• Konstitusi UUD NRI 1945.• Nilai-nilai yang terkandung dlm UUD NRI
1945.• Konsepsi implementasi nilai-nilai Konstitusi • Diskusi.
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 2
Masy. apapun selalu membentuk cara kebiasaan/adat yg tertuang dlm aturan tdk tertulis,
Negara punya kekuasaan membuat & menegakkan UU dgn segala cara maupun paksaan kedaulatan pemerintahan.
Negara konstitusi Negara yg membuat, menegakkan dan mengadili UU Konstitusi Kerangka masy. Pol (neg) yang diorganisir dengan dan
melalui hukum. Nasionalisme
Demokrasi perwakilan Konstitusi Modern muncul dari
Eko
Sos
MASYA-RAKAT
NEGARA
Bentuk perkumpulan manusia
1.Keluarga.2.Perk Kep.3.Perk Sukarela
Masy yg diorganisir scr pol, Neg u/ masyOrang2 yg diatur men hukum dlm bts wil ttu
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
Peraturan Lak lainnya
UUD NRI’45
HUKUM DASAR
TERTULIS
HUKUM DASAR TDK
TERTULIS
TAP MPR UU, PP Peng-
ganti UU,
PP, Kepres,
PASAL2
PEM-BUKAAN
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
NILAI NORMATIF.Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh
suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (reality).
NILAI NOMINAL.Bahwa konstitusi secara hukum berlaku , namun
berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataan tidak berlaku.
NILAI SEMANTIK.Konstitusi secara hukum tetap berlaku tetapi dalam
kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
NASIONALISME Secara umum muncul di era abad 17-18 di
Eropa, (Magna Charta). Era Monarchi di Eropa “Akulah hukum”. Rasa memiliki, muncul tuan tanah baru, muncul
bangsawan baru Revolusi Perancis, Monarchi runtuh Nasionalisme
Nasionalisme di Spanyol, Italy, Inggris, AS negara kontstitusi pertama.
Sesudah PD II Nasionalisme merambah di Asia dan Afrika.
Bagaimana di Indonesia?.
LAI-FUNG KONSTITUSI
William G. Andrews, THOMAS PAINE, Jimly AsshiddiqieWilliam G. Andrews, THOMAS PAINE, Jimly AsshiddiqieTAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
1. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik
2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri
3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
HAK & KEWAJIBAN BELA NEG
MEMELUK & MELAKS AGA-MA/ KEPER-
CAYAAN P’GANTIAN PIM/PEJABAT SCR TERATUR
JAMIN T’GAR NYA P’UBAHAN SCR DAMAI
LAI KONST
SIKAP HUKUM
AKUI KE ANEKA RAGAMAN
JAMIN GAKNYA KEADILAN
M’BTSI GUN KEKERASAN
DEMOKRASI
PENYELESAIN P’SELISIHAN DAMAI & M’LMB
KESAMAAN DERAJAD
M’DPTKAN DIKJAR
DLM HUKUM & PEMERINTAHAN
PEKERJAAN & PENGHIDUPAN
YG LAYAK
PENGT HUKUMPEMAHAMAN
HUKUM
POLA PERILAKU HUKUM
KETAATAN HUKUM
KEBEBASAN B’SERIKAT,
B’PENDPT & B’POL
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
Nasionalisme yang pertama muncul di Prancis meruntuhkan Monarchi melalui Rev. Perancis yg bersemboyankan EGALITE Kesamaan. LIBERITE Kemerdekaan. FRATERNITE Persaudaraan.
Nilai “Kesamaan DerajatKesamaan Derajat” amat diperlukan utk membentuk nasionalisme yang memunculkan konstitusionalisme.MR. Muh Yamin maupun IR. Soekarno disaat mengusulkan dasar kemerdekaan pada sila kedua mengusulkan “Peri Kemanusiaan” “Peri Kemanusiaan” (Muh Yamin) dan “Internasionalisme” “Internasionalisme” (IR Soekarno). Peri Kemanusiaan dan Internasionalisme ini amat kaya dengan nilai-nilai:
Kesamaan, Kesederajatan Keadaban dan Kemanusiaan. Tidak Chauvinisme dalam nasionalisme tapi harus memperlakukan sesama
sederajat.TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
Masyarakat apapun, dimanapun sesederhana apapun selalu membentuk cara-cara kebiasaan dan adat istiadat yang membudaya tertuang dalam aturan tidak tertulis dilestarikan turun temurun, di tegakkan dengan otoritas orang tua, tetua adat/suku/agama dsb.
Tekanan hukum sosial lama kelamaan menjadi hukum politik yang kita kenal sebagai konstitusi.
Dalam baik ke IV Pembukaan UUD 1945, “kemudian dari itu untuk kemudian dari itu untuk Mencapai tujuan nasional disusun kemerdekaan Indonesia kedalam Mencapai tujuan nasional disusun kemerdekaan Indonesia kedalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk …………….
Mengartikan dalam pejalanan bangsa menuju tujuannya sudah ada struktur aturan yang harus ditaati, dipatuhi agar bangsa mulus melangkah mencapai tujuannya.
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
Melaksanakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Mengembangkan konstitusi sehingga mampu mengikuti perkembangan jaman
Menjaga pelaksanaan konstitusi dengan cara: 1. Menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif 2. Ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif; 3. Ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan
bertanggung jawab; 4. Memberikan saran atau kritik kepada pemerintah melalui
wakil rakyat dan sebagainya
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
DEMOKRASI PARLEMENTER (1945 - 1959): persatuan yang telah digalang selama menghadapi musuh, ternyata tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan dicapai peluang DOMINASI PARPOL & DPR
DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 – 1965): dominasi presiden, terbatasnya peranan parpol, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sbg unsur sospol.
DEMOKRASI PANCASILA (1965 – 1998): upaya meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin, a.l :jabatan seumur hidup presiden Soekarno diubah menjadi jabatan elektif setiap 5 tahun.
DEMOKRASI DALAM ORDE REFORMASI (1998 – SEKARANG): tahap transisi demokrasi Indonesia, menentukan ke arah mana demokrasi akan dibangun. 4 faktor kunsi sukses/gagalnya demokrasi di Indonesia : Komposisi elit politik; desain institusi politik; kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit; dan peran masyarakat madani.
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
DQstu
dio
1. DEMOKRASI2. KESAMAAN DERAJAT3. KETAATAN HUKUM
KANDUNGAN NILAI UUD NRI TAHUN 1945
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
DQstu
dio
1. IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI
KELEMBAGAAN NEGARA KEBEBASAN BERSERIKAT DAN
BERKUMPUL SISTEM PEMILU KEBEBASAN PERS OTONOMI DAERAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
2. KESAMAAN DERAJAT PUNYA HAK YANG SAMA TIDAK DISKRIMINATIF PERLAKUAN YANG ADIL
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
IMPLEMENTASI NILAI KESAMAAN DERAJAT
DALAM PEMERINTAHAN BELA NEGARA BERSERIKAT DAN BERKUMPUL MEMPEROLEH INFORMASI HAK MILIK PRIBADI MEMELUK AGAMA PENDIDIKAN HAM KESEHATAN HUKUM DAN KEADILAN PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN LAYAK
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
3. KETAATAN HUKUM
LEMBAGA / INSTITUSI PEMEGANG KEKUASAAN RAKYAT PRIBADI
TIDAK ADA YANG KEBAL HUKUM !!TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
IMPLEMENTASI KETAATAN HUKUM
SUPREMASI HUKUM : KESADARAN, PENGHORMATAN, DAN KEPATUHAN THD HUKUM
KEPASTIAN HUKUM KEADILAN PENEGAKAN HUKUM TIDAK DISKRIMINATIF TIDAK DIPERBUDAK TIDAK DISIKSA
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
NILAI2 KEBANGSAAN * MRPKN NILAI YG DISEPAKATI & DIPANDANG BAIK. * BERUPA NORMA2 & ETIKA KEBAIKAN YG BERSUMBER DARI EMPAT KONSENSUS DASAR. * MRPKN PANDUAN & PEDOMAN MEMBANGUN BANGSA , JATI DIRI BANGSA & TATA KEHIDPAN BERBANGSA. * TAPLAN NK UTK MENUMBUHKAN RASA & SEMANGAT KEBANGSAAN. * RASA KEBANGSAAN CERMINAN SIKAP & PRILAKU * SEMANGAT KEBANGS SEMANGAT UTK MENJUNJUNG TIMNGGI HARKAT & MARTABAT BANGSA.
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
PEMBAHASAN (3)
A. N2K YG TERKANDUNG DLM PEMB UUD NRI THN 1945 1. KESADARAN HAKIKI. 2. PENGAKUAN. 3. KESADARAN RAKYAT SBG MANUSIA RELIGIUS. 4. KESADARAN RAKYAT TTG KEMERDEKAAAN. 5. TUJUAN NAS & TUJUAN PENYELENG NEGARA
32TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
B. N2K yg Terkandung didalam Pasal-pasalUUD NRI Tahun 1945
• Nilai demokrasi, mengandung makna bahwa kedaulat an berada ditangan rakyat {Psl 1 ayat (2)}, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pemerintahan.
• Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum {(Psl 27 ayat (1)}.
• Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang belaku.
33TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
NILAI-NILAI DEMOKRASI
(CORE VALLUES OF DEMOCRASIE)
a) Prinsip Pemerintahan Berdasar Konstitusi (Baru) Yang Menjamin Checks And Balances Yang Sehat; Amandemen UUD 1945,
b) Pemilihan Umum Yang Demokratis (Free And Fair), Yang pada akhirnya telah mengembalikan kedaulatan sepenuhnya pada rakyat.
c) Desentralisasi Kekuasaan dan tanggung jawab atas dasar Sistem Otonomi Daerah, Untuk Lebih Mendekatkan Rakyat Pada Pengambil Keputusan. Sistem Pambuatan UU Yg Demokratis, Aspiratif Dan Terbuka Prosesnya.
34TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
35
NILAI-NILAI DEMOKRASI
(CORE VALLUES OF DEMOCRASIE)
d) Sistem Pambuatan UU Yg demokratis, aspiratif dan terbuka
prosesnya.
e) Sistem peradilan yang independen, yang bebas dari tekanan
atau pengaruh dari manapun datangnya.
f) Pembatasan kekuasaan Kepresidenan atas dasar konstitusi.
g) Peran media yang bebas sebagai sarana kontrol sosial.
h) Jaminan terhadap peran kelompok2 kepentingan (Civil
Society); termasuk,al Ormas, LSM,dll.
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
36
NILAI-NILAI DEMOKRASI
(CORE VALLUES OF DEMOCRASIE)
i) Hak Masyarakat Untuk Tahu.
j) Promosi Dan Perlindungan HAM , Termasuk
Perlidungan Hak-hak Minoritas Karena Beda
Agama, RAS, Atau Etnis.
k) Kontrol Sipil Terhadap Militer.
l) Dll. (Ind menjadi Neg ke3 terbesar Demokrasi).
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
Konsep Negara Hukum Ideal dan Demokratis
• keberadaan sistem “checks and balances”yg sehat;• kekuasaan kehakiman yang merdeka;• promosi dan perlindungan HAM dan KAM;• kekuasaan eksekutif tunduk pada prinsip-prinsip
supremasi hukum;• kesempatan bagi warganegara untuk menuntut
keadilan apabila terjadi “mal-administration” atau kegagalan badan-badan publik dalam menjalankan tanggungjawab;
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
• partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum (law making process); dalam penegakan hukum (law enforcement process) dan dalam membangun kesadaran hukum (law awareness);
• dihormatinya hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law);
• penghormatan asas-asas hukum internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;
• perlindungan HAM dalam administrasi peradilan (non diskriminasi, asas legalitas, asas fair trial, dan sebagainya);
38
Konsep Negara Hukum Ideal dan Demokratis
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
• hukum harus bersifat responsif (responsive law) (mengutamakan legitimasi dan kompetensi, keadilan substantif, kejujuran beracara, taat asas dan kebijakan, menghindari pendekatan formalistik dan legalistik semata-mata, segala diskresi harus didasarkan atas tujuan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, menjaga keseimbangan antara moralitas institusional, moralitas sosial dan moralitas sipil, dan menghindari politisasi hukum); 39
Konsep Negara Hukum Ideal dan Demokratis
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
2. NILAI KESAMAAN DERAJAT
PAHAM NEGARA HUKUM PSL 1 AYAT (3) TERKAIT ERAT DGN NEGARA KESEJAHTERAAN (WEFARE STATE) ATAU PAHAM NEG HUKUM MATERIL, SEUAI DGN ALINEA KEEMPAT PEMB. UUD 1945. PERHATUKAN PASAL 34 AYAT (1); (2) DAN (3).
NILAI KESAMAAN DERAJAD TERDAPAT PULA PADA PASAL 28D AYAT (1), (3) DAN PASAL 28H.
NLAI KESAMAAN DERAJAT MRPKN IMPLEMENTASI DARI HAM; HAM YG MENONJOL : MENGELUARKAN PENDPT, KEBEBASAN
BERAGAMA; PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM , SERTA BEBAS DARI PERLAKUAN TDK MANUSIAWI.
40TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
3. NILAI KETAATAN HUKUM
NILAI KETAATAN HUKUM BERMAKNA SETIAP WARGA NEGARA TANPA PANDANG BULU WAJIB MENTAATI SETIAP HUKUM DAN PER-UU-AN YANG BERLAKU.
TEGAKKAN HUKUM, GUNAKAN HUKUM. ADA 3 (TIGA) NILAI DASAR HUKUM, YAITU : (a) KEADILAN; (b) KEGUNAAN; DAN (c) KEPASTIAN HUKUM.
41TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
C. KONSTITUSI
1) PENGERTIAN a) SEJUMLAH ATURAN DAN KETENTUAN HUKUM. b) SELURUH SISTEM KETATANEGARAAN SUATU NEG. c) MEMUAT ATURAN TERTULIS MAUPUN TDK TERTULIS. d) SUATU PIAGAM YG MENYATAKAN CITA-CITA BANGSA DAN MRPKN DASAR ORGS KENEG SUATU BANGSA. KESIMPULAN : (a) KUMPULAN KAIDAH YG MEMBERIKAN BATASAN KEPD PENGUASA; (b) DOKUMEN TTG PEMBAGIAN TUGAS & WEWENANG; DAN (c) DESKRIPSI YG MENYANGKUT HAM.
42TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949) Konstitusi Republik Indonesia Serikat
2. UUD Sementara RI 1950 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
3. UUD 1945 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)4. UUD 1945 & PERUBAHAN I (5 Juli 1959 – 19 Oktober
1999)5. UUD 1945 & PERUBAHAN I dan II (19 Oktober 1999 – 18
Agustus 2000) 6. UUD 1945 & PERUBAHAN I, II, & III (18 Agustus 2000 – 9
Nopember 2001) 7. UUD 1945 & PERUBAHAN I, II, III, & IV (9 Nopember 2001
– 10 Agustus 2002) 8. UUD NRI 1945 (sejak 10 Agustus 2002)
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
29 Mei 1945 MR. Muh Yamin, Pidato usul dasar kemerdekaan RI pada sila I “Peri kebangsaan” berisi antara lain : Negara baru Indonesia berpaham Nasionalisme
1 Juni 1945 Ir Soekarno. Pidato usul Kemerdekaan RI, pada sila I “Nasionalisme” : Bangsa adalah keinginan untuk bersatu (Ernest Renan), Kesatuan perangai karena kesamaan nasib (Otto Bauer). Persatuan manusia dan tempat (Ir. Soekarno). Nilai persatuan dan kesatuan yang membawa masyarakat bersatu
membangsa. Masyarakat Indonesia nilai-nilai:
Kebersamaan. Kekeluargaan. Kesetiakawanan sosial. yang mengkristal dalam nasionalisme harus terus diperkuat daya
perekatnya.
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
DEMOKRASI LIBERAL : Pemerintahan dibatasi oleh UU dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang sesuai. DEMOKRASI TERPIMPIN : Semua tindakan pemimpin dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilu yang bersaing sbg kendaraan untuk menduduki kekuasaan. DEMOKRASI SOSIAL : Demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egaliterisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan. DEMOKRASI PARTISIPASI : Menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. DEMOKRASI CONSOCIATIONAL : Menekankan proteksi khusus bagi kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. DEMOKRASI LANGSUNG : Rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Legislatif sebagai lembaga pengawas, pemilihan pejabat eksekutif oleh rakyat melalui pemilu. DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG : Mewujudkan kedaulatan rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, tetapi melalui lembaga perwakilan. Lembaga parlemen dituntut peka terhadap berbagai hal berkaitan dg hubungan kehidupan masyarakat dg pemerintah/negara.
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
PRINSIP DEMOKRASI, terdiri dari Masykuri Abdillah (1999) - : persamaan, kebebasan, dan pluralisme Robert A. Dahl , terdiri dari : Kontrol atas keputusan pemerintah, Pemilihan yang teliti dan jujur, Hak memilih
dan dipilih, Kebebasan menyatakan pendapatan tanpa ancaman, Kebebasan mengakses informasi, dan Kebebasan berserikat
PARAMETER NEGARA DEMOKRATIS:MASALAH PEMBENTUKAN NEGARA : Menentukan kualitas, watak dan pola
hubungan yang akan terbangun. Pemilu dipercaya sbg salah satu instrumen penting.
DASAR KEKUASAAN : Konsep legitiminasi kekuasaan & pertanggungjawaban langsung kepada rakyat.
SUSUNAN KEKUASAAN NEGARA : Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan/wilayah. Penyelenggaraan negara harus diatur dalam suatu tata aturan yg membatasi dan sekaligus memberikan koridor dalam pelaksanaannya, yaitu desentaralisasi & kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas.
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1
• Demokrasi:• lahir di Yunani, Plato, Socrates, Aristoteles. Demokrasi
langsung (negara kota) tidak efektif.• di Romawi kuno, demokrasi langsung tak efektif.• Di Perancis Monarchi absolut. Nasionalisme
Demokrasi perwakilan.
Bagaimana di Indonesia.29 Mei 1949 MR. pidato usul Muh Yamin, dalam dasar
kemerdekaan RI, Sila ke IV “Peri Kerakyatan” berisi antara lain:
• Permusyawaratan mencapai mufakat. • Perwakilan. • Kebijaksanaan.
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI 1