Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN
disampaikan pada acara
Implementasi Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Serta Sinkronisasi Perizinan Ekspor Dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak
Bandung, 28 Juli 2017
Ketentuan Umum
Kinerja Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
Konfirmasi Status Wajib Pajak
1
2
3
2
4
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 4
[Pasal 38]
1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor
2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia; peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.
3) Kebijakan Daglu paling sedikit meliputi: peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; pengembangan sarana dan prasarana penunjang Daglu; dan pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar
Negeri. 4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi: perizinan, standar, pelarangan dan pembatasan
Kebijakan dan Pengendalian Perdagangan Luar Negeri
KETENTUAN UMUM PENGATURAN UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
[Pasal 39] Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara: pasokan lintas batas; konsumsi di luar negeri; keberadaan komersial; atau perpindahan manusia.
Perdagangan Jasa
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
KEBIJAKAN EKSPOR: LANDASAN HUKUM
5
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 33 ayat (3): “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan suntuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor
Kebijakan Ekspor
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
PENGELOMPOKAN BARANG EKSPOR
PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN
6
BEBAS
DI EKSPOR DIBATASI EKSPORNYA
DILARANG
EKSPOR
Seluruh barang yang tercantum
dalam Permendag No. 44/2012
1. Bidang Pertanian (karet dan
kayu, rotan)
2. Bidang Perikanan (Ikan arwana,
Napoleon, Botia)
3. Bidang Industri & Pertambangan
(Skrap, Biji Timah, Pasir Alam
dll)
4. Barang-barang yg masuk dalam
Cites Appendix I (Mamia,
Burung, Reptile, serangga dll)
5. Barang2 Cagar Budaya .
Lampiran IV Permendag No. 1/2017
Semua jenis barang
yang tidak termasuk
pada kelompok
diawasi dan dilarang
1. Produk Pertambangan (Permendag No. 01/2017)
2. Minyak dan Gas Bumi (Permendag No. 03/2015)
3. Batubara dan Prod Batubara (Permendag 49 jo 39/2014)
4. Pupuk Urea Non Subsidi (Permendag No. 73/2013 jo 48/2012 (sedang dalam proses revisi)
5. Prekursor Non Farmasi (Permendag No. 72/2013 jo 47/2012)
6. Timah Batangan (Permendag No. 44/2015 jo 33/2015)
7. Sisa dan Skrap Logam (Permendag No. 32/2017)
8. Intan Kasar (Permendag No. 25/2008 jo 10/2005)
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Kinerja Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
7
Total Komoditi Utama Indonesia
8
-
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
70.000.000.000
80.000.000.000
TOTAL KOMODITI
UTAMA INDONESIA
TPT ELEKTRONIK KARET DAN PRODUK
KARET
SAWIT PRODUK HASIL HUTAN
ALAS KAKI OTOMOTIF UDANG KAKAO KOPI
2012 2013 2014 2015 2016 JAN - MEI 2016 JAN - MEI 2017
Sumber: BPS (diolah Dekintam, Kemendag)
Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa kinerja ekspor komoditi utama Indonesia cenderung mengalami penurunan, termasuk komoditi yang paling unggul seperti Sawit, TPT, Elektronik dan Produk Hasil Hutan
9
NERACA Komoditi Utama dan Potensial Indonesia
Sumber: BPS (diolah Dekintam, Kemendag)
-
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
2012 2013 2014 2015 2016 JAN - MEI 2016 JAN - MEI 2017
Total
Neraca
Ekspor
Impor
Untuk periode tahun 2012-2016, komoditi utama Indonesia cenderung mengalami penurunan, yaitu sebesar 3,44%, sedangkan komoditi potensial Indonesia mengalami peningkatan sebesar 9,26%
Untuk periode Januari-Mei 2017, komoditi utama Indonesia mengalami peningkatan 22,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 24,4 miliar menjadi 29,9 miliar; sedangkan komoditi potensial Indonesia mengalami penurunan 11,70% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 6,9 miliar menjadi 6,08 miliar
”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat”
”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat”
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
12
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
KEBIJAKAN EKSPOR SECARA UMUM: PERSYARATAN EKSPOR
Persyaratan untuk orang perseorangan :
o Nomor Pokok Wajib Pajak, dan
o dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
Persyaratan untuk lembaga atau badan usaha :
o Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/instansi
o Tanda Daftar Perusahaan
o Nomor Pokok Wajib Pajak, dan
o dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
EKSPOR BARANG
BEBAS
13
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 14
Persyaratan untuk lembaga atau badan usaha :
o Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/instansi
o Tanda Daftar Perusahaan
o Nomor Pokok Wajib Pajak
Persyaratan tambahan berdasarkan pengaturan jenis barangnya :
o Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET) dengan Rekomendasi dari KL terkait
o Persetujuan Ekspor (PE) dengan Rekomendasi dari KL terkait
o Laporan Surveyor (LS), Verifikasi dilakukan Surveyor yang ditunjuk oleh Kemendag
o Surat Keterangan Asal (SKA),
o Pengenaan Bea Keluar (BK) untuk produk tertentu, dan/atau
o dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
EKSPOR BARANG DIBATASI
PENGENAAN BEA KELUAR ……..
15
Tujuan Penerapan Kebijakan Bea Keluar
Menjamin terpenuhinya
kebutuhan dalam negeri
Menjaga
stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri
Antisipasi kenaikan . harga drastis
komoditi ekspor tertentu di pasaran
internasional
Melindungi kelestarian sumber daya alam
BEA
KELUAR
• PMK No. 128 Tahun 2013 Pemberlakuan Tarif Progresif Untuk CPO dan Biji Kakao • PMK No. 153 Tahun 2014 Untuk Produk Pertambangan yang tercantum dalam Lampiran II dan III
Permendag No. 1/2017
Penerapan Bea Keluar bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan
pendapatan negara, namun ditujukan untuk mendorong program hilirisasi
Kebijakan Ekspor Produk Industri dan
Pertambangan Instrumen-Instrumen Kebijakan Ekspor dari Kemendag
Eksportir Terdaftar (ET) Register yang diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan ekspor barang tertentu.
Surat Persetujuan Ekspor (SPE)
Instrumen pembatasan ekspor yang digunakan sebagai izin ekspor barang yang memuat alokasi/jumlah barang yang diizinkan untuk diekspor.
Laporan Surveyor (LS)
Instrumen penelusuran teknis yang digunakan untuk memastikan realisasi ekspor sesuai dengan izin yang diberikan (jenis, spesifikasi, volume, & negara asal barang) dan/atau memastikan barang yang diekspor secara teknis memenuhi ketentuan yang berlaku (pembayaran royalti, kandungan minimal)
Harga Patokan Ekspor (HPE)
Instrumen berdasarkan perhitungan tertentu (sesuai dengan produk) yang digunakan untuk menentukan Bea Keluar (BK) pada produk tertentu.
16
17 *) Diluar keempat kelompok tersebut, ekspornya bebas
Kebijakan Ekspor Produk Industri dan
Pertambangan Instrumen-Instrumen Kebijakan Ekspor dari Kemendag
Barang dilarang
- Pasir (Laut & Darat, Tanah, Top soil) – (Lampiran V Permendag 44 th 2012)
Biji Timah (Lampiran V Permendag 44 th 2012),
Biji Timah Hitam & Pekatannya(Lampiran V Permendag 44 th 2012)
Batu Mulia (Lampiran V Permendag 44 th 2012)
Skrap Besi / Baja, kecuali dari P. Batam (Lampiran IV Permendag 44 th 2012)
Ore / Raw Material Prod Pertambangan (Lampiran IV Permendag No. 1 th 2017)
Eksportir Terdaftar
- Intan Kasar;
- Timah;
- Prekursor;
- Minyak Bumi, Gas Bumi;
- Bahan Bakar Lain
- Batubara dan Produk Batubara
Surat Persetujuan
Ekspor - Intan Kasar
- Timah
- Prekursor
- Pupuk Urea Non Subsidi
- Minyak Bumi, Gas Bumi
- Bahan bakar lainnya
- Skrap Besi / Baja (khusus yang berasal dari P. Batam)
- Skrap Logam (Tembaga, Kuningan, Alumunium, Seng, dll).
- Produk Pertambangan Hasil Pengolahan (Lampiran II dan III Permendag No. 1 th 2017)
VERIFIKASI
- Intan Kasar;
- Timah;
- Prekursor
- Produk Pertambangan (mineral logam, mineral non logam, batuan) (Lampiran I Permendag No. 1 th 2017)
- Batubara dan Produk Batubara
- Minyak Bumi, Gas Bumi
- Bahan bakar lainnya
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
PROSES BISNIS BARANG DIBATASI EKSPORNYA
INDONESIA
Produk
Ekspor
Perusahaan :
TDP, NPWP,
Izin Usaha &
Rekomendasi
Instansi
Teknis
SPE
LS
PEB Ekspor
ET
dan/atau
18
Dasar Hukum
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak
20
Tindak Lanjut Kementerian Perdagangan
Menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/6/2017 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Perizinan Tertentu di Kementerian Perdagangan (berlaku 1 September 2017)
Kementerian Perdagangan dalam hal ini harus melakukan validitas KSWP eksportir sebelum menerbitkan perizinan
21
Pokok-pokok Pengaturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
44/M-DAG/PER/6/2017
Setiap pemberian perizinan tertentu di Kementerian Perdagangan harus dilakukan KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
KSWP dilakukan sebelum perizinan tertentu diberikan kepada pelaku usaha
KSWP dilakukan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak
Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid digunakan sebagai salah satu persyaratan pemberian perizinan tertentu di Kementerian Perdagangan
22