3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Sejarah
Letter of Intent (LoI) : Pemerintah Indonesia – IMF
Tap MPR RI tahun 1973
Perubahan & perkembangan Hk. Bisnis
(ketidakmampuan pasal 1365 KUHPerdata & 362bis KUHP dlm mengcover perkembangan praktek persaingan & anti monopoli)
Adanya inisiatif dari DPR : RUU Anti Monopoli
Dengan melalui persetujuan Presiden : lahir UU 5/1999 : Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
Berlaku effektif 5 Maret 2000
2
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Istilah
Hk. Anti monopoli atau Hk. Persaingan
Hk. Persaingan : cakupan materi lebih
luas : anti monopoli dan praktek yang
tidak terkait dengan monopoli
Istilah monopoli : sering menimbulkan
salah pengertian terhadap posisi pelaku
usaha yang monopoli secara alamiah
3
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Sumber Hukum
Hukum Materiil
Sebelum 1999
1. 1365 KUHPerdata :
PMH
2. 382 bis KUPH :
penipuan
3. Lainnya : UU
Perindustrian, UUPT
Setelah 1999 : UU 5/99
Hukum Formil
Sebelum 1999
HIR
KUHAP
Setelah 1999
Pasal 30-49 UU5/99
Keppres 75/99
Keputusan KPPU 5/2000
HIR (keberatan dan kasasi)
KUHAP (penyerahan KPPU kpd
Penyidik)
Perma 3/2005
Peraturan KPPU 1/2006 4
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Subyek & Obyek UU 5/99
Subyek UU 5/99 : Pelaku usaha
Obyek UU 5/99 :
Terdapat homoginitas produk
Jumlah penjual & pembeli cukup banyak
Tidak ada hambatan berarti untuk masuk
dan keluar pasar
Ketersediaan informasi yang cukup
tentang pasar5
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Pendekatan Asas Hukum
Persaingan
A. Per se ilegal : Ps
6,7,10,15,24,25,27 Jenis tindakan & upaya
yang dilakukan pelaku
usaha
Bersifat ilegal
Bertentangan dengan
substansi UU
Bertentangan dengan
norma2 umum
A. Rule of reason
Hukum sebab akibat
Dimana tindakan
pelaku usaha
Secara
langsung/tidak
merugikan pelaku
usaha lainnya atau
konsumen
6
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Ketentuan Umum :
Pengertian
(Bab I, Pasal 1)
Monopoli, Praktek monopoli &
persaingan usaha tdk sehat
Pelaku Usaha
Konsumen
Produk barang & jasa
Berbagai larangan (perjanjian, kegiatan &
posisi dominan)
7
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Monopoli
1. penguasaan atas produksi dan atau
2. pemasaran barang dan atau
3. atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha
Secara Teoritik Monopoli dapat dilaksanakan tanpa melanggar hukum :1. Monopoli alamiah
2. Monopoli karena UU
3. Monopoli Swasta
8
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Praktek Monopoli Adanya pemusatan kekuatan ekonomi
Pemusatan kekuatan tsb berada pada
satu atau lebih pelaku usaha ekonomi
Pemusatan kekuatan ekonomi tsb
menimbulkan persaingan usaha tdk sehat
Pemusatan kekuatan ekonomi tsb
merugikan kepentingan umum
9
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Hal-hal yang dilarang
UU 5/99
Perjanjian yang dilarang
(pasal 4 -16)
Kegiatan yang dilarang
(pasal 17 – 24)
Posisi dominan
(pasal 24 – 29)
10
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Perjanjian yang dilarang
(pasal 4 -16)
Oligopoli
Penetapan harga
Pembagian wilayah
Pemboikotan
Kartel
Trust
Oligopsoni
Integrasi vertikal
Perjanjian tertutup
Perjanjian dengan pihak LN
11
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Kegiatan yang dilarang
(pasal 17-24)
Monopoli
Monopsoni
Penguasaan pasat
Persekongkolan
12
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Posisi dominan
(pasal 25-29)
Pengertian
Jabatan rangkap
Pemilikan saham
Penggabungan, peleburan,
pengambilalihan
13
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
KPPU
Tugas :1. Penegakan
2. Advokasi
3. Penafsiran
4. Pelaporan
Wewenang :1. Menerima
2. Menyelidiki
3. Meneliti
4. Memeriksa
5. Memanggil
6. Mendapatkan bantuan penyidik & keterangan pemerintah
7. Menyimpulkan
8. Memutuskan
9. Menghukum
10. Mengawasi pelaksanaan hukum
14
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Pelaksanaa Putusan
A. Secara Sukarela
B. Secara Paksa
a. melalui proses keberatan & kasasi
b. melalui penetapan eksekusi PN
c. melalui penyerahan putusan kepada
penyidik
15
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Pengecualian UU 5/99
1. Perbuatan/perjajian yang bertujuan melaksanakan perUUan yang berlaku
2. Perjanjian yang berkaitan dengan HaKI
3. Perjanjian penetapan standar teknis ….
4. Perjanjian dlm rangka keagenan….
5. Perjanjian kerjasama penelitian utk peninkatan standar hidup
6. Perjanjian internas yang telah diratifikasi
7. Perjanjian/perb yang bertujuan untuk mengekspor….
8. Pelaku usaha kecil
9. Koperasi khusus melayani anggotanya
16
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Sanksi Administratif
1. Pembatalan perjanjian, pasal 4 – 13, 15 - 16b
2. penghentian integrasi vertikal : pasal 14c
3. penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, persaingan usaha tdk sehat, merugikan masyarakat
4. penghentian penyalahgunaan keadaan
5. penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham : pasal 28f.
6. pembayaran ganti rugi
7. pengenaan denda Rp. 1M – 25 M
18
3/22/2012 www.jamalwiwoho.com HPU
Sanksi Pidana Pokok
Pelanggaran thd pasal 4, pasal 9 – 14, pasal 16 -19, pasal 25, pasal 27 – 28 : pidana denda Rp. 25 M – 100 M atau
pidana kurungan pengganti denda maks 6 bulan
Pelanggaran thd pasal 5 – 8, pasal 15, pasal 20 – 24, pasal 26 : pidana denda Rp. 5 M – 25 M atau
pidana kurungan pengganti denda maks 5 bulan
Pelanggaran thd pasal 41 : pidana denda Rp. 1M – 5 M atau
pidana kurungan pengganti denda maks 3 bulan
19