Slide 1
..Kebijakan Penataan Ruang di Perairan Laut berdasarkan UU no. 26 tahun 2007Disampaikan oleh:Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian Pekerjaan Umum
OutlineIsu & PermasalahanDasar hukumGambaran RTRW, RDTR dan RRTR Kawasan StrategisKebijakan Penataan Ruang di Wilayah Perairan Laut & Pesisir Berdasarkan Sudut Kepentingan Penutup
17,508 pulau95,181 km garis pantai5,8 juta km2 dari 7,7 juta km2 adalah laut440 dari 495 kab/kota di Indonesia berada di pesisir atau memiliki garis pantaiLuas terumbu karang mencapai 32.935 km2 (sekitar 16,5% dari luas terumbu dunia), dan terdiri atas 70 genus dan lebih dari 500 spesies karang.Memiliki 3 ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang berfungsi sebagai alur pelayaran internasional Ruang Laut Indonesia
Zona Ekonomi Ekslusif bersifat Public DomainTersiolasinya pulau pulau kecil terluar, rentan terhadap masuknya penghuni ilegal dan rawan okupansi serta adanya kesenjangan didalam prasarana telekomunikasiPrasarana dan sarana dasar wilayah, termasuk akses ke pusat-pusat pelayanan dalam skala kecamatan masih terbatasAdanya potensi pariwisata di pulau-pulau kecil terluar yang belum termanfaatkanBelum optimalnya pengawasan terhadap keberadaan pulau-pulau kecil terluar dan kelautan perikanan ikan.Isu & Permasalahan
Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pertahanan dan keamanan serta penanggulangan kebencanaan di wilayah lautTerbatasnya pengawasan pada kegiatan yang menimbulkan pencemaran di lautBerkurangnya luasan hamparan mangroveBergesernya garis pantai yang diakibatkan oleh abrasiAda potensi limbah sampah domestik (rumah tangga) yang menganggu habitat kelautanAlih fungsi hutan bakau menjadi tambak dan perkebunan kelapa sawitIsu & Permasalahan
UU PR 26 tahun 2007Pasal 1: Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi Pasal 6: Penataan ruang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.
DASAR HUKUM
RuangTidak ada dikotomi antara ruang darat dengan ruang laut, atau ruang lainnya (udara, dalam bumi) dalam hal penataan ruang
UU PR 26 tahun 2007Pasal 5 ayat 2: Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.Kawasan Lindung-fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, mencakup SDA alam (sempadan pantai, kaw. suaka alam laut dan perairan lainnya) dan SDA buatan (kaw. sekitar danau/waduk, kaw sekitar mata air dll)Kawasan Budidaya-fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi SDA
Pasal 20 : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama.sistem jaringan prasarana utama-sistem primer yang dikembangkan untuk mengintegrasikan NKRI melalui penyediaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagi lalu lintas damai sesuai dengan ketentuan hukum internasional
DASAR HUKUMRPJP NasionalRPJM NasionalRPJP ProvinsiRPJM ProvinsiRPJP Kab/KotaRencana PembangunanRTRW NasionalRTRW ProvinsiRTRW KabRencana Umum Tata RuangRTR Pulau/KepulauanRTR KSNRTR KSPRencana Rinci Tata RuangRPJM Kab/KotaRTRW KotaRDTR KabupatenRTR KSKRDTR KotaRTR KSK8RTRW Kabupaten/KotaRTBLRDTRRENCANAWilayah Kabupaten/KotaBWPSub BWPWILAYAH PERENCANAAN9IDENTIFIKASI ARAHAN SPASIAL BAGI WILAYAH LAUT DAN PESISIRRTRWBatas administrasiLingkup pengaturan ruang darat, ruang laut dan ruang udaraPengelolaan Ruang Laut dan Ruang UdaraDiatur dengan UU Penataan RuangDiatur dengan UU tersendiriRTRWN ditetapkan dengan PPRTR pulau/ Kepulauan dan RTR KSN ditetapkan dengan Perpresditetapkan dengan Perda Ruang Laut:12 mil laut Provinsi4 mil laut untuk kabupaten/kota(permen PU no. 20/PRT/M/2011)UU 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pualu pulau kecil
Pasal 5 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
DASAR HUKUM PENJELASAN PASAL 9
RZWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota
Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yaitu 20 (dua puluh) tahun,
RZWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan RZWP-3-K Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/KotaIntepretasi dari :bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/KotaHal-hal yang akan diatur di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dituangkan dalam : Raperda RTRW atau rencana Revisi RTRW (skala 1:50.000)Rencana Rinci : RRTR Kawasan Strategis Provinsi. RRTR Kawasan Strategis Kabupaten, RDTR (skala 1:5.000) atau RTBL (skala 1:1.000)
MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI /KABUPATEN :Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi/kabRencana struktur ruang wilayah provinsi/kab yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabRencana pola ruang wilayah provinsi/kab yang meliputi kawasan lindung provinsi/kab dan kawasan budidaya provinsi/kab4. Penetapan kawasan strategis provinsi/kabArahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi/kab yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi/kab yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disintentif, serta arahan sanksi
Muatan RZWP-3-K 1. alokasi ruang untuk : Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;2. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;3. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan4. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.Muatan Peraturan ZonasiStandar TeknisMateri Wajib :Ketentuan kegiatan dan Penggunaan LahanKetentuan Intensitas Pemanfaatan RuangKetentuan Tata BangunanKetentuan Prasarana dan Sarana MinimalKetentuan PelaksanaanMateri Pilihan (ada bila dibutuhkan):Ketentuan TambahanKetentuan KhususStandar TeknisKetentuan Pengaturan Zonasi
Muatan RDTRTujuan Penataan RuangRencana Pola RuangRencana Jaringan PrasaranaPenetapan Sub BWP Yang diprioritaskan PenanganannyaKetentuan Pemanfaatan RuangPeraturan Zonasi
Muatan RZWP-3-K 1. alokasi ruang untuk : Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;2. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;3. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan4. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.NOMENKLATUR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUU No 26 Tahun 2007
Kawasan*Wilayah yang memiliki fungsi utama kawasan lindung dan kawasan budidaya
*istilah kawasan menurut UU 26 Tahun 2007 merupakan kawasan dalam arti umumUU No 27 Tahun 2007
Kawasan*Bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang diterapkan berdasarkan kriteria fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya
*istilah kawasan menurut UU 27 Tahun 2007 merupakan kawasan dalam arti spesifik diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Permen PU No 20 Tahun 2011ZonaKawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik
Skala Peta RDTR dan Peraturan Zonasi 1:5000UU No 27 Tahun 2007ZonaRuang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnyaSkala peta RZWP3Kdisesuaikan dengan tingkat ketelitian peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/Atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
NOMENKLATUR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANGambaran RTRW, RDTR dan RRTR Kawasan Strategis Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan
Peta Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan
Peta Kaw RDTRKabupaten Pesisir Selatan
Peta Penetetapan BWP dan prioritas penanganan Kabupaten Pesisir Selatan
Peta Penetetapan BWP dan prioritas penanganan Kabupaten Pesisir Selatan
Kecamatan Jepara
Kebijakan Penataan Ruang di Wilayah Perairan Laut & Pesisir Berdasarkan Sudut Kepentingan1. PERTAHANAN & KEAMANAN (mis. RTR KSN Perbatasan Negara di Prov NTT)
Tujuan Penataan Ruang untuk mewujudkan:Fungsi pertahanan dan keamanan;Rehabilitasi dan pelestarian kawasan lindung dengan fungsi perlindungan keanekaragaman hayati.Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan Sudut Kepentingan
RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARADI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
STRUKTUR RUANG RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
POLA RUANG RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2. FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP (mis. RTR KSN PANCANGSANAK)
TUJUAN PENATAAN RUANG untuk mewujudkan:Pelestarian keanekaragaman hayati pesisir melalui penanganan erosi dan sedimentasi berbasis pengelolaan DAS Terpadu;pelestarian ekosistem;pengembangan kawasan pariwisata.RTR KSN PACANGSANAK
Meliputi:13 DAS pada WS Ciwulan-Cilaki24 DAS pada WS Citanduy6 Kab. Dan 2 Kota pada Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah
RENCANA POLA RUANG
3. PERTUMBUHAN EKONOMI (mis. RTR KAWASAN SELAT SUNDA)
TUJUAN PENATAAN RUANG untuk mewujudkan:keterhubungan antarwilayah dan berdaya saing; peningkatan perekonomian nasional yang berbasis sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor perdagangan dan jasa, serta sektor industri dengan didukung prasarana dan sarana.
RTR KAWASAN SELAT SUNDA36
P. RimauP. KandangP. SangiangCiwandanPasauranP. SebukuP. SebesiCilegon Timur
Rencana Rel KA Bakauheni - BandarlampungRencana Tol Bakauheni - TerbanggibesarRencana Tol Cilegon - BojonegaraRencana Jembatan Selat SundaRencana Tol Cilegon - Anyer (19 km) (Implikasi IPJS)Rencana Rel KA Cilegon - Anyer (Implikasi IPJS)Rencana Tol Anyer - Merak (12 km)(Implikasi (IPJS)Jalan TolJalan Arteri Primer - Nasional Jalan Kolektor Primer - Nasional Jalan Kolektor Primer - Provinsi Penyeberangan Ferry Merak-Bakauheni
U Rencana Jalan Lingkar CilegonRENCANA PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA Anyer-Bakauheni, melalui P.Sangiang, P.Panjurit, dan P. Kandang Balak , dengan panjang jembatan 31 km.
JALUR ALKI SELAT SUNDA37PENDEKATAN RTR KAWASAN SELAT SUNDA
Sumber: Pengembangan Kawasan Selat Sunda, Tarunas, 2011Afrika Bojonegara Hongkong Cina TaiwanAustralia Bojonegara Hongkong Cina Taiwan
Kawasan Selat Sunda dilalui oleh Jalur ALKIBerada dekat dengan perlintasan pelayaran internasional, yang menghubungkan antara Asia Barat dan sekitarnya dengan Asia Pasifik
KONSEP PENGEMBANGAN RTR KAWASAN SELAT SUNDA
AgropolitanMinapolitanPertanian, Perkebunan,Industri, Pariwisata AlamPerdaganganPergudangan &Pelabuhan Intl, Pendidikan TinggiPelabuhanTerminal Multimoda Industri dan PergudanganPertanian PerkebunanWisata BahariCLUSTER PERTANIAN, INDUSTRI DAN PARIWISATACLUSTER INDUSTRI DAN PARIWISATAKEP Pariwisata BahariInfrastruktur Bandara
KEP Industri PergudanganPelabuhan, Terminal Multimoda, Pelabuhan
Untuk menampung Kawasan Industri dari Bekasi, Karawang yang telah padatOptimalisasi Pelabuhan Bojonegara untuk Terminal Transit Kapal Asing yang Melintas ALKI 1Pengembangan wisata terpadu bahari dan Taman Nasional, wisata budaya
Alokasi ruang kawasan industri saat ini di Karawang dan Purwakarta 5000 8000 Ha. Infrastruktur kurang memadai. Harga lahan relatif mahal 700 rb 1 juta, sementara harga lahan di Banten 300 500 rbCLUSTER INDUSTRI DAN PARIWISATAPariwisataKaki Jembatankawasan perdagangan, jasa, budaya dan pariwisataPermukiman skala besar4. PENGEMBANGAN KEPULAUAN (mis. RTR Batam Bintan Karimun)
TUJUAN PENATAAN RUANG untuk mewujudkan:peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem kepulauan.
RTR Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)
PENUTUP Rencana Tata Ruang meliputi ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi UU Penataan Ruang
Ruang laut, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kebijakan penataan ruang di perairan laut untuk tingkat nasional mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), berikut rencana rincinya.
Kebijakan penataan ruang di perairan laut untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing daerah, berikut rencana rincinya Karena merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Prov/Kab/Kota, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seyogyanya terintegrasi dalam RTRW, atau RRTR KSP/KSK atau RDTR
Diperlukan instrument operasional dengan tingkat kedetailan yang tinggi seperti RDTR dan Peraturan Zonasi untuk menentukan arah pengelolaan lebih lanjut sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tools yang dapat menjadi pedoman untuk seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Chart1238.569129.0730239772
Kab TangerangKab BekasiLuas Lahan (Ha)Perkembangan Kawasan Industri
Sheet1Kab TangerangKab BekasiSeries 32000238.569,129.0720103,0239,772.00Category 33.51.83Category 44.52.85To resize chart data range, drag lower right corner of range.3,023
Chart107770.442171398.03980305320101920631.471100
Kab TangerangKab BekasiKota TangerangKota BekasiKota DepokLuas Lahan (Ha)Perkembangan Industri & Pergudangan
Sheet1Kab TangerangKab BekasiKota TangerangKota BekasiKota Depok20002,164.437,770.442,171398.03980201030531,920631.471,100Kab TangerangKab BekasiKota TangerangKota BekasiKota Depok2,164.431.9530532.752,164.437,770.442,171398.039807,770.446.130531,920631.471,1002,17111.311,92010398.031.89631.47398011.341,10011.01To resize chart data range, drag lower right corner of range.