KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (http//:tka-online.kemnaker.go.id)
RPTKA IMTA
Dasar Hukum
Undang-undang
UU Nomor 13/2003 UU Nomor 23/2014
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah
PP 65 tahun 2012 PP 97 tahun 2012
Permenaker
Permenaker No.16/2015 Permenaker No.35/2015
Penggunaan Tenaga Kerja Asing di
Indonesia
Setiap Pemberi
kerja yang
menggunakan
TKA wajib
memiliki
RPTKA dari
Menteri
Setiap
Pemberi Kerja
yang
mempekerjaka
n TKA wajib
memiliki Izin
tertulis
Pemberi kerja
wajib menaati
ketentuan
mengenai
jabatan dan
standar
kompetensi
Pemberi
kerja wajib
membayar
dana
kompensa
si
Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44 Pasal 47
UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Asing adalah:
Warga Negara Asing Pemegang Visa dengan Maksud Bekerja di Wilayah Indonesia
Setiap Pemberi Kerja Harus Memiliki
Izin
TKA Dipekerjakan
dalam Hubungan Kerja untuk Jabatan Tertentu dan Waktu
Tertentu
Kewajiban Pengguna
Tenaga Kerja Asing untuk Melakukan Pendidikan dan
Pelatihan Bagi TKI
TKA yang Bekerja
di Indonesia Harus Dipekerjakan oleh Pengguna yang Berbadan
Hukum
Jabatan Tertentu
Ditetapkan dengan Kepmenaker
Pemberi Kerja yang Mempekerjakan
TKA Wajib Memulangkan TKA
Prinsip Penggunaan Tenaga Kerja Asing
a.Instansi
Pemerintah;
b.Badan-
badan
Internasional
;
f. Perusahaan
Swasta Asing,
Badan Usaha
Asing yang
terdaftar di
instansi yang
berwenang;
g. Badan Hukum
yang didirikan
berdasarkan
Hukum
Indonesia –
PT atau
Yayasan;
c.Perwakilan
Negara Asing;
d.Organisasi
Internasional;
e.Kantor
Perwakilan
Dagang Asing,
Kantor
Perwakilan
Perusahaan
Asing, Kantor
Perwakilan
Berita Asing;
h.Lembaga
Sosial,
Keagamaa
n
Pendidikan
dan
Kebudayaa
n;
i. Usaha
Jasa
Impresariat
.
Pemberi Kerja Tenaga Kerj
a Asing
Perusahaan pengguna TKA 1
Agen swasta 2
3 Petugas yang berwenang
Perusahaan
Agen
Membuka Hubungan Komunikasi dengan Petugas
yang Berwenang
Petugas
Pemerintah
IMTA Perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas Provinsi
RPTKA Perpanjangan yang mengandung perubahan
Pencabutan IMTA
TA-03 IMTA Baru
RPTKA Perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas Provinsi
RPTKA Baru
Rekomendasi Penarikan DKP-TKA
Pembagian Kewenangan Perizinan Penggunaan TKA Pusat (Direktorat PPTKA)
Pusat Pemerintah
Dinas Kab./ Kota
IMTA Perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu Kabupaten/Kota
Pencabutan IMTA yang diterbitkan Dinas Kabupaten/Kota
Dinas Provinsi
RPTKA Perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu Provinsi
IMTA Perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten dalam satu Provinsi
Pencabutan IMTA yang diterbitkan Dinas Provinsi
Pembagian Kewenangan Perizinan Pen
ggunaan TKA
Provinsi Dinas
Kab./ Kota Dinas
Pengajuan Permohonan Perizinan TKA Dapat Diakses Melalui:
http://tka-online.kemnaker.go.id
Alur Permohonan RPTKA Baru
Terima Kasih
Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (http//:tka-online.kemnaker.go.id)