Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
1
INFORMASI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(ILPPD)
KOTA CIREBON TAHUN 2013
Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas
karunia-Nya kami dapat memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kami
susun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat.
ILPPD tahun 2013 Kota Cirebon kami sampaikan sesuai dengan urusan
yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 12 tahun 2008 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan
Pemerintah Kota Cirebon. Data capaian kinerja yang disampaikan dalam
penyusunan LPPD sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri
bersumber dari data yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota
Cirebon, sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan umum, desentralisasi
dan tugas pembantuan.
Berikut Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)
Kota Cirebon Tahun 2013:
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
2
A. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis Daerah
Kota Wali demikianlah julukan bagi Kota Cirebon yang terletak di daerah
pantai utara Propinsi Jawa Barat. Mempunyai letak geografis yang strategis berada
pada posisi 108,33o dan 6,41o lintang Selatan pada pantai Utara pulau Jawa bagian
barat. Bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari
Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer, dengan ketinggian dari permukaan laut 5
meter. Mempunyai luas wilayah administratif sebesar 37,35 km2 atau 3.735,82
hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon
- Sebelah selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur : Laut Jawa
Topografis Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan
ketinggian bervariasi antara 0 - 200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan
ketinggian bermula dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian
maksimal 200 meter yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.
Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan
persentase kemiringan sebagai berikut :
� Kemiringan 0 - 3 % : terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali
sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti
� Kemiringan 3 - 8 % : terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan kalijaga,
sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti
� Kemiringan 8 - 15 % : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya,
Kecamatan Harjamukti
� Kemiringan 15 - 18 % : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya,
Kecamatan Harjamukti
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
3
Gambar 1 Peta Kota Cirebon
Tabel 1
Jumlah Bangunan Rumah Tinggal Menurut Kecamatan Tah un 2013
NO Kecamatan Jumlah Bangunan Rumah Keterangan
1 Harjamukti 21.975
2 Kesambi 14.541
3 Pekalipan 6.105
4 Lemahwungkuk 9.833
5 Kejaksan 8.899
Total Jumlah Bangunan 61.353
2. Gambaran Umum Demografis
Jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2013 ini mencapai 304.313 jiwa
yang terdiri dari 152.573 laki-laki dan 151.740 perempuan. Rasio jenis kelamin
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
4
sebesar 100,55. Rasio jenis kelamin memperlihatkan banyaknya penduduk laki-laki
per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin 100,55 artinya jumlah penduduk
laki-laki sebanding dengan penduduk perempuan
Penduduk Kota Cirebon dilihat dari komposisi umur, yang secara umum
pada tahun 2013 ini terdiri dari kelompok penduduk berumur muda (penduduk yang
berumur dibawah 15 tahun) sebesar 27,55%, kelompok umur produktif ( berumur
15-64 tahun) sebesar 68,11%, dan kelompok umur lanjut usia (berumur 65 tahun
keatas) sebesar 4,34%. Dengan demikian struktur umur penduduk Kota Cirebon
merupakan struktur transisi dari penduduk muda ke penduduk lanjut usia, karena
kelompok umur muda proporsinya lebih rendah dari 40% dan kelompok umur tua
belum mencapai 10%.
Demikian pula halnya dengan komposisi penduduk kecamatan-kecamatan
tidak jauh berbeda, yakni memiliki struktur umur transisi dari penduduk muda ke
penduduk lanjut usia. Dari tabel 2. tampak penduduk berumur muda (berumur
dbawah 15 tahun) proporsinya mulai 24,30% sampai 30,14% dan penduduk yang
berumur lanjut (berumur 65 tahun keatas) proporsinya dari 3,66% sampai 5,95%.
Komposisi penduduk tersebut dapat menggambarkan Angka Beban
Tanggungan (Dependency Ratio), Angka Beban Tanggungan penduduk Kecamatan
Pekalipan adalah yang paling rendah yaitu 43,37% yang artinya diantara 100
penduduk Kecamatan Pekalipan yang berumur produktif akan menanggung sekitar
43 penduduk umur tidak produktif. Lalu Angka Beban Tanggungan terendah kedua
adalah Kecamatan Kesambi yaitu 43,47%, kemudian Kecamatan Kejaksan
(43,64%) dan Lemahwungkuk (47,78%), dan yang tertinggi Angka Beban
Tanggungan adalah Kecamatan Harjamukti mencapai 51,04%. Untuk gambaran
lebih jelas bisa dilihat pada tabel 2 di bawah ini.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
5
TABEL 2 KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN KECAMA TAN
KOTA CIREBON TAHUN 2013
Berikut ini disajikan data luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan
penduduk Kota Cirebon Tahun 2013 :
TABEL 3
LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, KEPADATAN
PENDUDUK KOTA CIREBON TAHUN 2013
KECAMATAN LUAS
WILAYAH
JUMLAH
KELURAHAN
JUMLAH
PENDUDUK
KEPADATAN
PENDUDUK
(Km2)
Harjamukti 17,615 5 106,901 6,067.03
Lemahwungkuk 6,51 4 53,804 8,264.82
Pekalipan 1,56 4 28,551 18,301.92
Kesambi 8,06 5 72,211 8,959.18
Kejaksan 3,62 4 42,846 11,835.91
Kota Cirebon 37,36 22 304,313 8,143.24
Sumber Data : IPM Kota Cirebon Tahun 2013
Dari lima Kecamatan yang ada, Kecamatan dengan tingkat kepadatan
penduduk tertinggi ada di Kecamatan Pekalipan (18.876 jiwa per km²) dan Kejaksan
(11.895 jiwa per km²). Sedangkan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk
terendah adalah Kecamatan Harjamukti (5.904 jiwa per km²).
Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) 65 Tahun
Ke atas 0 – 14 Tahun 15 – 64 Tahun
Harjamukti 32,218 70.775 3.908
Lemahwungkuk 14.976 36.408 2.420
Pekalipan 6.939 19.914 1.698
Kesambi 18.832 50.333 3.046
Kejaksan 10.875 29.829 2.142
Jumlah 83,840 207.259 13.214
Sumber data : IPM Kota Cirebon, 2013
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
6
3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah
Kedudukan Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan
kondisi geografis dan letak wilayah kota yang berada pada jalur persimpangan arus
lalu lintas Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, secara umum dapat
mempengaruhi kondisi perekonomian ke arah perkembangan dan kemajuan.
Beberapa sektor perekonomian yang menjadi Potensi unggulan di Kota
Cirebon dan memberi kontribusi penuh terhadap perekonomian secara makro
terdapat pada sektor tersier, yaitu perdagangan, pengangkutan dan komunikasi,
bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintahan, serta jasa-jasa.
a.1. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
a.1.1. Perdagangan Besar dan Eceran
Perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan
kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir kepada
pedagang besar atau pedagan eceran. Perdagangan eceran mencakup kegiatan
pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga
tanpa merubah sifat, baik barang baru maupun barang bekas.
a.1.2. Hotel
Sub sektor Hotel mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang
menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang
dimaksud akomodasi disini adalah baik hotel berbintang maupun hotel tidak
berbintang serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti
losmen dan motel
a.1.3. Restoran
Sub sektor Restoran mencakup kegiatan usaha penyediaan makanan dan
minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi ditempat penjualan. Kegiatan yang
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
7
termasuk dalam sektor ini seperti bar, kantin, warung kopi, rumah makan, warung
nasi, warung sate, katering dan kegiatan sejenis lainnya.
a.2. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
a.2.1. Angkutan Rel
Angkutan ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang
dengan menggunakan alat angkut kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT.
Kereta Api Indonesia (PT. KAI).
a.2.2. Angkutan Jalan Raya
Sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang
dengan menggunakan alat angkut jalan raya, baik kendaraan bermotor maupun
tidak bermotor. Termasuk disini adalah kegiatan lainnya seperti sewa kendaraan
(rent car) baik dengan atau tanpa pengemudi.
a.2.3. Angkutan Laut
Sub sektor Angkutan Laut mencakup kegiatan pengangkutan barang dan
penumpang dengan menggunakan kapal yang beroperasi di dalam dan di luar
daerah domestik oleh perusahaan angkutan laut.
a.2.4. Angkutan Udara
Sub sektor Angkutan Udara mencakup kegiatan pengangkutan penumpang
dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh
perusahaan penerbangan yang beroperasi di wilayah tersebut.
a.2.5. Angkutan Penyebrangan
Sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang
dengan menggunakan kapal atau angkutan sungai, baik bermotor maupun tidak
bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal Ferri.
a.2.6. Jasa Penunjang Angkutan
Sub sektor ini mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan
memperlancar kegiatan pengangkuan, yaitu jasa pelabuhan udara, laut, darat
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
8
(terminal dan parkir), sungai, bongkar muat laut dan udara, keagenan penumpang,
ekspedisi laut, jalan tol dan kegiatan lain yang sejenis.
a.2.7 Komunikasi
Sub sektor Komunikasi mencakup kegiatan pos dan giro, telekomunikasi dan
jasa penunjang komunikasi. Pos dan Giro mencakup kegiatan pemberian jasa
kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan warkat yang diusahakan
oleh PT. (Persero) Pos Indonesia serta perusahaan swasta lainnya.
Telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal
pengiriman berita melalui telegram, telepon dan teleks yang diusahakan oleh PT.
Telkom dan PT. Indosat.
Jasa penunjang telekomunikasi meliputi kegiatan yang menunjang kegiatan
komunikasi seperti warung telekomunikasi (wartel, radio panggil dan telepon
seluler).
a.3. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
a.3.1. Bank
Sub sektor Bank mencakup kegiatan bank sentral dan bank komersial yang
memberikan jasa keuangan kepada pihak lain misalnya menerima simpanan dalam
bentuk giro dan deposito, memberikan kredit atau pinjaman baik jangka pendek,
menengah dan panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat
berharga, mendiskonto surat wesel/ surat dagang/ surat hutang dan sejenisnya.
a.3.2. Lembaga Keuangan Lainnya
Sub sektor Lembaga Keuangan lainnya mencakup asuransi, dana pensiun,
pegadaian, koperasi simpan pinjam dan lembaga pembiayaan. Dalam sub sektor ini
juga mencakup kegiatan valuta asing, pasar moal dan jasa penunjangnya seperti
pialang penjamin emisi dan lain sebagainya.
a.3.3. Sewa Bangunan
Sub sektor Bangunan mencakup kegiatan usaha persewaan bangunan dan
tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
9
tinggal seperti perkantoran, pertokoan, apartemen, serta usaha persewaan tanah
persil.
a.3.4. Jasa Perusahaan
Sub sektor jasa perusahaan mencakup kegiatan pemberian jasa hukum
(advokasi dan kenotarisan), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan
penyajian data, jasa pembangunan/ arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset
pemasaran serta jasa persewaan mesin dan peralatan.
a.4. Sektor Jasa-jasa
Sektor jasa-jasa dikelompokkan ke dalam dua sub sektor, yaitu :
1) Sub sektor Jasa Pemerintahan Umum, dan
2) Sub sektor Jasa Swasta.
a.4.1. Jasa Pemerintahan Umum
Sub sektor ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk
kepentingan rumah tangga serta masyarakat umum. Sebagai contoh Jasa
Pemerintahan Umum, Pertahanan dan Keamanan dan lain sebagainya.
a.4.2. Jasa Swasta
Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa yang dilakukan pihak swasta,
misalnya jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta
perorangan dan rumah tangga, dengan penjelasan sebagai berikut :
1) Jasa Kemasyarakatan
Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, riset/ penelitian,
palang merah, panti werda, yayasan pemeliharaan anak cacat (YPAC), rumah
ibadat dan sejenisnya, baik swasta maupun pemerintah.
2) Jasa Hiburan dan Rekreasi
Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa bioskop, kebun binatang, taman hiburan,
pub, bar, karaoke, diskotik, kolam renang dan kegiatan hiburan lainnya.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
10
3) Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
Sub sektor ini mencakup kegiatan yang pada umumnya melayani perorangan
dan rumah tangga misalnya jasa reparasi, pembantu rumah tangga, tukang
cukur, tukang jahit, semir sepatu dan kegiatan lainnya.
Tabel 4
PDRB Per Sektor Kota Cirebon Tahun 2012 (Milyar Rup iah)
N0 Kelompok Sektor Harga Berlaku Harga Konstan Keterangan
1 Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
40,85 19,78
2 Pertambangan dan Penggalian - -
3 Industri dan Pengolahan 2.896,27 1.661,73 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 295,94 140,07 5 Kostruksi/Bangunan 853,42 324,89
6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 4.653,24 1.816,99
7 Pengangkutan dan Komunikasi 2.020,65 863,37
8 Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan 1.397,31 524,43
9 Jasa-jasa 1.059,19 515,99 Total PDRB 13.216,89 5.867,25
Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2009-2012, Bappeda Kota Cirebon
PDRB Per Sektor Kota Cirebon Tahun 2011 (Milyar Rup iah)
N0 Kelompok Sektor Harga Berlaku Harga Konstan Keterangan
1 Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
42,23 20,77
2 Pertambangan dan Penggalian - -
3 Industri dan Pengolahan 2.660,56 1.568,91 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 274,04 131,91 5 Kostruksi/Bangunan 776,89 309,57
6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 4.263,72 1.716,22
7 Pengangkutan dan Komunikasi 1.859,28 822,64
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
11
8 Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan 1.271,04 496,67
9 Jasa-jasa 969,31 506,32 Total PDRB 12.117,05 5.557,95
Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2008-2011, Bappeda Kota Cirebon b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran
agregat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan
sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi.
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto adalah satu indikator
untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Indikator ini
menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi
yang dihasilkan oleh daerah tersebut.
Tabel 5
Pertumbuhan PDRB Kota Cirebon Tahun 2012 (2009-2012 )
Tahun
PDRB Perkapita (Rp).
Pertumbuhan (%)
Harga Berlaku Harga Konstan Harga Berlaku
Harga Konstan
2012 43.652.976,57 19.378.441,81 8,69 5,20 2011 40.161.130,99 18.421.422,23 8,89 4,06 2010 36.882.035,73 17.702.623,97 10,04 3,21
B. Visi dan Misi Kota Cirebon
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008–
2013, telah ditetapkan Visi Kota Cirebon, yaitu :
“Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju K ota Cirebon
Yang Sejahtera Di Tahun 2013 Secara Berkelanjutan”.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
12
Rumusan Misi Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dan pelestarian keseimbangan
lingkungan
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan revitalisasi kelembagaan
pemerintah kota yang efektif dan efisien menuju pemerintahan yang baik, bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi,
serta produktifitas ekonomi yang berdaya saing tinggi
6. Melestarikan dan mengembangkan budaya dan pariwisata yang bertumpu pada
nilai-nilai dan budaya Cirebonan
7. Meningkatkan kemitraan dan optimalisasi kerjasama pemerintah dengan
lembaga lainnya
8. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan
peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga di tingkat yang paling bawah.
C. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
Sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon
(RPJMD) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2010, bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan perencanaan pembangunan
daerah yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka
menengah daerah, dan rancana pembangunan tahunan daerah, maka dalam
penyelenggaraan pembangunan tahun 2013, telah ditetapkan strategi dan arah
kebijakan daerah sebagai berikut.
1. Misi Kesatu : ”Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”, strategi
kebijakan yang ditempuh adalah :
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
13
1.1. Memajukan sektor informal dan bekerjasama dengan pelaku bisnis
menengah
1.2. Memberikan ketrampilan pada pencari kerja
1.3. Mengentaskan kemiskinan
1.4. Menuntaskan bebas buta huruf bagi masyarakat Kota Cirebon
1.5. Memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah tingkat dasar dan
menengah, agar tercipta sekolah murah dan terjangkau
1.6. Memperbaiki fasilitas-fasilitas sekolah, dengan memperbaiki sekolah-
sekolah yang tidak layak pakai
1.7. Meningkatkan minat baca perpustakaan
1.8. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1.9. Meningkatkan pelayanan kesehatan lanjutan
1.10. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
1.11. Meningkatkan profesionalisme pelayanan rehabilitasi dan bantuan sosial
2. Misi Kedua : ”Mengoptimalkan Pemantapan ruang ko ta dan pelestarian
keseimbangan lingkungan”, strategi kebijakan yang ditempuh adalah :
1.1. Mengarahkan pembangunan dengan memprioritaskan dan
mengoptimalkan pembangunan kearah Selatan (wilayah Harjamukti), agar
tidak ketinggalan dengan wilayah-wilayah lainnya untuk meningkatkan
daya beli masyarakat
1.2. Mewujudkan tata ruang kota yang selaras, serasi dan seimbang sesuai
dengan daya dukung lingkungan
3. Misi Ketiga : ”Meningkatkan profesionalisme apar atur dan revitalisasi
kelembagaan pemerintah kota yang efektif dan efisie n menuju
pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korup si, kolusi dan
nepotisme”, strategi kebijakan yang ditempuh adalah :
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
14
1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan
pembangunan
1.2. Meningkatkan standar kompetensi administrasi pemerintahan
1.3. Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur dan SKPD
1.4. Meningkatnya komunikasi dan informasi hasil pembangunan dengan
masyarakat
1.5. Mewujudkan struktur organisasi dan lembaga pemerintah yang ringkas,
kaya fungsi dan berorientasi pada pelayanan
1.6. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur
1.7. Menurunkan kerugian akibat kebakaran
1.8. Meningkatkan hubungan kerjasama antara eksekutif, legislatif dan
masyarakat
4. Misi Keempat : ”Meningkatkan keamanan dan ketert iban umum”, strategi
kebijakan yang ditempuh adalah :
1.1. Meningkatkan ketertiban umum melalui penegakan aturan hukum
5. Misi Kelima : ”Meningkatkan kualitas dan kuantit as pelayanan sarana dan
prasarana ekonomi, serta produktifitas ekonomi yang berdaya saing
tinggi”, strategi kebijakan yang ditempuh adalah :
1.1. Meningkatkan PDRB
1.2. Meningkatkan upaya-upaya pemasaran hasil-hasil industri kecil dan industri
rumah tangga
1.3. Meningkatkan jumlah kondisi jalan yang berkualitas baik
1.4. Meningkatkan pelayanan kesehatan lingkungan
1.5. Meningkatkan daya angkut persampahan dan pengelolaannya
1.6. Meningkatkan kualitas penanganan banjir dan bencana alam
1.7. Menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas
1.8. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
15
6. Misi Keenam, ”Melestarikan dan mengembangkan bud aya dan pariwisata
yang bertumpu pada nilai-nilai dan budaya Cirebonan ”, strategi kebijakan
yang ditempuh adalah :
1.1. Meningkatkan pelestarian budaya melalui kegiatan kepariwisataan khas
Cirebon
7. Misi Ketujuh : ”Meningkatkan kemitraan dan optim alisasi kerjasama
pemerintah dengan lembaga lainnya”, strategi kebijakan yang ditempuh
adalah :
1.1. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga
pemerintahan lainnya serta kerjasama antara pemerintah daerah
8. Misi Kedelapan : ”Peningkatan kerjasama dengan l embaga-lembaga
swadaya masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan lembaga-
lembaga di tingkat yang paling bawah”, strategi kebijakan yang ditempuh
adalah :
1.1. Meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah
daerah lainnya, lembaga non pemerintah dan perangkat kelembagaan yang
ada di masyarakat.
D. Prioritas Daerah
Arah prioritas pembangunan pada tahun 2013 diarahkan kepada:
1. Peningkatan Wajar Pendidikan Nasional 9 tahun dan menuju Wajar 12 tahun
serta tata kelola pendidikan.
2. Penuntasan angka melek huruf di Kota Cirebon.
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjutan.
5. Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan antara pemerintah, masyarakat
dan stakeholder.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
16
6. Pembangunan jalan baru untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan
aksebilitas kawasan.
7. Pembangunan (peningkatan) ruas-ruas jalan kolektor strategis.
8. Rehabilitasi ruas-ruas jalan yang rusak pasca genangan air (hujan).
9. Pengendalian dan penanganan banjir pada kawasan rawan banjir.
10. Perbaikan lingkungan perumahan.
11. Perbaikan perumahan kumuh.
12. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
13. Pengolahan areal TPU.
14. Peningkatan pemahaman masyarakat Kota Cirebon terhadap RTRW Kota
Cirebon.
15. Penyusunan Rencana Tata Ruang turunan RTRW.
16. Pengawasan dan penertiban bangunan-bangunan yang melanggar
peruntukan.
17. Menyebarluaskan pengetahuan tentang tata ruang secara intensif.
18. Peningkatan komunikasi dalam pemecahan masalah-masalah dalam ruang
lingkup Bidang Sarana dan Prasarana.
19. Koordinasi lintas sektor dan lintas program/kegiatan agar dicapai
pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
20. Peningkatan komunikasi dalam pemecahan masalah-masalah lingkup Bidang
Sosial dan Budaya.
21. Capacity building aparatur dalam penyusunan Proposal Activity Plan.
22. Akselerasi penurunan AKB dan Akselerasi WAJAR 12 tahun.
23. Konsep penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial.
24. Optimalisasi jejaring perlindungan anak dan perempuan dengan lembaga
terkait Bidang Sosial Budaya.
25. Kesiapan tanggap darurat di masyarakat.
26. Optimalisasi pelayanan pendidikan formal dan non formal.
27. Penyusunan dokumen perencanaan.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
17
28. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang didukung oleh
pemanfaatan IPTEK.
29. Pengurangan wilayah rawan kemacetan.
30. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum.
31. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan
Bandara, Pelabuhan Cirebon, dan Pelabuhan Perikanan Kejawanan.
32. Pemasangan dan perbaikan PJU.
33. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut.
34. Peningkatan kualitas lingkungan dan penataan lingkungan pada kawasan
konservasi terbatas (Argasunya).
35. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi/pemulihan dan
konservasi fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah rusak.
36. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
37. Pengendalian polusi/pencemaran udara dan air.
38. Pengelolaan, pemanfaatan dan menambah ruang terbuka hujau.
39. Konservasi air tanah.
40. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan
hidup.
41. Pengembangan basis data informasi lingkungan hidup yang memadai dan
mudah diakses masyarakat.
42. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan melalui penerapan
manajemen produksi limbah dan teknologi ramah lingkungan, serta
pengelolaan limbah.
43. Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
sampah.
44. Peningkatan kualitas lingkungan melalui perencanaan lingkungan terpadu.
45. Rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan.
46. Pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan.
47. Ketertiban kepemilikan tanah timbul.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
18
48. Otimalisasi pemanfaatan aset daerah dan penertiban administrasi.
49. Pengendalian penduduk migran.
50. Peningkatan pemberdayaan perempuan.
51. Pemberantasan penyandang masalah sosial.
52. Peningkatan kompetensi bagi pencari kerja.
53. Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif
54. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
55. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha UKM
56. Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif
57. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
58. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha UKM
59. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
60. Pelaksanaan pembinaan organisasi PKL (Korwil) dan asongan
61. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
62. Pengembangan nilai budaya
63. Pengelolaan kekayaan budaya
64. Pengelolaan keragaman budaya
65. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
66. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai agama dan Budaya
Daerah
67. Penyusunand dokumen-dokumen pendukung APBD sesuai aturan
68. Optimalisasi pelayanan publik melalui tata organisasi pemerintah yang efisien
dan efektif
69. Peningkatan kualitas hubungan eksekutif – legislatif
70. Pembenahan kinerja SKPD dalam pelaporan.
71. Pembenahan substansi LAKIP
72. Optimalisasi kinerja SKPD yg menangani Pengaduan Masyarakat
73. Optimalisasi SKPD yang bertugas sebagai “pemberi peringatan dini”.
74. Peningkatan pemanfaatan dana-dana masyarakat dan mitra kerja.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
19
75. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah.
76. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
77. Penyusunan produk hukum sesuai aturan.
78. Penyusunan dokumen rencana pembangunan yang dibiayai dari dunia usaha
melalui CSR, dan alternatif sumber pembiayaan lainnya.
79. Penerapan pola karir PNS yang berbasis kompetensi
80. Peningkatan kualitas SDM Aparatur
81. Peningkatan pelayanan administrasi secara cepat, tepat, aman, pasti, dan
dapat dipertanggungjawabkan
82. Meningkatkan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
83. Penerapan sistem pengolahan data dan informasi secara optimal
84. Peningkatan pembinaan disiplin PNS
85. Pemenuhan data/informasi pembangunan Kota Cirebon melalui penyusunan
CDA Kota Cirebon Tahun 2013
86. Pemenuhan data/informasi pembangunan Kota Cirebon melalui penyusunan
Profil Daerah Kota Cirebon Tahun 2013
87. Pemenuhan data/informasi statistik ekonomi dan indikator ekonomi makro
Kota Cirebon melalui penyusunan PDRB Kota Cirebon Tahun 2013
88. Pemenuhan data/informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
lingkup bidang sosial dan budaya
89. Peningkatan pembinaan dan sosialisasi program dan kegiatan kepada pelaku
pertanian untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi
90. Mempertajam dan mengaktualisasikan sistem informasi kinerja outcome
(pencapaian sasaran)
91. Pemberdayaan masyarakat (bantuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya)
pertanian yang partisipatif dan berkelanjutan serta berorientasi pasar
(agribisnis)
92. Peningkatan produktivitas pertanian (tanaman pangan, peternakan) yang
berwawasan lingkungan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
20
93. Peningkatan efisiensi usaha tani (tanaman pangan hortikultura, peternakan)
yang memiliki daya saing (kompetitif) dan nilai tambah (komparatif)
94. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdasarkan kepada IPTEK
dan IMTAK
95. Pengembangan pemasaran pariwisata
96. Pengembangan destinasi pariwisata
97. Pengembangan kemitraan.
98. Pemberdayaan masyarakat (bantuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya)
kelautan yang partisipatif dan berkelanjutan serta berorientasi pasar.
99. Peningkatan produktivitas perikanan dan kelautan yang berwawasan
lingkungan.
100. Peningkatan efisiensi usaha perikanan (petambak dan pembudidaya ikan air
tawar) serta nelayan yang memiliki daya saing (kompetitif) dan nilai tambah
(komparatif).
101. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdasarkan kepada IPTEK
dan IMTAK
102. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
103. Peningkatan dan pengembangan ekspor
104. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
105. Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
106. Pengembangan industri kecil menengah
107. Peningkatan kemampuan teknologi industri
108. Pengembangan sentra Industri potensial
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
21
E. Urusan Desentralisasi
1. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2013
Tabel 6 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Tahun 2013
No Uraian Anggaran Realisasi Persen
1 Pendapatan 995.617.075.775,00 1.009.950.399.239,00 101,44
1.1 Pendapatan Asli Daerah 189.962.661.806,00 206.0 19.069.726,00 108,45
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 82.820.936.000,00 92.498.096.461,00 111,68
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 14.576.773.000,00 13.784.018.041,00 94,56
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
3.376.795.598,00 2.803.654.545,00 83,03
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 89.188.157.208,00 96.933.300.679,00 108,68
1.2 Dana Perimbangan 628.894.174.012,00 630.248.138 .233,00 100,22
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 63.163.568.012,00 64.577.532.233,00 102,14
1.2.2 Dana Alokasi Umum 536.884.996.000,00 536.884.996.000,00 100,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 28.845.610.000,00 28.845.610.000,00 100,00
1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah
176.760.239.957,00 173.683.191.280,00 98,26
1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
53.367.648.677,00 54.795.842.750,00 102,68
1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
88.285.217.000,00 88.285.217.000,00 100
1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
35.107.374.280,00 30.602.131.530,00 87,17
2 Belanja Daerah 1.075.340.864.679,00 975.249.676.763,00 90,69
2.1 Belanja Tidak Langsung 555.200.806.566,25 523.136.921.216,00 94,22
2.1.1 Belanja Pegawai 504.662.214.386,25 476.707.327.036,00 94,46
2.1.2 Belanja Hibah 28.437.968.180,00 27.452.202.180,00 96,53
2.1.3 Belanja bantuan Sosial 20.428.362.000,00 18.195.130.000,00 89,07
2.1.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes dan Parpol
532.262.000,00 532.262.000,00 100
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
22
2.1.5 Belanja Tidak Terduga 1.140.000.000,00 250.000.000,00 21,93
2.2 Belanja Langsung 520.140.058.112,75 452.112.755.547,00 86,92
2.2.1 Belanja Pegawai 66.447.518.400,00 57.707.273.466,00 86,85
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 258.859.519.164,00 224.907.967.616,00 86,88
2.2.3 Belanja Modal 194.833.020.548,75 169.497.514.465,00 87,00
2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibantu oleh
perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang
membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga
Sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga
teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga
dinas daerah.
Pembentukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota
Cirebon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui :
1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008, tentang Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah
Kota Cirebon Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 12 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Dinas-Dinas
Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Lembaga
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
23
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
Dan Kelurahan Pada Pemerintah Kota Cirebon.
Secara Keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan
Kota Cirebon adalah :
Tabel. 8
Satuan Kerja Perangkat Daerah
NO SKPD Nama Singkatan SKPD Jumlah Personil
Kete- rangan
A. Sekretariar Daerah dan Sekretariat DPRD pada Pemerintah Kota Cirebon (Perda No.
11/2011)
1 Sekretariat Daerah SETDA KOTA CIREBON 192 2 Seretariat DPRD SERETARIAT DPRD
KOTA CIREBON 35
B. Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Perda No. 13/2011)
1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DISDUKCAPIL KOTA CIREBON
38
2 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKD KOTA CIREBON
91
3 Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian
DKP-3 KOTA CIREBON
63
4 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
DISPORBUDPAR 41
5 Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
DISHUBINFOKOM KOTA CIREBON
195
6 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral
DPE-PESDM KOTA CIREBON
108
7 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah
DISPERINDAG-KUMKM KOTA CIREBON
49
8 Dinas Pendidikan DISDIK KOTA CIREBON
3032
9 Dinas Kesehatan DKK CIREBON 617 10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DINSOSNAKERTRAN KOTA CIREBON
42
11 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
DKP KOTA CIREBON
266
C. Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon. (Perda No. 14/2011)
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDA KOTA CIREBON
37
2 Inspektorat INSPEKTORAT KOTA CIREBON
42
3 Badan Kepegawaian dan BK-DIKLAT KOTA 79
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
24
Pendidikan Pelatihan CIREBON 4 Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah BAPUSIPDA KOTA CIREBON
38
5 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BPMPPKB KOTA CIREBON
71
6 Kantor Ketahanan Pangan KKP KOTA CIREBON 13 C. Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon. (Perda No. 14/2011) 7 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat KESBANGPOL KOTA CIREBON
17
8 Kantor Lingkungan Hidup KLH KOTA CIREBON 18 9 Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan BPMPP KOTA CIREBON 38
10 Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati
BLU RSUD-GJ KOTA CIREBON
773
11 Satuan Polisi Pamong Praja SATPOLPP KOTA CIREBON
82
12 Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadan Kebakaran
KPBDPK KOTA CIREBON 26
D. Kecamatan Dan Kelurahan Pada Pemerintah Kota Cirebon. (Perda No. 16/2008)
1 Kecamatan : a. Kecamatan Harjamukti b. Kecamatan Kesambi c. Kecamatan Pekalipan d. Kecamatan Lemahwungkuk e. Kecamatan Kejaksan
KECAMATAN Kec. Harjamukti Kec. Kesambi Kec. Pekalipan Kec. Lemahwungkuk Kec. Kejaksan
19 16 14 20 16
Sebutan sesuai dengan nama wil-nya
2 Kelurahan a. Kelurahan Harjamukti b. Kelurahan Argasunya c. Kelurahan Kecapi d. Kelurahan Kalijaga e. Kelurahan Larangan f. Kelurahan Kesambi g. Kelurahan Sunyaragi h. Kelurahan Pekiringan i. Kelurahan Karyamulya j. Kelurahan Drajat k. Kelurahan Kejaksan l. Kelurahan Kebon Baru m. Kelurahan Kesenden n. Kelurahan Sukapura o. Kelurahan Pegambiran p. Kelurahan Lemahwungkuk q. Kelurahan Kasepuhan r. Kelurahan Panjunan s. Kelurahan Pekalipan t. Kelurahan Jagasatru u. Kelurahan Pekalangan v. KelurahanPulasaren
KELURAHAN Kel. Harjamukti Kel. Argasunya Kel. Kecapi Kel. Kalijaga Kel. Larangan Kel. Kesambi Kel. Sunyaragi Kel. Pekiringan Kel. Karyamulya Kel. Drajat Kel. Kejaksan Kel. Kbn. Baru Kel. Kesenden Kel. Sukapura Kel. Pegambiran Kel. Lemahwungkuk Kel. Kasepuhan Kel. Panjunan Kel. Pekalipan Kel. Jagasatru Kel. Pekalangan Kel. Pulasaren
15 14 14 11 13 11 12 13 12 12 10 12 13 10 12 10 10 9 10 10 10 11
Sebutan sesuai dengan nama wil-nya
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
25
3. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah
Kabupaten/Kota dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Urusan Wajib/Obligatory, yaitu urusan pemerintahan yang sangat mendasar dan
berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar masyarakat.
2. Urusan Pilihan/Optional, yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada di
Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, serta potensi unggulan daerah.
Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kota Cirebon telah
menyelenggarakan Urusan Wajib/Obligatory dan Urusan Pilihan/Optional yang telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 tahun 2008
Tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota
Cirebon. Prioritas urusan wajib yang dilaksanakan sebagai berikut :
1). Urusan Pendidikan
Urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2013 dikelola olah Dinas
Pendidikan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 75.704.574.735,00
terealisasi sebesar Rp. 71.119.257.450,00 atau 93,94%. Anggaran tersebut
dipergunakan untuk melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 120 (seratus dua
puluh) kegiatan.
2). Urusan Kesehatan
Urusan kesehatan ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Gunung Jati. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp. 146.370.610.859,00 terealisasi sebesar Rp. 129.388.537.385,00 atau 88,40%.
Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
26
2.1. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan mempunyai alokasi anggaran untuk Belanja Langsung
sebesar Rp. 39.696.104.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 32.504.640.827,00
atau 81,88%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 19 (sembilan
belas) program dan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan.
2.2 Badan Layanan Umum RSUD Gunung Jati
RSUD Gunung Jati pada tahun anggaran 2013 mengalokasikan anggaran
sebesar Rp. 106.674.506.159,00 terealisasi Rp. 96.883.896.558,00 atau 90,82%.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 10
(sepuluh) kegiatan.
3). Urusan Pekerjaan Umum
Urusan Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alokasi
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 87.343.088.875,00 realisasi sebesar Rp.
72.877.651.171,00 atau 83,44% untuk melaksanakan 21 (dua puluh satu) program
dan 64 (enam puluh empat) kegiatan yang sudah direncanakan. 4). Urusan Perumahan
Urusan Perumahan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,
Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kantor
Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Adapun anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp. 29.156.266.330,00 terealisasi sebesar Rp.
27.569.230.719,00 atau 94,56%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut
adalah sebagai berikut :
4.1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumb er Daya Mineral
Pada tahun anggaran 2013, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan
Sumber Daya Mineral untuk Urusan Perumahan mengelola anggaran Belanja
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
27
Langsung sebesar Rp. 12.841.675.000,00 realisasi sebesar Rp. 12.712.650.200,00
atau 99 % untuk melaksanakan 3(tiga) program dan 4 (empat) kegiatan yang
sudah direncanakan.
4.2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Pada tahun anggaran 2013, Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk urusan
perumahan mengelola dana anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
8.712.887.830,00 realisasi sebesar Rp. 7.434.375.094,00 atau 85,33% untuk
melaksanakan 6 (enam) program dan 27 ( dua puluh tujuh) kegiatan.
4.3. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemad am Kebakaran
Pada tahun anggaran 2013, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran untuk urusan perumahan mengelola dana anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp. 7.570.603.500,00 realisasi sebesar Rp. 7.391.880.425,0
atau 97,64% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh)
kegiatan yang telah direncanakan.
5). Urusan Penataan Ruang
Urusan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alokasi
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.374.470.000,00 realisasi sebesar Rp.
764.309.000,00 atau 55,61% untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga)
kegiatan yang sudah direncanakan.
6). Urusan Perencanaan Pembangunan
Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp. 5.383.121.300,00 realisasi sebesar Rp. 4.369.644.791,00
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
28
atau 81,17% untuk melaksanakan 15 (lima belas) program dan 55 (lima puluh lima)
kegiatan yang sudah direncanakan.
7). Urusan Perhubungan
Urusan Perhubungan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas
Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dengan alokasi anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp. 11.248.199.610,00 realisasi sebesar Rp. 10.306.956.443,00
atau 91,63% untuk melaksanakan 15 (lima belas) program dan 62 (enam puluh
dua) kegiatan yang sudah direncanakan.
8). Urusan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup ditangani oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas
Kebersihan dan Pertamanan. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
10.006.835.100,00 terealisasi sebesar Rp. 8.897.666.894,00 atau 88,92%. Uraian
program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
8.1 Kantor Lingkungan Hidup
Pada tahun anggaran 2013, Kantor Lingkungan Hidup untuk urusan
lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
3.238.992.100,00 realisasi sebesar Rp. 2.959.892.984,00 atau 91,38% yang
dipergunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 38 (tiga puluh
delapan) kegiatan.
8.2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dalam tahun anggaran 2013, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon
untuk urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
6.738.423.000,00 realisasi sebesar Rp. 5.909.171.410,00 atau 87,69% untuk
melaksanakanprogram dan kegiatan.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
29
9). Urusan Pertanahan
Urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp. 2.934.163.621,75,00 realisasi sebesar Rp.0 atau 0% untuk
melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang sudah direncanakan.
10). Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2013
dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon dengan alokasi
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.546.536.700,00 realisasi sebesar Rp.
3.872.432.526,00 atau 85,17% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 32 (tiga
puluh dua) kegiatan yang sudah direncanakan.
11). Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun
anggaran 2013 dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dengan alokasi anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp. 484.835.700,00 realisasi sebesar Rp.
473.025.700,00 atau 97,56% untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga)
kegiatan yang sudah direncanakan.
12). Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahte ra
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun
anggaran 2013 dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dengan alokasi anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp. 657.236.400,00 realisasi sebesar Rp.
656.556.000,00 atau 99,90% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 3 (tiga)
kegiatan yang sudah direncanakan.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
30
13). Urusan Sosial
Urusan Sosial ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
4.783.399.500,00 terealisasi sebesar Rp. 3.647.860.253,00 atau 76,26%. Uraian
program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
13.1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon pada tahun
anggaran 2013 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp.
3.103.306.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.133.866.628,00 atau
68,76%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh)
program dan 40 (empat puluh) kegiatan.
13.2. Sekretariat Daerah Kota Cirebon
Sekretariat Daerah Kota Cirebon pada tahun anggaran 2013 mengelola
anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 1.164.503.700,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 1.050.567.900,00 atau 90,22%. Anggaran tersebut
dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 12 (dua belas) kegiatan.
14). Urusan Ketenagakerjaan
Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon dengan alokasi anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp. 1.948.876.900,00 realisasi sebesar
Rp.1.813.398.600,00 atau 93,05% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 9
(sembilan) kegiatan yang sudah direncanakan.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
31
15). Urusan Koperasi dan Usaha kecil Menengah
Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota
Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.623.426.470,00
realisasi sebesar Rp. 1.387.419.974,00 atau 85,46% untuk melaksanakan 4
(empat) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan yang sudah direncanakan.
16). Urusan Penanaman Modal
Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Cirebon dengan alokasi anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp. 4.950.202.450,00 realisasi sebesar Rp.
4.309.643.586,00 atau 87,06% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 36 (tiga
puluh enam) kegiatan yang sudah direncanakan.
17). Urusan Kebudayaan
Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon dengan alokasi anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp. 2.456.493.650,00 realisasi sebesar Rp.
2.004.099.468,00 atau 81,58% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 26
(dua puluh enam) kegiatan yang sudah direncanakan.
18). Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Adapun
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.912.177.900,00 terealisasi sebesar Rp.
2.763.494.700,00 atau 94,89%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut
adalah sebagai berikut :
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
32
18.1. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwi sata
Pada tahun anggaran 2013, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata untuk urusan kepemudaan dan Olahraga mengelola anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp. 2.795.807.900,00 realisasi sebesar Rp. 2.724.052.700,00
atau 97,43%. digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (dua belas)
kegiatan.
18.2. Sekretariat Daerah Kota Cirebon
Pada tahun anggaran 2013, Sekretariat Daerah Kota Cirebon, untuk urusan
kepemudaan dan Olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
76.370.000,00 realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%.
19). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Neger i
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditangani oleh Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Cirebon. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
5.945.706.050,00 terealisasi sebesar Rp. 4.665.034.363,00 atau 78,46%. Uraian
program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
19.1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Cirebon
pada tahun anggaran 2013 mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
2.096.685.100,00 realisasi sebesar Rp.1.407.652.402,00 atau 67,14% untuk
melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan.
19.2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon pada tahun 2013
mengelola alokasi anggaran sebesar Rp. 3.847.425.950,00 realisasi sebesar Rp.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
33
3.255.786.961,00 atau 84,62%, untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 31
(tiga puluh satu) kegiatan.
20). Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admi nistrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ditangani oleh Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan,
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kantor
Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon.
Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 83.940.815.534,00 terealisasi
sebesar Rp. 70.441.809.332,00 atau 83,92%. Uraian program dan kegiatan di
SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
20.1. Inspektorat
Pada tahun anggaran 2013, untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintah
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan
Persandian,Inspektorat Daerah Kota Cirebon mengelola anggaran belanja langsung
sebesar Rp. 3.852.779.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.136.596.766,00 atau
81,41%, untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan.
20.2. Sekretariat Daerah
Pada tahun anggaran 2013, untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian. Sekretariat Daerah mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
35.570.745.692,00 realisasi Rp. 29.607.508.071,00 atau 83,24% untuk
melaksanakan 17 (tujuh belas) program dan 90 (sembilan puluh) kegiatan.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
34
20.3. Sekretariat DPRD
Pada tahun anggaran 2013, Sekretariat DPRD untuk urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp.16.010.330.000,00 realisasi Rp.13.720.411.579,00 atau 85,70% untuk
melaksanakan 6 (enam) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan.
20.4. Badan Kepegawaian dan Pemadam Kebakaran Daera h
Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon pada tahun
anggaran 2013 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp.
9.006.187.292,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.921.607.642,00 atau 76,85%
untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 50 (lima puluh) kegiatan.
20.5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dae rah
Pada tahun anggaran 2013, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah untuk urusan otonomi darerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mengelola anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp.11.626.563.800,00 realisasi Rp.10.109.513.721,00
atau 86,95% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 65 (enam puluh lima)
kegiatan.
20.6. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pema dam Kebakaran
Pada tahun anggaran 2013, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran untuk urusan otonomi darerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 200.000.000,00 realisasi
Rp.197.245.000,00 atau 98,62% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu)
kegiatan.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
35
21). Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Ketahanan Pangan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Kantor
Ketahanan Pangan Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp. 2.004.603.350,00 realisasi sebesar Rp. 1.812.868.444,00 atau
90,44% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan
yang sudah direncanakan.
22). Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun anggaran 2013 dikelola
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana, Kecamatan dan Kelurahan Kota Cirebon dengan alokasi anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp. 9.594.789.251,00 realisasi sebesar Rp.
8.840.765.129,00 atau 92,14% untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 47
(empat puluh tujuh) kegiatan yang sudah direncanakan.
23). Urusan Statistik
Urusan Statistik ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Cirebon. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
1.001.806.500,00 terealisasi sebesar Rp. 575.508.000,00 atau 57,45%. Uraian
program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
23.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada tahun anggaran 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk urusan statistik mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
868.419.000,00 realisasi Rp. 444.033.500,00 atau 51,13% untuk melaksanakan 1
(satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
36
23.2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan P erempuan dan
Keluarga Berencana
Pada tahun anggaran 2013, Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk urusan statistik
mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 133.387.500,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.131.474.500,00 atau 98,57% yang digunakan untuk
melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.
24). Urusan Kearsipan
Urusan Kearsipan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon dengan alokasi anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp. 1.128.492.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.014
308.131,00 atau 89,88% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 17 (tujuh
belas) kegiatan yang sudah direncanakan.
25). Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan Komunikasi dan Informatika ditangani oleh Dinas Perhubungan,
Informatika dan Komunikasi dan Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Adapun
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.916.269.150,00 terealisasi sebesar Rp.
2.602.443.735,00 atau 89,24%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut
adalah sebagai berikut :
25.1. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
Pada tahun anggaran 2013, Dinas Perhubungan, Informatika dan
Komunikasi untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp. 2.260.791.550,00 realisasi Rp. 2.022.472.835,00 atau
89,46% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
37
25.2. Sekretariat Daerah Kota Cirebon
Pada tahun anggaran 2013, Sekretariat Daerah Kota Cirebon untuk urusan,
Informatika dan Komunikasi mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
Rp. 655.477.600,00 terealisasi Rp. 579.970.900,00 atau 88,48 % untuk
melaksanakan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan.
26). Urusan Perpustakaan
Urusan Kearsipan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon dengan alokasi anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp. 1.402.281.000,00 realisasi sebesar Rp.
1.227.100.321,00 atau 87,51% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 17
(tujuh belas) kegiatan yang sudah direncanakan.
4. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
1). Urusan Pertanian
Urusan pertanian ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan
Pertanian. Pada tahun anggaran 2013, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan
Pertanian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.577.257.261,00
realisasi Rp. 4.941.956.515,00 atau 65,22 % untuk melaksanakan 11 (sebelas)
program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan.
2). Urusan Kehutanan
Urusan Kehutanan ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan
Pertanian. Pada tahun anggaran 2013, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan
Pertanian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 309.175.000,00
realisasi Rp. 302.421.000,00 atau 97,82% untuk melaksanakan 1 (satu) program
dan 1 (satu) kegiatan.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
38
3). Urusan Pariwisata
Urusan pariwisata ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata. Pada tahun anggaran 2013, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 942.028.400,00
realisasi Rp. 921.822.000,00 atau 97,86% untuk melaksanakan 2 (dua) program
dan 6 (enam) kegiatan.
4). Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan Kelautan dan Perikanan ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan,
Peternakan dan Pertanian. Pada tahun anggaran 2013 Dinas Kelautan, Perikanan,
Peternakan dan Pertanian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
5.199.337.436,00 realisasi Rp. 5.047.107.840,00 atau 97,07% untuk melaksanakan
6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan.
5). Urusan Perdagangan
Urusan Perdagangan ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada tahun anggaran 2013 Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah mengelola
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.420.777.480,00 realisasi Rp.
1.999.088.518,00 atau 82,58% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 17
(tujuh belas) kegiatan.
6). Urusan Industri
Urusan Industri ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada tahun anggaran 2013 Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah mengelola
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.872.203.600,00 realisasi Rp.
1.499.337.559,00 atau 80,08% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 6 (enam)
kegiatan.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
39
7). Urusan Energi Sumber Daya Mineral
Urusan Energi Sumber Daya Mineral ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun uraian program dan
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Energi Sumber Daya mineral tidak
terlaksana.
8). Urusan Ketransmigrasian
Urusan ketransmigrasian ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Adapun uraian program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan
ketransmigrasian tidak terlaksana.
F. Tugas Pembantuan Yang Diterima
Upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Cirebon pada
Tahun 2013 telah melaksanakan beberapa tugas pembantuan sebagai berikut :
� Dasar Hukum.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 100.05/Kep.180-Bappeda/2013
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013.
� Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
1. Kementrian Kesehatan;
2. Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
40
� Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan.
1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Kota
Cirebon;
2. Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.
� Program, Kegiatan Yang Diterima dan Dilaksakanan.
1. Program Bina Pembangunan Daerah
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi,
dan Sumber Daya Mineral yang digunakan untuk Kegiatan Pembangunan
Gedung Kantor melalui pengesahan DIPA nomor: DIPA-
010.06.4.021773/2013 dengan pagu anggaran sebesar
Rp.2.000.000.000,00. Kegiatan ini digunakan untuk pembangunan 2 gedung
sebagai berikut:
a. Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan Pekalipan dengan pagu
anagaran sebesar Rp1.431.880,00 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp 1.390.166.000,00 atau sebesar 97,09%.
b. Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan Harjamukti dengan
anggaran sebesar Rp 500.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp
170.116.000,00 atau sebesar 94,02%
2. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan anak dan Program
Pembinaan Upaya Kesehatan
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Keseharan dan Rumah Sakit Umum
Daerah Gunung Jati Kota Cirebon, dengan alokasi anggaran sebesar Rp
6.917.300.000,- yang digunakan untuk kegiatannya:
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
41
a. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Direktorat Jendral
Bina Gizi KIA melalui DIPA Nomor: DIPA-024-03.4.01.029494/2013
dengan anggaran sebesar Rp 1.917.300.000,00 terealisasi sebesar Rp
1.917.300.000,00 atau 100%. Kegiatan ini digunakan untuk bantuan
operasional penyelengaraan Lokakarya mini dan penunjang capaian
SPM di 22 Puskesmas, pelaporan dan pencatatan, perencanaan BOK
berupa konsolidasi dan sinkonisasi perencanaan kegiatan di
Puskesmas dan Dinas Kesehatan, monitoring evaluasi dan pelaporan.
b. Kegiatan Bantuan Alat Kesehatan dan Gedung dari Direktorat Jenderal
Bina Upaya Kesehatan melalui DIPA Nomor: DIPA-
024.04.4.025427/2013 dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah
Gunung Jati Kota Cirebon dengan anggaran sebesar Rp
5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.589.200.000,00 atau
sebesar 91,79%. Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan alat-alat
kedokteran umum, seperti: 1 unit ventilator, 5 unit bedside monitor, 8
unit bed pasien yang ditempatkan pada Ruang Intensif. Selain itu
kegiatan ini digunakan untuk pengadaan 1 unit incubator (diruang
PONEK), 1 unit lampu operasi LED Double Celling, 1 unit Anesthesi
Machine with Ventilator, 1 unit meja operasi, dan 2 unit Electro Surgical
yang ditempatkan di Ruang Instala si Gawat Darurat. Dana untuk
administrasi kegiatan sebesar Rp 40.000.000,00 diserap sebesar Rp
39.891.050,00 atau 99,73%.
G. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun
Anggaran 2013 telah melaksanakan beberapa kegiatan penyelenggaraan tugas-
tugas umum Pemerintahan sebagaimana tersebut di bawah ini :
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
42
� Kerja sama Antar Daerah
Sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah, Pelaksanaan kerjasama harus
berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan,
kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Cirebon
pada Tahun 2013 telah menyelenggarakan beberapa kerjasama Antar Daerah dan
Kerjasama sengan pihak Ketiga, serta tugas pembantuan sebagai berikut :
1. Kerjasama Antar Daerah
Kerjasama Antar daerah telah menghasilkan :
A. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan
Pemerintah Kota Cirebon Nomor : 974/3368/2012 dan 974/perj. 1-DKP/2012
tentang Penanganan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Persampahan
selama 2 (dua) Tahun.
2. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
Kerjasama dengan Pihak Ketiga telah menghasilkan :
A. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Universitas
Swadaya Guunung Djati Cirebon Tentang Program Pendidikan Mahasiswa
Nomor : 420/KB.2-Adm.Pem/2013 Nomor : 610/UNIV/VII/2013.
B. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon Dengan Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Tentang Pengumpulan, Pengolahan,
Analisis, Penyusunan dan Perumusan Data Statistik Kota Cirebon Nomor :
119.07/KB.1-BAPPEDA/2013 Nomor : 07/3274/2013.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
43
3. Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri
Menyusun Tata cara kerjasama Daerah yang menjadi pedoman bagi
Pemerintah Kota Khususnya SKPD di Lingkungan Kota Cirebon untuk menjalin
Kerjasama dengan pihak Luar Negeri.
� Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah
Harmonisasi antar pimpinan daerah menjadi suatu hal yang penting dalam
menjalankan roda pemerintahan yang semakin kompleks.Berkenaan hal tersebut,
upaya yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara
Legislatif, Eksekutif dan para pimpinan daerah lainnya.Komunikasi itu dilaksanakan
dalam bentuk Musyawarah Pimpinan Daerah lainnya. Komunikasi itu dilaksanakan
dalam bentuk :
1. Musyawarah Pimpinan Daearah (Muspida)
2. Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda)
3. Kegiatan Sapa Warga
4. Rapat Koordinasi lainnya
dengan materi bahasan antara lain :
1. Isu-isu aktual yang perlu diantisipasi dan penanganan secara bersama
2. Koordinasi dalam kunjungan untuk menyambut kehadiran Pejabat Negara
seperti Presiden / Wakil Presiden / Menteri.
3. Berdialog langsung dengan masyarakat dalam menampung aspirasi dan
memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat serta
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Melalui Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan daerah ini,
maka diharapkan akan tercipta kinerja Pemerintahan yang baik dalam suasana
yang kondusif, aman dan terkendali.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
44
� Pembinaan Batas Wilayah
Selama kurun waktu Tahun 2013, pembinaan batas wilayah Kota Cirebon
terfokus pada upaya penyelesaian penegasan batas wilayah antara Kota Cirebon
dengan Kabupaten Cirebon, mengingat masalah batas wilayah telah menjadi
masalah yang sangat sensitive bagi kedua daerah.
Di masa yang akan datang penyelesaian penegasan batas wilayah menjadi
sangat penting dan harus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, hal
ini terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public bagi masyarakat di wiilayah
perbatasan serta untuk memastikan kepastian hukum wilayah administrasi bagi
masyarakat yang ada diperbatasan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, termasuk
didalamnya adalah untuk pendataan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilu (Anggota
Legislatif, Presiden, Wakil Presiden), Pemilukada (Gubernur, Wakil Gubernur serta
Walikota dan Wakil Walikota).
Sampai dengan akhir tahun 2013 Pemerintah Kota Cirebon dan Pemerintah
Kabupaten Cirebon telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta
Pemerintah melalui Kemendagri telah menganggarkan 11 (sebelas) titik/segmen
dan pembangunan pilar batas dalam upaya menyelesaiankan sisa 7 (tujuh)
tiik/segmen batas daerah yang belum disepakati, namun dengan demikian upaya
penyelesaian tersebut diatas sampai akhir tahun 2013 tetap belum ada titik temu
terhadap 7 (tujuh) titik/segmen, kemudian anggaran yang telah disediakan oleh
Kemendagri tersebut akhirnya digunakan untuk survey dan membangun Pilar
Antara Batas Utama (PABU) sebanyak 11 (sebelas) pilar yang dibangun diantara 18
(delapan belas) titik /segmen yang telah disepakati.
� Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Pada tahun anggaran 2013 dalam penaggulangan bencana dan
penanganan pengungsi mulai dari tahap pra bencana dan saat bencana pada tahun
2013 dilakukan melalui program dan kegiatan pada tahun 2013 sebagai berikut :
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
45
1. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana.
Program ini diaplikasikan dalam kegiatan :
- Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
khususnya pada lokasi rawan bencana.
- Meningkatkan cakupan layanan dan tanggap bencana dengan
capaian akhir 60 %’
2. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
Program ini diaplikasikan dalam kegiatan :
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat
terhadapa tanggap darurat bencana.
- Bintek tanggap darurat bencana ditingkat kelurahan dan kecamatan
kepada 1000 penduduk.
3. Program perencanaan pengendalian dan penanggulangan Bencana
Program ini diaplikasikan dalam kegiatan :
- Penyusunan kebijakan / reguasi mitigasi bencana dan strategi
ketahanan kota.
Antisipasi terhadap kemungkinan bencana adalah melakukan monitoring di
titik-titik rawan bencana dan melakukan piket siaga bencana selama 7 x 24 jam di
posko Satlak Kota Cirebon, serta terus menerus melakukan monitoring online
Website BKMG.
� Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum selama Tahun
Anggaran 2013 telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sebagai
berikut :
1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
dengan kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskam swakarsa di daerah.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013
46
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yang direalisasikan
dengan kegiatan :
a. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa;
c. Sarasehan penanaman dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
d. Forum kerukunan umat Beragama.
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yang
ditindaklanjuti dengan kegiatan Seminar, talkshow, Diskusi peningkatan
Wawasan Kebangsaan dan Pentas Seni Budaya, Festival lomba cipta dalam
upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan.
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan cara memberikan
penyuluhan kepada masyarakat.
5. Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan
memberikan penunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Mengakhiri penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah (ILPPD) ini, kami menyadari bahwa selama tahun anggaran 2013 terdapat
beberapa program yang belum optimal. Namun demikian, dengan segala
kemampuan dan keterbatasan yang ada, kami telah dan akan terus mencoba untuk
melakukan sesuatu yang terbaik demi kepentingan seluruh warga Masyarakat Kota
Cirebon.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Cirebon, 28 Maret 2014