhana pembangunan diartikan sebagai suatu upaya
untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik (Riyadi dan Bratakusumah
2003). Sedangkan Saefulhakim (2003) mengartikan pembangunan sebagai
suatu proses perubahan yang terencana (terorganisasikan) ke arah
tersedianya alternatif/pilihan yang lebih banyak bagi pemenuhan tuntutan
TINJAUAN TEORITIS
BAB DUA
II-2
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
hidup yang paling manusiawi sesuai dengan tata nilai yang berkembang di
dalam masyarakat. Menurut Todaro (2006) bahwa pembangunan adalah
proses multidimensional yang melibatkan perubahan- perubahan
mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional,
disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan
ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan. Definisi tersebut
memberikan suatu pemahaman bahwa pembangunan tidak dapat
dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti pembangunan dapat
menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi
sebagai akibat adanya pembangunan. Pertumbuhan dapat berupa
pengembangan atau perluasan (expansion) atau peningkatan
(improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas
masyarakat.
Wiranto (1997) mendefinisikan pembangunan dalam konsep
pembangunan yang bertumpu pada masyarakat adalah untuk
mengembangkan kehidupan suatu masyarakat dan harus dapat dilakukan
dari, oleh dan untuk masyarakat. Pengembangan wilayah dilakukan dengan
pendekatan sektoral dimana terdapat pengelompokkan kegiatan dalam
sektor yang kemudian di analisis agar dapat mengetahui sektor mana yang
berpotensi dan dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah
(Tarigan, 2005). Pembangunan sebagai suatu proses perubahan tidak akan
bisa lepas dari perencanaan maka perencanaan pembangunan
didefinisikan sebagai suatu proses perumusan alternatif atau keputusan
yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan
untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas
kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik
(mental dan spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi
dan Bratakusumah 2003).
II-3
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Pengertian Perencanaan
Istilah perencanaan sudah sangat umum kita dengarkan dalam
pembicaraan sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005),
kata perencanaan berasal dari kata rencana yang mempunyai arti
rancangan atau rangka dari sesuatu yang akan dilakukan atau dikerjakan
pada masa yang akan datang. Dari pengertian yang sederhana ini dapat
diuraikan komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai),
kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu
(kapan, bilamana kegiatan itu hendak dilakukan). Dengan demikian, suatu
perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan
(Abe, 2005).
Perencanaan menurut George R.Terry (dalam Nasution, 2008) adalah
merupakan upaya untuk menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa
yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan
kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Sedangkan Sondang. P Siagian (dalam Nasution, 2008:7) mendefinisikan
perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara
matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Conyers dan Hill (dalam Nasution, 2008) mendefenisikan perencanaan
sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-
keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Dari
segi politik, Miriam Budiarjo (dalam ketaren, 2009:39) mendefenisikan
perencanaan sebagai sebuah proses konsensus antara kelompok-kelompok
warga negara dan juga konsensus antara negara yang diperankan oleh
kepala pemerintahan dan warganya, dimana konsensus tersebut akan
melahirkan adanya keputusan publik. Sedangkan Menurut Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
II-4
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
Oleh karena itu, Perencanaan mutlak diperlukan dalam setiap kegiatan,
sebab ada kutipan yang menyatakan “fail to plan is plan to fail”, yang
kurang lebih artinya jika kita gagal membuat suatu perencanaan yang baik,
maka itu berarti kita sudah berencana untuk gagal, dan perlu diingat
bahwa meskipun usaha yang sukses selalu dilandasi oleh perencanaan yang
baik, namun perencanaan yang sukses tidak selalu menghasilkan usaha
yang sukses. Namun mengabaikan perencanaan jelas-jelas sama dengan
mengundang kegagalan dalam tujuan yang hendak dicapai. Perlu dilakukan
review secara berkala untuk memperbaiki hasil yang maksimal dalam
sebuah perencanaan (http://businesslounge.co/tag/rencana/).
Pengertian Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan menurut Nasution (2008) merupakan suatu
tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal,
perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan
dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu,
perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat
dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Sedangkan menurut Riyadi
dan Bratakusumah (2003), Perencanaan pembangunan adalah suatu proses
perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan
pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk
melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan,
baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual),
dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.
Khusus untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan
pembangunan di Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
mendefinisikan perencanaan pembangunan yakni sebagai Sistem
II-5
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata-
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat
pusat dan daerah. Demikian pula menurut Nurcholis (2008), bahwa
perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, yang dituangkan dalam
suatu dokumen sebagai panduan bagi para pelaku pembangunan untuk
mencapai tujuan negara. Perencanaan pembangunan ini dibuat ditingkat
nasioanal dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
Secara umum perencanaan pembangunan daerah menurut Nasution
(2008) didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan
rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan
pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta
masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Sedangkan
secara praktis, menurut Nasution (2008), bahwa perencanaan
pembangunan daerah didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis
dari berbagai pelaku (actor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta
maupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan yang berbeda untuk
menghadapi saling kebergantungan dan keterkaitan aspek-aspek
lingkungan lainnya dengan cara:
(1) Secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan
pembangunan daerah.
(2) Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan
daerah.
(3) Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi).
(4) Melaksanakan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang
tersedia.
II-6
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip-prinsip perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
a) Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional;
b) Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah; dan
d) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:
a) Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
b) Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan
perubahan yang terjadi di daerah.
c) Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah
atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
d) Efektif, yaitu merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber
daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
e) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan
pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f) Partisipatif, yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam
setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat
inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui
II-7
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok
masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
g) Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-
cara untuk mencapainya.
h) Berkeadilan, yaitu prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor,
pendapatan, gender dan usia.
i) Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan
makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang
berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan
sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia
dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.
Syarat-Syarat Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Rainer Rohdewold (dalam Ketaren, 2009) bahwasannya
pembangunan daerah itu dilakukan denagan syarat-syarat:
(a) Kejelasan data kependudukan
Karena penduduk merupakan sasaran pemanfaat dari perencanaan
pembangunan. Ketidakjelasan data kependudukan menyebabkan
perencanaan pembangunan akan menemui kesulitan dalam
menentukan penyusunan alokasi pembangunan.
(b) Kejelasan batas administratif yang menjadi jangkauan perencanaan.
Kadang-kadang perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan
pada suatu wilayah yang batas-batasnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu
disebabkan oleh kondisi geografis yang kompleks, misalnya berupa
wilayah perairan, wilayah pegunungan, wilayah kepulauan terpencil.
Dalam kondisi demikian perencanaan pembangunan daerah tidak
dapat dialkukan secara murni berdasarkan wilayah administratif
daerah;
II-8
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
(c) Kejelasan Pembiayaan.
Ketidakjelasan pembiayaan akan menimbulkan kesulitan dalam
menentukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
perncanaan pembangunan. Ketidakjelasan tujuan ini diakibatkan oleh
kesulitan untuk menentukan sumberdaya pembangunan yang hendak
dipakai untuk membiayai perencanaan pembangunan.
(d) Kejelasan Permasalahan yang dihadapi.
Jika permasalahan yang dihadapi sulit diidentifikasi, perencana
pembangunan akan mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan
kebijakan. Ketidakjelasan permasalahan yang dihadapi ini diakibatkan
oleh gesekan kepentingan diantara para pengusul atau gesekan
kepentingan diantara para pengambil kebijakan politik.
(e) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
Ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai akan menimbulkan
kesulitan untuk menetukan siapa yang akan bertanggungjawab pada
pelaksanaan perencanaan pembangunan. Ketidakjelasan tujuan
pembangunan ini diakibatkan oleh kesulitan untuk menentukan sektor
pembangunan yang menjadi pilihan pembangunan (prioritas utama,
pertama, kedua dan seterusnya).
Menurut Sondang P.Siagian (dalam Nasution 2008), bahwa perencanaan
yang baik itu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
1) Mempermudah tercapainya tujuan
2) Dibuat oleh orang-orang yang yang berkompeten dan paham dengan
tujuan yang ingin dicapai.
3) Disertai perincian yang teliti
4) Tidak boleh terlepas dari pemikiran pelaksanaan / actions plan.
5) Bersifat sederhana
6) Perencanaan itu harus luwes (fleksibel).
II-9
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
7) Ada ruang pengambilan Resiko
8) Harus bersifat praktis
9) Bersifat forcasting atau perkiraan.
Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan
Sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 2004, dalam rangka
mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, perencanaan
pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan, yakni sebagai
berikut:
(1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
(2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah,
waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
(3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
(4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan.
(5) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif
dan adil.
Perencanaan Ekonomi Daerah
Mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat
jika terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan
yang cepat terutama di negara sedang berkembang. Oleh karena itu
diperlukan campur tangan pemerintah untuk mencapai proses
pembangunan yang lebih cepat (Todaro dan Smith, 2003). Pentingnya
campur tangan pemerintah terutama dalam pembangunan daerah,
dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar
terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan
hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada (Arsyad, 2002).
Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan perencanaan yang teliti
II-10
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
mengenai penggunaan sumberdaya publik serta peran sektor swasta-
petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar dan organisasi-
organisasi sosial. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah,
suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi
(economy entity) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang terkait
satu sama lain (Arsyad, 2002).
Pengertian perencanaan secara luas seperti yang didefinisikan oleh
Tjokroamidjojo (1990) adalah proses persiapan (preparation) secara
sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
tertentu. Sementara itu, Conyers dan Hills (1984) mendefinisikan
perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang
mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif
pengguna sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang
akan datang. Berdasarkan definisi tersebut ada empat elemen dasar
perencanaan pembangunan, yaitu: (1) Merencanakan berarti memilih; (2)
Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya; (3) Perencanaan
merupakan alat untuk mencapai tujuan; dan (4) Perencanaan untuk masa
depan.
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai
perencanaan untuk memperbaiki pemanfaatan sumber daya publik yang
tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor
swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya swasta secara
bertanggung jawab (Arsyad, 2002).
Perencanaan terpadu diartikan sebagai suatu perencanaan yang disusun
dengan melibatkan unit-unit yang lebih kecil dan memperhatikan aspek-
aspek bidang lainnya. Misalnya, perencanaan yang melibatkan semua
sektor ekonomi sehingga hasilnya meliputi semua kegiatan sektor
ekonomi, perencanaan yang mengikutkan peraturan lingkungan, dan
perencanaan yang melibatkan beberapa daerah atau wilayah. Perencanaan
II-11
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
terpadu mempunyai empat aspek, yaitu keterkaitan, kuantitas, optimisasi,
dan resiko (Mangiri, 2000).
2.2 Pembangunan Ekonomi
Rustiadi, et al, (2007) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya yang
sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan sebuah kondisi yang
dapat menyediakan berbagai alternatif bagi pencapaian aspirasi setiap
warga negara. Menurut Todaro (2006), pembangunan adalah suatu proses
yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui
pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan
dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat
kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama
dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang
setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat
kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.
Keberhasilan ekonomi dapat dilihat pada proses pembangunan di
masyarakat yang memiliki tujuan inti pembangunan yaitu; (1) Peningkatan
ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup
yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan
keamanan, (2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa
peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan
lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian
atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang semua itu tidak hanya untuk
memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga
diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan, (3) Perluasan pilihan-
pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara
keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap
ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau Negara bangsa lain,
namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-
nilai kemanusiaan mereka (Todaro dan Smith, 2003).
II-12
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi
Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan
suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan
ekonomi adalah salah satu indikator yang penting dalam melakukan
analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.
Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan tambahan pendapatan
masyarakat pada suatu periode tertentu. Pendapatan masyarakat
diperoleh melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk
menghasilkan barang dan jasa, sehingga menghasilkan suatu aliran balas
jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan
adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat
sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan
ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik
Bruto (Sukirno, 2006).
Pertumbuhan ekonomi penting untuk menciptakan kesempatan-
kesempatan atau peluang-peluang untuk mengurangi kemiskinan.
Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup, orang
miskin dan orang yang rentan mungkin tidak memperoleh keuntungan dari
pertumbuhan, karena mereka kurang sehat, kurang keahlian, dan
kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar. Pemberdayaan sangat
penting bagi penduduk miskin untuk mengambil keuntungan dari peluang-
peluang yang diciptakan dengan adanya pertumbuhan (Putra, 2016).
A. Teori Pertumbuhan Rowtow
Dalam teori ini dikatakan bahwa proses pembangunan bersifat universal
dengan tahap-tahap yang sama dan bersifat linear. Proses pembangunan
yang universal tersebut akan melalui lima tahap, yaitu: (1) masyarakat
tradisional (traditional society); (2) prasyarat untuk tinggal landas
(precondition for take off); (3) tinggal landas (take off); (4) menuju
II-13
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
kedewasaan (drive to maturity); dan (5) konsumsi massa yang tinggi (high
mass consumption) (Damanhuri, et al., 1997).
1. Masyarakat Tradisional
Pada tahap ini, dicirikan masih adanya stagnasi dalam produktivitas,
masyarakat bercorak agraris, struktur sosial hirarkis, dan peluang meraih
kemajuan bersifat terbatas (Damanhuri, et al., 1997). Sebenarnya, banyak
tanah dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas,
manufaktur dapat dibangun dan produktivitas pertanian dapat
ditingkatkan sejalan dengan peningkatan penduduk dan pendapatan nyata.
Tetapi fakta menunjukkan bahwa keinginan untuk menggunakan ilmu
pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis
bertumpuk pada adanya suatu batas, yaitu tingkat output per kapita yang
dapat dicapai (Jinghan, 2004).
2. Masyarakat Prasyarat untuk Lepas Landas (precondition for take-off)
Pada tahap ini, ciri masyarakat tradisional mulai luntur dan “the idea of
progress” telah mulai tumbuh, kemudian kegiatan pendidikan telah
menyesuaikan terhadap kebutuhan kegiatan ekonomi modern. Tabungan
masyarakat, kegiatan investasi, perdagangan (nasional dan internasional)
semakin penting. Kemudian, bentuk negara yang terdesentralisasi
dikerahkan untuk menghadapi kekuatan yang menghambat pembangunan.
Dan, pembangunan infrastruktur (jalan, komunikasi, dan seterusnya)
sangat diprioritaskan.
3. Masyarakat Lepas Landas (take-off)
Masyarakat secara keseluruhan telah berhasil menyingkirkan halangan-
halangan yang dapat mengganggu pertumbuhan yang reguler. Pada tahap
ini, terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi: (1) tingkat investasi sekitar
10 persen dari PDB yang dapat menyamai pertumbuhan produksi riil per
kapita, (2) penciptaan sebanyak mungkin sektor industri yang menjadikan
sektor ini memainkan peran menentukan untuk pertumbuhan yang tinggi,
dan (3) terdapatnya instrumen politik, sosial, dan institusional yang
II-14
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
memudahkan proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi, tinggal landas
tersebut didahului oleh suatu rangsangan atau dorongan kuat, seperti
perkembangan suatu sektor penting atau revolusi politik yang membawa
perubahan mendasar dalam proses produksi, atau kenaikan proporsi
investasi neto menjadi lebih dari 10 persen dari pendapatan nasional yang
melampaui pertumbuhan penduduk.
4. Masyarakat Menuju Kedewasaan (drive to maturity)
Pada tahap ini, dicirikan adanya: (1) kemajuan teknologi ditopang oleh
struktur industri yang dominan, (2) teknologi modern telah mengendalikan
semua sektor ekonomi, (3) struktur produksi ditandai oleh dominannya
industri berat dan barang-barang modal (capital goods) telah secara penuh
diproduksi dalam negeri. Pada waktu suatu negara berada pada tahap
kedewasaan teknologi, ada tiga perubahan penting yang terjadi:
a. Sifat tenaga kerja berubah. Ia berubah menjadi terdidik. Orang lebih
suka tinggal atau hidup di kota daripada di desa. Upah nyata mulai
meningkat dan para pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan
jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar.
b. Watak para pengusaha berubah. Pekerja keras dan kasar berubah
menjadi manajer efisien yang halus dan sopan.
c. Masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan
menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan lebih jauh.
5. Konsumsi Massa yang Tinggi (high mass consumption)
Ciri yang menonjol pada tahap ini adalah berkembangnya produksi barang-
barang konsumsi tahan lama (durable consumption goods) dan jasa
(service) menjadi sektor ekonomi yang utama dan secara massal
masyarakat mempunyai tingkat daya beli dan tingkat kemampuan
berkonsumsi berbagai tingkat kebutuhan (primer, sekunder, tersier) yang
sangat tinggi.
II-15
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
B. Teori Pertumbuhan Kuznet
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang
dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang
ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan
atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian
teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai
tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2003). Masing-masing dari ketiga
komponen pokok dari definisi itu sangat penting untuk diketahui telebih
dahulu, yaitu:
1. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi dari apa
yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan
menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan
(economic maturity) dari suatu negara.
2. Perkembangan teknologi merupakan dasar bagi berlangsungnya suatu
pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Ini adalah suatu
kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi,
disamping perkembangan atau kemajuan teknologi masih dibutuhkan
faktor-faktor lain).
3. Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam
teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian
kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi dibidang teknologi tanpa
diikuti dengan inovasi sosial sama halnya dengan lampu pijar tanpa
listrik (potensi ada, akan tetapi tanpa input komplementernya maka
hal itu tidak bisa membuahkan hasil apapun).
Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting di dalam
kehidupan perekonomian. Menurut Kuznets, terdapat enam ciri
pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang
didasarkan pada produk nasional dan komponennya, penduduk, dan
tenaga kerja. Dari keenam ciri itu, dua diantaranya adalah kuantitatif yang
berhubungan dengan pertumbuhan produksi nasional dan pertumbuhan
II-16
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
penduduk, yang dua lainnya berhubungan dengan peralihan struktural dan
dua lagi dengan penyebaran internasional (Jinghan, 2004).
Keenam ciri tersebut ialah: (1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk
per kapita: pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan laju kenaikan
produk per kapita yang tinggi diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk
yang cepat; (2) Peningkatan produktivitas: pertumbuhan ekonomi modern
terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama
sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi
atau produktivitas per unit input; (3) Laju perubahan struktural yang tinggi:
perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup
peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa,
perubahan dalam skala unit-unit produksi dan peralihan dari perusahaan
perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta perubahan
status kerja buruh; (4) Urbanisasi: pertumbuhan ekonomi modern ditandai
pula dengan semakin banyaknya penduduk dari perdesaan ke daerah
perkotaan. (5) Ekspansi negara maju: pertumbuhan ekonomi modern
terpusat di negara Eropa dan jajahannya di seberang lautan. Ekspansi
negara-negara maju yang bermula dari bangsa-bangsa Eropa akibat
revolusi teknologi dibidang transportasi dan komunikasi. (6) Arus barang,
modal, dan orang antar bangsa: pertumbuhan ekonomi modern
menunjukkan bahwa telah terjadi arus barang, modal, dan orang antar
bangsa yang semakin meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 sampai
perang dunia pertama (PD 1) tetapi mulai mundur pada PD 1 dan berlanjut
sampai akhir PD II.
C. Doktrin Pertumbuhan Berimbang
Doktrin pertumbuhan berimbang dianut oleh beberapa penulis yang
masing-masing mempunyai tafsiran sendiri diantaranya Rosenstein-Rodan,
Ragnar Nurkse, dan Arthur Lewis.. Bagi beberapa penulis, berarti investasi
di sektor atau industri berlangsung lamban agar bisa sejalan dengan sektor
II-17
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
lain. Bagi sebagian lainnya, ia berarti bahwa investasi harus berlangsung
secara serentak di semua sektor atau industri. Pengertian lain adalah
pembangunan berimbang antara industri manufaktur dan pertanian
(Jinghan, 2004).
Pertumbuhan berimbang, karena itu, membutuhkan keseimbangan antara
berbagai industri barang konsumen, dan antara barang konsumen dengan
industri barang modal. Ia juga berarti keseimbangan antara industri dan
pertanian, dan antara sektor dalam negeri dan sektor ekspor. Lebih lanjut,
ia memerlukan pula keseimbangan antara overhead sosial dan overhead
ekonomi dan dengan investasi langsung produktif, dan antara ekonomi
eksternal vertikal dan ekonomi eksternal horisontal. Singkatnya, teori
pertumbuhan berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang
serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua
sektor tumbuh bersama.
Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi
penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan
serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi
meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan
harmonis dari barang setengah jadi, bahan mentah, tenaga, pertanian,
pengairan, angkutan dan lain-lain, serta semua industri yang memproduksi
barang konsumen. Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan
penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dan penambahan
penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak
penduduk. Sisi ini berkaitan dengan industri yang sifatnya saling
melengkapi, industri barang konsumen, khususnya pertanian, dan industri
manufaktur. Jika semua industri dibangun secara serentak maka jumlah
tenaga yang terserap akan sangat besar. Dengan cara ini akan tercipta
barang-barang dari masing-masing industri satu sama lain, dan semua
barang akan menjadi habis terjual.
II-18
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
D. Konsep Pertumbuhan Tidak Berimbang
Konsep “pertumbuhan tidak berimbang” dipopulerkan oleh Prof. A.O.
Hirschman. Ia berpendapat bahwa dengan sengaja tidak menyeimbangkan
perekonomian, sesuai dengan strategi yang dirancang sebelumnya, adalah
cara yang terbaik untuk mencapai pertumbuhan pada suatu negara
terbelakang.
Menurut Hirschman, investasi seyogyanya dilakukan pada sektor yang
terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi. Tidak ada satu
pun negara terbelakang yang mempunyai modal dan sumber lain dalam
kuantitas sedemikian besar untuk melakukan investasi secara serentak
pada semua sektor. Oleh karena itu, investasi harus dilakukan pada
beberapa sektor atau industri yang terpilih saja agar cepat berkembang
dan hasil ekonominya dapat digunakan untuk pembangunan sektor lain.
Dengan demikian perekonomian secara berangsur bergerak dari lintasan
pertumbuhan tak berimbang ke arah pertumbuhan berimbang. Ahli
ekonomi seperti Singer, Kindleberger, Streeten, dan lain-lain,
mengungkapkan pendapat mereka yang mendukung doktrin pertumbuhan
tidak berimbang tersebut yang sebenarnya merupakan kritik terhadap teori
pertumbuhan berimbang. Meskipun demikian, Rostow dan Hirchmanlah
yang telah mengemukakan doktrin pertumbuhan tidak berimbang ini
dengan cara yang sistematik (Jinghan, 2004).
E. Pertumbuhan Dari Dalam
Salah satu teori pertumbuhan regional yang paling sederhana adalah apa
yang dinamakan teori sektor. Teori ini timbul dari pengamatan empirik
yang dilakukan oleh Clark dan Fisher bahwa kenaikan pendapatan per
kapita di berbagai daerah pada berbagai waktu pada umumnya diikuti oleh
realokasi sumber daya, dengan penurunan proporsi angkatan kerja yang
dipekerjakan dalam kegiatan-kegiatan primer (pertanian), dan kenaikan
II-19
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
proporsi dalam kegiatan-kegiatan sekunder (manufakturing) dan kemudian
disusul dengan kenaikan proporsi dalam kegiatan-kegiatan tersier (jasa).
Laju terjadinya perubahan sektor seperti itu, dan evolusi spesialisasi dan
pembagian kerja intern yang diakibatkannya, dipandang sebagai sumber
dinamika bagi pertumbuhan regional (Glasson, 1977).
Laju perubahan peranan relatif dari berbagai sektor dijelaskan melalui
elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap produk mereka dan
melalui perbedaan laju perubahan produktivitas tenaga kerja. Dengan
naiknya pendapatan, permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan
oleh sektor-sektor sekunder dan tersier akan mengalami kenaikan yang
lebih cepat daripada permintaan terhadap produk-produk primer, dan
demikian menyebabkan terjadinya perubahan dan pengalihan dari sektor-
sektor dimana terdapat imbalan yang rendah ke sektor-sektor dimana
terdapat imbalan (reward) yang tinggi.
Suatu perluasan dari teori pokok ini adalah teori tahap (stages theory) yang
mengatakan bahwa perkembangan regional adalah terutama suatu proses
evolusioner intern dengan tahap-tahap sebagai berikut (Glasson, 1977):
a) Tahap pertama adalah tahap perekonomian subsistem swa-sembada,
dimana hanya terdapat sedikit investasi atau perdagangan. Lapisan
penduduk pertanian yang merupakan basis distribusi menurut lokasi
sumber daya alam;
b) Dengan kemajuan pengangkutan daerah yang bersangkutan
mengembangkan perdagangan dan spesialisasi. Muncullah lapisan
kedua yang mengusahakan industri desa sederhana untuk memenuhi
kebutuhan para petani. Karena pada mulanya semua bahan, pasar, dan
tenaga kerja disediakan oleh penduduk pertanian, maka lapisan baru
ini berlokasi pada tempat yang berkaitan dengan lapisan basis.
c) Dengan semakin bertambahnya perdagangan inter-regional, daerah
yang bersangkutan maju melalui suatu urutan perubahan tanaman
II-20
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
pertanian dari pengembalaan ternak yang ekstensif ke tanaman biji-
bijian ke peternakan intensif dan penanaman buah-buahan.
d) Dengan semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkurangnya
tambahan hasil pertanian, daerah yang bersangkutan terpaksa
melakukan industrialisasi. Industri sekunder berkembang, mula-mula
mengolah produk-produk primer tetapi kemudian semakin lebih
berspesialisasi (Ketiadaan industrialisasi mengakibatkan terjadinya
tekanan penduduk, menurunnya taraf hidup dan stagnasi dan
kemerosotan umum).
e) Tahap terakhir adalah pengembangan industri tersier yang berproduksi
untuk ekspor. Daerah perkembangan seperti itu mengekspor model,
ketrampilan dan jasa-jasa yang bersifat khusus ke daerah-daerah yang
berkembang.
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor
ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara
tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
modal, teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi.
Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial,
kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang.
Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral
dan kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi.
1. Faktor Ekonomi
a. Sumber Alam
Sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya,
kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan
sebagainya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebuah
negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung lebih mudah
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dibandingkan
II-21
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
dengan negara yang tidak mempunyainya, dengan asumsi faktor
lainnya adalah konstan (Hakim A, 2004). Sebagaimana yang dikatakan
Lewis, “Dengan hal-hal lain yang sama, orang dapat mempergunakan
dengan lebih baik kekayaan alamnya dibanding apabila mereka tidak
memilikinya” (Jinghan, 2004).
b. Akumulasi Modal
Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat
direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu,
hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal.
c. Organisasi
Organisai berhubungan dengan penggunaan faktor produksi didalam
kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen)
modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.
d. Kemajuan Teknologi
Perubahan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode
produksi yang merupakan hasil Pembaharuan atau hasil dari teknik
penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan
produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi yang lain.
e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi
Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan
produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala
besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.
2. Faktor Non ekonomi
a. Faktor Sosial
Faktor sosial juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan
dan kebudayaan Barat membawa ke arah penalaran (reasoning) dan
skeptisisme. Ia menanamkan semangat yang menghasilkan berbagai
penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru.
II-22
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Kekuatan faktor ini menghasilkan pandangan, harapan, struktur, dan
nilai-nilai sosial.
b. Faktor Manusia
Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah
sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi
mereka.
c. Faktor Politik dan Administratif
Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat
besar bagi pertumbuhan ekonomi negara terbelakang. Administrasi
yang kuat, efisien, dan tidak korup, dengan demikian amat penting
bagi pembangunan ekonomi.
Indikator Ekonomi Makro Daerah
Kerangka makro ekonomi daerah berisi isu-isu perekonomian dalam
konstelasi eksternal maupun internal. Lebih jauh, kerangka ekonomi
makro membahas kondisi perekonomian suatu daerah menyangkut
permasalahan yang tengah dihadapi, serta tantangan yang akan dihadapi
kedepan
Kondisi makro ekonomi tersebut disajikan dalam bentuk data dan fakta
berupa uraian faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu
daerah serta beberapa variabel dan indikator yang menggambarkan kondisi
perekonomiannya. Indikator Ekonomi Makro Daerah yang sering
digunakan adalah:
1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Indikator Inflasi
3. Indikator PDRB (atas dasar harga Berlaku)
4. Indikator Jumlah Penduduk
II-23
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
5. Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk
6. Indikator Jumlah Pengangguran
7. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi
8. Indikator Jumlah Penduduk Miskin
9. Indikator Ketenagakerjaan
10. Indikator Upah Minimum Regional
11. Indikator Investasi Daerah
12. Indikator Kemandirian Daerah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang
menggambarkan sejauh mana suatu negara (wilayah) telah menggunakan
sumber daya penduduknya untuk meningkatkan mutu kehidupan warga
negara (wilayah) tersebut. Isu yang kemudian berkembang adalah bahwa
keberhasilan meningkatkan prestasi ekonomi suatu negara atau wilayah ke
tingkat yang lebih tinggi tidak selalu diikuti oleh meningkatnya mutu
kehidupan warga masyarakatnya.
Penyusunan IPM didasarkan pada tiga komponen, yaitu angka harapan
hidup (e0), pencapaian pendidikan, yang diukur dengan angka harapan
lama sekolah (AHS) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta daya beli atau
Purchasing Power Parity (PPP). Penggunaan komponen-komponen
tersebut mengikuti pembakuan komponen yang dilakukan oleh UNDP.
Dengan demikan sejauh mungkin hasilnya terbandingkan secara
internasional, nasional dan daerah. Rasionalitas pemilihan komponen
tersebut dibahas dalam laporan HDR (UNDP) yang dipublikasikan setiap
tahun sejak 1990 yang mempertimbangkan antara lain:
II-24
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
(a) Makna dari masing-masing indikator dalam kaitannya dengan konsep
pembangunan manusia versi UNDP.
(b) Ketersediaan data secara internasional.
Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya
sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik).
Lebih lanjut komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah
digabung menjadi satu sebagai indikator pendidikan (pengetahuan) dangan
perbandingan 2:1. dalam penyajiannya indeks tersebut dikalikan 100 untuk
mempermudah penafsiran. Teknik penyusunan indeks tersebut pada
dasarnya mengikuti formulasi sebagai berikut :
Dengan :
X(i,j) = Nilai komponen IPM ke-i
X(i –min) = Nilai komponen IPM ke-i yang terendah
X(i- max) = Nilai komponen IPM ke-i yang tertinggi
Inflasi
Dalam ilmu ekonomi, Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-
harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan
mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain,
konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang
memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat
adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga
merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi
adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga.
II-25
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan
inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan
dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-
menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan
untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat
sebagai penyebab meningkatnya harga.
Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, pertama yaitu tarikan permintaan
(kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan
(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or
service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab
pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter
(Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran
negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh
Pemerintah (Government) seperti fiskal, kebijakan pembangunan
infrastruktur, regulasi, dll.
Inflasi tarikan permintaan (Ingg: demand pull inflation) terjadi akibat
adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh
membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi
dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat
tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan
jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor
produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu
kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini
terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu
perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimana
biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang
berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak
faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam
II-26
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral,
sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.
Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau
juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara
umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya
ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang
tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga
sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena
terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut
akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri
bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber
produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan
bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan),
dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran.
Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal
ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.
Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan
sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:
a. Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah
indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli
oleh konsumen.
b. Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
c. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata
dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan
proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK
di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan
biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-
barang konsumsi.
II-27
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
d. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari
komoditas-komoditas tertentu.
e. Indeks harga barang-barang modal
f. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua
barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.
Secara garis besar dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain:
a. terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, karena berkurangnya
investasi dan berkurangnya minat menabung.
b. masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau
harga barang, karena harga barang mengalami kenaikan.
c. jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi
pengangguran, karena pemerintah berusaha untuk menekan harga.
d. masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada
menyimpan uang.
e. nilai mata uang turun, karena adanya kenaikan harga barang.
Produk Domestik Regional Bruto
Gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah
dapat diperoleh dari PDRB. Sebagai salah satu indikator makro ekonomi,
PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha
dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional
Bruto didefinisikan sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa akhir yang
dihasilkan oleh suatu daerah pada periode tertentu, biasanya satu tahun.
Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai pasar dari
II-28
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
barang dan jasa. Nilai pasar tersebut dalam arti nilai kotor atau bruto,
karena tidak seluruh produk yang dihasilkan pada periode tertentu
merupakan penambahan pada produk yang ada, khususnya untuk barang
modal. Sebagian besar dari produk baru yang dihasilkan merupakan
penggantian dari produk lama yang nilai ekonomisnya telah habis pakai
pada proses produksi. Jenis investasi yang merupakan penggantian barang
modal yang lama merupakan pengertian dari investasi bruto. Untuk
mengubah investasi bruto menjadi investasi neto, maka nilai investasi
bruto harus dikurangi dengan penyusutan (depresiasi) barang modal
tersebut.
Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto, yang dihitung
hanyalah barang akhir (final goods) sedangkan barang antara (intermediary
goods) tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Barang akhir merupakan
barang yang langsung dikonsumsi dan tidak digunakan sebagai input pada
proses produksi selanjutnya, sedangkan barang antara merupakan barang
yang digunakan sebagai input pada proses produksi selanjutnya. Hal ini
untuk menghindari suatu produk diperhitungkan berkali-kali dalam
perhitungan pendapatan nasional. Dalam kenyataannya, sangat sulit
membedakan barang antara dan barang akhir. Roti tawar misalnya, bagi
rumah tangga, roti tawar merupakan barang akhir yang akan langsung
dikonsumsi dan roti tawar ini tidak dipergunakan sebagai input untuk
membuat produk lain. Sebaliknya roti tawar bagi pedagang roti bakar
merupakan barang antara karena roti tawar digunakan sebagai salah satu
input dalam membuat roti bakar.
Produk Domestik Regional Bruto dihitung berdasarkan periode tertentu,
biasanya periode perhitungannya secara tahunan. Dengan perhitungan
periodik secara tahunan, pendapatan nasional dapat digunakan untuk
menunjukkan perkembangan perekonomian suatu negara dari waktu ke
waktu.
II-29
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas
dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar
harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar
penghitungannya.
PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran
struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian,
PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana
keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan
dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan.
Ada dua metode dalam penghitungan PDRB adalah (Dumairy, 1996):
a. Metode Langsung
Metode langsung didasarkan pada data yang terpisah antara data
daerah dan data nasional, sehingga hasil perhitungannya mencakup
seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah.
Metode ini dalam penghitungan PDRB menggunakan tiga pendekatan,
yaitu:
1. Pendekatan Produksi
Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi
dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu adalah sebagai
dasar penghitungan PDRB nya. Unit-unit produksi dimaksud secara
garis besar dipilah-pilah menjadi 11 sektor (dapat juga dibagi menjadi
9 sektor) yaitu: (1) pertanian; (2) pertambangan dan galian; (3)
industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air minum; (5) bangunan; (6)
II-30
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
perdagangan; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) bank dan
lembaga keuangan lainnya; (9) sewa rumah; (10) pemerintah; (11)
jasa-jasa.
2. Pendekatan Pendapatan
Jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang
turut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka
waktu setahun adalah sebagai dasar penghitungan PDRBnya. Balas
jasa produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan
keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan
dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini mencakup juga penyusutan
dan pajak-pajak tak langsung netto. Jumlah komponen semua
pendapatan per sektor disebut nilai tambah bruto sektoral. Oleh
sebab itu, PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan
penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan
usaha.
3. Pendekatan Pengeluaran
Jumlah seluruh komponen permintaan akhir yang meliputi
pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak
mencari keuntungan, pembentukan modal tetap domestik bruto dan
perubahan stok, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor
netto (ekspor-impor) yang semuanya berada dalam jangka satu tahun
adalah sebagai dasar penghitungan PDRBnya.
b. Metode Tidak Langsung atau Alokasi
Metode tidak langsung atau alokasi ini dalam menghitung PDRB
dilakukan dengan cara menghitung nilai tambah suatu kelompok
kegiatan ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional ke
dalam masing-masing ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator
II-31
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya
dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.
PDRB yang disajikan atas dasar harga konstan, akan menggambarkan
tingkat pertumbuhan riil perekonomian suatu daerah baik secara
agregat maupun sektoral. Pertumbuhan perekonomian yang timbul
tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk masing-masing
tahun, maka akan dapat pula mencerminkan tingkat perkembangan
pendapatan perkapita penduduk. Jika pendapatan perkapita penduduk
suatu daerah dibandingkan dengan pendapatan per kapita daerah lain,
maka angka-angka tersebut dapat dipakai sebagai indikator untuk
membandingkan tingkat kemakmuran material dengan daerah lainnya.
Penyajian PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, juga
dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat inflasi ataupun deflasi
yang terjadi. Demikian pula apabila disajikan secara sektoral akan dapat
juga memberi gambaran tentang struktur perekonomian suatu daerah.
Pertumbuhan Ekonomi
Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan
kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang
dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat
penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang
terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh
mana aktivitas perekomian akan menghasilkan tambahan pendapatan
masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas
perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi
untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan
menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki
oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan
II-32
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan
meningkat.
Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk
kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitative change) dan
biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB)
atau pendapatan atau nilai akhir pasar (total market value) dari barang-
barang akhir dan jasa-jasa (final goods and services) yang dihasilkan dari
suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan
pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit
berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan
ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks
yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan
umum yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang
diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah
pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan
ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam
mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja
tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi
juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha
merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan masalah perataan pembagian pendapatan
(Sukirno, 2006)
Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau
perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih
tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain,
perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang
dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun
berikutnya. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan jumlah barang
II-33
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
yang dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai
pendapatan daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan. Caranya
adalah dengan melakukan perhitungan pendapatan daerah didasarkan atas
harga konstan.
Melalui model input output regional, perencana daerah dapat
mengidentifikasikan sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan
sektor-sektor lain dengan cepat atau sering dikenal dengan istilah "sektor
unggulan". Proses identifikasi tersebut menggunakan analisis keterkaitan
antar sektor (inter industrial linkages analysis). Keterkaitan tersebut berupa
keterkaitan ke depan (forward linkages) maupun keterkaitan ke belakang
(backward linkages). Dalam hal ini sektor unggulan diartikan sebagai sektor
yang mempunyai tingkat keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi.
Disebut sektor unggulan karena sektor tersebut mampu mendorong
pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor
yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan output
sektor unggulan tersebut sebagai input dalam proses produksinya.
Sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan tinggi berarti pada daerah
tersebut merupakan pasar output yang potensial bagi sektor tersebut.
Sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang tinggi berarti pada daerah
tersebut merupakan penyedia input yang potensial bagi sektor tersebut.
Dengan memanfaatkan matrik berikut ini maka selanjutnya dapat
menentukan sektor apa yang memiliki keterkaitan ke depan maupun ke
belakang yang tinggi (cenderung terjadi konglomerasi) maupun sektor yang
hanya tinggi salah satu keterkaitannya saja (cenderung berisiko dan
cenderung prospektif). Dengan matrik tersebut juga dapat diketahui
sektor-sektor yang mempunyai nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang
yang rendah (footloose, bukan pasar bagi output maupun penyedia input
pada daerah tersebut).
II-34
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Melalui angka pengganda produksi atau output (output multiplier),
perencana daerah dapat menentukan sektor-sektor yang mempunyai
potensi besar dalam menunjang pertumbuhan output perekonomian
daerah. Dengan angka pengganda ini dapat dilihat kemampuan suatu
sektor dalam mendorong penciptaan output baru apabila terdapat suatu
perubahan permintaan dalam suatu perekonomian. Sektor yang memiliki
nilai angka pengganda output tinggi merupakan sektor yang berpotensi
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Rekomendasi yang dapat ditarik dari analisis angka pengganda ini adalah
efek maksimum dalam hal perubahan output akan tercipta apabila setiap
satuan uang untuk permintaan akhir dibelanjakan untuk membeli output
yang mempunyai angka pengganda terbesar. Sedikit saja komponen
permintaan akhir tersebut dipakai untuk membeli output yang mempunyai
angka pengganda lebih kecil maka efek maksimal dari tambahan
permintaan akhir tersebut tidak akan tercapai. Untuk menghitung laju
pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dengan rumus:
1001
1 xYr
YrYrG
t
ttt
Gt : pertumbuhan ekonomi tahun t
Yrt : pendapatan nasional tahun t
Yrt-1 : pendapatan nasional tahun t-1 (tahun sebelumnya)
Teori Ketenagakerjaan
Tenaga kerja dapat digolongkan menjadi tenaga kerja terdidik dan tenaga
kerja tidak terdidik. Menurut Simanjuntak (1998), kedua bentuk tenaga
kerja tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, tenaga terdidik pada
umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak
II-35
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
terdidik. Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah
dan penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat
pendidikannya. Kedua, dari segi waktu, supply tenaga kerja terdidik
haruslah melalui proses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu,
elastisitas supply tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil daripada
elastisitas supply tenaga kerja tidak terdidik. Ketiga, dalam proses
pengisian lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu untuk
menyeleksi tenaga kerja terdidik daripada tenaga kerja tidak terdidik.
Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah
ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran
tenaga kerja, pada suatu tingkat upah keseimbangan tersebut dapat
berubah lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan terhadap
tenaga kerja (adanya excess supply of labour) dan, lebih besarnya
permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya excess demand of
labour).
Ada dua teori penting dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan.
1. Teori Lewis (1959), yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja
merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja
satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan
penyediaan pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam
perekonomian Negara, yaitu:
1) Sektor kapitalis modern
2) Sektor subsistem
2. Teori Fei-Ranis (1964), yang berkaitan dengan Negara berkembang yang
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Sumber Daya Alamnya belum dapat
di olah, sebagian penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak
pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.
II-36
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Menurutnya ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi
kelebihan buruh:
a. Dimana para pengangguran semu (yang tidak menambah output
pertanian), dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional
yang sama.
b. Tahap dimana pekerja pertanian menambah output tetapi
memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka
peroleh, dialihkan pula ke sektor industri.
c. Tahap ditandai oleh awal pertumbuhan swasembada pada saat
buruh pertanian menghasilkan output lebih besar dari pada
perolehan upah institusional.
Beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yaitu:
1. Tenaga Kerja (Manpower)
Penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun), atau jumlah
seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi
barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja merek,
dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
2. Angkatan Kerja (Labour Force)
Bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau
berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi
barang dan jasa.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Labour Force Participation
rate)
Menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok
umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umum
tersebut.
II-37
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
4. Tingkat Pengangguran (Un employment Rate)
Angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan
kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian
menganggur disini adalah aktif mencari pekerjaan.
5. Pengangguran Terbuka (Open Un Employment)
Bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan
sedang aktif mencari pekerjaan.
6. Setengah Menganggur (Under Unemployment)
Perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan
seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang
normal mampu dan ingin dikerjakan nya.
7. Setengah Menganggur Yang Kentara (Visible Underemployment)
Jika seseorang bekerja tidak tetap (part time) di luar keinginannya
sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari
biasanya.
8. Setengah Menganggur Yang Tidak Kentara (Invisible
Unemployment)
Jika seseorang bekerja secara penuh (fill time) tetapi pekerjaannya
itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu
rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan nya untuk
mengembangkan seluruh keahliannya.
9. Pengangguran Tidak Kentara (Disguised Unemployment)
Dalam angkatan kerja mereka di masukkan dalam kegiatan
bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika di
lihat dari segi produktivitasnya.
II-38
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
10. Pengangguran Friksional
Pengangguran yang terjadi akibat pindah nya seseorang dari suatu
pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan akibatnya harus
mempertenggang waktu dan berstatus sebagai pengangguran
sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut.
11. Pengangguran Struktural
Pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara
struktur para pencari kerja–sehubungan dengan keterampilan,
bidang keahlian, maupun daerah lokasinya–dengan struktur
permintaan tenaga kerja yang belum terisi.
Peningkatan kualitas kerja yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata-
rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas
tenaga kerja, begitu pula dengan upaya peningkatan keterampilan dan
pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang
sesuai.
Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk
dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.
Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja. Selanjutnya,
tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja
(penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus
rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).
Pengangguran
Penganggur terbuka adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak
punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau tak punya pekerjaan dan
mempersiapkan usaha, atau tak punya pekerjaan dan tidak mencari
pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau
sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran
II-39
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah
angkatan kerja (BPS, 2016).
Berdasarkan alasan menganggur, terdapat beberapa jenis pengangguran:
(1) pengangguran friksional, yakni pengangguran yang disebabkan oleh
perputaran normal tenaga kerja; (2) pengangguran struktural, yakni
pengangguran yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara
struktur penawaran tenaga kerja dengan struktur permintaan tenaga kerja;
dan (3) pengangguran siklis, yakni pengangguran yang disebabkan oleh
siklus bisnis yang mengalami periode resesi (Lipsey, 1995). Sukirno (2006)
menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya
tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat
kemakmuran atau kesejahteraan.
Kemiskinan
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari
sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin
terhadap jumlah penduduk total di suatu daerah (BPS, 2016). Di Indonesia
digunakan ukuran garis kemiskinan untuk mengategorikan orang miskin,
yakni mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di
bawah garis kemiskinan. Sudantoko (2009) mengategorikan kemiskinan
menjadi kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural,
kemiskinan dengan pendekatan pendapatan/pengeluaran, kemiskinan
dengan pendekatan rata-rata per kapita dan kemiskinan dengan
pendekatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN). Namun pada umumnya, kemiskinan dapat dikategorikan menjadi
kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah
ketimpangan distribusi pendapatan yang memengaruhi kondisi masyarakat,
II-40
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu
menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sedangkan kemiskinan absolut
ditentukan dengan keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokok
minimum yang merupakan ukuran finansial dalam bentuk uang.
Menurut Benyamin White, "yang dimaksud dengan kemiskinan adalah
tingkat kesejahteraan masyarakat terdapat perbedaan kriteria dari satu
wilayah dengan wilayah lain". Dan menurut M. Jauhari Wira Karta Kesuma,
"kemiskinan adalah tentang adanya pertambahan kesejahteraan penduduk
di kota yang terus meningkat, sementara penduduk yang berada di
pedesaan relatif stabil ataupun menurun serta belum terlihat
kecenderungan untuk membaik."
Menurut Prof. Mubiyarto menyebutkan bahwa pengertian kemiskinan
tersebut adalah rendahnya taraf kehidupan suatu masyarakat baik yang
berada di pedesaan maupun yang berada di daerah perkotaan.
Menurut (BPS dan Depsos, 2002) Kemiskinan merupakan sebuah kondisi
yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk
makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line)
atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah
sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat
membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari
dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian,
kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.
Menurut (SMERU dalam Suharto dkk, 2004) Kemiskinan pada umumnya
didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan
keuntungan-keuntunan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara
luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan,
keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan
oleh masyarakat.
II-41
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
2.3 Pembangunan Wilayah
Konsep Wilayah
Wilayah diartikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria
tertentu dalam bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah
dapat dibagi menjadi empat jenis (Budiharsono, 2001): (1) wilayah
homogen; (2) wilayah nodal; (3) wilayah administratif; (4) wilayah
perencanaan.
1. Wilayah Homogen
Konsep wilayah homogen dipandang sebagai daerah-daerah geografik yang
dikaitkan bersama-sama menjadi satu daerah tunggal, apabila daerah-
daerah tersebut memiliki ciri-ciri yang seragam/relatif sama (Richardson,
1997). Ciri-ciri kehomogenan itu dapat bersifat ekonomi misalnya daerah
dengan struktur produksi dan kosumsi yang serupa, bersifat geografi
misalnya wilayah yang mempunyai topografi/iklim yang sama, bahkan
dapat juga bersifat sosial/politik misalnya kepribadian suatu wilayah yang
bersifat tradisional kepada partai. Dengan demikian, apabila terjadi suatu
perubahan pada suatu wilayah akan berpengaruh pada wilayah lainnya.
Daerah Pantura Jawa Barat (Indramayu, Subang, dan Karawang)
merupakan salah satu contoh wilayah homogen dari segi produksi padi. Hal
ini berarti setiap perubahan yang terjadi di wilayah tersebut, seperti subsidi
harga pupuk, perubahan harga padi dan sebagainya akan mempengaruhi
seluruh bagian wilayah tersebut dengan proses yang sama.
2. Wilayah Nodal
Wilayah nodal merupakan satuan-satuan yang heterogen dan memiliki
hubungan yang erat satu sama lain dengan distribusi penduduk manusia,
sehingga terbentuk suatu kota-kota besar, kotamadya maupun desa-desa.
Ciri umum pada daerah-daerah nodal adalah penduduk kota tidak tersebar
II-42
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
secara merata diantara pusat-pusat yang sama besarnya, melainkan
tersebar pula diantara pusat-pusat yang besarnya berbeda-beda dan
secara keseluruhan membentuk suatu hirarki perkotan (urban hierarchy),
sehingga timbul ketergantungan antara pusat-pusat (inti) dan daerah
belakangnya (hinterland). Hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran
barang dan jasa secara intern di dalam wilayah tersebut. Daerah belakang
akan menjual barang-barang mentah dan jasa tenaga kerja kepada daerah
inti, sedangkan daerah inti akan menjual ke daerah belakang dalam bentuk
barang jadi.
Contoh daerah nodal adalah Provinsi DKI Jakarta dan BOTABEK (Bogor,
Tangerang, Bekasi) yang mana DKI sebagai daerah inti dan BOTABEK
sebagai daerah belakangnya (Budiharsono, 2001).
3. Wilayah Administratif
Wilayah administratif merupakan wilayah yang batas-batasnya ditentukan
berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan/politik, seperti
provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW. Hal ini
disebabkan dua faktor, yaitu: (1) dalam melaksanakan kebijaksanaan dan
rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan dari berbagai badan
pemerintahan; dan (2) wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan
suatu administrasi pemerintah lebih mudah dianalisis (Glasson, 1977).
4. Wilayah Perencanaan
Wilayah perencanaan didefinisikan sebagai wilayah yang memperlihatkan
kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan harus
memiliki ciri-ciri: (1) cukup besar untuk mengambil suatu keputusan-
keputusan investasi yang berskala ekonomi; (2) mampu mengubah
industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada; (3) memiliki struktur
ekonomi yang homogen; (4) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik
pertumbuhan; (5) menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan
II-43
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
pembangunan; (6) masyarakat dalam wilayah mempunyai kesadaran
bersama terhadap persoalan-persoalannya.
Penggunaan konsep wilayah (region) tersebut ditentukan oleh sifat dari
analisa ekonomi regional yang dilakukan. Pada analisa yang lebih bersifat
makro, homogeneous region, planning region, administrative region lebih
banyak digunakan. Sedangkan untuk analisa yang bersifat mikro, nodal
region akan lebih banyak digunakan. Namun demikian, pembagian
penggunaan konsep region yang demikian tidaklah bersifat mutlak, karena
dalam hal tertentu pengelompokkan wilayah tersebut dapat dilakukan
secara bersamaan atau merupakan gabungan (Sjafrizal, 2008).
Empat klasifikasi wilayah pembangunan menurut J. Friedman dan Alonso
yaitu, (Adisasmita, 2005): (1) metropolitan regions, (2) development axes,
(3) frontier regions, dan (4) depressed regions. Metropolitan regions atau
wilayah-wilayah metropolitan seringkali disebut pula sebagai wilayah-
wilayah inti (core regions) atau kutub-kutub pertumbuhan (growth poles).
Pusat-pusat pengembangan ini merupakan kota-kota besar dengan segala
kegiatan dan fasilitas industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi,
keuangan, perbankan, serta administrasi pemerintahan, yang
keseluruhannya mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan
wilayah disekitarnya (hinterland) dan kota-kota kecil lainnya (small centres).
Development axes atau poros pembangunan yaitu meliputi wilayah-
wilayah yang terletak pada jaringan transportasi yang menghubungkan dua
wilayah metropolitan atau lebih. Dapat dikatakan bahwa prospek
pembangunan wilayah-wilayah tersebut kurang lebih akan proposional
dengan tingkat dan luas pembangunan wilayah-wilayah yang dihubungkan
yaitu poros pembangunan. Frontier regions atau wilayah-wilayah
perbatasan. Dengan adanya kemajuan teknologi baru, tekanan penduduk,
demikian juga tujuan-tujuan nasional baru seringkali mendorong
pembangunan diarahkan menuju ke wilayah-wilayah yang belum diolah
II-44
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
atau wilayah-wilayah yang terletak di wilayah perbatasan. Depressed
Region atau wilayah-wilayah yang mengalami kemandegan atau penurunan
dalam pembangunan karena tidak memiliki potensi sumber daya
pembangunan yang dapat diandalkan, misalnya wilayah yang tandus dan
gersang.
Menurut Okun dan Richardson, tingkat kemakmuran dinyatakan dengan
pendapatan per kapita dan kemampuan berkembang dikaitkan dengan laju
pertumbuhan pembangunan. Selanjutnya berdasarkan kriteria tersebut,
pembagian wilayah dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu
sebagai berikut:
1. Low per capita income and stagnant regions (LS) atau wilayah-wilayah
yang mempunyai pendapatan per kapita rendah dan kurang
berkembang.
2. High per capita income and stagnant regions (HS) atau wilayah-wilayah
yang mempunyai pendapatan per kapita tinggi tetapi kurang
berkembang.
3. Low per capita income and growing regions (LG) atau wilayah-wilayah
yang mempunyai pendapatan per kapita rendah tetapi berkembang.
4. High per capita income and growing regions (HG) atau wilayah-wilayah
yang mempunyai pendapatan per kapita tinggi dan berkembang.
Berdasarkan konsep wilayah menurut Bernard Okun dan Richard W.
Richardson, Kabupaten Bogor termasuk dalam wilayah high per capita
income and growing regions.
Strategi Pembangunan Wilayah
Pengembangan wilayah seharusnya diutamakan pada pengembangan
potensi sumber daya alam dan potensi lokal di wilayah tersebut dimana
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan
II-45
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
masyarakat dan pengentasan kemiskinan dalam mencapai tujuan
pembangunan. Strategi pembangunan wilayah adalah strategi keterkaitan
yaitu terjadi pada suatu wilayah yang dari sisi supply atau dari sisi demand
relatif lebih tinggi tetapi terbatas akan sumberdaya. Keterbatasan atau
kelebihan dari suatu wilayah seharusnya dapat dipertemukan sehingga
perekonomian wilayah secara keseluruhan dapat meningkat. Strategi
berbasis keterkaitan antar wilayah pada awalnya dapat diwujudkan dengan
pengembangan keterkaitan fisik antar wilayah dengan membangun
berbagai infrastruktur fisik seperti jaringan transportasi jalan, pelabuhan,
jaringan komunikasi dan lainnya yang dapat menciptakan keterkaitan
sinergis antar wilayah (Rustiadi, et al. 2007). Menurut Lorenzo (2002)
kebijakan pembangunan pemerintah yang mendorong wilayah miskin
dalam rangka menyetarakan standar hidup dengan wilayah maju maka
pemerintah dapat menggunakan tiga instrumen utama diantaranya
desentralisasi keuangan, perbaikan sistem perdagangan dan penyediaan
infrastruktur yang tepat. Akan tetapi keterkaitan fisik saja tidak cukup,
harus disertai dengan pengembangan keterkaitan yang lebih luas yakni
disertai dengan kebijakan-kebijakan menciptakan struktur intensif yang
mendorong keterkaitan yang sinergis antar wilayah. Pengembangan
keterkaitan yang tidak tepat sasaran dapat mendorong backwash yang
lebih masif, sehingga pada akhirnya justru meningkatkan kesenjangan dan
ketidakberimbangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu
keterkaitan antar wilayah yang diharapkan adalah bentuk-bentuk
keterkaitan yang saling memperkuat bukan memperlemah.
Paradigma baru pembangunan diarahkan kepada terjadinya pemerataan
(equity), pertumbuhan (eficiency), dan keberlanjutan (sustainability) dalam
pembangunan ekonomi. Fokus pembangunan lebih diorientasikan pada
pembangunan spasial pada tingkat wilayah dan lokal dengan
mengutamakan sektor pertanian sebagai sumber utama pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Dari segi konsep
II-46
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
ekonomi, efisiensi Pareto dalam alokasi sumberdaya dapat dilakukan
dengan memadukan kebijakan pemerintah pada suatu batas tertentu
seperti target pemerataan melalui transfer, perpajakan dan subsidi
sedangkan proses selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar (market
friendly). Untuk mendukung terjadinya proses tersebut, diperlukan
penegasan hak-hak masyarakat daerah dan lokal (local property right) yang
semula terpusat akan digeser menjadi penegasan property right yang
terdesentralisasi. Pertumbuhan kota-kota daratan juga dapat bergeser ke
wilayah lain seperti wilayah pesisir (perdesaan) dengan diberikan fasilitas
infrastrutur kota di wilayah desa pesisir untuk kegiatan wisata dan kegiatan
produksi serta perdagangan lain sehingga akumulasi modal dapat
memberikan dampak multiplier kepada masyarakat lokal (Rustiadi 2011).
Kebijakan Pembangunan Wilayah
Kebijakan pembangunan regional pada dasarnya merupakan intervensi
pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong
proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Kebijakan ini bertujuan
untuk mewujudkan suatu kondisi pembangunan atau masyarakat yang
diinginkan, baik pada saat sekarang maupun untuk periode tertentu dimasa
mendatang. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah
untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (Sjafrizal, 2008).
Sama halnya dengan tingkat nasional, kebijakan pembangunan daerah juga
diperlukan pada tingkat regional. Kebijakan pada tingkat regional
diperlukan karena kondisi, permasalahan, dan potensi pembangunan yang
dimiliki oleh suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga
kebijakan yang diperlukan juga tidak sama. Disamping itu, antara suatu
daerah dengan daerah lainnya akan mempengaruhi pula kondisi dan
pembangunan pada daerah terkait. Karena itu, kebijakan pada tingkat
II-47
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
nasional yang diberlakukan secara umum pada seluruh wilayah tidak akan
sesuai untuk memecahkan masalah pembangunan pada masing-masing
daerah. Untuk dapat memaksimalkan proses pembangunan daerah, maka
kebijakan pembangunan regional perlu diterapkan untuk masing-masing
daerah.
Sasaran pembangunan menurut Todaro (2006) yaitu:
1. Meningkatkan persediaan dan perluasan pembagian/pemerataan
bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan,
kesehatan, dan lingkungan.
2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi
pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih
baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya
manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi
kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran harga diri
baik individu maupun nasional.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua pilihan
individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap
budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain
dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan
penderitaan.
Pada kenyataannya, tidak semua wilayah dapat mewujudkan hal tersebut
sehingga pembangunan akhirnya tidak merata di seluruh wilayah.
Perbedaan pembangunan antarwilayah dapat dijelaskan oleh sejumlah
teori, yakni teori basis ekonomi, teori lokasi, dan teori daya tarik industry
(Tambunan, 2003).
1. Teori Ekonomi Basis
Teori ini menjelaskan bahwa faktor utama penentu pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh hubungan langsung
II-48
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi sektor
industri di suatu wilayah yang menggunakan sumber daya produksi
lokal (tenaga kerja, bahan baku, dan produk unggulan yang diekspor)
akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan
per kapita dan penciptaan lapangan kerja di wilayah tersebut.
2. Teori Lokasi
Teori ini digunakan untuk menentukan pengembangan kawasan
industri di suatu wilayah. Lokasi usaha ditempatkan pada suatu tempat
yang mendekati bahan baku atau pasar. Hal ini ditentukan berdasarkan
tujuan perusahaan dalam rangka memaksimumkan keuntungan
dengan biaya serendah mungkin.
3. Teori Daya Tarik Industri
Teori ini dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan industri di suatu
wilayah, sehingga faktor-faktor daya tarik usaha antara lain
produktivitas, industri-industri yang saling berkaitan, daya saing masa
depan, spesialisasi industri, potensi ekspor, dan prospek permintaan
domestik.
Dengan demikian, konsep pembangunan wilayah secara mendasar
mengandung prinsip pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam rangka
peningkatan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran nasional
yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan,
pemerataan, dan stabilitas. Dalam hal ini pembangunan wilayah
merupakan upaya pemerataan pembangunan dalam pengembangan
wilayah-wilayah tertentu melalui berbagai kegiatan sektoral secara terpadu,
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu secara
efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
(Tambunan, 2003).
II-49
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Ketimpangan Pembangunan Wilayah
Dalam konteks indonesia, adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah
telah menyebabkan tidak tercapainya salah satu trilogi pembangunan
nasional, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya diantara
berbagai daerah. Karena itu, kesadaran akan perlunya perencanaan
pembangunan daerah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan
nasional hingga terus berkembang (Ambardi dan Prihawantoro, 2002).
Beberapa faktor penyebab ketimpangan pembangunan antarwilayah, yaitu
(Sjafrizal, 2008):
1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam
Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan sumber daya alam di
Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang mempunyai minyak
dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyainya. Ada beberapa
daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tapi
daerah lain tidak ada. Demikian juga halnya dengan tingkat kesuburan
lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya
untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing
daerah.
2. Perbedaan Kondisi Demografis
Kondisi demografi yang dimaksud disini meliputi perbedaan tingkat
pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat
pendidikan dan kesehatan, perbedaan kodisi ketenagakerjaan dan
perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang
dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.
3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa
Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan
antardaerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah
II-50
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
(transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila
mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu
daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan.
4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah
Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada
wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan
pembangunan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan
cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi
kegiatan ekonomi yang cukup besar.
5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah
Investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat
alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik
lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat
pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat.
Kebijakan untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan wilayah dapat
dilakukan dengan cara (Sjafrizal, 2008):
1. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan
Prasarana perhubungan yang dimaksud adalah fasilitas jalan, terminal,
dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antardaerah.
2. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan
Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan
tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula
diatasi sehingga proses pembangunan daerah bersangkutan dapat pula
digerakkan.
3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan
II-51
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan
pembangunan antarwilayah karena pusat pertumbuhan tersebut
menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi secara sekaligus.
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah
Adanya pelaksanaan otonomi daerah, maka aktifitas pembangunan
daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan
karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan
masyarakat setempat.
2.4 Peramalan
Peramalan adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di
masa yang akan datang. Sedangkan ramalan adalah suatu situasi atau
kondisi yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang.
Ramalan tersebut dapat didasarkan atas bermacam-macam cara yaitu :
Metode Pemulusan Eksponensial, Metode Rata-rata Bergerak, Metode Box
Jenkins, dan Metode Regresi. Semua itu dikenal dengan metode peramalan.
Metode peramalan adalah cara untuk memperkirakan secara kuantitatif
apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan dasar data yang
relevan pada masa lalu. Dengan kata lain, metode peramalan ini digunakan
dalam peramalan yang bersifat objektif.
Di samping itu, metode peramalan memberikan urutan pengerjaan dan
pemecahan atas pendekatan suatu masalah dalam peramalan, sehingga
bila digunakan pendekatan yang sama dalam suatu permasalahan pada
suatu kegiatan peramalan, maka akan didapati dasar pemikiran dan
pemecahan yang sama.
Baik tidaknya suatu peramalan yang disusun, di samping ditentukan oleh
metode yang digunakan, juga ditentukan baik tidaknya informasi yang
II-52
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
digunakan. Selama informasi yang digunakan tidak dapat meyakinkan,
maka hasil peramalan yang disusun juga akan sukar dipercaya akan
ketepatannya.
Metode peramalan dapat memberikan cara pengerjaan yang teratur dan
terarah, sehingga dengan demikian dapat dimungkinkan penggunaan
teknik-teknik penganalisaan yang lebih maju. Dengan penggunaan teknik-
teknik tersebut, maka diharapkan dapat memberikan tingkat kepercayaan
atau keyakinan yang lebih besar, karena dapat diuji dan dibuktikan
penyimpangan atau deviasi yang terjadi secara ilmiah.
Kegunaaan dan Peran Peramalan
Kegunaan peramalan terlihat pada suatu pengambilan keputusan. Setiap
orang selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan. Keputusan yang
baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan
terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat
ramalan yang kita susun atau yang kita buat, maka makin kurang baiklah
keputusan yang kita ambil. Oleh karena masalah pengambilan keputusan
merupakan masalah yang selalu kita hadapi, maka masalah peramalan juga
merupakan masalah yang kita hadapi. Dalam suatu perusahaan, ramalan
dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada pimpinan sebagai dasar
untuk membuat suatu keputusan dalam berbagai kegiatan, seperti
penjualan, permintaan, persediaan keuangan dan sebagainya.
Dari uraian diatas kita mendapat gambaran bahwa peranan peramalan
sangat penting, baik dalam penelitian, perencanaan maupun pengambilan
keputusan. Baik tidaknya hasil suatu penelitian dalam suatu kegiatan
sangat ditentukan oleh ketepatan ramalan yang dibuat. Oleh karena itu,
ketepatan dari ramalan tersebut merupakan hal yang sangat penting.
Walaupun demikian perlu didasari bahwa suatu ramalan adalah tepat
II-53
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
ramalan, dimana selalu ada unsur kesalahannya. Sehingga yang penting
diperhatikan adalah usaha untuk memperkecil kemungkinan kesalahannya
tersebut.
Jenis-Jenis Peramalan
Peramalan dapat dibedakan dari beberapa segi tergantung dari cara
melihatnya. Apabila dilihat dari sifatnya, maka peramalan dapat dibedakan
atas dua macam, yaitu:
1. Peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan
atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan
dari orang yang menyusunnya sangat menentukan baik tidaknya hasil
ramalan tersebut.
2. Peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang
relevan pada masa lalu, dengan menggunakan teknik-teknik dan
metode-metode dalam penganalisaan data tersebut.
Berdasarkan sifat ramalan yang telah disusun, maka ramalan dapat
dibedakan atas dua macam, yaitu:
1. Peramalan kualitatif, peramalan yang didasarkan atas data kualitatif
yaitu data masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung
pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena hasil peramalan
tersebut ditentukan berdasarkan pikiran yang bersifat intuisi, pendapat
dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunannya. Biasanya
peramalan ini didasarkan atas hasil penyelidikan.
2. Peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang sangat mengandalkan pada
data historis yang dimiliki. Hasil peramalan yang dibuat sangat
tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut.
Dengan metode yang berbeda akan diperoleh hasil peramalan yang
II-54
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
berbeda, adapun yang perlu diperhatikan dari penggunaan metode-
metode tersebut adalah baik tidaknya metode yang dipergunakan
sangat ditentukan oleh perbedaan atau penyimpangan antara hasil
peramalan dengan kenyataan yang terjadi. Menurut Markidakis,
Wheelwright dan McGee (1983), peramalan kuantitatif dapat diterapkan
bila tiga kondisi berikut terpenuhi, yaitu:
a. Informasi mengenai keadaan di waktu lalu tersedia.
b. Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data
numerik (angka).
c. Informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa pola masa lalu akan
terus bersambung sampai pada masa yang akan datang dan kondisi
ini disebut asumsi yang konstan.
Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan
suatu penelitian. Sedangkan penelitian merupakan aktifitas yang seksama dalam
mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data yang tersistematis
dan tentunya bersifat objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dalam
memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu kesimpulan sementara.
Sutopo (2002) menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan bentuk dan
strategi penelitian yang digunakan untuk memahami berbagai aspek penelitian
atau pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas penelitian. Ary et
al., (1982) mengatakan penelitian dapat dirumuskan sebagai penerapan
pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah untuk memperoleh informasi
yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, tujuannya untuk menemukan
jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur
ilmiah.
Berdasarkan pendapat tersebut, metode penelitian merupakan bentuk dan
strategi yang digunakan seorang peneliti dalam memperoleh dan mengkaji data
suatu penelitian.
Adapun metodologi kegiatan ini yang digunakan terdiri dari kerangka pemikiran,
jenis dan sumber data yang dikumpulkan dan kemudian digunakan, teknik
pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Secara lebih jelas metodologi
ini dapat diperlihatkan sebagai berikut:
METODOLOGI
BAB TIGA
II-2
Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
3.1 Kerangka Pemikiran
Pembangunan ekonomi daerah merupakan serangkaian usaha
kebijaksanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meratakan distribusi
pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antara wilayah di dalam
region maupun antar region dan mengembangkan ekonomi secara sektoral
maupun antar lintas sektoral yang lebih menguntungkan didukung dengan
strategi peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan latar
belakang, maksud, tujuan, lingkup, dan keluaran dari kegiatan ini maka
kerangka penelitian diuraikan sebagai berikut:
Gambar 3.1.
Kerangka Pemikiran
3.2 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods)
antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Menurut Creswell
(2010), penelitian gabungan merupakan pendekatan penelitian yang
mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif, hal ini
Perekonomian Daerah
Indikator Ekonomi Makro Pembangunan Manusia
Analisis & Proyeksi
Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Ekonomi
II-3
Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
sejalan dengan pendapat Sugiyono (2011) yang menyatakan bahwa
metode penelitian gabungan adalah suatu metode penelitian yang
mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif
dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam
suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih
komprehensif, valid, reliable dan obyektif.
Metode penelitian kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Taylor (1975)
dalam Moleong (2002), yang menyatakan metodologi kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati,
sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya
berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistik (Sutedi, 2011).
3.3 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari BPS Kabupaten Kulon Progo, BPS Provinsi D.I. Yogyakarta,
Bappeda Kabupaten Kulon Progo, BPS Indonesia, berbagai literatur,
internet, dan instansi terkait lainnya. Data yang dibutuhkan adalah data
PDRB sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Kulon
Progo tahun 2013-2017, data PDRB sektor-sektor ekonomi menurut
lapangan usaha Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2013-2017, PDRB per kapita,
Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, inflasi, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan
Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Angka Melek Huruf
(AMH), dan data lainnya yang relevan dan mendukung.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Keberhasilan dalam pengumpulan data merupakan syarat bagi
keberhasilan suatu penelitian. Sedangkan keberhasilan dalam
II-4
Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
pengumpulan data tergantung pada metode yang digunakan. Berkaitan
dengan hal tersebut maka pengumpulan data diperlukan guna
mendapatkan data-data yang obyektif dan lengkap sesuai dengan
permasalahan yang diambil.
Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh
kenyataan yang mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam suatu
penelitian. Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini
digunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau
informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan
jalan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun
keterangan (Arikunto, 2006).
3.4 Teknik Pengolahan Data
Metode pengolahan data dalam kegiatan ini dilakukan secara sederhana,
dengan gambar, tabulasi, dan grafik dengan menggunakan bantuan
software SPSS V.23, Microsoft Office Excel 2016. Selain itu, metode
pengolahan data ini dilakukan dengan memadukan antara informasi yang
didapatkan di lapangan yang sesuai dengan metode analisis yang
digunakan.
3.5 Metode Analisis Data
A. Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Ekonomi
Makro
Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan data series 2013-
2017. Hal ini untuk melihat tren capaian masing-masing indikator ekonomi,
dan dihubungkan dengan capaian kinerja Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
capaian nasional. Selanjutnya dari evaluasi tersebut dapat diketahui hal-hal
II-5
Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
apa saja yang menjadi penyebab tinggi dan/atau rendahnya capaian
masing-masing indikator.
B. Hubungan Antar Variabel
Analisis Korelasi
Analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan antara PDRB
ADHK (=2010), investasi, inflasi, pengangguran, dan kemiskinan di
Kabupaten Kulon Progo adalah dengan menggunakan korelasi product
moment dari Karl Pearson. Kegunaan dari korelasi ini adalah untuk
menguji signifikansi varibel yang diteliti dan mengetahui kuat lemah
hubungan antar variabel. Rumus ini digunakan untuk mengukur
derajat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
Koefisien korelasi Pearson (rs) dirumuskan:
𝑟𝑠 =𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋) (∑𝑌)
√[𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2] [𝑛∑𝑌2 − (∑𝑌)2]
Keterangan :
Rs : koefisien korelasi Pearson
X : variabel bebas
Y : variabel terikat
Dalam penelitian ini analisis korelasi pearson digunakan untuk
menjelaskan derajat hubungan antara variabel bebas (independent)
dengan variabel terikat (dependent) dengan nilai : -1 ≤ rs ≤ 1, dimana:
a) Bilai nilai rs = -1 atau mendekati -1, maka korelasi kedua variabel
dikatakan sangat kuat dan negatif artinya sifat hubungan dari
kedua variabel berlawanan arah, maksudnya jika nilai X naik maka
nilai Y akan turun atau sebaliknya.
b) Bila nilai rs = 0 atau mendekati 0, maka korelasi dari kedua
variabel sangat lemah atau tidak terdapat korelasi sama sekali.
II-6
Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
c) Bila nilai rs = 1 atau mendekati 1, maka korelasi dari kedua
variabel sangat kuat dan positif, artinya hubungan dari kedua
variabel yang diteliti bersifat searah, maksudnya jika nilai X naik
maka nilai Y juga naik atau sebaliknya.
Adapun kriteria penilaian korelasi menurut Sugiyono (2011) yaitu:
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Korelasi
Interval Koefisian Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199 Sangat Rendah
0.20 – 0.399 Rendah
0.40 – 0.599 Sedang
0.60 – 0.799 Kuat
0.80 – 1.000 Sangat Kuat
Penghitungan korelasi dilakukan dengan menggunakan program SPSS
23.0 for macbook.
Signifikan atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan
variabel terikat dapat diketahui dengan menggunakan statistik Uji t
dengan rumus:
𝑡 = 𝑟√𝑛−2
1−𝑟2
Keterangan:
r : koefisien korelasi Pearson
n : jumlah sampel
Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:
1. Menentukan hipotesis
H0 : Tidak ada hubungan secara signifikan antara variabel bebas
dan variabel terikat
H1 : Ada hubungan secara signifikan antara variabel bebas dan
variabel terikat
2. Dengan kriteria pengujian:
II-7
Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
H0 ditolak (H1 diterima) apabila t-hitung≥ t-tabel dengan signifikasi
= 0,05
H0 diterima (H1 ditolak) apabila t-hitung < t-tabel dengan signifikasi
= 0,05
Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis data dalam
statistika yang seringkali digunakan untuk mengkaji hubungan antara
beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Dalam mengkaji
hubungan antara beberapa variabel menggunakan analisis regresi,
terlebih dahulu peneliti menentukan satu variabel yang disebut
dengan variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen.
Jika ingin dikaji hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas
terhadap variabel tidak bebas, maka model regresi yang digunakan
adalah model regresi linier berganda (multiple linear regression model).
Kemudian untuk mendapatkan model regresi linier berganda dapat
diperoleh dengan melakukan estimasi terhadap parameter-
parameternya menggunakan metode tertentu. Adapun metode yang
dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linier
sederhana maupun model regresi linier berganda adalah dengan
metode kuadrat terkecil (ordinary least square/OLS) (Kutner et al,
2004).
Model regresi yang diperoleh dari metode General Least Square (GLS)
haruslah menjadi model regresi yang menghasilkan estimator linear
yang tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbias Estimator/BLUE). Oleh
karena itu, harus dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa
model yang digunakan bersifat robust. Selain itu, untuk melihat
signifikansi dari model penelitian digunakan pengujian statistik.
II-8
Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Uji Hipotesis
➢ Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai
seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam
menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana
koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan Koefisien
Korelasi (R). Sebagai contoh, jika nilai R adalah sebesar 0,80 maka
koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar 0,80 x 0,80 = 0,64.
Berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians
dari variabel terikatnya adalah sebesar 64,0%. Berarti terdapat
36% (100%-64%) varians variabel terikat yang dijelaskan oleh
faktor lain. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka tampak
bahwa nilai R2 adalah antara 0 sampai dengan 1.
Penggunaan R2 sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa
nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan
variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias,
karena jika ingin memperoleh model dengan R tinggi, seorang
peneliti dapat dengan sembarangan menambahkan variabel bebas
dan nilai R akan meningkat, tidak tergantung apakah variabel
bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terikat atau
tidak.
Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan untuk
menggunakan Adjusted R Square. Interpretasinya sama dengan
R Square, akan tetapi nilai Adjusted R Square dapat naik atau turun
dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari
korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel
terikatnya. Nilai Adjusted R Square dapat bernilai negatif, sehingga
jika nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap 0, atau variabel
bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan varians dari variabel
terikatnya
II-9
Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
➢ Uji F
Pengujian pengaruh variabel independen secara bersama-sama
(simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen, dilakukan
melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel
dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua
variabel independen, untuk itu perlu dilakukan uji F. Uji F atau
ANOVA dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikasi yang
ditetapkan untuk penelitian dengan probability value dari hasil
penelitian (Ghozali, 2006).
Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai
berikut:
• H0: Variabel-variabel bebas secara bersamaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
• H1: Variabel-variabel bebas secara bersamaan berpengaruh
signifikan terhadap variabel terikat.
Kriteria Pengujian :
• H0 diterima dan Ha ditolak jika F-hitung ≤ F-tabel, sehingga tidak
ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap
variabel terikat.
• H0 ditolak dan Ha diterima jika F-hitung > F-tabel, sehingga ada
pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel
terikat.
➢ Uji t
Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah dua sampel
tidak berhubungan, memiliki rata-rata yang berbeda. Uji t
dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara nilai
dua nilai rata-rata dengan standard error dari perbedaan rata-rata
dua sampel (Ghozali, 2006).
II-10
Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai
berikut:
• H0: Variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh
signifikan terhadap variabel terikat.
• H1: Variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan
terhadap variabel terikat.
Dengan pengambilan keputusan:
a. Dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Apabila
t-tabel > t-hitung, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Apabila t-tabel <
t-hitung, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan tingkat
signifikansi 95 persen (a= 5%).
b. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi. Apabila
angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan H1
ditolak. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka H0
ditolak dan H1 diterima.
C. Proyeksi Masing-Masing Indikator
Metode analisis ini berguna untuk memproyeksikan PDRB, PDRB per
kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, inflasi,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),
Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Angka
Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Kulon Progo menggunakan analisis
trend. Data yang digunakan dalam penelitian selama kurun waktu
2010-2016, yang mana peramalan yang dilakukan untuk
memproyeksikan variabel ekonomi makro dalam kurun waktu 2017-
2022, yang berguna bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan
ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada
peramalan ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo akan digunakan
metode regresi linear dan non-linear. Metode ini menggunakan
II-11
Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
variabel waktu sebagai variabel bebasnya. Model regresi linear yang
dapat digunakan yaitu dengan metode trend linier. Sementara itu,
metode regresi non-linear yang akan digunakan untuk peramalan,
yaitu dengan regresi eksponesial dan polinomial, dan lain-lain.
Dalam menentukan penggunaan salah satu diantara beberapa metode
tersebut yaitu dengan menggunakan scatter diagram data observasi.
Bila scatter diagramnya menunjukkan kenaikan secara linier maka akan
kita gunakan metode regresi trend linier. Namun jika scatter
diagramnya berbentuk sebuah parabola baik terbuka keatas atau
terbuka kebawah maka metode yang cocok untuk digunakan yaitu
metode regresi non-linear polinomial. Begitu juga, jika scatter diagram
tersebut tidak memperlihatkan bahwa bukan berbentuk linier maupun
parabola maka diperhatikan secara rinci apakah kenaikan secara
berlipat ganda atau hitung lebih dahulu logaritma data asli dan
gambarkan. Dan jika ternyata setelah hal itu dilakukan
memperlihatkan bentuk linier maka metode yang cocok untuk
digunakan untuk data tersebut adalah dengan regresi non-linear
eksponensial.
Alternatif metode trend yang digunakan terdiri dapat dilihat pada
Tabel 3.2.
Tabel 3.2. Alternatif Metode Peramalan Dengan Tren Waktu
Metode Persamaan
(1) Linear Yt =β0+β1T
(2) Logarithmic Yt =β0+β1ln(T)
(3) Inverse Yt =β0+β1/T
(4) Quadratic Yt =β0+β1T+β2T2
(5) Cubic Yt =β0+β1T+β2T2+β3T3
(6) Compound Yt =β0β1T
(7) Power Yt =β0Tβ1
(8) S Yt =e(β0+β1/T)
(9) Growth Yt =e(β0+β1T)
(10) Exponential Yt =β0eβ1T
(11) Logistic Yt =(1/u+β0β1T) −1
II-12
Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Catatan: Yt = Variabel yang diramalkan; T = Tahun; ln = logaritma natural; e = bilangan 2,718282; u = nilai batas atas (upperbound) yang digunakan pada persamaan regresi logistik. Spesifikasi upperbound bernilai positif dan harus lebih besar dari nilai data terbesar pada variabel dependent. Nilai default dari upperbound adalah tak terhingga, sehingga 1/u = 0 dan dikeluarkan dari persamaan logistic. Jika kita tidak mengisi nilai upperbound berarti kita menspesifikasikan upperbound dengan nilai tak berhingga.
3.6. PROGRAM KERJA
Program kerja disusun agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara
sistematis, efektif dan efisien, maka kegiatan perencanaan ini perlu
ditetapkan urutan pelaksanaannya. Berdasarkan strategi yang telah
disusun, maka pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut:
(a) Persiapan
Pada tahap ini dilakukan koordinasi dan pembahasan kerangka acuan
kerja serta mobilisasi personil sehingga dapat mengarahkan tugas dan
pemahaman bagi keseluruhan personil serta kesiapan bagi personil
yang bertugas sebagai tenaga pendukung. Hal ini dimaksudkan agar
para personil dapat bekerja secara efisien dan efektif sesuai waktu
yang telah ditentukan.
(b) Penyusunan Laporan Pendahuluan
Laporan pendahuluan yang disusun berisi:
❖ Pemahaman Konsultan terhadap pelaksanaan studi yang harus
dilakukan.
❖ Pendekatan dan metodologi pelaksanaan dan alat analisis yang
akan dipergunakan.
❖ Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan studi serta
pengumpulan data yang harus dilakukan.
Laporan akan diserahkan sebanyak 5 buku laporan.
(c) Pengumpulan Data Lapangan
Setelah kesepakatan muatan laporan pendahuluan disepakati, tim
konsultan akan melakukan pengumpulan data baik sekunder maupun
primer.
II-13
Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
(d) Pengolahan Data dan Analisa Data
Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan
dan analisa
(e) Penyusunan Laporan Akhir
Laporan akhir memuat analisis terhadap indikator ekonomi makro;
proyeksi terhadap kondisi perekonomian; perubahan asumsi ekonomi
makro Kabupaten Kulon Progo; dan skenario pencapaian target
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang berdasarkan pada
RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022. Laporan akhir
disampaikan sebanyak 10 (sepuluh) buku
3.7. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
Secara keseluruhan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul adalah
selama 2 bulan. Jadwal pelaksanaan pekerjaan (Work Plan) yang akan
dilaksanakan pada kegiatan ini selengkapnya disajikan pada Tabel 3.3
Berikut:
Tabel. 3.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
No Pekerjaan Bulan 1 Bulan 2
1 2 3 4 1 2 3 4
1. Persiapan
2. Penyusunan Laporan Pendahuluan
3. Pengumpulan Data
4. Pengolahan dan Analisa Data
5. Penyusunan Draft Laporan Akhir
6. Pembahasan Draft Laporan Akhir
7. Penyempurnaan Draft Laporan Akhir
8. Penyerahan Laporan Akhir
Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang berdampak
terhadap kondisi ekonomi daerah serta tingkat kehidupan masyarakat di daerah
yang secara nyata dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan
peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan perekonomian membutuhkan
kebijakan ekonomi yang mampu mengarahkan segala tindakan perekonomian
menuju tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Kebijakan ekonomi daerah merupakan suatu hal yang kompleks, karena
banyaknya keterkaitan variabel ekonomi yang harus diperhitungkan. Hal ini
menuntut daerah untuk lebih serius dan seksama memperhatikan seluruh faktor,
variabel, dan indikator ekonomi makro yang terlibat di dalam pembangunan.
Kondisi ekonomi daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi
secara umum pada tahun sebelumnya (diantaranya PDRB, Struktur Ekonomi,
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Inflasi), serta rencana
ekonomi makro pada kurun waktu tertentu.
Perekonomian daerah dapat menjadi reflektor dan tolok ukur kinerja
perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan di bidang
ekonomi. Kerangka ekonomi daerah akan memuat faktor fundamental ekonomi
daerah yang memberikan kontribusi agregat ekonomi, berdasarkan penggunaan
maupun sektor riil lapangan usaha dalam batasan-batasan kemampuan ekonomi
daerah. Perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO KABUPATEN KULON PROGO
BAB EMPAT
IV-2
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
eksternal dan internal. Kondisi lingkungan eksternal dapat berupa perkembangan
dan perubahan faktor, variabel, dan indikator ekonomi dalam wilayah cakupan
yang lebih luas seperti ekonomi Regional atau Nasional. Sementara itu, kondisi
lingkungan internal dapat berupa perkembangan dan perubahan berbagai faktor,
variabel, dan indikator ekonomi yang berada di dalam daerah tersebut akibat
adanya gejolak sosial–politik yang membawa kepada adanya perubahan
kebijakan pembangunan.
4.1. Analisis Perkembangan Ekonomi Makro
Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)
A. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh Nilai Tambah Bruto
(NTB) barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi yang
dihasilkan di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu (biasanya dalam
tahun tertentu), tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor
produksinya. PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk
melihat kinerja makro perekonomian daerah yang mampu
menggambarkan pendapatan per kapita, strukur ekonomi, dan laju
pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Meskipun bukan merupakan
pengukuran yang sempurna, PDRB merupakan suatu pendekatan yang baik
untuk pengukuran kinerja ekonomi suatu daerah. Perhitungan PDRB
dengan pendekatan produksi, merupakan penghitungan jumlah nilai
barang dan jasa akhir yang dihasilkan berbagai unit produksi dalam jangka
waktu satu tahun. Unit-unit produksi yang digunakan secara umum
dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: 1) Pertanian, kehutanan
dan perikanan; 2) Pertambangan dan penggalian; 3) Industri pengolahan;
4) Pengadaan listrik dan gas; 5) pengadaan air; 6) konstruksi; 7)
perdagangan dan eceran, dan reparasi mobik dan sepeda motor; 8)
Transportasi dan pengangkutan; 9) Penyediaan akomodasi dan makan
minum; 10) Informasi dan komunikasi; 11) Jasa Keuangan; 12) Real estate;
IV-3
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
13) Jasa Perusahaan; 14) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan
jaminan sosial wajib; 15) Jasa pendidikan; 16) Jasa kesehatan dan kegiatan
sosial; dan 17) Jasa lainnya.
Penghitungan PDRB didasarkan pada dua harga, yaitu harga berlaku
(current price) dan harga dasar/konstan (constant price). PDRB atas dasar
harga berlaku (current price) adalah jumlah nilai barang dan jasa,
pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku
pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan
(constant price) adalah jumlah dari barang dan jasa, pendapatan atau
pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (tahun
dasar). Besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi
sumber ekonomi yang dimiliki daerah tersebut.
Tabel 4.1 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2013–2017 (Miliar Rupiah) No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1,373.63 1,442.66 1,566.77 1,658.81 1,825.83 2 Pertambangan dan Penggalian 98.94 101.82 109.89 115.60 126.07 3 Industri Pengolahan 780.59 871.87 925.81 1,014.20 1,083.90 4 Pengadaan Listrik dan Gas 4.19 4.86 5.66 6.82 6.56 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 9.01 10.01 10.52 11.20 12.04 6 Konstruksi 561.70 602.70 649.78 710.84 775.70 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 843.41 928.41 1,008.69 1,131.57 1,221.72 8 Transportasi dan Pergudangan 547.29 593.00 636.39 669.41 717.65 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 242.86 267.89 296.72 324.99 356.58
10 Informasi dan Komunikasi 342.99 364.48 382.52 413.77 442.69 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 205.58 229.41 255.82 271.63 313.40 12 Real Estate 213.83 233.58 256.04 281.44 301.06 13 Jasa Perusahaan 18.11 20.30 22.11 23.42 24.99 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 548.40 615.52 684.13 760.65 835.67 15 Jasa Pendidikan 369.07 409.07 461.61 491.52 532.37 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 92.25 100.50 112.61 119.45 131.54 17 Jasa Lainnya. 237.74 260.50 286.47 307.11 325.37
T O T A L 6,489.59 7,056.57 7,671.55 8,312.45 9,033.14
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tabel 4.1 di atas yang dihasilkan
dari kegiatan produksi barang dan jasa selama Tahun 2016 di Kabupaten
Kulon Progo adalah sebesar Rp8,312.45 Miliar. Nilai ini mengalami
peningkatan sekitar 8.35% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada Tahun 2017, nilai dari seluruh aktivitas produksi barang dan jasa di
IV-4
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Kabupaten Kulon Progo adalah sebesar Rp9,033.14 Miliar yang artinya
mengalami peningkatan sekitar 8.68% dari tahun sebelumnya. Peningkatan
PDRB di Kabupaten Kulon Progo ini ditopang oleh peningkatan tiga sektor
pilar utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel
dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi.
Sementara itu, jika dilihat berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (Tabel 4.2) yang berasal dari nilai total produksi barang dan jasa
Tahun 2016 dengan harga dasar Tahun 2010 adalah sebesar Rp6,281.79
Miliar atau meningkat 4.76% dari Tahun 2015. Sedangkan Tahun 2017 nilai
dari seluruh aktivitas produksi barang dan jasa di Kabupaten Kulon Progo
adalah sebesar Rp6,580.77 Miliar, yang artinya mengalami peningkatan
sekitar 4.92% dari Tahun 2016.
Tabel 4.2 PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2013–2017 (Miliar Rupiah) No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1,131.36 1,120.17 1,138.92 1,158.71 1,195.61 2 Pertambangan dan Penggalian 90.14 91.49 91.99 93.58 97.67 3 Industri Pengolahan 696.31 755.84 782.47 823.77 860.50 4 Pengadaan Listrik dan Gas 5.71 6.03 6.21 7.10 7.37 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 8.24 8.34 8.52 8.74 8.98 6 Konstruksi 483.86 508.86 530.76 565.13 591.01 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 757.22 796.72 848.66 901.27 954.83 8 Transportasi dan Pergudangan 502.39 512.69 531.19 545.33 562.63 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 209.36 219.37 231.15 244.86 258.82
10 Informasi dan Komunikasi 352.12 378.09 398.65 430.22 455.75 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 157.99 175.75 189.97 198.34 217.95 12 Real Estate 202.87 213.56 226.91 239.46 252.23 13 Jasa Perusahaan 18.33 19.56 20.89 21.61 22.86 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 461.08 488.81 513.34 544.98 576.42 15 Jasa Pendidikan 353.04 378.04 405.42 421.21 447.98 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 84.99 91.00 97.50 103.02 110.17 17 Jasa Lainnya. 226.65 240.00 259.24 273.44 283.79
T O T A L 5,741.66 6,004.32 6,281.80 6,580.78 6,904.55
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Jika dilihat lebih lanjut, PDRB Berdasarkan Harga Konstan selama kurun
waktu lima tahun (2013-2017) cenderung meningkat dari Rp5,741.66 Miliar
(Tahun 2013), menjadi Rp6,004.32 Miliar (Tahun 2014), kemudian menjadi
Rp6,281.80 Miliar (Tahun 2015), naik jadi Rp6,580.78 Miliar pada tahun
2016 dan menjadi Rp6.580.77 Miliar (Tahun 2017). Secara absolut dari
IV-5
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terdapat kenaikan nilai PDRB-
ADHK Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp1,162.91 Miliar.
Kemudian jika dilihat dari angka absolut, sepanjang Tahun 2013–2017
sektor/lapangan usaha berdasarkan harga konstan (ADHK) yang mengalami
peningkatan relatif besar adalah: sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp197,61 Miliar, yang diikuti
oleh Sektor industri pengolahan sebesar Rp164.19 Miliar dan Sektor
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib sebesar
Rp115.34 Miliar. Apabila dilihat dari laju peningkatannya, maka
sektor/lapangan usaha yang mengalami peningkatan relatif tinggi adalah:
Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 29.63% yang diikuti
dengan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 29.43%, dan sektor
Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 29.07%.
Berdasarkan kontribusi secara sektoral PDRB ADHB, selama kurun waktu
Tahun 2013-2017, sektor/lapangan usaha Pertanian, Peternakan, dan
Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor, dan sektor industri pengolahan merupakan tiga
penyumbang terbesar terhadap PDRB, khususnya pada Tahun 2017
masing-masing sebesar 20.21%, 13.52 dan 12.00%. Begitu pula
berdasarkan kontribusi secara sektoral PDRB ADHK 2010, selama kurun
waktu Tahun 2013-2017 sektor/lapangan usaha Pertanian, Peternakan, dan
Perikanan, sector Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor, dan sektor industri pengolahan juga merupakan tiga
penyumbang terbesar terhadap PDRB, khususnya pada Tahun 2017
masing-masing sebesar 17.32%, 13.83% dan 12.46%.
Tabel-tabel berikut ini akan memperjelas gambaran tentang besaran
kontribusi sektor/lapangan usaha dalam kaitannya dengan PDRB ADHB dan
PDRB ADHK (=2010) selama tahun 2013-2017.
IV-6
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 4.3 Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2013–2017 No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 21.17 20.44 20.42 19.96 20.21
2 Pertambangan dan Penggalian 1.52 1.44 1.43 1.39 1.40
3 Industri Pengolahan 12.03 12.36 12.07 12.20 12.00
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13
6 Konstruksi 8.66 8.54 8.47 8.55 8.59
7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.00 13.16 13.15 13.61 13.52
8 Transportasi dan Pergudangan 8.43 8.40 8.30 8.05 7.94
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.74 3.80 3.87 3.91 3.95
10 Informasi dan Komunikasi 5.29 5.17 4.99 4.98 4.90
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3.17 3.25 3.33 3.27 3.47
12 Real Estate 3.29 3.31 3.34 3.39 3.33
13 Jasa Perusahaan 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 8.45 8.72 8.92 9.15 9.25
15 Jasa Pendidikan 5.69 5.80 6.02 5.91 5.89
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.42 1.42 1.47 1.44 1.46
17 Jasa Lainnya. 3.66 3.69 3.73 3.69 3.60
T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Tabel 4.4 Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Kostan (=2010) Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2013–2017 No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 19.70 18.66 18.13 17.61 17.32
2 Pertambangan dan Penggalian 1.57 1.52 1.46 1.42 1.41
3 Industri Pengolahan 12.13 12.59 12.46 12.52 12.46
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13
6 Konstruksi 8.43 8.47 8.45 8.59 8.56
7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.19 13.27 13.51 13.70 13.83
8 Transportasi dan Pergudangan 8.75 8.54 8.46 8.29 8.15
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.65 3.65 3.68 3.72 3.75
10 Informasi dan Komunikasi 6.13 6.30 6.35 6.54 6.60
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2.75 2.93 3.02 3.01 3.16
12 Real Estate 3.53 3.56 3.61 3.64 3.65
13 Jasa Perusahaan 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 8.03 8.14 8.17 8.28 8.35
15 Jasa Pendidikan 6.15 6.30 6.45 6.40 6.49
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.48 1.52 1.55 1.57 1.60
17 Jasa Lainnya. 3.95 4.00 4.13 4.16 4.11
T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Hal yang perlu diingat bahwa PDRB hanya merupakan angka agregat
aktivitas ekonomi suatu wilayah, sehingga belum mewakili derajat
pemerataan hasil pembangunan. Disamping itu, perhitungan PDRB bukan
hanya berdasar pada fungsi waktu saja, tapi juga merupakan fungsi
aktivitas ekonomi utama yang sangat dipengaruhi kondisi global lainnya
seperti: kondisi ekonomi dunia dan regional, alokasi belanja pemerintah,
IV-7
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
investasi masyarakat, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, inflasi,
dan seterusnya. Dengan demikian tolok ukur kesuksesan dan keberhasilan
perekonomian tidak hanya diukur dari angka PDRB saja melainkan harus
melibatkan indikator ekonomi lain yang menunjukkan kinerja pemerataan
kesejahteraan suatu wilayah.
B. PDRB Berdasarkan Pengeluaran
Evaluasi kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Kulon Progo salah
satunya dapat menggunakan data perangkat ekonomi seperti Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran tahun 2013-
2017. PDRB dapat juga digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain,
seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam
rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang
beredar (velocity of money), pendalaman sektor keuangan (financial
deepening), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.
Sebagai kelanjutan dari publikasi sebelumnya, publikasi ini menyajikan
tinjauan tentang perkembangan ekonomi makro Kabupaten Kulon
Progo dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017). Data PDRB
dalam publikasi ini sudah mengunakan tahun dasar 2010 seperti
publikasi tahun sebelumnya, serta sudah menerapkan konsep System
of National Accounts 2008 (SNA 2008) seperti yang direkomendasikan
oleh PBB.
PDB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga
dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi
pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan
stok/inventori, dan ekspor neto di suatu negara pada suatu periode
(biasanya setahun). Secara umum, komponen dalam penghitungan
PDB berdasarkan pengeluaran adalah sebagai berikut: 1) Konsumsi
rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (C); 2)
Investasi, yakni pembentukan modal tetap domestik bruto ditambah
IV-8
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
perubahan inventori (I); 3) Konsumsi pemerintah (G); dan 4) Ekspor
netto, yakni ekspor dikurangi impor (X-M).
Berdasarkan PDRB ADHB pengeluaran, secara tahunan (y-o-y)
konsumsi rumah tangga masih mendominasi pembentukan PDRB,
dengan total pengeluaran sebesar Rp6,446.65 Miliar pada tahun 2017.
Besaran pengeluaran rumah tangga konsumen meningkat secara
konsisten sejak tahun 2013. Selanjutnya pengeluaran terbesar kedua
dari adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan total
pengeluaran sebesar Rp2,817.93 Miliar. PMTB juga mengalami
peningkatan secara konsisten sejak tahun 2013.
Tabel 4.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2013–2017 (Miliar Rupiah) No Jenis Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,650.39 5,098.88 5,504.60 5,940.86 6,446.65 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 209.43 250.01 263.85 280.84 312.42
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,108.15 1,244.71 1,390.02 1,489.71 1,593.83 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 1,935.22 2,201.85 2,427.04 2,623.35 2,817.93 5 Perubahan Inventori 38.33 39.16 44.77 50.95 49.07 6 Ekspor Barang dan Jasa 3,906.99 4,303.77 4,615.48 5,091.98 5,338.63 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 5,358.92 6,081.80 6,574.21 7,165.24 7,525.39
PDRB 6,489.59 7,056.57 7,671.55 8,312.45 9,033.14
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Berdasarkan PDRB ADHK (=2010) pengeluaran, secara tahunan (y-o-y)
konsumsi rumah tangga juga menunjukkan dominasi yang sama
pembentukan PDRB, dengan total pengeluaran sebesar Rp4,365.52
Miliar pada tahun 2017. Besaran pengeluaran rumah tangga konsumen
meningkat secara konsisten sejak tahun 2013. Selanjutnya
pengeluaran terbesar kedua dari adalah Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) dengan total pengeluaran sebesar Rp1,931.62 Miliar.
PMTB juga mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2013.
IV-9
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 4.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017 (Miliar Rupiah) No Jenis Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 3,651.04 3,805.46 3,962.79 4,138.09 4,365.52 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 177.81 196.50 199.60 206.00 231.46
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 941.29 982.81 1,029.98 1,052.41 1,122.18 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 1,581.30 1,670.51 1,740.79 1,847.73 1,931.62 5 Perubahan Inventori 33.91 37.12 38.75 41.76 40.94 6 Ekspor Barang dan Jasa 3,571.44 3,712.04 3,793.38 3,973.54 4,247.57 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 4,215.13 4,400.12 4,483.49 4,678.75 5,034.73
PDRB 5,741.66 6,004.32 6,281.80 6,580.78 6,904.55
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Berdasarkan pangsanya, pangsa terbesar dalam PDRB ADHB masih
berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 71.37 %, yang diikuti oleh
pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 31.20%. Hal serupa
juga terjadi saat mengukur pangsa PDRB ADHK (=2010), dimana
kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi yang tertinggi
dengan kontribusi sebesar 63.23%, yang disusul oleh pembentukan
modal tetap bruto (PMTB) sebesar 27.98%
Tabel 4.7
Kontribusi Jenis Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017
No Jenis Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 71.66 72.26 71.75 71.47 71.37 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 3.23 3.54 3.44 3.38 3.46
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 17.08 17.64 18.12 17.92 17.64 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 29.82 31.20 31.64 31.56 31.20 5 Perubahan Inventori 0.59 0.55 0.58 0.61 0.54 6 Ekspor Barang dan Jasa 60.20 60.99 60.16 61.26 59.10 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 82.58 86.19 85.70 86.20 83.31
PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
IV-10
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 4.8 Kontribusi Jenis Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Kostan (=2010)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017 No Jenis Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 63.59 63.38 63.08 62.88 63.23 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 3.10 3.27 3.18 3.13 3.35
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 16.39 16.37 16.40 15.99 16.25 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 27.54 27.82 27.71 28.08 27.98 5 Perubahan Inventori 0.59 0.62 0.62 0.63 0.59 6 Ekspor Barang dan Jasa 62.20 61.82 60.39 60.38 61.52 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 73.41 73.28 71.37 71.10 72.92
PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Pendapatan Per Kapita
Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu
wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita
merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh
kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar
kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,
sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi
sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah
tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai
PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Selama kurun waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon
Progo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Tabel
4.9). Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo
tercatat sebesar 16,17 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan
hingga pada tahun 2017 mencapai 21,170 juta rupiah. Peningkatan PDRB
per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor
inflasi, oleh karena itu untuk melihat peningkatan PDRB per kapita secara
riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan
2010. Selama periode 2013-2017, PDRB per kapita atas dasar harga
konstan mengalami peningkatan dari 14,30 juta rupiah pada tahun 2013
IV-11
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
menjadi 16.59 juta rupiah pada tahun 2017. Hal ini memperlihatkan bahwa
PDRB per kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Kulon Progo selama periode
2013-2016 masing-masing mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun
sebesar 7,84% dan 3.80%.
PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan
berimplikasi pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di
masyarakat. Faktor pembebasan lahan pada beberapa kegiatan
pertambangan pasir besi mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo.
Terlebih sejak akhir tahun 2016 pembebasan lahan bandara di Temon
sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan
pada rencana pembangunan bandara akan berpengaruh pada PDRB per
kapita Kulon Progo pada tahun- tahun yang akan datang. Bahkan
diperkirakan pada tahun 2018 ke atas PDRB per kapita Kabupaten Kulon
Progo akan mengalami lonjakan yang secara signifikan yang diperkirakan
berhubungan dengan rencana pembangunan bandara baru.
Dengan adanya trend kenaikan PDRB per Kapita seharusnya secara positif
akan meningkatkan daya beli pasar Kulon Progo. Kondisi ini memberikan
peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat
direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong
pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan
peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal
dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif
dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan
karakter pasar Kulon Progo yang berorientasi pada produk lokal. Oleh
karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam
kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir
yang kuat dan kompetitif. Pemenuhan pasar pada skala lokal pada tahun
2018 ke atas diprediksikan akan mengalami perubahan yang mendasar
dengan adanya pembangunan bandara baru di kabupaten Kulon Progo.
IV-12
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Pasar lokal Kabupaten Kulon Progo diharapkan akan berkembang menjadi
lebih besar.
Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan
mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak
dapat diabaikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo
paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman
bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting
dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian.
Sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN dibawah payung ASEAN Economic
Community (AEC), kebijakan single market and single production unit harus
disikapi dengan formulasi kebijakan yang tepat dalam memberikan peluang
pasar domestik dan industri lokal untuk berkembang, salah satunya
mendorong pembentukan struktur pasar berbasis karakter budaya lokal.
Tabel 4.9 PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017 (Juta Rupiah)
Tahun ADHB ADHK
Pendapatan Per Kapita LPE (%) Pendapatan Per Kapita LPE (%)
2013 16.17 8.64 14.30 3.87
2014 17.41 7.72 14.82 3.60
2015 18.76 7.72 15.36 3.67
2016 20.15 7.39 15.95 3.83
2017* 21.70 7.73 16.59 4.02
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
PDRB per kapita apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain
dilingkup Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh gambaran kesenjangan
angka PDRB per kapita di DIY. Sampai dengan tahun 2016 Kota Yogyakarta
masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi yaitu 69,22
juta rupiah. Tingginya angka PDRB per kapita Kota Yogyakarta disebabkan
karena nilai total PDRBnya relatif tinggi sedangkan jumlah penduduknya
relatif sedikit. Sementara itu Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai total
IV-13
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
PDRB tertinggi, angka PDRB per kapita Sleman jauh dibawah Kota
Yogyakarta karena penduduk Sleman cukup besar yaitu hampir tiga lipat
penduduk Kulon Progo. Nilai PDRB per kapita Kulon Progo menjadi yang
terendah dilingkup DIY dengan nilainya yaitu 20,15 juta rupiah. Nilai PDRB
per kapita Kulon Progo tersebut bisa menggambarkan tingkat kemakmuran
penduduk Kulon Progo dibandingkan kabupaten/kota lain dilingkup DIY.
Tabel 4.10 PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)
Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016
Kulon Progo 16.17 17.41 18.76 20.15
Bantul 17.04 18.43 19.89 21.28
Gunung Kidul 16.47 17.74 19.29 20.74
Sleman 24.78 26.78 29.01 31.38
Yogyakarta 55.97 60.50 64.92 69.22
Provinsi D.I. Yogyakarta 23.62 25.53 27.57 29.59 Sumber: RPJM Kabupaten Kulon Progo, 2017-2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga konstan 2010, pada
tahun 2013 mencapai 5.74 triliun rupiah, mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 5.47 triliun rupiah. Hal ini
memperlihatkan bahwa selama tahun 2013 terjadi pertumbuhan ekonomi
sebesar 4.87 persen (LPE PDRB ADHK (=2010), lebih cepat dibandingkan
dengan tahun 2012 yang hanya mampu tumbuh sebesar 4.37 persen.
Sedangkan pada tahun 2014 terjadi perlambatan laju pertumbuhan
ekonomi sebesar 4.57 persen, dan terjadi percepatan kembali pada tahun
2015 menjadi sebesar 4.62 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun
2016 kembali mengalami pertumbuhan menjadi 4,76 persen. Pada tahun
2017 kembali naik menjadi 4.92 persen. Laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kulon Progo diharapkan terus meningkat seiring dengan
berbagai jenis kegiatan yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo,
IV-14
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
dimulainya pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport,
pembangunan kawasan penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Borobudur.
Pada tahun 2017 kategori lapangan usaha yang tercatat mengalami
pertumbuhan positif dan sangat berpengaruh besar adalah di antaranya
adalah lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 9.98 persen,
lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6.94 persen,
dan lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 6.35 persen. Dari ke tiga
sektor tersebut diharapkan pada tahun berikutnya akan senantiasa
mengalami percepatan pertumbuhan sehingga akan berpengaruh pada
kontribusi PDRB pada tahun berikutnya.
Apabila didasarkan pada PDRB ADHB, laju pertumbuhan ekonomi
mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2014 hingga 2016 terjadi
perlambatan pertumbuhan ekonomi. Akana tetapi pata tahun 2017
mengalami kenaikan sebesar 8.68 persen, lebih tinggi dibandingkan pada
tahun 2016, yaitu 8.35 persen. Kategorai lapangan usaha yang mengalami
pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor jasa keuangan dan asuransi
sebesar 15.38 persen. Disusul sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial
sebesar 10.12 persen, dan kemudian sektor pertanian, peternakan dan
perikanan sebesar 10.07 persen.
Tabel 4.11 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017 (Dalam Persen) No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 2.45 -0.99 1.67 1.74 3.18 2 Pertambangan dan Penggalian 4.60 1.50 0.55 1.73 4.37 3 Industri Pengolahan 7.37 8.55 3.52 5.28 4.46 4 Pengadaan Listrik dan Gas 6.33 5.60 2.99 14.33 3.76 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 1.10 1.21 2.16 2.58 2.80 6 Konstruksi 4.21 5.17 4.30 6.48 4.58 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5.33 5.22 6.52 6.20 5.94 8 Transportasi dan Pergudangan 3.19 2.05 3.61 2.66 3.17 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7.39 4.78 5.37 5.93 5.70
10 Informasi dan Komunikasi 6.15 7.38 5.44 7.92 5.93 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 13.61 11.24 8.09 4.41 9.89 12 Real Estate 4.48 5.27 6.25 5.53 5.33 13 Jasa Perusahaan 4.03 6.71 6.80 3.45 5.77 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 5.11 6.01 5.02 6.16 5.77
IV-15
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*
15 Jasa Pendidikan 3.96 7.08 7.24 3.89 6.35 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.26 7.07 7.14 5.66 6.94 17 Jasa Lainnya. 4.55 5.89 8.02 5.48 3.78
Laju Pertumbuhan PDRB 4.87 4.57 4.62 4.76 4.92
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Tabel 4.12 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017 (Dalam Persen)
No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 9.39 5.02 8.60 5.87 10.07 2 Pertambangan dan Penggalian 6.35 2.91 7.93 5.20 9.06 3 Industri Pengolahan 12.78 11.69 6.19 9.55 6.87 4 Pengadaan Listrik dan Gas -4.58 15.89 16.43 20.60 -3.83 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 8.04 11.10 5.14 6.40 7.56 6 Konstruksi 10.24 7.30 7.81 9.40 9.12 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.96 10.08 8.65 12.18 7.97 8 Transportasi dan Pergudangan 7.26 8.35 7.32 5.19 7.21 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13.30 10.31 10.76 9.53 9.72
10 Informasi dan Komunikasi 5.91 6.26 4.95 8.17 6.99 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 27.20 11.59 11.51 6.18 15.38 12 Real Estate 7.27 9.24 9.62 9.92 6.97 13 Jasa Perusahaan 2.14 12.08 8.95 5.94 6.68 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 13.32 12.24 11.15 11.19 9.86 15 Jasa Pendidikan 7.03 10.84 12.85 6.48 8.31 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.92 8.94 12.05 6.07 10.12 17 Jasa Lainnya. 6.70 9.57 9.97 7.20 5.95
Laju Pertumbuhan PDRB 9.68 8.74 8.71 8.35 8.68
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Berdasarkan PDRB AHDK (=2010) menurut penggunaan, secara tahunan
pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh pengeluaran konsumsi lembaga
non profit melayani rumah tangga (LNPRT) (12.36%), yang diikuti oleh
pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,51%, meningkat
signifikan dibandingkan dengan tahun lalu (4,36%). Berdasarkan PDRB
ADHB, secara tahunan pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh
pengeluaran konsumsi lembaga non profit melayani rumah tangga (LNPRT)
(11.36%), yang diikuti oleh pertumbuhan komponen pembentukan modal
tetap bruto (PMTB) sebesar 7,42%.
IV-16
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 4.13 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Jenis Pengeluaran
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017 No Jenis Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4.49 4.23 4.13 4.42 5.50 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 9.21 10.51 1.58 3.20 12.36
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5.30 4.41 4.80 2.18 6.63 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 4.39 5.64 4.21 6.14 4.54 5 Perubahan Inventori 4.86 9.45 4.40 7.76 -1.96 6 Ekspor Barang dan Jasa 4.14 3.94 2.19 4.75 6.90 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 4.02 4.39 1.89 4.36 7.61
Laju Pertumbuhan PDRB 4.87 4.57 4.62 4.76 4.92
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Tabel 4.14 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017 No Jenis Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 16.51 9.64 7.96 7.93 8.51 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 16.77 19.37 5.54 6.44 11.24
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11.74 12.32 11.67 7.17 6.99 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 13.71 13.78 10.23 8.09 7.42 5 Perubahan Inventori -0.86 2.15 14.34 13.80 -3.68 6 Ekspor Barang dan Jasa 6.50 10.16 7.24 10.32 4.84 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 15.12 13.49 8.10 8.99 5.03
Laju Pertumbuhan PDRB 9.68 8.74 8.71 8.35 8.67
Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Inflasi
Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang
dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa
di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa
tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini
terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk
di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli
masyarakat. Kenaikan atau penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai
laju inflasi.
Inflasi Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi
Kota Yogyakarta, hal tersebut karena kota Wates belum dipilih oleh BPS RI
sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada
periode tahun 2012-2016, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkan
IV-17
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -14,62% per tahun dan
kecenderungannya menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalah
pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,32% dan nilai inflasi pada tahun 2016
adalah yang terendah, yaitu 2,29%. Fluktuasi inflasi Kota Yogyakarta ini
sejalan dengan fluktuasi inflasi di tingkat nasional, dimana pada tingkat
nasional, inflasi tertinggi adalah pada tahun 2013 dan terendah pada tahun
2016. Meski demikian, nilai inflasi Kota Yogyakarta lebih rendah
dibandingkan dengan inflasi nasional.
Melihat perkembangan nilai inflasi pada rentang tahun 2012-2016,
penyumbang nilai inflasi tertinggi pada setiap tahun berbeda-beda.
Kelompok pengeluaran bahan makanan menyumbang nilai inflasi terbesar
pada tahun 2012, 2013, dan 2016. Pada tahun 2014, penyumbang nilai
inflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi,
dan jasa keuangan. Selanjutnya, kelompok pengeluaran sandang adalah
penyumbang terbesar nilai inflasi Kota Yogyakarta di tahun 2015.
Tabel 4.15 Laju Inflasi Kabupaten Kulon Progo 2012–2016
No Kelompok Pengeluaran Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 Pertumbuhan
Rata-Rata (%/tahun)
1 Bahan Makanan % 8.1 12.31 7.7 4.64 4.77 -12.40 2 Manakan Jadi, Minuman dan Rokok % 6.9 8.15 2.95 5.04 3.84 -13.63 3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar % 2.99 5.18 8.92 4.41 1.64 -13.94 4 Sandang % 3.56 0,00 3.61 5.87 3.04 -3.87 5 Kesehatan % 1.93 3.08 5.49 4.21 4.17 21.24 6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga % 1.43 3.17 2.37 1.36 2.40 13.82 7 Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan % 1.30 10.45 9.36 2.51 -2.06 12,00
Inflasi Kota Yogyakarta % 4.31 7.32 6.59 3.09 2.29 -14.62
Sumber: RPJM Kabupaten Kulon Progo, 2017-2022
Kemiskinan
Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan
semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk
kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha
untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan
IV-18
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non
makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak.
Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis
kemiskinan.
Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang
dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Kemisikinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS)
menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu
garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan. Sehingga
pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan
garis kemiskinan tahun 2013 sebesar Rp259,945,-, artinya bahwa setiap
penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah
Rp259,945,- selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.
Selanjutya garis kemiskinan meningkat pada tahun 2017 di Kabupaten
Kulon Progo menjadi Rp322,681.13, artinya setiap penduduk Kabupaten
Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp322,681,13 selama
sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.
Pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Kulon Progo, namun secara persentase penduduk miskin di
Kabupaten Kulon Progo masih menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan
dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta yang
ditunjukkan dengan tabel berikut.
IV-19
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 4.16 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016
Tahun Garis Kemiskinan
(Rp) Penduduk Miskin
Indeks Kedalaman Kemiskinan
(P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) Jumlah (ribu) Persen
2013 259,945.00 86.50 21.39 2.69 0.51
2014 265,575.00 84.67 20.64 3.22 0.69
2015 273,436.00 88.13 21.40 4.16 1.24
2016 297,353.00 84.34 20.30 3.55 1.00
2017* 322,681.13 82.35 19.79 3.46 0.93 Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Gambar 4.1. Garis Kemiskinan & Persentasi Penduduk Miskin
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017
322.681,13
21,39
20,64
21,40
20,30
19,79
18,50
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2013 2014 2015 2016 2017
Garis Kemiskinan (Rp) Persentase Penduduk Miskin (%)
IV-20
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Gambar 4.2. Indeks Kedalaman & Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017
Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013
sampai dengan 2017 secara umum semakin kecil tetapi pada tahun 2015
kemiskinannya meningkat menjadi 21,40 persen setelah sebelumnya pada
tahun 2014 sebesar 20,64 persen, namun turun kembali menjadi 19,79
persen di tahun 2017.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo 2013-2017 selalu berada di
atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Selain
karena kondisi alam yang tidak begitu mendukung, kegiatan investasi di
kedua wilayah ini juga masih relatif rendah dibanding Kabupaten/Kota
lainnya. Namun dalam jangka panjang kegiatan investasi akan terus
ditingkatkan, terlebih di Kabupaten Kulon Progo dengan masuknya
beberapa mega proyek seperti pembangunan bandara baru Internasional,
pelabuhan Tanjung Adikarta dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk
dalam agenda pembangunan nasional dan kini sudah mulai berjalan.
Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo
bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan skill
2,69
3,22
4,16
3,55 3,46
0,510,69
1,241,00 0,93
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2013 2014 2015 2016 2017
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
IV-21
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
(ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan
minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program
penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas
program yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan
kemiskinan yang tidak tepat sasaran akan justru memperparah kemiskinan
dengan meningkatnya disparitas pendapatan.
Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013-
2017 mengalami penurunan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk
miskin, meskipun pernah meningkat pada tahun 2015. Sedangkan Indeks
Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013-2017 juga
mengalami penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk
miskin, meskipun pernah meningkat pada tahun 2015.
Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang
tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum
pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau
sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan
karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka
yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.Indikator ini
berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan
kerja baru.Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan
keberhasilan/kegagalan progam dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun
ke tahun.
IV-22
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Secara formulasi, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung
melalui rasio antara jumlah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari
pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja, yang selama Tahun 2013–2017
bisa dilihat pada Tabel 4.17.
Tabel 4.17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Pengangguran
Terbuka Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)%
2013 11,441 2.85 2014 11,670 2.88 2015 15,213 3.72 2016 11,780 2.86
2017* 8,282 1.99
Rata-Rata 11,677 2.86 Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)
Berdasarkan Tabel 4.17, terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2013–
2017) rata-rata nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kabupaten
Kulon Progo sebesar 2.86%. Hal ini mengartikan bahwa selama 5 tahun
terakhir (2013–2017) secara rata-rata diantara 100 orang yang termasuk ke
dalam angkatan kerja terdapat sekitar 3 orang yang tidak bekerja atau
sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2017, TPT untuk Kabupaten Kulon
Progo menurun menjadi 1.99% dari tahun sebelumnya yaitu 2.86%. Angka
tersebut menggambarkan bahwa dari 100 orang yang termasuk ke dalam
angkatan kerja pada tahun 2017 terdapat sekitar 2 orang yang tidak
bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
Terlihat bahwa trend TPT Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2013-2017
mengalami fluktuatif, akan tetapi dalam dua tahun terakhir mengalami
penurunan, Hal ini menunjukkan perbaikan dalam hal iklim
ketenagakerjaan. Namun walaupun demikian, masih terdapat jumlah
pengangguran yang harus disediakan lowongan kerja bagi mereka. Dalam
kondisi seperti ini, maka perlu adanya pengarahan pembangunan yang
IV-23
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
ramah ketenagakerjaan (employment-growthfriendly), pembangunan harus
mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan yaitu penciptaan
kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga pendayagunaan
tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dapat
tercapai.
Ketimpangan Pendapatan
Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan
pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan
adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dinamisnya
stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan
menunjang pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan
berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi merupakan salah
satu komponen penyusun PDB, maka dengan meningkatnya investasi tentu
akan meningkatkan nilai PDB. Investasi juga berbanding lurus dengan
kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Investasi meningkat
maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat. Sebagai upaya dalam
meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak
sehingga pengangguran menurun dan pendapatan masyarakat meningkat.
Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,
pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diikuti dengan pemerataan
pembangunan. Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan
ekonomi yang tinggi akan menimbulkan dua masalah krusial yakni
kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang
dimaksud adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan.
Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian
memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari
perubahan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar kelompok
masyarakat.
IV-24
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Ketimpangan akan semakin parah jika tingkat kesejahteraan masyarakat
kelompok berpendapatan bawah tumbuh dengan lambat atau bahkan
turun, sedangkan tingkat kesejahteraan kelompok berpendapatan atas
tumbuh dengan cepat. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua
masalah tersebut berlarut- larut dan dibiarkan semakin parah, yang pada
akhirnya akan menimbulkan konsekuensi gejolak politik dan sosial yang
dampaknya cukup negatif.
Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat
berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah dan tingkat
kemiskinan merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang,
tidak terkecuali di Indonesia. Walaupun demikian, kesenjangan ekonomi
juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada negara-negara maju. Tidak
mengherankan bila ketimpangan itu akan selalu ada, baik itu di negara
miskin, negara berkembang, maupun negara maju. Hanya saja yang
membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan
yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.
Ketimpangan akan selalu ada dalam proses pembangunan, khususnya pada
tahap-tahap awal pembangunan, namun ketimpangan yang semakin
melebar harus dikendalikan. Ketimpangan yang semakin lebar akan
melahirkan berbagai ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat
menimbulkan keresahan yang berujung pada berbagai macam konflik.
Sedangkan perkembangan indikator pemerataan distribusi pendapatan
selanjutnya yang sering dipakai adalah Rasio Gini.
Di Kabupaten Kulon Progo perkembangan Rasio Gini dari tahun ke tahun
mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan
dibandingkan dengan Rasio Gini DIY maupun Nasional, Gini Rasio
Kabupaten Kulon Progo masih dibawahnya. Hal tersebut menggambarkan
kondisi ketimpangan antar penduduk di Kabupaten Kulon Progo masih
relatif lebih baik dibandingkan dengan DIY dan Nasional, seperti terlihat
IV-25
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
2013 2014 2015 2016 2017
Kulon Progo D.I. Yogyakarta Nasional
dalam dan Gambar 4.3.
Gambar 4.3. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.
Yogyakarta dan Nasional Tahun 2013-2017
Variabel kesejahteraan Sosial
Pendidikan
Angka melek huruf (tidak buta aksara) yaitu jumlah penduduk usia 15
tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dari tahun 2012 sampai
dengan 2016 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan meningkatnya
derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun,
yang dipengaruhi berkurangnya penduduk usia lanjut yang buta huruf
melalui Angka Partisipasi Keaksaraan Fungsional dengan indikator penilaian
Jumlah peserta didik Keaksaraan Fungsional dibandingkan dengan Jumlah
penduduk usia >15. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.4.
IV-26
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
93,13
93,36
94,1994,3
94,83
92,00
92,50
93,00
93,50
94,00
94,50
95,00
2013 2014 2015 2016 2017
Gambar 4.4 Perkembangan Angka Melek Huruf (AHM) Kabupaten Kulon Progo,
Provinsi D.I. Yogyakarta dan Nasional Tahun 2013-2017
Rata-rata lama (RLS) sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun
yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk
menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk
sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.
Rata-rata lama sekolah menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2012
sampai dengan tahun 2016. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kulon
Progo semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka
peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kulon Progo meningkat pada
tahun 2017 sebesar 8.58, namun masih dibawah angka rata-rata lama
sekolah DIY. Hal ini disebabkan masih adanya penduduk usia lebih dari 15
tahun yang belum menyelesaikan sekolahnya, baik melalui satuan
pendidikan formal maupun non formal. Angka 8.58 menunjukkan bahwa
penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata belum lulus SMP/MTs
atau sederajat (9,00 dalam tahun). Kecenderungan penduduk di atas
IV-27
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
2013 2014 2015 2016 2017
HLS 13,00 13,27 13,55 13,97 14,13
RLS 8,02 8,20 8,40 8,50 8,58
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
antara lain yang tidak sedang menjalankan pendidikan di sekolah formal
yakni di SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajatnya. Penduduk tersebut
lebih cenderung bekerja dengan ijazah terendahnya (misalnya SD), tidak
melanjutkan pendidikan formal pada usianya dan tidak melanjutkan
pendidikan melalui pen didikan non formal (Paket B, atau C).
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di
masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap
bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk
yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.
Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke
atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan
sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk
lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh
setiap anak.
Gambar 4.5 Perkembangan RLS dan HLS Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.
Yogyakarta dan Nasional Tahun 2013-2017
IV-28
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
2013 2014 2015 2016 2017
AHH 74,89 74,90 75,00 75,03 75,04
74,80
74,85
74,90
74,95
75,00
75,05
Kesehatan
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk
suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai
oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup cenderung
meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, tercatat pada
tahun 2013 sebesar 74.89 tahun, tahun 2014 sebesar 74.90 tahun, tahun
2015 mencapai 75 tahun, tahun 2016 mencapai 75,03, dan tahun 2017
mencapai 75.04 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan
peningkatan derajat hidup masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten
Kulon Progo tahun 2017 sebesar 75,04 merupakan angka tertinggi di DIY
dan lebih besar dari tingkat DIY. Gambar 4.6 memberikan gambaran
kondisi angka harapan hidup tingkat Kabupaten Kulon Progo.
Gambar 4.6 Perkembangan AHH Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan
Nasional Tahun 2013-2017
IV-29
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Ekonomi
Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak.
Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat
kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin
membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan
Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam
menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per
kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran
per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Rata-rata
pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.
Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96
komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya
merupakan komoditas non-makanan. Metode penghitungan paritas daya
beli menggunakan Metode Rao. Besaran nilai tingkat daya beli (purchasing
power parity/PPP) menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk.
Semakin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan
penduduk semakin baik.
Berdasarkan data Susenas, Selama kurun waktu 2013-2017, pendapatan
per kapita (purchasing power parity) Kabupaten Kulon Progo cenderung
mengalami peningkatan (lihat Gambar 4.7). Pada tahun 2013, nilai
pendapatan per kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 8.46 juta
rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017
mencapai 8.90 juta rupiah. Meskipun peningkatan kemampuan daya beli
masyarakat Kabupaten Kulon Progo relatif kecil tetapi peningkatan
tersebut mampu mengindikasikan kecenderungan meningkatnya
kesejahteraan masyarakat.
IV-30
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
8.467,97 8.479,94
8.687,81
8.938,008.909,28
8.200,00
8.300,00
8.400,00
8.500,00
8.600,00
8.700,00
8.800,00
8.900,00
9.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
Gambar 4.7 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2013-2017 (ribu rupiah)
Indeks Pembangunan Manusia
Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk untuk
mencapai kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi.
Pada awalnya, konsep pembangunan ekonomi lebih menekankan pada
usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut
disebabkan ketertinggalan di bidang ekonomi dan pendapat bahwa
perubahan maupun perbaikan di seluruh dimensi kehidupan dapat
diwujudkan melalui kemajuan di bidang ekonomi (Subandi, 2011).
Demikian kentalnya paradigma tersebut sehingga seringkali terminologi
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dianggap sebagai hal
yang sama. Harus dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang secara fundamental
berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan pendapatan
per kapita dan pertambahan produk secara kuantitas. Adapun
pembangunan ekonomi memiliki makna yang lebih luas, terutama
peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lain yang
IV-31
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
berkaitan dengan kesejahteraan manusia (Perkins, Radelet dan Lindauer,
2006). Lebih lanjut, Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) menjelaskan
bahwa suatu wilayah yang berhasil meningkatkan pendapatannya namun
gagal dalam meningkatkan usia harapan hidup dan taraf kesehatan
penduduk, tidak berhasil mengurangi angka kematian bayi serta tidak
mampu meningkatkan pendidikan warganya dapat dianggap telah gagal
dalam melakukan pembangunan.
Selain itu, pengalaman selama lebih dari empat dekade terakhir
menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi diperlukan, namun
belum mencukupi persyaratan untuk dapat meningkatkan taraf hidup
sebagian besar penduduk di berbagai negara. Terkait dengan hal tersebut,
Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) memaparkan bahwa terdapat paling
sedikit tiga alasan utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum
dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertama,
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dinikmati oleh semua
penduduk secara merata. Kedua, hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak
ditransfer untuk peningkatan standar hidup masyarakat. Ketiga,
pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan dan konsumsi, akan
tetapi penduduk yang telah sejahtera menjadi semakin sejahtera dan
penduduk yang sebelumnya kurang sejahtera hanya mengalami sedikit
peningkatan (dalam hal ini berlaku pandangan bahwa penduduk kaya
semakin kaya dan penduduk miskin semakin miskin).
Gambar 4.8 menunjukkan perbandingan perkembangan IPM Kulon Progo,
DIY dan Nasional kurun waktu 2013-2017. Dalam grafik tersebut terlihat
IPM Kulon Progo mempunyai pola yang searah dengan IPM DIY maupun
IPM Nasional. Bahkan angka IPM Kulon Progo mampu berada di atas level
IPM Nasional.
Secara umum perkembangan IPM Kulon Progo dari tahun 2013 sampai
dengan tahun 2017 senantiasa mengalami pembentukan pola yang
IV-32
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
2013 2014 2015 2016 2017
IPM Kulon Progo IPM D.I. Yogyakarta IPM Nasional
semakin meningkat atau semakin baik, dengan nilai yang cukup tinggi
73.18 pada tahun 2017 dibandingkan angka IPM pada tahun 2013 hanya
sebesar 70.68.
Angka IPM Kulon Progo telah mencapai angka tertinggi pada tahun 2017
sebesar 73.18 ini menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia secara
umum, bukan hanya pembangunan perekonomian semata. Tingginya
angka IPM Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingginya keempat
indikator penyusunnya. Terutama angka harapan hidup yang mencapai
nilai tertinggi di DIY sebesar 75.04 tahun dan harapan lama sekolah pada
angka 14,13 tahun. Berikut disajikan indikator penyusun Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
Gambar 4.8 Perkembangan IPM Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan
Nasional Tahun 2013-2017
4.2. Analisis Korelasi Antar-Variabel Ekonomi Makro
Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan
hubungan antar-variabel ekonomi makro. Analisis korelasi adalah cara
untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antarvariabel.
IV-33
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Kekuatan hubungan antar variabel dapat dilihat dari hasil nilai koefisien
korelasi. Berdasarkan Tabel 4.18 terlihat hasil deteksi dini hubungan antar
variabel ekonomi makro. Kelemahan dari analisis korelasi adalah kita tidak
dapat mengetahui variabel yang dipengaruhi dan yang memengaruhi.
Tabel 4.18.
Hasil Analisis Korelasi Variabel Ekonomi Makro Korelasi PDRB per Kapita Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengguran Terbuka Indeks Gini IPM
PDRB per Kapita 1
Tingkat Kemiskinan -0.640101708 1
Tingkat Pengguran Terbuka -0.483810202 0.922848 1
Indeks Gini 0.427438099 -0.170291301 0.199738225 1
IPM 0.983419932 -0.557528919 -0.370457061 0.461784668 1
Variabel yang memiliki hubungan yang sangat kuat adalah; (1) PDRB per
kapita dan IPM; dan (2) tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran
terbuka. Variabel yang memiliki hubungan yang kuat adalah PDRB per
Kapita dan Tingkat Kemiskinan. Variabel yang memiliki hubungan sedang
adalah; (1) PDRB per kapita dan tingkat pengguran terbuka; (2) PDRB per
kapita dan indeks gini; (3) tingkat kemiskinan dan IPM; dan (4) Indeks Gini
dan IPM. Variabel yang memiliki hubungan yang rendah adalah tingkat
pengangguran terbuka dan IPM. Yan terkahir, variabel yang memiliki
hubungan yang sangat rendah adalah; (1) tingkat kemiskinan dan indeks
gini; dan (2) tingkat pengangguran terbuka dan indeks gini. Hasil analisis ini
dapat digunakan sebagai ladasan awal dalam memetakan tingkat
keterkaitan antara variabel ekonomi makro di Kabupaten Kulon Progo.
4.3. Analisis Regresi Variabel Ekonomi Makro
Ekonomi Makro atau Makro Ekonomi adalah satu studi ekonomi yang
membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai
PDRB per kapita, Indek pembangunan manusia, pengangguran, kemiskinan,
ketimpangan pendapatan dan berbagai kebijakan perekonomian yang
IV-34
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah dan
perubahan ekonomi yang memengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.
Ekonomi makro adalah indikator terbaik yang dapat digunakan untuk
menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi,
stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang
berkesinambungan.
Tujuan dari Ekonomi makro adalah untuk memahami peristiwa ekonomi
dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi secara keseluruhan, Alat utama
ekonomi makro adalah pendapatan nasional dan analisa pendapatan
nasional. Analisa pendapatan nasional berguna untuk mengukur secara
statistik tentang besarnya pendapatan nasional.
Disamping berguna untuk menunjukkan hubungan-hubungan sistematis,
ekonomi makro digunakan untuk menentukan arah kebijakan ekonomi
dimana perubahan-perubahan yang dialami oleh variabel-variabel total
sepanjang masa dan tindakan-tindakan ekonomi seperti masalah
pengangguran, kesempatan kerja, pengeluaran negara, pendapatan
nasional, dan sebagainya.
Hubungan kausal yang dipelajari dalam ekonomi makro, pada intinya
adalah hubungan antar variabel-variabel ekonomi agregatif (secara
keseluruhan), seperti tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan
kerja, investasi nasional, penerimaan dan pengeluaran pemerintah, serta
kemiskinan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengaruh antar-
variabel makro ekonomi.
Pengaruh PDRB per Kapita terhadap IPM
Sebelum menjelaskan pengaruh PDRB per kapit terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM), perlu dilakukan uji statistik seperti uji
koefisien determinasi, uji F dan uji t. Berdasarkan hasil pengolahan data
didapat nilai R2 sebesar 0.9671, seperti yang terlihat pada Tabel 4.19. Hal
IV-35
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
ini menunjukkan bahwa variabel yang dipilih pada variabel independen
secara bersama-sama dapat menjelaskan keragaman variabel dependen
dengan kontribusi sebesar 96.71 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,29
persen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan pada
penelitian ini.
Selanjutnya dilakukan uji F untuk mengetahui secara keseluruhan apakah
variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian
ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F-hitung dengan
tingkat signifikansi 5% atau 0.05. Tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai
probabilitas F-hitung (Significance F) ternyata lebih besar dari 0.003.
Artinya, secara keseluruhan variabel independen, secara bersama-sama
tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Terakhir dilakukan uji t untuk menentukan apakah variabel-variabel
independen dalam persamaan regresi secara individu signifikan dalam
memprediksi nilai variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan
membandingkan nilai probabiltas t-hitung terhadap tingkat signifikansi α
(5% atau 0.05), dengan kriteria pengujian jika probabilitas t-hitung > α
(0.05) maka pengaruh variabel independen itu tidak signifikan, sehingga H0
diterima, yang artinya variabel independen tidak mempengaruhi secara
individual variabel dependennya, sebaliknya jika probabilitas t-hitung < α
(0.05) maka pengaruhnya signifikan, sehingga H1 diterima, yang artinya
variabel independen dapat memengaruhi secara individual variabel
dependennya.
Dari hasil output regresi yang dirangkum pada tabel tersebut dapat dilihat
bahwa probabilitas t-hitung variabel PDRB per kapita sebesar 0.003. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan
terhadap IPM. Nilai koefisien PDRB per kapita sebesar 1.162. Artinya ketika
PDRB per kapita naik Rp1 juta, maka IPM naik akan turun sebesar 1.62 poin.
IV-36
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 4.19 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap IPM
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.983419932 R Square 0.967114763 Adjusted R Square 0.956153018 Standard Error 0.223370217 Observations 5
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 4.402 4.402 88.226 0.003 Residual 3 0.150 0.050 Total 4 4.552
Coefficients Standard Error t Stat P-value
Intercept 53.575 1.908 28.085 0.000 PDRB per Kapita 1.162 0.124 9.393 0.003
Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai R2 sebesar 0.4097, seperti
yang terlihat pada Tabel 4.20. di bawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel yang dipilih pada variabel independen dapat menjelaskan
keragaman variabel dependen dengan kontribusi sebesar 40.07 persen,
sedangkan sisanya sebesar 59,93 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar
variabel yang digunakan pada penelitian ini.
Tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-hitung (Significance F)
ternyata lebih besar dari 0.05. Artinya, secara keseluruhan variabel
independen, secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh signifikan
terhadap variabel dependen. Dari hasil output regresi yang dirangkum
pada Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa probabilitas t-hitung untuk variabel
PDRB per kapita sebesar 0.245. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB
per kapita tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
IV-37
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 4.20 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.640101708 R Square 0.409730197 Adjusted R Square 0.212973596 Standard Error 1.954348762 Observations 5
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 7.954 7.954 2.082 0.245 Residual 3 11.458 3.819 Total 4 19.412
Coefficients Standard Error t Stat P-value
Intercept 109.251 16.690 6.546 0.007 PDRB per Kapita -1.561 1.082 -1.443 0.245
Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Ketimpangan
Pendapatan
Selanjutnya dilakukan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh PDRB
per kapita terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil
pengolahan data didapat nilai R2 sebesar 0.1827. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel yang dipilih pada variabel independen dapat menjelaskan
keragaman variabel dependen dengan kontribusi sebesar 18.27 persen,
sedangkan sisanya sebesar 81.73 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar
variabel yang digunakan pada penelitian ini.
Tabel 4.21 dibawah ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-hitung
(Significance F) ternyata lebih besar dari 0.05. Artinya, secara keseluruhan
variabel independen tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap
variabel dependen. Dari hasil output regresi yang dirangkum pada Tabel
4.21, dapat dilihat bahwa probabilitas t-hitung untuk variabel PDRB per
kapita sebesar 0.473. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita
tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.
IV-38
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 4.21 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.427438099 R Square 0.182703328 Adjusted R Square -0.089728896 Standard Error 0.028961219 Observations 5
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 0.001 0.001 0.671 0.473 Residual 3 0.003 0.001 Total 4 0.003
Coefficients Standard Error t Stat P-value
Intercept 0.155 0.247 0.626 0.576 PDRB per Kapita 0.013 0.016 0.819 0.473
Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT)
Terakhir, dilakukan analisis regresi untuk mengetahui hubungan PDRB per
kapita terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berdasarkan hasil
pengolahan data didapat nilai R2 sebesar 0.2340, seperti yang terlihat pada
Tabel 4.22. di bawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang dipilih
pada variabel independen dapat menjelaskan keragaman variabel
dependen dengan kontribusi sebesar 23.40 persen, sedangkan sisanya
sebesar 76,60 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang
digunakan pada penelitian ini.
Tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-hitung (Significance F)
ternyata lebih besar dari 0.05. Artinya, secara keseluruhan variabel
independen, secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh signifikan
terhadap variabel dependen. Dari hasil output regresi yang dirangkum
pada Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa probabilitas t-hitung untuk variabel
PDRB per kapita sebesar 0.409. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB
per kapita tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka
(TPT).
IV-39
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 4.22 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.483810202 R Square 0.234072311 Adjusted R Square -0.021236918 Standard Error 0.618221576 Observations 5
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 0.350 0.350 0.917 0.409 Residual 3 1.147 0.382 Total 4 1.497
Coefficients Standard Error t Stat P-value
Intercept 7.908 5.280 1.498 0.231 PDRB per Kapita -0.328 0.342 -0.958 0.409
Pada bagian ini akan membahas mengenai proyeksi Perekonomian Kabupaten
Kulon Progo sampai dengan tahun 2022 meliputi PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010,
Peranan Sektoral dalam Pembentukan PDRB, Laju Pertumbuhan PDRB beserta
sektoralnya, Pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan per kapita, laju inflasi,
tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka,
dan Indek Pembangunan Manusia beserta indikatornya, yaitu angka melek huruf
(AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), angka harapan
hidup (AHH), dan pengeluaran per kapita (PPP). Hasil proyeksi tersebut kemudian
menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan
ekonomi dengan memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh
Kabupaten Kulon Progo.
5.1. Proyeksi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Pembahasan pada bagian ini akan menguraikan proyeksi PDRB Kabupaten
Kulon Progo menurut lapangan usaha. Estimasi dilakukan terhadap PDRB
atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan 2010.
Pada tahun 2018, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
berlaku di Kabupaten Kulon Progo diprediksi mencapai Rp9.83 Triliun. Nilai
ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022, PDRB Kabupaten
Kulon Progo diprediksi sebesar Rp13.96 Triliun. Sektor ekonomi yang
PROYEKSI EKONOMI MAKRO KABUPATEN KULON PROGO
BAB LIMA
V-2
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
menunjukkan Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar adalah sektor pertanian,
peternakan, dan perikanan yang mencapai Rp1.98 triliun dan terus
meningkat hingga pada tahun 2022 sektor pertanian, peternakan, dan
perikanan diprediksi mencapai Rp2.78 triliun. NTB terbesar kedua adalah
sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
yang mencapai nilai Rp1.33 triliun pada tahun 2018 dan mencapai Rp1.92
triliun pada tahun 2022. Kedua sektor tersebut memiliki andil besar
terhadap pembentukan PDRB. Sektor yang memiliki peranan relatif kecil
adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar Rp7.09 miliar dan
mencapai Rp9.81 miliar pada tahun 2022. Tabel 5.1 menguraikan PDRB
atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022.
Tabel 5.1 Proyeksi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1,981.59 2,153.98 2,344.44 2,553.81 2,784.52 2 Pertambangan dan Penggalian 135.71 146.44 158.33 171.42 185.88 3 Industri Pengolahan 1,175.61 1,277.15 1,389.37 1,512.73 1,648.69 4 Pengadaan Listrik dan Gas 7.09 7.67 8.31 9.02 9.81 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 12.98 14.02 15.17 16.44 17.84 6 Konstruksi 845.98 923.56 1,009.13 1,103.09 1,206.56 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,337.35 1,464.77 1,605.15 1,759.18 1,928.71 8 Transportasi dan Pergudangan 771.02 830.45 896.40 969.07 1,049.31 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 391.95 430.86 473.66 520.60 572.24
10 Informasi dan Komunikasi 475.93 512.92 553.96 599.17 649.09 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 349.01 388.00 430.75 477.54 528.93 12 Real Estate 327.40 356.53 388.69 424.02 462.95 13 Jasa Perusahaan 26.93 29.08 31.47 34.10 37.00 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 923.10 1,019.11 1,124.59 1,240.16 1,367.21 15 Jasa Pendidikan 579.93 632.46 690.42 754.09 824.20 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 143.66 157.03 171.78 187.96 205.78 17 Jasa Lainnya. 350.96 379.37 410.85 445.50 483.73
T O T A L 9,836.19 10,723.42 11,702.46 12,777.92 13,962.43
Pada tahun 2018, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
konstan (=2010) di Kabupaten Kulon Progo diprediksi mencapai Rp7.25
triliun. Nilai ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022
PDRB Kabupaten Kulon Progo diprediksi sebesar Rp8.89 triliun. Sektor
ekonomi yang menunjukkan Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar adalah
sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang mencapai Rp1.22 triliun
dan terus meningkat hingga pada tahun 2022 sektor pertanian,
V-3
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
peternakan, dan perikanan diprediksi mencapai Rp1.38 triliun. NTB
terbesar kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi
mobil dan sepeda motor yang mencapai nilai Rp1.01 triliun pada tahun
2018 dan mencapai Rp1.28 triliun pada tahun 2022. Kedua sektor tersebut
memiliki andil besar terhadap pembentukan PDRB. Sektor yang memiliki
peranan relatif kecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas Rp7.85 miliar
pada tahun 2018 dan mencapai Rp10.11 miliar pada tahun 2022. Tabel 5.2
menguraikan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Kulon Progo
tahun 2018-2022.
Tabel 5.2 Proyeksi PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1,227.10 1,262.72 1,301.53 1,343.53 1,388.56 2 Pertambangan dan Penggalian 100.78 104.24 107.97 111.99 116.28 3 Industri Pengolahan 904.58 952.21 1,002.84 1,056.60 1,113.50 4 Pengadaan Listrik dan Gas 7.85 8.37 8.92 9.50 10.11 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 9.25 9.54 9.86 10.20 10.57 6 Konstruksi 622.18 655.80 691.52 729.43 769.52 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,012.50 1,074.34 1,139.81 1,209.09 1,282.24 8 Transportasi dan Pergudangan 581.98 603.39 626.45 651.19 677.55 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 273.70 289.70 306.65 324.60 343.57
10 Informasi dan Komunikasi 485.09 516.47 549.64 584.70 621.69 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 234.77 252.63 271.45 291.27 312.14 12 Real Estate 266.38 281.61 297.76 314.87 332.95 13 Jasa Perusahaan 24.10 25.44 26.86 28.36 29.96 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 609.93 645.93 684.07 724.46 767.13 15 Jasa Pendidikan 474.12 502.19 531.93 563.43 596.70 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 117.32 124.96 133.04 141.58 150.59 17 Jasa Lainnya. 298.83 315.06 332.30 350.58 369.92
T O T A L 7,250.47 7,624.59 8,022.60 8,445.39 8,892.99
Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing
sektor terhadap nilai PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase
suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam
perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga dapat
memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan
PDRB, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi motor penggerak
pertumbuhan di wilayah yang bersangkutan. Jika dilihat distribusi
V-4
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
persentase lapangan usaha dari tahun ke tahun, terlihat adanya pergeseran
di beberapa sektor lapangan usaha.
Berdasarkan PDRB ADHB menurut lapangan usaha, sektor pertanian,
peternakan, dan perikanan memperlihatkan penurunan kontribusi,
sedangkan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor menunjukkan peningkatan kontribusi dalam penciptaan nilai tambah.
Demikian juga dengan sektor pengadaan listrik dan gas, konstruksi, dan
jasa keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meski
peningkatannya relatif sedikit. Tabel 5.3 menyajikan distribusi persentase
PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022.
Tabel 5.3 Proyeksi Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (%) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 20.15 20.09 20.03 19.99 19.94 2 Pertambangan dan Penggalian 1.38 1.37 1.35 1.34 1.33 3 Industri Pengolahan 11.95 11.91 11.87 11.84 11.81 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 6 Konstruksi 8.60 8.61 8.62 8.63 8.64 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.60 13.66 13.72 13.77 13.81 8 Transportasi dan Pergudangan 7.84 7.74 7.66 7.58 7.52 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.98 4.02 4.05 4.07 4.10
10 Informasi dan Komunikasi 4.84 4.78 4.73 4.69 4.65 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3.55 3.62 3.68 3.74 3.79 12 Real Estate 3.33 3.32 3.32 3.32 3.32 13 Jasa Perusahaan 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 9.38 9.50 9.61 9.71 9.79 15 Jasa Pendidikan 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.46 1.46 1.47 1.47 1.47 17 Jasa Lainnya. 3.57 3.54 3.51 3.49 3.46
T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Tabel 5.4 yang menyajikan distribusi persentase PDRB ADHK 2010 berdasar
lapangan usaha dari tahun 2018 hingga tahun 2022, menunjukkan adanya
pergeseran sektor lapangan usaha. Sektor pertanian, peternakan, dan
perikanan menunjukkan penurunan kontribusi, sedangkan sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
menunjukkan peningkatan kontribusi dalam penciptaan nilai tambah.
Sektor lain yang menunjukkan peningkatan kontribusi adalah, industri
V-5
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor jasa terutama sektor informasi
dan komunikasi dan sektor jasa keuangan dan asuransi.
Tabel 5.4
Proyeksi Kontribusi PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (%)
No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 16.92 16.56 16.22 15.91 15.61 2 Pertambangan dan Penggalian 1.39 1.37 1.35 1.33 1.31 3 Industri Pengolahan 12.48 12.49 12.50 12.51 12.52 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 6 Konstruksi 8.58 8.60 8.62 8.64 8.65 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.96 14.09 14.21 14.32 14.42 8 Transportasi dan Pergudangan 8.03 7.91 7.81 7.71 7.62 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.77 3.80 3.82 3.84 3.86
10 Informasi dan Komunikasi 6.69 6.77 6.85 6.92 6.99 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3.24 3.31 3.38 3.45 3.51 12 Real Estate 3.67 3.69 3.71 3.73 3.74 13 Jasa Perusahaan 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 8.41 8.47 8.53 8.58 8.63 15 Jasa Pendidikan 6.54 6.59 6.63 6.67 6.71 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.62 1.64 1.66 1.68 1.69 17 Jasa Lainnya. 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16
T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5.2. Proyeksi PDRB Menurut Jenis Pengeluaran
Berdasarkan PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran, secara domestik,
pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang paling tinggi sepanjang
tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 konsumsi rumah tangga sebesar Rp7.03
triliun, naik menjadi Rp10.12 triliun pada tahun 2022. Diurutan kedua
ditempati oleh pengeluaran dalam bentuk pembentukan modal tetap
domestik bruto dengan besaran Rp3.07 triliun pada tahun 2018, naik
menjadi Rp4.45 triliun pada tahun 2022. Pengeluaran konsumsi
pemerintah menempati urutan ketiga dengan pengeluaran sebesar Rp1.73
triliun pada tahun 2018, naik menjadi Rp2.49 triliun pada tahun 2022.
Dalam hal perdagangan regional, Kabupaten Kulon Progo mengalami defisit
perdagangan dimana, nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor selama
periode 2018-2022 (lihat Tabel 5.5). PDRB ADHK (=2010) menunjukkan pola
yang serupa dengan PDRB ADHB, dimana pengenluaran konsumsi rumah
tangga menempati urutan pertama disusul oleh pembentukan modal tetap
domestik bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah.
V-6
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 5.5 Proyeksi PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah) No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 7,034.40 7,682.86 8,397.75 9,206.26 10,128.92 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 343.30 377.23 414.53 456.57 504.42
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,736.96 1,895.01 2,069.35 2,266.64 2,491.90 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 3,078.92 3,366.62 3,683.62 4,041.89 4,450.52 5 Perubahan Inventori 51.99 55.30 59.03 63.33 68.32 6 Ekspor Barang dan Jasa 5,772.76 6,254.84 6,788.73 7,395.58 8,090.86 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 8,182.13 8,908.46 9,710.53 10,652.35 11,772.52
PDRB 9,836.19 10,723.42 11,702.46 12,777.92 13,962.43
Tabel 5.6 Proyeksi PDRB ADHK (=2010) Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah)
No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,584.15 4,820.60 5,072.14 5,339.34 5,622.21 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 248.92 267.93 288.40 310.43 334.08
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,178.29 1,238.97 1,303.53 1,372.09 1,444.68 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 2,033.07 2,142.90 2,259.93 2,384.48 2,516.60 5 Perubahan Inventori 42.36 43.89 45.48 47.15 48.88 6 Ekspor Barang dan Jasa 4,471.33 4,713.58 4,971.76 5,246.54 5,538.05 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 5,307.65 5,603.27 5,918.64 6,254.64 6,611.50
PDRB 7,250.47 7,624.59 8,022.60 8,445.39 8,892.99
Apabila dilihat dari distribusi PDRB menurut jenis pengeluaran, secara
domestik, pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang paling tinggi
sepanjang tahun 2018-2022 dengan kisaran 71-72% untuk PDRB ADHB dan
63% untuk PDRB ADHK (=2010). Di urutan kedua ditempati oleh
pengeluaran dalam bentuk pembentukan modal tetap domestik bruto
dengan konstirusi lebih kurang 31% untuk PDRB ADHB dan 28% untuk
PDRB ADHK (=2010). Pengeluaran konsumsi pemerintah menempati urutan
ketiga dengan persentase kontribusi pengeluaran sebesar lebih kurang 17%
untuk PDRB ADHB dan kisaran 16% untuk PDRB ADHK (=2010). Dalam hal
perdagangan regi0nal, kontribusi impor berkisar 83-84% untuk PDRB ADHB
dan kisaran 73-74% untuk PDRB ADHK (=2010). Peranan ekspor barang dan
jasa berkisar 57-58% untuk PDRB ADHB dan kisaran 61-62% untuk PDRB
ADHK (=2010).
V-7
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 5.7 Proyeksi Kontribusi PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (%) No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 71.52 71.65 71.76 72.05 72.54 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 3.49 3.52 3.54 3.57 3.61
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 17.66 17.67 17.68 17.74 17.85 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 31.30 31.40 31.48 31.63 31.87 5 Perubahan Inventori 0.53 0.52 0.50 0.50 0.49 6 Ekspor Barang dan Jasa 58.69 58.33 58.01 57.88 57.95 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 83.18 83.07 82.98 83.37 84.32
PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Tabel 5.8
Proyeksi Kontribusi PDRB ADHK (=2010) Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (%)
No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 63.23 63.22 63.22 63.22 63.22 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 3.43 3.51 3.59 3.68 3.76
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 28.04 28.11 28.17 28.23 28.30 5 Perubahan Inventori 0.58 0.58 0.57 0.56 0.55 6 Ekspor Barang dan Jasa 61.67 61.82 61.97 62.12 62.27 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 73.20 73.49 73.77 74.06 74.35
PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5.3. Proyeksi PDRB Per Kapita
Pendapatan per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan
menunjukkan pendapatan riil penduduk dengan mempertimbangkan angka
inflasi, sedangkan pendapatan penduduk yang dihitung berdasarkan harga
berlaku, mencerminkan pendapatan secara bruto dengan
mengesampingkan faktor inflasi, sehingga tidak menggambarkan
kemampuan daya beli penduduk.
Tahun 2022, Pendapatan per kapita di Kabupaten Kulon Progo yang
dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku diproyeksikan
sama-sama mengalami kenaikan dengan masing-masing sebesar Rp32,12
juta dan Rp20.48 juta. Pendapatan per kapita atas harga konstan
mengalami kenaikan sebesar 4,44 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini
menjadi yang tertinggi sejak tahun 2018. Sementara itu kenaikan
pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku meningkat 8,37 persen
V-8
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022
PDRBADHBPerKapita 23.44 25.34 27.44 29.67 32.16
PDRBADHK(=2010)PerKapita 17.28 18.02 18.81 19.61 20.48
LPEPDRBADHBPerKapita 7.98 8.14 8.28 8.12 8.37
LPEPDRBADHK(=2010)PerKapita 4.13 4.31 4.40 4.24 4.44
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
5
10
15
20
25
30
35
Persen
JutaRupiah
pada tahun 2022. Peningkata ini lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan pada empat tahun sebelumnya. Ilustrasi proyeksi
pendapatan per kapita Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022 dapat
dilihat pada Gambar 5.1.
Gambar 5.1 Proyeksi Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018-2022
5.4. Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi
Berdasarkan PDRB ADHB menurut lapangan usaha, laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 diprediksi akan
tumbuh sebesar 8.89 persen. Nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon
Progo terus meningkat hingga pada tahun 2022 diprediksi akan mencapai
9.27 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik diperlukan untuk
menjaga stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo selama periode 2018-2022
ditunjukkan pada Tabel 5.9. Berdasarkan prediksi PDRB ADHB tahun 2018-
2022, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kulon Progo berada pada kisaran 9 persen.
Tabel 5.9 menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan dan asuransi dan
sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
V-9
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
diprediksi akan mencapai kinerja yang sangat baik, dengan pertumbuhan
rata-rata di atas dua digit. Sektor penyediaan akomodasi dan makan
minum, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor, sektor merupakan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor
konstruksi, dan sektor jasa pendidikandengan pertumbuhan yang lebih
tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Kabupaten Kulon Progo tahun 2022.
Tabel 5.9 Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022 (%) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 8.53 8.70 8.84 8.93 9.03 2 Pertambangan dan Penggalian 7.65 7.90 8.12 8.27 8.43 3 Industri Pengolahan 8.46 8.64 8.79 8.88 8.99 4 Pengadaan Listrik dan Gas 8.00 8.22 8.41 8.53 8.67 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 7.77 8.01 8.22 8.36 8.51 6 Konstruksi 9.06 9.17 9.26 9.31 9.38 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9.46 9.53 9.58 9.60 9.64 8 Transportasi dan Pergudangan 7.44 7.71 7.94 8.11 8.28 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9.92 9.93 9.94 9.91 9.92
10 Informasi dan Komunikasi 7.51 7.77 8.00 8.16 8.33 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 11.36 11.17 11.02 10.86 10.76 12 Real Estate 8.75 8.90 9.02 9.09 9.18 13 Jasa Perusahaan 7.76 8.00 8.21 8.35 8.51
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 10.46 10.40 10.35 10.28 10.24 15 Jasa Pendidikan 8.93 9.06 9.16 9.22 9.30 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9.21 9.31 9.39 9.42 9.48 17 Jasa Lainnya. 7.86 8.10 8.30 8.43 8.58
T O T A L 8.89 9.02 9.13 9.19 9.27
Berdasarkan PDRB ADHK (=2010) menurut lapangan usaha, laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018
diprediksi akan tumbuh sebesar 5,01 persen. Nilai pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kulon Progo mengalami perlambatan hingga pada tahun 2022
diprediksi akan mencapai 5,30 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini
perlu dicapai oleh pemerintah dengan membuat kebijakan yang pro
pertumbuhan ekonomi agar stabilitas ekonomi terjaga dan lapangan kerja
bertambah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo selama
periode 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel 5.9. Berdasarkan prediksi PDRB
ADHK (=2010) tahun 2018-2022, terlihat bahwa secara umum
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo berada pada kisaran 5
persen.
V-10
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 5.10 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Peternakan, dan
Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang, dan sektor Transportasi dan
Pergudangan, diprediksi akan mencapai kinerja yang sangat kurang baik,
dengan pertumbuhan lebih rendah daripada laju pertumbuhan Kabupaten
Kulon Progo tahun 2022.
Tabel 5.10 Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022 (%) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 2.63 2.90 3.07 3.23 3.35 2 Pertambangan dan Penggalian 3.18 3.43 3.58 3.72 3.83 3 Industri Pengolahan 5.12 5.26 5.32 5.36 5.38 4 Pengadaan Listrik dan Gas 6.60 6.61 6.55 6.50 6.44 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 2.92 3.18 3.35 3.49 3.61 6 Konstruksi 5.27 5.40 5.45 5.48 5.50 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.04 6.11 6.09 6.08 6.05 8 Transportasi dan Pergudangan 3.44 3.68 3.82 3.95 4.05 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.75 5.84 5.85 5.85 5.84
10 Informasi dan Komunikasi 6.44 6.47 6.42 6.38 6.33 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 7.72 7.61 7.45 7.30 7.17 12 Real Estate 5.61 5.72 5.73 5.75 5.74 13 Jasa Perusahaan 5.43 5.55 5.58 5.61 5.61 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.81 5.90 5.90 5.90 5.89 15 Jasa Pendidikan 5.84 5.92 5.92 5.92 5.90 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.49 6.52 6.47 6.42 6.36 17 Jasa Lainnya. 5.30 5.43 5.47 5.50 5.52
T O T A L 5.01 5.16 5.22 5.27 5.30
Berdasarkan PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran, terlihat laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo digerakkan oleh
pertumbuhan semua komponen pengeluaran. Pada tahun 2022, terlihat
komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) mengalami
pertumbuhan yang lenih tinggi dibandingkan dengan komponen
pengeluaran konsumsi rumah tangga. Laju pertumbuhan PMTB sebesar
10.11 persen, sementara laju konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar
10.02 persen. Hal ini mengindikasikan Kabupaten Kulon Progo menjadi
tempat yang menarik bagi investor sehingga mendorong peningkatan laju
investasi. Pengeluaran konsumsi pemerintah tercata tumbuh 9.94 persen
pada tahun 2022. Laju pertumbuhan impor lebih tinggi dari ekspor. Pola
pertumbuhan serupa juga terjadi pada PDRB ADHK (=2010).
V-11
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Tabel 5.11 Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (%) No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 9.12 9.22 9.30 9.63 10.02 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 9.88 9.88 9.89 10.14 10.48
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8.98 9.10 9.20 9.53 9.94 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 9.26 9.34 9.42 9.73 10.11 5 Perubahan Inventori 5.95 6.37 6.74 7.29 7.88 6 Ekspor Barang dan Jasa 8.13 8.35 8.54 8.94 9.40 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 8.73 8.88 9.00 9.70 10.52
PDRB 8.89 9.02 9.13 9.19 9.27
Tabel 5.12 Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Kabupaten Kulon Progo
Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2018–2022 (%) No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5.01 5.16 5.22 5.27 5.30 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 7.54 7.64 7.64 7.64 7.62
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5.00 5.15 5.21 5.26 5.29 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 5.25 5.40 5.46 5.51 5.54 5 Perubahan Inventori 3.48 3.60 3.64 3.66 3.67 6 Ekspor Barang dan Jasa 5.27 5.42 5.48 5.53 5.56 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 5.42 5.57 5.63 5.68 5.71
PDRB 5.01 5.16 5.22 5.27 5.30
5.5. Proyeksi Tingkat Kemiskinan
Proyeksi garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo selama periode 2018-
2022 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat seiring dengan
peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Pada tahun
2018, nilai nominal garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo tercatat
sebesar Rp336,332 per kapita sebulan. Angka ini meningkat secara
bertahap menjadi Rp390,936 per kapita per bulan di tahun 2022 (lihat
Gambar 5.2).
Setelah memprediksikan garis kemiskinan, diperoleh proyeksi jumlah orang
miskin di Kabupaten Kulon Progo. Pada Gambar 5.3 terlihat pada tahun
2018 jumlah orang miskin sebanyak 80,200 jiwa atau 19.11 persen dari
total jumlah penduduk. Jumlah tersebut menurun menjadi 69,640 jiwa
atau 16.04 persen pada tahun 2022 (lihat Gambar 5.3).
V-12
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
336.332
349.983
363.634
377.285
390.936
300.000
310.000
320.000
330.000
340.000
350.000
360.000
370.000
380.000
390.000
400.000
2018 2019 2020 2021 2022
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
Ru
pia
h
Garis Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%)
2018 2019 2020 2021 2022
Penduduk Miskin 80,20 77,83 75,24 72,60 69,64
Tingkat Kemiskinan 19,11 18,39 17,64 16,86 16,04
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
82,00
Per
sen
Rib
u Ji
wa
Gambar 5.2 Proyeksi Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022
Gambar 5.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022
Gambar 5.4 memperlihatkan proyeksi indeks kedalaman (P1) dan
keparahan (P2) kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
V-13
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
3,42 3,39 3,35 3,31 3,28
0,94 0,94 0,95 0,95 0,95
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung
makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran
penduduk miskin juga semakin menyempit. Berdasarkan hasil proyeksi,
selama tahun 2018-2022 terjadi penurunan dari 3.42 pada tahun 2018
menjadi 3.28 pada tahun 2022. Indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah
indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran
pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks,
semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Hasil
proyeksi menunjukkan terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan
dari 0.94 pada tahun 2018 menjadi 0.95 pada tahun 2022.
Gambar 5.4
Proyeksi Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022
V-14
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
5.6. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka
Angka pengangguran merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan daerah yang ditunjukan melalui penyerapan tenaga kerja.
Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo tidak terlepas dari data
angkatan kerja, jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran itu sendiri.
Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau
sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja
sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang
mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena
merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang
sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.Indikator ini
berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan
kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan
keberhasilan atau kegagalan progam dan kegiatan ketenagakerjaan dari
tahun ke tahun.
Berdasarkan Gambar 5.5, terlihat bahwa proyeksi tingkat pengangguran
Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2018-2022 mengalami penurunan
dari 2,30 persen menjadi 1,60 persen. Secara nominal, terjadi penurunan
jumlah orang yang menganggur dari 9,646 orang pada tahun 2018 menjadi
6,960 orang pata tahun 2022. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam hal
iklim ketenagakerjaan. Namun walaupun demikian, masih terdapat jumlah
pengangguran yang harus disediakan lowongan kerja bagi mereka. Dalam
kondisi seperti ini, maka perlu adanya pengarahan pembangunan yang
ramah ketenagakerjaan (employment-growthfriendly), pembangunan harus
mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan yaitu penciptaan
kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga pendayagunaan
tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dapat
tercapai.
V-15
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Penganggur 9.646 8.989 8.318 7.652 6.960
TPT 2,30 2,12 1,95 1,78 1,60
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Gambar 5.5 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018-2022
5.7. Proyeksi Ketimpangan Pendapatan
Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva
pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel
tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang
mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0
sampai 1. Apabila koefisien Gini berniali 0 berarti pemerataan sempurna,
sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.
Hasil proyeksi pada Gambar 5.6 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan
pendapatan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018-2022 menurun
dari 0.35 menjadi 0.33. Nilai ini mengindikasikan bahwa tangkat
ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam
kategori ketimpangan rendah.
V-16
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Gini 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33
0,315
0,320
0,325
0,330
0,335
0,340
0,345
0,350
0,355
Gambar 5.6 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018-2022
5.8. Proyeksi Inflasi
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan
terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat
disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang
meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau
bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran
distribusi barang
Pada tahun 2018 diperkirakan terjadi inflasi sebesar 2.74 persen. Pada
tahun 2022 laju inflasi mengalami penurunan, yaitu sebesar 1.91 persen.
Ilustrasi proyeksi inflasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022 dapat
dilihat pada Gambar 5.7.
V-17
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
2,74
2,50
2,282,09
1,91
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2018 2019 2020 2021 2022
Gambar 5.7 Proyeksi Inflasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022
5.9. Proyeksi Indikator Indeks Pembangunan Manusia
Aspek Pendidikan
Salah satu aspek dalam menghitung indeks pembangunan manusia (IPM)
adalah pendidikan, yang terdiri dari rata-rata lama sekolah (RLS) dan
harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai
jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan
formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah
suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam
penghitungan RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Berdasarkan
Gambar 5.8 dapat diketahui bahwa RLS di Kabupaten Kulon Progo
diproyeksikan mengalami peningkatan dari 8.69 tahun pada tahun 2018
menjadi 9.16 tahun pada tahun 2022.
Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di
masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap
bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk
V-18
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022
RLS 8,69 8,81 8,93 9,04 9,16
HLS 14,39 14,65 14,91 15,18 15,44
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.
Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke
atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem
pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya
pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
Dari Gambar 5.8 dapat diketahui bahwa HLS di Kabupaten Kulon Progo
diproyeksikan mengalami peningkatan dari 14.39 tahun pada tahun 2018
menjadi 15.44 tahun pada tahun 2022.
Gambar 5.8 Proyeksi RLS dan HLS Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018-2022
Angka melek huruf (AMH) adalah Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke
atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana
dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji,
dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan Gambar 5.8
dapat diketahui bahwa AMH di Kabupaten Kulon Progo diramalkan
mengalami peningkatan dari 94.84 persen pada tahun 2018 menjadi 95.38
persen pada tahun 2022.
V-19
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022
AMH 94,84 95,00 95,14 95,27 95,38
94,50
94,60
94,70
94,80
94,90
95,00
95,10
95,20
95,30
95,40
95,50
Gambar 5.9 Proyeksi AMH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022
Aspek Kesehatan
Indikator bidang kesehatan dapat ditunjukkan melalui Angka Harapan
Hidup (AHH) Saat Lahir. AHH saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata
perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
Berdasarkan hasil proyeksi seperti yang terlihat pada Gambar 5.10, AHH
cenderung meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tercatat
pada tahun 2018 sebesar 75.07 tahun, tahun 2019 sebesar 75.10 tahun,
tahun 2020 mencapai 75.13 tahun, tahun 2021 mencapai 75,16, dan tahun
2022 mencapai 75.20 tahun. Peningkatan proyeksi angka harapan hidup ini
menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Angka Harapan
Hidup Kabupaten Kulon Progo selama periode 2018-2022 diharapkan
menjadi yang tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan lebih besar dari
tingkat DIY, sebagai mana pada tahun 2017.
V-20
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022
AHH 75,07 75,10 75,13 75,16 75,20
75,00
75,02
75,04
75,06
75,08
75,10
75,12
75,14
75,16
75,18
75,20
75,22
Gambar 5.10 Proyeksi AHH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022
Aspek Ekonomi
Aspek perekonomian dalam penentuan IPM ditentukan oleh variabel
pengeluaran per kapita disesuaikan. Target capaian pengeluaran perkapita
disesuaikan disusun dengan metoda regresi linear yang mampu
menghitung, atau memprediksi, nilai masa mendatang dengan
menggunakan nilai-nilai yang ada. Nilai yang diprediksikan adalah tahun
untuk pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2010 – 2017. Nilai
yang diketahui tersebut, dan pengeluaran perkapita disesuaikan baru
diprediksi dengan menggunakan regresi linier. Berdasarkan metode
tersebut diperoleh proyeksi pengeluaran per kapita disesuaikan tahun
2018 hingga 2022. Hasil proyeksi menunjukkan terjadi peningkatan yang
konsisten sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pengeluaran per kapita
diproyeksikan sebesar Rp9.42 juta pada tahun 2022, lebih tinggi dari tahun
2018 dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp9.01 juta.
V-21
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
9,01
9,11
9,21
9,32
9,42
8,80
8,90
9,00
9,10
9,20
9,30
9,40
9,50
2018 2019 2020 2021 2022
Gambar 5.11 Proyeksi Pengeluaran Per Kapita (PPP) Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018-2022
Indeks Pembangunan Manusia
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu
indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk.
Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non
fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan
angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi
masyarakat yang tercermin dari nilai purcashing power parity index (ppp).
IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah
negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk
mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Target yang telah disusun pada faktor-faktor pembentuk IPM yang meliputi
rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan
pengeluaran per kapita yang disesuaikan meghasilkan IPM Kabupaten
Kulon Progo. Pada tahun 2022 sebesar 75.40 atau berada pada kategori
tinggi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka proyeksi IPM pada
tahun 2018, yaitu 73.18. Peningkatan IPM setiap tahunnya ini sebagai
V-22
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022
IPM 73,18 73,74 74,29 74,85 75,40
Laju IPM 0,76 0,76 0,75 0,75 0,74
0,73
0,74
0,74
0,75
0,75
0,76
0,76
0,77
0,77
72,00
72,50
73,00
73,50
74,00
74,50
75,00
75,50
76,00
dampak dari meningkatnya komponen-komponen penyusun IPM. Selain itu
hal ini mungkin disebabkan karena sudah semakin terwujudnya
optimalisasi dan sinergitas pola dan sasaran pembangunan manusia yang
telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Gambar 5.12 Proyeksi IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022
5.10 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi Kabupaten Kulon Progo diarahkan untuk mengatasi
berbagai permasalahan bidang ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi,
inflasi, dan pengangguran. Misi RPJMD Kulon Progo 2017-2022 yang terkait
dengan pembangunan bidang ekonomi adalah “Menciptakan sistem
perekonomian yang berbasis kerakyatan”. Pertumbuhan yang berbasis
kerakyatan menekankan pada pertumbuhan inklusif yang tumbuh melalui
pemerataan pendapatan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam
proses pembangunan. Perekonomian juga harus didorong oleh potensi
ekonomi dan peningkatan produktivitas sehingga terbuka peluang untuk
penyerapan tenaga kerja baru. Terdapat beberapa rekomendasi yang
V-23
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
dapat ditawarkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
diantaranya:
1. Kebijakan mendorong pertumbuhan inklusif berbasi kerakyatan:
Kebijakan untuk menciptakan sistem perekonomian yang berbasis
kerakyatan meliputi :
• Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi,
dan UMKM dengan semangat Bela Beli Kulon Progo. Selain itu,
perlu ada kebijakan perluasan akses pembiayaan dengan program
memfasilitasi akses pembiayaan khususnya bagi pengusaha UMKM.
memfasilitasi/memediasi pengusaha dan perbankan untuk
menjembatani permasalahan yang berhubungan dengan
pembiayaan investasi; dan meningkatkan peran serta masyarakat
dan koperasi alternatif dalam pembangunan;
• Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian
dan perikanan. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan
produktivitas pertanian dan perikanan dan peningkatan diversifikasi
pangan;
• Pengembangan pariwisata berbasis kawasan dan masyarakat
dengan cara meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana parasarana
pariwisata;
• Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif
dengan cara meningkatkan pelayanan dan promosi investasi;
• Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan
kerja dan perlindungan ketenagakerjaan melalui peningkatan
pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
• Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat
dengan cara meningkatkan partisipasi dan penguatan kelembagaan
masyarakat;
• Peningkatan upaya perlindungan penyandang masalah
V-24
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender melalui
peningkatan fasilitas dan bantuan perlindungan sosial. Selain itu,
juga perlu ada peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan
perempuan dan anak;
• Peningkatan efisiensi birokrasi dan pencegahan korupsi melalui
penyerderhanaan prosedur perijinan usaha, regulasi dan law
enforcement, serta sistem pengajuan usaha online yang terintegrasi
dengan sistem perbankan.
2. Kebijakan Mendorong Pembangunan Manusia
Kebijakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat,
berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya meliputi:
1. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan
pendidikan karakter dengan cara memenuhi kebutuhan sarana
prasarana secara bertahap. Selain itu, mengintegrasikan
pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan
meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter.
Terakhir, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan;
2. Meningkatkan prestasi olahraga dan generasi muda melalui
peningkatan pembinaan olahraga dan generasi muda serta sarana
prasarana olah raga;
3. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan dengan cara
meningkatkan sarana dan kapasitas sumber daya manusia
perpustakaan;
4. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan
rehabilitatif kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga
berencana melalui peningkatan promosi kesehatan, kesehatan
V-25
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dapat
melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya
kesehatan. Juga melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan dan peningkatan pelayanan dan
mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana;
6. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur
budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, sastra dan
cagar/warisan budaya. Ini dapat dilakukan dengan cara
meningkatkan pembinaan pelaku seni.
3. Kebijakan Terkait Pengurangan Pengangguran
Dalam rangka perencanaan pengembangan sumberdaya manusia
(SDM) Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
perlu untuk mendesain kapasitas SDM-nya yang diarahkan mengisi
peluang kerja pada sektor-sektor basis serta mempersiapkan SDM
tersebut untuk memasuki pasar kerja di Kabupaten Kulon Progo
sehingga dapat mengurangi pengangguran. Terdapat beberapa
kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengulangi tingkat
pengangguran, diantaranya:
1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan
kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen
memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan
pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara
mandiri dan andal bersaing di bidangnya.
2. Bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta
pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan
andal bersaing di bidangnya
3. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan
lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong
V-26
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
terwujudnya lapangan pekerjaan baru. Membantu para
pengangguran terdidik untuk menguasai teknologi dan informasi
pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMD, BUMS
dan pihak lainnya.
4. Meningkatkan teknologi dan sistem pedidikan. Segera melakukan
pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-
kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai
prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan
komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para
penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan.
5. Meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada, sehingga
mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Pemberian
informasi cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain.
6. Mengintensifkan program keluarga berencana.
7. Membuka kesempatan bekerja ke luar negeri.
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat
disimpulkan beberapa hal, diantaranya:
1. Hasil analisis perkembangan ekonomi makro.
Nilai PDRB ADHB dan ADHK (=2010) menujukkan peningkatan setiap
tahunnya. Pada Tahun 2017, nilai dari seluruh aktivitas produksi barang
dan jasa di Kabupaten Kulon Progo adalah sebesar Rp9,033.14 Miliar
yang artinya mengalami peningkatan sekitar 8.68% dari tahun
sebelumnya. Peningkatan PDRB di Kabupaten Kulon Progo ini ditopang
oleh peningkatan tiga sektor pilar utama yaitu sektor industri
pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor
angkutan dan komunikasi. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan nilai
PDRB ADHK (=2010) yang berasal dari nilai total produksi barang dan
jasa Tahun 2017 nilai dari seluruh aktivitas produksi barang dan jasa di
Kabupaten Kulon Progo adalah sebesar Rp6,580.77 Miliar, yang artinya
mengalami peningkatan sekitar 4.92% dari Tahun 2016. Selama kurun
waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo baik
ADHB dan ADHK (=2010) terus mengalami peningkatan. Kenaikan ini
meningkatkan daya beli masyarakat.
PENUTUP
BAB ENAM
VI-2
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Kulon Progo, namun secara persentase penduduk miskin di
Kabupaten Kulon Progo masih menduduki posisi tertinggi jika
dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Selama 5 tahun terakhir (2013–2017) rata-rata nilai Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar
2.86%.. Di Kabupaten Kulon Progo perkembangan Rasio Gini dari tahun
ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan.
Sedangkan dibandingkan dengan Rasio Gini DIY maupun Nasional, Gini
Rasio Kabupaten Kulon Progo masih dibawahnya. Hal tersebut
menggambarkan kondisi ketimpangan antar penduduk di Kabupaten
Kulon Progo masih relatif lebih baik dibandingkan dengan DIY dan
Nasional.
Angka IPM Kulon Progo telah mencapai angka tertinggi pada tahun
2017 sebesar 73.18 ini menunjukkan keberhasilan pembangunan
manusia secara umum, bukan hanya pembangunan perekonomian
semata. Tingginya angka IPM Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh
tingginya keempat indikator penyusunnya. Terutama angka harapan
hidup yang mencapai nilai tertinggi di DIY sebesar 75.04 tahun dan
harapan lama sekolah pada angka 14,13 tahun. Berikut disajikan
indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan
peningkatan pendapatan per kapita masyarakat akan meningkatkan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kulon Progo. Akan
tetapi, peningkatan pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan
dalam mengurangi kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan
ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan
pembangunan ekonomi lainnya untuk meningkatkan kesempatan kerja,
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.
VI-3
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
2. Hasil analisis proyeksi perekonomian Kabupaten Kulon Progo
menunjukkan bahwa:
Pada tahun 2018, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga berlaku di Kabupaten Kulon Progo diprediksi mencapai Rp9.83
Triliun. Nilai ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022,
PDRB Kabupaten Kulon Progo diprediksi sebesar Rp13.96 Triliun.
Berdasarkan PDRB ADHK (=2010), PDRB Kabupaten Kulon Progo pada
tahun 2018 diprediksi mencapai Rp7.25 triliun. Nilai ini terus
mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 PDRB Kabupaten
Kulon Progo diprediksi sebesar Rp8.89 triliun. Tahun 2022, Pendapatan
per kapita di Kabupaten Kulon Progo yang dihitung berdasarkan harga
konstan dan harga berlaku diproyeksikan sama-sama mengalami
kenaikan dengan masing-masing sebesar Rp32,12 juta dan Rp20.48 juta.
Berdasarkan PDRB ADHK (=2010) menurut lapangan usaha, laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018
diprediksi akan tumbuh sebesar 5,01 persen. Nilai pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kulon Progo mengalami perlambatan hingga pada
tahun 2022 diprediksi akan mencapai 5,30 persen.
Proyeksi garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo selama periode
2018-2022 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat
seiring dengan peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan rumah
tangga. Pada tahun 2018, nilai nominal garis kemiskinan Kabupaten
Kulon Progo tercatat sebesar Rp336,332 per kapita sebulan. Angka ini
meningkat secara bertahap menjadi Rp390,936 per kapita per bulan di
tahun 2022. Setelah memprediksikan garis kemiskinan, diperoleh
proyeksi jumlah orang miskin di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun
2018 jumlah orang miskin sebanyak 80,200 jiwa atau 19.11 persen dari
total jumlah penduduk. Jumlah tersebut menurun menjadi 69,640 jiwa
atau 16.04 persen pada tahun 2022.
VI-4
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Proyeksi tingkat pengangguran Kabupaten Kulon Progo selama tahun
2018-2022 mengalami penurunan dari 2,30 persen menjadi 1,60 persen.
Secara nominal, terjadi penurunan jumlah orang yang menganggur dari
9,646 orang pada tahun 2018 menjadi 6,960 orang pata tahun 2022.
Hal ini menunjukkan perbaikan dalam hal iklim ketenagakerjaan.
Namun walaupun demikian, masih terdapat jumlah pengangguran yang
harus disediakan lowongan kerja bagi mereka.
Proyeksi tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kulon Progo
pada tahun 2018-2022 menurun dari 0.35 menjadi 0.33. Nilai ini
mengindikasikan bahwa tangkat ketimpangan pendapatan di
Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.
Target yang telah disusun pada faktor-faktor pembentuk IPM yang
meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka melek
huruf, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita yang
disesuaikan meghasilkan IPM Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2022
sebesar 75.40 atau berada pada kategori tinggi. Angka ini lebih tinggi
dibandingkan dengan angka proyeksi IPM pada tahun 2018, yaitu 73.18.
Peningkatan IPM setiap tahunnya ini sebagai dampak dari
meningkatnya komponen-komponen penyusun IPM. Selain itu hal ini
mungkin disebabkan karena sudah semakin terwujudnya optimalisasi
dan sinergitas pola dan sasaran pembangunan manusia yang telah
dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
6.2 Saran
Dengan dilakukannya analisis mengenai perkembangan indikator dan
proyeksi ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013-2022,
dengan memperhatikan aspek akademik maka diharapkan hasil penelitian
ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo
dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial serta mampu
VI-5
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat
banyak khususnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Semoga
rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat menjadi
acuan bagi pemerintah dalam membangun perekonomian Kabupaten
Kulon Progo.
3.2 Kerangka Pemikiran.................................................................................... III-1
Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta : Pustaka
Jogja Mandiri.
Adisasmita, R. H. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Edisi I. Graha Ilmu,
Yogyakarta.
Ambardi, U.M, Prihawantoro, S. 2002. Pengembangan wilayah dan Otonomi
Daerah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta.
Amling, Frederick. 1988. Investments 6th ed. New Jersey :Prentice Hall,
Englewood Cliffs.
Arikunto, S. 2006, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka
Cipta.
Arsyad, L. 2002. Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah (edisi kedua).
BPFE .Yogyakarta.
Ary, Donald, Lucy Cheser Jacobs, dan Asghar Razavieh (1982). Introduction to
Research in Education terjemahan Arief Furchan. Surabaya : Usaha
Nasional.
Badan Pusat Statistik. 2013-2017. Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka. BPS
Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo.
DAFTAR PUSTAKA
VII-2
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Badan Pusat Statistik. 2017. D.I. Yogyakarta Dalam Angka. BPS Provinsi D.I.
Yogyakarta. Yogyakarta.
Bappenas, 1999. Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Menata Ke
Depan Perekonomian Nasional.
Bogdan, R. and Taylor, S.J. 1975. Introduction to Qualitative Research Methode.
New York: John Willey and Sons
Budiharsono, S. 2001. Teknik Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. PT
Pradnya Paramita. Jakarta.
Buhana E; Masyhuri. 2006. Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian di
Kabupaten Brebes. Jurnal Agrosains, Volume 19(1), Januari 2006, Hal. 81-
95.
Conyers, D. and P. Hills, 1984. An Introduction to Development Planning in the
Third World. Chichester: John Wiley and Sons.
Creswell, John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan
Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Damanhuri, Didin S, Heru Nugroho, Ignas Kleden, Mohtar M, Ramlan Subakti.
1997. Tinjauan Kritis Idiologi Liberalisme dan Sosialisme. Badan
Pendidikan dan Pelatihan Departemen dalam Negeri.
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga, Jakarta.
Fei, J.C., and G. Ranis. 1964. Development of the Labor- Surplus Economy: Theory
and Policy. Homewood, Irwin, Illinois.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS, Cetakan Keempat,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
VII-3
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Glasson, J. (1977). Pengantar Perencanaan Regional. Terjemahan Oleh Paul
Sitohang. Program Perencanaan Nasional FEUI-Bappenas. Jakarta:
Lembaga Penerbit FEUI.
Hakim, A. 2004. Ekonomi Pembangunan.Ekonisia. Fakultas Ekonomi UII.
Yagyakarta.
Jinghan, M. L. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan; penerjemah D
Guritno. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ketaren, Nurlela. 2009. Administrasi Pembangunan. Medan.
Koetin, E.A. 2002. Analisis Pasar Modal.Cetakan keempat. Januari. Jakarta :
Pustaka Sinar Harapan.
Kuncoro, M. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan,
Strategi, dan Peluang. Erlangga. Jakarta.
Kutner, M. H., C. J. Nachtsheim, and J. Neter. 2004. Applied Linear Regression
Models, 4th
ed. New York, NY: McGraw-Hill
Lewis, W.A. 1954. Economic Development with Unlimited Supplies of Labor. In
Chenery and Srinivasan (Editors). Handbook of Development Economics.
Science Publisher B.V., Amsterdam.
Lipsey, R.G, Courant, P.N, Purvis, D.D, Steiner, P.O. (1995). Pengantar Mikro
Ekonomi. Edisi Kesepuluh. Binarupa Aksara. Jakarta.
Lorenzo A M. 2002. Regional Disparities in Developing East Asia: Challeges for
The Future. Seminar Globalisation.
Mangiri, K. 2000. Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom.
Badan Pusat Statistik. Jakarta.
Markidakis, S., Wheelwright, S.C., dan McGee, V.E. 1983. Forecasting: Methods
and Applications. John Wiley & Sons. New Yoirk. P. 89.
VII-4
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. remaja
Rosdakarya.
Nanga, M. 2005. Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Jakarta: PT
Grafindo Persada.
Nasution, A. 2008. Perencanaan Pembangunan Daerah. Medan : FISIP USU Press.
Nurcholis, H. 2008. Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah. Jakarta :
PT.Grasindo.
Pambudi, S,B. 2008. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat.
Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi Dan Manajemen IPB
Putra, D.E.2003. Berburu Uang di Pasar Modal: Panduan Investasi Menuju
Kebebasan Finansial. Cetakan kedua, Nopember. Semarang : Penerbit
Effhar.
Putra, E.P. 2016. Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan
Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal di Indonesia. [Tesis].
Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Richardson, H, W. 1977. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional. FEUI. Jakarta.
Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2003. Prencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta.
PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Rustiadi, E. Saefulhakim, S dan Panuju, D.R. 2007. Perencanaan dan
Pengembangan Wilayah. Bogor. Materi Kuliah Program Studi PWD Pasca
Sarjana IPB. Tidak Dipublikasi.
Rustiadi, Ernan. Sunsun Saefulhakim. Dyah R. Panuju. 2011. Perencanaan dan
Pengembangan Wilayah. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta
VII-5
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Saefulhakim, S. 2003. Prinsip-Prinsip Ekonomi Regional dan Perdesaan. Bogor.
Program Studi Ilmu-Ilmu Prencanaan Pembangunan Wilayah Institut
Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasi.
Siamat, D. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi
Indonesia, Jakarta.
Simanjuntak P J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia. Jakarta: FE UI.
Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Baduose Media. Padang.
Sudantoko, D. 2009. Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT
PP Mardi Mulya.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D.
Bandung: CV. Alfabeta.
Sukirno S. 2006. Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan.
Cetakan Ketiga. Penerbit Kencana. Jakarta.
Sutedi Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.
Sutopo H.B. 2002 Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya
dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press.
Tambunan, T. 2003. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah (edisi revisi). Bumi Aksara.
Jakarta.
Tjitroresmi E, Dharmawan DA. 2007. Investasi di Era Otonomi Daerah. Jurnal
Ekonomi Pembangunan.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Perencanaan Pembangunan. Haji Masagung.
Jakarta
VII-6
Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018
LAPORAN AKHIR
Todaro M.P. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga,
Jakarta.
Todaro, M.P. dan S.C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia ke-3.
Erlangga, Jakarta.
Widodo, J. 2006. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Banyu Media Publishing.
Malang.
Wiranto, T. 1997. Model Keterkaitan Desa-Kota Sebagai Pendekatan
Pengembangan Perdesaan. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di
Indonesia. Jakarta. Crasindo PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
LAMPIRAN
PDRB ADHB (Miliar)
No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1,981.59 2,153.98 2,344.44 2,553.81 2,784.52 2 Pertambangan dan Penggalian 135.71 146.44 158.33 171.42 185.88 3 Industri Pengolahan 1,175.61 1,277.15 1,389.37 1,512.73 1,648.69 4 Pengadaan Listrik dan Gas 7.09 7.67 8.31 9.02 9.81 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 12.98 14.02 15.17 16.44 17.84 6 Konstruksi 845.98 923.56 1,009.13 1,103.09 1,206.56 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,337.35 1,464.77 1,605.15 1,759.18 1,928.71 8 Transportasi dan Pergudangan 771.02 830.45 896.40 969.07 1,049.31 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 391.95 430.86 473.66 520.60 572.24
10 Informasi dan Komunikasi 475.93 512.92 553.96 599.17 649.09 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 349.01 388.00 430.75 477.54 528.93 12 Real Estate 327.40 356.53 388.69 424.02 462.95 13 Jasa Perusahaan 26.93 29.08 31.47 34.10 37.00 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 923.10 1,019.11 1,124.59 1,240.16 1,367.21 15 Jasa Pendidikan 579.93 632.46 690.42 754.09 824.20 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 143.66 157.03 171.78 187.96 205.78 17 Jasa Lainnya. 350.96 379.37 410.85 445.50 483.73
T O T A L 9,836.19 10,723.42 11,702.46 12,777.92 13,962.43
Share PDRB Lapangan Usaha ADHB 2010 (%)) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 20.15 20.09 20.03 19.99 19.94 2 Pertambangan dan Penggalian 1.38 1.37 1.35 1.34 1.33 3 Industri Pengolahan 11.95 11.91 11.87 11.84 11.81 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 6 Konstruksi 8.60 8.61 8.62 8.63 8.64 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.60 13.66 13.72 13.77 13.81 8 Transportasi dan Pergudangan 7.84 7.74 7.66 7.58 7.52 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.98 4.02 4.05 4.07 4.10
10 Informasi dan Komunikasi 4.84 4.78 4.73 4.69 4.65 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3.55 3.62 3.68 3.74 3.79 12 Real Estate 3.33 3.32 3.32 3.32 3.32 13 Jasa Perusahaan 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 9.38 9.50 9.61 9.71 9.79 15 Jasa Pendidikan 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.46 1.46 1.47 1.47 1.47 17 Jasa Lainnya. 3.57 3.54 3.51 3.49 3.46
T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Laju PDRB Lapangan Usaha ADHB (%) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 8.53 8.70 8.84 8.93 9.03 2 Pertambangan dan Penggalian 7.65 7.90 8.12 8.27 8.43 3 Industri Pengolahan 8.46 8.64 8.79 8.88 8.99 4 Pengadaan Listrik dan Gas 8.00 8.22 8.41 8.53 8.67 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 7.77 8.01 8.22 8.36 8.51 6 Konstruksi 9.06 9.17 9.26 9.31 9.38 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9.46 9.53 9.58 9.60 9.64 8 Transportasi dan Pergudangan 7.44 7.71 7.94 8.11 8.28 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9.92 9.93 9.94 9.91 9.92
10 Informasi dan Komunikasi 7.51 7.77 8.00 8.16 8.33 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 11.36 11.17 11.02 10.86 10.76 12 Real Estate 8.75 8.90 9.02 9.09 9.18 13 Jasa Perusahaan 7.76 8.00 8.21 8.35 8.51 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 10.46 10.40 10.35 10.28 10.24 15 Jasa Pendidikan 8.93 9.06 9.16 9.22 9.30 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9.21 9.31 9.39 9.42 9.48 17 Jasa Lainnya. 7.86 8.10 8.30 8.43 8.58
T O T A L 8.89 9.02 9.13 9.19 9.27
PDRB Lapangan Usaha ADHK 2010 (Miliar Rp)
No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1,227.10 1,262.72 1,301.53 1,343.53 1,388.56 2 Pertambangan dan Penggalian 100.78 104.24 107.97 111.99 116.28 3 Industri Pengolahan 904.58 952.21 1,002.84 1,056.60 1,113.50 4 Pengadaan Listrik dan Gas 7.85 8.37 8.92 9.50 10.11 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 9.25 9.54 9.86 10.20 10.57 6 Konstruksi 622.18 655.80 691.52 729.43 769.52 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,012.50 1,074.34 1,139.81 1,209.09 1,282.24 8 Transportasi dan Pergudangan 581.98 603.39 626.45 651.19 677.55 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 273.70 289.70 306.65 324.60 343.57
10 Informasi dan Komunikasi 485.09 516.47 549.64 584.70 621.69 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 234.77 252.63 271.45 291.27 312.14 12 Real Estate 266.38 281.61 297.76 314.87 332.95 13 Jasa Perusahaan 24.10 25.44 26.86 28.36 29.96 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 609.93 645.93 684.07 724.46 767.13 15 Jasa Pendidikan 474.12 502.19 531.93 563.43 596.70 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 117.32 124.96 133.04 141.58 150.59 17 Jasa Lainnya. 298.83 315.06 332.30 350.58 369.92
T O T A L 7,250.46 7,624.59 8,022.59 8,445.38 8,892.98
Share PDRB Lapangan Usaha ADHK 2010 (%)) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 16.92 16.56 16.22 15.91 15.61 2 Pertambangan dan Penggalian 1.39 1.37 1.35 1.33 1.31 3 Industri Pengolahan 12.48 12.49 12.50 12.51 12.52 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 6 Konstruksi 8.58 8.60 8.62 8.64 8.65 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.96 14.09 14.21 14.32 14.42 8 Transportasi dan Pergudangan 8.03 7.91 7.81 7.71 7.62 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.77 3.80 3.82 3.84 3.86
10 Informasi dan Komunikasi 6.69 6.77 6.85 6.92 6.99 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3.24 3.31 3.38 3.45 3.51 12 Real Estate 3.67 3.69 3.71 3.73 3.74 13 Jasa Perusahaan 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8.41 8.47 8.53 8.58 8.63 15 Jasa Pendidikan 6.54 6.59 6.63 6.67 6.71 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.62 1.64 1.66 1.68 1.69 17 Jasa Lainnya. 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16
T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Laju PDRB Lapangan Usaha ADHK 2010 (%)) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 2.63 2.90 3.07 3.23 3.35 2 Pertambangan dan Penggalian 3.18 3.43 3.58 3.72 3.83 3 Industri Pengolahan 5.12 5.26 5.32 5.36 5.38 4 Pengadaan Listrik dan Gas 6.60 6.61 6.55 6.50 6.44 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 2.92 3.18 3.35 3.49 3.61 6 Konstruksi 5.27 5.40 5.45 5.48 5.50 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.04 6.11 6.09 6.08 6.05 8 Transportasi dan Pergudangan 3.44 3.68 3.82 3.95 4.05 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.75 5.84 5.85 5.85 5.84
10 Informasi dan Komunikasi 6.44 6.47 6.42 6.38 6.33 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 7.72 7.61 7.45 7.30 7.17 12 Real Estate 5.61 5.72 5.73 5.75 5.74 13 Jasa Perusahaan 5.43 5.55 5.58 5.61 5.61 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.81 5.90 5.90 5.90 5.89 15 Jasa Pendidikan 5.84 5.92 5.92 5.92 5.90 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.49 6.52 6.47 6.42 6.36 17 Jasa Lainnya. 5.30 5.43 5.47 5.50 5.52
T O T A L 5.01 5.16 5.22 5.27 5.30
PDRB Pengeluaran ADHB 2010 (Miliar)
No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 7,034.40 7,682.86 8,397.75 9,206.26 10,128.92 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 343.30 377.23 414.53 456.57 504.42 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,736.96 1,895.01 2,069.35 2,266.64 2,491.90 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 3,078.92 3,366.62 3,683.62 4,041.89 4,450.52 5 Perubahan Inventori 51.99 55.30 59.03 63.33 68.32 6 Ekspor Barang dan Jasa 5,772.76 6,254.84 6,788.73 7,395.58 8,090.86 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 8,182.13 8,908.46 9,710.53 10,652.35 11,772.52
PDRB 9,836.19 10,723.42 11,702.46 12,777.92 13,962.43
Share PDRB Pengeluaran ADHB2010 No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 71.52 71.65 71.76 72.05 72.54 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 3.49 3.52 3.54 3.57 3.61 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 17.66 17.67 17.68 17.74 17.85 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 31.30 31.40 31.48 31.63 31.87 5 Perubahan Inventori 0.53 0.52 0.50 0.50 0.49 6 Ekspor Barang dan Jasa 58.69 58.33 58.01 57.88 57.95 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 83.18 83.07 82.98 83.37 84.32
PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Laju PDRB Pengeluaran ADHB 2010 No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 9.12 9.22 9.30 9.63 10.02 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 9.88 9.88 9.89 10.14 10.48 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8.98 9.10 9.20 9.53 9.94 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 9.26 9.34 9.42 9.73 10.11 5 Perubahan Inventori 5.95 6.37 6.74 7.29 7.88 6 Ekspor Barang dan Jasa 8.13 8.35 8.54 8.94 9.40 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 8.73 8.88 9.00 9.70 10.52
PDRB 8.89 9.02 9.13 9.19 9.27
PDRB Pengeluaran ADHK 2010
No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,584.15 4,820.60 5,072.14 5,339.34 5,622.21 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 248.92 267.93 288.40 310.43 334.08 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,178.29 1,238.97 1,303.53 1,372.09 1,444.68 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 2,033.07 2,142.90 2,259.93 2,384.48 2,516.60 5 Perubahan Inventori 42.36 43.89 45.48 47.15 48.88 6 Ekspor Barang dan Jasa 4,471.33 4,713.58 4,971.76 5,246.54 5,538.05 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 5,307.65 5,603.27 5,918.64 6,254.64 6,611.50
PDRB 7,250.47 7,624.59 8,022.60 8,445.39 8,892.99
Share PDRB Pengeluaran ADHK 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 63.23 63.22 63.22 63.22 63.22 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 3.43 3.51 3.59 3.68 3.76 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 28.04 28.11 28.17 28.23 28.30 5 Perubahan Inventori 0.58 0.58 0.57 0.56 0.55 6 Ekspor Barang dan Jasa 61.67 61.82 61.97 62.12 62.27 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 73.20 73.49 73.77 74.06 74.35
PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Laju PDRB Pengeluaran ADHK 2010 No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5.01 5.16 5.22 5.27 5.30 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 7.54 7.64 7.64 7.64 7.62 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5.00 5.15 5.21 5.26 5.29 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 5.25 5.40 5.46 5.51 5.54 5 Perubahan Inventori 3.48 3.60 3.64 3.66 3.67 6 Ekspor Barang dan Jasa 5.27 5.42 5.48 5.53 5.56 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 5.42 5.57 5.63 5.68 5.71
PDRB 5.01 5.16 5.22 5.27 5.30
Proyeksi Variabel Ekonomi Makro No. Variabel Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 PDRB ADHB Miliar Rupiah 6,489.59 7,056.57 7,671.55 8,312.45 9,033.14 9,836.19 10,723.42 11,702.46 12,777.92 13,962.43 2 LPE PDRB ADHB % 9.68 8.74 8.71 8.35 8.67 8.89 9.02 9.13 9.19 9.27 3 PDRB ADHK (=2010) Miliar Rupiah 5,741.66 6,004.32 6,281.80 6,580.78 6,904.55 7,250.47 7,624.59 8,022.60 8,445.39 8,892.99 4 LPE PDRB ADHK (=2010) % 4.87 4.57 4.62 4.76 4.92 5.01 5.16 5.22 5.27 5.30
5 PDRB ADHB Per Kapita Juta Rupiah 16.17 17.41 18.76 20.15 21.70 23.44 25.34 27.44 29.67 32.16 6 LPE PDRB ADHB Per Kapita % 8.64 7.72 7.72 7.39 7.73 7.98 8.14 8.28 8.12 8.37 7 PDRB ADHK (=2010) Per Kapita Juta Rupiah 14.30 14.82 15.36 15.95 16.59 17.28 18.02 18.81 19.61 20.48 8 LPE PDRB ADHK (=2010) Per Kapita % 3.87 3.60 3.67 3.83 4.02 4.13 4.31 4.40 4.24 4.44 9 Jumlah Penduduk Jiwa 401,450 405,222 408,947 412,611 416,200 419,702 423,111 426,420 430,623 434,181
10 Pertumbuhan Penduduk % 0.96 0.94 0.92 0.90 0.87 0.84 0.81 0.78 0.99 0.83 11 Indeks Gini 0.31 0.38 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33 12 Garis Kemiskinan Rupiah 259,945 265,575 273,436 297,353 322,681 336,332 349,983 363,634 377,285 390,936 13 Jumlah Penduduk Miskin jiwa (000) 86.50 84.67 88.13 84.34 82.35 80.20 77.83 75.24 72.60 69.64 14 Persentase Penduduk Miskin (%) % 21.39 20.64 21.40 20.30 19.79 19.11 18.39 17.64 16.86 16.04 15 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2.69 3.22 4.16 3.55 3.46 3.42 3.39 3.35 3.31 3.28 16 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0.51 0.69 1.24 1.00 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 2.85 2.88 3.72 2.86 1.99 2.30 2.12 1.95 1.78 1.60 18 Inflasi Kota Yogyakarta % 7.32 6.59 3.09 2.29 2.239 2.74 2.50 2.28 2.09 1.91 19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70.14 70.68 71.52 72.38 72.63 73.18 73.74 74.29 74.85 75.40 20 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8.02 8.20 8.40 8.50 8.58 8.69 8.81 8.93 9.04 9.16 21 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 13.00 13.27 13.55 13.97 14.13 14.39 14.65 14.91 15.18 15.44 22 Angka Melek Huruf (AMH) % 93.13 93.36 94.19 94.30 94.83 94.84 95.00 95.14 95.27 95.38 23 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 74.89 74.90 75.00 75.03 75.04 75.07 75.10 75.13 75.16 75.20 24 Pengeluaran Per Kapita (PPP) Juta Rupiah 8.47 8.48 8.69 8.94 8.91 9.01 9.11 9.21 9.32 9.42