KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAKSURAT EDARAN NOMOR 15/PJ/2018
Perkembangan Kebijakan Perpajakan
Pasal 35Permintaan data atau keterangan dari pihak
ketiga melalui permintaan dari Dirjen Pajak.
UU KUP No.6 Tahun 1983 1983
Pasal 35Permintaan data atau keterangan dari pihak
ketiga melalui permintaan dari Dirjen Pajak.
UU KUP No.16 Tahun 2000
1994
Pasal 35 dan Pasal 35APihak ketiga wajib memberikan data ke Dirjen
Pajak.
UU KUP No.28 Tahun 2007 2007
Sebelum 2007 harus dengan
permintaan sedeangkan
setelah 2007 bersifat wajib.
Data pihak ketiga
Ditiadakan dengan
permintaan dari Menteri
Keuangan.
Kewajiban Kerahasiaan
Kewajiban kerahasiaan
ditiadakan kecuali untuk
Bank.
Pengecualian
2000
Pasal 35Permintaan data atau keterangan dari pihak
ketiga melalui permintaan dari Dirjen Pajak.
UU KUP No.9 Tahun 1994
PMK Nomor 191/PMK.010/2015 tentang
Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Reinventing Policy2015
UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan
Pajak.
Tax Amnesty 2016
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan
Perpajakan.
UU No.9 Tahun 20172017
Tarif untuk Realuasi asset lebih
rendah
Revaluasi Aset
Penghapusan pokok pajak dan
sanksi dengan deklarasi asset dan
penyetoran uang tebusan.
Pengampunan Pajak
DJP dapat meminta informasi dan
data perpajakan dari Bank.
Data Perbankan
UU KUP pasal 37A.
Sunset Policy 2008 Penghapusan atas sanksi
perpajakan
Sunset Policy
Next Tax Policy?
4
Perkembangan
Akses Data dan Informasi Perpajakan
1983 1994 2007 2009 2017
Pasal 35
Akses Data :
• Pemeriksaan
KUP 1983
Pasal 35
Akses Data :
• Pemeriksaan
• Penyidikan
KUP 1994
Pasal 35 dan 35A
Akses Data :
• Pemeriksaan
• Penyidikan
• ILAP
KUP 2007
Akses data
Ditambah :
• Bukti Permulaan
PP 71/2011
Data dan
Informasi dari
Bank.
UU 9/2017
Dampak UU No 9 Tahun 2017Terhadap Penegakan Hukum Perpajakan
Konsultan
PajakKantor
Administrasi
DJPUU KUP
Pasal 35 dan 35A
Dengan terbitnya UU No. 9 Tahun 2017 ttg Penetapan Perpu No. 01 tahun 2017 Menjadi UU
✓ Terhadap Bank dan LJK tidak berlaku lagi UU KUP Pasal 35 dan 35A.
✓ Mengatur pemberian Data dan Informasi Perpajakan dari Bank dan LJK ke DJP.
Akuntan
Publik
Notaris ILAP
Bank &
LJK
ALUR PEMANFAATAN DATA/INFORMASI DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
Data Pihak Ketiga
Data Intelijen
Analisis CTA
Data Lain
Data SPT
SPT Rugi
WP Pengembalian
Pendahuluan
Pembubaran Usaha,
Likuidasi, aksi
korporasi lain
DSPP
INPUTOUTCOME
Dinami-sasi
Ke Masa
Pajak Dan
Tahun
Pajak
Lainnya
Kepatuhan
yang
Berkelanjutan
PROSES OUTPUT
Data Konkret
Single Tax
Petugas
Pemeriksa
Pajak
(waskon 2,3,4)
• SKPKB
• SKPKBT
• STP
• SSP
• Usulan
pemeriksaan
bukper
Pemeriksaan
All Taxes
Fungsional
Pemeriksa Pajak
(Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas)
• SKPKB
• SKPKBT
• STP
• SSP
• Usulan
pemeriksaan
bukper
RISK BASED AUDIT & AUDIT BASE ON DATA
TAX GAP MENDEKATI NOL!
FOKUS DAN
PRIORITASCRM
VALIDASI
POTENSI
KO
MIT
E
PE
RE
NC
AN
AA
N
Bukper &
Penyidikan
WP ikut TA
WP tidak
ikut TA
RTP
Registered
Tax Payer
Hanya
mengusut
asset untuk
sebelum
2016
Kebijakan pemeriksaanKonsep pemeriksaan dan Jenis Pemeriksaan
PEMERIKSAAN PAJAK
SPT
PELAPORAN PAJAK
• SPT Tahunan
• SPT Masa
BENAR
LENGKAP
JELAS
Sesuai dengan UU
SPT
PEMERIKSAAN
PAJAK
• Ketetapan
Pajak
KEPATUHAN
GOVERNANCE &
BERKEADILAN
PENCATATAN• Pencatatan Atas
Penghasilan
PEMBUKUAN• Laporan Keuangan
JENIS & KRITERIA PEMERIKSAAN PAJAK
(PMK17/PMK.03/2013 jo PMK-184/PMK.03/2015)
f) Terdapat keterangan lain berupa data konkret
PemSus Data Konkret
a) SPT LB selain Pasal 17B UU KUP
b) WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak
c) SPT Rugi
d) Penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,
pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya
e) WP melakukan perubahan tahun buku atau metode
pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali
aktiva tetap.
Rutin
g) Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui
jangka waktu dalam Surat Teguran yang terpilih untuk
dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko
h) WP menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih
untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
PemSus Risk Based
DAPAT DILAKUKAN
WP mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan
pembayaran pajak (Pasal 17B
UU KUP)
HARUS DILAKUKAN
Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban PerpajakanTujuan Lain Dalam Rangka
Melaksanakan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan
1. Penghapusan NPWP;
2. Pemberian NPWP secara jabatan;
3. Pengukuhan PKP secara jabatan;
4. Pencabutan pengukuhan PKP;
5. WP mengajukan keberatan;
6. Pengumpulan bahan guna menyusun Norma
Perhitungan Penghasilan Netto;
7. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
8. Penentuan WP berlokasi didaerah terpencil;
9. Penentuan tempat terutang PPN;
10.Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
11.Penentuan saat produksi dimulai/
memperpanjang jangka waktu kompensasi
kerugian sehubungan dengan pemberian
fasilitas perpajakan
12.Memenuhi permintaan informasi dari negara
mitra P3B.
JENIS PEMERIKSAAN PAJAK
PEMERIKSA
AN KHUSUS(RISK BASED
AUDIT)
ALL TAXES
PENGGALIAN POTENSI
1 2 3 4 5 6
PEMERIKSAAN
RESTITUSI
PPN
PEMERIKSAAN
TUJUAN LAIN
PEMERIKSAAN
KHUSUS DATA
KONKRIT
PEMERIKSAAN
RESTITUSI
PPh
PEMERIKSAAN
RUTIN NON
RESTITUSI(Rugi,Aksi Korpor
asi, Likuidasi)
Single Tax Non SKP DATA
PELAYANAN
PEMERIKSAA
N KHUSUS(RISK BASED A
UDIT)
ALUR PENERBITAN INSTRUKSI PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN RUTIN
(tanpa analisis risiko)
• LB Restitusi
• LB Kompensasi
• Aksi Korporasi
(Peleburan
,Penggabungan,
Pembubaran Usaha)
• Telah Diberikan
Pengembalian
Pendahuluan
• SPT Rugi
• Perubahan Tahun
Buku
• Revaluasi
Daftar Nominatif
Kasi Pemeriksaan
DSPP KPP
Persetujuan Pemeriksaan
oleh Kakap
BASED ON DATA
(KETERANGAN LAIN
/DATA KONKRET)
Usulan Kasi Waskon/
Eksten
Pertimbangan
Kakap
Setuju
PEMERIKSAAN KHUSUS
BASED ON DATA
(KETERANGAN LAIN
/DATA KONKRET)
Usulan Kasi Waskon/
Eksten
KOMITE PERENCANAAN KANWIL
SETUJU
Penugasan Pemeriks
aan oleh Kakanwil
RISK BASED ALL
TAXES
DSPP KPP
DSPP Kanwil
Komite Perencanaan Pusat
DSPP Pusat
SETUJU
Instruksi
Pemeriksaan
oleh Direktur
P2ARSIP
YA
YA
TIDAK
TIDAK
Tidak
Setuju
DSPP Terdiri
dari:
- Usulan KPP
- Usulan Kabid
P2IP
- Usulan Dit.P2
SDM PEMERIKSAAN
PPP
FPP
➢Pemeriksaan Data Konkrit atau Single Tax/Beberapa
Jenis Pajak
Audit Based on Data
➢Pemeriksaan Tujuan Lain (non Ketetapan Pajak)
Pemeriksaan Restitusi
Pemeriksaan All Taxes
(Profil Ekonomi vs Profil Perpajakan)
Risk Based Audit
Mengurangi Frekuensi Pemeriksaan sehingga menurunkan
Cost Compliance
Pemeriksaan RestitusiDalam Rangka Pelayanan Wajib Pajak
ALUR PENERBITAN INSTRUKSI PEMERIKSAAN RUTIN
• LB Restitusi
• LB Kompensasi
• Aksi Korporasi
(Peleburan,Penggabungan,
Pembubaran Usaha)
• Telah Diberikan Penge
mbalian Pendahuluan
• SPT Rugi
• Perubahan Tahun Buku
• Revaluasi
Daftar Nominatif
Kasi
Pemeriksaan
DSPP KPP
Persetujuan
Pemeriksaan
oleh Kakap
Penugasan
Pemeriksaan
oleh Kakanwil
Daftar Nominatif
Kasi PemeriksaanSETUJU
DSPP Kanwil
KOMITE
PERENCANAAN
PUSAT
DSPP Pusat SETUJU
Instruksi
Pemeriksaan
oleh
Direktur P2
ARSIP
YA
YA
TIDAK
RESTITUSI DIPERCEPAT (PMK-39/PMK.03/2018)
SKPPKP
(bila terdapat
lebih bayar)WP Kriteria Tertentu (Ps.17C UU KUP)
kepatuhan perpajakan baik
WP Persyaratan Tertentu
(Ps.17D UU KUP) nilai lebih bayar
tertentu
PKP Berisiko Rendah (Ps.9 (4c) UU PPN)
PKP tertentu dengan kepatuhan
perpajakan baik
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
PROSEDUR PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN
KRITERIA
TERTENTU
Penelitian atas :
1. Kebenaran penulisan &
penghitungan pajak
2. Kebenaran pengkreditan
pajak/Pajak Masukan
PPh -> 3 bulan
PPh -> 1 bulan
PPh BDN -> 3 bln
PPh OP -> 1 bln
PPN -> 1 bulan
PPN -> 1 bulan
PERSYARATAN
TERTENTU
PKP RISIKO
RENDAHS
EJA
K P
ER
MO
H
ON
AN
DIT
ER
IMA
PEMERIKSAAN PASAL 17B UU KUP
WP memilih pengembalian berdasarkan
Ps.17B UU KUP
WP Kriteria Tertentu, WP Persyaratan
Tertentu, atau PKP Berisiko Rendah yang
berdasarkan penelitian Pengembalian
Pendahuluan tidak diterbitkan SKPPKP
PERSETUJUAN
PEMERIKSAAN
PELAKSANAAN
PEMERIKSAANPELAPORAN &
PENETAPAN
PERSIAPAN
PEMERIKSAAN
PAHP
12 BULAN SEJAK PERMOHONAN DITERIMA
• Penerbitan SP2
• Pemberitahuan
Pemeriksaan &
Panggilan
• Peminjaman
berkas
• Permintaan
keterangan
• Pengujian
• LHP
• SKP
• Tanggapan WP
• Pembahasan
dengan Pemeriksa
SKPLB
(bila terdapat
lebih bayar)
SKPKPP
SPMKP
SP2D
PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN
PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN
PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN
TAX
Mekanisme
Pengembalian
Kelebihan
Pembayaran
Pajak
Pemeriksaan KhususData Konkret
PEMERIKSAAN
KHUSUS
Persetujuan
Pemeriksaan oleh
Kakap
BASED ON DATA
(KETERANGAN LAIN/DATA
KONKRET)
Usulan Kasi Waskon/
Eksten
Hasil
Klarifikasi/
Konfirmasi
Faktur
Pajak
01
Bukti
pemotongan
Pajak
Penghasilan
02
Data
Perpajakan
terkait dgn
WP tidak
menyampai-
kan SPT &
setelah
ditegur
secara
tertulis WP
juga tidak
menyampai-
kan SPT
03
Bukti
Transaksi /
data yang
dapat
digunakan
untuk
menghitung
kewajiban
perpajakan
WP
04
Data yang masih
memerlukan pengujian
lebih lanjut tidak
dianggap sebagai
keterangan lain berupa
data konkret sehingga
tidak dapat diusulkan
untuk dilakukan
Pemsus Data Konkret
ALUR PENERBITAN
INSTRUKSI PEMERIKSAAN
PROSEDUR PEMERIKSAAN DATA KONKRET
SE-15/PJ/2018
PMK-17/2013
PMK-17/2013
SE-28/PJ/2017 PMK-183/2015
SE-15/PJ/2018
SE-15/PJ/2018
SE-15/PJ/2018
PMK-17/2013
SE-15/PJ/2018SE-15/PJ/2018
SE-15/PJ/2018
SPHP /
Undangan
Pembahasan
Pembahasan Akhir
dengan WP
Draft Temuan
Pemeriksaan
Validasi Ruang
Lingkup
Pemeriksaan
Penugasan
Pemeriksaan Khusus
(NP2) (1 jenis Pajak)
SP2 terbit
SKP
Surat Panggilan
Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor
Dilakukan dg menguji &
melakukan klarifikasi
data yg dimiliki
Laporan Hasil
Pemeriksaan
Keterangan lain berupa
data konkret:
- Faktur Pajak
- Bukti Potong
- Data yg tepat diguna-
kan secara langsung
menghitung pajak
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN DATA KONKRET
Jangka waktu sejak surat
Pemberitahuan Pemeriksaan
disampaikan / sejak Wajib
Pajak datang memenuhi
panggilan s.d. tanggal SPHP
disampaikan
JANGKA WAKTU PENGUJIAN
1 BULAN
Jangka waktu sejak tanggal
SPHP disampaikan sampai
dengan tanggal LHP
JANGKA WAKTU PEMBAHASAN
AKHIR & PELAPORAN
10 HARI
1 BULAN DAN TIDAK DAPAT DIPERPANJANG
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
SPHPUndangan
Pembahasan
Akhir
Hadir pada tanggal yang ditentukan &
Tanggapan Tertulis maksimal pada
saat hadir
Perpanjangan Penyampaian
Tanggapan Tertulis
Risalah Pembahasan
Pembahasan Akhir
Permohonan Pembahasan
dengan Tim QA
Pembahasan Tim QA
Penandatanganan Risalah
Pembahasan dan BA
LHP
3 hari
10 hari
Pemeriksaan KhususSingle Tax dan All Taxes
ALUR KERJA KOMITE PERENCANAAN KANWIL DALAM RANGKA
INSTRUKSI PEMERIKSAAN KHUSUS SINGLE TAX
Bidang Lainnya
Usulan Pemsus lainnya (Analisis
Risiko Manual single tax PPN dan
Potput)
Surat Pemberitahuan
Penolakan Usulan
Pemeriksaan
Bidang PPIP Komite Kanwil KPP
Menerima usulan WP yang akan
diperiksa (Analisis Risiko Manual)
Bersama-sama Bidang terkait
melakukan validasi data Daftar
Wajib Pajak yang akan diperiksa
Daftar Wajib Pajak yang telah
divalidasi
Penerbitan Instruksi Pemsus
Membuat Surat Pemberitahuan
Penolakan Usulan
Pembahasan Komite Kanwil
Daftar WP
disetujui untuk
diperiksa
Usulan Pemsus (Analisis Risi
ko Manual single tax PPN & P
otput)
Surat Pemberitahuan
Penolakan Usulan
Pemeriksaan
Instruksi Pemeriksaan
Khusus
Setuju
Tidak
Ya
Pengusul dapat memprbaiki
usulan Pemeriksaan terkait 4
Kriteria atau mengusulkan untuk
Pemeriksaan Khusus All Taxes
melalui DSPP
ALUR KERJA KOMITE PERENCANAAN DALAM RA
NGKA PEMERIKSAAN ALL TAXES
PUSAT & KANWIL
Dit. P2
Data CRM & Data dari
Dit.P2 (IDLP,anris
manual,CTA)
Data CRM dan DSPP
usulan Kanwil
Validasi potensi oleh
Dit.P2
Penerbitan
instruksi Top Down
Dit.P2
Komite Pusat Komite Kanwil KPP
Pembahasan oleh
Komite
Daftar WP diperiksa
Koordinasi dengan
Dit.P2
Validasi usulan
KPP oleh Komite
Kanwil
Usulan KPP
berdasarkan DSPP All
Taxes
(Rutin dan Khusus)
PENENTUAN OBJEK PEMERIKSAAN
Penentuan
Wajib
Pajak
yang
Diperiksa
DATA TAX
GAP
Compliance
Diagram
SELEKSI OLEH KOMITE
PERENCANAAN
Ketetapan Wajib
Pajak yang Diperiksa
Wajib Pajak
Tidak Patuh
Wajib Pajak
Berisiko Tinggi
PETA KEPATUHAN, SASARAN PENGGALIAN POTENSI
DAN PRIORITAS PEMERIKSAAN
Berdasarkan :
• KLU/Sektor
/subsektor
• Industri
• Fakta
Lapangan
• Letak
Geografis
• PDRB
Peta Kepatuhan
Analisis Tax Gap
Kepatuhan
Formal
Kepatuhan
MaterialSeleksisektor
/industri/pelakuusaha
menjadisasaranPrioritas
PenggalianPotensi
Populasi WP yang
menjadiSasaranPrioritas
PenggalianPotensi
Data Internal
Data Approweb
Data Summary Pengawasan
Data Apportal
Data Lain
Data Eksternal
Data PihakKetiga
PengamatanLapangan
Analisis Risiko atas:
• Profil Ekonomisebenarnya
• ProfilPerpajakan WP
• Profil Tax Gap• Potensi Pajak
Terutang
Konseling
Pemeriksaan
DSPP
Indikator Penyusunan Peta Kepatuhan dan
Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi
VARIABEL
PENENTU
POPULASI DS
P3
Indikasi modus
ketidakpatuhan
WP
Identifikasi
Kemampuan Wajib
Pajak untuk
Membayar
ketetapan pajak
(collectability)
Identifikasi
nilai potensi
pajak
Indikasi
Ketidakpatuhan
tinggi
Pertimbangan
Dirjen
Pajak
Tax Gap
• Membuat bukti potong
• 000 (fiktif)
• Aggressive tax planning
• Treaty abuse
• CTTOR, GPM, NPM
• Transaksi Afiliasi intra
grup services,
• Faktur Pajak NPWP
• 000 (25% dari total
Faktur Pajak)
• Eksistensi usaha
WP (berdasarkan
fakta lapangan)
• Penanggung Pajak
diketahui
KOMITE PERENCANAAN
TINGKAT PUSAT
• Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
• Direktorat Intelijen Perpajakan
• Direktorat Potensi Kepatuhan Penerimaan
• Direktorat Teknologi dan Informasi
Perpajakan
• Direktorat Penegakan Hukum
• Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
Ditetapkan
dengan KEP
DIRJEN
TINGKAT KANWIL
• Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen
dan Penyidikan
• Bidang Data, Pengawasan Potensi
Perpajakan
• Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi dan
Penilaian
Ditetapkan
dengan KEP
KAKANWIL
WEWENANG KOMITE PERENCANAAN
01 Menentukan sector, subsector, atau industry yang menjadi sasaran prioritas pemeriksaan khusus
02Melakukan benchmarking atas sector, subsector, industri yang menjadi sasaran prioritas pemeriksaan sesuai
dengan ketentuan yang mengatur mengenai benchmarking
03Melakukan pembahasan DSPP dan penetapan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus
dengan mempertimbangkan periode penerbitan instruksi pemeriksaan khusus
04Melakukan pembahasan DSPP dan penetapan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus
dengan mempertimbangkan periode penerbitan instruksi pemeriksaan khusus
05Menambahkan data atau mengubah nilai potensi pajak Menambahkan data atau mengubah nilai potensi pajak Wajib
Pajak yang akan dilakukan penerbitan instruksi pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup
pemeriksaan seluruh jenis pajak oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
06 Menerima atau menolak usulan pemeriksaan khusus atas Wajib Pajak yang terdapat dalam DSPP
07Menentukan UP2 yang akan melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus
berdasarkan analisis resiko dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak
PUSAT
WEWENANG KOMITE PERENCANAAN
Menambahkan data atau mengubah nilai potensi pajak Wajib Pajak yang
akan dilakukan penerbitan instruksi pemeriksaan khusus berdasarkan
analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak oleh
direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
1.
Menerima atau menolak usulan pemeriksaan khusus atas Wajib Pajak yang
terdapat dalam DSPP dan yang akan diusulkan pemeriksaan khusus
berdasarkan analisa resiko dengan ruang lingkup satu atau beberapa jenis
pajak, atau pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data
konkret.
2.
Menentukan UP2 yang akan melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang
akan dilakukan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan
ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak
3.
KANWIL
Tata Cara Pemeriksaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
TatavCara Perpajakan (KUP) sebagimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Pe
ngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi
Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh)
Peraturan Meteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018
tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan.
Peraturan Meteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 184/PMK.03/2015
Peraturan Meteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016
tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016
Peraturan Meteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2017 tenta
ng petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan
Untuk Kepentingan Perpajakan sttd
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017
tentang Pedoman Pemriksaan Lapangan Dalam Rangka
Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 (pelaksanaan
Pasal 18 UU Pengampunan Pajak dan Pasal 4 ayat (2) UU
PPh)
DASAR HUKUM PEMERIKSAAN PAJAK
• Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajakbadan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan
• Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
• Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
• Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
• Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dariDirektur Jenderal Pajak.
• Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilandan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
• Pembukuan dengan menggunakan Bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakanoleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Meteri Keuangan.
• Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teraturtentang persedaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untukmenghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
• Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau
tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
PASAL 28
DASAR HUKUM PEMBUKUAN/PENCATATAN
DASAR HUKUM PENYEGELAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN
PASAL 30
1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan temat atau ruangan tertentu serta
barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf b
2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dnegan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
PASAL 31
1) Tata Cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
2) Tata cara pemeriksaan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang
pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surta pemberitahuan
hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan
akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
3) Apabila dalm pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan
secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak, dan hak Wajib Pajk untuk hadir dalam pembahasan
akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
PASAL 26A
4) Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain
dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi
yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan,
catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam
penyelesaian keberatan.
PROSEDUR PEMERIKSAAN KANTOR
Data dan
Informasi
Validasi, Pemeriksaan
Kantor atau
Pemeriksaan
LapanganKantor
Penugasan
Pemeriksaan
Khusus (NP2)
Persiapan Pemeriksaan
(mengumpulakan dan
mempelajari data WP)
SP2 terbit
SE-15/PJ/2018 SE-126/PJ/2010
SE-04/PJ/2012
SE-15/PJ/2018SE-15/PJ/2018SE-15/PJ/2018
Surat Panggilan
Dalam Rangka
Pemeriksaan
Kantor
SE-15/PJ/2018
Dilakukan dengan
menguji dan melakuk
an klarifikasi atas
data
yang dimiliki
SE-15/PJ/2018
Draft Temuan
Pemeriksaan
SE-15/PJ/2018
Pembahasan dengan
Kepala Kantor, Seksi
Waskon, dan Sekesi
Pemeriksaan
PMK-17/2013
SPHP
PMK-17/2013
Pembahasan Akhir
dengan WP
PMK-17/2013
Quality Assurance
(hanya dasar hukum)Laporan Hasil
Pemeriksaan
PMK-17/2013 PMK-17/2013
SE-28/PJ/2017
PROSEDUR PEMERIKSAAN LAPANGAN
Penguatan Data /
Informasi Untuk
Analisis Risiko
SE-15/PJ/2016
Validasi dan
Identifikasi
Potensi
SE-15/PJ/2016
Penugasan
Pemeriksaan
Khusus (NP2)
SE-15/PJ/2016
Persiapan Pemeriksaan
(mengumpulkan
dan mempelajari data
WP)
SE-126/PJ/2010
SE-04/PJ/2012
SP2 Terbit
SE-15/PJ/2016
Pemanggilan WP ke
Kantor Pajak, Berita
Acara Pertemuan
dan Pakta Integritas
PER-07/PJ/2017
SE-10/PJ/2017
Permintaan Keterangan
Secara Tertulis Kepada
Pihak Ketiga termasuk
Akses Informasi Keuangan
SE-65/PJ/2013
SE-10/PJ/2017
Pemeriksaan di
tempat WP dan
Pengujian
KEP-754/PJ/2001
SE-15/PJ/2018
Pembahasan dengan
Kepala Kantor, Seksi
Waskon, dan Sekesi
Pemeriksaan
PMK-17/2013
Draft Temuan
Pemeriksaan
SE-10/PJ/2017
SPHP
PMK-17/2013
Pembahasan
Akhir dengan WP
PMK-17/2013
Quality Assurance
(hanya dasar hukum) Laporan Hasil
Pemeriksaan
PMK-17/2013PMK-17/2013
SE-28/PJ/2017
SKP
PMK-183/2015
Jangka waktu sejak surat
Pemberitahuan Pemeriksaan
disampaikan/Sejak WP datang
memenuhi panggilan s.d tanggal
SPHP disampaikan
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN KANTOR & LAPANGAN
PMK-17/2013 jo
PMK-183/2015
Pasal 22 ayat (2)
Pemeriksaan Lapangan
atau Pemeriksaan Kantor
yang pengujiannya belum
diselesaikan dalam jangka
waktu pengujian harus
diselesaikan dengan
menyampaikan SPHP
dalam jangka waktu paliing
lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak berkahirnya
perpanjangan jangka waktu
pengujian
JANGKA WAKTU PENGUJIAN
KANTOR
4 Bulan + 2 Bulan2 BULAN
INDIKASI TRANSFER PRICING/
TRANSAKSI KHUSUS LAIN
LAPANGAN
6 Bulan + 2 Bulan
KANTOR
4 Bulan + 2 Bulan
LAPANGAN
6 Bulan + 2 Bulan
KANTOR
4 Bulan + 2 Bulan
LAPANGAN
6 Bulan + 2 Bulan
(2 BULAN)
Jangka waktu sejak
tanggal SPHP
disampaikan sampai
dengan tanggal LHP
JANGKA WAKTU PEMBAHASA
N AKHIR DAN PELAPORAN
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
7
HARI
SPHP
Tanggapan Tertulis
Undangan
Pembahasan Akhir
Pembahasan Akhir
Penandatanganan BA
LHP
Perpanjangan
Penyampaian
Tanggapan Tertulis
Pembahasan Tim QA
Permohonan
Pembahasan dengan
tim QA
Risalah Pembahasan
Panggilan
Penandatanganan BA
7 hari
3 hari
3 hari
3 hari
2 B
ula
n
3 hari
SUMMARY PEMERIKSAAN LAPANGAN
Persiapan
Pemeriksaan
Penyampaian SPPL & pemanggilan
WP
Pertemuan pertama dg WP di kantor
DJP, ttd Pakta Integritas
Melaksanakan pengujian di Tempat
Wajib Pajak
WP tidak kooperatif
WP tetap tidak kooperatif
Penyegelan
Hanya ada dua pilihan :
Dihitung secara jabatan
(Pasal 14 ayat (5) UU PPh)WP diusul pemeriksaan
Bukti Permulaan
WP Jadi
Kooperatif
Kooperatif
WP
Pemeriksaan dilanjutkan sesuai audit plan
Tindak lanjut pemeriksaan
Memberikan Hak Pasal
8 ayat (4) UU KUP
WP disusul pemeriksaan
Bukti Permulaan
Pembahasan temuan sementara hasil pemeriksaan
Risalah rapat menjadi pertimbangan Tim Pemeriksaan
SPHP, PAHP, dan penyelesaian pemeriksaan
Profesional Judgement
Pemeriksaan Pajak & Kepala UP2
Tindak lanjut pemeriksaan
Pemeriksaan Pasca TAPP Nomor 36 Tahun 2017 dan PMK 165/PMK.03/2017
STRATEGI PEMERIKSAAN PASCA TAX AMNESTY
WP TIDAK IKUT TA Dapat dilakukan pemeriksaan atas harta dan SPT-nya
WP IKUT TA
Tahun Pajak 2015 ke
belakang
Tahun Pajak 2016 ke
depan
Pemeriksaan atas Harta
Dapat Diperiksa Berdasarkan
UU KUP
“Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat
Keterangan kemudian ditemukan adanya data
dan/atau informasi mengenai Harta yang belum
atau kurang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap
sebagai tambahan penghasilam yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak pada saat
ditemukannya data dan/atau informasi
mengenai Harta dimaksud”
PASAL 18 AYAT (1) UU TA
PASAL 18 AYAT (1) UU TA
Dalam hal :
a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan
periode Pengampunan pajak berakhir; dan
b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi
mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 januari
1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data
dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud , paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku.
WP melaporkan SPT Masa PPh Final
WP TA
WP TIDAK TA
2015 2016
Diperiksa atas Harta
(Pasal 18 UU TA)Diperiksa atas SPT
2015 2016
Diperiksa atas Harta
(Pasal 18 UU TA)
Diperiksa atas SPTDiperiksa atas SPT
(yang belum daluarsa)
PMK
165
DJP menemukan Harta WPPP
36
WP melaporkan SPT Masa
PPh Final
PMK
165
DJP menemukan Harta WPPP
36
WP melakukan pembetulan SP
T Tahunan PPh
UU K
UP &
PPh
Pemsus Sigle Tax
Pemsus atas Harta Bersih
Pemsus All Taxes
PEMERIKSAAN HARTA BERSIH
DASAR HUKUM KEWENANGAN PEMERIKSAANP
AS
AL
29
1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan
2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah
Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa
3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau
c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan
3a) Buku, catatan dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib
Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan
3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung
secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu
kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keprluaan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PA
SA
L 2
9A
Terhadap Wajib Pajak Badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar mo
dal dan menyampaikan SPT dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanp
a pengecualian yang :
a. SPT Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau
b. Terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko
Dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor
Terima KasihPT. Jakarta Strategic Consulting