Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 1
KATA PENGANTAR
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukanpembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahan terutama menyangkut Mental Aparatur, Pengawasan,Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkanpentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, danproduktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang,diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber dayadisertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuatmelalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang GrandDesign Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telahditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
Badan SAR Nasional sejak bulan Agustus tahun 2012 telahmengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai Road Map Reformasi BirokrasiBadan SAR Nasional tahun 2012 s/d 2014.Berdasarkan hasil monitoring danevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2014,terdapat beberapa capaian menuju ke arah perubahan yang lebih baik.
Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan sesuai Road Map ReformasiBirokrasi Badan SAR Nasional tahun 2015-2019 harus disertai dengan itikad yangkuat, tulus, iklas, dan menerima perubahan serta memberikan inovasi perubahanke arah yang lebih baik.
Semoga upaya ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama secarakonsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas birokrasi BadanSAR Nasional dalam rangka mewujudkan pemerintahan kelas dunia.
Jakarta, November 2015Kepala Badan SAR Nasional
Ttd
FHB. Soelistyo, S.Sos.Marsekal Madya TNI
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 1
KATA PENGANTAR
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukanpembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahan terutama menyangkut Mental Aparatur, Pengawasan,Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkanpentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, danproduktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang,diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber dayadisertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuatmelalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang GrandDesign Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telahditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
Badan SAR Nasional sejak bulan Agustus tahun 2012 telahmengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai Road Map Reformasi BirokrasiBadan SAR Nasional tahun 2012 s/d 2014.Berdasarkan hasil monitoring danevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2014,terdapat beberapa capaian menuju ke arah perubahan yang lebih baik.
Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan sesuai Road Map ReformasiBirokrasi Badan SAR Nasional tahun 2015-2019 harus disertai dengan itikad yangkuat, tulus, iklas, dan menerima perubahan serta memberikan inovasi perubahanke arah yang lebih baik.
Semoga upaya ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama secarakonsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas birokrasi BadanSAR Nasional dalam rangka mewujudkan pemerintahan kelas dunia.
Jakarta, November 2015Kepala Badan SAR Nasional
Ttd
FHB. Soelistyo, S.Sos.Marsekal Madya TNI
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 1
KATA PENGANTAR
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukanpembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahan terutama menyangkut Mental Aparatur, Pengawasan,Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkanpentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, danproduktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang,diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber dayadisertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuatmelalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang GrandDesign Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telahditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
Badan SAR Nasional sejak bulan Agustus tahun 2012 telahmengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai Road Map Reformasi BirokrasiBadan SAR Nasional tahun 2012 s/d 2014.Berdasarkan hasil monitoring danevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2014,terdapat beberapa capaian menuju ke arah perubahan yang lebih baik.
Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan sesuai Road Map ReformasiBirokrasi Badan SAR Nasional tahun 2015-2019 harus disertai dengan itikad yangkuat, tulus, iklas, dan menerima perubahan serta memberikan inovasi perubahanke arah yang lebih baik.
Semoga upaya ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama secarakonsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas birokrasi BadanSAR Nasional dalam rangka mewujudkan pemerintahan kelas dunia.
Jakarta, November 2015Kepala Badan SAR Nasional
Ttd
FHB. Soelistyo, S.Sos.Marsekal Madya TNI
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 2
DAFTAR ISIHalaman
KATA PENGANTAR.............................................................................................................. 1
DAFTAR ISI............................................................................................................................ 2
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................................... 3
A. Kondisi Umum ....................................................................................................... 12
B. Kondisi Yang Diharapkan....................................................................................... 14
BAB II PENCAPAIAN DAN ISU STRATEGIS........................................................................ 19
A. Capaian Reformasi Birokrasi 2010-2014................................................................... 19
B. Tantangan dan Permasalahan.................................................................................. 27
BAB III ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI................................................... 29
A. Arah Kebijakan Pemerintah Kabinet Kerja 2015 – 2019........................................... 29
B. Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Basarnas 2015-2019................................... 29
C. Isu Strategis & Agenda Prioritas Badan SAR Nasional 2015-2019 31
D. Sasaran Reformasi Birokrasi.................................................................................... 34
E. Kegiatan Program Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019...........................................................................................................................
35
F. Ukuran Keberhasilan.................................................................................................. 45
G. Area Perubahan yang Diharapkan............................................................................. 47
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASIBIROKRASI................................................................................................................ 50
A. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.................................................................. 50
B. Program-program Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional.................................... 51
BAB V PROGRAM QUICK WIN.............................................................................................. 60
BAB VI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI............................................................... 62
BAB VII MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MONITORING DAN EVALUASI................................................................................ 78
A. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.............................................................. 78
B. Monitoring....................................................................................................................... 79
C. Evaluasi.......................................................................................................................... 80
BAB VIII PENUTUP.................................................................................................................. 81
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 3
BAB I
PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI
Badan SAR Nasional pada pertengahan tahun 2012 telah mengimplementasikanReformasiBirokrasi sesuai arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan dalam PeraturanPemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2010-2014.
Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan,Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerianyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. BadanNasional Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pencarian dan Pertolongan menurut undang-undang di atas adalah segala usaha dankegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yangmenghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisimembahayakan manusia.Salah satu tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Pencariandan Pertolongan (Search and Rescue) selanjutnya disebut BASARNAS adalahmenyelenggarakan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Penyelenggaraan OperasiPencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap:
a. Kapal dan pesawat udara;b. Kecelakaan dengan penanganan khusus;c. Bencana pada tahap tanggap darurat; dan/ataud. Kondisi Membahayakan Manusia.
Sarana dan Prasarana
Keberhasilan Badan SAR Nasional dalam melaksanakan tugas ditentukan olehsarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan Prasarana bukanlah unsur yang palingutama dalam keberhasilan Operasi SAR namun Operasi SAR tidak akan berhasil maksimaltanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yangdimaksud meliputi beberapa hal sebagai berikut :
1. Sistem Komunikasi SARSalah satu fasilitas SAR yang memegang peranan utama dalam pelaksanaan
kegiatan SAR adalah sistem komunikasi SAR Nasional. Sistem komunikasi ini tidaklepas dari semua jenis peralatan komunikasi yang digunakan sebagai sarana pertukaraninformasi baik berupa voice maupun data dalam kegiatan SAR. Sistem komunikasi yangdigelar memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 4
a. Jaringan Penginderaan DiniKomunikasi sebagai sarana penginderaan dini dimaksudkan agar setiap musibahpelayaran penerbangan serta bencana atau musibah lainnya dapat dideteksi sedinimungkin, agar usaha pencarian, pertolongan dan penyelamatan dapatdilaksanakan dengan cepat. Oleh karena itu setiap informasi yang diterima harusmemiliki kemampuan dalam hal kecepatan, kebenaran, dan aktualisasinya.Implementasi sistem komunikasi harus mengacu kepada peraturan InternationalMaritime Organization (IMO) dan International Civil Aviation Organization (ICAO)untuk memonitor musibah penerbangan. Hingga saat ini, Badan SAR Nasionalmemiliki alat deteksi sinyal yang mengindikasikan lokasi musibah yang bernamaLUT (Local User Terminal) sebanyak dua buah berupa perangkat stasiun bumi kecilyang mengolah data dari Cospas-Sarsat.
b. Jaringan KoordinasiKomunikasi sebagai sarana koordinasi, dimaksudkan untuk dapat berkoordinasidalam mendukung kegiatan operasi SAR baik internal antara kantor pusat BadanSAR Nasional dengan Kantor SAR dan antar Kantor SAR, dan eksternal denganseluruh potensi SAR dan Rescue Coordination Centers (RCCs) negara tetanggasecara cepat dan tepat.
c. Jaring Komando dan PengendalianJaring ini merupakan sarana komando dan pengendalian untuk mengendalikanunsur-unsur yang terlibat dalam operasi SAR.
d. Jaring Pembinaan, Administrasi, dan LogistikJaring ini digunakan oleh Badan SAR Nasional untuk pembinaan dan administrasiperkantoran.
Untuk memaksimalkan fungsi komunikasi SAR, Badan SAR Nasional telah dilengkapiperalatan-peralatan komunikasi seperti berikut :
• Fixed Line Telecommunication,
• Radio Communication,
• AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network),
• SATCOM.
Koordinasi antarunit SAR selama operasi SAR akan menentukan suksesnya operasiSAR. Keandalan seluruh alat komunikasi mencakup transfer data maupun suara dalamsegala kondisi dan cuaca menjadi keharusan.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 5
2. Sarana dan Peralatan SARSebagai komponen pendukung keberhasilan pelaksanaan operasi SAR, sarana
dan peralatan SAR telah diupayakan untuk selalu tetap mengikuti perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara umum,gambaran kondisi sarana dan prasarana Badan SAR Nasional dapat dijabarkan sebagaiberikut:
Gambar 1. Sarana SAR
a. Sarana SAR UdaraUntuk menunjang penyelamatan korban di lautan, Badan SAR Nasional telahmemiliki helikopter rotary wing yang berkategori “ringan” (light type) sebanyak tujuhbuah dan dua buah helikopter dauphin yang berkategori “menengah” (mediumrange) serta satu buah helikopter Agusta Westlen. Cakupan wilayah udara BadanSAR Nasional meliputi Tanjung Pinang, Jakarta, Surabaya, dan Denpasar. Berikutini disajikan peta kekuatan sarana SAR Udara Badan SAR Nasional.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 5
2. Sarana dan Peralatan SARSebagai komponen pendukung keberhasilan pelaksanaan operasi SAR, sarana
dan peralatan SAR telah diupayakan untuk selalu tetap mengikuti perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara umum,gambaran kondisi sarana dan prasarana Badan SAR Nasional dapat dijabarkan sebagaiberikut:
Gambar 1. Sarana SAR
a. Sarana SAR UdaraUntuk menunjang penyelamatan korban di lautan, Badan SAR Nasional telahmemiliki helikopter rotary wing yang berkategori “ringan” (light type) sebanyak tujuhbuah dan dua buah helikopter dauphin yang berkategori “menengah” (mediumrange) serta satu buah helikopter Agusta Westlen. Cakupan wilayah udara BadanSAR Nasional meliputi Tanjung Pinang, Jakarta, Surabaya, dan Denpasar. Berikutini disajikan peta kekuatan sarana SAR Udara Badan SAR Nasional.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 5
2. Sarana dan Peralatan SARSebagai komponen pendukung keberhasilan pelaksanaan operasi SAR, sarana
dan peralatan SAR telah diupayakan untuk selalu tetap mengikuti perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara umum,gambaran kondisi sarana dan prasarana Badan SAR Nasional dapat dijabarkan sebagaiberikut:
Gambar 1. Sarana SAR
a. Sarana SAR UdaraUntuk menunjang penyelamatan korban di lautan, Badan SAR Nasional telahmemiliki helikopter rotary wing yang berkategori “ringan” (light type) sebanyak tujuhbuah dan dua buah helikopter dauphin yang berkategori “menengah” (mediumrange) serta satu buah helikopter Agusta Westlen. Cakupan wilayah udara BadanSAR Nasional meliputi Tanjung Pinang, Jakarta, Surabaya, dan Denpasar. Berikutini disajikan peta kekuatan sarana SAR Udara Badan SAR Nasional.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 6
Gambar 2. Wilayah Lokasi Penempatan Helikopter
b. Sarana SAR LautUntuk menunjang penyelamatan korban di lautan, Badan SAR Nasional telahmemiliki Rescue Boat dan Rigid Inflatable Boat. Selain sebagai sarana angkut timpenolong (rescue team) yang akan memberikan pertolongan, sarana laut jugaharus memiliki kemampuan mencari dan mengarungi lautan pada berbagai kondisialam dan cuaca. Berikut ini disajikan peta kekuatan sarana SAR laut Badan SARNasional.
Gambar 3. Lokasi Jangkauan Rescue Boat
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 6
Gambar 2. Wilayah Lokasi Penempatan Helikopter
b. Sarana SAR LautUntuk menunjang penyelamatan korban di lautan, Badan SAR Nasional telahmemiliki Rescue Boat dan Rigid Inflatable Boat. Selain sebagai sarana angkut timpenolong (rescue team) yang akan memberikan pertolongan, sarana laut jugaharus memiliki kemampuan mencari dan mengarungi lautan pada berbagai kondisialam dan cuaca. Berikut ini disajikan peta kekuatan sarana SAR laut Badan SARNasional.
Gambar 3. Lokasi Jangkauan Rescue Boat
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 6
Gambar 2. Wilayah Lokasi Penempatan Helikopter
b. Sarana SAR LautUntuk menunjang penyelamatan korban di lautan, Badan SAR Nasional telahmemiliki Rescue Boat dan Rigid Inflatable Boat. Selain sebagai sarana angkut timpenolong (rescue team) yang akan memberikan pertolongan, sarana laut jugaharus memiliki kemampuan mencari dan mengarungi lautan pada berbagai kondisialam dan cuaca. Berikut ini disajikan peta kekuatan sarana SAR laut Badan SARNasional.
Gambar 3. Lokasi Jangkauan Rescue Boat
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 7
c. Sarana SAR DaratSebagai sarana penunjang operasi pertolongan terhadap musibah dan bencana,secara garis besar sarana SAR darat yang telah dimiliki oleh Badan SAR Nasionalmencakup Rescue Truck dan Rescue Car. Dalam rangka mendukung kecepatanmobilisasi tim penolong, kendaraan-kendaraan tersebut telah dilengkapi denganrescue tool.
d. Peralatan SAR (SAR Equipment)Peralatan SAR adalah bagian penting bagi rescuer dalam melaksanakanpertolongan terhadap korban musibah dan atau bencana sehingga dukunganperalatan yang memadai akan membantu proses pertolongan. Kantor-kantor SARtelah dilengkapi dengan peralatan SAR yang disesuaikan dengan lokasi dan kondisisetempat.
3. Prasarana SAR
a. Prasarana Kantor (Gedung)Prasarana fisik gedung dan bangunan adalah penunjang utama yang merupakanawal dari segala aktivitas mulai dari perencanaan, pengoordinasian, sampaievaluasi. Tersedianya gedung yang memadai akan menjadi salah satu unsurpemacu etos kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat penggunajasa SAR.
Gambar 4. Lokasi Kantor SAR (Unit Pelaksana Teknis/UPT)
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 7
c. Sarana SAR DaratSebagai sarana penunjang operasi pertolongan terhadap musibah dan bencana,secara garis besar sarana SAR darat yang telah dimiliki oleh Badan SAR Nasionalmencakup Rescue Truck dan Rescue Car. Dalam rangka mendukung kecepatanmobilisasi tim penolong, kendaraan-kendaraan tersebut telah dilengkapi denganrescue tool.
d. Peralatan SAR (SAR Equipment)Peralatan SAR adalah bagian penting bagi rescuer dalam melaksanakanpertolongan terhadap korban musibah dan atau bencana sehingga dukunganperalatan yang memadai akan membantu proses pertolongan. Kantor-kantor SARtelah dilengkapi dengan peralatan SAR yang disesuaikan dengan lokasi dan kondisisetempat.
3. Prasarana SAR
a. Prasarana Kantor (Gedung)Prasarana fisik gedung dan bangunan adalah penunjang utama yang merupakanawal dari segala aktivitas mulai dari perencanaan, pengoordinasian, sampaievaluasi. Tersedianya gedung yang memadai akan menjadi salah satu unsurpemacu etos kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat penggunajasa SAR.
Gambar 4. Lokasi Kantor SAR (Unit Pelaksana Teknis/UPT)
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 7
c. Sarana SAR DaratSebagai sarana penunjang operasi pertolongan terhadap musibah dan bencana,secara garis besar sarana SAR darat yang telah dimiliki oleh Badan SAR Nasionalmencakup Rescue Truck dan Rescue Car. Dalam rangka mendukung kecepatanmobilisasi tim penolong, kendaraan-kendaraan tersebut telah dilengkapi denganrescue tool.
d. Peralatan SAR (SAR Equipment)Peralatan SAR adalah bagian penting bagi rescuer dalam melaksanakanpertolongan terhadap korban musibah dan atau bencana sehingga dukunganperalatan yang memadai akan membantu proses pertolongan. Kantor-kantor SARtelah dilengkapi dengan peralatan SAR yang disesuaikan dengan lokasi dan kondisisetempat.
3. Prasarana SAR
a. Prasarana Kantor (Gedung)Prasarana fisik gedung dan bangunan adalah penunjang utama yang merupakanawal dari segala aktivitas mulai dari perencanaan, pengoordinasian, sampaievaluasi. Tersedianya gedung yang memadai akan menjadi salah satu unsurpemacu etos kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat penggunajasa SAR.
Gambar 4. Lokasi Kantor SAR (Unit Pelaksana Teknis/UPT)
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 8
a) Kantor Pusat Badan SAR NasionalGedung Badan SAR Nasional berlokasi Jl Angkasa 15 B Kav.2-3 Kemayoran,Jakarta Pusat 10720
Gambar 5. Kantor Pusat Badan SAR Nasional
b) Kantor SAR dan Balai Diklat SARUnit Pelaksana Teknis (UPT) Badan SAR Nasional yang bernama kantorSARberjumlah 34 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan satu BalaiDiklat SAR di Jonggol Jawa Barat.
b. Prasarana HanggarBadan SAR Nasional telah memiliki hanggar untuk penyimpanan Helikopter NBO-105 yang berlokasi di Lanud Atang Senjaya Bogor yang dibangun pada tahun 1982.Selain itu, Badan SAR Nasional juga menggunakan fasilitas yang dimiliki TNI-AL diLanud AL Juanda untuk penyimpanan NBO-105 di Tanjung Pinang dan HelikopterDouphin di Lanud Pondok Cabe.
c. Prasarana LabuhSebagai prasarana tempat berlabuh Kapal Negara SAR (Rescue Boat) yang dimilikiBadan SAR Nasional, telah dijalin kerjasama antara Badan SAR Nasional denganberbagai instansi yang memiliki sifat sebagai potensi SAR dan memiliki fasilitaspelabuhan antara lain TNI-AL, ASDP, dan Administrator Pelabuhan agar RescueBoat guna meningkatkan kesiapsiagaan.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 9
Tabel 1. Kantor SAR & Pos SAR
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 10
Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Badan SAR Nasional
Sampai dengan ini saat ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Badan SARNasional sejumlah 3269 orang sebagaimana pada tabel berikut ini :
KOMPOSISI PEGAWAI BADAN SAR NASIONALMENURUT GOLONGAN
Bulan : November 2015NO NAMA
KANTORGOLONGAN JM
L
CPNS JML
TOTALPEGAWAI NEGERI SIPIL TNI
IV JML III JML II JML I
e d c b a d c b a d c b a d III/a II/c II/a
1 KANTORPUSAT
- 4 1 15 13 33 34 28 120 30 212 37 20 31 4 92 0 12 349 8 15 23 372
2 BALAI DIKLAT - - - - 2 2 - 3 10 7 20 1 2 1 - 4 0 0 26 1 2 3 29
3 Kelas AMEDAN
- - - - 1 1 2 1 12 9 24 10 2 75 1 88 0 0 113 0 113
4 Kelas APADANG
- - - 2 2 3 1 8 4 16 4 7 54 2 67 0 0 85 0 85
5 Kelas AJAKARTA
- - - 1 - 1 2 3 6 6 17 7 6 55 12 80 0 0 98 0 98
6 Kelas ASEMARANG
- - - - 1 1 1 3 17 3 24 14 13 72 1 100 0 0 125 0 125
7 Kelas ASURABAYA
- - - 1 - 1 5 3 18 3 29 15 7 84 1 107 0 0 137 0 137
8 Kelas ADENPASAR
- - - 1 - 1 3 4 15 8 30 10 17 70 - 97 0 0 128 0 128
9 Kelas AMANADO
- - - - 1 1 2 2 6 5 15 4 15 45 4 68 1 0 85 1 5 6 91
10 Kelas AMAKASSAR
- - - 1 2 3 3 1 13 9 26 8 10 58 2 78 1 0 108 0 108
11 Kelas A BIAK - - - - 1 1 - 3 5 4 12 11 5 56 1 73 1 0 87 0 87
12 Kelas ALAMPUNG
- - - - 1 1 3 - 1 4 8 - 3 14 4 21 2 0 32 2 1 12 15 47
13 Kelas ABANDA ACEH
- - - - 1 1 1 - 11 7 19 1 7 70 3 81 0 0 101 0 101
14 Kelas ABANDUNG
- - - - 1 1 - 3 6 4 13 4 8 34 - 46 0 0 60 4 1 15 20 80
15 Kelas AAMBON
- - - - - 0 1 3 7 5 16 4 8 74 - 86 0 0 102 0 102
16 Kelas BYOGYAKARTA
- - - - - 0 - 2 12 1 15 2 4 26 - 32 0 0 47 1 14 15 62
17 Kelas BPEKANBARU
- - - - - 0 2 1 8 6 17 7 11 45 - 63 1 0 81 0 81
18 Kelas BBENGKULU
- - - - - 0 1 2 1 5 9 - 3 10 7 20 0 0 29 4 3 15 22 51
19 Kelas B JAMBI - - - - - 0 - 2 2 4 8 - 2 16 2 20 2 0 30 3 3 16 22 52
20 Kelas BPALEMBANG
- - - - - 0 1 3 11 6 21 4 1 40 2 47 0 0 68 0 68
21 Kelas BPANGKALPINANG
- - - - - 0 - 3 1 3 7 1 4 15 - 20 0 0 27 4 2 24 30 57
22 Kelas BTANJUNGPINANG
- - - - - 0 - 1 8 8 17 6 10 62 - 78 0 0 95 0 95
23 Kelas BMATARAM
- - - - - 0 - 3 11 6 20 6 4 74 1 85 0 0 105 0 105
24 Kelas BKUPANG
- - - - - 0 1 2 6 7 16 5 1 66 - 72 0 0 88 2 4 6 94
25 Kelas BKENDARI
- - - - - 0 1 2 9 4 16 13 3 67 - 83 1 0 100 0 100
26 Kelas BGORONTALO
- - - - - 0 - 1 5 2 8 - 1 8 1 10 0 0 18 2 1 24 27 45
27 Kelas BPONTIANAK
- - - - - 0 2 - 7 9 18 8 10 70 - 88 0 0 106 0 106
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 11
28 Kelas BBALIKPAPAN
- - - - - 0 - 2 9 5 16 10 8 64 - 82 0 0 98 0 98
29 Kelas BBANJARMASIN
- - - - - 0 1 2 9 9 21 7 4 58 1 70 0 0 91 0 91
30 Kelas B PALU - - - - - 0 - 3 3 5 11 1 - 20 - 21 1 0 33 3 21 24 57
31 Kelas BTERNATE
- - - - - 0 1 1 2 2 6 - 5 10 - 15 0 0 21 2 13 15 36
32 Kelas BSORONG
- - - - - 0 1 2 10 7 20 1 5 52 - 58 0 0 78 0 78
33 Kelas BMANOKWARI
- - - - - 0 - 3 1 2 6 2 1 15 1 19 0 0 25 2 2 11 15 40
34 Kelas BTIMIKA
- - - - - 0 3 - 6 1 10 8 3 56 2 69 0 0 79 0 79
35 Kelas BJAYAPURA
- - - - - 0 - 2 10 4 16 6 3 62 1 72 0 0 88 0 88
36 Kelas BMERAUKE
- - - - - 0 - 2 10 4 16 8 10 48 1 67 0 0 83 0 83
JUMLAH 0 4 1 19 26 50 74 97 396 208 775 225 223 1677 54 2179 10 12 3026 37 36 170 243 3269
Tabel 2. Komposisi Pegawai Badan SAR Nasional
Badan SAR Nasional pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahanuntuk mewujudkanpemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas,serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi2010-2014. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusundalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahuludiidentifikasi kondisi umum birokrasi Basarnas saat ini.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 12
A. Kondisi Umum
Kondisi umum birokrasi Badan SAR Nasional saat ini jika dilihat dari sasaran mewujudkanPemerintah yang bersih dan bebas KKN adalah sebagai berikut:
1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah
diperoleh pada tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014.
2. Telah ditetapkan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dengan
Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
3. Telah dilaksanakan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) oleh seluruh pejabat Eselon I, II, Auditor dan para pengelola anggaran;
4. Telah dilaksanakan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN) oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan capaian sebesar 95 %;
5. Telah menetapkan kebijakan tentang Pakta Integritas dengan Peraturan Kepala
Badan SAR Nasional, serta telah melaksanakan Penandatanganan Dokumen Pakta
Integritas oleh seluruh pegawai;
6. Telah menetapkan kebijakan dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, Penanganan
Pengaduan Masyarakat dan Sistem Pelaporan Indikasi Tindak Pidana Korupsi
(Whistle Blowing System/WBS);
7. Telah melaksanakan Pencanangan Zona Integritas pada tanggal 28 Februari 2015;
8. Telah membangun Zona Integritas dan membentuk dua unit kerja usulan Wilayah
Bebas Korupsi (WBK);
9. Telah melaksanakan Survey Eksternal tentang Indeks Persepsi Korupsi dengan hasil
memuaskan;
10.Para Pimpinan tinggi dan pegawai di seluruh satuan kerja telah berkomitmen untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan menandatangani
sepuluh (10) Komitmen Pembangunan Pelayanan SAR;
11.Telah melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui public
campaign, sosialisasi dan penguatan pengawasan.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 13
Kondisi umum birokrasi Badan SAR Nasional saat ini jika dilihat dari sasaran peningkatan
kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pelatihan Search and Rescue (SAR) kepada masyarakat;
2. Memberikan penyuluhan tentang pengetahuan Search and Rescue (SAR) kepada
siswa melalui program SAR Goes To School;
3. Melaksanakan operasi Search and Rescue (SAR)kepada masyarakat yang
membutuhkan pertolongan;
4. Melaksanakan rapat koordinasi dengan potensi SAR secara rutin;
5. Melaksanakan latihan SAR bilateral dengan negaraMalaysia, Australia, Singapura,
Korea Selatan, Cina;
6. Melaksanakan latihan SAR multilateral, yaitu Asean SAR Excercise, ARF Direx,
Marpolex;
7. Menjadi anggota dan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional yang
tergabung dalam Insarag&Cospas Sarsat;
8. Telah membangun sistem pelayanan informasi publik melalui website Basarnas, Media
Center dan website PPID;
9. Telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
10. Memiliki sarana pemantauan dan pengendalian operasi SAR melalui Indonesia Mission
Control Center (IDMCC).
Kondisi umum birokrasi Badan SAR Nasional saat ini jika dilihat dari sasaran peningkatankapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:
1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), memperoleh
predikat Baik dengan kategori B;
2. Telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi Badan SAR Nasional dalam Undang-Undang
Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
3. Telah tersusun Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing unit kerja;
4. Telah dilaksanakannya Promosi Jabatan Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama dan
Madya;
5. Telah dilaksanakan assement pegawai untuk jabatan Rescuer;
6. Telah dilaksanakan survey internal mengenai Kapasitas Organisasi;
7. Telah dibangun sistem kepegawaian dalam SIMPEG;
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 14
8. Telah dibangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja dalam SIPMONEV;
9. Telah dibangun sistem pelaksanaan Operasi SAR dalam SAR CORE;
10.Telah dibangun sistem peraturan perundangan JDIH (Jaringan Dokumentasi &
Informasi Hukum).
B. Kondisi yang diharapkan
Sesuai sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, Badan SAR Nasional
berusaha mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Gambaran umum kondisi yang diharapkan melalui road map bahwa Badan SARNasional akan menjadi birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut:
2015 2016 2017 2018 2019
1. Membangunsistem nilaidan integritasaparatur
2. Terbentuknyastrategipenguatanpengawasan
3. Menetapkansistempengaduanyangterintegrasidari semuaunit kerja
1. Meningkatnyainternalisasisistem nilai danintegritasaparatur
2. MeningkatnyaindepedensiAPIP dengantidak adanyaintervensi
3. Menerapkanstrategipenguatanpengawasan
4. Adanya sistempelaporan yangterintegrasi
5. Adanya sistemperencanaan,penganggaran
1. MeningkatnyaintegritasAparatur
2. IndepedensiAPIP semakinmeningkat
3. Meningkatnyapenguatanpengawasan
4. Meningkatnyasinergitassistemperencanaan,penganggarandan pelaporankinerja
5. Meningkatnyaketerbukaansistempelaporan
1. IntegritasAparatursemakinmeningkat
2. Meningkatnyasistempengawasan
3. Meningkatnyasinergitassistemperencanaan,penganggarandan pelaporankinerja
4. Meningkatnyaketerbukaansistempelaporan
5. Meningkatnyapenerapansistem rewardand punishmentdalam
1. Meningkatnyaintegritasbirokrasi
2. IndepedensiAPIP semakinmeningkat
3. Meningkatnyaintensitaspenerapansistem rewardandpunishmentdalammanajemenkinerja
4. Meningkatnyasinergitassistemperencanaan,penganggarandan pelaporankinerja
5. Meningkatnya
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 15
dan pelaporankinerja yangbersinergi
6. Terbangunnyaketerbukaansistempelaporan
7. Adanya sistemreward andpunishmentdalammanajemenkinerja
6. Penerapansistem rewardandpunishmentdalammanajemenkinerja
7. Meningkatkankeselarasankinerja individudengan kinerjaorganisasi
8. MeningkatnyaindepedensiAPIP
9. Meningkatnyapengendalianinternal melaluipenerapanSPIP
manajemenkinerja
6. MeningkatnyaindepedensiAPIP
7. Adanyakeselarasankinerja individudengan kinerjaorganisasi
8. Meningkatnyapengendalianinternal dimasing-masingunit kerja
9. Meningkatnyakinerja unitkerja
10. Meningkatnya efektifitassistempelaporan
keterbukaansistempelaporan
6. Meningkatnyapenerapansistem rewardandpunishmentdalammanajemenkinerja
7. Meningkatnyakeselarasankinerjaindividudengan kinerjaorganisasi
8. Meningkatnyatransparansilaporankeuangan dankinerjamasing-masing unitkerja
9. Terwujudnyaorganisasiyang bersihdan bebasKKN.
Gambaran umum kondisi yang diharapkan melalui road map bahwa Badan SARNasional akan menjadi birokrasi yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:
2015 2016 2017 2018 2019
1. TersusunnyakebijakanpenguatanReformasiBirokrasi
2. Tersusunnyaproses bisnisinstansi
3. Tersusunnyaroad map e-goverment
4. Tersusunnyadan
1. Meningkatnyakualitas danpelaksanaanreformasibirokrasi
2. Tersusunnyaproses bisnisyang lebihmemadaisesuaiketentuan
3. Meningkatnyaketepatan
1. Meningkatnyakualitas danintensitaspelaksanaanreformasibirokrasi
2. Meningkatnyatata laksanamelaluiimlpementasiproses bisnisyangmemadai
1. Meningkatnyakualitas danintensitaspelaksanaanreformasibirokrasi
2. Meningkatnyakualitas tatalaksana
3. Meningkatnyaketepatanukuran danfungsi
1. Meningkatnyakualitas danintensitaspelaksanaanreformasibirokrasi
2. Meningkatnyakualitas tatalaksana
3. Meningkatnyaketepatanukuran danfungsi
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 16
ditetapkannyaPeraturanPemerintahtentangpembaharuanSOTKBasarnas
5. Tersusunnyapenguatankebijakanuntukmeningkatkankualitaskebijakan.
ukuran danfungsilembaga
4. Meningkatnyaefisiensi
5. Meningkatnyakecepatanprosespenyelenggaraanpemerintah
6. Meningkatnyapenggunaanteknologiinformasi
7. Meningkatnyaketerbukaaninformasipublik
8. Meningkatnyakemampuanunit pengelolaSDM untukmenerapkanmanajemenyang berbasismerit
9. Meningkatnyasinergi antarunit kerjadalamharmonisasiperaturanperundangan
3. Meningkatnyaketepatanukuran danfungsilembaga
4. Meningkatnyaefisiensi
5. Meningkatnyakecepatanprosespenyelenggaraanpemerintah
6. Meningkatnyaefektivitas tatahubunganantar instansiterkait
7. Meningkatnyapenggunaanteknologiinformasi
8. Meningkatnyaketerbukaaninformasipublik
9. MeningkatnyapenerapanmanajemenSDM yangberbasis merit
10. Meningkatnyatransparansidalamrekruitmenpegawai
11. Meningkatnyaharmonisasiperaturanperundangan
lembaga4. Meningkatnya
efektivitasdan efisiensi
5. Meningkatnyakecepatanprosespenyelenggaraanpemerintah
6. Meningkatnyaefektivitastatahubunganantar instansiterkait
7. Meningkatnyapenggunaanteknologiinformasi
8. Meningkatnyaketerbukaaninformasipublik
9. MeningkatnyapenerapanmanajemenSDM yangberbasis merit
10. Meningkatnyatransparansidalamrekruitmenpegawai
11. Meningkatnyaharmonisasiperaturanperundangan
lembaga4. Meningkatnya
efektivitas danefisiensi
5. Meningkatnyakecepatanprosespenyelenggaraanpemerintah
6. Meningkatnyaefektivitas tatahubunganantar instansiterkait
7. Meningkatnyapenggunaanteknologiinformasi
8. Meningkatnyaketerbukaaninformasipublik
9. MeningkatnyapenerapanmanajemenSDM yangberbasis merit
10. Meningkatnyatransparansidalamrekruitmenpegawai
11. Meningkatnyaharmonisasiperaturanperundangan
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 17
Gambaran umum kondisi yang diharapkan melalui road map bahwa Badan SAR Nasionalakan menjadi birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas adalah sebagaiberikut :
2015 2016 2017 2018 2019
1. Adanya sistempelayananpublik yanghandal
2. Meningkatnyakualitas &integritas SDMPelayanan
3. Meningkatnyafungsi PPIDdalammelaksanakankewajibanmewujudkanKeterbukaanInformasi Publik
4. TerbentuknyaUnit QuickResponse Force
5. Terwujudnyakepuasanmasyarakat ataspelayanan jasaSAR
1. MenyusundanmenetapkanStandarPelayananPublik yangberkualitas
2. Meningkatnyapenggunaanteknologiinformasidalampelayananpublik
3. Meningkatnyakualitas &integritasSDMPelayanan
4. Meningkatnyafungsi PPIDdalammelaksanakankewajibanmewujudkanKeterbukaanInformasiPublik
5. Meningkatnyainovasipelayananpublik
6. Tersusunnyareward/punishmentpetugaslayanan publik
7. MeningkatnyakompetensiSDM UnitQuick
1. Meningkatnyakemudahan,kepastian, dankecepatanproseslayanansesuai standarpelayananpublik yangditetapkan
2. Meningkatnyapenggunaanteknologiinformasidalampelayananpublik
3. Meningkatnyakualitas &integritas SDMPelayanan
4. Meningkatnyafungsi PPIDdalammelaksanakankewajibanmewujudkanKeterbukaanInformasiPublik
5. Meningkatnyainovasipelayananpublik
6. MeningkatnyakompetensiSDM UnitQuickResponseForce
7. Meningkatnya
1.Meningkatnyakemudahan,kepastian, dankecepatanproseslayanansesuai standarpelayananpublik yangditetapkan
2.Meningkatnyaintesitaspenggunaanteknologiinformasidalampelayananpublik
3.Meningkatnyakualitas &integritas SDMpelayananpublik
4.Meningkatnyafungsi PPIDdalammelaksanakankewajibanmewujudkanKeterbukaanInformasiPublik
5.Meningkatnyaintensitasinovasipelayananpublik
6.MeningkatnyakompetensiSDM UnitQuick
1.Meningkatnyakemudahan,kepastian, dankecepatanproseslayanansesuai standarpelayananpublik yangditetapkan
2.Meningkatnyaintesitaspenggunaanteknologiinformasidalampelayananpublik
3.Meningkatnyakualitas &integritas SDMpelayananpublik
4.Meningkatnyaintensitasinovasipelayananpublik
5.Meningkatnyapelayananpublikberstandarinternasional
6.Meningkatnyakepuasanmasyarakatdunia ataspelayananjasa SAR
7.Terwujudnyabudaya
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 18
ResponseForce
8. MeningkatnyakepuasanmasyarakatataspelayananSAR
kepuasanmasyarakatataspelayananjasa SAR
ResponseForce
7.Meningkatnyakepuasanmasyarakatataspelayananjasa SAR
pelayananprima
Road Map Reformasi Birokrasi memiliki arti yang sangat penting, karena alasan :
Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi sertamengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;
Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baikpada Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan juga Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan sinergiantara keduanya;
Perubahan terencana yang dilakukan serentak di seluruh jajaran instansi Badan SARNasional menjadi gerakan yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan;
Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehinggasetiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benarserta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segeradiperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini;
Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidakkehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimanatertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yaitu terciptanya PemerintahanKelas Dunia.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 19
BAB II
PENCAPAIAN & ISU STRATEGIS
A. Capaian Reformasi Birokrasi 2010-2014Kondisi yang diharapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR
Nasional tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :
1. Terlaksananya tugas dan fungsi yang diemban secara optimal sesuai dengan visidan misi Badan SAR Nasional, yaitu terselenggaranya setiap operasi SAR denganefektif dan efisien melalui upaya tindak awal yang maksimal, yang didukung oleh:
a. SDM aparatur yang professional, fasilitas SAR yang memadai, dan prosedurkerja yang tepat;
b. Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi potensi SAR yang efektif danefisien yang memungkinkan dikerahkannya potensi SAR secara luas danoptimal dalam setiap operasi SAR; dan
c. Berhasilnya pelaksanaan operasi SAR pada setiap waktu dan tempat dengancepat, andal dan aman.
2. Terpenuhinya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan operasi SAR melaluistrategi peningkatan kecepatan dan ketepatan dalam penanganan musibah yangditunjang dengan:
a. Struktur organisasi operasi SAR yang meliputi aspek pengerahan unsur,koordinasi, komando dan pengendalian, kewenangan, lingkup penugasan dantanggung jawab untuk penanganan suatu musibah;
b. Komponen fasilitas berupa unsur peralatan/ perlengkapan serta fasilitaspendukung lainnya yang dapat digunakan dalam operasi SAR;
c. Sarana komunikasi untuk melakukan fungsi deteksi terjadinya musibah, fungsikomando dan pengendalian operasi serta membina kerjasama/koordinasiselama operasi SAR berlangsung;
d. Penyediaan fasilitas perawatan yang bersifat sementara termasukmemberikan dukungan terhadap korban ditempat kejadian musibah sampai ketempat penampungan/fasilitas perawatan lebih memadai;
e. Pendataan laporan/kegiatan analisis serta data kemampuan yang akanmenunjang efisiensi pelaksanaan operasi SAR serta penyempurnaan kegiatanoperasi SAR yang akan datang.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 20
Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2010-2014 yang telah dilaksanakanadalah sebagai berikut :
No AreaPerubahan
Kegiatan Sasaran Pertahun Indikator Kinerja
1. Penataan danPenguatanOrganisasi/Kelembagaan
1. Analisisjabatan,analisisbebankerjadanevaluasijabatanseluruhunitorganisasidanunitpelaksanateknisdilingkunganBadanSARNasional
2. Penyusunanrancanganrestrukturisasiorganisasi,nomenklaturdanuraianjabatan
Tahun2012:Implementasianalisisjabatan,analisisbebankerja dan evaluasi jabatanseluruh unit organisasidanunitpelaksanateknisdilingkunganBadanSARNasional
Tahun2013:Implementasihasilanalisisjabatan,analisisbebankerja dan evaluasi jabatanseluruh unit organisasidanunitpelaksanateknisdilingkunganBadanSARNasional (restrukturisasiorganisasi, nomenklaturdan uraian jabatan dilingkungan Badan SARNasional)
Tahun2014:ImplementasiorganisasiBadanSARNasionalhasilrestrukturisasi(pemberlakuankebijakanbaruyangterkaitdenganorganisasiBadanSARNasional)
1. Terlaksananya seluruhtahapankegiatandalamrangkapenataandan penguatanorganisasi Badan SARNasional
2. Terwujudnya organisasiBadan SAR Nasionalyang tepat ukuran,yang dapatmelaksanakan tugasdanfungsioperasiSAR,potensiSARdan pengelolaanorganisasi danadministrasi BadanSAR Nasionalsecaraefektifdanefisien
2. Ketatalaksanaan
1. Penyusunandaftar prosedurstandarpelaksanaantugas dan fungsi(SOP) yangdiperlukanuntukpelaksanaantugas danfungsi BadanSAR Nasional,
Tahun2012:MenyusundaftarSOP-SOPyangtelahadaataubelumadanamundiperlukanuntukpelaksanaantugasdanfungsiBadanSARNasional,sertapengelolaanorganisasi danadministrasi di
Terbentuknya SOP-SOPyang lengkap, terukur,sesuai dengan prinsip-prinsip good governancedan dapatmenghubungkan bagian-bagian organisasi secaraefektif (berbasisteknologiinformasi)
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 21
sertapengelolaanorganisasidanadministrasidilingkunganBadanSAR Nasionalyang masihberlaku
2. Analisis/peninjauan ulangterhadapSOP-SOPyangmasihberlaku
3. PenyusunanSOP-SOPyangdiperlukan untukpelaksanaantugas dan fungsioperasi,pembinaanpotensi SAR,serta pengelolaanorganisasi danadministrasi dilingkunganBadan SARNasional
4. SosialisasiSOP-SOPyang diubahatau barudibentukkepadaseluruh SDMaparaturBadan SARNasional
lingkungan Badan SARNasional
Tahun2013:1. Menganalisis/meng
kaji ulang SOP-SOP yangmasihberlaku
2. MenyusunSOP-SOPyangdiperlukanuntukpelaksanaantugas dan fungsiBadan SARNasional, sertapengelolaanorganisasidanadministrasi dilingkungan BadanSAR Nasional
3. Sosialiasistandarpelaksanaantugas danfungsi yangdiperlukanuntukpelaksanaantugas danfungsi operasi,pembinaanpotensi SAR,sertapengelolaanorganisasi danadministrasi dilingkunganBadan SARNasional yangbaru/telahdisempurnakan kepadaseluruh SDMaparaturBadan SARNasional
Tahun 2014:Implementasi
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 22
pelaksanaan/pemberlakuanSOP- SOP yangdiubah atau barudibentuk
3. PeraturanPerundang-Undangan
1. Penyusunandaftar peraturanperundang-undangan yangterkaitdengantugasdanfungsiBadanSARNasional
2. Analisis danpenyusunanrekomendasiperubahanperaturanperundang-undanganyangterkaitdengantugasdanfungsiBadanSARNasional
3. Penyusunandraft peraturanperundang-undangan yangterkaitdengantugasdanfungsiBadanSARNasionalyangperludiubah
Tahun2012:1. Menyusun daftar
peraturanperundang-undanganyangterkaitdengantugasdanfungsi BadanSARNasional
2. Menganalisis danmenyusunrekomendasiperubahanterhadap peraturanperundang-undanganyangterkaitdengantugasdanfungsiBadanSARNasionalyangperludiubahatau dibentuk
Tahun2013:Menyusun draftperaturan perundang-undanganyangterkaitdengantugasdanfungsiBadanSARNasionalyangperludiubahataudibentuk
Tahun2014:Penetapandraftperaturanperundang-undanganyangterkaitdengantugasdanfungsiBadanSARNasionalyangperludiubahataudibentukkepadalembagalegislatifdanPresiden
Terbentuknya peraturanperundang-undanganyangterkaitdengantugasdan fungsi BadanSAR Nasional yang jelas,tidak tumpang tindih dandapat dilaksanakan
4. SDMAparatur 1. Pengembanganbasis datakepegawaian
Tahun2012:1. Mengembangkandatabasekepegawaian
1.Terbangunnyadatabase kepegawaianyang mutakhir dan
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 23
Badan SARNasional denganberbasis teknologi
2. Pelaksanaanpenilaiankompetensiindividu SDMaparaturBadan SARNasional
3. Penyusunansistempenilaiankinerja SDMaparaturBadan SARNasional
4. Penyusunanpolapengembangan pelatihanSDM aparaturBadan SARNasional
5. PenyusunansistemrekrutmenSDM aparaturBadan SARNasional
6. Penyusunanpola rotasi,mutasi dankarir SDMaparaturBadan SARNasional
7. PenyusunanusulanperbaikansistemkompensasiSDM aparaturBadan SARNasional
Badan SAR Nasionalberbasis teknologi2. Implementasipenilaiankompetensi individuSDM aparaturBadan SARNasional
Tahun 2013:1. Menyusun
sistem penilaiankinerja SDMaparatur BadanSAR Nasional
2. Menyusun polapengembanganpelatihan SDMaparatur BadanSAR Nasional
3. Menyusunsistem rekrutmenSDM aparaturBadan SARNasional
4. Menyusun polarotasi, mutasidan karir SDMaparatur BadanSAR Nasional
5. Menyusunusulan perbaikansistemkompensasiSDM aparaturBadan SARNasional danpenyampaiankepada lembagaeksekutif terkait
Tahun 2014:1. Implementasi/pe
mberlakuankebijakan sistempenilaian kinerjaSDM aparaturBadan SARNasional
2. Implementasi/pemberlakuansistem
akurat2.Tersedianyasistem
kepegawaian yangmampumendukungterwujudnya SDMaparatur BadanSAR Nasionaldalam jumlahwajar yangberkualitas,sejahtera, danmampumenunjukkankinerja danprofesionalismeyang tinggi
3.Terwujudnyakompensasiterhadap SDMaparatur BadanSAR Nasionaldalam besaranyang memadai
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 24
pengembanganpelatihan SDMaparatur BadanSAR Nasional
3. Implementasi/pemberlakuankebijakan sistemrekrutmen SDMaparatur BadanSAR Nasional
4. Implementasi/pemberlakuan polarotasi, mutasidan karir SDMaparatur BadanSAR Nasional
5. Implementasiusulan perbaikansistemkompensasiSDM aparaturBadan SARNasional
5. Pengawasan 1. PenyusunanstrategipenguatanunitInspektoratdilingkunganBadanSARNasional
2. Peningkatankapasitas untukSDM aparaturpadaInspektoratBadan SARNasional
Tahun2012:PenyusunanstrategipenguatanunitInspektoratdi lingkungan BadanSAR Nasional
Tahun 2013:Implementasi strategipenguatan unitInspektorat dilingkungan BadanSAR Nasional
Tahun 2014:Implementasi(lanjutan) strategipenguatan unitorganisasipengawasan/Inspektorat di lingkunganBadan SAR Nasional
Terlaksananya fungsipengawasaninternalorganisasiyangefektifdan efisien, yangmampu mendorongterbentuknyapenyelenggaraan tugasdan fungsi Badan SARNasional yang bersihdan bebas KKN
6. Akuntabilitas 1. PenyusunanIndikatorKinerja Utama(IKU) padamasing-masingunitorganisasidilingkunganBadan
Tahun2012:1. Menyusun IKU
pada masing-masing unitorganisasidilingkunganBadanSARNasion
Terwujudnya akuntabilitaspelaksanaan tugas danfungsi operasi,pembinaan potensi SAR,serta pengelolaanorganisasi Badan SARNasional, baik
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 25
SARNasional2. Penyusunan
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah(LAKIP)BadanSARNasionaldanLaporanPelaksanaanProgramReformasiBirokrasiBadanSAR Nasional
3. PublikasiLAKIPdanLaporanProgramReformasiBirokrasiBadanSARNasional
al2. Menyusun LAKIP
dan LaporanProgramReformasiBirokrasiBadanSARNasional
3. PublikasiLAKIPdanLaporanPelaksanaanProgram ReformasiBirokrasi Badan SARNasional
Tahun2013:1. Menyusun LAKIP
dan LaporanProgramReformasiBirokrasiBadanSARNasional
2. PublikasiLAKIPdanLaporanPelaksanaan ProgramReformasiBirokrasi BadanSAR Nasional
Tahun2014:1. MenyusunLAKIPd
anLaporanProgram ReformasiBirokrasi BadanSAR NasionalPublikasiLAKIPdanLaporanPelaksanaan ProgramReformasiBirokrasi BadanSAR Nasional;
2. PublikasiLAKIPdanLaporanPelaksanaan ProgramReformasiBirokrasi BadanSAR Nasional.
kepadanegaramaupunkepadapublik
7. PelayananPublik
1. PenyusunanStandarPelayananSAR
Tahun2012:1. Menyusun Standar
PelayananSAR
Terwujudnyastandarpelayananpublik dalamoperasi SAR danpembinaan
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 26
2. SosialisasiStandarPelayananSARdilingkunganBadanSARNasional
3. SosialisasiStandarPelayananSARkepadamasyarakatdanpihak terkaitlainnya.
Tahun2013:1. SosialisasiStand
arPelayananSARkepadajajaranSDMaparaturBadanSARNasional
2. Standar PelayananSAR
Tahun2014:1. SosialisasiStanda
rPelayananSARkepadamasyarakatdanpihakterkaitlainnya.
potensiSARsesuaidengankebutuhan danharapanmasyarakat
8. Polapikir(mindset) danbudaya kerja(culture set)Aparatur
1. SosialisasiprogramreformasibirokrasidilingkunganBadanSAR Nasional
2. PenyusunanrencanastrategidalamrangkapengelolaanperubahandilingkunganBadanSARNasional
3. Penyusunanrencanaprogrampercepatan(quick wins)dalam rangkapelaksanaanprogramreformasibirokrasi danpersiapanimplementasiprogrampercepatan
4. Implementasiprogrampercepatan
Tahun2012:1. Membangun
pengetahuanseluruh SDMaparaturdilingkunganBadanSARNasionalterhadapprogramreformasiBirokrasiBadanSARNasional
2. Menyusunperencanaanprogrampercepatan danpersiapanimplementasiprogrampercepatan
3. MenyusunrencanastrategidalamrangkapengelolaanperubahandilingkunganBadanSARNasional
Tahun2013:1. Implementasi
programpercepatan;2. Monitoringdane
valuasiterhadapkegiatan
1. Terbangunnyapemahaman mengenaitujuan, sasaran danrencanaprogramreformasibirokrasi daninternalisasipengelolaanperubahandilingkunganBadanSAR Nasional
2. Terbentuknyapolapikirdanbudaya kerjabirokrasi denganintegritas,kinerjadanetoskerjayangtinggi, sertamemiliki karaktermelayanimasyarakat dilingkungan BadanSARNasional
3. Terlaksananyaseluruhprogramdankegiatan reformasibirokrasi dilingkungan BadanSAR Nasionaldengan baik danmencapaitujuan/sasaran yangdiharapkan
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 27
5. Monitoringdanevaluasiperiodikterhadapperencanaan danpelaksanaankegiatanprogramreformasibirokrasiBadan SARNasional
programreformasibirokrasi
3. Perumusantindaklanjutuntukperbaikan/peningkatankualitasdancapaiankegiatan programreformasibirokrasi
Tahun2014:Implementasitindaklanjutuntukperbaikan/peningkatankualitas dancapaiankegiatanprogramreformasibirokrasi
B. Tantangan Permasalahan
Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 - 2014 masih menyisakanberbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki.Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaanreformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
a. Belum kuatnya komitmen pada sebagian besar pimpinan dalam upayapencegahan dan pemberantasan korupsi.Meskipun Indeks Persepsi Korupsi Basarnas baik, tetapi upaya pencegahandan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
b. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yangbersih dan bebas KKN.Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorongpenyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
c. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan.Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal ini ditandaidengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi,dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yangdiharapkan.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 28
d. sistem pemberian reward dan punishment belum ditetapkan.Hal ini menyebabkan rendahnya motivasi untuk para aparatur melaksanakanpekerjaan dengan optimal. Pemberian punshment masih bersifat subjektif danpemberian reward belum berdasarkan kinerja, hanya berdasarkan loyalitas.
2. Birokrasi belum efektif dan efisiena. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif.
Penetapan Pos SAR menjadi Kantor SAR menyebabkan organisasi semakin gemukdan kurang efektif hal ini disebabkan karena SDM Kantor SAR yang ada masihbelum mencukupi, sedangkan pemanfaatan potensi SAR yang ada di wilayahsekitar belum maksimal.
b. Penerapan e-government belum optimal.Sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi belum dapat dioptimalkanpemanfaatannya masih perlu dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.
c. Manajemen SDM masih belum memadai.Pola rotasi jabatan belum jelas dan sistem pengembangan kompetensi pegawaibelum ditetapkan sehingga pola pengembangan karir dan pola diklat belummemadai. Sistem teknologi informasi tentang pelayanan kepegawaian belum dapatdimanfaatkan untuk kebutuhan manajemen SDM.
d. Inefisiensi penggunaan anggaran.Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain: 1) belumterdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistemdan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan 2) besarnya biayaoperasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau kinerja yangdihasilkan.
3. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan.Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain :
a. Pelayanan publik yang ada saat ini belum mampu mempercepat proses pencariandan pertolongan. Kendala yang ada perlu dikaji dan di evaluasi sehingga dapatdilakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
b. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik. Berbagaiaspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UUPelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan belumditetapkan. Masalah lainnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai petugaspelayanan belum merata, inovasi dan budaya pelayanan bermutu belum maksimal,serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraanpelayanan yang belum dibentuk.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 29
BAB IIIARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
A. Arah Kebijakan Pemerintah Kabinet Kerja 2015 - 2019Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 didasarkan pada beberapa arah kebijakanpemerintah, sebagai berikut:1. NAWACITA
Dalam dokumen NAWACITA, yang mencakup 9 (sembilan) janji yang ingindiwujudkan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu:a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsaAsia lainnya.
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi domestik.
h. Melakukan revolusi karakter bangsa.i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tertulis dalamNAWACITA nomor dua (2).
B. Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Basarnas 2015-2019Badan SAR Nasional telah menetapkan sepuluh (10) kebijakan Rencana Strategis 2015-2019, adalah sebagai berikut :
I. Aspek Hukum dan Kewenangan :1. Melengkapi peraturan dan perundang-undangan dalam bidang SAR.
II. Aspek Kelembagaan :2. Melaksanakan kerja sama dengan Negara tetangga/organisasi internasional
dalam bidang pendidikan dan latihan SAR, pertukaran ilmu pengetahuandibidang SAR dan alih teknologi sarana dan prasarana SAR.
3. Melakukan restrukturisasi birokrasi terutama dalam penataan bidang sumberdaya manusia.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 30
III. Aspek SumberDaya Manusia :4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam rangka meningkatan
kemampuan penyelenggaraan operasi SAR.5. Melakukan pendidikan dan pelatihan yang merata antara Badan SAR
Nasional dengan potensi SAR.6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam administrasi perkantoran dan
pemanfaatan anggaran yang berorientasi akuntabilitas.
IV. Operasidan Sarana Prasarana SAR7. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan,
bencana dan kondisi membahayakan manusia dalam rangka mewujudkankeberhasilan operasi SAR.
8. Memperkuat, meningkatkan dan menjalin hubungan kerja sama denganseluruh Potensi SAR.
9. Memenuhi sarana, prasarana dan peralatan operasi, peralatan komunikasidan informasi SAR yang memadai dalam mendukung penyelenggaraanoperasi SAR yang efektif dan efisien.
10.Meningkatkan penyelenggaraan diklat SAR dalam berbagai jenjang dankeahlian untuk meningkatkan profesionalisme SDM SAR.
Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional telah menetapkansepuluh (10)Komitmen Pembangunan Pelayanan SAR, adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten.2. Menjunjung tinggi integritas Aparatur Sipil Badan SAR Nasional.3. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.5. Melaksanakan operasi SAR secara professional, handal dan aman.6. Melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.7. Turut serta secara aktif melaporkan setiap dugaan korupsi, kolusi dan
nepotisme melalui Whistle Blowing System (WBS).8. Menghindari terjadinya Benturan Kepentingan dan Gratifikasi9. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).10.Melaporkan harta kekayaan secara jujur dan bertanggungjawab.
Harapan dengan adanya komitmen bersama para pejabat tinggi dan staff untukmewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud. Badan SAR Nasionaldengan tata pemerintahan yang lebih baik diharapkan mampu menjadi harapan negaradalam memberikan Pertolongan dan Pencarian terhadap kecelakaan kapal laut, pesawat
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 31
udara, kecelakaan dengan penanganan khusus serta bencana tanggap darurat dan kondisiyang membahayakan manusia dengan efektif, efisien, handal, profesional dan terpercaya.
C. Isu Strategis - Agenda Prioritas Badan SAR Nasional 2015-2019
Beberapa isu strategis Badan SAR Nasional pada delapan (8) area perubahan ReformasiBirokrasi adalah sebagai berikut :
Isu Strategis - Agenda Prioritas Badan SAR Nasional 2015-2019
Isu Strategis 2015-2019 Agenda Prioritas 2015-2019 PenanggungJawab
Manajemen Perubahan a) Melakukan evaluasi kinerjaTim Reformasi BirokrasiBadan SAR Nasional
b) Melakukan evaluasi kinerjaAgen Perubahan (agent ofchange) Badan SARNasional
c) Menyusun dan menetapkanrencana kerja Tim ReformasiBirokrasi
d) Melakukan rencana kerja TimReformasi Birokrasi
e) Melaksanakan pelatihanAgen Perubahan (agent ofchange) Badan SARNasional
f) Melakukan rencana PMPRBsecara efektif dan efisienserta dikomunikasikan
g) Melaksanakan sosialisasiReformasi Birokrasi secaramenyeluruh
h) Merencanakan kegiatanpelaksanaan Program QuickWin
Pokja Tim RBManajemenPerubahan
Pengawasan a) Meningkatkan kapasitasSDM APIP dengan adanyaAuditor Muda dan AuditorMadya
b) Memperpanjang MOUdengan BPKP
c) Implementasi MOU dengan
Pokja Tim RBPengawasan
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 32
PPATKd) Pembangunan Zona
Integritas yang konsistene) Mempersiapkan unit kerja
usulam WBK/WBBMf) Membentuk Unit Penangana
Pengaduan Masyarakatg) Integrasi Layanan
Pengaduan masyarakatdalam satu pintu melaluiLAPOR (www.lapor.go.id)yang terkoneksi ke SistemWBS
Akuntabilitas a) Penyempurnaan SAKIPsetiap unit kerja
b) Meningkatkan kualitaspenerapan sistemakuntabilitas keuangan dankinerja yang terintegrasidalam SIPMONEV
c) Meningkatkan kualitaspenerapan sistempengadaan barang dan jasayang adil, transparan danprofesional
Pokja Tim RBAkuntabilitas
Manajemen Sumber DayaManusia ASN
a) Meningkatkan sisteminformasi manajemen SDMyang terintegrasi dalamSIMPEG
b) Melaksanakan assesmenkepada seluruh pegawaisecara bertahap
c) Menetapkan sistem penilaiankinerja SDM aparatur
d) Menetapkan polapengembangan pelatihanSDM aparatur
e) Menetapkan pola rotasi,mutasi dan karir SDMaparatur
f) Menetapkan usulanperbaikan sistem pemberiankompensasi SDM aparatur
g) Menyusun pedomanpemberianreward/punishmenberdasarkan kinerja
Pokja Tim RBManajemenSumber DayaManusia ASN
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 33
Peraturan Perundangan a) Melaksanakan identifikasi,analisis, dan pemetaanterhadap seluruh peraturanperundangan secara berkala
b) Meningkatnya sistempengendalian dalampenyusunan peraturanperundang-undangan
Pokja Tim RBPeraturanPerundangan
Organisasi a) Implementasipengembanganorganisasi berdasarkanbeban kerja
b) Penetapan PeraturanPresiden tentangpembaharuan SOTK BadanSAR Nasional
Pokja Tim RBOrganisasi
Tata Laksana a) Menyusun dan menetapkanPeta Proses Bisnis
b) Menyusun road Mape-goverment
c) Monitoring dan evaluasipelaksanaan KeterbukaanInformasi Publik
Pokja Tim RB TataLaksana
Pelayanan Publik a) Menyusun StandarPelayanan Publik
b) Memaklumatkan StandarPelayanan Publik
c) Meningkatkan peran PPIDdalam pelaksanaanpelayanan informasi
d) Menerapkan teknologiinformasi dalam pemberianpelayanan
e) Melakukan Survey KepuasanMasyarakat
f) Melaksanakan ProgramQuick Win
Pokja TimRBPelayananPublik
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 34
D. Sasaran Reformasi BirokrasiPembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran
pembangunan (sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunansub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019) yang juga akan digunakan sebagai sasaranreformasi birokrasi, yaitu:
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:a) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.b) Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergisc) Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas
keuangan dan kinerja.d) Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan
barang dan jasa.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:a) Penerapan kebijakan penguatan Reformasi Birokrasi yang konsistenb) Meningkatnya tata laksana organisasi dalam proses bisnis yang efektif dan
efisienc) Road map e-govermentyang dapat diandalkan serta dapat meningkatkan
kecepatan proses penyeleggaraan pemerintahand) Efektivitas tata hubungan antar instansi terkaite) Transparansi dalam laporan keuangan dan kinerja dalam meningkatkan
Keterbukaan Informasi Publikf) Penerapan manajemen SDM yang memadaig) Meningkatnya harmonisasi peraturan perundangan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:a) Sistem pelayanan publik yang handalb) Standar pelayanan publik yang optimalc) Meningkatnya kualitas & integritas SDM pelayanan publikd) Meningkatnya intensitas inovasi pelayanan publik
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 35
E. KegiatanProgram Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019
Badan SAR Nasional dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi menyusunprogram kegiatan pada delapan (8) area perubahan, sehingga dengan kondisi yangdiharapkan dapat tercapai.
Kegiatan Program Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019
No Area Perubahan KegiatanWaktu Pelaksanaan
2015 2016 2017 2018 2019
1 ManajemenPerubahan
Menyusun Kode perilaku
Menetapkan dewan kode etik
Sosialisasi asas, prinsip, nilaidasar, kode etik, kodeperilaku antara lain berupa:pembuatan banner, stiker,pengingat audio visual padaunit kerja kantor pusat dandaerah
Memberikan layananinformasi rapat dan kegiatanunit kerja melalui display(televisi)
Menetapkan koordinatorkegiatan unit kerja
Menyiapkan sistem teknologiinformasi untuk kegiatan unitkerja yang terintegrasi
Melakukan evaluasi ataskinerja Tim RB
Melakukan evaluasi kinerjaAgen Perubahan (Agent OfChange)
Melaksanakan pelatihanAgen Perubahan (Agent OfChange)
Membuat rencana kerja Tim
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 36
RB
Penyusunan daftar kegiatanyang harus dilaksanakanmasing-masing unit kerjaberserta tenggat waktupenyelesaiannya
melaksanakan monitoringdan evaluasi terhadappelaksanaan programreformasi birokrasi
Membuat laporan monitoringdan evaluasi pelaksanaanreformasi birokrasi
melaksanakan refreshmenttentang sistem PMPRB(PDCA)
melaksanakan pengumpulanbukti kegiatan PDCA setiapbulan
melaksanakan monitoringdan evaluasi pengumpulanbukti PDCA setiap tiga bulan
2. PenguatanPengawasan
melakukan identifikasikompetensi APIP
menindaklanjuti hasilidentifikasi kompetensi APIPdengan melaksanakanrencana pengembangankompetensi APIP
melaksanakanpengembangan kompetensiAPIP
melakukan monitoring danevaluasi kompetensi APIP
menindaklanjuti hasilmonitoring dan evaluasikompetensi APIP
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 37
menyusun sistempengawasan yangindependen, profesional dansinergis
melaksanakan sistempengawasan yangindependen, profesional dansinergis
melakukan monitoring danevaluasi sistem pengawasanyang independen, profesionaldan sinergis
menindaklanjuti hasilmonitoring dan evaluasisistem pengawasan yangindependen, profesional dansinergis
Implementasi pengendaliangratifikasi, penangananbenturan kepentingan, sistempelaporan indikasi tindakpidana korupsi (WhistleBlowing System/WBS) danpenanganan pengaduanmasyarakat
melakukan monitoringLHKPN dan LHKASN
melakukan evaluasi danmonitoring implementasipengendalian gratifikasi,penanganan benturankepentingan, sistempelaporan indikasi tindakpidana korupsi (WhistleBlowing System/WBS) danpenanganan pengaduanmasyarakat
melakukan pengawasanmelalui reviu, audit, evaluasidan monitoring
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 38
melakukan monitoring danevaluasi pelaksanaanpengawasan
meningkatkan peran APIPsebagai quality assurance(penjamin kinerja) danconsultan (konsultan)
melakukan monitoringrekomendasi hasilpengawasan internal
melakukan monitoringrekomendasi Audit KeuanganBPK
3. PenguatanAkuntabilitas
meningkatkan penerapansistem akuntabilitaskeuangan dan kinerja
merencanakanpengembangan aplikasisistem akuntabilitaskeuangan dan kinerja yangterintegrasi (SIPMONEV)
melaksanakan rencanapengembangan aplikasisistem akuntabilitaskeuangan dan kinerja yangterintegrasi (SIPMONEV)
melakukan monitoring danevaluasi aplikasi sistemakuntabilitas keuangan dankinerja
menindaklanjuti monitoringdan evaluasi aplikasi sistemakuntabilitas keuangan dankinerja
melakukan evaluasi terhadappelaksanaan sistempengadaan barang dan jasa
menindaklanjuti hasilevaluasi pelaksanaan sistem
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 39
pengadaan barang dan jasa
mengoptimalkan kinerja UnitLayanan Pengadaan (ULP)
menyusun pedoman-pedoman pengadaan barangdan jasa (pedoman[pemilihan penyedia,pedoman layananpengadaan, dll
implementasi pedoman-pedoman pengadaan barangdan jasa
monitoring dan evaluasiimplementasi pedoman-pedoman pengadaan barangdan jasa
menindaklanjuti hasilmonitoring dan evaluasiimplementasi pedoman-pedoman pengadaan barangdan jasa
pelaksanaan pengukurankinerja aparatur secaraberkala
melaksanakan pemantauancapaian kinerja aparatursecara berjenjang danberkala
memberikanrekomendasi/saran untukmeningkatkan capaiankinerja aparatur
evaluasi indikatorpengukuran kinerja aparatur
pengembangan indikatorpengukuran kinerja aparaturberdasarkan hasil evaluasi
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 40
4. PenataanPeraturanPerundangan
Melaksanakan identifikasi,analisis, dan pemetaanterhadap seluruh peraturanperundangan
Melengkapi persyaratandalam penyusunan peraturanperundangan
Melaksanakan evaluasiterhadap kelengkapanpersyaratan dandiimplementasikan
5. PenataanManajemenSumber DayaManusia ASN
Formasi jabatan yangmenunjang kinerja utamainstansi telah dihitung dandiformalkan pada seluruh unitorganisasi
melakukan asessmentkepada seluruh pegawai
melakukan identifikasikebutuhan pengembangankompetensi kepada seluruhpegawai
rencana pengembangankompetensi seluruh pegawaidengan dukungan anggaranyang mencukupi
pelaksanaan pengembangankompetensi seluruh pegawaidengan dukungan anggaranyang mencukupi
menyusun polapengembangan karir pegawai
melaksanakan penempatanpegawai berdasarkan polapengembangan karir
evaluasi pelaksanaan polapengembangan karir pegawai
menetapkan pedoman
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 41
formasi jabatan fungsionalRescuer
menyelenggarakan diklatfungsional/teknis Rescuer
menetapkan kurikulum diklatfungsional/teknis Rescuer
melakukan sosialisasijabatan fungsional Rescuermengenai ketententuanteknis dan ketenteuanpelaksanaannya
membangun systeminformasi jabatan fungsionalRescuer
memfasilitasi pembentukanorganisasi profesi dan kodeetik Rescuer
melakukan pembinaanterhadap Tim Penilai JabatanFungsional Rescuer
melakukan monitoring danevaluasi jabatan fungsionalRescuer
menyusun standarkompetensi jabatan-jabatanteknis
menyusun kurikulum diklatjabatan-jabatan teknis
melaksanakan pengusulanakreditasi dan sertifikasi BalaiDiklat
evaluasi pelaksanaan sisteminformasi kepegawaian(SIMPEG)
menindaklanjuti hasilevaluasi pelaksanaan sisteminformasi kepegawaian
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 42
(SIMPEG)
melakukan pemutakhiransistem informasikepegawaian (SIMPEG)secara terus menerus
Memanfaatkan Sisteminformasi kepegawaian(SIMPEG) untukpengambilan kebijakanmanajemen SDM
Penyusunan pedomanpemberianreward/punishment kinerjaunit kerja
Implementasi pedomanpemberianreward/punishment kinerjaunit kerja
Monitoring dan evaluasiImplementasi pedomanpemberianreward/punishment kinerjaunit kerja
Menindaklanjuti hasilmonitoring dan evaluasiImplementasi pedomanpemberianreward/punishment kinerjaunit
pelaksanaan penilaian kinerjaindividu
memberikan reward(penghargaan) berdasarkankinerja pegawai
melaksanakan promositerbuka pengisian jabatantinggi dengan merit sistem
6. Penataan danPenguatan
Melaksanakan evaluasiterhadap ketepatan fungsi
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 43
Organisasi dan ketepatan ukuranorganisasi
Menindaklanjuti hasilevaluasi dengan mengajukanperubahan organisasi
7. PenataanTatalaksana
melakukan identifikasi prosesbisnis
menyusun peta proses bisnis
melakukan monitoring danevaluasi pelaksanaan prosesbisnis
melakukan penyempurnaanpeta proses bisnisberdasarkan hasil monitoringdan evaluasi
menjabarkan seluruh Petaproses bisnis ke dalamprosedur operasional tetap(SOP)
memastikan SOP telahditerapkan
melakukan monitoring danevaluasi penerapan SOP
melakukan perbaikanberdasarkan hasil monitoringdan evaluasi penerapan SOP
melakukan evaluasipelaksanaan e-goverment
menyusun rencanapengembangan e-goverment
implementasi rencanapengembangan e-goverment
monitoring dan evaluasiimplementasi pengembangane-goverment
menindaklanjuti hasil
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 44
monitoring dan evaluasiimplementasi pengembangane-goverment
melakukan evaluasi terhadappelaksanaan keterbukaaninformasi publik
meningkatkan aksesbilitasinformasi publik
Memutakhirkan (updating)informasi publik secara rutin
melakukan evaluasi danmonitoring pelaksanaanketerbukaan informasi publiksetiap satu bulan
menindaklanjuti hasilevaluasi dan monitoringpelaksanaan keterbukaaninformasi publik setiap satubulan
8. Pelayanan Publik menyusun rencana sistemmonitoring dan evaluasikinerja pelayanan publik
melaksanakan monitoringdan evaluasi kinerjapelayanan publik
melaksanakan evaluasisistem monitoring danevaluasi kinerja pelayananpublik
perbaikan sistem monitoringdan evaluasi kinerjapelayanan publikberdasarkan hasil evaluasi
menyusun standar pelayananpublik (operasi SAR,pelatihan SAR, pendaftaranRadio Beacon)
melaksanakan layanan
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 45
publik (operasi SAR,pelatihan SAR, pendaftaranRadio Beacon) yangberkualitas
melakukan monitoring danevaluasi terhadap pelayananpublik secara berkala
melakukan survey kepuasanmasyarakat
menindaklanjuti rekomendasihasil survey kepuasanmasyarakat
Menyusun rencanapelatihan/sosialisasi BudayaPelayanan Publik
melaksanakanpelatihan/sosialisasi BudayaPelayanan Publik
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 46
F. Ukuran KeberhasilanUntuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi, telah ditetapkanukuran keberhasilan dengan indikator-indikator sebagai berikut:
Sasaran Indikator Satuan BaselineTarget
2019
Birokrasi yangbersih danakuntabel
Opini WTP atas LaporanKeuangan
% 90 95
Tingkat Kapabilitas APIP Skor 1-5 1 3
Tingkat KematanganImplementasi SPIP
Skor 1-5 1 3
Tingkat Akuntabilitas Unit Kerja % 75 95
Penggunaan e-Procurementterhadap Belanja Pengadaan
% 80 95
Birokrasi yangefektif danefisien
Indeks Capaian ReformasiBirokrasi
Skor
1-100
40 70
Indeks Profesionalisme ASN Skor
1-100
65 80
Persentase unit kerja yangketatalaksanaan baik
% 75 95
Indeks e-Goverment Skor 0-4 1 3
Birokrasi yangmemilikiPelayananPublikberkualitas
Indeks Integritas PelayananPublik
Skor
0-10
3 9
Survey
Kepuasan Masyarakat
% 80 95
Persentase Unit Kerja terhadapKepatuhan UU Pelayanan Publik
% 65 100
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 47
G.Area Perubahan
Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan diatas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada areatertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untukmendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.
Area-area perubahan Badan SAR Nasional adalah:
1. Mental Aparatur
Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dandipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi.Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit,tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokusperubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahanmental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerjapositif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, danefisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Pengawasan
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalahlemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnyaperilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi,sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptifaparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.
3. Akuntabilitas
Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yangdiberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat.Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat.Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorongbirokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuaidengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya.
4. Kelembagaan
Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Strukturyang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yangberbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakanbudaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akanmendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilankeputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 48
mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkanbirokrasi yang efektif dan efisien.
5. Tatalaksana
Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga seringmenjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapatdilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidakterdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilakuhirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan padasistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
6. SDM Aparatur
Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintahmembentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya danbagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDMyang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hinggapemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akanberpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu,perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistemmanajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.
7. Peraturan Perundang-undangan
Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparaturadalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapatdiinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinanpenyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untukkepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukanperubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektifdan menyentuh kebutuhan masyarakat.
8. Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat.Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorongpeningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman,aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.
Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agarmampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan sertapeningkatkan kualitas pelayanan.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 49
Area Perubahan dan Hasil Yang diharapkan
Area Perubahan Hasil Yang Diharapkan
1. Revolusi Mental 1) Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilaidasar, kode etik, kode perilaku, termasuk penguatanbudaya kinerja dan budaya pelayanan;
2) Meningkatnya integritas aparatur;3) Meningkatnya kinerja Tim Reformasi Birokrasi;4) Meningkatnya PMPRB oleh masing-masing unit kerja.
2. PenguatanPengawasan
1) Meningkatnya kapasitas APIP;2) Meningkatnya penerapan sistem pengawasan independen,
profesional dan sinergis;3) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN;4) Opini WTP-BPK.
3. PenguatanAkuntabilitas
1) Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitaskeuangan dan kinerja yang terintegrasi;
2) Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaanbarang dan jasa yang adil, transparan dan profesional;
3) Meningkatnya akuntabilitas aparatur.4. Penataan Peraturan
Perundang-undangan1) Tercapainya sinkronisasi seluruh peraturan perundang-
undangan;2) Meningkatnya sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan.5. Penataan Sistem
Manajemen SDMAparatur
1) Mewujudkan SDM ASN yang kompeten dan kompetitif;2) Meningkatnya pengembangan karir pegawai sesuai dengan
kompetensi dan kebutuhan organisasi;3) Meningkatnya sistem informasi manajemen SDM yang
terintegrasi;4) Meningkatnya penerapan reward/punishment berdasarkan
kinerja unit kerja;5) Meningkatnya penerapan merit sistem dalam manajemen
SDM aparatur.6. Penataan dan
Penguatan OrganisasiOrganisasi telah tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
7. Penataan Tatalaksana 1) Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedurkerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana,transparan, partisipasif dan berbasis e-goverment;
2) Meningkatnya keterbukaan informasi publik.
8. Peningkatan KualitasPelayanan Publik
1) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadapkinerja pelayanan publik;
2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhandan harapan masyarakat;
3) Meningkatnya Budaya Pelayanan Prima.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 50
BAB IV
STRATEGIPELAKSANAAN DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
A. Strategi Pelaksanaan Reformasi BirokrasiPelaksanaan reformasi birokrasi Badan SAR Nasional dibagi ke dalam dua tingkatanpelaksanaan, yaitu:
a. Kantor Pusatb. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kantor Pusat 1. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Badan SARNasional 2015-2019
2. Mempublikasikan Road Map Reformasi Birokrasi Badan SARNasional 2015-2019
3. Membuat Buku Saku Reformasi Birokrasi Badan SARNasional 2015-2019 untuk seluruh ASN
4. Membuat Rencana Kerja Reformasi BirokrasiBadan SARNasional
5. Melibatkan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dalamagenda Rapat Kerja Badan SAR Nasional
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ReformasiBirokrasi di tingkat unit kerja setiap tiga bulan sekali
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ReformasiBirokrasi di tingkat lembaga setiap enam bulan sekali
8. Membuat laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi instansi
UPT
(Kantor SAR & BalaiDiklat)
1. Melaksanakan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sesuaiRoad Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja ReformasiBirokrasi kepada Inspektorat
Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional agar dapat dilakukan serentak harusdilaksanakan dengan implementasi komitmen bersama dalam melaksanakan ReformasiBirokrasi secara konsisten dan berkesinambungan untuk mencapai kinerja yang tinggi.
Setiap tahapan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi akan dikomunikasikan melaluisurat elektronik baik di lingkungan Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT).Strategi akhir adalah hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi atastantangan permasalahan yang harus segera dapat diatasi. Selain hal tersebut sinergitasantar unit kerja dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 51
yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memilikipelayanan publik berkualitas perlu semakin ditingkatkan.
B. Program Reformasi Birokrasi
No Program ReformasiBirokrasi Kegiatan
1 Manajemen Perubahan Menyusun Kode Perilaku
Menetapkan Dewan Kode Etik
Sosialisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kodeperilaku antara lain berupa: pembuatan banner,stiker, pada unit kerja kantor pusat dan daerah
Memberikan layanan informasi rapat dan kegiatanunit kerja melalui display (televisi)
Menetapkan koordinator kegiatan unit kerja
Menyiapkan sistem teknologi informasi untukkegiatan unit kerja yang terintegrasi
Pendidikan dan pembinaan anti korupsi
Pembinaan revolusi mental aparatur
Melakukan evaluasi atas kinerja Tim RB
Melaksanakan pelatihan Agen Perubahan (Agent OfChange)
Melakukan evaluasi kinerja Agen Perubahan (AgentOf Change)
Membuat rencana kerja Tim RB
Sosialisasi Road Map RB Basarnas 2015-2019 &membuat Buku Saku
Mendistribusikan Buku Saku Road Map RBBasarnas 2015-2019
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadappelaksanaan program reformasi birokrasi
Membuat laporan monitoring dan evaluasi
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 52
pelaksanaan reformasi birokrasi
Melaksanakan refreshment tentang sistem PMPRB(PDCA)
Melaksanakan pengumpulan bukti kegiatan PDCAsetiap bulan
Melaksanakan monitoring dan evaluasipengumpulan bukti PDCA setiap tiga bulan
2. Penguatan Pengawasan Melakukan identifikasi kompetensi APIP
Melaksanakan pengembangan kompetensi APIP
melakukan monitoring dan evaluasi kompetensiAPIP
Menyusun sistem pengawasan yang independen,profesional dan sinergis
Melaksanakan sistem pengawasan yangindependen, profesional dan sinergis
Melakukan monitoring dan evaluasi sistempengawasan yang independen, profesional dansinergis
Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sistempengawasan yang independen, profesional dansinergis
Implementasi pengendalian gratifikasi, penangananbenturan kepentingan, sistem pelaporan indikasitindak pidana korupsi (Whistle BlowingSystem/WBS) dan penanganan pengaduanmasyarakat
Melakukan monitoring LHKPN dan LHKASN
Melakukan evaluasi dan monitoring implementasipengendalian gratifikasi, penanganan benturankepentingan, sistem pelaporan indikasi tindakpidana korupsi (Whistle Blowing System/WBS) danpenanganan pengaduan masyarakat
Melakukan asistensi unit kerja usulan WBK/WBBM
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 53
Melakukan Penilaian Internal unit kerja WBK
Mengusulkan unit kerja lulus WBK menjadi WBBM
Membentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP di setiapunit kerja
Memberikan Diklat SPIP untuk Satgas SPIP
Menyusun identifikasi risiko
Membuat Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Melakukan monitoring & evaluasi implemntasi SPIPpada setiap unit kerja
Melakukan pengawasan melalui reviu, audit,evaluasi dan monitoring
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaanpengawasan
Meningkatkan peran APIP sebagai qualityassurance (penjamin kinerja) dan consultan(konsultan)
Melakukan monitoring rekomendasi hasilpengawasan internal
Melakukan monitoring rekomendasi AuditKeuangan BPK
3. Penguatan Akuntabilitas Melaksanakan rencana pengembangan aplikasisistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yangterintegrasi (SIPMONEV)
Memutakhirkan data keuangan dan kinerja dalamaplikasi sistem akuntabilitas keuangan dan kinerjayang terintegrasi (SIPMONEV)
Melaksanakan rencana pengembangan aplikasisistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yangterintegrasi (SIPMONEV)
Melakukan monitoring dan evaluasi aplikasi sistemakuntabilitas keuangan dan kinerja
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 54
Pemanfaatan aplikasi SIPMONEV sebagai bahanmonitoring dan evaluasi pimpinan dalam mengambilkeputusan
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistempengadaan barang dan jasa
Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan sistempengadaan barang dan jasa
Mengoptimalkan kinerja Unit Layanan Pengadaan(ULP)
Menyusun pedoman-pedoman pengadaan barangdan jasa (pedoman pemilihan penyedia, pedomanlayanan pengadaan, dll
Melaksanakan pengukuran kinerja aparatur secaraberkala
Melaksanakan pemantauan capaian kinerja aparatursecara berjenjang dan berkala
Memberikan rekomendasi/saran untukmeningkatkan capaian kinerja aparatur
Evaluasi indikator pengukuran kinerja aparatur
Pengembangan indikator pengukuran kinerjaaparatur berdasarkan hasil evaluasi
4. Penataan PeraturanPerundangan
Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaanterhadap seluruh peraturan perundangan
Penguatan kebijakan untuk mendorong peningkatankualitas kebijakan pelayanan publik
Melengkapi persyaratan dalam penyusunanperaturan perundangan
Melaksanakan evaluasi terhadap sistempengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
5. Penataan ManajemenSumber Daya ManusiaASN
Formasi jabatan yang menunjang kinerja utamainstansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruhunit organisasi
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 55
Melakukan asessment kepada seluruh pegawai
Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangankompetensi kepada seluruh pegawai
Rencana pengembangan kompetensi seluruhpegawai dengan dukungan anggaran yangmencukupi
Melaksanakan pengembangan kompetensi seluruhpegawai dengan dukungan anggaran yangmencukupi
Menyusun pola pengembangan karir pegawai
Melaksanakan penempatan pegawai berdasarkanpola pengembangan karir
Evaluasi pelaksanaan pola pengembangan karirpegawai
Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan polapengembangan karir pegawai
Menetapkan pedoman formasi jabatan fungsionalRescuer
Menyelenggarakan diklat fungsional/teknis Rescuer
Menetapkan kurikulum diklat fungsional/teknisRescuer
Melakukan sosialisasi jabatan fungsional Rescuermengenai ketententuan teknis dan ketenteuanpelaksanaannya
Membangun system informasi jabatan fungsionalRescuer
Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi dankode etik Rescuer
Melakukan pembinaan terhadap Tim PenilaiJabatan Fungsional Rescuer
Melakukan monitoring dan evaluasi jabatanfungsional Rescuer
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 56
Menyusun standar kompetensi jabatan-jabatanteknis
Menyusun kurikulum diklat jabatan-jabatan teknis
Melaksanakan pengusulan akreditasi dan sertifikasiBalai Diklat
Melakukan pemutakhiran sistem informasikepegawaian (SIMPEG) secara terus menerus
Memanfaatkan Sistem informasi kepegawaian(SIMPEG) untuk pengambilan kebijakan manajemenSDM
Penyusunan pedoman pemberianreward/punishment kinerja unit kerja
Implementasi pedoman pemberianreward/punishment kinerja unit kerja
Monitoring dan evaluasi Implementasi pedomanpemberian reward/punishment kinerja unit kerja
Pelaksanaan penilaian kinerja individu
Memberikan reward (penghargaan) berdasarkankinerja pegawai
Melaksanakan promosi terbuka pengisian jabatantinggi dengan merit sistem
6. Penataan dan PenguatanOrganisasi
Melaksanakan evaluasi terhadap ketepatan fungsidan ketepatan ukuran organisasi
Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukanperubahan organisasi
7. Penataan Tatalaksana Melakukan identifikasi proses bisnis
Menyusun peta proses bisnis
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaanproses bisnis
Melakukan penyempurnaan peta proses bisnisberdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 57
Menjabarkan seluruh Peta proses bisnis ke dalamprosedur operasional tetap (SOP)
Memastikan SOP telah diterapkan
Melakukan monitoring dan evaluasi penerapanSOP
Melakukan perbaikan berdasarkan hasil monitoringdan evaluasi penerapan SOP
Melakukan evaluasi pelaksanaan e-goverment
Menyusun rencana pengembangan e-goverment
Implementasi rencana pengembangan e-goverment
Monitoring dan evaluasi implementasipengembangan e-goverment
Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasiimplementasi pengembangan e-goverment
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaanketerbukaan informasi publik
Meningkatkan aksesbilitas informasi publik
Memutakhirkan (updating) informasi publik secararutin
Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaanketerbukaan informasi publik secara berkala
Menindaklanjuti hasil evaluasi dan monitoringpelaksanaan keterbukaan informasi publik setiap
8. Pelayanan Publik Menyusun rencana sistem monitoring dan evaluasikinerja pelayanan publik
Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerjapelayanan publik
Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasikinerja pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi
Menyusun standar pelayanan publik (operasi SAR,
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 58
pelatihan SAR, pendaftaran Radio Beacon)
Melaksanakan layanan publik (operasi SAR,pelatihan SAR, pendaftaran Radio Beacon) yangberkualitas
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadappelayanan publik secara berkala
Membuka ruang partisipasi publik atas jasapelayanan publik
Melakukan survey kepuasan masyarakat
Menindaklanjuti rekomendasi hasil survey kepuasanmasyarakat
Menyusun rencana pelatihan/sosialisasi BudayaPelayanan Publik
Melaksanakan pelatihan/sosialisasi BudayaPelayanan Publik
9. Quick Wins 1. Mempersiapkan sarana dan prasarana call centernomor darurat SAR 115
2. Mempersiapkan operator call center nomordarurat SAR 115 yang terlatih
3. Melaksanakan sosialisasi layanan call centernomor darurat SAR 115
1. Mengidentifikasi potensi SAR pada daerah rawanmusibah dan tempat-tempat strategis (bandara,pelabuhan, dll)
2. Membentuk Quick Response Force Unit/StrikeTeam di Kantor SAR Semarang, Surabaya,Denpasar, Mataram
3. Melaksanakan latihan SAR kepada QuickResponse Force Unit/Strike Team
4. Mengerahkan Quick Response Force Unit/StrikeTeam dalam operasi SAR
1. Membentuk tim juri2. Menetapkan kriteria penilaian3. Melaksanakan kompetisi pelayanan SAR Award
1. Meningkatkan fungsi Media Center Kantor Pusat2. Mempersiapkan ruangan layanan masyarakat
(Media Center) pada Kantor SAR Semarang,
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 59
Surabaya, Denpasar, Mataram Membuat bannerlayanan publik
3. Mengimplementasikan prosedur layananinformasi publik
10. Monitoring & Evaluasi 1. Monitoring & evaluasi oleh masing-masing TimUnit Kerja setiap tiga bulan
2. Monitoring & evaluasi oleh Tim Pelaksana setiapenam bulan sekali
3. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaanreformasi Birokrasi (PMPRB) setiap satu tahunsekali
4. Pelaporan Monitoring & Evaluasi setiap satutahun sekali
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 60
BAB VPROGRAM QUICK WINS
Sebagai program percepatan jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakatsebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional,maka disusun program percepatan (quick win) adalah sebagai berikut :
No Program Indikator IndikatorKeberhasilan
Kegiatan
1. Penyelenggaraanlayanan CallCenter LayananDarurat SAR 115
SurveyKepuasanMasyarakat
1. Meningkatnyakemudahanmasyarakat dalammemintapertolongan SAR
2. Operator callcenter nomordarurat SAR 115yang kompetendan memadai
3. Berfungsinyanomor telepondarurat SAR 115dengan optimal
1. Mempersiapkan saranadan prasarana callcenter nomor daruratSAR 115
2. Mempersiapkanoperator call centernomor darurat SAR 115yang terlatih
3. Melaksanakansosialisasi layanan callcenter nomor daruratSAR 115
2. MembentukQuick ResponseForce Unit/StrikeTeam
SurveyKepuasanMasyarakatataspelayananSAR
1. Meningkatnyafungsi koordinasidalam pencarian &pertolongan SAR
2. DitetapkannyaQuick ReponseForce Unit denganSK Kabasarnasyang terdiri daripotensi SAR &rescuer
3. Meningkatnyakemampuan &kesiapsiagaanQuick ReponseForce Unit
4. TermanfaatkannyaQuick ReponseForce Unit padaoperasi SAR
1. Mengidentifikasipotensi SAR padadaerah rawan musibahdan tempat-tempatstrategis (bandara,pelabuhan, dll)
2. Membentuk QuickResponse ForceUnit/Strike Team diKantor SAR Semarang,Surabaya, Denpasar,Mataram
3. Melaksanakan latihanSAR kepada QuickResponse ForceUnit/Strike Team
4. Mengerahkan QuickResponse ForceUnit/Strike Teamdalam operasi SAR
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 61
No Program Indikator IndikatorKeberhasilan
Kegiatan
3. Kompetisi InovasiPelayanan SARAward
PemenangKompetisiInovasiPelayananSAR Award
1. Ditetapkannya TimJuri PenilaianInovasi PelayananPublik
2. Disusun danditetapkannyakriteria penilaian
3. Terlaksananyakompetisi layananSAR AwardAdanya pemenangKompetisi InovasiPelayanan SARAward
1. Membentuk tim juri2. Menetapkan kriteria
penilaian3. Melaksanakan
kompetisi pelayananSAR Award
4. MeningkatkanLayananInformasi Publik
SurveyKepuasanMasyarakat
1. Meningkatnyapelayananmasyarakat padaKantor Pusat,Kantor SARSemarang,Surabaya,Denpasar, danMataram
2. Kemudahanmasyarakat dalammenerima layananinformasi
3. Pelaksanaanpelayananinformasi publiksesuai prosedur
1. Meningkatkan fungsiMedia Center KantorPusat
2. Mempersiapkanruangan layananmasyarakat (MediaCenter) pada KantorSAR Semarang,Surabaya, Denpasar,Mataram
3. Membuat bannerlayanan publik
4. Mengimplementasikanprosedur pelayananinformasi publik
Program Quick Wins adalah program percepatan yang akan dicapai dalam satu tahunagar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Maka Program Quick Wins dalam setiaptahunnya akan berubah sesuai perkembangan organisasi dan kebutuhan masyarakat.Namun, akan dimungkinkan jika Program Quick Wins akan terus dilanjutkan apabilamemang dibutuhkan untuk meningkatkan percepatan layanan SAR.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 disusun pada bulanOktober 2015, maka realisasi seluruh Program Quick Wins selesai diwujudkan pada oktobertahun 2016. Unit Kerja penanggung jawab Program Quick Wins adalah unit kerja terkaitpelayanan publik, yaitu Direktorat Komunikasi, Direktorat Operasi & Latihan SAR, DirektoratBina Ketenagaan & Pemasyarakatan SAR, Biro Umum, Pusdatin, danUnit Pelaksana Teknis(Kantor SAR Semarang, Surabaya, Denpasar & Mataram).
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 62
BAB VI
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
Hasil yang diharapkan, indikator keberhasilan, kegiatan serta unit kerja terkait dalampelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program Reformasi Birokrasi Badan SARNasional dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
1. Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan serta Pihak Terkait dalamPelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkup Program Manajemen Perubahan
Hasil YangDiharapkan
IndikatorKeberhasilan
Kegiatan Unit KerjaTerkait
Meningkatnyapenerapan/internalisasiasas, prinsip, nilaidasar, kode etik, kodeperilaku, termasukpenguatan budayakinerja dan budayapelayanan
IndeksIntegritas
1. Menyusun KodePerilaku
Biro Hukum &Kepegawaian
SurveyKepuasanMasyarakat
2. Menetapkan dewankode etik
Biro Hukum &Kepegawaian
SurveyKapasitasOrganisasi
3. Sosialisasi asas,prinsip, nilai dasar,kode etik, kodeperilaku antara lainberupa: pembuatanbanner, stiker, padaunit kerja kantor pusatdan daerah
• Biro Hukum &Kepegawaian
• Biro Umum
4. Memberikan layananinformasi rapat dankegiatan unit kerjamelalui display(televisi)
• Biro Umum• Pusdatin
5. Menetapkankoordinator kegiatanunit kerja
Biro Umum
6. Menyiapkan sistemteknologi informasiuntuk kegiatan unitkerja yang terintegrasi
• Pusdatin• Biro Umum
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 63
Meningkatnyaintegritas aparatur
Indeks PersepsiKorupsiPegawai
1. Pendidikan danpembinaan antikorupsi
Inspektorat
2.Pembinaan revolusimental aparatur
• Inspektorat•Biro Hukum &Kepegawaian
Meningkatnya kinerjaTim ReformasiBirokrasi
IndeksReformasiBirokrasi
1. Melakukan evaluasiatas kinerja Tim RB
•Inspektorat•Biro Hukum &Kepegawaian
2. Melakukan evaluasikinerja AgenPerubahan (Agent OfChange)
• Inspektorat•Biro Hukum &Kepegawaian
3. Melaksanakanpelatihan AgenPerubahan (Agent OfChange)
• Inspektorat•Biro Hukum &Kepegawaian
4. Membuat rencanakerja Tim RB
Seluruh UnitKerja
5. Sosialisasi Road MapReformasi Birokrasi2015-2019
Inspektorat
6. Mendistribusikan BukuSaku Road MapReformasi Birokrasi2015-2019
Inspektorat
7. Melaksanakanmonitoring danevaluasi terhadappelaksanaan programreformasi birokrasi
Inspektorat
8. Membuat laporanmonitoring danevaluasi pelaksanaanreformasi birokrasi
Inspektorat
Meningkatnya PMPRBoleh masing-masingunit kerja
IndeksReformasiBirokrasi
1. Melaksanakanrefreshment tentangsistem PMPRB(PDCA)
Inspektorat
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 64
2. Melaksanakanpengumpulan buktikegiatan PDCA setiapbulan
Tim Unit Kerja
3. Melaksanakanmonitoring danevaluasi pengumpulanbukti PDCA setiap tigabulan
Tim Unit Kerja
2. Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan serta Pihak Terkait dalamPelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkup Penguatan Pengawasan
Hasil YangDiharapkan
IndikatorKeberhasilan
Kegiatan Unit KerjaTerkait
Meningkatnyakapasitas APIP
TingkatKapabilitasAPIP
1. Melakukan identifikasikompetensi APIP
Inspektorat
2. Melaksanakanpengembangankompetensi APIP
Inspektorat
3. Melakukan monitoring danevaluasi kompetensi APIP
Inspektorat
Meningkatnyapenerapansistempengawasanindependen,profesional dansinergis
Indeks PersepsiKorupsiMasyarakat
1. Menyusun sistempengawasan yangindependen, profesionaldan sinergis
Inspektorat
2. Melaksanakan sistempengawasan yangindependen, profesionaldan sinergis
Inspektorat
3. Melakukan monitoring danevaluasi sistempengawasan yangindependen, profesionaldan sinergis
Inspektorat
4. Menindaklanjuti hasilmonitoring dan evaluasisistem pengawasan yangindependen, profesionaldan sinergis
Inspektorat
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 65
Meningkatnyapenerapanpenyelenggaraanpemerintahanyang bersih danbebas KKN
Indeks PersepsiKorupsiMasyarakat
1. Implementasi pengendaliangratifikasi, penangananbenturan kepentingan,sistem pelaporan indikasitindak pidana korupsi(Whistle BlowingSystem/WBS) danpenanganan pengaduanmasyarakat
Inspektorat
2. Melakukan monitoringLHKPN dan LHKASN
Inspektorat
3. Melakukan evaluasi danmonitoring implementasipengendalian gratifikasi,penanganan benturankepentingan, sistempelaporan indikasi tindakpidana korupsi (WhistleBlowing System/WBS) danpenanganan pengaduanmasyarakat
Inspektorat
4. Melakukan asistensi unitkerja usulan WBK/WBBM
Inspektorat
5. Melakukan PenilaianInternal unit kerja WBK
Inspektorat
6. Mengusulkan unit kerjalulus WBK menjadi WBBM
Inspektorat
Meningkatnyapenerapanpenyelenggaraanpemerintahanyang bersih danbebas KKN
TingkatKematanganImplementasiSPIP
1. Membentuk Satuan Tugas(Satgas) SPIP di setiapunit kerja
Inspektorat
2. Memberikan Diklat SPIPuntuk Satgas SPIP
Inspektorat
3. Menyusun identifikasirisiko
Seluruh unitkerja
4. Membuat Rencana TindakPengendalian (RTP)
Seluruh unitkerja
5. Melakukan monitoring &evaluasi implemntasi SPIPpada setiap unit kerja
Inspektorat
Peningkatankualitaspelaksanaan dan
Opini WTP-BPK 1. Melakukan pengawasanmelalui reviu, audit,evaluasi dan monitoring
Inspektorat
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 66
integrasi antarasistemakuntabilitaskeuangan dankinerja
2. Melakukan monitoring danevaluasi pelaksanaanpengawasan
Inspektorat
3. Meningkatkan peran APIPsebagai quality assurance(penjamin kinerja) danconsultan (konsultan)
Inspektorat
4. Melakukan monitoringrekomendasi hasilpengawasan internal
Inspektorat
5. Melakukan monitoringrekomendasi AuditKeuangan BPK
Inspektorat
3. Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan serta Pihak Terkait dalamPelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkup Penguatan Akuntabilitas
Hasil YangDiharapkan
IndikatorKeberhasilan
Kegiatan Unit KerjaKerja
Meningkatnyakualitaspenerapansistemakuntabilitaskeuangan dankinerja yangterintegrasi
Unit KerjadenganAkuntabilitasBaik
1. Meningkatkan penerapansistem akuntabilitaskeuangan dan kinerja
• BiroPerencanaan& KTLN
• Biro Umum
2. Merencanakanpengembangan aplikasisistem akuntabilitaskeuangan dan kinerjayang terintegrasi(SIPMONEV)
• BiroPerencanaan& KTLN
• Pusdatin
3. Melaksanakan rencanapengembangan aplikasisistem akuntabilitaskeuangan dan kinerjayang terintegrasi(SIPMONEV)
• BiroPerencanaan& KTLN
• Biro Umum
4. Memutakhirkan datakeuangan dan kinerjadalam aplikasi sistemakuntabilitas keuangandan kinerja yangterintegrasi (SIPMONEV)
• Seluruh UnitKerja
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 67
5. Melakukan monitoringdan evaluasi aplikasisistem akuntabilitaskeuangan dan kinerja
BiroPerencanaan &KTLN
6. Pemanfaatan aplikasiSIPMONEV sebagaibahan monitoring danevaluasi pimpinan dalammengambil keputusan
BiroPerencanaan &KTLN
Meningkatnyakualitaspenerapansistempengadaanbarang dan jasayang adil,transparan danprofesional
Indeks PersepsiKorupsi
1. Melakukan evaluasiterhadap pelaksanaansistem pengadaanbarang dan jasa
BiroPerencanaan &KTLN
2. Menindaklanjuti hasilevaluasi pelaksanaansistem pengadaanbarang dan jasa
Unit KerjaTerkaitRekomendasi
3. Mengoptimalkan kinerjaUnit Layanan Pengadaan(ULP)
BiroPerencanaan &KTLN
4. Menyusun pedoman-pedoman pengadaanbarang dan jasa(pedoman pemilihanpenyedia, pedomanlayanan pengadaan, dll
Unit LayananPengadaan(ULP)
5. Implementasi pedoman-pedoman pengadaanbarang dan jasa
Unit LayananPengadaan(ULP)
6. Monitoring dan evaluasiimplementasipelaksanaan pengadaanbarang dan jasa
Unit LayananPengadaan(ULP)
7. Menindaklanjuti hasilmonitoring dan evaluasiimplementasipelaksanaan pengadaanbarang dan jasa
Unit LayananPengadaan(ULP)
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 68
Meningkatnyaakuntabilitasaparatur
IndeksProfesionalitas
1. Melaksanakanpengukuran kinerjaaparatur secara berkala
•Seluruh UnitKerja
2. Melaksanakanpemantauan capaiankinerja aparatur secaraberjenjang dan berkala
• Biro Hukum &Kepegawaian
3. Memberikanrekomendasi/saran untukmeningkatkan capaiankinerja aparatur
• Biro Hukum &Kepegawaian
4. Evaluasi indikatorpengukuran kinerjaaparatur
Biro Hukum &Kepegawaian
5. Pengembangan indikatorpengukuran kinerjaaparatur berdasarkanhasil evaluasi
Biro Hukum &Kepegawaian
4. Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan serta Pihak Terkait dalamPelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkup Penataan Peraturan Perundangan
Hasil YangDiharapkan
IndikatorKeberhasilan
Kegiatan Unit KerjaTerkait
Tercapainyasinkronisasiseluruhperaturanperundang-undangan
IndeksReformasiBirokrasi
1.Melakukan identifikasi,analisis, dan pemetaanterhadap seluruh peraturanperundangan
Biro Hukum &Kepegawaian
2.Penguatan kebijakan untukmendorong peningkatankualitas kebijakanpelayanan publik
Biro Hukum &Kepegawaian
Meningkatnyasistempengendaliandalampenyusunanperaturanperundang-undangan
3.Melengkapi persyaratandalam penyusunanperaturan perundangan
•Seluruh UnitKerja
4.Melaksanakan evaluasiterhadap sistempengendalian penyusunanperaturan perundang-undangan
Biro Hukum &Kepegawaian
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 69
5. Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan serta Pihak Terkait dalamPelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkupPenataan Manjemem Sumber DayaManusia ASN
Hasil YangDiharapkan
IndikatorKeberhasilan
Kegiatan Unit KerjaTerkait
Mewujudkan SDMASN yangkompeten dankompetitif
IndeksProfesionalitasASN
1. Formasi jabatan yangmenunjang kinerja utamainstansi telah dihitung dandiformalkan pada seluruhunit organisasi
Biro Hukum &Kepegawaian
2. Melakukan asessmentkepada seluruh pegawai
Biro Hukum &Kepegawaian
3. Melakukan identifikasikebutuhanpengembangankompetensi kepadaseluruh pegawai
Biro Hukum &Kepegawaian
4. Rencana pengembangankompetensi seluruhpegawai dengandukungan anggaran yangmencukupi
Biro Hukum &Kepegawaian
5. Melaksanakanpengembangankompetensi seluruhpegawai dengandukungan anggaran yangmencukupi
Biro Hukum &Kepegawaian
Meningkatnyapengembangankarir pegawaisesuai dengankompetensi dankebutuhanorganisasi
1. Menyusun polapengembangan karirpegawai
Biro Hukum &Kepegawaian
2. Melaksanakanpenempatan pegawaiberdasarkan polapengembangan karir
Biro Hukum &Kepegawaian
3. Evaluasi pelaksanaan polapengembangan karirpegawai
Biro Hukum &Kepegawaian
4. Menindaklanjuti hasilevaluasi pelaksanaan polapengembangan karirpegawai
Biro Hukum&Kepegawaian
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 70
5. Menetapkan pedomanformasi jabatan fungsionalRescuer
Direktorat BinaKetenagaan &PemasyarakatanSAR
6. Menyelenggarakan diklatfungsional/teknis Rescuer
Direktorat BinaKetenagaan &PemasyarakatanSAR
7. Menetapkan kurikulumdiklat fungsional/teknisRescuer
Direktorat BinaKetenagaan &PemasyarakatanSAR
8. Melakukan sosialisasijabatan fungsional Rescuermengenai ketententuanteknis dan ketenteuanpelaksanaannya
Direktorat BinaKetenagaan &PemasyarakatanSAR
9. Membangun systeminformasi jabatanfungsional Rescuer
Direktorat BinaKetenagaan &PemasyarakatanSAR
10.Memfasilitasi pembentukanorganisasi profesi dankode etik Rescuer
Direktorat BinaKetenagaan &PemasyarakatanSAR
11.Melakukan pembinaanterhadap Tim PenilaiJabatan FungsionalRescuer
Direktorat BinaKetenagaan &PemasyarakatanSAR
12.Melakukan monitoring danevaluasi jabatan fungsionalRescuer
Direktorat BinaKetenagaan &PemasyarakatanSAR
13.Menyusun standarkompetensi jabatan-jabatan teknis
Direktorat BinaKetenagaan &PemasyarakatanSAR
14.Menyusun kurikulum diklat Direktorat Bina
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 71
jabatan-jabatan teknis Ketenagaan &PemasyarakatanSAR
15.Melaksanakan pengusulanakreditasi dan sertifikasiBalai Diklat
Direktorat BinaKetenagaan &PemasyarakatanSAR
Meningkatnyasistem informasimanajemen SDMyang terintegrasi
1. Melakukan pemutakhiransistem informasikepegawaian (SIMPEG)secara terus menerus
• Seluruh UnitKerja
2. Memanfaatkan Sisteminformasi kepegawaian(SIMPEG) untukpengambilan kebijakanmanajemen SDM
Biro Hukum &Kepegawaian
Meningkatnyapenerapanreward/punishmentberdasarkankinerja unit kerja
1. Penyusunan pedomanpemberianreward/punishment kinerjaunit kerja
Biro Hukum &Kepegawaian
2. Implementasi pedomanpemberianreward/punishment kinerjaunit kerja
Biro Hukum &Kepegawaian
3. Monitoring dan evaluasiImplementasi pedomanpemberianreward/punishment kinerjaunit kerja
Biro Hukum &Kepegawaian
Meningkatnyapenerapan meritsistem dalammanajemen SDMaparatur
1. Pelaksanaan penilaiankinerja individu
Biro Hukum &Kepegawaian
2. Memberikan reward(penghargaan)berdasarkan kinerjapegawai
Biro Hukum &Kepegawaian
3. Melaksanakan promositerbuka pengisian jabatantinggi dengan merit sistem
Biro Hukum &Kepegawaian
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 72
6. Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan serta Pihak Terkait dalamPelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkup Penataan dan Penguatan Organisasi
Hasil YangDiharapkan
IndikatorKeberhasilan
Kegiatan Unit KerjaTerkait
Organisasi telahtepat fungsi dantepat ukuran(right sizing)
IndeksKelembagaan
1.Melaksanakan evaluasiterhadap ketepatan fungsidan ketepatan ukuranorganisasi
Biro Hukum &Kepegawaian
2.Menindaklanjuti hasilevaluasi denganmengajukan perubahanorganisasi
Biro Hukum &Kepegawaian
7. Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan serta Pihak Terkait dalamPelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkup Penataan Tatalaksana
Hasil YangDiharapkan
IndikatorKeberhasilan
Kegiatan Unit KerjaTerkait
Meningkatnyapenerapansistem, prosesdan prosedurkerja yang jelas,efektif, efisien,cepat, terukur,sederhana,transparan,partisipasif danberbasis e-goverment
Persentase UnitKerja yangKetatalaksanaanBaik
1. Melakukan identifikasiproses bisnis
Biro Hukum &Kepegawaian
Indeks E-Goverment
2. Menyusun peta prosesbisnis
Seluruh UnitKerja
3. Melakukan monitoring danevaluasi pelaksanaanproses bisnis
Biro Hukum &Kepegawaian
4. Melakukan penyempurnaanpeta proses bisnisberdasarkan hasilmonitoring dan evaluasi
Biro Hukum &Kepegawaian
5. Menjabarkan seluruh Petaproses bisnis ke dalamprosedur operasional tetap(SOP)
Biro Hukum &Kepegawaian
6. Memastikan SOP telahditerapkan
Biro Hukum &Kepegawaian
7. Melakukan monitoring danevaluasi penerapan SOP
Biro Hukum &Kepegawaian
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 73
8. Melakukan perbaikanberdasarkan hasilmonitoring dan evaluasipenerapan SOP
Biro Hukum &Kepegawaian
Meningkatnyaketerbukaaninformasi publik
Indeks E-Goverment
1. Melakukan evaluasiterhadap pelaksanaanketerbukaan informasipublik
• Biro Hukum &Kepegawaian
• Biro Umum• Pusdatin
2. Meningkatkan aksesbilitasinformasi publik
• Biro Umum• Pusdatin
3. Memutakhirkan (updating)informasi publik secara rutin
Pusdatin
4. Melakukan evaluasi danmonitoring pelaksanaanketerbukaan informasipublik secara berkala
Pusdatin
5. Menindaklanjuti hasilevaluasi dan monitoringpelaksanaan keterbukaaninformasi publik
Unit Kerja TerkaitRekomendasi
8. Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan serta Pihak Terkait dalamPelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkupPenguatan Pelayanan Publik
Hasil YangDiharapkan
IndikatorKeberhasilan
Kegiatan Unit KerjaTerkait
Meningkatnyasistemmonitoring danevaluasiterhadap kinerjapelayananpublik
Hasil SurveyKepuasanMasyarakat
1. Menyusun rencana sistemmonitoring dan evaluasikinerja pelayanan publik
• Ditopslat• Ditkom• Binga• Pusdatin
2. Melaksanakan monitoringdan evaluasi kinerjapelayanan publik
• Ditopslat• Ditkom• Binga• Pusdatin
3. Menindaklanjuti hasilmonitoring dan evaluasikinerja pelayanan publikberdasarkan hasil evaluasi
• Ditopslat• Ditkom• Binga• Pusdatin
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 74
Meningkatnyakualitaspelayananpublik sesuaikebutuhan danharapanmasyarakat
1. Menyusun standarpelayanan publik (operasiSAR, pelatihan SAR,pendaftaran RadioBeacon)
• Ditopslat• Ditkom• Binga
2. Melaksanakan layananpublik (operasi SAR,pelatihan SAR,pendaftaran RadioBeacon) sesuai standarpelayanan publik
• Ditopslat• Ditkom• Binga
3. Melakukan monitoringdan evaluasi terhadapstandar pelayanan publiksecara berkala
• Ditopslat• Ditkom• Binga
4. Melakukan surveykepuasan masyarakat
• Ditopslat• Ditkom• Binga
5. Menindaklanjutirekomendasi hasil surveykepuasan masyarakat
• Ditopslat• Ditkom• Binga
MeningkatnyaBudayaPelayananPrima
1. Menyusun rencanapelatihan/sosialisasiBudaya Pelayanan Publik
Biro Umum
2. Melaksanakanpelatihan/sosialisasiBudaya Pelayanan Publik
Biro Umum
9. Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan serta Pihak Terkait dalamPelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkupProgram Quick Wins
Hasil YangDiharapkan
IndikatorKeberhasilan
Kegiatan Unit KerjaTerkait
Meningkatnyakemudahanmasyarakat dalammeminta pertolonganSAR
Survey KepuasanMasyarakat
1. Mempersiapkansarana dan prasaranacall center nomordarurat SAR 115
DirektoratKomunikasi
Operator call centernomor darurat SAR115 yang kompetendan memadai
2. Mempersiapkanoperator call centernomor darurat SAR115 yang terlatih
DirektoratKomunikasi
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 75
Berfungsinya nomortelepon darurat SAR115 dengan optimal
3. Melaksanakansosialisasi layanan callcenter nomor daruratSAR 115
DirektoratKomunikasi
Meningkatnya fungsikoordinasi dalampencarian &pertolongan SAR
Survey KepuasanMasyarakat ataspelayanan SAR
1. Membentuk QuickResponse ForceUnit/Strike Team dilingkungan Kantor SAR
• Ditopslat• Ditkom• Binga• Kantor
SAR
2. Melaksanakan latihanSAR untukmempertahankan danmeningkatkankemampuan, mengujiprosedur sertamemeliharakesiapsiagaan QuickResponse ForceUnit/Strike Team
• Ditopslat• Ditkom• Binga• Kantor
SAR
3. Mengerahkan QuickResponse ForceUnit/Strike Team untukmempercepatResponse Time
• Ditopslat• Kantor
SAR
Terciptanya inovasipelayanan SAR
PemenangKompetisi InovasiPelayanan SARAward
1. Membentuk tim juri • Ditopslat• Ditkom• Binga• Balai
Diklat
2. Menetapkan kriteriapenilaian
• Ditopslat• Ditkom• Binga• Balai
Diklat
3. Melaksanakankompetisi pelayananSAR Award
• Ditopslat• Ditkom• Binga• Balai
Diklat• Kantor
SAR
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 76
Kemudahanmasyarakat dalammenerima layananinformasi
Survey KepuasanMasyarakat atasPelayanan
1. Meningkatkan fungsiMedia Center KantorPusat
• Biro Umum• Pusdatin
2. Mempersiapkanruangan layananmasyarakat (MediaCenter) pada KantorPusat, Kantor SARSemarang, Surabaya,Denpasar, Mataram
• KantorSARSemarangSurabayaDenpasarMataram
3. Membuat bannerlayanan publik
• Biro Umum• Kantor
SARSemarangSurabayaDenpasarMataram
4. Mengimplementasikanprosedur layananinformasi publik
• Biro Umum• Pusdatin• Kantor
SARSemarangSurabayaDenpasarMataram
10.Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan serta Pihak Terkait dalamPelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkupMonitoring & Evaluasi
Hasil YangDiharapkan
IndikatorKeberhasilan
Kegiatan Unit KerjaTerkait
MeningkatnyakeberhasilanpelaksanaanReformasiBirokrasi
Nilai IndeksReformasiBirokrasi Baik
1. Monitoring & evaluasi olehmasing-masing Tim UnitKerja setiap tiga bulan
Masing-masingunit kerja
2. Monitoring & evaluasi olehTim Pelaksana setiap enambulan sekali
Inspektorat
3. Evaluasi Penilaian MandiriPelaksanaan reformasiBirokrasi (PMPRB) setiap satutahun sekali
Inspektorat
4. Pelaporan Monitoring &Evaluasi setiap satu tahunsekali
Inspektorat
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 77
Rencana Aksi dalam Road Map yang disusun tetap didasarkan pada lingkup program-program Reformasi Birokrasi, yaitu:
a. Manajemen Perubahanb. Penguatan Sistem Pengawasanc. Penguatan Akuntabilitas Kinerjad. Penguatan Peraturan Perundangane. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASNf. Penguatan Kelembagaang. Penguatan Tatalaksanah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publiki. Quick Wins
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 78
BAB VIIMANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MONITORING DAN EVALUASI
A. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perludilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang diberi tugasuntuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapatdilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Sebagaimanatelah diterapkan pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014,maka organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari 2 (dua) tingkatan, yaituTim Pengarah dan Tim Pelaksana.
Tugas-tugas setiap tingkatan tim reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:I. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Instansi Pusat dipimpin langsung oleh
Kepala Badan SAR Nasional.Sekretaris Tim dipegang oleh Sekretaris Utama
Tugas dari Tim Pengarah adalah:1. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map reformasi birokrasi serta
menetapkan Road Map;2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi
birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasidan memberikan dampak pada masyarakat;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala,termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaanreformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map,dan berkelanjutan.
II. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris Utama. Sekretarisdipegang oleh salah satu pejabat eselon II.
Agar fokus, tim pelaksana dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja yangjumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
Tugas Kelompok Kerjaadalah sebagai berikut:1. Merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi;2. Merumuskan quick wins;3. Merancang rencana manajemen perubahan;4. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan Quick Wins;5. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam
Road Map;6. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan
penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkanselalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.
8. Menjadi agen perubahan.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 79
Agar reformasi birokrasi dilaksanakan juga oleh setiap unit kerja, maka unitkerja dimaksud juga harus membentuk tim atau menjadikan pegawai di seluruhjajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana Reformasi Birokrasi.
III. Tugas dari Tim Unit Kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah:1. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas
untuk dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja;2. Jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkupnya, maka unit kerja
bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan,melaksanakan, dan memonitor Quick Wins;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ReformasiBirokrasi di unit kerjanya.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua TimPengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
B. Monitoring
Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkat unit kerja,lingkup kementerian/lembaga, serta lingkup nasional. Monitoring dilakukan untukmempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map ReformasiBirokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapansebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang dikoreksidapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan,sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.
Pada lingkup unit kerja monitoring dapat dilakukan melalui media sebagai berikut :a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit kerja untuk membahas kemajuan,
hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untukmerespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
b. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahanyang harus cepat diselesaikan;
c. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan
dalam Road Map dengan realisasinya;e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
Pada lingkup yang lebih besar yaitu tingkat instansi, monitoring dilakukanmelalui beberapa media sebagai berikut:
a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;c. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;d. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan
dalam Road Map dengan realisasinya;
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 80
f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
Pada lingkup nasional, monitoring dan evaluasi dilakukan melalui instrumenPenilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
C. EvaluasiEvaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah
dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing instansipemerintah. Dalam lingkup instansi, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dantahunan.
Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasisecara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saatpelaksanaan kegiatan.Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unitkerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:
a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinanunit kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaiankegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan,sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka meresponperkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruhterhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
b. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi, yang dipimpin langsung olehKetua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
c. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi, yang dipimpin langsung olehKetua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusandapat diperoleh dari:
a. Hasil-hasil monitoring;b. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan
dalam Road Map dengan realisasinya;d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang
dikoordinasikan oleh Inspektorat.
Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukanterhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.
Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional 2015-2019 81
BAB VIIIPENUTUP
Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahanyang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyatdan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas daripraktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaanreformasi birokrasi pemerintah di Indonesia.
Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan danpeningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akanmeningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun didaerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkankeluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yanglebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward and punishment yangdilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.