KEBIJAKAN PEMBANGUNANHUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)
KEBIJAKAN PEMBANGUNANHUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)
DIREKTORAT BINA PENGEMBANGAN HUTAN TANAMANDIREKTORAT BINA PENGEMBANGAN HUTAN TANAMANOKTOBER 2009OKTOBER 2009
MandatMandat UU No.41 UU No.41 TahunTahun 19991999
HutanHutanDikuasaiDikuasaiNegaraNegara
(Psl.4)
WEWENANG MENHUT1.Mengatur & MENGURUS htn2.Tetap status kws & non kwsn3.Atur & tetap hub. Hukum(psl. 4 ayat 2)
PENGURUSANa. Perencanaanb. Pengelolaanc. Litbangdiklatluhd. Pengawasan(psl.10)
PENGELOLAAN- Tata htn &Ren Pengl- Pemanfaatan htn- Rehab & Rekla- Lindung & Konsv(psl. 21)
Usaha Pemanfaatan Htn Prod1. Hutan Alam2. Hutan Tanaman
(sejenis dan atau berbagai jenis) (psl. 28 ayat 1)
Kayu, Non Kayu, dan Jasa untuk kesejahteraan dan perbaikanlingkungan hidup dengan Azas Lestari dan Berkeadilan (Psl 30)
PENGERTIAN HUTANPENGERTIAN HUTANHutanHutan adalahadalah suatusuatu lapanganlapangan yang yang bertumbuhanbertumbuhan pohonpohon--pohonanpohonan yang yang secarasecara keseluruhankeseluruhan merupakanmerupakan persekutuanpersekutuan hiduphidup alamalam hayatihayati besertabesertalingkungannyalingkungannya..KawasanKawasan HutanHutan adalahadalah wilayahwilayah tertentutertentu yang yang ditunjukditunjuk atauatau ditetapkanditetapkan oleholehMenhutMenhut untukuntuk dipertahankandipertahankan sebagaisebagai hutanhutan tetaptetap..
PadaPada hutanhutan produksiproduksi dapatdapat dibangundibangun HTIHTI sesuaisesuai kriteriakriteria & & ketentuanketentuan peraturanperaturan perundanganperundangan yang yang berlakuberlaku..
Hutan Produksi(Alam)
Produktif dikelola dg silvikultur TPTI & TPTJ
Tidak Produktif dikelola dg silvikultur THPB
BerdasarkanBerdasarkan FungsiFungsiHutanHutan terdiriterdiri daridari
HutanHutan produksiproduksi, , terdiriterdiri daridari
1.1. HutanHutan konservasikonservasi,,2.2. HutanHutan lindunglindung, , dandan3.3. HutanHutan produksiproduksi..
1.1. HutanHutan produksiproduksi terbatasterbatas,,2.2. HutanHutan produksiproduksi biasabiasa, , 3.3. HutanHutan produksiproduksi dptdpt dikonversidikonversi..
Pengertian Hutan Tanaman Industri Pengertian Hutan Tanaman Industri (HTI)(HTI)
Hutan Tanaman Industri (HTI)Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah adalah usahausaha hutan tanaman hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur menerapkan silvikultur sesuaisesuai dengandengan tapaknyatapaknya ((satusatu atauatau lebihlebihsistemsistem silvikultursilvikultur) ) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutanindustri hasil hutan kayukayu maupunmaupun non non kayukayu
LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 1.1. Pengusahaan/pemanfaatanPengusahaan/pemanfaatan hutanhutan alamalam produksiproduksi sejaksejak 1970 1970 s/ds/d
1990 1990 memberikanmemberikan devisadevisa terbesarterbesar keduakedua setelahsetelah migasmigas, , mendukungmendukung pertumbuhanpertumbuhan industriindustri perkayuanperkayuan nasionalnasional, , menyerapmenyerap tenagatenaga kerjakerja terutamaterutama tenagatenaga--tenagatenaga tidaktidak terampilterampil((Labor IntensiveLabor Intensive) ) dandan membukamembuka isolasiisolasi daerahdaerah--daerahdaerahpedalamanpedalaman yang yang sangatsangat diperlukandiperlukan dalamdalam pembangunanpembangunanekonomiekonomi Indonesia. Indonesia.
2.2. SejakSejak tahuntahun 1990, 1990, kebutuhankebutuhan bahanbahan bakubaku industriindustri perkayuanperkayuantersebuttersebut tidaktidak mungkinmungkin lagilagi dipenuhidipenuhi daridari penebanganpenebangan HutanHutanAlamAlam ProduksiProduksi..
3.3. OlehOleh karenakarena ituitu, , perluperlu kebijakankebijakan PemerintahPemerintah untukuntukmeningkatkanmeningkatkan produktivitas produktivitas kawasankawasan hutanhutan produksi melalui produksi melalui pembangunan Hutan Tanaman (HTI)pembangunan Hutan Tanaman (HTI) dandan telahtelah dimulaidimulai sejaksejaktahuntahun 1990.1990.
TUJUAN PEMBANGUNAN TUJUAN PEMBANGUNAN HTIHTI
1.1. Meningkatkan produktiMeningkatkan produktivvitasitas hutanhutan produksiproduksi, , dalamdalam rangkarangkapemenuhanpemenuhan kebutuhankebutuhan bahanbahan bakubaku industriindustri perkayuanperkayuan dandanpenyediaanpenyediaan lapanganlapangan usahausaha ((pertumbuhanpertumbuhan ekonomiekonomi//propro--growthgrowth), ), penyediaanpenyediaan lapanganlapangan kerjakerja ((propro--jobjob), ), pemberdayaanpemberdayaan ekonomiekonomimasyarakatmasyarakat sekitarsekitar hutanhutan ((propro--poorpoor) ) dandan perbaikanperbaikan kualitas kualitas lingkungan hiduplingkungan hidup ((propro--enviromentenviroment););
2.2. MendorongMendorong dayadaya saingsaing produkproduk industriindustri perkayuanperkayuan ((penggergajianpenggergajian, , kayukayu lapis, lapis, pulp & paper, pulp & paper, meubelmeubel dlldll) ) untukuntuk kebutuhankebutuhan dalamdalam negerinegeridandan eksporekspor..
KEBIJAKANKEBIJAKAN1.1. Pembangunan HTI Pembangunan HTI diutamakandiutamakan padapada hutanhutan tidaktidak produktifproduktif (UU No. (UU No.
41/99).41/99).2.2. PelaksanaanPelaksanaan pembangunanpembangunan HTI HTI menerapkanmenerapkan sistemsistem silvikultursilvikultur
TebangTebang HabisHabis dengandengan PermudaanPermudaan BuatanBuatan (THPB).(THPB).3.3. PelaksanaPelaksana pembangunanpembangunan HTI HTI dilakukandilakukan oleholeh BUMN, BUMS BUMN, BUMS
(PMDN/PMA (PMDN/PMA berbadanberbadan HukumHukum Indonesia), Indonesia), KoperasiKoperasi, , PeroranganPerorangan..4.4. MelibatkanMelibatkan instansiinstansi terkaitterkait (BKPM, (BKPM, DeprinDeprin, , DepdagDepdag, KLH, , KLH, MenkeuMenkeu) )
dandan PemerintahPemerintah Daerah.Daerah.5.5. PendanaanPendanaan bersumberbersumber daridari danadana sendirisendiri maupunmaupun pinjamanpinjaman daridari
PemerintahPemerintah..6.6. MenggunakanMenggunakan tenagatenaga--tenagatenaga profesionalprofesional kehutanankehutanan..7.7. Target Target tanamantanaman HTI HTI sampaisampai dengandengan tahuntahun 2009 2009 seluasseluas 5 5 jutajuta hektarhektar
dandan padapada tahuntahun 2014 2014 seluasseluas 9 9 jutajuta hektarhektar ((tanamantanaman HTI HTI efektifefektifsebesarsebesar 50% 50% s/ds/d 70 % 70 % daridari luasluas izinizin //konsesikonsesi HTI)HTI)
PeraturanPeraturan PembangunanPembangunan HTIHTI
1)1) PohonPohon intiinti yang yang berdiameterberdiameter >> 20 cm, 20 cm, kurangkurang daridari 25 25 batangbatang/ha. /ha.
2)2) PohonPohon indukinduk << 10 10 batangbatang/ha./ha.3)3) PermudaanPermudaan alamnyaalamnya kurangkurang, , yaituyaitu : : semaisemai << 1000 1000 batangbatang/ha, /ha,
dandan atauatau pancangpancang < 240 < 240 batangbatang/ha, /ha, dandan atauatau tiangtiang < 75 < 75 batangbatang/ha./ha.
1. PP No. 7 TH. 1990
2. PP No. 6 TH. 1999 TGL. 27 JANUARI 1999
a.a. ArealAreal hutanhutan yang yang dapatdapat diusahakandiusahakan sebagaisebagai arealareal HTI HTI adalahadalahkawasankawasan hutanhutan produksiproduksi yang yang tidaktidak produktifproduktif ((PslPsl 5 5 ayatayat (1).(1).
b.b. SK SK MenhutMenhut No. 200/KptsNo. 200/Kpts--II/1994; II/1994; kriteriakriteria HP HP tidaktidak produktifproduktifditandaiditandai dengandengan ::
HakHak pengusaanpengusaan hutanhutan tidaktidak dapatdapat diberikandiberikan dalamdalam arealareal hutanhutan yang yang telahtelah dibebanidibebani hakhak yang yang telahtelah adaada sebelumnyasebelumnya ((PasalPasal 13).13).
…………. . LanjutanLanjutan PeraturanPeraturan PembangunanPembangunan HTIHTI
a.a. usahausaha pemanfaatanpemanfaatan hutanhutan tanamantanaman diutamakandiutamakan dilaksanakandilaksanakan padapada HP yang HP yang tidaktidak produktifproduktif dalamdalam rangkarangka mempertahankanmempertahankan hutanhutan alamalam ((penjelasanpenjelasan PasalPasal 28 28 ayatayat (1)(1)
b.b. SK SK MenhutMenhut No. 10.1/KptsNo. 10.1/Kpts--II/2000 II/2000 tanggaltanggal 6 November 20006 November 2000KriteriaKriteria HP HP untukuntuk HTI : HTI : penutupanpenutupan vegetasivegetasi non non hutanhutan ((semaksemak belukarbelukar, , padangpadang
alangalang--alangalang, , dandan tanahtanah kosongkosong) ) atauatau arealareal bekasbekas tebangantebangan yang yang kondisinyakondisinyarusakrusak dgndgn potensipotensi kayukayu bulatbulat berdiameterberdiameter 10 cm 10 cm utkutk semuasemua jenisjenis kayukayudengandengan kubikasikubikasi tdktdk lebihlebih drdr 5m 5m kubikkubik perhektarperhektar ((BabBab III III PasalPasal 3 3 ayatayat (4).(4).
c.c. IUPHHKIUPHHK--HT HT ygyg diterbitkanditerbitkan sebelumsebelum ditetapkannyaditetapkannya keputusankeputusan iniini tetaptetap berlakuberlakusampaisampai berakhirberakhir masamasa berlakunyaberlakunya izinizin ((BabBab X X pslpsl 15 15 ayatayat (1)(1)
d.d. permohonanpermohonan IUPHHKIUPHHK--HT yang HT yang telahtelah mendapatkanmendapatkan persetujuanpersetujuan pencadanganpencadangan, , prosesproses penyelesaianpenyelesaian perizinannyaperizinannya dilaksanakandilaksanakan oleholeh DepartemenDepartemen KehutananKehutanan ((BabBabX X PasalPasal 15 15 ayatayat (2).(2).
e.e. SK. SK. MenhutMenhut No. 21/KptsNo. 21/Kpts--II/2001 II/2001 TglTgl. 31/1/2001 . 31/1/2001 dandan SK SK MenhutMenhut No. 10.1/KptsNo. 10.1/Kpts--II/2000, II/2000, dicabutdicabut dengandengan SK SK MenhutMenhut No. 32/KptsNo. 32/Kpts--II/2003 II/2003 sehinggasehingga kriteriakriteria HP HP untukuntukHTI HTI berlakuberlaku sesuaisesuai UU No. 41/1999. (UU No. 41/1999. (DiutamakanDiutamakan padapada HP yang HP yang tidaktidak produktifproduktif))
3. UU No. 41/1999 3. UU No. 41/1999 tgltgl 30 Sept. 1999 & 30 Sept. 1999 & peraturanperaturanpelaksanaannyapelaksanaannya
…………. . LanjutanLanjutan PeraturanPeraturan PembangunanPembangunan HTIHTI
4. PP. 34/2002 4. PP. 34/2002 tanggaltanggal 8 8 JuniJuni 20022002a.a. usahausaha pemanfaatanpemanfaatan hasilhasil hutanhutan padapada hutanhutan
tanamantanaman, , dilaksanakandilaksanakan padapada lahanlahan kosongkosong, , padangpadang alangalang--alangalang, , dandan atauatau semaksemak belukarbelukar didi
hutanhutan produksiproduksi. (. (PasalPasal 30 30 ayatayat (3)(3)b.b. TerhadapTerhadap HPH yang HPH yang diberikandiberikan berdasarkanberdasarkan
ketentuanketentuan iniini dandan HPHH yang HPHH yang diberikandiberikanberdasarkanberdasarkan ketentuanketentuan peraturanperaturan PerPer--UUUU--an an sebelumsebelum ditetapkannyaditetapkannya PP. PP. iniini tetaptetap berlakuberlakusampaisampai haknya/izinnyahaknya/izinnya berakhirberakhir. (. (BabBab X X PasalPasal 99 99
hurufhuruf a)a)
…………. . LanjutanLanjutan PeraturanPeraturan PembangunanPembangunan HTIHTI
a.a. PP 34/ 2002 PP 34/ 2002 dicabutdicabut..b.b. PemanfaatanPemanfaatan hasilhasil hutanhutan kayukayu padapada HTI HTI dilakukandilakukan padapada
hutanhutan produksiproduksi yang yang tidaktidak produktifproduktif ((PasalPasal 38 38 ayatayat (3). (3). LebihLebihlanjutlanjut bahwabahwa pengertianpengertian produksiproduksi yang yang tidaktidak produktifproduktif adalahadalahhutanhutan produksiproduksi yang yang dicadangkandicadangkan oleholeh MenteriMenteri sebagaisebagai arealarealpembangunanpembangunan hutanhutan tanamantanaman. . DenganDengan demikiandemikian arealareal untukuntukIUPHHKIUPHHK--HTI HTI dikembalikandikembalikan sesuaisesuai dengandengan penjelasanpenjelasan PasalPasal28 28 ayatayat (1) UU 41/1999(1) UU 41/1999
c.c. BerdasarkanBerdasarkan PermenhutPermenhut No. P.11/MenhutNo. P.11/Menhut--II/2009 II/2009 bahwabahwasistemsistem silvikultursilvikultur HTI HTI harusharus sesuaisesuai dengandengan tapaknyatapaknya ((TebangTebangpilihpilih, , TebangTebang HabisHabis, , atauatau TebangTebang JalurJalur))
5.5. PP. 6/2007 PP. 6/2007 tanggaltanggal 8 8 JanuariJanuari2007 Jo PP.3 /20082007 Jo PP.3 /2008
Proses Pembangunan HTI
Htn Produksi Tdk Produktif
Persiapan Lahan Persemaian
Penanaman
PemeliharaanPemanenan
Pemasaran
TataTata RuangRuang PembangunanPembangunan HTIHTI
Dalam pembangunan HTI di setiap unit usaha telah diatur tata penggunaanlahannya/tata ruangnya sebagai berikut :a. Areal Tanaman Pokok ± 70 %b. Areal Tanaman Unggulan ± 10 %c. Areal Tanaman Kehidupan ± 5 %d. Kawasan Lindung ± 10 %e. Sarana Prasarana ± 5 %
KAWS. LINDUNG TANAMAN
UNGGULAN
TANAMANPOKOK
MOSAIK RUANG HTI
TATA CARA PERMOHONAN
HTI
(Permenhut No. P.19/Menhut-II/2007 jo. No. P.11/Menhut-II/2008)
PEMOHON
MENHUT10 Hari
TIM PENILAI (FIT PROPER TEST)
PROPOSAL12 Hari
SEKJEN12 Hari
SK-IUPHHK
IURAN IJIN30 Hari
PENCADANGAN AREAL
MENHUT7 Hari
KONFIRMASI AREAL KE DJ PLANOLOGI
30 Hari
AMDAL150 Hari
DJ PLANOLOGI(WORKING AREA)
15 Hari
(Lamp. 3)
(Lamp. 5)
(Lamp. 6)
(Lamp. 7)
(Lamp. 4)
(Lamp. 8)
(Lamp. 9)
(Lamp. 10)
(Lamp. 11)
(Lamp. 12)
(Lamp. 13)
Arsip
(Lamp. 14)
(Lamp. 15)
(Lamp. 16)
(Lamp. 17)
Areal diluar Pencaddiajukan ke Menhut
untuk dicadkan
Permohonan PersyaratanAdmin&Teknis (Proptek) Menteri Kehutanan
Perusahaan
Persyaratan Adminsitrasi• Rekom Gubernur Atas Usulan
Bupati/Walikota BerdasarPertimbangan Teknis Kepala DinasKht Kab/Kota, tidak ada beban hakdan didasarkan analisis fungsi kawDns Kht Prov & Kepala BPKH sertadilamp peta lokasi skala 1 : 100.000
• Rencana Lokasi yg dimohon & Citra Landsat resolusi minimal 30 m, skala1 : 100.000
• Pernyataan bersedia buka kantordi Prov/Kab
• Akte Pendirian Kop/Bdn Usaha• Bergerak di bid usaha kehutanan/
pertanian/perkebunan• Surat Izin Usaha• NPWPPersyaratan Teknis• Proposal Teknis
Berdasarkan hsl konfirm areal, Dirjen MelakukanPenilaian Proptek 7 hr krj & hasil disampaikan
Menteri
SK IUPHHK dibatalkanapabila tdk membayar IIUPH
dlm jangka waktu ygditentukan dlm Permenhut
IIUPH
• Menhut menerbitkan SK IUPHHK-HTI
. Dirjen menerbitkanSPP IIUPH 6 hr krj
. SK IUPHHK-HTIdiberikan setelahpembayaran IIUPH
Berdasarkan WA,Dirjenmenyiapkan konsep KepIUPHHK- HTI kpdMenhut Melalui Sekjen &Sekjen menelaah aspekHukumnya (5 hr krj)
Surat Perintah Penyusunan
1. AMDAL 150 Hr2. UKL DAN UPL 60 Hr3. Apabila tdk dipenuhi, Srt
persetujuan batal
Tembusan : DirjenBaplanKadishut ProvKadishut Kab/Kota
Pada Areal ygdicadkan Menhut
Proses Permohonan Izin Usaha HTI (Berdasarkan PermenhutNo. P.19/Menhut-II/2007 jo. P.11/Menhut-II/2008)
Tidak Lulus, Tolak(7 hr krj)
Admin Lengkap, Dirjenminta KaBaplan Konfirm
Areal (30 hr krj)
Admin Tdk Lengkap, Tolak
Dapat mengajukankembali
Berdasarkan AMDAL/UKL&UPL, Menteri menginstruksikanKaBaplan untuk menyiapkanPeta Areal Kerja (WA)(15 hr krj)
Lulus,Persetujuan Menhut(7 hr krj)
Dirjen BPK memeriksa
kelengkapan Adm, 10 hr krj
Permohonan
Penilaian PermohonanIUPHHBK-HT
Proses Permohonan Izin Usaha Bukan Kayu(Berdasarkan P.36/Menhut-II/2008)
Persyaratan permohonan IUPHHBK-HT :a. Copy KTP (Perorangan) / akte pendirian
Koperasi/Badan Usaha beserta perubahannya diutamakan bergerak di bid kehutanan/pertanian/perkebunan
b. NPWPc. Rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/
Walikota apabila kewenangan pemberianizin ada pada Menteri
d. Rekomendasi Bupati/Walikota apabila kewenangan pemberian izin ada pada Gubernur
e. Rekomendasi Kepala Dinas Kab/Kota apabila kewenangan pemberian izin ada padaBupati/Walikota
f. Menyusun proyek proposal
a. Bupati/WalikotaTembusan : Menhut, GubernurKepala Dinas Prov, & Kepala BP2HP
b. GubernurTembusan : Menhut, Kepala DinasProv & Kab/Kota, dan Kepala BP2HP
c. MenteriTembusan : Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala BP2HP
a. Kepala Dinas Kab/Kota (Permohonanyang diajukan kepada Bupati)
b. Kepala Dinas Prov (Permohonan yangdiajukan kepada Gubernur)
c. Dirjen BPK (Permohonan yang diajukankepada Menteri)
Tidak MemenuhiPersyaratan
Memenuhi Persyaratan
Hasil PenilaianSurat Penolakan
Keputusan PemberianIzin (Jangka waktu
Izin paling lama 25 Thn)
Proses Per-Izinan s/d pe-nerbitan izin
tdk bolehlebih dari30 hr krj
PERKEMBANGAN HTIPERKEMBANGAN HTI1.1. s.ds.d. . thnthn 2007 pembangunan H2007 pembangunan HTI TI di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia seluasseluas 6.649.7576.649.757
haha oleholeh 159 HPHTI 159 HPHTI yaituyaitu ::
2. 2. TahunTahun 2008 2008 s/ds/d 2009 2009 berdasarkanberdasarkan PP. No. 6 PP. No. 6 TahunTahun 2007 2007 jojo PP. 3 PP. 3 TahunTahun2008 :2008 :
a. a. SetelahSetelah terbitterbit PP. 7/1990 87 unit HPHTI PP. 7/1990 87 unit HPHTI seluasseluas 3.790.142 ha; 3.790.142 ha; b. b. SetelahSetelah terbitterbit PP. 6/1999 9 unit HPHTI PP. 6/1999 9 unit HPHTI seluasseluas 539.616 ha; 539.616 ha; c. c. SetelahSetelah terbitterbit PP. 34/2002 63 unit IUPHHKPP. 34/2002 63 unit IUPHHK--HT HT seluasseluas 2.319.999 ha, 2.319.999 ha,
a.a. SK SK DefinitifDefinitif 24 unit 24 unit seluasseluas ±± 1.005.240 ha 1.005.240 ha b.b. SP2 7 unit SP2 7 unit seluasseluas ±± 345.902 ha345.902 hac.c. SP1 41 unit SP1 41 unit seluasseluas ±± 1.816.139 ha1.816.139 had.d. SedangSedang dalamdalam prosesproses telaahantelaahan 15 unit 15 unit seluasseluas ±± 592.217,51 ha592.217,51 hae.e. DitolakDitolak untukuntuk melengkapimelengkapi persyaratanpersyaratan 146 unit 146 unit seluasseluas ±± 10.872.925 10.872.925
haha
3. Total 3. Total InvestasiInvestasi PermohonanPermohonan IUPHHKIUPHHK--HTI HTI RpRp. 48.734.832.944.129,. 48.734.832.944.129,--
4. 4. PenyerapanPenyerapan TenagaTenaga KerjaKerja PermohonanPermohonan IUPHHKIUPHHK--HTI 33.981 HTI 33.981 orangorang
HUTAN ALAM SEMAKIN BERKURANGHUTAN ALAM SEMAKIN BERKURANG
HTI HARAPANHTI HARAPAN MASA DEPANMASA DEPAN
DirektoratDirektorat JenderalJenderal BinaBina ProduksiProduksi KehutananKehutananOktoberOktober 20092009