“Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan
Pemilu”
Identifikasi Pelaku pelanggaran Pemilu Selama
Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota
Semarang
A. Kecenderungan Paling Banyak Sebagai Terlapor Pada Temuan Dugaan
Pelanggaran di Wilayah Kota Semarang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
merupakan landasan dasar proses pelaksanaan pemilu di Indonesia,
kemudian peraturan tersebut diturunkan secara teknis melalui Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pemilihan Umum
(Perbawaslu) serta peraturan turunan lainnya. Terkait dengan laporan atau
temuan, diatur dalam Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 bahwa temuan / laporan
pelanggaran pemilu diatur dalam hukum acara terkait syarat dan prosedur
penindakan pelanggaran yang terjadi. Posisi pelapor dan terlapor diatur
didalamnya.
Dalam konteks struktur demokrasi yang diimplememtasikan secara
langsung melalui pelaksanaan Pemilu, terdapat dua sisi mata uang yang tidak
bisa dilepaskan, yaitu antara penyelenggara pemilu serta Peserta Pemilu.
Penyelenggara pemilu sebagai pelayan dan pengawas (wasit) sedangkan
peserta pemilu sebagai kontestan (aktor) perebut kekuasaan politik. kedua
entitas tersebut pasti bersinggungan dan berkaitan.
Penyelenggara pemilu dan peserta pemilu merupakan unsur yang harus
ada dalam sebuah negara demokrasi, didalam ketentuan umum pasal 1
angka 27 UU Tentang Pemilihan Umum disebutkan Bahwa Peserta Pemilu
adalah Partai Politik untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota,
perseorangan untuk Pemilu DPD, dan Pasangan calon yang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, sebagai pihak (aktor) subyek hukum yang bertanding (kontestasi)
untuk memenangkan. Dengan demikian, secara logic bahwa potensi untuk
pelanggarnya banyak terjadi terhadap subyek hukum yang berkepentingan,
meskipun selain itu juga ada pelanggar.
Berkaitan dengan peserta pemilu, penyelenggara pemilu dalam hal ini
Bawaslu Kota Semarang, yang mempunyai tugas mengawasi dan
menindaklanjuti adanya pelanggaran yang terjadi diwilayah Kota Semarang di
seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Semarang, peserta
pemilu merupakan target dan maupun unsur yang diawasi oleh pengawas
pemilu selama tahapan penyelenggaran Pemilu.
Peserta pemilu sangat berpotensi melakukan penyelewengan maupun
tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum kepemiluan dalam proses
pelaksanaan Pemilu sesuai dengan tahapannya. Tugas Bawaslu Kota
Semarang adalah memberikan pemahaman serta proses preventif jika ada
potensi pelanggaran Pemilu diwilayah Kota Semarang. Jika tidak diindahkan,
maka Bawaslu akan melakukan represif (tindak) secara tegas dan adil, sesuai
ketentuan berlaku.
Selama tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 diwilayah Kota
Semarang ini, Bawaslu Kota Semarang sudah melakukan pendataan maupun
proses pengarsipan dan penggolongan dari berbagai macam penangan
pelanggaran pemilu diwilayah Kota Semarang dari seluruh tahapan
penyelenggaran Pemilu tahun 2019. Hal ini sebagai mekanisme untuk
menunjukkan data secara kuantitatif (bilangan) maupun secara kualitatif
(proses) penanganannya. Kedua data tersebut menjadi bagian dari
komplementer (pelengkap) satu dengan lainnya.
Dari data yang sudah dihimpun oleh Bawaslu Kota Semarang, dikaitkan
dengan berbagai unsur peserta pemilu, Bawaslu Kota Semarang melakukan
identifikasi bahwa kecenderungan paling banyak sebagai terlapor dalam
temuan dugaan pelanggaran pemilu di wialayah Kota Semarang yaitu peserta
pemilu dari unsur Caleg PDI-P atas nama Trifena Wiyatin, dengan jumlah
pelanggaran mencapai 2 (Dua) Data tersebut merupakan data final yang
sudah disinkronisasi kepada jajaran ditingkat bawah serta sudah dilaporkan
kepada jajaran Bawaslu ditingkat Provinsi Jawa Tengah. Secara aktor
(subyek hukum) yang dilakukan oleh pelanggar pada tingkatan kota
semarang. Namun secara tahapan yang banyak terjadi melanggar adalah
tahapan kampanye. Kemudian pihak aktor (subyek) yang banyak terjadi
berdasarkan kualifikasi adalah pelaksana kampanye banyak terjadi
pelanggaran. Pelaksana kampanye didalamnya meliputi calon legislatif
(caleg), tim sukses, juru kampanye, orang – per orang, badan hukum
(organisasi).
Sebagai terlapor yang paling banyak mendapatkan posisi terlapor
adalah pelaksana kampanye yang didalamnya adalah caleg berbagai
tingkatan, pengurus partai politik, juru kampanye, orang – per orang, badan
hukum.
Tabel Kategori Terlapor Terbanyak Dalam Temuan Tindak Pidana
Pemilu, Tim Kampanye, Caleg, Capres-Cawapres, Pasangan Calon,
Masyarakat, ASN serta Pejabat dan Pihak Lainnya.
No Kabupaten/
Kota Kecamatan
KPU dan Jajaranya
Calon Legislatif
Calon Presiden dan Wakil Presiden
1 Kota
Semarang - 8 23 4
Jumlah 8 23 4
A. Kecenderungan Paling Banyak Menjadi Terlapor Pada Laporan Dugaan
Pelanggaran di Wilayah Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
merupakan landasan dasar proses pelaksanaan pemilu di Indonesia,
kemudian peraturan tersebut diturunkan secara teknis melalui Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pemilihan Umum
(Perbawaslu) serta peraturan turunan lainnya. Terkait dengan laporan atau
temuan, diatur dalam Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 bahwa temuan / laporan
pelanggaran pemilu diatur dalam hukum acara terkait syarat dan prosedur
penindakan pelanggaran yang terjadi. Posisi pelapor dan terlapor diatur
didalamnya.
Dalam konteks struktur demokrasi yang diimplememtasikan secara
langsung melalui pelaksanaan Pemilu, terdapat dua sisi mata uang yang tidak
bisa dilepaskan, yaitu antara penyelenggara pemilu serta Peserta Pemilu.
Penyelenggara pemilu sebagai pelayan dan pengawas (wasit) sedangkan
peserta pemilu sebagai kontestan (aktor) perebut kekuasaan politik. kedua
entitas tersebut pasti bersinggungan dan berkaitan.
Penyelenggara pemilu dan peserta pemilu merupakan unsur yang
harus ada dalam sebuah negara demokrasi, didalam ketentuan umum pasal 1
angka 27 UU Tentang Pemilihan Umum disebutkan Bahwa Peserta Pemilu
adalah Partai Politik untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota,
perseorangan untuk Pemilu DPD, dan Pasangan calon yang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, sebagai pihak (aktor) subyek hukum yang bertanding (kontestasi)
untuk memenangkan. Dengan demikian, secara logic bahwa potensi untuk
pelanggarnya banyak terjadi terhadap subyek hukum yang berkepentingan,
meskipun selain itu juga ada pelanggar.
Berkaitan dengan peserta pemilu, penyelenggara pemilu dalam hal ini
Bawaslu Kota Semarang, yang mempunyai tugas mengawasi dan
menindaklanjuti adanya pelanggaran yang terjadi diwilayah Kota Semarang di
seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Semarang, peserta
pemilu merupakan target dan maupun unsur yang diawasi oleh pengawas
pemilu selama tahapan penyelenggaran Pemilu.
Peserta pemilu sangat berpotensi melakukan penyelewengan maupun
tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum kepemiluan dalam proses
pelaksanaan Pemilu sesuai dengan tahapannya. Tugas Bawaslu Kota
Semarang adalah memberikan pemahaman serta proses preventif jika ada
potensi pelanggaran Pemilu diwilayah Kota Semarang. Jika tidak diindahkan,
maka Bawaslu akan melakukan represif (tindak) secara tegas dan adil, sesuai
ketentuan berlaku.
Selama tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 diwilayah Kota
Semarang ini, Bawaslu Kota Semarang sudah melakukan pendataan maupun
proses pengarsipan dan penggolongan dari berbagai macam penangan
pelanggaran pemilu diwilayah Kota Semarang dari seluruh tahapan
penyelenggaran Pemilu tahun 2019. Hal ini sebagai mekanisme untuk
menunjukkan data secara kuantitatif (bilangan) maupun secara kualitatif
(proses) penanganannya. Kedua data tersebut menjadi bagian dari
komplementer (pelengkap) satu dengan lainnya.
Dari data yang sudah dihimpun oleh Bawaslu Kota Semarang,
dikaitkan dengan berbagai unsur peserta pemilu, Bawaslu Kota Semarang
melakukan identifikasi bahwa kecenderungan paling banyak sebagai terlapor
dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu di wialayah Kota Semarang yaitu
pada KPU dan jajaranya sebagai penyelenggara pemilu, dengan jumlah
pelanggaran mencapai 2 (Dua). Data tersebut merupakan data final yang
sudah disinkronisasi kepada jajaran ditingkat bawah serta sudah dilaporkan
kepada jajaran Bawaslu ditingkat Provinsi Jawa Tengah. Secara aktor (subyek
hukum) yang dilakukan oleh pelanggar pada tingkatan kota semarang. Namun
secara tahapan yang banyak terjadi melanggar adalah tahapan kampanye.
Kemudian pihak aktor (subyek) yang banyak terjadi berdasarkan kualifikasi
adalah pelaksana kampanye banyak terjadi pelanggaran. Pelaksana
kampanye didalamnya meliputi calon legislatif (caleg), tim sukses, juru
kampanye, orang – per orang, badan hukum (organisasi). Sebagai terlapor
yang paling banyak mendapatkan posisi terlapor adalah pelaksana kampanye
yang didalamnya adalah caleg berbagai tingkatan, pengurus partai politik, juru
kampanye, orang – per orang, badan hukum.
Tabel Kategori Terlapor Terbanyak Dalam Laporan Tindak Pidana Pemilu,
Tim Kampanye, Caleg, Capres-Cawapres, Pasangan Calon, Masyarakat,
ASN serta Pejabat dan Pihak Lainnya.
No Kabupaten/
Kota Kecamatan Tim
Kampanye Calon
Legislatif Calon
Presiden KPU dan Jajaranya
1 Kota
Semarang - - 4 5 1
Jumlah - 4 5 1
B. Kecenderungan Paling Banyak Menjadi Terlapor Pada Laporan dan
Temuan Dugaan Pelanggaran di Wilayah Kota Semarang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang adalah lembaga
yang bertugas untuk mengawasi serta melakukan penindakan pelanggaran
dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 diwilayah Kota Semarang,
tanggungjawab serta kewenangan tersebut termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kemudian diatur secara
teknis dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) sebagai
acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan, penindakan maupun tugas
yang lainnya.
Bahwa berdasarkan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 diwilayah Kota
Semarang, dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir penyelenggaraan
Pemilu, Bawaslu Kota Semarang telah menghasilkan data penanganan
pelanggaran selama Pemilu Tahun 2019 diwilayah Kota Semarang, data
tersebut berdasarkan rincian total terdapat penanganan pelanggaran Pemilu
sebanyak 45 pelanggaran, yang terdiri dari pelanggaran administrasi
sebanyak 29 kasus, pelanggaran pidana sebanyak 10 kasus, pelanggaran
perundang – undangan lainnya sebanyak 5 kasus, pelanggaran etik sebanyak
1 kasus.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang berdasarkan tugas
dan kewenangannya dapat menangani pelanggaran – pelanggaran yang
terjadi selama penyelenggaraan Pemilu. Penanganan kasus pelanggaran
yang berasal dari laporan maupun temuan yang disangkakan kepada pihak –
pihak yang melanggar peraturan yang berlaku. Pihak – pihak yang
disangkakan tersebut dinamakan sebagai pelaku dalam pelanggaran.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang juga telah
melakukan identifikasi jenis pelaku terhadap total kasus yang ditangani,
dengan data sebagai berikut :
1. caleg DPR RI sebanyak 3 orang (7 %)
2. Calon DPD RI sebanyak 1 orang (2 %),
3. Caleg DPRD Provinsi sebanyak 1 orang (2 %),
4. caleg DPRD Kota sebanyak 20 orang (44 %),
5. oknum KPU dan jajarannya sebanyak 12 orang (27 %),
6. Oknum Pejabat Negara sebanyak 2 orang (4%),
7. oknum ASN sebanyak 5 orang (11 %),
8. oknum orang perorangan sebanyak 1 orang (2 %).
Menurut Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang,
Naya Amin Zaini, S.H., M.H., bahwa “pelaku pelanggaran tertinggi dilakukan
oleh caleg DPRD Kota Semarang, karena hal ini dipengaruhi oleh kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mengetahui secara maksimal
syarat dan prosedur diatur dalam UU dan PKPU, sedangkan secara kuantitas
memang jumlah caleg sebanyak 668 orang untuk merebutkan 50 kursi dengan
cukup keras dan rata – rata tokoh daerah yang dikenal dan punya basis
massa, sehingga berbagai cara dan obsesi menang dapat dilakukan. Padahal
aturan main dalam PKPU dan UU harus secara cermat dipenuhi dan dilakukan
dengan baik dan benar”.
Gambar Identifikasi Pelaku Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di
Kota Semarang