i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ...................................................... i DAFTAR ISI ................................................................. ii
DAFTAR TABEL ........................................................... v DAFTAR LAMPIRAN .................................................... vii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................ 1 1.1. Latar Belakang ..................................... 1
1.2. Dasar Hukum ....................................... 4 1.3. Tujuan .................................................. 8 1.4. Sasaran ................................................ 9
1.5. Ruang Lingkup ..................................... 9 1.6. Pemberi Bantuan dan Sumber
Pendanaan ........................................... 10
1.7. Pengertian ............................................ 10
BAB II. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH ............................................... 16
2.1. Tujuan ................................................. 16
2.2. Sasaran ................................................ 16 2.3. Indikator Keberhasilan ......................... 17
BAB III. KEGIATAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH ............ 19
3.1. Kegiatan Bantuan Pemerintah .............. 19 3.2. Persyaratan Penerima Bantuan ............. 24 3.3. Penetapan Penerima Bantuan ................ 44
BAB IV. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH ............... 46
4.1. Pemberian Penghargaan ........................ 46 4.2. Bantuan Sarana/Prasarana .................. 47 4.3. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan
Gedung/Bangunan ............................... 49
ii
4.4. Bantuan Lainnya Yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah Yang
Ditetapkan Oleh PA .............................. 49 BAB V. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH .. 52
5.1. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi ............................................. 52
5.2. Pengelolaan Produksi Serealia ................ 54 5.3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan .................................. 65
5.4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI .................. 67
5.5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan .................................. 69
5.6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
Pada Ditjen Tanaman Pangan ................ 71
BAB VI. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN
PEMERINTAH ............................................... 72 6.1. Bentuk Uang ........................................ 72
6.2. Bentuk Barang ..................................... 81
BAB VII. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 83
7.1. Bentuk Uang ........................................ 83 7.2. Bentuk Barang/Jasa ............................ 87
BAB VIII. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN
DAN SANKSI ................................................ 91 8.1. Pertanggungjawaban Bantuan
Pemerintah ........................................ 91
8.2. Ketentuan Perpajakan ....................... 92 8.3. Sanksi ................................................ 92
BAB IX. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ......................................... 94
9.1. Pembinaan .......................................... 94
iii
9.2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 97
BAB X. MEKANISME PENYELESAIAN PEMBAYARAN
TERTUNDA KEGIATAN TAHUN 2016 ............. 108 BAB XI. PENUTUP ..................................................... 111
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah
Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
Tabel 2. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan
Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai
Tahun 2017
Tabel 3. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Serealia Tahun 2017
Tabel 4. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan
Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Padi
dan Jagung Tahun 2017
Tabel 5. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun 2017
Tabel 6. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan
Pemerintah Kegiatan Desa Mandiri Benih, Penguatan Desa Mandiri Benih dan Bantuan Benih Padi Inbrida Tahun 2017
Tabel 7. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah
Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman
Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2017
Tabel 8. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan Pemerintah Kegiatan PPHT, PPDPI dan Pestisida Tahun 2017
v
Tabel 9. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017
Tabel 10. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan
Pemerintah Kegiatan Alsintan Pascapanen dan
Sertifikasi Tahun 2017
Tabel 11. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2017
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Matrik Program, Kegiatan dan Output Kegiatan
Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jendral Tanaman Pangan
Lampiran 2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja
Lampiran 3. Format Lampiran Pertanggung Jawaban
Bantuan Operasional Lampiran 4. Format Laporan Kemajuan Penyelesaian
Pekerjaan Lampiran 5. Format Berita Acara Serah Terima
Lampiran 6. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Lampiran 7. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menerima
Hibah BMN
Lampiran 8. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN
Lampiran 9. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik
Negara
Lampiran 10. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik
Negara Pengadaan Satker Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota
Lampiran 11. Contoh Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
Lampiran 12. Alokasi Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019, sektor pertanian merupakan
salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi
nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut
digambarkan dalam kontribusi nyata sektor pertanian
dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri
kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik
Bruto, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja,
sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan,
penyedia bahan pakan dan bio-energi dan berperan dalam
upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
Salah satu agenda NAWACITA terkait sektor pertanian
adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
dimana dua program aksi strategis yang dicanangkan
adalah membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis
kerakyatan dan membangun kedaulatan energi berbasis
kepentingan nasional.
Pembangunan tanaman pangan pada dasarnya
merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh
dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan yang
mampu menghasilkan produk mulai dari hulu sampai hilir.
Pembangunan tanaman pangan berorientasi pada
peningkatan produksi (ketersediaan) dan peningkatan
pendapatan. Untuk itu, faktor optimalisasi efisiensi usaha,
2
peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha,
serta peningkatan nilai tambah dan daya saing menjadi
indikator penting dalam mewujudkan kedua orientasi
tersebut.
Subsektor tanaman pangan memiliki keragaman
komoditas yang cukup banyak untuk dapat
ditumbuhkembangkan sebagai sumber kehidupan bagi
rakyat Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Daftar
Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal
Perkebunan, dimana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
memiliki 36 komoditi tanaman pangan sebagai tanggung
jawab binaan.
Arah dan kebijakan Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
diprioritaskan pada padi, jagung, dan kedelai. Peningkatan
produksi komoditas strategis menjadi pilihan kebijakan
nasional subsektor tanaman pangan.
Keberhasilan pencapaian peningkatan produksi hanya
dapat diupayakan dengan menggerakkan semua sumber
daya yang dimiliki, baik dari kondisi eksisting maupun
melalui pengembangan potensi baru. Mengacu pada realitas
yang ada, pemberian fasilitasi atau bantuan kepada pelaku
usaha (petani) menjadi salah satu langkah strategis untuk
mewujudkan pencapaian sasaran produksi dimaksud.
3
Dalam hal ini, pencapaian sasaran produksi diharapkan
dapat meningkatkan pendapatan petani.
Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, sasaran produksi komoditi strategis yang
telah ditetapkan pada tahun 2017 yaitu (a) padi sebesar
78.132.000 ton gabah kering giling, (b) jagung sebesar
25.200.000 ton pipilan kering, dan (c) kedelai sebesar
1.200.000 ton biji kering.
Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran
produksi tanaman pangan, pemerintah menyalurkan
bantuan untuk peningkatan produksi kepada kelompok
tani/gabungan kelompok tani dan penerima manfaat
lainnya yang dapat memberikan kontribusi peningkatan
produksi tanaman pangan.
Penyaluran bantuan pemerintah secara tepat perlu
diatur secara baik agar pelaksanaannya tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta
mengakselerasi pencapaian sasaran produksi. Terkait hal
tersebut, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 dan Nomor 173/PMK.05/2016
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta
perubahannya, maka disusun Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Tahun Anggaran 2017.
4
1.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2017.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang
Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Usaha Budidaya Tanaman.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Pangan dan Gizi.
5
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
15. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
16. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang
Milik Negara.
6
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian
Negara/Lembaga.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung
Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada
Pengguna Barang.
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/
2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015
tentang e-Tendering.
24. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016
tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing.
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/
OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara
Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin
Budidaya Tanaman.
7
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/
OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem
Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/
PL.130/5/2008 tentang Pedoman Pengembangan
Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian.
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/
OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan
Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan
Yang Baik (Good Manufacturing Practices).
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010
tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan Pertanian.
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/
OT. 140/6 Tahun 2010 tentang Pedoman Perijinan
Usaha Budidaya Tanaman Pangan.
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/
OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi
Keuangan Kementerian Pertanian.
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013
tentang Sistem Pertanian Organik.
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/
OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/
HK.140/4/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
8
Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/
10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen
Hasil Pertanian Asal Tanaman (Good Handling
Practices).
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/
RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian.
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman
Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan
Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun
Anggaran 2017.
1.3. Tujuan
Tujuan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah
Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun
Anggaran 2017 ini adalah untuk:
1. Memberikan acuan dalam melaksanakan penyaluran
program/kegiatan bantuan pemerintah program
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bagi petugas dan
stakeholders lainnya baik di Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
9
2. Memberikan petunjuk pemanfaatan dana belanja
Bantuan Pemerintah kepada penerima bantuan.
3. Memberikan petunjuk bagi petugas dalam
pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban
keuangan.
1.4. Sasaran
Sasaran Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah
Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun
Anggaran 2017 ini adalah terlaksananya penyaluran
bantuan pemerintah kepada penerima bantuan.
1.5. Ruang Lingkup
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2017
mengatur mengenai pengalokasian, pencairan,
penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan
Pemerintah yang bersumber dari APBN.
Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi :
1. Dasar hukum pemberian bantuan pemerintah.
2. Tujuan penggunaan bantuan pemerintah.
3. Kegiatan, persyaratan dan penetapan penerima
bantuan pemerintah.
4. Bentuk bantuan pemerintah.
5. Rincian jumlah bantuan pemerintah.
6. Tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah.
10
7. Penyaluran dana bantuan pemerintah.
8. Pertanggungjawaban bantuan pemerintah, ketentuan
perpajakan dan sanksi.
9. Mekanisme tunda bayar dan penyelesaian tunggakan
tahun 2016.
1.6. Pemberi Bantuan dan Sumber Pendanaan
Pemberi bantuan pemerintah adalah Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Kementerian Pertanian melalui program
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan. Sumber dana adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dituangkan dalam
DIPA TA.2017, yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja
Pusat, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi dan
Tugas Pembantuan Kabupaten tersebar di 127 Satker.
Untuk rincian alokasi anggaran bantuan pemerintah
lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan seperti
tertera pada Lampiran 1.
1.7. Pengertian
Beberapa pengertian yang perlu dijelaskan sebagai
berikut:
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak
memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh
Pemerintah kepada perseorangan, kelompok
masyarakat atau lembaga Pemerintah/Non
11
Pemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA
adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung
jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
atas beban APBN.
5. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan
pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan
menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas
untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan,
dan membayar/menyerahkan uang atau surat
berharga atau barang-barang negara.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh
karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan,
12
membayarkan, menatausahakan, dan memper-
tanggungjawabkan uang dan/atau surat-surat
berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN
oleh Kementerian Negara/Lembaga dan atau satuan
kerja selaku PA/KPA.
8. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik
penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.
9. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut
SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan
oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
10. Verifikasi adalah kegiatan pengujian terhadap suatu
dokumen untuk memperoleh kebenaran sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA
atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan
dana yang bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain
yang dipersamakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
(BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban
APBN berdasarkan SPM.
13
13. Bank Pemerintah adalah bank/pos mitra kerja
sebagai tempat dibukanya rekening atas nama
satuan kerja untuk menampung Dana Bantuan
Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima
Bantuan Pemerintah.
14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang
dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan tugas pembantuan.
16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya
disebut CPCL adalah kelompok tani/Gapoktan
penerima bantuan benih dan lokasi lahan yang akan
ditanami dengan menggunakan benih bantuan.
14
18. Petani adalah orang perseorangan atau korperasi,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.
19. Kelompok Tani (poktan) adalah kumpulan
petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar
kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan
sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas;
dan keakraban untuk meningkatkan serta
mengembangkan usaha anggota.
20. Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) adalah
kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung
dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi
dan efisiensi usaha.
21. UPJA adalah lembaga ekonomi perdesaan yang
bergerak dibidang pelayanan jasa dalam rangka
optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian
untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam
maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
22. Brigade adalah satuan mobilisasi sarana/alat mesin
pertanian prapanen dan pascapanen yang dikelola
dalam struktur organisasi yang jelas dan berfungsi
mengkoordinir kegiatan prapanen dan pascapanen di
wilayahnya.
23. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang
ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan
berlaku secara nasional.
15
24. Laporan Uji (Test Report) adalah keterangan hasil
pengujian dari uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban
berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian
terhadap alat dan mesin pertanian.
25. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan
dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
26. Penyelesaian pembayaran tertunda adalah
penyelesaian pembayaran terhadap kegiatan tahun
2016 yang telah selesai pekerjaanya sesuai
kontrak/perjanjian namun belum terbayarkan
sebagian atau keseluruhan yang disebabkan
pemotongan/penghematan anggaran tahun 2016
sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26
Agustus 2016, dan pembayaran dibebankan pada
DIPA Tahun Anggaran 2017.
16
BAB II
TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH
2.1. Tujuan
Mendukung peningkatan produksi padi, jagung, kedelai
nasional dalam rangka pencapaian swasembada padi
berkelanjutan, swasembada jagung, dan percepatan
peningkatan produksi kedelai tahun 2017.
2.2. Sasaran
1. Mempercepat peningkatan produksi padi, jagung
kedelai untuk mempertahankan swasembada padi,
dan mencapai swasembada jagung, serta mengurangi
impor kedelai.
2. Menyediakan sarana produksi budidaya padi, jagung,
kedelai, berupa benih, pupuk, alat mesin pasca
panen, pestisida bagi kelompok tani/Gapoktan/
LMDH/Koperasi/AsosiasiProfesi/Lembaga Pemerintah
/Non Pemerintah, dan masyarakat/ lembaga lainnya.
3. Meringankan beban biaya usaha tani padi, jagung,
kedelai bagi kelompok tani/Gapoktan/LMDH/
Koperasi/Asosiasi Profesi/Lembaga Pemerintah/Non
Pemerintah, dan masyarakat/lembaga lainnya peserta
program.
4. Meningkatkan minat dan motivasi petani
berusahatani tanaman padi, jagung, kedelai
17
5. Mendorong petani menerapkan teknologi budidaya
padi, jagung, kedelai sesuai rekomendasi untuk
mencapai tingkat produktivitas tinggi.
6. Memperbaiki sistem perbenihan dalam upaya
penyediaan benih bermutu.
7. Mengamankan pertanaman dan produksi dari
gangguan OPT dan dampak perubahan iklim.
8. Mengamankan produksi dari susut hasil melalui
pengelolaan pascapanen.
9. Meningkatkan produksi tanaman pangan yang
bermutu.
10. Menambah lapangan kerja, meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan petani.
2.3. Indikator Keberhasilan
Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan Bantuan Pemerintah pada program
peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil
tanaman pangan, maka perlu ditetapkan indikator
keberhasilan sebagai alat untuk memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan.
Indikator keberhasilan pengelolaan produksi tanaman
pangan mencakup indikator output, outcome dan impact.
18
Indikator keberhasilan pemberian Bantuan Pemerintah
program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
hasil tanaman pangan :
1) Indikator Output
Tersalurnya Bantuan Pemerintah bentuk sarana dan
prasarana berupa benih, pupuk, pestisida, alat dan
mesin pascapanen, serta bantuan lainnya.
2) Indikator Outcome
Meningkatnya produktivitas dan areal tanam padi,
jagung dan kedelai.
3) Indikator Impact
Meningkatnya produksi padi, jagung dan kedelai dan
pendapatan petani.
19
BAB III
KEGIATAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
3.1. Kegiatan Bantuan Pemerintah
Kegiatan dan output kegiatan Bantuan Pemerintah
lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun
Anggaran 2017 ditampung pada DIPA Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota, yaitu:
1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produksi
dan produktivitas tanaman padi dan jagung. Bantuan
Pemerintah yang diberikan yaitu fasilitas penerapan
budidaya padi, fasilitas penerapan budidaya jagung
dan tunda bayar/penyelesaian tunggakan kegiatan
budidaya padi dan/atau jagung tahun 2016.
a. Fasilitas Penerapan Budidaya Padi
Bantuan Pemerintah untuk fasilitas penerapan
budidaya padi meliputi :
- Bantuan Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tadah
Hujan/Lahan Kering
- Bantuan Budidaya Pengembangan Padi Khusus
- Bantuan Budidaya Padi Hibrida
- Bantuan Budidaya Padi Sub Optimal/Hazton
- Bantuan Budidaya Padi Salibu
- Bantuan Budidaya Mina Padi
20
- Bantuan Budidaya Pengembangan Desa
Pertanian Organik Untuk Padi
- Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
b. Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung
- Bantuan Budidaya Jagung Hibrida
- Bantuan Budidaya Jagung Komposit
2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan
Umbi
Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produksi
kedelai. Bantuan Pemerintah yang diberikan melalui
kegiatan ini antara lain fasilitasi penerapan budidaya
kedelai, dan tunda bayar/penyelesaian tunggakan
PAT/intensifikasi kedelai serta komoditas aneka
kacang dan umbi lainnya tahun 2016.
Bantuan Pemerintah untuk fasilitas penerapan
budidaya kedelai meliputi:
a. Peningkatan Produksi Kedelai
b. Peningkatan Produksi Kedelai Melalui Budidaya
Jenuh Air (BJA).
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman
Pangan
Kegiatan ini untuk menumbuhkembangkan produsen
benih tanaman pangan dalam rangka mendukung
ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat
melalui bantuan desa mandiri benih, tunda
bayar/penyelesaian tunggakan kegiatan bantuan
21
benih padi inbrida dan jagung hibrida tahun 2016,
dan pemberian penghargaan Petugas Perbenihan,
Produsen Benih dan Balai Benih Berprestasi.
Bantuan Pemerintah untuk fasilitas penyediaan benih
bersertifikat meliputi :
a. Penguatan Desa Mandiri Benih
- Bantuan Benih Sumber
- Bantuan Biaya Sertifikasi
b. Pengembangan Desa Mandiri Benih
- Biaya Sarana Produksi dan Lainnya
- Sarana Peralatan Mesin Pengolahan dan
Pengemasan Benih
- Gudang Penyimpanan Benih
- Lantai Jemur
c. Bantuan Benih Padi Inbrida
d. Bantuan Pemerintah untuk Penghargaan Petugas
Perbenihan, Produsen Benih dan Balai Benih
Berprestasi
4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari
Gangguan OPT dan DPI
Kegiatan ini untuk memperkuat perlindungan
tanaman pangan dalam rangka mengamankan
pertanaman dari serangan organisme pengganggu
tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam kegiatan
ini adalah kegiatan penerapan pengendalian hama
22
terpadu (PPHT) dan penerapan penanganan dampak
perubahan iklim (PPDPI).
Bantuan Pemerintah untuk fasilitas penguatan
perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT
dan DPI meliputi :
a. Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Padi
b. Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Jagung
c. Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Kedelai
d. Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI padi
(Pembuatan sumur pantek dan pompa air)
e. Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI padi
(Pembuatan Biopori)
f. Bantuan Sarana Pestisida dan/atau Herbisida
5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan produksi
tanaman pangan dari susut hasil dan meningkatkan
daya saing. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu
fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan dan
fasilitas penerapan standardisasi dan mutu hasil
tanaman pangan, termasuk memfasilitasi tunda
bayar/penyelesaian tunggakan sarana tahun 2016.
1. Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
Bantuan Pemerintah untuk fasilitas sarana
pascapanen tanaman pangan meliputi :
a. Combine Harvester Kecil
b. Combine Harvester Sedang
23
c. Combine Harvester Besar
d. Vertikal Dryer Padi + Bangunan Kapasitas
6 Ton/proses
e. RMU Beras Organik
f. RMU + Packing Daerah Perbatasan
g. Sarana Penanganan dan Pengemasan Beras
Bermutu (Grading dan Packing)
h. Corn Combine Harvester
i. Corn Sheller
j. Power Thresher Multiguna
2. Fasilitas Penerapan Standardisasi Dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Bantuan Pemerintah untuk fasilitas penerapan
standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan
meliputi:
a. Sertifikasi Organik;
b. Sertifikasi Non Organik (Beras Non Organik)
6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
Bantuan Pemerintah yang diberikan melalui kegiatan
dukungan manajemen dan teknis lainnya adalah
penghargaan untuk Mantri Tani/KCD berprestasi.
24
3.2. Persyaratan Penerima Bantuan
Secara umum, persyaratan penerima bantuan
pemerintah sangat tergantung pada karakteristik di
lapangan dan diberikan kepada kelompok tani/gapoktan
dan/atau pihak lain yang diatur secara eksplisit.
Pemberian bantuan pemerintah melalui Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan memiliki persyaratan teknis
sebagai berikut:
1. Penerapan Budidaya Padi
Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan
produksi padi dan pengembangan UPPO adalah
Kelompok Tani/Gapoktan/lembaga lainnya yang
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Poktan/Gapoktan/Lembaga lainnya yang memiliki
keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang
berwenang dan direkomendasikan oleh Dinas
Pertanian yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan
oleh KPA.
Kelompok tani/gapoktan merupakan kelompok
yang dinamis, pro aktif dan bertempat tinggal
dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan
diusulkan oleh Kepala Desa dan atau KCD dan
atau Kepala UPTD dan atau Petugas Lapangan/
Penyuluh.
Kelompok tani/gapoktan adalah petani aktif dan
mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu
25
minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara
serta memiliki lahan atau pun penggarap/
penyewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian
kegiatan.
Kelompok tani/gapoktan bersedia melaksanakan
kegiatan dengan sebaik-baiknya dan bersedia
menambah biaya pembelian sarana produksi dan
biaya operasional/pendukung lainnya, bilamana
bantuan yang diberikan tidak mencukupi. Seluruh
bantuan yang telah diterima petani pelaksana
kegiatan tidak untuk diperjualbelikan.
Kelompok tani/gapoktan penerima bantuan
kegiatan bersedia untuk melanjutkan usaha
budidaya tersebut pada musim tanam berikutnya
melalui swadaya atau sumber pendanaan lainnya
sesuai peraturan perundangan.
Penggunaan bantuan diutamakan pada lahan
Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) dan/atau
Perluasan Areal Tanam (PAT) tanaman pangan
(lahan sawah irigasi, lahan sawah rawa, lahan
sawah tadah hujan, dan lahan kering) dan lahan
non tanaman pangan seperti lahan inhutani,
lahan transmigrasi, dan lain-lain, sedangkan
untuk beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota yang
arealnya sangat terbatas dan tidak
memungkinkan pelaksanaan kegiatan pada lokasi
26
PIP dan atau PAT, maka dimungkinkan kegiatan
tersebut di alokasikan pada areal eksisting dengan
syarat peningkatan produktivitas menjadi tujuan
utama kegiatan dan memberikan kontribusi yang
signifikan.
Untuk Gapoktan atau Kelompok Tani penerima
bantuan budidaya padi organik/desa pertanian
organik, harus memiliki komitmen mengikuti
proses sesuai dengan SNI 6729 : 2016 tentang
Sistem Pertanian Organik.
Penerima bantuan Unit Pengolahan Pupuk
Organik (UPPO) diutamakan pada lahan Desa
Pertanian Organik tahun 2016, 2017 dan rencana
tahun 2018, Desa Organik Swadaya, Desa Organik
di Daerah Perbatasan, lokasi lainnya yang
mendukung peningkatan produksi padi, jagung
dan kedelai (pajale) atau lokasi lainnya sesuai
rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/
Kota/Provinsi.
Penerima bantuan Unit Pengolahan Pupuk
Organik (UPPO) harus menyediakan lahan sebagai
tempat bangunan/rumah kompos dan kandang
yang dikukuhkan dengan surat pernyataan Hibah
Tanah/Hak Guna Pakai atau dengan perjanjian
lainnya.
27
Apabila Bantuan Pemerintah disalurkan melalui
Mekanisme Transfer Uang maka kelompok
tani/gapoktan, harus memiliki rekening yang
masih berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah
(BUMN atau BUMD/Bank Daerah) yang terdekat.
Rekening bank dimaksud adalah rekening
kelompok tani/gapoktan penerima bantuan. Jika
menggunakan rekening gapoktan, mekanisme
pengaturan antar kelompok tani agar diatur lebih
lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/
Kota atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
Kelompok tani/gapoktan pelaksana kegiatan,
membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup
menggunakan dana bantuan tersebut sesuai
peruntukannya dan sanggup mengembalikan
dana apabila tidak sesuai peruntukannya.
Mekanisme pengembalian, sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
Kelompok tani/gapoktan penerima bantuan
bersedia untuk melanjutkan usaha budidaya
tersebut pada musim tanam berikutnya, jika
kegiatan tersebut mencapai tujuan, secara
swadaya atau pendanaan lainnya sesuai
peraturan yang berlaku.
28
2. Penerapan Budidaya Jagung
Persyaratan penerima bantuan budidaya jagung
sebagai berikut:
Gapoktan/Poktan/LMDH/Koperasi/Asosiasi
Profesi/Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non
Pemerintah. Khusus untuk Gapoktan/Poktan/
LMDH yang memiliki keabsahan (pengukuhan)
dari instansi yang berwenang dan
direkomendasikan oleh dinas pertanian, yang
ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.
Kelompok penerima bantuan yang sudah
terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi, dapat
membeli pupuk bersubsidi sesuai harga pupuk
bersubsidi.
Kelompok tani/gapoktan merupakan kelompok
yang dinamis, pro aktif dan bertempat tinggal
dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan
diusulkan oleh Kepala Desa dan atau KCD
dan/atau Kepala UPTD dan atau Petugas
Lapangan/Penyuluh.
Kelompok tani/gapoktan adalah petani aktif dan
mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu
minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara
serta memiliki lahan atau pun penggarap/
29
penyewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian
kegiatan.
Kelompok penerima bantuan dapat di lahan
perkebunan (BUMN, swasta, perkebunan
rakyat), kawasan hutan (perhutani/inhutani),
lahan milik lembaga pemerintah/lembaga Non
pemerintah, lahan adat/ulayat, lahan
masyarakat, lahan Perluasan Areal Tanam (PAT)
baru/lahan pengembangan 2016 dan lain-lain.
Apabila lahan yang digunakan milik
perusahaan/HGU swasta atau BUMN/BUMD
atau Perum Perhutani/Inhutani, maka Badan
Hukum pemilik lahan tidak berhak mendapat
bantuan benih jagung dan sarana produksi.
Bantuan hanya boleh diberikan kepada petani/
pelaksana.
Apabila Bantuan Pemerintah disalurkan melalui
Mekanisme Transfer Uang
Kelompok tani/gapoktan dan lembaga lainnya,
harus memiliki rekening yang masih
berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN
atau BUMD/Bank Daerah) yang terdekat.
Rekening bank dimaksud adalah rekening
kelompok tani/gapoktan penerima bantuan. Jika
menggunakan rekening gapoktan, mekanisme
pengaturan antar kelompok tani agar diatur
30
lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pertanian
Provinsi.
Kelompok tani/gapoktan atau lembaga lainnya
pelaksana kegiatan, membuat surat pernyataan
bersedia dan sanggup menggunakan dana
bantuan tersebut sesuai peruntukannya dan
sanggup mengembalikan dana apabila tidak
sesuai peruntukannya. Mekanisme
pengembalian, sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.
3. Penerapan Budidaya Kedelai
Penerima Bantuan Pemerintah pengelolaan produksi
kedelai dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
adalah kelompok tani/Gapoktan yang telah
ditetapkan sebagai pelaksana program pengelolaan
produksi kedelai. Dana bantuan akan diberikan
dalam bentuk transfer uang. Kelompok tani/
Gapoktan penerima Bantuan Pemerintah diseleksi
dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan
Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar
untuk pemberian bantuan.
Persyaratan kelompok tani/Gapoktan/LMDH/
Lembaga lainnya penerima Bantuan Pemerintah
31
pelaksana kegiatan pengelolaan produksi kedelai
adalah sebagai berikut:
Gapoktan/Poktan/LMDH/Koperasi/Asosiasi
Profesi/Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non
Pemerintah. Khusus untuk Gapoktan/Poktan/
LMDH yang memiliki keabsahan (pengukuhan)
dari instansi yang berwenang dan
direkomendasikan oleh dinas pertanian.
Kelompok tani/gapoktan merupakan kelompok
yang dinamis, pro aktif dan bertempat tinggal
dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan
diusulkan oleh Kepala Desa dan atau KCD dan
atau Kepala UPTD dan/atau Petugas
Lapangan/Penyuluh.
Kelompok tani/gapoktan adalah petani aktif dan
mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu
minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara
serta memiliki lahan ataupun penggarap/
penyewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian
kegiatan.
Kelompok tani/gapoktan bersedia melaksanakan
kegiatan dengan sebaik-baiknya dan bersedia
menambah biaya pembelian sarana produksi
dan biaya operasional/pendukung lainnya,
bilamana bantuan yang diberikan tidak
mencukupi. Seluruh bantuan yang telah
32
diterima petani pelaksana kegiatan tidak untuk
diperjualbelikan.
Kelompok tani/gapoktan penerima bantuan
kegiatan bersedia untuk melanjutkan usaha
budidaya tersebut pada musim tanam
berikutnya melalui swadaya atau sumber
pendanaan lainnya sesuai peraturan
perundangan.
Kelompok tani/Gapoktan/LMDH/Lembaga
lainnya diutamakan yang dapat melaksanakan
perluasan areal tanam baik di lahan bukaan
baru atau melalui Peningkatan Indeks
Pertanaman (PIP) karena penggunaan lahan
tersebut masih belum optimal dan berpeluang
untuk dapat ditingkatkan.
Kelompok tani/Gapoktan/LMDH/Lembaga
lainnya dengan kemampuan penerapan teknologi
usaha taninya masih belum optimal sehingga
produktivitas yang dihasilkan rendah bila
dibandingkan dengan potensi hasil dari varietas
yang ditanam, namun masih berpeluang untuk
ditingkatkan dengan penerapan teknologi
usahatani yang lebih baik.
Kelompok tani/Gapoktan/LMDH/Lembaga
lainnya penerima Bantuan Pemerintah, harus
mampu mengelola dana Bantuan Pemerintah
33
meliputi pengelolaan keuangan, pengadaan
barang secara transparan, efektif dan efisien,
penyaluran bantuan kepada anggotanya, penata
usahaan uang dan barang, penyetoran pajak,
pembuatan laporan dan pertanggung jawaban
pemanfaatan bantuan. Bersedia mengadakan
perjanjian kerjasama dengan Pejabat Pembuat
Komitmen, membuat berita acara serah terima
barang, menyusun laporan, menyetorkan pajak
dan sisa uang yang tidak dimanfaatkan.
Wajib mengikuti setiap tahap pertanaman dan
mengaplikasikan kombinasi komponen teknologi
spesifik lokasi sesuai petunjuk teknis.
4. Desa Mandiri Benih
Persyaratan pemberian bantuan desa mandiri benih
sebagai berikut:
Kelompok penerima bantuan adalah kelompok
tani, kelompok penangkar atau gabungan
kelompok tani dengan kelompok penangkar
penerima kegiatan Desa Mandiri Benih Tahun
Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang memiliki
keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang
berwenang dan direkomendasikan oleh dinas
pertanian, ditetapkan PPK dan disahkan oleh
KPA.
34
Bersedia melaksanakan kegiatan ini dengan
sebaik-baiknya dan bersedia menambah biaya
sarana produksi apabila bantuan yang diberikan
tidak mencukupi.
Bersedia menyediakan lahan untuk tempat
membangun gudang dan lantai jemur dan lahan
tersebut bukan lahan sengketa.
Memiliki rekening kelompok di Bank Pemerintah
(BUMN, BUMD atau Bank Daerah) terdekat, dan
bagi yang belum memiliki harus membuka
rekening kelompok di Bank tersebut.
Membuat surat pernyataan bersedia dan
sanggup menggunakan dana bantuan sesuai
peruntukannya dan sanggup mengembalikan
dana tersebut apabila tidak sesuai dengan
peruntukannya.
Benih dari hasil kegiatan ini dimanfaatkan oleh
petani/kelompok tani setempat sehingga desa
yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan
benihnya secara mandiri. Mekanisme
pemanfaatan benih tersebut agar
dimusyawarahkan bersama petani/kelompok
tani setempat.
5. Bantuan Benih Padi Inbrida
Persyaratan lokasi dan penerima bantuan benih padi
inbrida sebagai berikut:
35
Poktan/Gapoktan/Lembaga lainnya yang
memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi
yang berwenang dan direkomendasikan oleh
Dinas Pertanian yang ditetapkan oleh PPK dan
disahkan oleh KPA.
Kelompok tani/gapoktan/Lembaga Pemerintah/
Lembaga Non Pemerintah mendapatkan
rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/
Kota.
Kelompok tani/gapoktan merupakan kelompok
yang dinamis, pro aktif dan bertempat tinggal
dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan
diusulkan oleh Kepala Desa, KCD dan/atau
Petugas Lapangan/Penyuluh.
Kelompok tani/gapoktan adalah petani aktif dan
mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu
minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara
serta memiliki lahan ataupun penggarap/
penyewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian
kegiatan.
Kelompok tani/gapoktan/lembaga pemerintah/
Lembaga non Pemerintah bersedia
melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya
dan bersedia menambah biaya pembelian sarana
produksi dan biaya operasional/pendukung
lainnya, bilamana bantuan yang diberikan tidak
36
mencukupi. Seluruh bantuan yang telah
diterima petani pelaksana kegiatan tidak untuk
diperjualbelikan.
Kelompok tani/gapoktan penerima bantuan
kegiatan bersedia untuk melanjutkan usaha
budidaya tersebut pada musim tanam
berikutnya melalui swadaya atau sumber
pendanaan lainnya sesuai peraturan
perundangan.
6. Pemberian Penghargaan Petugas Perbenihan,
Produsen Benih dan Balai Benih Berprestasi
Persyaratan penerima Pemberian Penghargaan
Petugas Perbenihan, Produsen Benih dan Balai
Benih Berprestasi sebagai berikut:
Diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi
yang membidangi tanaman pangan kepada
Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
Petugas Perbenihan, Produsen Benih dan Balai
Benih yang diusulkan adalah petugas
perbenihan yang mempunyai prestasi tertinggi
dalam melaksanakan pengawasan mutu benih,
serta produsen benih dan balai benih lingkup
UPTD Balai Benih Tanaman Pangan yang
berprestasi di bidang produksi dan penyaluran
benih.
37
Belum pernah menjadi juara tingkat nasional
dan tidak sedang dicalonkan dalam lomba
lainnya lingkup Kementerian Pertanian pada
waktu yang bersamaan.
7. Penerapan Penanganan DPI
Persyaratan pemberian bantuan penerapan
penanganan DPI sebagai berikut:
Kelompok Tani/Gapoktan yang memiliki
keabsahan (pengukuhan) dari instansi berwenang
yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian dan
memiliki motivasi di bidang penanganan DPI.
Kelompok Tani/Gapoktan diutamakan memiliki
5 anggota yang memahami penanganan dampak
perubahan iklim dan menguasai lahan minimal
10 Ha.
Kelompok Tani/Gapoktan diprioritaskan di lokasi
hamparan sawah yang berpotensi mengalami
kebanjiran/kekeringan sebagai akibat Dampak
Perubahan Iklim.
8. Penerapan PHT
Persyaratan pemberian bantuan penerapan PHT
sebagai berikut:
Kelompok Tani yang memiliki keabsahan
(pengukuhan) dari instansi berwenang yang
direkomendasikan oleh Dinas Pertanian dan
memiliki motivasi di bidang penanganan PHT.
38
Kelompok Tani penerima diprioritaskan di lokasi
endemis atau potensi serangan OPT dengan
luasan minimal 25 Ha untuk padi, 15 Ha untuk
jagung dan 10 Ha untuk kedelai.
Kelompok tani yang memiliki peserta alumni
SLPHT/PPHT minimal 5 orang yang berperan
sebagai petani pengamat.
Berada di daerah potensi tanaman pangan dan
potensi serangan OPT.
9. Pestisida
Persyaratan pemberian bantuan pestisida sebagai
berikut:
Petani/Kelompok Tani/Gapoktan/Dinas Pertanian
Provinsi/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura.
Bantuan pestisida disediakan sebagai stok dan
dikeluarkan apabila ada permintaan dan atau
keadaan lapangan yang membutuhkan
penanganan segera dan diperkuat dengan laporan
serta rekomendasi petugas POPT-PHP.
Bantuan Herbisida diberikan kepada kelompok
tani yang sudah dikukuhkan oleh Dinas Pertanian
Provinsi pada lokasi percepatan tanam.
39
10. Bantuan Sarana Pascapanen dan Sertifikasi
a. Persyaratan Penerima Bantuan Sarana
Pascapanen
Pemberian bantuan sarana pascapanen
memperhatikan aspek lokasi dan jenis penerima
bantuan. Hal ini sangat penting karena terkait
dengan persyaratan tata kelola dari bantuan
tersebut.
1. Persyaratan Lokasi
- Memenuhi persyaratan teknis untuk
operasional sarana pascapanen disesuaikan
kondisi spesifikasi lokasi.
- Mendukung program dan kegiatan
pengembangan budidaya padi, jagung dan
kedelai di daerah sentra produksi dan atau
wilayah pengembangan kawasan tanaman
pangan.
- Memperhatikan ketersediaan dan
kebutuhan sarana di wilayah tersebut
dengan prioritas tingkat kejenuhan sarana
pascapanen tanaman pangan yang masih
rendah (< 80%).
- RMU Beras Organik berlokasi di daerah
potensi beras organik untuk meningkatkan
mutu dalam rangka mendukung ekspor
beras organik.
40
- RMU wilayah perbatasan berlokasi di daerah
perbatasan untuk mendukung kemandirian
pangan di wilayahnya dan ekspor beras ke
negara tetangga yang berbatasan dengan
wilayah tersebut.
2. Persyaratan Penerima
Penerima bantuan sarana pascapanen meliputi
Kelompok tani/Gapoktan, UPJA, Lembaga
Lainnya, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk
Brigade dengan penjelasan sebagai berikut:
a) Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Lembaga
Lainnya
- Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA atau
Lembaga Lainnya yang memiliki keabsahan
(pengukuhan) dari instansi yang berwenang,
dan direkomendasikan oleh Dinas
Pertanian.
- Bersedia memanfaatkan, mengelola dan
mampu mengoptimalkan bantuan, serta
bertanggungjawab dalam memanfaatkan
dan merawat bantuan sarana pascapanen
yang diterimanya dengan baik.
- Kelompok penerima dalam memanfaatkan
bantuan harus berintegrasi dengan unit
pengelola alsintan/UPJA dalam atau di luar
41
kelompok dan bersedia memobilisasi sarana
yang diterima secara bersama untuk
mendukung panen secara serentak.
- Khusus penerima bantuan sarana pengering
(dryer) dan RMU harus mampu
menyediakan lahan untuk menempatkan
dryer dan RMU, yang dikukuhkan dengan
surat pernyataan hibah atau hak guna
pakai.
- Penerima RMU beras organik harus
menyusun RUK sesuai dengan anggaran
yang tersedia.
- Memiliki komitmen yang kuat dalam
mendukung program peningkatan produksi
pertanian.
- Penerima bantuan bersedia memasarkan
sebagian hasil produksi kepada Pemerintah
untuk mendukung stok pangan nasional.
- Bersedia menandatangani Pakta Integritas
dalam rangka mempergunakan dan
mempertanggungjawabkan hibah dari
Pemerintah.
b) Pemerintah Daerah
- Penerima dan pengelola sarana alsintan
adalah Pemerintah Daerah Provinsi/
42
Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas
Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Pengelolaan alsintan dalam bentuk
Brigade dan harus dilengkapi struktur
organisasi pengelolaan brigade.
- Bantuan alsintan mendukung Brigade
dalam operasionalnya diatur lebih lanjut
dalam Petunjuk Pelaksanaan yang
diterbitkan oleh Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Pengelolaan Brigade oleh Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota dilaksanakan
berkoordinasi dengan Dinas Pertanian
Provinsi.
- Bersedia menyediakan biaya operasional
pelaksanaan brigade alsintan baik di tingkat
Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara
lain:
(1) gudang/garasi penyimpanan dan
perawatan alsintan; (2) kemampuan
memobilisasi alsintan dan (3) kemampuan
membiayai pemeliharaan alsin.
- Pengelolaan sarana pascapanen oleh
Brigade diatur oleh Dinas Pertanian Provinsi
/Kabupaten/Kota sesuai peraturan yang
berlaku.
43
b. Persyaratan Penerima Bantuan Sertifikasi
Kelompoktani yang memiliki keabsahan
(pengukuhan) dari instansi yang berwenang
dan direkomendasikan oleh Dinas Pertanian
Bersedia, mau dan mampu mendorong akses
pasar, baik domestik maupun ekspor.
Memiliki komitmen untuk mengembangkan
sistem pertanian organik diwilayah sekitarnya.
Memiliki komitmen dalam melakukan
kerjasama atau kemitraan.
11. Pemberian Penghargaan Mantri Tani Berprestasi
Kriteria dan persyaratan pemberian penghargaan
mantri tani berprestasi yaitu :
Mantri Tani yang berprestasi dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya terutama dalam
koordinasi pelaksanaan pembangunan pertanian
di wilayahnya, pengumpulan, pencatatan dan
pelaporan data statistik pertanian. Dalam
melaksanakan tugas, mantri tani dikukuhkan
berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang
berwenang di wilayahnya.
Telah menduduki jabatan sebagai mantri tani
minimal 3 tahun terakhir.
Tidak sedang diusulkan sebagai calon penerima
penghargaan yang sejenis pada saat yang
bersamaan.
44
3.3. Penetapan Penerima Bantuan
Tahapan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah
Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah
meliputi:
a. PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah
berdasarkan kriteria /persyaratan yang telah
ditetapkan. Seleksi penerima Bantuan Pemerintah
dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran
berjalan.
b. PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan
Pemerintah yang disahkan oleh KPA. Surat keputusan
tersebut merupakan dasar pemberian Bantuan
Pemerintah.
c. Surat Keputusan dibuat dengan ketentuan sebagai
berikut :
- Untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk
barang/jasa paling sedikit memuat :
Identitas penerima bantuan
Jumlah barang/jasa
Nilai nominal barang/jasa
- Untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang
paling sedikit memuat :
Identitas penerima bantuan.
Nominal uang
45
Nomor rekening penerima bantuan untuk
Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang
disalurkan melalui mekanisme transfer.
46
BAB IV
BENTUK BANTUAN PEMERINTAH
Bentuk Bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan dapat diberikan berupa uang dan
barang/jasa yang meliputi bantuan sebagai berikut :
a. Pemberian Penghargaan
b. Bantuan sarana/prasarana
c. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan
d. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan
pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
4.1. Pemberian Penghargaan
Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan
kepada penerima penghargaan diberikan dalam bentuk
uang, barang dan/atau jasa. Penghargaan adalah
sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi dan
keunggulan tertentu yang dapat diberikan oleh
Pemerintah kepada perorangan, petani/kelompok tani
dan Gabungan Kelompok Tani. Penghargaan diberikan
agar mereka bekerja dan berdedikasi tinggi serta
berprestasi dalam mencapai tujuan swasembada pangan
dan kemajuan pertanian Indonesia.
Sistem penghargaan harus mampu meningkatkan
prestasi dalam bidang pangan dan pertanian, dan
membuat upaya untuk mempertahankan petani/
47
kelompok tani dan Gabungan kelompok tani yang
berpotensi dari alih profesi. Fungsi Penghargaan
terpenting bagi pembentukan perilaku perorangan,
petani/kelompok tani dan kelompok tani yang
diharapkan adalah kebanggaan terhadap profesi yang
ditekuni dan kuatnya motivasi untuk memacu diri agar
mencapai prestasi mencapai swasembada pangan dan
pertanian.
Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan
meliputi pemberian penghargaan mantri tani berprestasi
dan pemberian penghargaan Petugas Perbenihan,
Produsen Benih dan Balai Benih Berprestasi.
4.2. Bantuan Sarana/Prasarana
Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana
diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga
Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga
Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan pada Lembaga
Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.
Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima
Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk
uang atau barang.
Bantuan Pemerintah untuk Kelompok/gabungan
kelompok/lembaga yang dimaksud, yaitu kelompok
masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian
yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan
48
kelompok/lembaga dan pelaku Agribisnis. Bantuan
Sarana/Prasarana dimaksudkan sebagai upaya
meningkatkan aktivitas kelompok tani sehingga mampu
memenuhi kebutuhan utama/dasar kegiatan
usahataninya.
Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana
meliputi bantuan budidaya padi inbrida sawah/tadah
hujan/lahan kering, bantuan budidaya padi hibrida,
bantuan benih sumber untuk penguatan desa mandiri
benih, sarana peralatan mesin pengolahan dan
pengemasan benih untuk pengembangan desa mandiri
benih, bantuan benih padi inbrida, bahan dan/ atau
alat pendukung PPHT padi, bahan dan/atau alat
pendukung PPHT jagung, bahan dan/atau alat
pendukung PPHT kedelai, bahan dan/atau alat
pendukung PPDPI padi (pembuatan sumur pantek dan
pompa air), bahan dan/atau alat pendukung PPDPI padi
(pembuatan biopori), bantuan sarana pestisida, bantuan
sarana herbisida, dan bantuan sarana pascapanen
(Combine Harvester Kecil, Combine Harvester Sedang,
Combine Harvester Besar, Vertikal Dryer Padi Kapasitas
6 Ton/proses, RMU Beras Organik, RMU + Packing
Daerah Perbatasan, Sarana Penanganan dan
Pengemasan Beras Bermutu (Grading dan Packing),
Corn Combine Harvester, Corn Sheller, Power Thresher
Multiguna).
49
4.3. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan
Gedung/Bangunan
Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi
dan/atau pembangunan gedung/bangunan dapat
diberikan kepada Lembaga Pemerintah atau lembaga
Non Pemerintah dalam bentuk uang atau barang yang
dimaksudkan sebagai upaya fasilitasi peningkatan
kebutuhan dasar penopang kegiatan usaha tani
didaerah.
Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi
dan/atau pembangunan gedung/bangunan meliputi
gudang penyimpanan benih dan lantai jemur untuk
pengembangan desa mandiri benih, bangunan vertikal
dryer padi, dan bangunan RMU Beras Organik, serta
bangunan RMU Daerah Perbatasan.
4.4. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik
Bantuan Pemerintah Yang Ditetapkan Oleh PA
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA adalah bantuan
dalam bentuk uang atau barang/jasa. Bantuan
sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada
perseorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani,
kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah atau
Lembaga Non Pemerintah.
50
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dapat dimanfaatkan
petani/kelompok tani sebagai stimulan usaha, motor
penggerak utama dalam mengatasi akses pembiayaan
dan permodalan produksi pertanian serta pemulihan
atas resiko usaha tani yang dialami karena bencana
kekeringan dan Puso.
Bantuan lainnya tersebut dapat digunakan untuk usaha
ekonomi produktif kelompok sasaran baik di hulu, on
farm, hilir, maupun jasa penunjang terkait pertanian.
Penggunaan disesuaikan dengan tahapan kebutuhan
pengembangan usaha kegiatan kelompok, yang
dituangkan dalam proposal RUK. Diarahkan untuk
menggerakkan usaha tani (on-farm), jaringan usaha
kelompok tani, kelembagaan SDM, pemanfaatan
sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan
tambahan pangan dan gizi keluarga dengan
mengutamakan efisiensi usaha produksi pertanian.
Pengembangan manajemen usaha kegiatan kelompok
diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus
kelompok dalam mengelola usaha/kegiatan dan
menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya
sehingga tercapai kemandirian kelompok tani.
Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang
memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang
ditetapkan oleh PA meliputi peningkatan produksi
51
kedelai, peningkatan produksi kedelai melalui budidaya
jenuh air (BJA), bantuan budidaya pengembangan padi
khusus, bantuan budidaya padi hazton, bantuan
budidaya padi salibu, bantuan budidaya mina padi,
bantuan budidaya pengembangan desa pertanian padi
organik, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO),
bantuan budidaya jagung hibrida, bantuan budidaya
jagung komposit, sertifikasi organik, dan sertifikasi non
organik (beras non organik).
52
BAB V
RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH
Bantuan pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan tahun 2017 senilai Rp6.017.096.855.000,00
atau 90% dari alokasi total anggaran Ditjen TP, termasuk
alokasi anggaran untuk penyelesaian tunda bayar dan
penyelesaian pembayaran tunggakkan. Rincian alokasi
kegiatan tersebut sebagai berikut:
5.1. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi
Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan
pengelolaan produksi Aneka Kacang dan Umbi tahun
2017 senilai Rp362.131.177.000,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 1. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
NO JENIS BANTUAN VOLUME SATUAN ANGGARAN
Rp.(000) 1 Peningkatan Produksi Kedelai 200.000 Hektar 310.000.000
2
Peningkatan Produksi Kedelai
Melalui Penerapan Budidaya
Jenuh Air (BJA)
10.000 Hektar 42.700.000
3Fasilitasi Penyelesaian Tunda
Bayar Tahun 2016 *)9.431.177
362.131.177 Jumlah*) Nilai yang dibayarkan sesuai hasil verifikasi BPKP atau Inspektorat Jenderal Kementan
53
Untuk Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan
produksi kedelai diberikan berupa bantuan paket sarana
produksi meliputi benih, Rhizobium dan pupuk organik
dan atau kapur pertanian yang disalurkan melalui
transfer uang ke rekening kelompok tani. Jenis, volume
dan harga patokan bantuan sarana produksi per hektar
per kegiatan disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) Satuan Kerja (Satker) masing-masing daerah,
sesuai kebutuhan dan berdasarkan rekomendasi teknis
setempat (spesifik lokasi), dengan nilai maksimal per
hektar sesuai alokasi pada DIPA dan POK. Sebagai bahan
acuan/referensi, penyusunan jenis, volume, harga
bantuan sarana produksi per hektar per kegiatan.
Tabel 2. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan per hektar Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2017
NO JENISBIAYA SATUAN
(Rp)JUMLAH (Rp)
1 Peningkatan Produksi Kedelai
Benih 50 Kg 17.000 850.000
Pupuk Organik/ Anorganik/Pestisida/
Herbisida1 Pkt 700.000 700.000
1.550.000
2Peningkatan Produksi Kedelai Melalui
Budidaya Jenuh Air
Benih 50 Kg 17.000 850.000
Pupuk Anorganik 200 Kg 2.025 405.000
Rhizobium 1 Pkt 150.000 150.000
Pestisida/Herbisida 5 Ltr 125.000 625.000
Kapur Pertanian 1 Pkt 1.240.000 1.240.000
Pengelolaan Saluran 1 Pkt 1.000.000 1.000.000
4.270.000
Total Biaya per Hektar
Total Biaya per Hektar
VOLUME
54
5.2. Pengelolaan Produksi Serealia
Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan
pengelolaan produksi serealia tahun 2017 senilai
Rp3.742.436.486.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Serealia Tahun 2017
NO JENIS BANTUAN VOLUME SATUAN ANGGARAN
Rp.(000) 1 Budidaya Padi Inbrida 731.925 Hektar 197.619.750
2 Budidaya Padi Hibrida 60.000 Hektar 67.500.000
3Budidaya Padi Sub
Optimal/Teknologi Hazton50.000 Hektar 119.600.000
4 Budidaya Padi Teknologi Salibu 10.000 Hektar 26.000.000
5 Budidaya Mina Padi 4.000 Hektar 20.460.000
6Budidaya Padi Organik/Desa
Pertanian Organik4.000 Hektar 9.992.000
7 Budidaya Padi/Beras Khusus 75 Hektar 196.125
8 Budidaya Jagung Hibrida 2.600.000 Hektar 2.106.000.000
9 Budidaya Jagung Komposit 400.000 Hektar 186.000.000
10Pengembangan Unit
Pengelola Pupuk Organik 1.500 Unit 262.500.000
11Fasilitasi Penyelesaian Tunda
Bayar Tahun 2016 *)746.568.611
3.742.436.486 Jumlah
Ket : *) Nilai yang dibayarkan sesuai hasil verifikasi BPKP atau Inspektorat Jenderal Kementan
55
Tabel 4. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan per hektar
Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2017
NO JENIS
BIAYA SATUAN
(Rp)JUMLAH (Rp)
1 Budidaya Padi Inbrida
Benih 25 Kg 10.800 270.000
270.000
2 Budidaya Padi Hibrida
Benih 15 Kg 75.000 1.125.000
1.125.000
3 Budidaya Padi Sub Optimal/Teknologi Hazton
Benih 40 Kg 10.800 432.000
Pupuk Organik Padat/Granul 1.000 Kg 1.500 1.500.000
POC 2 Ltr 150.000 300.000
Pembenah tanah 4 Sachet 40.000 160.000
2.392.000
4 Budidaya Padi Teknologi Salibu
Urea 200 Kg 5.000 1.000.000
NPK 150 Kg 6.000 900.000
Alat Bantu Multiguna Budidaya Salibu 1 Unit/5 Ha 3.500.000 700.000
2.600.000
5 Budidaya Mina Padi
Benih Padi 25 Kg 10.800 270.000
Bibit Ikan Nila 6.000 ekor 250 1.500.000
Pakan Ikan 250 Kg 3.000 750.000
Pupuk Urea Subsidi 400 Kg 1.800 720.000
Insektisida 10 Ltr 120.000 1.200.000
Pupuk Organik 450 Kg 1.500 675.000
5.115.000
6 Budidaya Padi Organik/Desa Pertanian Organik
Benih 10 Kg 10.800 108.000
Pupuk Organik Padat/Granul 1.500 Kg 1.500 2.250.000
Pestisida Nabati 10 Lt 5.000 50.000
MOL 30 Lt 3.000 90.000
2.498.000
7 Budidaya Padi/Beras Khusus
Benih 25 Kg 20.000 500.000
Pupuk Organik Padat/Granul 1.000 Kg 1.500 1.500.000
Urea 150 kg 1.800 270.000
NPK 150 Lt 2.300 345.000
2.615.000
8 Budidaya Jagung Hibrida
Benih 15 Kg 48.000 720.000
Urea 50 Kg 1.800 90.000
810.000
9 Budidaya Jagung Komposit
Benih 25 Kg 15.000 375.000
Urea 50 Kg 1.800 90.000
465.000
10 Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
UPPO 1 unit/20 Ha 175.000.000 175.000.000
175.000.000
Total Biaya per Hektar
Total Biaya per Hektar
Total Biaya per Hektar
Total Biaya per Hektar
Total Biaya per 20 Hektar
Total Biaya per Hektar
VOLUME
Total Biaya per Hektar
Total Biaya per Hektar
Total Biaya per Hektar
Total Biaya per Hektar
56
Rincian jumlah bantuan pemerintah yang diberikan kepada
penerima bantuan, disesuaikan dengan budidaya yang akan
dilaksanakan. Secara umum sebagai berikut :
1. Budidaya Padi Inbrida (Sawah/Tadah Hujan/Lahan
Kering)
Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah
untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi inbrida
sebesar Rp270.000,00/ha, untuk pembelian/
pengadaan benih padi inbrida bermutu (varietas unggul
dan bersertifikat) dengan harga non subsidi (tidak
diperkenankan membeli benih bersubsidi yang
disediakan Pemerintah).
Untuk benih padi inbrida yang ditanam di lahan
kering apabila varietas unggul padi gogo bersertifikat
tidak tersedia maka dapat menggunakan varietas
unggul lainnya yang biasa ditanam di lahan kering,
sesuai dengan kebiasaan petani dan diketahui oleh
Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas
Provinsi atau BPTP atau UPTD BPSBTPH.
Jika benih bermutu dari padi varietas unggul lainnya
tidak tersedia maka dapat digunakan varietas unggul
lokal namun anggaran yang disediakan tidak dapat
digunakan untuk itu.
57
2. Budidaya Padi Hibrida
Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah
untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi hibrida
sebesar Rp1.125.000,00/ha untuk pembelian/
pengadaan benih padi hibrida.
3. Budidaya Padi Sub Optimal/Teknologi Hazton
Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah
untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi sub
optimal/teknologi hazton sebesar Rp2.392.000,00/ha,
untuk pembelian/pengadaan benih padi bermutu
(varietas unggul dan bersertifikat) dengan harga non
subsidi (tidak diperkenankan membeli benih
bersubsidi yang disediakan Pemerintah). Disamping
itu digunakan pula untuk pembelian/pengadaan
sarana produksi lainnya yaitu: pupuk organik, pupuk
hayati, agensia hayati, pupuk organik cair/POC dan
pembenah tanah/dekomposer.
4. Budidaya Padi Teknologi Salibu
Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah
untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi teknologi
salibu sebesar Rp2.600.000,00/ha, untuk pembelian/
pengadaan pupuk Urea dan NPK serta alat bantu
multiguna yang digunakan untuk memotong bagian
tanaman padi untuk disalibukan. Untuk 1 (satu) unit
alat bantu multiguna digunakan untuk areal seluas
5 (lima) hektar. Untuk itu perencanaan dan
58
identifikasi calon penerima dan calon lokasi menjadi
hal yang penting untuk diperhatikan guna
memudahkan operasional di lapangan.
Pertanaman yang akan diterapkan dengan teknologi
salibu dapat menggunakan pertanaman swadaya
petani/poktan/gapoktan dan atau pertanaman yang
mendapatkan bantuan pemerintah sebelumnya.
5. Budidaya Mina Padi
Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah
untuk pelaksanaan kegiatan budidaya mina padi
sebesar Rp5.115.000,00/ha, untuk pembelian/
pengadaan: benih padi bermutu (varietas unggul dan
bersertifikat dengan harga non subsidi/tidak
diperkenankan membeli benih bersubsidi yang
disediakan Pemerintah), bibit ikan, pakan ikan,
pupuk Urea, pupuk organik dan atau insektisida, jika
diperlukan. Bibit ikan yang digunakan adalah bibit
ikan yang bersertifikat atau mempunyai surat
keterangan sehat dari Balai Benih/Instansi lembaga
yang memproduksi benih (Pemerintah/Swasta).
Ukuran benih ikan yang digunakan disesuaikan
dengan kondisi spesifik lokasi baik secara teknis,
ekonomis dan budaya masyarakat setempat.
Pemilihan varietas padi untuk kegiatan tersebut harus
memperhatikan beberapa hal seperti: perakaran
dalam, cepat beranak/bertunas, batang kuat/tidak
59
mudah rebah, tahan genangan, daun tegak dan tahan
OPT.
6. Budidaya Padi Organik/Desa Pertanian Organik
Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah
untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi
organik/desa pertanian organik sebesar
Rp2.498.000,00/ha, untuk pembelian/pengadaan benih
padi bermutu dengan harga non subsidi (tidak
diperkenankan membeli benih bersubsidi yang
disediakan Pemerintah).
Penggunaan benih padi pada budidaya padi organik
mengikuti ketentuan pada SNI 6729:2016.
Penggunaan benih diuraikan sebagai berikut:
a) Benih yang digunakan adalah benih bersertifikat
organik dan memiliki izin edar.
b) Bila benih sertifikat organik tidak tersedia dapat
menggunakan benih hasil budidaya tanaman
organik.
c) Bila benih hasil budidaya tanaman organik tidak
tersedia, dapat menggunakan benih non organik
untuk tahap awal, selanjutnya harus
menggunakan benih organik.
d) Bila butir (a), (b) dan (c) tidak tersedia, dapat
menggunakan benih yang diperdagangkan. Benih
dimaksud selanjutnya harus dilakukan pencucian
untuk menghilangkan kontaminan pada benih.
60
e) Benih hasil rekayasa genetik (GMO) tidak
diperkenankan.
Disamping itu, fasilitasi dana bantuan pemerintah
digunakan pula untuk pembelian sarana produksi
lainnya yaitu: pupuk organik, pestisida organik dan
MOL (Mikro Organisme Lokal). Penggunaan pupuk
organik dan pestisida pada budidaya padi organik
mengikuti ketentuan pada SNI 6729:2016.
Penggunaan pupuk organik yang berasal dari produk
pupuk organik komersil yang beredar di pasaran
harus bersertifikat organik dan memiliki izin edar.
Pupuk organik yang proses pembuatannya dengan
pemanasan buatan dan sulit terurai pada aplikasinya
(granul) tidak diizinkan digunkan dalam sistem
pertanian organik. MOL yang digunakan bukan hasil
rekayasa genetik (GMO). Pupuk organik atau pupuk
organik produksi petani (in situ) dan atau hasil UPPO
yang memanfaatkan bahan baku di sekitar lokasi,
dapat digunakan sepanjang proses pembuatan pupuk
organik tersebut mengikuti ketentuan pada SNI
6729:2016.
Apabila komponen sarana produksi tersebut diatas
dapat disediakan sendiri oleh Kelompok Tani/
Gapoktan penerima bantuan dan sepanjang proses
produksinya/cara perolehannya mengikuti ketentuan
pada SNI 6729:2016 maka fasilitasi dana bantuan
61
tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain
sesuai spesifik lokasi dan secara teknis disesuaikan
dengan tingkat perkembangan pertanian organik di
lokasi masing-masing dengan terlebih dahulu
disetujui dan atau diketahui oleh Petugas
Lapangan/Penyuluh, Dinas Pertanian Kabupaten/
Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan atau BPTP
setempat.
7. Budidaya Padi/Beras Khusus
Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah
untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi khusus
sebesar Rp2.615.000,00/ha, untuk pembelian/
pengadaan benih padi bermutu dengan harga non
subsidi (tidak diperkenankan membeli benih
bersubsidi yang disediakan Pemerintah).
Varietas padi yang dibudidayakan adalah varietas
untuk konsumen tertentu, atau varietas lainnya yang
selama ini kebutuhan padi/beras tersebut
didatangkan dari luar negeri seperti Thai Hom Mali,
Kwao Dwak Mali, Basmati, Japonica, ketan hitam dan
beras kukus atau lainnya. Jika benih bermutu
(bersertifikat) dari varietas tersebut belum tersedia
maka dapat digunakan benih lainnya dengan
sepengetahuan dari Balai Besar Padi Sukamandi dan
atau BPTP setempat. Untuk itu, koordinasi dan
62
kerjasama dengan instansi tersebut sangat
diharapkan dalam upaya penyediaan benihnya.
Disamping itu, fasilitas dana bantuan pemerintah
digunakan pula untuk pembelian/pengadaan sarana
produksi lainnya yaitu: pupuk organik padat, pupuk
Urea dan NPK.
8. Budidaya Jagung Hibrida
Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah
untuk pelaksanaan kegiatan budidaya jagung hibrida
sebesar Rp810.000,00/ha, untuk pembelian/
pengadaan benih jagung hibrida dan pupuk Urea.
9. Budidaya Jagung Komposit
Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah
untuk pelaksanaan kegiatan budidaya jagung hibrida
sebesar Rp465.000,00/ha, untuk pembelian/
pengadaan benih jagung komposit dan pupuk Urea.
10. Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah
untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan unit
pengolahan pupuk organik sebesar Rp175.000.000,00
per unit, untuk pembelian/pengadaan: rumah kompos,
mesin alat pengolah pupuk organik (APPO), ternak dan
obat-obatan, kandang komunal dan bak permentasi,
pakan ternak dan atau kendaraan roda tiga, jika
anggaran memungkinkan.
63
Pengadaan bangunan, peralatan dan ternak dan
pendukung lainnya disesuaikan dengan
standar/spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh
instansi yang berwenang sedangkan pengadaan
ternak dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan
Hewan dari instansi yang berwenang/Dinas
Peternakan setempat.
Disamping itu, penerima bantuan UPPO harus
menyediakan lahan sebagai tempat bangunan/rumah
kompos dan kandang, yang dikukuhkan dengan surat
pernyataan Hibah/Hak Guna Pakai atau perjanjian
lainnya.
Komponen sarana produksi (benih padi, benih ikan,
benih jagung hibrida, benih jagung komposit, pupuk
anorganik, pupuk organik, alat dan mesin pertanian,
ternak, bangunan dan lain sebagainya), hendaknya
digunakan sesuai SOP teknologi masing-masing
kegiatan agar hasil yang diperoleh sesuai yang
diharapkan.
Khusus jumlah dan varietas padi dan ikan serta
jumlah sarana produksi lainnya yang akan digunakan
disesuaikan dengan kondisi setempat (spesifik lokasi)
dan secara teknis disesuaikan dengan anjuran
teknologi di masing-masing lokasi, tercantum dalam
blanko Rencana Usaha Kelompok (RUK), disetujui
dan/atau diketahui oleh Petugas Lapangan/Penyuluh
64
/Mantri Tani, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
dan/atau BPTP setempat. Sedangkan untuk benih
jagung hibrida sebanyak 15 kg/ha, benih jagung
komposit 25 kg/ha serta pupuk urea disesuaikan
dengan ketersediaan anggaran.
RUK disusun oleh penerima bantuan yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat
serta hasil survei.
Benih, bibit dan sarana produksi lainnya dapat
diperoleh di kios, penangkar benih/bibit, produsen
(BUMN/BUMD/ Swasta), distributor dan atau tempat-
tempat lain yang jelas keberadaannya. Selanjutnya
kemasan dan label agar disimpan dengan baik untuk
keperluan monitoring/pemeriksaan.
Kebutuhan sarana produksi dan pendukung lainnya
yang tidak dapat difasilitasi melalui bantuan
pemerintah (APBN Tahun 2017) maupun
kekurangannya, agar ditanggung dan diusahakan
secara swadaya oleh anggota kelompok
tani/gabungan kelompok tani atau dari sumber
lainnya yang sah dan tidah saling tumpangtindih
dengan maksud mendapatkan hasil pekerjaan yang
lebih baik. Hal ini dimaksudkan agar
petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani
mempunyai rasa ikut memiliki sehingga mempunyai
tanggung jawab moral untuk menyukseskan kegiatan
65
tersebut dalam rangka mendukung upaya
peningkatan produksi padi tahun 2017. Apabila
terdapat sisa penggunaan dana yang berasal dari
DIPA APBN Tahun 2017 tersebut, maka sisa dana
dikembalikan ke kas Negara melalui mekanisme dan
peraturan perundangan yang berlaku.
5.3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman
Pangan
Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
tahun 2017 senilai Rp303.673.209.000,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 5. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun 2017
NO JENIS BANTUAN VOLUME SATUAN ANGGARAN
Rp.(000)
1
Pengembangan Desa Mandiri
Benih 200 Unit 44.000.000
2
Fasilitas Penguatan Desa
Mandiri Benih 1.102 Unit 5.482.200
3Pengadaan dan Penyaluran
Bantuan Benih500.000 Hektar 135.000.000
11 Orang
3 Balai
5Fasilitasi Penyelesaian Tunda
Bayar Tahun 2016 *)118.981.009
303.673.209
Pemberian Penghargaan
Petugas Perbenihan, Produsen
Benih, dan Balai Benih
4 210.000
Jumlah Ket : *) Nilai yang dibayarkan sesuai hasil verifikasi BPKP atau Inspektorat Jenderal Kementan
66
Tabel 6. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan
Pemerintah Kegiatan Desa Mandiri Benih, Penguatan Desa Mandiri Benih dan Bantuan
Benih Padi Inbrida Tahun 2017
NO JENISBIAYA
SATUAN (Rp)JUMLAH (Rp)
1 Desa Mandiri Benih
a Sarana Produksi dan Lainnya 10 Ha 37.000.000
(Benih Pokok, Biaya Sertifikasi, Pupuk,
Bantauan Biaya Prosesing, Ongkos
Tenaga Kerja/Prosesing) Benih Pokok 250 Kg 15.000 3.750.000
Biaya sertifikasi 10 Ha 35.000 350.000
Biaya sarana produksi (Pupuk Organik) 10.000 Kg 500 5.000.000
Bantuan Biaya Prosesing 10 Paket 790.000 7.900.000
Bantuan sarana pelengkap gudang
(stapel/rak benih), karung, plastik dll
1 Paket 20.000.000 20.000.000
b Sarana/Peralatan Pengolahan dan
Pengemasan *)
1 Paket 40.000.000 40.000.000
(Seed cleaner, box driyer, sealer, troly,
mesin jahit, dll)
c Gudang 1 Unit 80.000.000 80.000.000
(Minimal : Luas 40 M2, Tinggi 4 M)
d Lantai Jemur 1 Unit 45.000.000 45.000.000
(Minimal 80 M2)
eJasa Konsultan (perencanaan dan
pengawasan)
1 Paket 8.000.000 8.000.000
210.000.000
2 Penguatan Desa Mandiri Benih
Benih Pokok 250 Kg 15.000 3.750.000
Biaya sertifikasi 10 Ha 35.000 350.000
4.100.000
3 Bantuan Benih Padi Inbrida
Benih 25 Kg 10.800 270.000
270.000
Total Biaya per unit (10 Hektar)
Total Biaya per unit (10 Hektar)
Total Biaya per Hektar
VOLUME
67
5.4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari
Gangguan OPT dan DPI
Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan
OPT dan DPI tahun 2017 senilai Rp83.105.375.000,00
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 7. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan
Pemerintah Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan
DPI Tahun 2017
NO JENIS BANTUAN VOLUME SATUAN ANGGARAN
Rp.(000)
1 PPHT Padi, Jagung dan Kedelai 16.750 Hektar 12.712.000
2PPDPI Pembuatan Biopori dan
Sumur Pantek350 Hektar 389.825
3 Pestisida -
- Insectisida 297.512 Kg/Ltr 22.550.159
- Fungisida 68.475 Kg/Ltr 8.346.764
- Bakterisida 78.500 Kg/Ltr 10.028.629
- Rodentisida 1.062.900 Kg/Box 9.074.449
- Herbisida 400.000 Kg/Ltr 20.000.000
83.101.825 Jumlah
68
Tabel 8. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan
Pemerintah Kegiatan PPHT, PPDPI dan Pestisida Tahun 2017
NO JENISBIAYA
SATUAN (Rp)JUMLAH (Rp)
1 PPHT Padi
Pupuk Organik 25.000 Kg 600 15.000.000
Agens Pengendali Hayati (APH) 100 Kg 35.000 3.500.000
Benih Refugia 25 Kg 20.000 500.000
19.000.000
2 PPHT Jagung
Pupuk Organik 15.000 Kg 600 9.000.000
Agens Pengendali Hayati (APH) 60 Kg 35.000 2.100.000
11.100.000
3 PPHT Kedelai
Pupuk Organik 10.000 Kg 600 6.000.000
Agens Pengendali Hayati (APH) 40 Kg 35.000 1.400.000
7.400.000
PPDPI (Pembuatan Biopori)
Pipa PVC (4") 50 271.000 13.550.000
Pipa Fiting Cup PVC 200 10.000 2.000.000
15.550.000
PPDPI (Pembuatan Sumur Pantek)
Paralon (2,5") 25 110.000 2.750.000
Slang Hisap 15 m 15 67.000 1.005.000
Paralon (2") 20 61.000 1.220.000
Elbow 30 11.000 330.000
Lem Paralon 10 11.000 110.000
Slang Paralon 25 46.000 1.150.000
Pompa Air 1 3.660.000 3.660.000
10.225.000
4 PPDPI (Pembuatan Sumur Pantek Maluku)
Paralon (2,5") 25 165.000 4.125.000
Slang Hisap 15 m 15 73.000 1.095.000
Paralon (2") 20 125.000 2.500.000
Elbow 30 12.000 360.000
Lem Paralon 10 17.000 170.000
Slang Paralon 25 53.000 1.325.000
Pompa Air 1 4.200.000 4.200.000
13.775.000
5 Pestisida 70.000.000.000
a Insektisida 22.550.158.500
Karbofuran 59.452 kg/L 869.245.900
Imidakloprid 11.820 kg/L 1.317.602.000
Dimehipo 27.750 kg/L 1.663.822.500
Buprofezin 80.300 kg/L 7.501.935.500
BPMC 56.100 kg/L 1.926.014.300
MIPC 42.500 kg/L 1.781.228.500
Fipronil 15.750 kg/L 3.244.001.300
Flubendiamida 3.840 kg/L 4.246.308.500
b Fungisida 8.346.763.500
Metil Tiofanat 50.525 kg/L 2.957.896.000
Mankozeb dan Trisiklazol 17.950 kg/L 5.388.867.500
c Bakterisida 10.028.629.000
Tembaga Oksi Sulfat 40.550 kg/L 4.727.664.000
Tembaga Oksida 37.950 kg/L 5.300.965.000
d Rodentisida 9.074.449.000
Brodifakum 174.000 kg/L 5.074.399.000
Bahan Asap 888.900 kg/L 4.000.050.000
e Herbisida 20.000.000.000
Parakuat Diclorida kg/L
Ametrin kg/L
Isopropil Amina Glifosat kg/L
Total Biaya per 15 Hektar
Total Biaya per 10 Hektar
Total Biaya per 10 Hektar
Total Biaya per 10 Hektar
VOLUME
Total Biaya per 25 Hektar
Total Biaya per 10 Hektar
69
5.5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun
2017 senilai Rp1.525.680.408.000,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 9. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan
Pemerintah Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017
NO JENIS BANTUAN VOLUME SATUAN ANGGARAN
Rp.(000)
1 Combine Harvester Kecil 610 Unit 71.691.750
2 Combine Harvester Sedang 672 Unit 98.638.000
3 Combine Harvester Besar 2.702 Unit 1.158.107.500
4 Corn Combine Harvester 100 Unit 33.000.000
5 Corn Sheller 1.506 Unit 38.519.000
6 Power Thresher Multiguna 605 Unit 14.734.200
7 Vertical Dryer Padi+Bangunan 2 Paket 1.500.000
8RMU dan Packing Daerah
Perbatasan+Bangunan20 Paket 11.600.000
9 RMU Beras Organik 1 Paket 1.780.000
10
Sarana Penanganan dan
Pengemasan Beras Bermutu
(Grading dan Packing)
6 Paket 1.800.000
11 Sertifikasi Organik 30 Unit 900.000
12Sertifikasi Non Organik (Beras
Non Organik6 Unit 180.000
13Fasilitasi Penyelesaian Tunda
Bayar Tahun 2016 *)93.229.958
1.525.680.408 Jumlah
*) Nilai yang dibayarkan sesuai hasil verifikasi BPKP atau Inspektorat Jenderal Kementan
70
Tabel 10. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan
Pemerintah Kegiatan Alsintan Pascapanen dan Sertifikasi Tahun 2017
NO JENIS SATUAN BIAYA SATUAN
(Rp) KETERANGAN
1
Combine Harvester Kecil (Daya
Motor minimal 7 kW atau 9,38
HP)
Unit 124.400.000 Harga rata-rata (range
107.250.000 s/d 153.250.000)
2
Combine Harvester Sedang
(Daya Motor minimal 11,1 kW
atau 14,87 HP)
Unit 151.171.000 Harga rata-rata (range
133.000.000 s/d 179.000.000)
3
Combine Harvester Besar
(Daya Motor minimal 31,1 kW
atau 41,67 HP)
Unit 406.171.000 Harga rata-rata (range
352.500.000 s/d 476.000.000)
4
Corn Combine Harvester
(Daya Motor minimal 20 kW
atau 28 HP)
Unit 330.000.000
5
Corn Sheller (kapasitas min. 1
ton/jam) dengan kelengkapan
2 unit terpal ukuran minimal
6 x 6 m
Unit 27.200.000 Harga rata-rata (range
23.500.000 s/d 36.000.000)
6
Power Thresher Multiguna
(kapasitas min. 500 kg/jam)
dengan kelengkapan 2 unit
terpal ukuran minimal 6 x 6 m
Unit 25.540.000 Harga rata-rata (range
21.000.000 s/d 36.033.000)
7Dryer Padi (3-6 ton/proses) +
Bangunan Paket 750.000.000
8RMU Wilayah Perbatasan +
BangunanPaket 580.000.000
9RMU Beras Organik +
BangunanPaket 1.780.000.000
10 Sarana Grading & Packing Paket 300.000.000
11 Sertifikasi Organik Unit 30.000.000
12Sertifikasi Non Organik (Beras
Non-Organik)Unit 30.000.000
71
5.6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan
Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan senilai Rp73.750.000,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 11. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman
Pangan Tahun 2017
NO JENIS BANTUAN VOLUME SATUAN ANGGARAN
Rp.(000)
1Pemberian Penghargaan Mantri
Tani/KCD Berprestasi5 Orang 73.750
73.750 Jumlah
72
BAB VI
TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
6.1. Bentuk Uang
6.1.1. Pemberian Penghargaan
Pemberian penghargaan dalam bentuk uang dapat
diberikan melalui mekanisme:
a. Pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima
penghargaan atau ke rekening bendahara
pengeluaran; atau
b. Uang Persediaan (UP)
6.1.2. Pemberian bantuan sarana/prasarana
1. Pemberian bantuan sarana/prasarana dilakukan
secara langsung dari rekening Kas Negara ke
rekening penerima bantuan sarana/prasarana.
2. Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam bentuk
uang dengan penerima bantuan sarana/prasarana
yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan yang
ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
3. Perjanjian kerjasama memuat:
a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/
dibeli;
73
c. Jenis dan spesifikasi barang yang akan
dihasilkan/dibeli;
d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
e. tata cara dan syarat penyaluran;
f. pernyataan kesanggupan penerima bantuan
untuk menghasilkan/membeli barang sesuai
dengan jenis dan spesifikasi;
g. pengadaan akan dilakukan secara transparan
dan akuntabel;
h. pernyataan kesanggupan penerima bantuan
untuk menyetorkan sisa dana yang tidak
digunakan ke Kas Negara;
i. sanksi; dan
j. penyampaian laporan pertanggungjawaban
bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai
atau akhir tahun anggaran.
4. Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam
bentuk uang, untuk barang bantuan yang dapat
diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima
bantuan yang nilai bantuannya
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas,
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari
keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana
setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh
penerima bantuan dan PPK.
74
b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana,
apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%
(lima puluh persen).
Pencairan dana bantuan sarana/prasarana
dalam bentuk uang Tahap I:
Penerima bantuan sarana/prasarana
mengajukan permohonan pembayaran tahap I
dengan dilampiri:
- perjanjian kerjasama yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan
sarana/prasarana;
- kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan
sarana/prasarana.
PPK melakukan pengujian permohonan
pembayaran tahap I bantuan sarana/
prasarana sesuai dengan petunjuk teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah.
PPK menandatangani perjanjian kerja sama
dan mengesahkan bukti penerimaan uang
untuk pembayaran tahap I serta menerbitkan
SPP setelah pengujian telah sesuai dengan
petunjuk teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah.
75
Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan
petunjuk teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah, PPK menyampaikan informasi
kepada penerima bantuan untuk melengkapi
dan memperbaiki dokumen permohonan.
SPP disampaikan kepada PP-SPM dilampiri:
- perjanjian kerjasama yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
PPK;
- kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disahkan oleh PPK.
Pencairan dana bantuan sarana/prasarana
dalam bentuk uang Tahap II:
Penerima bantuan sarana/prasarana
mengajukan permohonan pembayaran tahap
II dengan dilampiri:
- kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan;
- laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan
yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan
penerima bantuan sarana/prasarana.
PPK melakukan pengujian permohonan
pembayaran tahap II bantuan sarana/
76
prasarana sesuai dengan petunjuk teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah.
PPK mengesahkan bukti penerimaan uang
untuk pembayaran tahap II serta
menerbitkan SPP setelah pengujian telah
sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah.
Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan
petunjuk teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah, PPK menyampaikan informasi
kepada penerima bantuan untuk melengkapi
dan memperbaiki dokumen permohonan.
SPP disampaikan kepada PP-SPM dilampiri:
- kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan
dan disahkan oleh PPK;
- laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan
yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan
penerima bantuan.
5. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan dibuat
sesuai format yang tertera pada lampiran 4.
6. Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk
uang secara sekaligus untuk barang yang nilai per
jenis barang bantuan yang dapat dilaksanakan oleh
penerima bantuan sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
77
barang bantuan yang dapat diproduksi dan/atau
dihasilkan nilainya sampai dengan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mengajukan
permohonan pencairan dana kepada PPK dengan
dilampiri:
a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani
oleh penerima bantuan; dan
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan.
7. PPK melakukan pengujian permohonan yang
diajukan penerima bantuan sesuai petunjuk teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah.
8. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan
mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta
menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai
dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah.
9. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan petunjuk
teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK
menyampaikan informasi kepada penerima bantuan
untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen
permohonan.
10. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:
a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani
oleh penerima bantuan dan PPK;
78
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disahkan oleh PPK.
6.1.3. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik
Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh
Pengguna Anggaran
1. Pencairan bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan
oleh PA dalam bentuk uang dapat dilakukan secara
sekaligus atau bertahap.
2. Penentuan pencairan secara sekaligus atau
bertahap ditetapkan oleh KPA dengan
mempertimbangkan jumlah dana dan waktu
pelaksanaan kegiatan.
3. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan
oleh PA dalam bentuk uang yang diberikan kepada
perseorangan dilaksanakan berdasarkan Surat
Keputusan.
4. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan
oleh PA yang diberikan kepada Kelompok
Masyarakat dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga
Non Pemerintah dapat dilakukan sekaligus atau
bertahap berdasarkan Surat Keputusan dan
79
Perjanjian Kerjasama antara penerima bantuan
lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dengan PPK.
Perjanjian kerjasama memuat:
a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. jumlah bantuan yang diberikan;
c. tata cara dan syarat penyaluran;
d. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan
Pemerintah untuk menggunakan bantuan
sesuai rencana yang telah disepakati;
e. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan
Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang
tidak digunakan ke Kas Negara;
f. sanksi; dan
g. penyampaian laporan pertanggungjawaban
bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai
atau akhir tahun anggaran.
5. Pembayaran bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan
oleh PA yang diberikan kepada perseorangan yang
dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan surat
keputusan, disalurkan secara langsung dari
rekening kas negara ke rekening penerima bantuan
melalui mekanisme LS.
6. Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah atau
lembaga non pemerintah penerima bantuan
80
mengajukan permohonan pembayaran dengan
dilampiri dokumen pencairan dana sesuai dengan
perjanjian kerjasama.
7. Pengajuan permohonan pembayaran secara
sekaligus atau Tahap I dilampiri :
a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani
oleh penerima bantuan; dan
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan .
8. Pengajuan permohonan pembayaran Tahap II dan
selanjutnya dilampiri:
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang
ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima
bantuan .
9. PPK melakukan pengujian permohonan
pembayaran sesuai dengan Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Pemerintah .
10. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dan
mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta
menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai
dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Pemerintah.
11. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk
Teknis, PPK menyampaikan informasi kepada
81
penerima bantuan untuk melengkapi dan
memperbaiki dokumen permohonan.
12. SPP untuk pembayaran secara sekaligus atau tahap
pertama disampaikan kepada PP-SPM dengan
dilampiri :
a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani
oleh penerima bantuan dan PPK;
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disahkan oleh PPK.
13. SPP untuk pembayaran tahap kedua dan
seterusnya disampaikan kepada PP- SPM dengan
dilampiri :
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disahkan oleh PPK;
b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang
ditandatangni oleh Ketua/Pimpinan penerima
Bantuan Pemerintah.
6.2. Bentuk Barang
6.2.1. Pemberian Penghargaan
Pencairan dana dalam rangka pengadaan barang dan/
atau Jasa yang akan disalurkan kepada penerima
Bantuan Pemerintah dilakukan melalui mekanisme:
82
a. LS ke rekening penyedia barang/jasa; atau
b. Uang Persediaan (UP).
6.2.2. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana
Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam
rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk
penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung
dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang
melalui mekanisme LS .
6.2.3. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau
Pembangunan Gedung/Bangunan
Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dalam rangka pengadaan
barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan
Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas
Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS .
6.2.4. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik
Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh
Pengguna Anggaran
Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA
dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan
secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening
penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme
Pembayaran Langsung (LS).
83
BAB VII
PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan tahun 2017 kepada penerima bantuan
diberikan dalam bentuk uang dan barang/jasa.
7.1. Bentuk Uang
7.1.1. Pemberian Penghargaan
Pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan
Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan
disahkan oleh KPA.
7.1.2.Bantuan Sarana/Prasarana
1. Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang
diberikan dengan ketentuan :
a. Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau
dihasilkan oleh penerima bantuan; atau
b. Nilai per jenis barang bantuan di bawah
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang
dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.
2. Pemberian bantuan sarana/prasarana dalam
bentuk uang dilaksanakan dengan ketentuan :
a. Secara bertahap, untuk barang bantuan yang
dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh
penerima bantuan.
84
b. Secara sekaligus, untuk barang yang nilai per
jenis barang bantuan yang dapat dilaksanakan
oleh penerima bantuan sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Dalam hal barang bantuan yang dapat diproduksi
dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan,
nilainya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah), pemberian bantuan sarana/prasarana
dilakukan secara sekaligus.
7.1.3. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik
Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh
Pengguna Anggaran
1. Penetapan bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan
oleh PA dalam bentuk uang atau barang dan/atau
jasa ditetapkan oleh KPA dengan memperhatikan
sifat dan karakteristik bantuan.
2. Pemberian bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan
oleh PA kepada penerima bantuan diberikan
berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh
PPK dan disahkan oleh KPA.
3. Pencairan bantuan ini dapat dilakukan secara
sekaligus atau bertahap berdasarkan Surat
Keputusan dan perjanjian kerjasama antara
85
penerima bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan
oleh PA dengan PPK. Perjanjian kerjasama tersebut
memuat :
a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. Jumlah bantuan yang diberikan;
c. Tata cara dan syarat penyaluran;
d. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan
Pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai
rencana yang telah disepakati;
e. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan
Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang
tidak digunakan ke Kas Negara;
f. Sanksi;
g. Penyampaian laporan pertanggungjawaban
bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai
atau akhir tahun anggaran.
4. Penentuan pencairan sekaligus atau bertahap
ditetapkan oleh KPA dengan kerjasama yang telah
ditandatangani jumlah dana dan waktu
pelaksanaan kegiatan.
5. Pembayaran bantuan ini disalurkan secara
langsung dari rekening kas negara ke rekening
penerima bantuan melalui mekanisme LS.
86
6. Penerima bantuan mengajukan permohonan
pembayaran dengan dilampiri dokumen pencairan
dana sesuai perjanjian kerjasama.
7. Pengajuan permohonan pembayaran secara
sekaligus atau tahap I dilampiri perjanjian
kerjasama dan kuitansi bukti penerimaan uang
yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
8. Pengajuan permohonan pembayaran tahap II dan
selanjutnya dilampiri kuitansi bukti penerimaan
uang yang telah ditandatangani penerima bantuan
dan laporan kemauan penyelesaian pekerjaan yang
ditandaatangani oleh ketua/pimpinan penerima
bantuan.
9. PPK melakukan pengujian permohonan
pembayaran, menandatangani perjanjian
kerjasama, mengesahkan kuitansi bukti
penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk
kemudian disampaikan kepada PP-SPM.
10. Laporan penerima bantuan harus menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah
pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran
dengan dilampiri :
a. Berita Acara Serah Terima
b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan.
87
11. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban PPK
melakukan verifikasi dan kemudian mengesahkan
BAST setelah hasil verifikasi sesuai dengan
perjanjian kerjasama.
7.2. Bentuk Barang/Jasa
7.2.1. Pemberian Penghargaan
1. Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang dan/
atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme
pengadaan barang dan jasa dengan cara:
a. Kontraktual; atau
b. Swakelola.
2. Pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan
disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah
dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang
dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh
penerima Bantuan Pemerintah.
4. Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan
dalam bentuk barang dan/atau Jasa kepada
penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh:
a. PPK; atau
b. Penyedia barang dan/atau jasa perjanjian/
kontrak.
88
7.2.2. Bantuan Sarana/Prasarana
1. Pengadaan barang untuk bantuan
sarana/prasarana yang disalurkan dalam bentuk
barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK
menandatangani kontrak pengadaan barang
dengan penyedia barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur mengenai
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan barang dapat termasuk pelaksanaan
penyaluran barang sampai dengan diterima oleh
penerima Bantuan Pemerintah.
4. Pencairan dana bantuan dilakukan secara
langsung dari rekening kas negara ke rekening
penyedia barang melalui mekanisme LS.
5. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilaksanakan
oleh PPK atau penyedia barang dan/atau jasa
sesuai kontrak.
7.2.3. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan
Gedung/Bangunan
1. Pengadaan bantuan Rehabilitasi dan/atau
Pembangunan Gedung/Bangunan yang
disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima
Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani
89
kontrak pengadaan barang dengan penyedia
barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur mengenai
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
7.2.4. Dana Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik
Bantuan Pemerintah Ditetapkan Oleh Pengguna
Anggaran
1. Pengadaan Bantuan Lainnya Yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah Ditetapkan Oleh
Pengguna Anggaran yang disalurkan dalam bentuk
barang dan/atau jasa kepada penerima Bantuan
Pemerintah, PPK menandatangani kontrak
pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia
barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur mengenai
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan barang dan/atau jasa dapat termasuk
pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa
sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan
Pemerintah.
4. Pencairan dana bantuan dilaksanakan secara
langsung dari rekening kas negara ke rekening
90
penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme
LS.
5. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan oleh
PPK atau penyedia barang dan/atau jasa sesuai
kontrak.
91
BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
8.1. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
8.1.1. Bantuan Dalam Bentuk Uang
Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian
kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun
Anggaran, dengan dilampiri: a) Berita acara penyelesaian
pekerjaan yang ditandatangani oleh dua orang saksi; b) Berita
acara serah terima barang yang ditandatangani oleh
ketua/pimpinan penerima bantuan; c) Foto/film barang yang
dihasilkan/dibeli; d) Daftar perhitungan dana awal,
penggunaan dan sisa dana; e) Surat Pernyataan bahwa bukti-
bukti pengeluaran telah disimpan; f) Bukti surat setoran sisa
dana ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.
8.1.2. Bantuan Dalam Bentuk Barang
Prosedur pemanfaatan barang sebagai berikut:
a. Seluruh barang yang diterima kelompok dibukukan secara
sederhana;
b. Bukti serah terima barang kepada anggota kelompok
dibukukan;
92
c. Ketua kelompok tani diwajibkan membuat laporan rutin
penggunaan barang kepada PPK;
d. Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik.
8.2. Ketentuan Perpajakan
Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan
pemerintah tahun anggaran 2017 dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait
perpajakan.
8.3. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat
merugikan Negara dan/atau Kementerian dan/atau kelompok
tani/Gapoktan akan diberikan oleh aparat/pejabat yang
berwenang atau penanggungjawab kegiatan. Sanksi kepada
oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam
berbagai bentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dana bantuan pemerintah yang diterima Kelompok
tani/gapoktan atau lembaga lainnya apabila tidak digunakan
sesuai peruntukannya dan tidak mengembalikan sisa dana
bantuan tersebut, maka kelompok penerima tersebut akan
dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan bantuan
pemerintah pada tahun berikutnya dan atau sanksi lainnya
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
93
Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sarana yang
tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan, maka Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota dapat merealokasi sarana tersebut
ke kelompok lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar
kecamatan. Apabila diperlukan realokasi antar
Kabupaten/Kota, maka menjadi kewenangan Kepala Dinas
Pertanian Provinsi. Kelompok penerima bantuan dapat
dikenakan sanksi apabila melanggar pakta integritas yang
sudah ditandatangani.
94
BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
9.1. Pembinaan
Pembinaan kepada penerima bantuan harus dilakukan
secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga penerima
bantuan mampu mengembangkan usahanya atau fungsi yang
dimiliki secara mandiri. Untuk mengoptimalkan keberhasilan
pembinaan tersebut, diperlukan komitmen dan dukungan
dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah
pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang
baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean
government), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi
prinsipprinsip, sebagai berikut:
a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
b. Membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN);
c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi
dan demokratisasi;
d. Memenuhi asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada
pada Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Tanggung
jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas
95
lingkup Pertanian Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung
jawab atas program dan kegiatan, yaitu Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Unit kerja Eselon I
memfasilitasi program dan kegiatan kepada Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas
Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan
kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional
difasilitasi oleh Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran
pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat
Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat
Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.
1. Penanggung Jawab Program
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memfasilitasi
koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi kegiatan bantuan pemerintah antara lain:
a. Menyusun petunjuk teknis dan pola pemberdayaan
yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan
dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai rencana
strategis yang ditetapkan;
b. Menggalang koordinasi dan sinergitas dengan provinsi
dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi kegiatan;
c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan
program dan anggaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
96
2. Tim Pembina Provinsi
Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsur Dinas Pertanian, dan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pertanian seperti Balai
Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai
Benih, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB),
perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani
dan masyarakat sesuai kebutuhan dan ketersediaan
anggaran.
Tim Pembina tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh
Gubernur setempat atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi
yang mempunyai tugas yaitu:
a. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada
pedoman atau petunjuk teknis yang disusun oleh
Pusat;
b. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi
ditingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
c. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis
Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan
pengendalian, serta membantu mengatasi
permasalahan dilapangan; dan
d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan
pengendalian serta menyampaikan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan ke tingkat Pusat.
97
3. Tim Teknis Kabupaten/Kota
Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan Dinas
Pertanian, lembaga penyuluhan pertanian
Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi
petani/petani ahli/asosiasi petani, serta instansi terkait
lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Tim Teknis tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh
Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas Pertanian.
Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota yaitu:
a. Menyusun petunjuk teknis (juknis) dengan
mengacu pada petunjuk teknis penyaluran bantuan
pemerintah atau pedoman pelaksanaan kegiatan
yang disusun oleh Pusat, dan petunjuk pelaksanaan
(juklak) yang disusun oleh Provinsi disesuaikan
dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha
yang dikembangkan;
b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok
sasaran;
c. Melakukan bimbingan teknis, pengendalian, dan
evaluasi;
d. Membuat laporan hasil pelaksanaan program dan
kegiatan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi.
9.2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
98
Pelaksanaan Rencana Pembangunan, beberapa hal yang
perlu diperhatikan adalah:
1. Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian merupakan rangkaian kegiatan manajemen
yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu
program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang ditetapkan (tercapainya tujuan dan sasaran
yang ditetapkan). Pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan dilakukan melalui kegiatan pemantauan
(monitoring) dan pengawasan.
Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi
serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini
mungkin.
Pengawasan dapat dilakukan oleh unsur internal unit
kerja dan menggunakan unit pengawasan pembangunan
seperti Inspektorat Jenderal atau institusi lainnya. Tata
cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan
yang dilakukan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga
/SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Tindaklanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah
operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil
pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin
agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan
99
rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain;
melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan,
akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, atau pun
klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.
Titik kritis pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah
lingkup Ditjen Tanaman Pangan tahun 2017 yaitu :
1. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Pelaksana
Anggaran yang bersumber dari Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim
Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis
di Kabupaten/Kota.
3. Persiapan pelaksanaan seleksi CPCL yang dilakukan
oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, dilanjutkan
penetapan CPCL oleh PPK dna pengesahan oleh KPA.
4. Transfer/penyaluran dana kegiatan Bantuan
Pemerintah ke rekening penerima Bantuan
Pemerintah dalam bentuk uang.
5. Pencairan dana kegiatan Bantuan Pemerintah oleh
penerima bantuan.
6. Pelaksanaan pengadaan barang dan penyaluran
bantuan sampai kepada penerima bantuan.
7. Kebenaran dan ketepatan penggunaan dana yang
dilakukan oleh penerima bantuan.
100
8. Pengembalian sisa dana sebelum akhir tahun
anggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan.
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pertanggungjawaban output, benefit, dan impact.
10. Berita Acara Serah Terima dan Surat Pernyataan
Bersedia menerima hibah.
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi
dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui
dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana
pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk
perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa
yang akan datang.
Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran
(outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari
pelaksanaan rencana pembangunan. Di dalam
pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan
pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu;
Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu
evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana
pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan
menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif
dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah
101
dirumuskan sebelumnya;
Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu
evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana
pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan
pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya, dan
Evaluasi pada Tahap Pasca Pelaksanaan (ex-post),
yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan
rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat
apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin
dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai
efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran),
ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari
suatu program.
Terkait dengan pemberian bantuan pemerintah, mengacu
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun
2015, pasal 43 diamanatkan agar KPA bertanggung jawab
atas hal-hal sebagai berikut:
a. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan
penyaluran bantuan pemerintah.
b. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan
pemerintah.
c. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan
102
pemerintah.
Dalam menjamin pelaksanaan tanggung jawab di atas,
KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan
menitik beratkan pada:
- Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan
pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk
teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan
terkait lainnya.
- Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
Hasil monitoring dan evaluasi tersebut sebagai acuan bagi
KPA untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut
untuk memperbaiki penyaluran bantuan pemerintah.
Dalam hal ini, terkait dengan pelaksanaan kegiatan, unit
kerja pusat dan pimpinan SKPD perlu melakukan
evaluasi kinerja.
2. Pelaporan
Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat
penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan pelaporan
sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi
yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku
kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai
dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan
yang relevan.
Mengingat kebutuhan saat ini dan perkembangan teknologi
saat ini, pelaksanaan kegiatan pelaporan dilakukan secara
103
berkala dan berjenjang yaitu bulanan, triwulanan,
semesteran dan tahunan. Sedangkan, pelaporan berjenjang
dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah
dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan
organisasi, dengan alur sebagai berikut:
Penerima bantuan Dinas Kabupaten/Kota Dinas
Provinsi Pemerintah Pusat
Pelaporan harus dilakukan kepada masyarakat baik
dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara
aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas
melalui media cetak/elektronik. Sedangkan, pelaporan
secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu
mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui
situs informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat
luas.
Beberapa hal yang perlu dilaporkan antara lain
pelaksanaan fisik dan keuangan (realisasi anggaran),
permasalahan yang dihadapi dan penyelesaian yang
dibutuhkan, serta kemajuan pencapaian indikator kinerja.
Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup
pertanian provinsi dan kabupaten/kota penanggungjawab
kegiatan belanja Bantuan Pemerintah, kelompok tani yang
sudah ditetapkan sebagai penerima kegiatan di-entry ke
database penerima dalam e-proposal.
104
2.1. Laporan perkembangan kegiatan
Pelaporan dilakukan rutin sesuai jadwal waktu yang
telah ditetapkan dan dilaksanakan secara berjenjang.
Provinsi akan melaporkan laporan perkembangan
kegiatan setiap bulan, triwulan dan tahunan ke unit
kerja Eselon I, laporan triwulan dan tahunan dari
unit kerja Eselon I ke Menteri Pertanian c.q Biro
Perencanaan Kementerian Pertanian, dan disamping
itu terdapat laporan perkembangan kegiatan triwulan
dan tahunan dari Kementerian Pertanian kepada
Kantor Staf Presiden (KSP) setiap triwulan dan
tahunan.
2.2. Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara
Sesuai Bagan Akun Standar (BAS), bahwa
penggunaan Akun 526 (Belanja yang diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda) harus dicatat sebagai
aset persediaan pada Neraca Laporan Keuangan.
Terkait pemberian Bantuan Pemerintah, sesuai PMK
Nomor 173/PMK.05/2016 pasal 53A bahwa Tata
Cara Penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari
pemberi bantuan kepada penerima bantuan
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai tata cara pemindahtanganan
105
Barang Milik Negara, dalam hal ini Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 111/2016.
2.2.1. Bantuan Pemerintah Berupa Barang pada DIPA
Kantor Pusat
Untuk Bantuan Pemerintah (Akun 526) dalam
bentuk barang yang bersumber dari DIPA Pusat,
mekanismenya sebagai berikut:
1. Pada saat penyerahan barang, kelompok penerima
menandatangani:
a. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah
BMN bermaterai (Lampiran 7);
b. Naskah Perjanjian Hibah BMN (Lampiran 8);
c. Berita Acara Serah Terima Hibah BMN
(Lampiran 9);
d. Foto Fisik Barang.
2. Petugas Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP) di daerah memeriksa kelengkapan dan
kesesuaian pengisian formulir tersebut diatas,
selanjutnya disampaikan kepada PPK Pusat
bersamaan dengan Berita Acara Serah Terima
Barang (BAST).
3. PPK Pusat berkoordinasi dengan Sekretaris
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q. Bagian
Keuangan dan Perlengkapan untuk proses
penandatanganan oleh Direktur Jenderal Tanaman
Pangan pada formulir (Lampiran 7,8,9 yang sudah
106
ditandatangani Kelompok Penerima). Selanjutnya
Pengajuan proses hibah ke Sekretariat Jenderal
Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan.
4. Petugas SIMAK BMN dan SAIBA Satker Pusat
melakukan pencatatan pada neraca Laporan
Keuangan dari mulai proses pencairan SP2D
sampai persetujuan Hibah/ Serah Terima BMN.
2.2.2. Bantuan Pemerintah pada DIPA Tugas
Pembantuan/Dekonsentrasi
Untuk bantuan pemerintah (Akun 526) yang
bersumber dari DIPA Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan, mekanismenya sebagai berikut :
1. Untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang,
setelah terbit SP2D, Satker mencatat pada aplikasi
persediaan;
2. Setelah barang diterima oleh Penerima Bantuan
yang dibuktikan dengan BAST (Penerima Bantuan,
Penyedia, PPK), segera Kepala Satker mengusulkan
permohonan Hibah kepada Direktur Jenderal
Tanaman Pangan dengan dilampirkan Berita Acara
Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) yang
sudah ditandatangani Kepala Satker
(c.q.Pemerintah Daerah) menggunakan Kop Surat
Garuda berikut lampiran rekap jenis barang,
volume, nilai, penerima bantuan (Lampiran 10).
107
3. Setelah Berita Acara Serah Terima Barang Milik
Negara (BMN) tersebut ditandatangani oleh Dirjen
Tanaman Pangan (a.n. Menteri Pertanian), Satker
segera mengeluarkan Saldo Persediaan dari
Neraca Laporan Keuangan
4. Untuk Bantuan Pemerintah (Akun 526) dalam
bentuk transfer uang, setelah terbit SP2D
dilakukan pencatatan pada aplikasi persediaan
secara kolektif per paket bantuan atau per
kontrak.
5. Untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang,
tidak perlu dibuat Berita Acara Serah Terima
Barang Milik Negara (BMN) antara Kepala Satker
(a.n. Pemda) dengan Eselon I.
6. Setelah dilakukan pembelian barang oleh Penerima
Bantuan, dibuat Berita Acara Serah Terima Barang
(BAST) yang ditandatangani oleh Penerima
Bantuan, Supplier dan diverifikasi oleh PPK. BAST
tersebut sebagai dasar untuk mengeluarkan saldo
persediaan dari Neraca Laporan Keuangan.
108
BAB X
MEKANISME PENYELESAIAN PEMBAYARAN TERTUNDA KEGIATAN TAHUN 2016
Berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus
2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja
Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran
2016 bahwa dalam melakukan penghematan,
Menteri/Pimpinan Lembaga tetap mengamankan program
prioritas yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam rangka pelaksanaan penghematan tersebut, terdapat
kegiatan yang sudah dikontrakkan/perjanjian namun
dilakukan selfblocking (blokir mandiri) sehingga pembayaran
dilakukan di tahun 2017 melalui tunda bayar/pembayaran
tunggakan.
Mekanisme penyelesaian pembayaran tertunda tersebut
antara lain :
1. Seluruh pekerjaan selesai pada TA 2016 dibuktikan dengan
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).
2. Kegiatan dan anggaran dialokasikan pada DIPA TA 2017,
memuat catatan Tunda Bayar/Tunggakan pada Halaman
IV DIPA.
3. Mengacu PMK Nomor 15/PMK.02/2016, dilakukan
verifikasi dokumen sesuai kewenangan berdasarkan nilai
tunda bayar/tunggakan per Satker/per DIPA: (a) sampai
109
dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilampirkan
Surat Pernyataan KPA; (b) diatas Rp200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar
rupiah) verifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian (APIP); (c) diatas Rp2.000.000.000 (dua miliar
rupiah) verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).
4. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pembayaran,
antara lain: (a) Dokumen Kontrak/perjanjian, Addendum
Kontrak (b) SPM, SP2D yang sudah dibayar ditahun 2016
(c) SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah; (d)Berita
Acara Serah Terima Barang/pekerjaan (BASTB)
(e) Dokumen lainnya terkait syarat-syarat pembayaran
APBN sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi
dituangkan dalam Berita Acara atau Laporan Hasil
Verifikasi dan dilaporkan kepada Sekretaris Ditjen
Tanaman Pangan paling lambat satu minggu setelah
verifikasi selesai.
5. KPA mencatat tunda bayar/tunggakan pada Neraca
Laporan Keuangan Semester II (Desember 2016) sebagai
Hutang dengan menggunakan akun “Belanja yang Masih
Harus Dibayar” menggunakan Jurnal Manual.
6. Berdasarkan DIPA TA 2017, KPA/PPK melalui PPSPM
mengajukan tagihan SPM Non Kontraktual kepada KPPN.
7. Setelah dilakukan pembayaran, KPA menghapus
pencatatan hutang akun belanja yang masih harus dibayar
110
pada neraca Laporan Keuangan Semester I Tahun
Anggaran 2017 dengan membuat jurnal manual.
8. KPA menyampaikan laporan hasil verifikasi BPKP atau
Inspektorat Jenderal serta laporan penyelesaian
pembayaran tunda bayar/tunggakan.
9. KPA menyampaikan Laporan penyelesaian pembayaran
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
paling lambat satu minggu setelah terbit SP2D.
111
BAB XI
PENUTUP
Pemberian Bantuan Pemerintah merupakan fasilitasi bagi
pelaku usaha tanaman pangan dalam meningkatkan
kemampuan produksi dan mendorong usahatani yang mandiri.
Hal ini menjadi kekuatan ekonomi di pedesaan untuk
meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan,
dan dapat meningkatkan perekonomian secara nasional.
Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Tahun Anggaran 2017, pelaksanaan program
pembangunan tanaman pangan kaitannya dengan dukungan
dalam bentuk bantuan pemerintah dapat dilaksanakan
secepatnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun
harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
Petunjuk Teknis ini harus ditindaklanjuti daerah juga
dengan menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai bahan acuan
dalam pelaksanaan bantuan pemerintah secara lebih lengkap
dan rinci, serta harus pula mempertimbangkan kebijakan lokal
dan spesifikasi daerah.
Dengan telah tersusunnya Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Tahun Anggaran 2017, diharapkan kegiatan Bantuan
Pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang
berlaku dan dapat diselesaikan tepat waktu.
112
LAMPIRAN
111
Lampiran 1. Matrik Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
1 Pengelolaan Produksi
Tanaman Serealia
1. Fasilitas penerapan
budidaya padi
Gapoktan / Poktan Bantuan Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tdh
Hujan/Lahan Kering
Ha 270 33 Prov/388 Kab
√ - - √ - √
Gapoktan / Poktan Bantuan Budidaya Pengembangan Padi Khusus Ha 2.615 1 Prov/3 Kab- - √ √ - -
Gapoktan / Poktan Bantuan Budidaya Padi Hibrida Ha 1.125 21 Prov/83 Kab √ - - √ - √Gapoktan / Poktan Bantuan Budidaya Padi Sub Optimal/Hazton Ha 2.392 23 Prov/129 Kab - - √ √ - -Gapoktan / Poktan Bantuan Budidaya Padi Salibu Ha 2.600 6 Prov/26 Kab - - √ √ - -Gapoktan / Poktan Bantuan Budidaya Mina Padi Ha 5.115 6 Prov - - √ √ - -Desa Organik Padi Bantuan Budidaya Pengembangan Desa Pertanian
Organik Untuk Padi
Ha 2.498 31 Prov/162 Kab- - √ √ - -
Gapoktan / Poktan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Unit 175.000 33 Prov/276 Kab - - √ √ - -2. Fasilitas penerapan
budidaya jagung
Gapoktan /Poktan /LMDH /
Koperasi /Asosiasi / Profesi /
Lembaga Pemerintah / Lembaga
Non Pemerintah
Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Ha 810 31 Prov
- - √ √ - √
Gapoktan / Poktan / LMDH /
Koperasi /Asosiasi / Profesi /
Lembaga Pemerintah / Lembaga
Non Pemerintah
Bantuan Budidaya Jagung Komposit Ha 465 27 Prov/4 Kab
- - √ √ - √
2 Pengelolaan Produksi
Tanaman Aneka Kacang
dan Umbi
Fasilitas penerapan
budidaya kedelai
Petani/Poktan Peningkatan Produksi Kedelai Ha 1.550 18 Prov/127 Kab
- - √ √ - -
Peningkatan Produksi Kedelai Melalui Teknologi
Budidaya Jenuh Air (BJA)
Ha 4.270 7 Prov/14 Kab- - √ √ - -
SATUANBIAYA SATUAN
(Rp.000)KET
Bantuan
Sarana/Prasara
na
Bantuan
Rehabilitasi/Pemban
gunan
Gedung/Bangunan
Bantuan lainnya yang
memiliki karakteristik
bantuan pemerintah yang
ditetapkan oleh PA
Uang Jasa Barang
Ruang Lingkup Bantuan Pemerintah
Pemberian
Penghargaan
Bentuk Bantuan Pemerintah
NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH
112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 Pengelolaan Sistem
Penyediaan Benih
Tanaman Pangan
Fasilitas penyediaan benih
bersertifikat
Kelompok Tani/Kelompok
Penangkar atau Gabungan
Kelompok Tani dengan
Kelompok Penangkar
Penguatan Desa Mandiri Benih
- bantuan benih sumber Kg 15 √ - - √ - -- bantuan biaya sertifikasi Ha 350 - - √ √ - -
Pengembangan Desa Mandiri Benih
- biaya sarana produksi dan lainnya Ha 37.000 √ - - √ - -- sarana peralatan mesin pengolahan dan
pengemasan benih
Unit 40.000 √ - - √ - -
- gudang penyimpanan benih Unit 80.000 - √ - - - √- lantai jemur Unit 45.000 - √ - - - √
Petani/kelompok tani/kelompok
masyarakat/ lembaga
pemerintah/ lembaga non
pemerintah
Bantuan Benih Padi Inbrida (Pusat) Kg 10,8 30 Prov
√ - - - - √
Dokumen Pengelolaan
Sistem Penyediaan Benih
Tanaman Pangan
Petugas Perbenihan, Produsen
Benih dan Balai Benih
Berprestasi
Penghargaan Petugas Perbenihan, Produsen
Benih dan Balai Benih Berprestasi
Paket 15.000 11 Orang dan 3 Balai
Benih √ √ √
4 Penguatan Perlindungan
Tanaman Pangan dari
Gangguan OPT dan DPI
Fasilitas penguatan
perlindungan tanaman
pangan dari gangguan OPT
dan DPI
Petani/Poktan/Gapoktan yang
wilayahnya berpotensi terkena
serangan OPT
Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Padi Hektar 19.000 31 Prov
√ - - √ √
Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Jagung Hektar 11.100 19 Prov√ - - √ √
Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Kedelai Hektar 7.400 13 Prov √ - - √ √Petani/Poktan/Gapoktan yang
wilayahnya di daerah rawan DPI
(banjir/kekeringan)
Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI padi
(Pembuatan sumur pantek dan pompa air)
Hektar 10.225 13 Prov
√ - - √
Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI padi
(Pembuatan Biopori)
Hektar 15.550 2 Prov
√ - - √
Petani/Poktan/
Gapoktan/BPTPH/ Dinas
Pertanian Provinsi
Bantuan Sarana Pestisida/Herbisida Paket 70.000.000 33 Prov
√ - - √
NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH
Ruang Lingkup Bantuan Pemerintah
Pemberian
Penghargaan
Bentuk Bantuan Pemerintah
31 Prov
SATUANBIAYA SATUAN
(Rp.000)KET
Bantuan
Sarana/Prasara
na
Bantuan
Rehabilitasi/Pemban
gunan
Gedung/Bangunan
Bantuan lainnya yang
memiliki karakteristik
bantuan pemerintah yang
ditetapkan oleh PA
Uang Jasa Barang
113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan
Fasilitas sarana
pascapanen tanaman
pangan
Poktan/Gapoktan/UPJA/Pemda
/Lembaga Lainnya
Combine Harvester Kecil (Pusat) Unit 125.000 16 Prov
√ - - √
Poktan/Gapoktan Combine Harvester Kecil Unit 115.884 15 Prov/130 Kab √ - - √Poktan/Gapoktan Combine Harvester Sedang Unit 146.783 24 Prov/124 Kab √ - - √Poktan/Gapoktan/UPJA/Pemda
/Lembaga Lainnya
Combine Harvester Besar (Pusat) Unit 450.000 28 Prov√ - - √
Poktan/Gapoktan Combine Harvester Besar Unit 408.779 22 Prov/196 Kab √ - - √Poktan/Gapoktan Vertikal Dryer Padi + Bangunan Kap 6 Ton/Proses Paket 770.000 1 Prov/2 Kab
√ √ - √Gapoktan RMU Beras Organik Unit 1.800.000 1 Prov/1 Kab √ √ - √Poktan/Gapoktan RMU + Packing Daerah Perbatasan Unit 600.000 11 Prov/15 Kab √ √ - √Poktan/Gapoktan Sarana Penanganan dan Pengemasan Beras
Bermutu (Grading dan Packing)
Paket 300.000 6 Prov √ - - √
Poktan/Gapoktan/UPJA/Pemda
/Lembaga Lainnya
Corn Combine Harvester (Pusat) Unit 330.000 16 Prov√ - - √
Poktan/Gapoktan/UPJA/Pemda
/Lembaga Lainnya
Corn Sheller (Pusat) Unit 28.000 16 Prov√ - - √
Poktan/Gapoktan Corn Sheller Unit 25.206 23 Prov/175 Kab √ - - √Poktan/Gapoktan/UPJA/Pemda
/Lembaga Lainnya
Power Thresher Multiguna (Pusat) Unit 28.000 15 Prov √ - - √
Poktan/Gapoktan Power Thresher Multiguna Unit 22.554 13 Prov/73 Kab √ - - √Fasilitas penerapan
standardisasi dan mutu
hasil tanaman pangan
Poktan/Gapoktan Sertifikasi Organik Paket 30.000 17 Prov
- - √ √
Poktan/Gapoktan Sertifikasi Non Organik (Beras Non Organik) Paket 30.000 6 Prov - - √ √
6 Dukungan Manajemen
dan Teknis Lainnya
pada Ditjen Tanaman
Pangan
Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I
Mantri Tani Penghargaan Mantri Tani berprestasi bidang
Tanaman Pangan
Paket 73.750 5 Orang
√ √ √
NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH
Ruang Lingkup Bantuan Pemerintah
Pemberian
Penghargaan
Bentuk Bantuan Pemerintah
SATUANBIAYA SATUAN
(Rp.000)KET
Bantuan
Sarana/Prasara
na
Bantuan
Rehabilitasi/Pemban
gunan
Gedung/Bangunan
Bantuan lainnya yang
memiliki karakteristik
bantuan pemerintah yang
ditetapkan oleh PA
Uang Jasa Barang
114
Lampiran 2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
< KOP SURAT>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Lembaga : ................................................
2. Nama Pimpinan Lembaga : ................................................
3. Alamat Lengkap : ................................................
4. Nama Bantuan : Bantuan Operasional ..............
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor .................. dan Perjanjian
Kerjasama Nomor ........................... mendapatkan Bantuan
Operasional ........................ sebesar ...........................
Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Sampai dengan bulan ................. telah terima pencairan Tahap Ke -
.................. dengan nilai nominal sebesar Rp. ......... ( ....... ), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
a. Jumlah total dana yang telah di terima : Rp ....................... ( ...... )
b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp ....................... ( ...... )
c. Jumlah total sisa dana : Rp ....................... ( ...... )
2. Persentase jumlah dana bantuan operasional .................. yang telah digunakan adalah sebesar................ ( ............. ).
3. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada pihak yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan
kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian
negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Demikian surat penyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
.........................................
.........................................
.........................................
Materai
Rp. 6.000
115
Lampiran 3. Format Lampiran Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional
<KOP SURAT>
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Lembaga : ................................................
2. Nama Pimpinan Lembaga : ................................................
3. Alamat Lengkap : ................................................
4. Nama Bantuan : Bantuan Operasional ..............
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor .................. dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ........................... mendapatkan Bantuan
Operasional ........................ dengan nilai nominal sebesar sebesar
Rp ...........................
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan
pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:
1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana a. Jumlah total dana yang telah di terima : Rp ....................... ( ...... )
b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp ....................... ( ...... )
c. Jumlah total sisa dana : Rp ....................... ( ...... )
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan
Operasional ......................... berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.
Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan
sebenar-benarnya bahwa:
1. Bukti-bukti pengeluaran pengunaan dan Bantuan
Operasional .......................... sebesar Rp .................. ( ..... ) telah kami
simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara
sebesar ................... ( .......... ) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara
(BPN).
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional .................. mengakibatkan kerugian Negara maka saya
bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional ini kami buat
dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.
.........................................
.........................................
.........................................
Materai
Rp. 6.000
116
Lampiran 4. Format Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
<KOP SURAT>
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
NOMOR...............................
Pada hari ini ....................... tanggal ....................... bulan ...............
tahun................, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ..................................................
Jabatan : Pimpinan Lembaga ....................
Alamat : ..................................................
Dengan ini menyatakan sebagai berikut:
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..................... dan Perjanjian
Kerjasama nomor ...................... mendapatkan bantuan ................
berupa .............. dengan nilai bantuan sebesar ............. ( ...... ). 1. Sampai dengan tanggal ........................, kemajuan penyelesaian
pekerjaan ............... sebesar.................%.
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang
telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia untuk
dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
.........................................
Pimpinan/Ketua Lembaga .......
.........................................
Materai Rp. 6.000
117
Lampiran 5. Format Berita Acara Serah Terima
<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR..................................
Pada hari ini ...................... tanggal ................... bulan ................. Tahun................. yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : ........................................................................ Jabatan : Pimpinan/Ketua ............................................. Alamat : ........................................................................ Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2. Nama : ........................................................................
NIP : ........................................................................ Jabatan : PPK Satker ...................................................... Alamat : ........................................................................ Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan
berupa ............................. sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ............... dan Perjanjian Kerjasama Nomor .................
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : .................... ( ..... ) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .................... ( ..... ) c. Jumlah total sisa dana : .................... ( ..... )
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana bantuan ................. sebesar ................ ( ..... ) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan adminitrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa .................. dengan nilai ........................
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar................... sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir *).
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA ............................. PPK Satker................ ............................. ................................. NIP ...........................
Keterangan : *) angka nomor 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana
Lampiran 6. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG TANAMAN PANGAN
PADA DINAS PERTANIAN ..........................
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ............... DENGAN
PENERIMA BANTUAN .............................
TENTANG
PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA ...................
DALAM RANGKA KEGIATAN ...............................
Pada hari ini …………………… tanggal …… bulan …… tahun ….. bertempat
di Dinas Pertanian Provinsi/Kabuapten/Kota ………………… Jalan ……………………………, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : ................................ Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Tanaman
Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota …………….. atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota ………………………………… sebagai pelaksana DIPA
Tahun 2016 Nomor SP DIPA-................./2017 tanggal
..... Desember 2016.
Alamat : ...................................................
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : ................................
Jabatan : Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Bantuan
Pemerintah pada Kelompok Tani/Gapoktan ..............
selaku penanggungjawab keuangan untuk mendukung
kegiatan ............., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani/Gapoktan
...........................................
Alamat : .................................................
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk
melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah berupa ................
untuk mendukung kegiatan ................ dengan ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaran Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan; Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor
35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
dan Dana Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; 12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor .............. tentang
Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/
Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas
Pembantuan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan lainnya yang terkait.
PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK
KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana bantuan
Pemerintah berupa .................... (sebutkan volumenya) untuk mendukung kegiatan ...................... sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
PASAL 3 LOKASI PEKERJAAN
Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
yaitu berada di Dusun ............... Desa/Kelurahan .............. Kecamatan
................ Kabupaten /Kota ............ provinsi ....................
PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal
ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal ........... sampai dengan tanggal ............. (batas waktu pelaksanaan paling lambat tanggal
31 Desember tahun yang bersangkutan).
PASAL 5
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh
Koordinator Lapangan/Tim Teknis serta dibuktikan dengan Berita
Acara.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan:
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua)
orang saksi.
b Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh
Ketua/Pimpinan Penerima Bantuan.
c. Foto/film barang yang dihasilkan/dibeli. d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana.
e. Surat penyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
f. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
PASAL 6
SUMBER DAN JUMLAH DANA
1. Sumber dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas
Pembantuan Bidang Tanaman Pangan Dinas ........... Tahun Anggaran .......... Nomor DIPA : .......... Tanggal ..... Desember .......
2. Jumlah dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA
adalah sebesar Rp............. (terbilang : ..................... rupiah)
PASAL 7 PEMBAYARAN
1. Pembayaran dana bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 6 ayat
(2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Setelah perjanjian kerjasama ini
ditandatangani, dengan nilai bantuan sebesar Rp .............. (terbilang....................) dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
........................ dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA
pada Bank .................. Nomor Rekening : .................
2. Cara pembayaran bantuan pemerintah dibawah Rp 50 Juta dilakukan sekaligus sebesar Rp ................................. (terbilang
..............).
3. Cara pembayaran bantuan diatas Rp 50 Juta dilakukan secara
bertahap sebagai berikut:
a. Tahap I sebesar ......
b. Tahap II sebesar ...... dst...
PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCEMAJEURE
1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah
suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK
PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar
kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :
a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang
mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan
pekerjaan.
b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan
Moneter olehPemerintah.
c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
yang didukung dengan bukti bukti yang sah serta Surat
Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK
KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4
(empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.
PASAL 9 S A N K S I
Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana
bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka
PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan
kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan
mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Pemerintah yang
telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum
dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PASAL 10
PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK
KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu
penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan
perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri .............. sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 11
LAIN –LAIN
1. Bea materai yang timbul Karena pembuatan perjanjian kerjasama ini
menjadi beban PIHAK PERTAMA. 2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali
terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.
PASAL 12
P E N U T U P
Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak
dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari
manapun dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang kesemuanya
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Unit Pengelola Keuangan Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen
( ...............................................) ( ................................. )
NIP ........................
Mengetahui : Ketua Gapoktan/Kelompok Tani Kepala Dinas Pertanian
Provinsi/Kaupaten/Kota
( ........................................ ) ( ................................ ) NIP ...........................
Lampiran 7. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN
SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
Nomor :……………………..
Yang bertanda Tangan dibawah ini :
Nama : ………………………………………….
Jabatan : ………………………………………….
Alamat : ………………………………………….
Dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara
yang berasal dari kegiatan …………………….. Tanaman Pangan APBN Pusat
TA. 2017 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa …………………..
dengan nilai Rp ………………...… -( ………………………… ) sebagaimana
tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan sebagai sarana keperluan poktan dibidang pertanian, dengan rincian sebagai berikut :
NOKODE
BARANG
JENIS
BARANG
MERK /
TYPE /
VARIETAS
TAHUN JUMLAHNILAI
PEROLEHAN
NILAI
BUKUKONDISI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BAIK
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
………….., .……..… 2017
Ketua …………..
……………………………….
Materai
Rp. 6.000
Lampiran 8. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
BERUPA …………………………………………………..
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN PENERIMA ………………………………………..
Nomor : ……………………………….
Pada hari ini ……….. tanggal …………bulan…………….. tahun ...................., kami yang bertandatangan dibawah ini :
I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian
Pertanian Republik Indonesia
Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian
berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. Nama : Jabatan :
Yang bertandatangan untuk dan atas nama …………………………
berkedudukan di Jalan ………………………………….…. selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
dengan memperhatikan :
1. Surat Permohonan ………………..… Kabupaten …………………… Nomor :
………………… tanggal …………………. hal Permohonan Persetujuan
hibah berupa ………………….. Kepada Penerima ……………………………
2. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Negara yang
berasal dari Kegiatan Pengadaan……………………………………. APBN TA.
2017 dari Kelompok Tani/Gapoktan Nomor : …………………………………
3. Surat Menteri Pertanian Nomor : ………………….. tanggal …………… hal
Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Pertanian R.I. Kepada Dalam rangka menindaklanjuti
persetujuan Hibah Barang Milik Negara dari Menteri Pertanian Nomor
:………………………….…….. tanggal ……………..……. dan Sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang
Milik Negara, PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan
kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Negara Kementerian
Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
(081.03.0199.238251.000.KP) Kegiatan ………………………….. APBN
Pusat TA. 2017 berupa …………………………. Senilai Rp ………………….-
(………………………. ) sebagaimana terlampir.
Kedua belah pihak menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
1) PIHAK KESATU menghibahkan Barang Milik Negara Kementerian
Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
(018.03.0199.238251.000.KP) sebagaimana daftar terlampir kepada
PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini, dengan nilai sebesar Rp …………………………,-
(………………………………..) Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung penyelenggaraan
tugas dan fungsi.
PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
1) Menyerahkan Objek Hibah Kepada PIHAK KEDUA;
2) Mengeluarkan Catatan Barang Milik Negara tersebut dari Laporan
SIMAK - BMN Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan (018.03.0199.238251.000.KP)
3) Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini
menjamin difungsikannya aset sesuai dengan Permohonan Hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
4) Meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KESATU
terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan
monitoring tersebut pada ayat (3).
PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1) Menerima Objek dari PIHAK KESATU;
2) Menggunakan dan memelihara Objek Hibah dengan baik sesuai dengan
tujuan hibah;
3) Melakukan pengamanan Objek Hibah yang meliputi pengamanan adminitrasi, fisik dan pengamanan hukum.
PASAL 4
SERAH TERIMA
Penyerahan Barang Milik Negara dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas nama Menteri
Pertanian Kepada Kelompok Tani/Gapoktan……………………………………
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah perjanjian
Hibah ini.
PASAL 5
LAIN-LAIN
1) Segala Ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikuti bagi PARA PIHAK yang menandatangani;
2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-
masing satu rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Sekretaris
Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala KPKNL Jakarta II
Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penerima a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan
…………..………… ………….…………………
NIP.
Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara
Nomor :
Tanggal :
NOKODE
BARANG
JENIS
BARANG
MERK /
TYPE /
VARIETAS
TAHUN JUMLAHNILAI
PEROLEHAN
NILAI
BUKUKONDISI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BAIK
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penerima a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan
…………..………… ………….…………………
NIP.
Lampiran 9. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN
PENERIMA ……………………………………….. Nomor : ……………………………….
Pada hari ini ……….. tanggal …………bulan…………….. tahun ....................,
kami yang bertandatangan dibawah ini : I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian
Pertanian Republik Indonesia
Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian
berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. Nama :
Jabatan :
Yang bertandatangan untuk dan atas nama ………………………… berkedudukan di Jalan ………………………………….…. selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
dengan ini menyatakan sebagai berikut :
1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa ………………………………….. dengan nilai sebesar Rp
…………………………. ( ……………………………………………………………… )
yang terletak di …………………………………………. sebagaimana
tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka hibah dari Kementerian
Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada
………………………………. sesuai persetujuan Nomor
………………………………… tanggal …………………….. bulan
…………………………… tahun 2017 3. Nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan seluruhnya
…………………………… berdasarkan ……………………………….
4. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka
seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan terhadap
BMN berupa …………………………………….. sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah
Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penerima a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan
…………..………… ………….…………………
NIP.
Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara
Nomor :
Tanggal :
NOKODE
BARANG
JENIS
BARANG
MERK /
TYPE /
VARIETAS
TAHUN JUMLAHNILAI
PEROLEHAN
NILAI
BUKUKONDISI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BAIK
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penerima a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan
…………..………… ………….…………………
NIP.
Lampiran 10. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
Pengadaan Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
PENGADAAN SATKER DINAS PERTANIAN ……………..
KABUPATEN/KOTA ……………. (KODE SATKER)
DARI
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
ATAS NAMA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA
BUPATI KABUPATEN/KOTA …………………..
C.Q KEPALA DINAS PERTANIAN …………………
KABUPATEN/KOTA …………………… (KODE SATKER)
NOMOR :
Pada hari ini ……….. tanggal …………bulan…………….. tahun ....................,
kami masing-masing yang bertandatangan dibawah ini :
I. Nama : NIP :
Pangkat :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan untuk dan atas nama
Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3
Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ………….…
bertindak untuk dan atas nama Bupati ……………..
berkedudukan di Jalan ……………………… selanjutnya
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selanjutnya dengan mengingat:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5089/Kpts/PL.140/12/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal/Kepala
Badan Dilingkungan Kementerian Pertanian Untuk dan Atas Nama
Menteri Pertanian Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang
Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA telah saling setuju untuk melaksanakan serah terima
Barang Milik Negara pengadaan Dinas ………………………………. yang
diperoleh dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA. 2017 dengan
syarat-syarat dan ketentuan seperti diuraikan pada pasal-pasal berikut :
PASAL 1
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Negara
Pengadaan Satker Dinas ……………….... Kabupaten/Kota ………………….
(kode satker) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA
TA. 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini
PASAL 2
PIHAK KEDUA menerima penyerahan Barang Milik Negara Pengadaan
Satker Dinas Dinas ……………….... Kabupaten/Kota ……………………. (kode
satker) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA. 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari PIHAK KESATU untuk
digunakan bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
………………………….
PASAL 3
(1) Kementerian Pertanian melalui Satker Dinas Dinas ………….... Kabupaten/Kota …………………. (kode satker) selaku Kuasa Pengguna
Barang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengeluarkan barang
tersebut dari Aplikasi Persediaan serta melaporkan mutasi kurang
kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan
(2) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …………………
menatausahakan barang tersebut dan melaporkan pada neraca
Kabupaten/Kota ……………………..
PASAL 4
Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah
pihak, maka tanggung jawab penggunaan dan pengelolaan barang tersebut
beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 5
Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat), masing-
masing 1 (Satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Kepala Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ………………………….
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA a.n. Gubernur/Bupati/Walikota Asal a.n Menteri Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota ……… Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kepala Dinas Nama Satker
Nama Kepala Dinas ……..………… Nama Direktur Jenderal TP ………… NIP. NIP
Lampiran 11 Contoh Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
Lampiran 12. Alokasi Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan TA 2017
NO PROVINSI
PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI MELALUI BUDIDAYA
JENUH AIR (BJA)
PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
1 ACEH 10.000
15.500.000
2 BALI 1.000
1.550.000
3 BANTEN 4.000
6.200.000
4 BENGKULU 2.000
3.100.000
5 DI YOGYAKARTA 1.500
2.325.000
6 JABAR 22.000
34.100.000
7 JAMBI
600 2.562.000 9.400
14.570.000
8 JATENG 19.500
30.225.000
9 JATIM 70.000
108.500.000
10 KALSEL
700 2.989.000 4.300
6.665.000
11 KALTARA
1.000 4.270.000
12 KALTENG
3.800 16.226.000 1.200
1.860.000
13 KALTIM
14 LAMPUNG
1.000 4.270.000 2.000
3.100.000
15 NTB 15.000
23.250.000
NO PROVINSI
PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI MELALUI BUDIDAYA
JENUH AIR (BJA)
PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
16 NTT 5.500
8.525.000
17 RIAU
500 2.135.000 1.000
1.550.000
18 SULBAR
19 SULSEL 20.000
31.000.000
20 SULUT 4.000
6.200.000
21 SUMSEL
2.400 10.248.000 7.600
11.780.000
22 PAPUA
JUMLAH
10.000 42.700.000 200.000
310.000.000
NO PROVINSI
BANTUAN BUDIDAYA PADI HIBRIDA
BANTUAN BUDIDAYA PADI INBRIDA LAHAN SUB OPTIMAL/HAZTON
BANTUAN BUDIDAYA PADI INBRIDA SAWAH/LAHAN KERING/TADAH HUJAN
BANTUAN BUDIDAYA PADI KHUSUS
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
1 ACEH 1.200 1.350.000
26.450 7.141.500 2 BABEL
1.600 432.000
3 BALI
8.550 2.308.500 4 BANTEN
150 358.800 12.050 3.253.500
5 BENGKULU 550 618.750 200 478.400 9.400 2.538.000 6 DI YOGYAKARTA 250 281.250
2.000 540.000
7 GORONTALO
125 299.000 2.400 648.000 8 JABAR 5.500 6.187.500 125 299.000 79.325 21.417.750 75 196.125
9 JAMBI 100 112.500
15.420 4.163.400 10 JATENG 2.000 2.250.000
44.950 12.136.500
11 JATIM 11.000 12.375.000 200 478.400 53.250 14.377.500 12 KALBAR 2.000 2.250.000 28.000 66.976.000 70.050 18.913.500 13 KALSEL 4.500 5.062.500 500 1.196.000 82.500 22.275.000 14 KALTARA
1.630 440.100
15 KALTENG 5.000 5.625.000 11.850 28.345.200 23.900 6.453.000 16 KALTIM 1.000 1.125.000 500 1.196.000 18.850 5.089.500 17 KEPRI
150 40.500
18 LAMPUNG 6.400 7.200.000 4.000 9.568.000 32.150 8.680.500
NO PROVINSI
BANTUAN BUDIDAYA PADI HIBRIDA
BANTUAN BUDIDAYA PADI INBRIDA LAHAN SUB OPTIMAL/HAZTON
BANTUAN BUDIDAYA PADI INBRIDA SAWAH/LAHAN KERING/TADAH HUJAN
BANTUAN BUDIDAYA PADI KHUSUS
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
19 MALUKU 250 281.250 100 239.200 2.950 796.500 20 MALUT 250 281.250 50 119.600 2.450 661.500 21 NTB 1.500 1.687.500 100 239.200 21.200 5.724.000 22 NTT 1.000 1.125.000 600 1.435.200 6.800 1.836.000 23 PAPUA
100 239.200 4.950 1.336.500
24 PAPUA BARAT
5.400 1.458.000 25 RIAU
500 1.196.000 16.500 4.455.000
26 SULBAR 500 562.500 125 299.000 8.700 2.349.000 27 SULSEL 5.250 5.906.250 250 598.000 17.000 4.590.000 28 SULTENG 1.000 1.125.000 175 418.600 11.400 3.078.000 29 SULTRA
100 239.200 7.200 1.944.000
30 SULUT 750 843.750 750 1.794.000 7.450 2.011.500 31 SUMBAR
25.500 6.885.000
32 SUMSEL 10.000 11.250.000
76.750 20.722.500 33 SUMUT
1.500 3.588.000 33.050 8.923.500
34 PENGADAAN PUSAT TOTAL 60.000 67.500.000 50.000 119.600.000 731.925 197.619.750 75 196.125
NO PROVINSI
BANTUAN BUDIDAYA PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN
ORGANIK UNTUK PADI
UNIT PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK (UPPO)
BANTUAN BUDIDAYA JAGUNG HIBRIDA
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
1 ACEH 200 499.600 60 10.500.000 60.000 48.600.000
2 BABEL 20 49.960 6 1.050.000 5.000 4.050.000
3 BALI 120 299.760 14 2.450.000 8.000 6.480.000
4 BANTEN 100 249.800 41 7.175.000 25.000 20.250.000
5 BENGKULU 40 99.920 33 5.775.000 20.000 16.200.000
6 DI YOGYAKARTA 3 525.000 14.500 11.745.000
7 GORONTALO 80 199.840 7 1.225.000 125.500 101.655.000
8 JABAR 520 1.298.960 163 28.525.000 155.000 125.550.000
9 JAMBI 160 399.680 30 5.250.000 21.100 17.091.000
10 JATENG 60 149.880 56 9.800.000 145.000 117.450.000
11 JATIM 180 449.640 42 7.350.000 104.000 84.240.000
12 KALBAR 140 349.720 260 45.500.000 24.000 19.440.000
13 KALSEL 80 199.840 28 4.900.000 45.000 36.450.000
14 KALTARA 40 99.920 2 350.000 1.000 810.000
15 KALTENG 120 299.760 65 11.375.000 11.500 9.315.000
16 KALTIM 60 149.880 15 2.625.000 18.000 14.580.000
17 KEPRI 40 99.920 2 350.000
18 LAMPUNG 100 249.800 38 6.650.000 175.000 141.750.000
NO PROVINSI
BANTUAN BUDIDAYA PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN
ORGANIK UNTUK PADI
UNIT PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK (UPPO)
BANTUAN BUDIDAYA JAGUNG HIBRIDA
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
19 MALUKU 80 199.840 11 1.925.000 34.000 27.540.000
20 MALUT 60 149.880 26 4.550.000 30.000 24.300.000
21 NTB 60 149.880 23 4.025.000 210.000 170.100.000
22 NTT 360 899.280 80 14.000.000 72.500 58.725.000
23 PAPUA 40 99.920 18 3.150.000
24 PAPUA BARAT 31 5.425.000
25 RIAU 160 399.680 23 4.025.000 4.400 3.564.000
26 SULBAR 100 249.800 23 4.025.000 40.000 32.400.000
27 SULSEL 240 599.520 57 9.975.000 161.500 130.815.000
28 SULTENG 60 149.880 13 2.275.000 40.000 32.400.000
29 SULTRA 100 249.800 42 7.350.000 25.000 20.250.000
30 SULUT 220 549.560 100 17.500.000 230.000 186.300.000
31 SUMBAR 140 349.720 29 5.075.000 55.000 44.550.000
32 SUMSEL 160 399.680 22 3.850.000 130.000 105.300.000
33 SUMUT 160 399.680 137 23.975.000 110.000 89.100.000
34 PENGADAAN PUSAT 500.000 405.000.000
TOTAL 4.000 9.992.000 1.500 262.500.000 2.600.000 2.106.000.000
NO PROVINSI
BANTUAN BUDIDAYA JAGUNG KOMPOSIT
BANTUAN BUDIDAYA MINA PADI BANTUAN BUDIDAYA PADI SALIBU
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
1 ACEH
2 BABEL 3.000 1.395.000
3 BALI 2.000 930.000 1.000 2.600.000
4 BANTEN 5.000 2.325.000 300 1.534.500
5 BENGKULU 4.000 1.860.000
6 DI YOGYAKARTA 27 138.105
7 GORONTALO 27.500 12.787.500
8 JABAR 10.000 4.650.000 2.360 12.071.400 2.000 5.200.000
9 JAMBI 5.000 2.325.000
10 JATENG 20.000 9.300.000 355 1.815.825 2.000 5.200.000
11 JATIM 26.000 12.090.000 2.000 5.200.000
12 KALBAR 8.000 3.720.000
13 KALSEL 5.000 2.325.000
14 KALTARA
15 KALTENG 2.000 930.000
16 KALTIM 5.000 2.325.000
17 KEPRI
18 LAMPUNG 15.000 6.975.000
19 MALUKU 6.000 2.790.000
20 MALUT 5.000 2.325.000
NO PROVINSI
BANTUAN BUDIDAYA JAGUNG KOMPOSIT
BANTUAN BUDIDAYA MINA PADI BANTUAN BUDIDAYA PADI SALIBU
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
21 NTB 40.000 18.600.000 490 2.506.350
22 NTT 27.500 12.787.500
23 PAPUA
24 PAPUA BARAT
25 RIAU 4.500 2.092.500
26 SULBAR 18.250 8.486.250 468 2.393.820
27 SULSEL 26.250 12.206.250 1.000 2.600.000
28 SULTENG 9.900 4.603.500
29 SULTRA 5.000 2.325.000
30 SULUT 85.100 39.571.500
31 SUMBAR 5.000 2.325.000 2.000 5.200.000
32 SUMSEL 20.000 9.300.000
33 SUMUT 10.000 4.650.000
TOTAL 400.000 186.000.000 4.000 20.460.000 10.000 26.000.000
NO PROVINSI
PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH BARU
FASILITAS PENGUATAN DESA MANDIRI BENIH
PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN BENIH
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME ( UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
1 ACEH
7 1.470.000
62 449.500
2 BABEL
4 840.000
10 72.500
3 BALI -
6 43.500
4 BANTEN
6 1.260.000
19 137.750
5 BENGKULU
8 1.680.000
27 195.750
6 DI YOGYAKARTA
4 840.000
15 108.750
7 GORONTALO
5 1.050.000
30 217.500
8 JABAR
8 1.680.000
59 427.750
9 JAMBI
6 1.260.000
27 195.750
10 JATENG
10 2.100.000
53 384.250
11 JATIM
7 1.470.000
60 435.000
12 KALBAR
7 1.470.000
42 304.500
13 KALSEL
6 1.260.000
51 369.750
14 KALTARA
2 420.000 -
NO PROVINSI
PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH BARU
FASILITAS PENGUATAN DESA MANDIRI BENIH
PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN BENIH
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME ( UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
15 KALTENG 6 1.260.000
39 282.750
16 KALTIM
4 840.000
31 224.750
17 LAMPUNG
4 840.000
57 413.250
18 MALUKU
6 1.260.000
12 87.000
19 MALUT
4 840.000
24 174.000
20 NTB
8 1.680.000
35 253.750
21 NTT
7 1.470.000
36 261.000
22 PAPUA
5 1.050.000
20 145.000
23 PAPUA BARAT
4 840.000
17 123.250
24 RIAU
6 1.260.000
30 217.500
25 SULBAR
5 1.050.000
24 174.000
26 SULSEL
9 1.890.000
57 413.250
27 SULTENG
6 1.260.000
33 239.250
28 SULTRA
6 1.260.000
27 195.750
NO PROVINSI
PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH BARU
FASILITAS PENGUATAN DESA MANDIRI BENIH
PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN BENIH
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME ( UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (HEKTAR)
ANGGARAN (Rp.000)
29 SULUT
6 1.260.000
38 275.500
30 SUMBAR
6 1.260.000
65 471.250
31 SUMSEL
13 2.730.000
50 362.500
32 SUMUT
15 3.150.000
46 333.500
33 PENGADAAN PUSAT 500.000 135.000.000
TOTAL
200 42.000.000
1.102 7.989.500 500.000 135.000.000
NO PROVINSI
COMBINE HARVESTER KECIL COMBINE HARVESTER SEDANG COMBINE HARVESTER BESAR CORN COMBINE HARVESTER
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
1 ACEH
58 20.619.000 2 BABEL
3 BALI 16 1.860.000 4 568.000 4 BANTEN 18 1.930.500 22 2.926.000 12 4.230.000
5 BENGKULU 21 2.567.250 6 DI YOGYAKARTA 32 3.560.000 7 GORONTALO
7 1.099.000 41 15.580.000
8 JABAR 57 6.284.250 51 6.936.000 6 2.250.000 9 JAMBI
18 2.628.000 19 6.878.000
10 JATENG 86 9.223.500 107 14.231.000 14 6.244.000 11 JATIM 118 12.891.500 123 16.605.000 20 7.500.000 12 KALBAR 35 4.453.750 33 5.049.000 8 2.844.000 13 KALSEL 14 1.781.500 32 4.896.000 28 9.940.000 14 KALTARA 10 1.272.500
15 KALTENG 21 2.672.250 29 4.437.000 5 1.850.000 16 KALTIM 25 3.100.000 21 3.465.000 19 6.650.000 17 KEPRI
18 LAMPUNG
36 5.112.000 125 43.125.000 19 MALUKU
15 2.325.000 27 12.312.000
20 MALUT
15 2.325.000 35 15.960.000 21 NTB
10 1.460.000 104 36.972.000
22 NTT
10 3.930.000 23 PAPUA
41 7.339.000 24 9.000.000
24 PAPUA BARAT 16 2.452.000 25 4.475.000 20 9.520.000 25 RIAU 18 2.290.500 9 1.377.000 20 7.600.000 26 SULBAR
19 2.926.000 73 25.915.000
27 SULSEL
16 2.528.000 252 116.172.000 28 SULTENG
10 1.560.000 126 58.086.000
NO PROVINSI
COMBINE HARVESTER KECIL COMBINE HARVESTER SEDANG COMBINE HARVESTER BESAR CORN COMBINE HARVESTER
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
29 SULTRA
10 1.580.000 50 22.800.000 30 SULUT
42 14.616.000
31 SUMBAR 13 1.602.250
1 375.000 32 SUMSEL
10 1.450.000 206 91.876.000
33 SUMUT
9 1.341.000 57 20.263.500 34 PUSAT 110 13.750.000
1.300 585.000.000 100 33.000.000
TOTAL 610 71.691.750 672 98.638.000 2.702 1.158.107.500 100 33.000.000
NO PROVINSI
CORN SHELLER SARANA PENANGANAN DAN
PENGEMASAN BERAS BERMUTU (GRADING DAN PACKING)
POWER THRESHER MULTIGUNA VERTICAL DRYER PADI +
BANGUNAN KAP 6 TON/PROSES
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (PAKET)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (PAKET)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (PAKET)
ANGGARAN (Rp.000)
1 ACEH 15 405.000
6 152.100 2 BABEL
24 561.600
3 BALI 46 1.196.000
38 843.980 4 BANTEN 22 517.000
18 390.600
5 BENGKULU 35 927.500 6 DI YOGYAKARTA 45 1.035.000
40 879.600 7 GORONTALO 40 1.060.000
8 JABAR 94 2.209.000 1 300.000 78 1.723.800 2 1.540.000
9 JAMBI 30 840.000 10 JATENG 119 2.737.000 1 300.000 90 1.949.400
11 JATIM 231 5.313.000 1 300.000 73 1.605.270 12 KALBAR 43 1.118.000
10 264.450
13 KALSEL 26 676.000 14 KALTARA 13 338.000 15 KALTENG 17 459.000 16 KALTIM 20 520.000
8 240.000 17 KEPRI
18 LAMPUNG 52 1.326.000 19 MALUKU 20 720.000 20 MALUT
21 NTB 59 1.593.000 22 NTT
23 PAPUA 24 PAPUA BARAT 25 RIAU 26 SULBAR 24 648.000
27 SULSEL 103 2.729.500 1 300.000 20 523.400
NO PROVINSI
CORN SHELLER SARANA PENANGANAN DAN
PENGEMASAN BERAS BERMUTU (GRADING DAN PACKING)
POWER THRESHER MULTIGUNA VERTICAL DRYER PADI +
BANGUNAN KAP 6 TON/PROSES
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (PAKET)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (PAKET)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (PAKET)
ANGGARAN (Rp.000)
28 SULTENG
1 300.000 29 SULTRA
30 SULUT 31 SUMBAR 46 1.196.000
32 SUMSEL 120 3.120.000 1 300.000 33 SUMUT 86 2.236.000
34 Pusat 200 5.600.000
200 5.600.000 TOTAL 1.506 38.519.000 6 1.800.000 605 14.734.200 2 1.540.000
NO PROVINSI
SERTIFIKASI ORGANIK PENERAPAN SNI BERAS NON ORGANIK RMU DAN PACKING DAERAH PERBATASAN RMU BERAS ORGANIK
VOLUME (PAKET)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (PAKET)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
1 ACEH 2 1.160.000
2 BABEL
3 BALI 2 60.000
4 BANTEN 1 30.000
5 BENGKULU
6 DI YOGYAKARTA 1 30.000
7 GORONTALO 1 30.000
8 JABAR 7 210.000 1 30.000 1 1.800.000
9 JAMBI
10 JATENG 3 90.000 1 30.000
11 JATIM 2 60.000 1 30.000
12 KALBAR 1 30.000 5 2.900.000
13 KALSEL 1 30.000
14 KALTARA 1 30.000 1 580.000
15 KALTENG
16 KALTIM
17 KEPRI 1 400.000
18 LAMPUNG 1 30.000
19 MALUKU 2 1.160.000
20 MALUT 2 1.160.000
21 NTB
22 NTT 2 60.000 1 580.000
23 PAPUA 2 1.200.000
24 PAPUA BARAT 1 600.000
25 RIAU 2 1.200.000
26 SULBAR
27 SULSEL 1 30.000 1 30.000
28 SULTENG 1 30.000
NO PROVINSI
SERTIFIKASI ORGANIK PENERAPAN SNI BERAS NON ORGANIK RMU DAN PACKING DAERAH PERBATASAN RMU BERAS ORGANIK
VOLUME (PAKET)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (PAKET)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (UNIT)
ANGGARAN (Rp.000)
29 SULTRA
30 SULUT 1 30.000 1 600.000
31 SUMBAR 2 60.000
32 SUMSEL 2 60.000 1 30.000
33 SUMUT 1 30.000
34 Pusat
TOTAL 30 900.000 6 180.000 20 11.540.000 1 1.800.000
NO PROVINSI
BANTUAN SARANA PESTISIDA/ HERBISIDA
BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPHT
JAGUNG
BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPHT
KEDELAI
BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPDPI PADI (PEMBUATAN BIOPORI)
BANTUAN SARANA PESTISIDA/HERBISIDA
VOLUME (Ha)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (Ha)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (Ha)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (Ha)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (Paket)
ANGGARAN (Rp.000)
1 ACEH 825 627.000 15 11.100 30 22.200 20 31.100 - -
2 SUMUT 625 475.000 15 11.100 - - 10 10.225 - -
3 SUMBAR 875 665.000 45 33.300 - - 40 40.900 - -
4 RIAU 300 228.000 45 33.300 - - 10 10.225 - -
5 JAMBI 500 380.000 - - 10 7.400 10 10.225 - -
6 SUMSEL 825 627.000 - - 10 7.400 30 30.675 1 20.000.000
7 BENGKULU 175 133.000 - - - - 10 10.225 - -
8 LAMPUNG 575 437.000 - - 10 7.400 20 20.450 - -
9 BABEL 50 38.000 - - - - - - - -
10 KEPRI - - - - - - - - - -
11 BANTEN 400 304.000 15 11.100 20 14.800 20 20.450 - -
12 DKI JAKARTA - - - - - - - - - -
13 JABAR 1.350 1.026.000 45 33.300 30 22.200 30 30.675 - -
NO PROVINSI
BANTUAN SARANA PESTISIDA/ HERBISIDA
BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPHT
JAGUNG
BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPHT
KEDELAI
BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPDPI PADI (PEMBUATAN BIOPORI)
BANTUAN SARANA PESTISIDA/HERBISIDA
VOLUME (Ha)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (Ha)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (Ha)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (Ha)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (Paket)
ANGGARAN (Rp.000)
14 JATENG 1.350 1.026.000 45 33.300 40 29.600 40 62.200 - -
15 DI.YOGYAKARTA 325 247.000 - - 10 7.400 10 10.225 - -
16 JATIM 1.525 1.159.000 45 33.300 30 22.200 40 40.900 - -
17 BALI 300 228.000 - - - - - - - -
18 NTB 325 247.000 30 22.200 30 22.200 - - - -
19 NTT 275 209.000 45 33.300 - - - - - -
20 KALBAR 625 475.000 15 11.100 - - - - - -
21 KALTENG 175 133.000 - - - - - - - -
22 KALSEL 675 513.000 45 33.300 - - - - - -
23 KALTIM 300 228.000 - - - - - - - -
24 SULUT 400 304.000 15 11.100 10 7.400 - - - -
25 SULTENG 525 399.000 30 22.200 - - - - - -
26 SULSEL 1.100 836.000 30 22.200 20 14.800 40 40.900 - -
NO PROVINSI
BANTUAN SARANA PESTISIDA/ HERBISIDA
BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPHT
JAGUNG
BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPHT
KEDELAI
BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPDPI PADI (PEMBUATAN BIOPORI)
BANTUAN SARANA PESTISIDA/HERBISIDA
VOLUME (Ha)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (Ha)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (Ha)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (Ha)
ANGGARAN (Rp.000)
VOLUME (Paket)
ANGGARAN (Rp.000)
27 SULTRA 400 304.000 90 66.600 20 14.800 20 20.450 - -
28 GORONTALO 150 114.000 30 22.200 - - - - - -
29 SULBAR 400 304.000 15 11.100 - - - - - -
30 MALUKU 150 114.000 - - - - - - - -
31 MALUKU UTARA 100 76.000 - - - - - - - -
32 PAPUA BARAT 125 95.000 15 11.100 - - - - - -
33 PAPUA 125 95.000 - - - - - - - -
34 PENGADAAN PUSAT 1 50.000.000
Jumlah 15.850 12.046.000 630 466.200 270 199.800 350 389.825 2 70.000.000