KLHS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD/RPJMD
Modul
Persiapan
Penyusunan RPJPD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Masukan dari SKPD
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Penelaahan RTRW Prov/ Kab/Kota &
Daerah Lainnya
Perumusan visi dan misi
daerah
Perumusan sasaran pokok
dan arah kebijakan
Analisis isu-isu strategis
Rancangan Awal RPJPD
Musrenbang RPJPD
Konsultasi rancangan
akhir RPJPD dengan
MENDAGRI
Rancangan Akhir RPJPD
Pembahasan dan
penetapan Perda RPJPD
Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya
Analisis Gambaran umum kondisi
daerah
Penyelarasan visi, misi dan arah
kebijakan RPJPD Prov
0
1
2: 2.1 2.2 2.3
3
0
0 0
1. Laporan Pra-Pelingkupan
2. Laporan Pelingkupan
3. Laporan Draf Akhir
4. Laporan Akhir
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD dan PELAPORAN
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD
Persiapan Penyusunan
RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Rancangan
Awal RPJMD
Musrenbang RPJMD
Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan KEMENDAGRI/
GUBERNUR
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dan penetapan Perda
RPJMD
Penelaahan RPJPD
Prov/Kab/Kota
Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Perumusan Tujuan dan
Sasaran
Perumusan Penjelasan
visi dan misi
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Perumusan Indikasi rencana
program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan
Perumusan Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
Analisis pengelolaan
keuangan daerah serta
kerangka pendanaan
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW
Prov/Kab/Kota lainnya
Penyusunan Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu strategis
Pembahasan dgn SKPD
Prov/Kab/Kota
Penetapan Indikator Kinerja
Daerah
VISI, MISI dan Program
KDH
Pembahasan dengan
DPRD utk memperoleh
masukan dan saran Penyelarasan
program prioritas dan kebutuhan
pendanaan
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
0
0
0 0
0
1
2
2
3 0
2
2
Pelingkupan
Analisis Baseline Data
Kajian Pengaruh
Perumusan Mitigasi dan/atau Alternatif
Perumusan Rekomendasi
PELINGKUPAN
1. Cakupan
4. Kriteria Strategis
5. Mindmapping isu strategis
2. Pendekatan
3. Tata Cara
6. Penyajian isu strategis
Tujuan Menyepakati isu-isu Pembangunan Berkelanjutan
untuk proses KLHS
Aspek yang
dilingkup
(a) isu-isu pembangunan berkelanjutan
(b) wilayah pengaruh isu-isu
(c) perkiraan waktu terjadinya (awal, durasi)
Isu-isu PB (a) lingkungan hidup
(b) sosial-budaya
(c) ekonomi
Hasil (a) daftar pendek isu, (b) kerangka dan tujuan,
(c) target dan indikator, dan (d) baseline data
Syarat
(a) ketersediaan data dan informasi
(b) melibatkan pemangku kepentingan untuk
klarifikasi dan verifikasi isu,
(c) terjadinya kesepakatan antar pemangku
kepentingan mengenai daftar pendek isu-isu
1
Pendekatan deliberatif yang mengkombinasikan informasi ilmiah (teknokratik) dan pendapat publik (partisipatif) yang realistis & disepakati pemangku kepentingan
Informasi ilmiah → metode curah pendapat (brainstorming)
↘ pemodelan/rumus perhitungan empiris (MCA, SWOT, dll)
Menggunakan hasil pra pelingkupan
Pemangku kepentingan berdiskusi secara demokratis untuk mengemukakan isu-isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan informasi yang telah disediakan
Pengumpulan isu-isu pembangunan berkelanjutan dpt menggunakan metode metaplan
2
Verifikasi dan Klarifikasi hasil pra pelingkupan
Mengorganisasi isu-isu pembangunan
Memilih isu-isu strategis
Menetapkan isu-isu strategis yang menjadi fokus KLHS
1
2
3
4
3
Verifikasi dan Klarifikasi hasil
pra-pelingkupan
Pokja PL mempersiapkan hasil pra pelingkupan berupa tabel daftar permasalahan pembangunan yang berpotensi menjadi isu-isu strategis sebagai bahan pelingkupan yang terdiri dari isu-isu :
lingkungan hidup
sosio-budaya
Ekonomi
Pokja memverifikasi dan mengklarifikasi hasil pra pelingkupan kepada pemangku kepentingan
Hasilnya untuk menyempurnakan deskripsi isu-isu pembangunan berkelanjutan
1
3
Mengorganisasi isu-isu pembangunan
• Melakukan pengelompokkan isu-isu pembangunan berdasarkan kesamaan substansi/muatan hasil verifikasi dan klarifikasi
• Pengelompokkan isu-isu pembangunan dilakukan bersama-sama dengan pemangku kepentingan
• Memastikan kelompok-kelompok isu pembangunan selaras dengan tujuan KLHS
2
3
Memilih isu-isu strategis
Permasalahan pembangunan diuji apakah sudah memenuhi kriteria strategis yg berorientasi pada pengarusutamaan PB
Gunakan teknik pembobotan dengan tabel yg disediakan Pengisian dapat dilakukan oleh tiap individu yang
terlibat/secara musyawarah Kriteria tersebut dianalisis kecenderungannya Semakin besar pembobotannya semakin besar
dampak/risiko Diskusi dan verfikasi dapat berulang hingga terjalin
kesepakatan
3
3
4
Bersifat lintas
wilayah
Bersifat lintas
sektor
Potensi
dampaknya
kumulatif &
berefek
ganda
Berdampak
Negatif jangka
Panjang jika
tidak disele-
saikan
Isu Pokok
Kriteria
Total Nilai per Isu
Kriteria A:
Dampak Kumulatif
Kriteria B:
Lintas Sektoral
Kriteria C:
Lintas Wilayah
Kriteria D:
Dampak Jangka
Panjang
Kriteria E:
Dampak Luas thdp Pemangku Kepentinga
n
Kriteria .... Z
Isu 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1
Isu 2 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1
Isu ... n 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1
Total Nilai per Kriteria
Tidak diisi
Isu Pokok
Kriteria
Total Pembobotan
Kriteria A:
Dampak Kumulatif
Kriteria B:
Lintas Sektoral
Kriteria C:
Lintas Wilayah
Kriteria D:
Dampak Jangka
Panjang
Kriteria E:
Dampak Luas thdp Pemangku Kepentinga
n
Kriteria .... Z
Isu 1
10 %
15 %
20 %
25 %
20 %
10 %
100 % Isu 2
Isu ... n
KLHS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD/RPJMD
Isu Pokok
Kriteria
Total Nilai Bobot per Isu (nilai penting
untuk menetapkan pilihan isu strategis)
Kriteria A:
Dampak Kumulatif
Kriteria B:
Lintas Sektoral
Kriteria C:
Lintas Wilayah
Kriteria D:
Dampak Jangka
Panjang
Kriteria E:
Dampak Luas thdp Pemangku Kepentinga
n
Kriteria .... Z
Isu 1 Nilai X bobot (Isu 1 vs
Kriteria A)
Nilai X bobot (Isu 1 vs
Kriteria B) ......... dst ......... dst ......... dst ......... dst
Total nilai x bobot isu pokok 1
Isu 2 Nilai X bobot (Isu 2 vs
Kriteria A)
Nilai X bobot (Isu 2 vs
Kriteria B) ......... dst ......... dst ......... dst ......... dst
Total nilai x bobot isu pokok 2
Isu ... n ......... dst ......... dst ......... dst ......... dst ......... dst ......... dst ......... dst Total Nilai
per Kriteria
Hanya untuk pertimba-
ngan
Hanya utk pertimba-
ngan
Hanya utk pertimba-
ngan
Hanya utk pertimba-
ngan
Hanya utk pertimba-
ngan
Hanya utk pertimba-
ngan
KLHS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD/RPJMD
KELOMPOK ISU
KRITERIA
Aktual Komplek Urgen Relevan Dampak Positif
Sensitif Inklusi Jumlah
(Riil dan saat ini terjadi serta jadi perhatian)
(Melibatkan sejumlah aspek saling terkait (aktor, sektor, wilayah))
(Darurat dan segera harus di atasi serta berpotensi dampak jangka panjang)
(Mempunyai keterkaitan/ berpengaruh terhadap visi, misi dan tujuan pembangunan)
(Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan)
(Berpotensi (secara berantai) mengurangi upaya pencapaian tujuan pembangunan secara signifikan dan/ atau berresiko biaya tinggi)
(Spesifik pada kelompok atau jenis yang bersangkutan)
(Besaran / skala kumulatif)
Total kondisi daerah kajian
Menetapkan isu-isu PB yang menjadi fokus KLHS
• Hasil langkah ke-3 didiskusikan kembali kepada pemangku kepentingan
• Menyepakati isu-isu PB untuk proses KLHS
• Menentukan wilayah yang terkait dengan isu-isu
• Menentukan batasan waktu dari dampak isu-isu
4
Lingkup wilayah kajian
• Wilayah administrasi
• Wilayah ekologi
• Wilayah enclaves (kantong kerentanan)
Temporal
Ruang & Jangka Waktu
Batas Wilayah Administrasi
Batas Ekologi (Mis. Fisiografi)
Wilayah Kajian Isu-Isu Strategis
Identifikasi hingga menemukan akar penyebabnya
Isu Pembangunan Berkelanjutan:
Kesehatan Masyarakat
Penjelasan singkat: Kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan bila dibandingkan dengan kondisi masyarakat di wilayah administrasi sekitarnya dan nasional
Sumber penurunan kesehatan masyarakat Masalah yang ditimbulkan dari penurunan isu kesehatan masyarakat misalnya: Dampak semakin luasnya sebaran kasus penyakit tertentu, meningkatnya pembiayaan Jamkesmas dan dilengkapi dengan : Wilayah geografis area yang sudah mengalami
penurunan kesehatan massyarakat dan perkiraan wilayah yang perlu diperhatikan untuk analisis KLHS
Kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak yang akan muncul
Kaitkan dengan wilayah sekitarnya, misal adanya K,R,P eksisting wilayah tetangga yang dapat mempengaruhi isu baik positif maupun negatif
Hasil Pra-pelingkupan dan Pelingkupan dapat disajikan dalam sebuah tabel.
Tujuan/Indikator Capaian Tujuan/indikator capaian harus diambil dari dokumen kebijakan, rencana dan program yang telah ada baik di tingkat nasional maupun Provinsi/Kabupaten/Kota
Mis.
Penurunan kasus DBD hingga 50% Penurunan kasus ISPA di sekitar kawan industri
hingga 10% …
Isu-isu spesifik yang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait isu keberlanjutan
Polusi dari kegiatan industri
Penurunan kawasan permukiman kumuh
Peningkatan sanitasi lingkungan
…
Data dan analisis untuk baseline
Data dari monitoring kualitas udara dan air Data kasus DBD …
Pemangku Kepentingan Perkiraan pemangku kepentingan yang akan terkena dampak
Sosial-Budaya
Ekonomi
Ekologi
• Populasi • Migrasi • Jaringan sosial • Norma sosial/budaya
• Habitat • Penggunaan Tanah • Daya dukung • Daya Tampung
• Pendapatan dari
pemanfaatan danau
(perikanan dan energi)
• Pendapatan dari
pemanfaatan sekitar
Danau (pariwisata dan
kegiatan ekonomi
ikutan – multiplier
effects) • Keterikatan tempat • Kehidupan subsisten • Pembagian pendapatan
• Eko-turisme • Urbanisasi • Ekspor hasil pertanian/perikanan
• Pergeseran mata pencaharian • Timbul norma sosial/ budaya baru
Konsentrasi / Kluster kehidupan baru; Kualitas Kehidupan baru; Legislasi baru
Isu-Isu yang bersifat lintas kepentingan
Isu-Isu yang bersifat lintas kepentingan
PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TELUK JAKARTA (PANTURA TANGERANG, JAKARTA DAN BEKASI)
Tim KLHS Teluk Jakarta
Oktober – Desember 2010
Workshop Kab. Tangerang Provinsi DKI Jakarta
Kab. Bekasi
Peserta - KLH - Instansi Daerah - Tenaga ahli/ Narasumber - Dunia usaha - LSM/Asosiasi
- KLH - Instansi Daerah - Tenaga ahli/ Narasumber - Dunia usaha - LSM/Asosiasi
- KLH - Instansi
Daerah - Tenaga ahli/ Narasumber - Dunia usaha
• Identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan
dilakukan melalui pelibatan seluruh pemangku
kepentingan di wilayah pantai Utara Teluk
Jakarta dalam rangkaian kegiatan seminar awal,
FGD dan workshop.
27
Penurunan
tanah
Kenaikan muka
air laut
Rob
Abrasi pantai
Degradasi
mangrove
Pasokan air
minum
Sedimentasi
Pertambangan
pasir
Pengawasan
bangunan air
Banjir
GempaAlih fungsi lahan tak
terkontrol
Pencemaran
limbah cairSampah
perairan
Pencemaran minyak
dari transportasi
Gangguanproses
pendinginanPLTU
Pasang surut
Cuacaekstrim
Perubahan iklim
Kebijakan
Ledakan
demografis
Urban sprawl
Perilaku
birokrasi
Mindset, value
Tanah baru
Zoning Pantura ramah
bencana dan konflik
Kesenjangan,
ketegangan dan konflik
sosial
Kualitas
perairan
Visi Jakarta sebagai
Global City
Kesenjangan antar
wilayah di Indonesia
Rekayasa sosial
Revisioning
Jakarta
Erosi
Sempadan sungai
susut
Ekstraksi air
tanah
Deforestasi
Hujan ekstrim
Dinamika global
dan regional
Delta City
ZONING PANTURA RAMAH BENCANA DAN KONFLIK!!
28
1. Land Subsidence
2. Rob dan Kenaikan Muka Air Laut
3. Banjir/Genangan
4. Abrasi dan Kerusakan Pantai
5. Degradasi Ekosisitem Mangrove
6. Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih
7. Sedimentasi
8. Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri
9. Penanganan Sampah
10.Pemanfaatan Ruang Laut
29
1. Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan
global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta
2. Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan
mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada
3. Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi
dalam pemukiman horizontal
4. Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan
keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan
segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (urban sprawl), rawan
konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup
5. Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata
ekonomi lemah
30