IMPLEMENTASI KONVENSI SENJATA
KIMIA DI INDONESIA
Disampaikan dalam “Chemical Security Awereness Webinars for Indonesia”
Kamis, 27 Juli 2017, Cyber 2 Tower - Jakarta
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Konten
1. Latar Belakang
2. Konvensi Senjata Kimia
3. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1540
4. Implementasi Regulasi KSK
5. Kegiatan terkait KSK
6. Program ke depan
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Latar Belakang
Dalam tataran senjata pemusnah massal, kesehatan juga menjadi titik yang rawan sebagai sasaran. Melalui suatu penyebaran penyakit, suatu populasi dapat diserang dengan senjata pemusnah massal berupa instrumen senjata biologis. Dengan semakin canggihnya teknologi, saat ini manusia lebih mudah dan efektif dalam merakit senjata pemusnah massal yang berbasis Kimia, Biologi, Radiologi, Nuklir, dan Material Explosif (CBRNE).
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1
Latar Belakang
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1
Kejadian pemusnahan
massal bukan hanya
diawali dari bom
Hiroshima dan Nagasaki
1945 saja namun sudah
dimulai sejak abad 14.
Di jaman perang abad 14, ada sebuah strategi perang dengan cara
menembakkan mayat ke suatu daerah untuk menebar penyakit.
Cara perang seperti ini dilakukan oleh Crimea yang selanjutnya
menjadi tren di Eropa.
Latar Belakang
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1
Kejadian pemusnahan
massal pertama kali secara
terencana dilakukan oleh
Cosmo Gordon Lang,
Arcbishop of Canterbury
pada 1937. Pasukan fasis ini
menyerang Spanyol dan
China dengan senjata kimia
berupa gas mustard. Efek gas mustard, Abyssina, 1936
Latar Belakang
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1
Berangkat dari permasalahan besar tersebut. Dunia mulai berbenah dengan mendirikan berbagai traktat dan konvensi yang dilengkapi dengan instansi pelaksananya. Traktat dan konvensi ini mengatur penggunaan barang-barang dual use yang sebenarnya bermanfaat untuk manusia namun dapat disalahgunakan sebagai senjata pemusnah massal melalui kegiatan proliferasi. Traktat dan konvensi tersebut antara lain sbb. Kimia Chemical Weapon Convention (1993) Instansi – OPCW
Latar Belakang
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1
Biologi
Biological Weapon Convention (1972)
Instansi - PBB
Radiologi
Traktat PBB (1957)
Instansi - IAEA
Nuklir
Nuclear Non-Proliferation Treaty (1974)
Instansi – Nuclear Supplier Group (NSG)
KSK merupakan perjanjian dunia terkait
pemusnahan senjata pemusnah massal khususnya
senjata kimia yang diadopsi oleh PBB pada tahun
1992. KSK resmi diimplementasikan secara global
pada 29 April 1997.
KSK bertujuan melarang pengembangan,
produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata
kimia. KSK juga mengatur penanganan
pemusnahan senjata kimia.
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1. Pemusnahan senjata kimia dan fasilitas produksi : Article I, III, IV, & V
2. Non proliferasi, kecuali kegiatan yang diizinkan : Article VI
3. Assistance & protection : Article X
4. Kerjasama internasional : Article XI
EMPAT PILAR KSK
Konvensi Senjata Kimia (KSK) . Chemical Weapon Convention (CWC)
2
Konvensi Senjata Kimia (KSK) . Chemical Weapon Convention (CWC)
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2
Instansi yang menangani KSK adalah The
Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapon (OPCW). Lembaga ini memiliki
mabes di Den Haag, Belanda.
Lembaga ini dipimpin oleh Direktur Jenderal
dan memiliki 165 negara pihak. Melalui suatu
mekanisme election, OPCW juga memiliki
Dewan Eksekutif yg berasal dari negara-
negara pihak.
www.opcw.org
Resolusi DK PBB No. 1540 UN Security Council Resolution No.1540
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
3
Seiring dengan hal tersebut, Dewan Keamanan PBB juga
berupaya untuk mengintegrasi seluruh traktat/konvensi
tersebut melalui suatu resolusi.
DK PBB mengesahkan Resolusi
1540 pada tanggal 28 April 2004
dalam Bab VII Piagam PBB.
Resolusi ini dibuat untuk
mengendalikan proliferasi senjata
kimia, biologi, dan nuklir melalui
pengawasan terhadap peredaran
peralatan/komponen utama dan
pendukungnya serta teknologinya.
Resolusi DK PBB No. 1540 UN Security Council Resolution No.1540
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
3
Paragraf-1 : Komitmen umum menolak senjata pemusnah massal oleh non-state actor
Paragraf-2 : Menindak secara hukum terhadap aktivitas pengembangan senjata
pemusnah massal oleh non-state actor
Paragraf-3a : Pengendalian dan audit material nuklir secara layak dan efektif
Paragraf-3b : Perlindungan bahaya material nuklir secara layak dan efektif
Paragraf-3c : Pengendalian perbatasan
Paragraf-3d : Pengendalian ekspor nasional secara komprehensif
Paragraf-6 : Daftar barang yang dikendalikan
Paragraf-8b : Kewajiban perusahaan internasional tunduk kepada hukum dan regulasi
domestik
Paragraf-8d : Peningkatan pengendalian dengan industri dan masyarakat
Paragraf-9 : Kerjasama dan dialog mengenai non-proliferasi
Paragraf-10 : Kerjasama aktif terhadap pencegahan peredaran barang yang dicurigai
sebagai komponen senjata pemusnah massal
Implementasi Regulasi KSK di Republik Indonesia
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
4
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998
tentang Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan,
Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang
Pemusnahannya
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008
tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan
Kimia sebagai Senjata Kimia
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017
tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2017
tentang Susunan Keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan
Berbahaya
Implementasi Regulasi KSK di Republik Indonesia
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
4
Undang-Undang Nomor 9/2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia
dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.
1. Kementerian Perindustrian adalah ‘leading institution’ dalam
implementasi KSK dan di dalam kepengurusan OTNAS KSK
2. Berpartisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan
dunia sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia.
3. Mematuhi implementasi KSK yang telah diratifikasi melalui UU
No. 6/1998 dan sebagai acuan hukum perdagangan internasional
bahan kimia yang berfungsi ganda.
4. Sebagai acuan hukum nasional dalam kaitan dengan pemanfaatan
dan pelarangan bahan kimia sebagai senjata kimia.
Implementasi Regulasi KSK di Republik Indonesia
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
4
Undang-Undang Nomor 9/2008 mengamanatkan:
1. Penggolongan bahan kimia sebagai senjata kimia
2. Penggunaan yang diizinkan dan pelarangan penggunaan
bahan kimia
3. Pembentukan Otoritas Nasional Senjata Kimia Mewakili Indonesia dalam memenuhi hak dan
kewajiban sebagai salah satu negara pihak KSK
Sebagai koordinator dan penghubung pemerintah Indonesia
dengan organisasi internasional dan/ atau negara pihak
Sebagai koordinator penyelenggaraan kerjasama internasional
dengan negara pihak dan organisasi internasional KSK
4. Pembentukan Sekretariat Otoritas Nasional untuk
mendukung pelaksanaan operasional Otnas
Implementasi Regulasi KSK di Republik Indonesia
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
4
Peraturan Presiden No. 19/2017 mengamanatkan:
1. Pembentukan Otoritas Nasional Senjata Kimia (OTNAS).
2. Penunjukan Kementerian Perindustrian sebagai Otoritas Nasional
Senjata Kimia.
3. Tugas Otoritas Nasional Senjata Kimia:
Sebagai koordinator dan penghubung pemerintah Indonesia
dengan organisasi internasional dan/ atau negara pihak
Menyelenggarakan fungsi koordinasi dengan instansi
pemerintah terkait
4. Dalam melaksanakan tugas sebagai penghubung, Otnas
berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri
5. Wewenang Otoritas Nasional Senjata Kimia:
Menunjuk Tim Inspeksi Nasional untuk mendampingi Tim Inspeksi
Internasional dan menjamin kelancaran pelaksanaan inspeksi.
Implementasi Regulasi KSK di Republik Indonesia
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
4
Keputusan Presiden No. 4/2017 merinci struktur OTNAS:
• Ketua : Menteri Perindustrian
• Wakil Ketua I : Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
• Wakil Ketua II : Dirjen Kerjasama Multilateral, Kemlu
• Sekretaris : Direktur Industri Kimia Hulu
• Anggota :
Sekjen. Kem. Kesehatan, Sekjen. Kem. Pertanian, Dirjen. Kekuatan
Pertahanan, Kem. Pertahanan, Dirjen.Bea Cukai, Kem. Keuangan,
Dirjen. Perdagangan Luar Negeri, Kem. Perdagangan, Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan, Kem. Pertahanan, Kepala Badan
Reserse Kriminal, Kepolisian Negara RI, Asisten Operasi Panglima
TNI, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik, LIPI, dan Deputi
Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, BPOM
Implementasi Regulasi KSK di Republik Indonesia
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
4
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan
Berbahaya.
Distribusi bahan kimia daftar
diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan No. 44 Tahun 2009
tentang Pengadaan, Distribusi,
dan Pengawasan Bahan
Berbahaya (termasuk Bahan
Kimia Daftar) sebagaimana
terakhir diubah dengan
Permendag No. 75 Tahun 2014.
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
Deklarasi
Inspeksi dan Verifikasi
Penyampaian Data dan Informasi
Pelatihan dan Workshop
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
DEKLARASI
• Aggregate National Data – Article VI
1. Laporan tahunan kegiatan ekspor-impor bahan kimia daftar 2 & 3.
2. Indonesia tidak memproduksi bahan kimia daftar, namun hanya
menggunakan bahan kimia daftar 2 sebagai bahan baku di industri.
3. Bahan kimia daftar 2 dan 3 yang umum digunakan adalah
Triethanolamine, Methyl Diethanolamine, Phosphorus Trichloride
4. Paling lambat disampaikan tanggal 31 Maret setiap tahun
• Program National Protective Purpose – Article X
1. Laporan tahunan program nasional terkait pencegahan insiden kimia
yang meliputi program yang telah berjalan, elemen/unit utama yang
bertanggung jawab terhadap insiden kimia, penelitian dan
pengembangan.
2. Disampaikan paling lambat 120 hari pada tahun berikutnya.
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
DEKLARASI
• Deklarasi Other Chemical Product Facilities (OCPF) – Article VI
1. Deklarasi fasilitas produksi yang memproduksi bahan kimia non-daftar
(DOC/ Discrete Orgrete Chemical dan DOC- PSF/ Phosphor-Sulfur-
Flourin) secara sintesis.
2. Sejak tahun 2001, Indonesia telah menyampaikan deklarasi OCPF
untuk 34 fasilitas yang memproduksi DOC termasuk PSF.
3. Penyampaian dilakukan apabila ada update industri OCPF baru
DEKLARASI
No Nama Perusahaan Lokasi Product Group Codes
TAHUN 2011
1 PT. Kaltim Methanol Industri Kalimantan Timur Methanol (519)
2 PT. Medco Methanol Bunyu Kalimantan Timur Methanol (519)
3 PT. Petrokimia Gresik Jawa Timur Urea (519)
4 PT. Pupuk Iskandar Muda Aceh Urea (519)
5 PT. Pupuk Kalimantan Timur Kalimantan Timur Urea (519)
6 PT. Pupuk Kujang Cikampek Jawa Barat Urea (519)
7 PT. Pupuk Sriwidjaja Sumatera Selatan Urea (519)
8 PT. ASEAN Aceh Fertilizer Aceh Urea (519)
TAHUN 2013
1 PT. Asahimas Chemical Banten Vynil Chloride Monomer (511)
2 PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia Banten Purified Terehthalic Acid (513)
3 PT. Indo Acidatama Tbk Jawa Tengah Ethanol (512B)
4 PT. Nippon Shokubai Indonesia Banten Acrylic Acid (511)
5 PT. Pertamina Refinery Unit III Plaju Sumatera Selatan 598
6 PT. Pertamina Refinery Unit IV Cilacap Jawa Tengah 511, 598
7 PT. Pertamina Refinery Unit VI Balongan Jawa Barat 598
Deklarasi Other Chemical Production & Facilities OCPF
DEKLARASI
No Nama Perusahaan Lokasi Product Group Codes
TAHUN 2014
1 PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Banten Purified Terehthalic Acid (513)
2 PT. Dover Chemical Banten Formaldehyde (519)
3 PT. Sintas Kurama Perdana Jawa Barat Formic Acid (513)
TAHUN 2015
1 PT. Lautan Otsuka Chemical Banten Azodicarbonamide (514)
2 PT. Sulfindo Adiusaha Banten Ethylene Dichloride, Vinyl Chloride Monomer (511)
3 PT. Petronika Jawa Timur DOP, DOTP, DINP (513)
4 PT. Arjuna Utama Kimia Jawa Timur Urea Formaldehyde, Melamine Formaldehyde (519)
5 PT. Justus Sakti Raya Jakarta Maleic Anhydride, Fumaric Acid (513)
6 PT. Styrindo Mono Indonesia Banten Ethylbenzene (511)
Deklarasi Other Chemical Production & Facilities OCPF
DEKLARASI
No Nama Perusahaan Lokasi Product Group Codes
TAHUN 2016
1 PT. Polychem Indonesia, Tbk Banten Trietylene glycol, Diethylene glycol, Mono ethylene glycol, Ethylene oxide (511, 512)
2 PT. KAO Indonesia Chemicals Jawa Barat Linear alkyl benzene sulfonate, Sodium lauryl ether sulfate, Sodium lauryl sulfate (511, 519)
3 PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk Banten Alkyl benzene (511)
4 PT. Findeco Jaya Jakarta Sulphonic acid (LABS/BABS) – (511)
5 PT. Cheil Jedang Indoensia-Jombang Jawa Timur Mono Sodium Glutamate (541)
6 PT. BASF Care Chemical Indonesia Jawa Barat Texapon SLES series, Texapon SLS series, Calcium stearate dispersion, Ammonium stearate dispersion (519)
7 PT. DyStar Colour Indonesia Banten Azo based dyes (531)
8 PT. Indorama Petrochemicals Banten PTA (513)
9 PT. Saridaya Plasindo Banten DOP, DINP (513)
10 PT. Cheil Jedang Indonesia-Pasuruan Jawa Timur L-Lysine HCl, L-Lysine Sulfate, L-Tryptophan, L-Threonine (541)
Deklarasi Other Chemical Production & Facilities OCPF
INSPEKSI
Inspeksi dan Verifikasi 2011 s.d. 2017
No Nama Perusahaan Lokasi Pelaksanaan
1 PT. Petrokimia Gresik Jawa Timur 12-15 Januari 2004
2 PT. Medco Methanol Bunyu Kalimantan Timur 26-29 April 2004
3 PT. Asean Aceh Fertilizer Aceh 27-30 September 2004
4 PT. Pupuk Iskandar Muda Aceh 28 Juni – 1 Juli 2005
5 PT. Pupuk Sriwidjaja Sumatera Selatan 25-28 September 2006
6 PT. Pupuk Kujang Jawa Barat 14-16 Mei 2007
7 PT. Kaltim Methanol Industri Kalimantan Timur 22-23 Mei 2007
8 PT. Pupuk Kalimantan Timur Kalimantan Timur 22-23 Juni 2009
9 PT. Petrokimia Gresik Jawa Timur 4-8 Juli 2012
10 PT. Petrokimia Gresik Jawa Timur 14-18 Juli 2014
11 PT. Pertamina UP IV Jawa Tengah 22-27 September 2014
12 PT. Asahimas Chemical Banten 10 – 11 Juni 2015
13 PT. Pertamina UP III Sumatera Selatan 19 – 21 Juli 2016
14 PT. Nippon Shokubai Jawa Barat 24-25 Oktober 2016
15 PT. Lautan Otsuka Jawa Barat 26-27 Oktober 2016
16 PT. BASF Care Chemical Indonesia Jawa Barat 11-13 April 2017
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
DATA dan INFORMASI
• Needs Assessment and Compilation of Tools, Guidances, and Best
Practices on Chemical Safety and Security Chemical Management – Article XI
1. Informasi mengenai penilaian kebutuhan, kompilasi pedoman,
panduan dan best practices terkait keselamatan dan keamanan
penggunaan bahan kimia
2. Tindak lanjut dari konferensi Negara Pihak KSK tahun 2011 dan
rekomendasi hasil Third Review Conference 2013
3. Saat ini, baru 16 Otoritas Nasional Negara Pihak yang
menyampaikan ke Sekretariat Teknis OPCW (ST OPCW)
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
DATA dan INFORMASI
• Rapid Response Assistance Mission/RRAM – Article IX
1. ST OPCW memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan
bantuan dan tanggap darurat
2. ST OPCW meminta Negara Pihak untuk menyampaikan contact
person dari national focal point yang akan menangani isu-isu RRAM
• National Implementation Measures – Article VII
Penyampaian update regulasi nasional dalam kaitan implementasi
KSK
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
DATA dan INFORMASI
• Needs Assessment and Compilation of Tools, Guidances, and Best
Practices on Chemical Safety and Security Chemical Management – Article XI
1. Informasi mengenai penilaian kebutuhan, kompilasi pedoman,
panduan dan best practices terkait keselamatan dan keamanan
penggunaan bahan kimia
2. Tindak lanjut dari konferensi Negara Pihak KSK tahun 2011 dan
rekomendasi hasil Third Review Conference 2013
3. Saat ini, baru 16 Otoritas Nasional Negara Pihak yang
menyampaikan ke Sekretariat Teknis OPCW (ST OPCW)
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
TRAINING &
WORKSHOP
WORKSHOP PERDANA di INDONESIA
The Table-Top Exercise on Prevention and Response to
Attack on Chemical Installation,
pada tanggal 19-20 Agustus 2013
di Jakarta Selatan – DKI Jakarta.
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
TRAINING &
WORKSHOP
Table Top Exercise - Regional Workshop for States Parties in Asia on Assistance and Protection Against Chemical Weapons
Nusa Dua – Bali 8-10 April 2014
Diikuti oleh 45 orang dari 15 negara
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
TRAINING &
WORKSHOP
Table Top Exercise The Regional Table Top Exercise
for States Parties in Asia on Article X Related Issue
Kuta - Bali 24 – 26 Maret 2015 Diikuti oleh 45 orang dari 14 negara
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
TRAINING &
WORKSHOP
Field Exercise - Regional Advanced Course and Field Exercise on Assistance and Protection againts Chemical Incidents for Asia-Pacific Countries.
Pelaksanaan: 4 - 8 April 2016 di Jakarta & Sentul
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
TRAINING &
WORKSHOP
Laboratory Training - Course on the Analysis of Chemical Related to the Chemical Weapons Convention, didanai oleh US Dept. of State bekerjasama dengan VERIFIN.
Tiga tahapan pelatihan: 1. Tahap 1: 1 minggu di Indonesia 2. Tahap 2: 2 minggu di Finlandia 3. Tahap 3: 1 minggu di Indonesia
Balai Besar Kimia dan Kemasan 23 – 27 Mei 2016
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
TRAINING &
WORKSHOP
Workshop on Needs Assessment and Best Practices on Integrated Chemical Management
Jakarta, 20 – 22 Maret 2017, Peserta: 50 orang dari 23 negara
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
TRAINING &
WORKSHOP
Memfasilitasi penyelenggaraan Industrial Attachment of
the Associate Programme 2017.
Proyeksi pelaksanaan
Rencana pelaksanaan 4 – 22 September 2017
Di PT. Pupuk Kujang, Cikampek
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
TRAINING &
WORKSHOP
ST OPCW menyelenggarakan beberapa kegiatan
pelatihan internasional/ workshop/ course bekerjasama
dengan Negara Pihak antara lain:
• OPCW Associate Programme
• Laboratory Course
• Basic Course for National Authority Personnel
• Regional Basic Training Course for National Authorities of Asian
States Parties
• Field Exercise
• Table Top Exercise
• Integrated Chemical Management Workshop
• Natural Products Chemistry Training
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
TRAINING &
WORKSHOP Kegiatan internasional yang
diikuti oleh partisipan dari Indonesia
No Kegiatan Lokasi Waktu Instansi
1 Assistance and Protection Course for Instructors
Republik Ceko 18 – 25 Mei 2016
Ditziad
2 Basic Course on Assistance and Protection
Turki 30 Mei – 3 Juni 2016
Puslabfor
3 Training Course on Conducting Sampling and Analysis in a Highly Contaminated Environment
Polandia 6 – 11 Juni 2016
LIPI
4 Basic Course on Assistance and Protection against Chemical Weapons
Swiss 18 – 22 July 2016
Puslabfor
5 Laboratory Course on Analysis of Chemical Weapons Agents Samples
Belanda 3 – 7 Oktober 2016
LIPI
6 International Advanced Course on Assistance and Protection Against Chemical Weapons
Pakistan 14 – 18 November
2016 Puslabfor
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
TRAINING &
WORKSHOP Kegiatan internasional yang
diikuti oleh partisipan dari Indonesia
No Kegiatan Lokasi Waktu Instansi
7 Swiss Lab Course Swiss 21 – 25 November
2016 Puslabfor
8 Annual Workshop on Article X Qatar 2016 Universitas Brawijaya
9 Seminar on the Chemical Weapons Convention and Chemical Safety and Security Management for Member States of the OPCW in the Asia Region
Qatar
23 – 25 February 2016
Kemenperin, RCI, Universitas Brawijaya
10 Chemical Safety and Security Management
Jerman 4 – 8 April 2016
Universitas Brawijaya
11 Associate Programme 29 Juli – 30 September
2016
Kemendag
Kegiatan Terkait KSK oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia RI
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
5
TRAINING &
WORKSHOP Kegiatan internasional yang
diikuti oleh partisipan dari Indonesia
No Kegiatan Lokasi Waktu Instansi
12 Seminar on Chemical Safety and Security Management for SAARC and ASEAN
Banglades 2 – 4 November
2016
FIKI, Akademisi, RCI
13 Seoul Workshop on the Peaceful Development and Use of Chemistry for Member State of the OPCW in the Asian Region
Korea Selatan 2 – 4
November 2016
Kemenperin, FIKI, PT. NSI
14 Forum on Addressing Challenges of Integrated Chemical Management in Petrochemical Industries
Qatar 7 – 8 Desember
2016 PT. CAP
15 Workshop on Needs Assessment and Best Practices on Chemical Safety and Security Management
Latvia 13 – 15 Desember
2016 FIKI, PT. NSI
16 Training Course for NA Involved in Fulfilling Article VI Declaration Requirement of the CWC
22 – 24 Maret 2016
FIKI
Program ke depan
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
6
1. UU No. 9 Tahun 2008 mengamanatkan untuk menetapkan beberapa peraturan teknis senjata kimia antara lain: a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan
Pelaporan Bahan Kimia Daftar b. Rancangan Peraturan Menteri tentang Daftar Bahan Kimia
Daftar, Prekursor, dan Discrete Organic Chemical
2. Rencana Kerja: a. Identifikasi seluruh industri terkait dengan deklarasi OCPF b. Penyusunan regulasi terkait tanggap darurat penanggulangan
insiden kimia c. Penyusunan Pengurus Sekretariat Otoritas Nasional KSK d. Pembentukan tim inspeksi nasional
TERIMA KASIH
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2017