HAK ASASI MANUSIADI DUNIA INTERNASIONAL DAN
NUSANTARA
MakalahDiajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Lulus Mata Kuliah Pendidikan Kewarganeraan
Oleh:Christopher Allen Woodrich
NIM: 084114001
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIAJURUSAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS SANATA DHARMAYOGYAKARTA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah yang saya tulis ini tidak
memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam
kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.
Yogyakarta, ..........................................
Penulis
Christopher Allen Woodrich
ii
KATA PENGANTAR
Atas bantuan mereka dalam penyelesaian makalah ini saya ingin ucapkan
terima kasih kepada orang-orang berikut:
Trifosa Sie Yulyani Retno Nugroho, atas dukungannya dalam semua tugas
akademik.
Pak Wahyudi, untuk menjadi pembimbing.
John Peters Humphrey, untuk menjadi pemimpin komite pembentuk
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan mengharumkan
nama Kanada di dunia Hak Asasi Manusia
Makalah ini tidak sempurna dan apabila terjadi kekurangan saya mohon maaf
lebih dahulu. Terima kasih.
Yogyakarta, ………………….. 2010
Christopher Allen Woodrich
NIM: 084114001
DAFTAR SINGKATAN
iii
Gitmo : Penjara Guantanamo Bay
HAM : Hak Asasi Manusia
Inpres 14/1967 : Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama
Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa
Keppres 06/2000 : Keputusan Presiden Nomor 06 tahun 2000
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PUHAM : Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
TNI : Tentara Nasional Indonesia
UUD PA : Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amendmen
UU HAM : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
DAFTAR ISI
iv
Halaman
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ............................................................ ii
KATA PENGANTAR ....................................................................................... iii
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................... iv
DAFTAR ISI ...................................................................................................... v
BAB I: PENDAHULUAN ........................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B. Tujuan dan Metode Analisis ........................................................... 1
C. Sistematika Penyajian ..................................................................... 1
BAB II: PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA ..................................... 3
A. Apakah Itu Hak Asasi Manusia? ..................................................... 3
B. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia ....................................................... 4
C. Sejarah Hak Asasi Manusia ............................................................. 6
BAB III: HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA INTERNASIONAL ............ 8
A. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia ...................... 8
B. Penerapan Hak Asasi Manusia di Luar Negeri ............................... 9
1) Pelanggaran: Penyensoran Google di Tiongkok ........................ 9
2) Pelanggaran: Penjara Guantanamo Bay ..................................... 10
3) Penegakan: Perlindungan Warga Yahudi di Denmark pada
Perang Dunia Kedua ................................................................... 12
4) Penegakan: Misi-Misi Peacekeeping Kanada ............................ 13
BAB IV: HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA .................................... 16
A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amendmen ............................. 16
B. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .
C. Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia ................................... 17
1) Pelanggaran: Surat Bukti Kewarganegaraan Republik
Indonesia ..................................................................................... 18
2) Pelanggaran: Timor L’Este ........................................................ 21
v
3) Penegakan: Penghapusan Peraturan Diskriminitif Oleh
Abdurahmman Wahid ................................................................ 23
4) Penegakan: Bantuan Manusiawi di Aceh Pasca-Tsunami .......... 25
BAB V: KESIMPULAN ............................................................................... 28
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 29
LAMPIRAN: PERNYATAAN UMUM TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA ............................................................................... 34...................................................................................................
vi
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Secara sejarahwi, manusia sejak fajar kehidupannya di bumi ini telah
dianggap mempunyai hak-hak dasar. Dalam agama-agama Ibrahimik (Yahudi,
Nasrani dan Islam) ada yang disebut Sepuluh Perintah Allah, yang secara de facto
menjamin bahwa setiap manusia ada hak untuk menikmati kehidupan dan harta serta
perkawinan dan kekeluargaan tanpa gangguan dari pihak luar. Di masa kini, setiap
negara mempunyai undang-undang ataupun konstitusi yang menuangkan hak asasi
manusia (HAM).
Namun, perlindungan HAM tidak sempurna, bahkan sering tidak ada sama
sekali. Oleh karena itu, setiap manusia di bumi ini seyogyanya memahami HAM dan
mampu memperjuangkannya.
B. Tujuan dan Metode Penelitian
Penelitian dimaksud untuk mengemukakan dasar-dasar HAM, baik secara
universal maupun secara nasional. Untuk mencapai tujuan itu akan digunakan metode
penelitian pustaka, baik dari buku maupun internet.
C. Sistematika Penyajian
Makalah ini dibagi menjadi lima bab dan delapan subbab. Bab satu adalah bab
pendahuluan, yang berfungsi sebagai pengantar. Bab ini dibagi menjadi tiga subbab
dan menjelaskan latar belakang masalah, tujuan dan metode penelitian, dan sistem
penyajian.
Bab dua berfungsi sebagai informasi latar belakang yang menjelaskan apa itu
HAM. Terdapat dalam adalah penjelasan umum tentang HAM, serta berbagai sumber
nilai-nilai HAM.
Bab tiga adalah pengertian tentang HAM di luar Indonesia. Bab ini dibagi
menjadi dua subbab; subbab satu menjelaskan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak
vii
Asasi Manusia (PUHAM) dan subbab dua menjelaskan penerapan HAM di luar
Indonesia.
Bab empat adalah pengertian HAM di Indonesia. Bab ini dibagi dalam tiga
subbab, dengan subbab satu menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 setelah
amendmen-amendmen pada awal periode Reformasi (UUD PA), subbab dua
menjelaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(UU HAM), dan subbab tiga menjelaskan penerapan HAM di Indonesia.
Bab terakhir adalah bab lima. Bab ini merupakan kesimpulan dari makalah.
viii
BAB II: PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA
A. Apakah Itu Hak Asasi Manusia?
Pengertian umum HAM berdasarkan arti setiap katanya. Kata ‘hak’ diartikan
“kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang,
aturan, dan sebagainya).” Kata ‘asasi’ diartikan “bersifat dasar atau pokok.” Kata
‘manusia’ diartikan “makhluk yang berakal budi.” Jadi, ‘hak asasi manusia’ adalah
“kekuasaan dasar manusia (makhluk yang berakal budi) untuk berbuat sesuatu, yang
ditentukan secara yuridis.”1
Secara yuridis, HAM mempunyai arti khusus. Menurut Pasal 1, Ayat 1 UU
HAM, HAM adalah:
... seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha-Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”2
Dilihat dari ideologinya, HAM dapat dikatakan suatu ideologi Barat. Menurut
pemikir Timur, hak asasi manusia berdasarkan individualisme, suatu pandangan
khusus Barat. Namun, HAM juga dipegang oleh budaya-budaya Timur. Alasannya
seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas pada pidatonya di
Konferens HAM di Vienna pada tanggal 14 Juni 1993:
“walaupun HAM memang sesuatu yang dibuat oleh orang Eropa, HAM telah menginspirasi revolusi anti-kolonial di banyak negara, maka tidak bisa dianggap asing oleh negara-negara itu.” 3
Oleh karena HAM ini dipandang sebagai suatu ideologi Barat, sampai
sekarang ada pihak yang menentang HAM sebagai suatu gerakan yang tidak cocok
1 Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta. Halaman 96, 502 dan 917.
2 Visimedia. 2007. Undang-Undang HAM: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dilengkapi: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Visimedia: Jakarta. Hal. 3 – 4
3 Brems, Eva. 2001. Human Rights: Universality and Diversity. Den Haag: Martinus Nijhoff Publishers. Hal. 63
ix
dengan budaya tertentu. Misalnya, pada suatu pertemuan di PBB pada tahun 1982
perwakilan Iran, Said Raje-Khorassani, menyatakan bahwa PUHAM berdasarkan
pada tafsiran sekular tradisi Yahudi-Nasrani; akibatnya, PUHAM tidak dapat
diterapkan dalam negara Islam tanpa melanggar hukum syariah.4
Bagaimanapun ideologinya, kini HAM telah menjadi suatu standar
perikemanusiaan. Dengan demikian, setiap manusia seyogyanya memahaminya.
B. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia
Menurut UU HAM ada lebih dari lima puluh HAM yang dapat dilindungi.
Secara garis besar, HAM ini dikelompokkan dalam sepuluh kelompok: hak untuk
hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak
memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas
kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Selain
hak wanita dan hak anak, diterapkan tanpa memandang jenis kelamin, suku, ataupun
usia. 5
Tergantung pandangan penentunya, ada HAM yang mempunyai kedudukan
yang lebih mutlak daripada yang lain. Contohnya, dalam Pasal 28I, Ayat 1 Undang-
Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa:
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Sementara, HAM lain seperti hak untuk memperoleh informasi atau hak untuk
mempunyai hak milik dapat dikurangi; akibatnya, di Indonesia hak-hak asasi ini tidak
semutlak hak yang disebut pada Pasal 28I, Ayat 1 di atas.6
4 Littman, David. 1999. "Universal Human Rights and 'Human Rights in Islam'". Midstream Magazine Vol. 2 (no.2). Hal. 2–7
5 Visimedia. Op. Cit. Hal. 6 – 31.6 Undang-Undang Dasar 1945
x
Menurut kami, hak-hak dalam UU HAM yang harus didalami dalam
pembahasan ini adalah hak untuk hidup (Pasal 9), hak untuk memeluk agama (Pasal
22), hak untuk berekspresi (Pasal 25), dan larangan diskriminasi (di antara lain Pasal
17 dan Pasal 26, Ayat 2). Hak untuk hidup adalah hak untuk hidup, mempertahankan
hidup, serta meningkatkan taraf kehidupan dalam damai. Hak ini dimiliki oleh setiap
orang; akibatnya, kewarganegaraan tidak mempengaruhi hak ini.7
Hak untuk memeluk agama adalah hak untuk memegang agama dan
bersembayang sesuai dengan agama tersebut tanpa gangguan dari pihak luar. Pada
Pasal 22, Ayat 2 ditentukan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin kebebasan
setiap orang dalam keagamaan. Oleh karena agama serta Ketuhanan yang Maha-Esa
merupakan unsur intrinsik bangsa Indonesia, hak ini sangat penting dan tidak dapat
dikurangi.8
Hak untuk berekspresi adalah hak untuk menyampaikan pendapat di umum
secara bebas tanpa ketakutan akan ditahan pemerintah. Hak ini dapat dibatasi dengan
undang-undang.9 Contohnya, mengeluarkan pendapat dalam koran bahwa presiden
tidak menjalani tugas dengan baik dilindungi, tetapi mengeluarkan rahasia negara
dapat dituduh dengan undang-undang.
Ada pula hak untuk bebas dari diskriminasi, yang tidak dinyatakan secara
terang tetapi dapat ditafsirkan dari berbagai pasal. Walau pernyataan di atas
tampaknya mudah dimengerti, harus dipahami benar definisi diskriminasi dalam UU
HAM. Menurut Pasal 1, Ayat 3 UU HAM, diskriminasi adalah
“... setiap pembatasan, pelecahan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam
7 Visimedia. Op. Cit. Hal. 6 – 16.8 Ibid. Hal. 7 – 14.9 Ibid. Hal. 15.
xi
kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”10
C. Sejarah Hak Asasi Manusia
Dilihat dari sejarahnya, semenjak awal sejarah pernah ada pernyataan bahwa
manusia mempunyai hak-hak dasar: Aristotle menulis tentang to dikaion, atau hak
dasar, yang merupakan hak untuk memiliki harta dan berperan aktif dalam
pemerintahan. Akan tetapi, pandangan ini tidak sama dengan HAM yang dikenal kini;
to dikaion masih mengizinkan perbudakan, di antara lain.11
Dari segi agama juga ada perlindungan HAM pada zaman kuno. Misalnya,
dalam Al-Kitab ada Sepuluh Perintah Allah yang tertuang dalam Kesepuluh Firman,
sebagai berikut:
“Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun … [dan] jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan…Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat…Hormatilah ayah dan ibumu…Jangan membunuh.Jangan berzinah.Jangan mencuri.Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama.Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau lembunya atau keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu”12
Dilihat dari pandangan HAM, Sepuluh Perintah Allah di atas menyatakan
bahwa setiap manusia ada hak untuk hidup, menikmati hidup kekeluargaan,
menikmati dan menggunakan harta, dan mempunyai nama baik.
10 Ibid. Hal. 411 Freeman, Michael. 2002. Human Rights: An Interdisciplinary Approach. Oxford: Wiley
Blackwell. Hal. 15 – 17.12 Al-Kitab Deuterokanonika, Keluaran 20:1-20:17.
xii
Dengan pembentukan negara dan munculnya demokrasi, HAM dinyatakan
perlu dituangkan dalam undang-undang. Misalnya, ada the Bill of Rights, kesepuluh
amendmen konstitusi Amerika Serikat pertama yang dituangkan pada tanggal 15
Desember, 1791. Bill of Rights ini menuangkan berbagai hak, di antara lain hak untuk
memiliki senjata, hak untuk mempunyai dan menikmati benda, hak untuk dihukum
secara adil, dan hak untuk bebas dari siksaan;13 ini merupakan penuangan HAM
pertama di dunia.
Namun, perlindungan HAM dalam konstitusi negara masing-masing tidak
menjadi umum sampai pasca-Perang Dunia Kedua. Melihat kejahatan Jerman Nazi
dalam peperangan dan dalam hukum dalam negeri, negara-negara pembentuk
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui untuk melindungi hak perorangan.
Oleh karena PBB tidak merupakan suatu pemerintahan dan tidak diberi kewenangan
untuk mengatur anggota-anggotanya, perlindungan tersebut dibentuk dalam suatu
pernyataan, yaitu PUHAM.
Semenjak PUHAM dijadikan nyata, banyak negara, di antara lain Indonesia
dan Kanada, telah menuangkan HAM dalam konstitusi mereka. Ada pula negara,
bagian negara atau propinsi, misalnya Indonesia dan Ontario (Kanada), yang
mempunyai perundang-undangan yang melindungi HAM.
BAB III: HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA INTERNASIONAL
13 The Constitution of the United States of America. 1787
xiii
A. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
PUHAM adalah pernyataan yang bersifat anjuran yang terdiri dari tiga puluh
pasal. Disusun oleh the Commission on Human Rights (Komisi Hak Asasi Manusia)
dengan Peter John Humphreys (Kanada) sebagai ketua dan anggota-anggota Eleanor
Roosevelt (Amerika Serikat), René Cassin (Perancis), J. C. Chang (Tiongkok) di
antara lain,14 PUHAM diratifikasi pada tanggal 10 Desember 1948 di Istana Chaillot
di Paris, Perancis.15 Ratifikasi PUHAM disetujui oleh 48 negara, dengan delapan
negara yang tidak bersuara dan tanpa negara yang menolak.16
Lima HAM pokok yang dituangkan dalam PUHAM adalah:
1. Hak untuk keselamatan, kebebasan dan keamanan
2. Hak untuk mendapat pendidikan
3. Hak untuk hidup bebas dari penyiksaan atau keadaan yang kejam atau tidak
manusiawi
4. Hak untuk mengikuti semua acara dan arisan kebudayaan
5. Hak untuk memiliki kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama17
Selain lima HAM itu, dituangkan pula hak untuk dianggap tidak bersalah
sehingga terbukti bersalah (presumed innocent until proven guilty) dalam pengadilan
pidana,18 hak untuk bebas memilih tempat tinggal,19 hak untuk berkewarganegaraan,20
dan hak untuk bebas dari diskriminasi.21
14 Morsink, Johannes. 1999. The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting & Intent Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999. Hal. 4
15 Kontribusiwan Wikipedia. 2010.” Universal Declaration of Human Rights. http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights. Didownload Februari 2010.
16 United Nationas Association in Canada / Association canadienne pour les Nations Unies. Tanpa Tahun. “Questions and answers about the Universal Declaration of Human Rights.” http:www.unac.org/rights/questions.html. Download Februari 2010
17 Ibid.18 Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1948. Universal Declaration of Human Rights. Pasal 1119 Ibid. Pasal 1320 Ibid. Pasal 1521 Ibid. Pasal 2
xiv
Secara yuridis PUHAM sudah diakui sebagai salah satu dasar hukum
Indonesia. Menurut UU HAM:
“Menimbang... d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia (Pen: PUHAM) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrument yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.”22
B. Penerapan Hak Asasi Manusia di Luar Negeri
1) Pelanggaran: Penyensoran Google di Tiongkok
Pada tahun 2000, web site www.google.com menambah bahasa Mandarin ke
bahasa yang dapat dipakai. Dari 2002 sampai 2005, www.google.com mengalami
penyensoran yang berupa pemblokiran dan gangguan koneksi.23 Saat diteliti,
terbuktilah bahwa pencarian untuk istilah seperti Tianmen, hak asasi manusia, dan
kemerdekaan Taiwan disensor oleh pemerintah;24 akibat penyensoran itu, Google
mulai kehilangan profit.
Oleh karena web site asli Tiongkok, di antara lain Baida, mulai mengalahi
Google,25 pada tahun 2006 Google ambil keputusan untuk membuka versi khusus
Tiongkok pada alamat www.google.cn. Agar dapat sesuai dengan hukum Tiongkok,
Google menyensor hasil pencarian. Namun, Google juga memberi tahu penggunanya
bahwa hasil disensor;26 ini membuat pemerintah Tiongkok enggan.
Oleh karena pimpinan Google merasa bahwa hak untuk bebas berekspresi
sangat penting, server Gmail tidak ada yang dipasang di Tiongkok. Akibatnya, Gmail
tidak ada kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan hukum Tiongkok. Dengan 22 Visimedia. Op. Cit. Hal. 1 – 2.23 Brenkert, George G. 2007. “Google, China, and Moral Compromise.”
http://www.scu.edu/ethics/practicing/focusareas/business/conference/2007/presentations/georgegoogle.pdf. Didownload Februari 2010.
24 Eaton, Kit. 2010. “Did Google Just Worsen China’s Human Rights Situation?” http://www.fastcompany.com/blog/kit-eaton/technomix/google-china-censorship-huma-rights. Didownload Februari 2010
25 Brenkert, George G. Op. Cit.26 Eaton, Kit. Op. Cit.
xv
demikian, e-mail yang dikirim bebas dari penyensoran dan sering digunakan oleh
pejuang-pejuang HAM di Tiongkok untuk mendiskusikan perjuangan mereka.27
Namun, ini menyebabkan masalah. Pada pertengahan Desember, 2009, dua
Gmail account milik pejuang HAM Tionghoa di-hack. Setelah penyelidikan ternyata
hack itu berasal dari Tiongkok dan ada sekitar dua belas pejuang HAM untuk
Tiongkok di Barat yang sering diakses.28
Sebagai akibat dari hack itu, Google mengambil langkah untuk membuka
www.google.cn sebagai alat pencarian bebas penyensoran tetapi masih sesuai dengan
hukum Tiongkok. Apabila ternyata tidak diizinkan, Google akan menutup
www.google.cn dan kemungkinan besar kantor-kantornya di sana.29
Perbuatan Tiongkok merupakan pelanggaran hak untuk berekspresi, hak untuk
mendapatkan informasi dan untuk berpendapat. Oleh karena ada penyensoran, warga
tidak dapat informasi yang cukup untuk berpikir secara mendalam mengenai keadaan
dunia ini. Tanpa pengertian itu, mereka tidak dapat mempunyai pendapat yang berarti
dan tanpa pendapat tidak ada apa-apa yang patut diekspresikan.
2) Pelanggaran: Penjara Guantanamo Bay
Guantanamo Bay adalah sebuah pangkalan angkatan laut Amerika Serikat
yang letak di Guantánamo, Kuba. Sebagian dari pangkalan angkatan laut tersebut
adalah penjara (sering disebut Gitmo), yang sejak tahun 2001 digunakan untuk
tahanan dalam perang lawan teroris,30 asal memenuhi syarat:
1. Berkewarganegaraan asing
2. Telah mendapat latihan dari Al-Qaeda, atau
3. Memimpin tiga ratus lebih orang31
27 Ibid. 28 Drummond, David. 2010. “A New Approach to China.”
http://googleblog.blogspot.com/2010/01/new-approach-to-china.html. Download Februari 2010.29 Ibid.30 Global Security.org. 2010. “Guantanamo Bay [GTMO] “Gitmo””.
http://www.globalsecurity.org/military/facility/guantanamo-bay.htm. Didownload Februari 2010.31 Global Security.org. 2009. “Guantanamo Bay – Camp Delta.”
http://www.globalsecurity.org/wiki/military/facility/guantanamo-bay.htm. Didownload Februari
xvi
Selama periode ini Gitmo ada dua tahap bangunan: Camp X-Ray, dan Camp
Delta. Camp X-Ray adalah tempat tahanan pertama yang digunakan dari tahun 2001
sampai tahun 2002 ketika Camp Delta selesai dibangun. Camp Delta terdiri atas
berbagai camp lebih kecil; Camp 1, Camp 2, Camp 3, Camp 4, Camp 5, Camp 6,
Camp Echo, Camp Platinum, dan Camp No. Setiap camp mempunyai tingkat
keamanan yang berbeda.32
Selama itu, pernah ada laporan di berita bahwa hak-hak tahanan itu dilanggar
oleh penjaga. Oleh karena tahanan disebut unlawful enemy combatants dan bukan
prisoners of war, Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka tidak dilindungi dalam
Perjanjian Geneva. Dengan demikian, tahanan dapat ditahan tanpa didakwa atau
mendapatkan pengadilan.33
Pada awal Gitmo buka sampai pada tahun 2005 ada laporan bahwa penjaga
telah merusak Al-Quran dengan berbagai cara, di antara lain menyobek, mencoret-
coret, menendang, dan memasuki ke toilet.34 Dalam penelitian yang dilaksanakan
oleh komandan landasan Jay Hood, dikemukakan bahwa ada lima kasus perusakan
Al-Quran yang terbukti, termasuk satu kasus tendangan pada Februari 2002 dan satu
kasus penginjakan pada 25 Juli 2003.35
Pada tahun 2005 muncullah tuduhan dalam pers bahwa saat interrogation
tentara wanita berpakaian tank top dan menunjukkan pakaian dalam agar tahanan
tidak sanggup dan menjawab semua pertanyaan. Ada pula tuduhan bahwa tahanan
disentuh dan didekati oleh wanita, disentuh oleh payudara, dan dilempari tinta merah
yang dikatakan darah menstrual.36
2010.32 Ibid.33 Kontribusiwan Wikipedia. 2010. “Guantanamo Bay detention camp.”
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Guantanamo_Bay_detention_camp. Didownload Februari 2010.34 Mintz, John. 2005. “Pentagon Probes Detainee Reports of Koran Dumping.”
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/05/13/AR2005051301377.html. Didownload Februari 2005.
35 Hood, Jay. 2005. “Koran Inquiry: Description of the Incidents.” http://www.voanews.com/mediaassets/english/2005_06/Other/pdf/PR050603a.pdf. Didownload Februari 2010.
36 Associated Press. 2005. “Sex used to break Muslim prisoners, book says.” http://www.msnbc.msn.com/id/6876549. Didownload Februari 2010.
xvii
Pada tahun 2006 dilaporkan bahwa tiga tahanan ditemukan meninggal,
tampaknya dari menggantung diri. Menurut laporan yang diterbitkan dalam majalah
Harper pada tahun 2010, ketiga tahanan itu dibunuh setelah disiksa; ini didukung
dengan laporan beberapa mantan penjaga.37 Namun, pemerintah Amerika Serikat
mengatakan bahwa fakta yang dilaporkan oleh Harper’s hanyalah cerita buatan.
Perbuatan militer Amerika Serikat di Gitmo melanggar beberapa HAM dasar,
di antara lain hak untuk tidak ditahan sembarangan, hak untuk bebas beragama, dan
hak untuk hidup. Dengan mengeksploitasi agama Islam tahanan untuk keperluan
pemerintah, Amerika Serikat telah mengasingkan sebagian besar negara Islam dan
namanya sudah tidak harum lagi.
3) Penegakan: Perlindungan Warga Yahudi di Denmark pada Perang Dunia
Kedua
Pada Perang Dunia Kedua terjadilah suatu hal yang luar biasa. Pada tanggal 9
April, 1940, Denmark diduduki oleh Jerman. Demi keselamatan warga, pemerintah
Denmark menyerah secara langsung dan akibatnya diizinkan mempunyai kedaulatan
terbatas. Dengan demikian, semua warga negara Denmark, bahkan yang diburu Nazi
seperti orang Yahudi, bisa dilindungi oleh pemerintah.
Namun, setelah diketahui bahwa Jerman mulai kalah perang dengan Sekutu,
pejuang resistance di Denmark menjadi semakin aktif dan warga umum menolak
pendudukan Jerman. Akibatnya, pemerintah Nazi di bawah Adolf Hitler mengambil
keputusan untuk menangkap warga-warga Yahudi di Denmark, sama seperti di
negara dudukan lain. Demi itu, perintah itu diberitahukan kepada anggota-anggota
pendudukan Jerman, termasuk duta Georg Ferdinand Duckwitz.
Duckwitz tidak sanggup kalau Yahudi Denmark ditangkap, dipenjarakan dan
dibunuh, maka beliau mendapatkan persetujuan dari Swedia untuk perlindungan
pengungsi dan, pada tanggal 28 September, 1943, secara diam-diam memberi tahu
37 Horton, Scott. 2010. “The Guantánamo “Suicides”: A Camp Delta sergeant blows the whistle.” http://www.harpers.org/archive/2010/01/hbc-90006368. Didownload Februari 2010.
xviii
warga dan resistance rencana pemerintahnya, yang akan dijalani pada tanggal 1
Oktober.
Warga-warga tidak mau menerima keputusan pemerintah Jerman, maka
bekerja sama untuk mengungsi orang-orang Yahudi ke luar Denmark, terutama
Swedia. Oleh karena kerja sama warga, hanya 481 dari sekitar 7.500 warga Yahudi di
Denmark ditangkap oleh pemerintah Nazi, dan hanya 51 meninggal dalam tahanan.38
Perlindungan orang Yahudi oleh warga Denmark merupakan satu-satunya
kasus dalam Perang Dunia Kedua di mana seluruh warga dalam satu negara
bergabung untuk melindungi sebuah minoritas. Dalam penyelematan orang Yahudi,
orang Denmark telah melindungi hak untuk kehidupan dan kesejahteraan orang
Yahudi.
4) Penegakan: Misi-Misi Peacekeeping Kanada
Sejak dasawarsa 50-an sebagian besar aktivitas militer Kanada merupakan
peacekeeping, atau menjaga damai. Menurut PBB, peacekeeping adalah “alat unik
dan dinamik yang diciptakan oleh PBB sebagai cara untuk membantu negara yang di
tengah perang menciptakan kondisi untuk damai abadi.”39 Diciptakan oleh Menteri
Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson pada tahun 1957 untuk menjaga dan
menegakkan perjanjian damai di antara Mesir dan Inggris, kini peacekeeping sudah
dilaksanakan dalam puluhan kasus.
Dalam peacekeeping ini peranan Kanada tidaklah kecil. Pada perang Suez
(seperti yang dikemukakan di atas), Kanada telah menciptakan peacekeeping dan
pada awalnya mempunyai rencana agar sebagian besar peacekeeper yang
ditempatkan di Mesir datang dari Kanada. Namun, presiden Mesir Nasser menolak
bantuan mayor dari negara yang berkaitan dengan Inggris, maka rol Kanada diganti
menjadi spesialis komunikasi dan logistik. Dengan demikian, peacekeeper dari
38 Goldberger, Leo. 1987. The Rescue of the Danish Jews: Moral Courage Under Stress. New York University Press.
39 United Nations. 2010. “United Nations Peacekeeping.” http://www.un.org/en/peacekeeping/. Didownload Februari 2010.
xix
negara lain mampu bergerak, berkomunikasi, dan mendapatkan keperluan seperti
makanan.40
Pada tahun 1963, peacekeeper PBB, termasuk Kanada, dikirim ke Cyprus,
sebuah pulau kecil di laut Tengah karena Turki dan Yunani sama-sama menganggap
pula tersebut milik mereka. Ketika terjadi kudetat dipimpin opsir tentara Yunani pada
tahun 1974, Turki ikut menduduki Cyprus “demi melindungi warga[nya].” Namun,
Turki berusaha untuk menduduki bendara pula yang sudah dinyatakan tempat
lindungan PBB. Itu tidak diterima oleh PBB, dan Turki diberi tahu bahwa apabila
Angkatan Udara Kanada, yang pada saat itu berada di bendara, diserang, mereka akan
membela diri. Turki berhenti serangannya dan sampai sekarang kedua pihak ada di
Cyprus dalam keadaan peaceful watchfulness.41
Peacekeeper Kanada juga berperan dalam penyelesaian perang saudara di
Yugoslavia di antara suku Serb, Croat, dan Kosovar. Selama perang saudara itu,
terjadi banyak kasus pembunuhan warga oleh militer suku masing-masing.
Peacekeeper PBB dikirim untuk melindungi bantuan sosial dan warga dalam daerah
aman. Namun, mereka diserang pula. Keadaan peacekeeper ini sangat bahaya
sehingga akhirnya perang saudara itu selesai pada tahun 1995 dan setiap suku
membentuk negara sendiri.42
Perlindungan warga dan penyelesaian konflik ini tidak mudah; sejak perang
Suez sebanyak seratus peacekeeper Kanada telah meninggal dalam menjalankan
tugas mereka.43 Namun, pengorbanan mereka melindungi hak warga negara lain
untuk kesejahteraan, hidup dan keamanan.
40 The Loyal Edmonton Regiment Museum. 2001. “Military History: 1945 to Present: Peacekeeping: Suez Crisis.” http://www.lermuseum.org/ler/mh/1945topresent/suezcrisis.html. Didownload Februari 2010.41 The Loyal Edmonton Regiment Museum. 2001. “Military History: 1945 to Present: Peacekeeping: Cyprus.” http://www.lermuseum.org/ler/mh/1945topresent/cyprus.html. Didownload Februari 2010.42 The Loyal Edmonton Regiment Museum. 2001. “Military History: 1945 to Present: Peacekeeping: Yugoslavia. ” http://www.lermuseum.org/ler/mh/1945topresent/yugoslavia.html. Didownload Februari 2010.43 The Loyal Edmonton Regiment Museum. 2001. “Military History: 1945 to Present: Peacekeeping: Risks. ” http://www.lermuseum.org/ler/mh/1945topresent/risks.html. Didownload Februari 2010.
xx
BAB IV: HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasca-Amendmen
Setelah pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru (salah
satu, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, akan didalami pada Subbab
C), perjanjian Indonesia untuk menerapkan PUHAM terasa kurang. Walaupun HAM
xxi
sudah diatur, tingkatnya tidak tinggi: HAM hanya dilindungi secara yuridis dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Akibatnya, perlindungan HAM dapat
dicabut dengan hukum baru.
Oleh karena itu, terasa keperluan untuk menuangkan HAM dalam Undang-
Undang Dasar 1945 secara detail. Sebelumnya sudah ada beberapa pasal, di antara
lain Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh Negara,” HAM pada umumnya tidak mendapatkan perlindungan.
Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus 2000 ditambah satu bab yang
khusus mengenai HAM. Bab tersebut, Bab XA, terdiri atas sepuluh pasal yang
mengatur:
Table : HAM dalam UUD PA
Pasal Ayat HAM yang Dituangkan28A - Hak untuk hidup
28B1 Hak untuk berkeluarga dan menikah 2 Hak untuk kehidupan anak
28C1 Hak untuk mengembangkan diri2 Hak untuk memperjuangkan hak sendiri
28D
1 Hak untuk kepastian dan keadilan hukum 2 Hak untuk bekerja dan terima imbalan3 Hak warga negara untuk keadilan dalam pemerintahan4 Hak untuk berkewarganegaraan
28E
1 Hak untuk bebas beragama2 Hak untuk memiliki keyakinan
3Hak untuk memasuki atau membentuk serikat serta mengeluarkan pendapat
28F - Hak untuk mengirim dan menerima informasi
28G1 Hak untuk perlindungan / keamanan keluarga dan pribadi
2 Hak untuk bebas dari siksaan
28H
1 Hak untuk kesejahteraan dan bertempat tinggal2 Hak untuk mendapatkan kemudahan demi keadilan3 Hak untuk jaminan sosial4 Hak untuk mempunyai hak milik
28I 1 Penentuan HAM yang tidak dapat dikurangi 2 Hak untuk bebas dari diskriminasi3 Hak masyarakat tradisional dan hak untuk berbudaya4 Penentuan perlindungan HAM sebagai tanggung jawab
xxii
pemerintah5 Penjaminan HAM akan diatur dalam perundang-undangan
28J1 Setiap orang wajib menghargai HAM orang lain2 Kewajiban orang untuk menaati undang-undang44
Oleh karena perlindungan HAM sekarang tertuang dalam Undang-Undang
Dasar, itu tidak bisa dihapus dengan sewenang-wenang. Dengan demikian, warga
Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan pengulangan keterbatasan seperti pada Orde
Baru.
B. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Sebelum amendmen konstitusi pada tahun 2000 sudah ada suatu undang-
undang yang diundangkan untuk mengatur HAM, sebagaimana telah diwajibkan
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.45 Undang-undang ini, yaitu UU HAM.
Diundangkan pada tanggal 23 September 1999,46 UU HAM berfungsi untuk:
Mendefinisikan HAM dan hal-hal yang terkait (Bab I)
Menjelaskan HAM yang diakui di Indonesia (Bab II dan Bab III; didalami
pada bab dua di atas)
Menjelaskan kewajiban dasar manusia (Bab IV)
Menentukan perlindungan HAM sebagai tanggung jawab pemerintah (Bab V)
Menentukan cara untuk membatasi HAM secara sah (Bab VI)
Mengubah dan menjelaskan tugas Komisi Nasional HAM (Bab VII), dan
Mengajak masyarakat berperan dalam perlindungan HAM (Bab VIII)
Mewajibkan pembentukan pengadilan HAM47
UU HAM ini, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam
44 Diringkas dari Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA pasal 28A sampai dengan 28J45 Visimedia. Op. Cit. Hal. 2 – 3.46 Ibid. Hal. 53.47 Ibid. Hal. 3 – 51.
xxiii
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat merupakan dasar perundang-undangan
HAM di Nusantara. Seperti yang sudah dikemukakan, beberapa HAM yang
dilindungi dalam UU HAM juga dituangkan dalam UUD PA.
C. Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia
1) Pelanggaran: Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
Sejarah HAM di Indonesia gelap gulita. Ada berbagai kasus ketika HAM
dinomorduakan, bahkan dilupakan sama sekali, di antara lain kasus Waduk Kedung
Ombo dan pembatasan agama dengan kewajiban menunjukkan agama pada KTP.
Namun, di sini hanya akan dibahas dua kasus yang sangat besar dan berdampak
sampai sekarang: Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) pada
subbab ini dan peristiwa pasca-referendum Timor L’Este (Timor Timur) pada subbab
dua.
SBKRI adalah sebuah surat identitas khusus untuk orang asing, yang menjadi
WNI, baik WNI Keturunan maupun WNI Oleh Naturalisasi. Pengadaan SBKRI
disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. 3/4/12 Tahun 1978, sesuai
dengan UU Kewarganegaraan No.62/1958. Pada masa SBKRI berlaku sebagai
sebuah surat identitas SBKRI diperlukan oleh WNI keturunan di atas surat identitas
biasa seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); sedangkan,
orang pribumi hanya perlu KTP dan KK untuk urusan mereka dengan pemerintah.48
Adanya SBKRI mempersulit kehidupan WNI keturunan, di antara lain orang
Tionghoa. Salah satu dampak dari SBKRI ialah, secara esensi, SBKRI menempatkan
WNI Keturunan sebagai WNI yang “masih dipertanyakan,” demikian loyalitasnya
tidak dipercaya; ini ironis mengingat bahwa banyak orang keturunan pernah berjuang
demi kemerdekaan.
Apalagi, walaupun RI ada kewajiban moral menurut UU Kewarganegaraan RI
untuk menganugerahi orang stateless sebagai WNI, ini jarang sekali dilakukan. Oleh
48 Prasetyadji dan Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie). 2008. Tionghoa dalam Cengkeraman SBKRI. Jakarta: TransMedia. Hal. 7 – 42
xxiv
karena itu, penduduk keturunan Indonesia yang stateless tidak dapat memiliki
SBKRI, dan oleh karena itu tidak bisa mendapatkan Akta Kelahiran, Paspor, atau
dokumen-dokumen lain. Akibatnya, mereka tidak ada identitas sama sekali dan
menurut hukum tidak exist.49
Keperluan diskriminatif ini hanya ditegaskan, didukung dan dijelaskan
(seperti dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 tahun 1995)50
untuk hampir 20 tahun, ketika Presiden Suharto mengeluarkan Keputusan Presiden
No. 56 Tahun 1996 yang menghapus keperluan untuk SBKRI; namun, karena tidak
ditegaskan perubahan itu gagal dalam tujuannya.51
Berikut adalah beberapa contoh. Dari segi yuridis, Petunjuk Pelaksanaan
Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 tahun 1997 dikeluarkan pada tahun
berikutnya. Petunjuk Pelaksanaan ini mewajibkan WNI keturunan mempunyai
SBKRI untuk permohonan paspor.52
Dari pegawai negeri sipil juga terdapat masalah. Petugas di berbagai kantor
pemerintahan se-Indonesia belum tentu mengakui bahwa SBKRI tidak diberlakukan
lagi. Misalnya, kasus “Roni,” yang telah coba mengurus Akta Perkawinan di Grogol,
DKI Jakarta:
“Saat mengikuti seorang warga keturunan Tionghoa mengurus akta perkawinan, [perlunya SBKRI] masih terlihat jelas.
Sebut saja Roni yang mengurus surat itu. Ketika masuk ke salah satu ruangan di lantai atas dan menemui salah satu petugas…, Roni tetap diminta melengkapi surat-surat bukti kewarganegaraan ibunya…
Padahal, Roni sudah menunjukkan KTP ibunya, kartu keluarga (KK) ibunya, akta lahir dirinya, akta lahir calon istrinya, KK calon istrinya, KTP calon istrinya, dan sejumlah surat penting lain. Namun, itu semua masih dinilai tidak cukup…”
49 Ibid. Hal. 36 – 60 50 Setiono, Benny G. 2008. Tionghoa dalam Pusaran Politik: Mengungkap Fakta Tersembunyi
Sejarah Orang Tionghoa di Indonesia. Edisi Pertama. Jakarta: TransMedia. Hal. 1098.51 Prasetyadji. Op. Cit. Hal. 7 – 42 52 Setiono. Op. Cit. Hal. 1098.
xxv
Petugas catatan sipil tersebut meminta surat ganti nama orang tuanya, yang
dulu menggunakan nama Tionghoa. Roni tidak mempunyai surat ganti nama ibunya,
dan menyatakan bahwa itu keberatan untuk coba mencarinya karena ibunya sudah
lama tinggal di Kalimantan. Petugas catatan sipil tersebut menyatakan bahwa itu
keperluan untuk dapat surat nikah, kemudian:
“Roni akhirnya mengatakan kepada petugas tentang adanya UU Kewarganegaraan baru yang tidak lagi mensyaratkan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan sejenisnya, cukup akta lahir. Namun, petugas itu malah mengkritik Roni. “Dengar dari mana itu? Yang ngomong itu Presiden RI atau Presiden RRC? Dengar itu harus jelas, gak bisa sembarangan. Belum ada itu,” gertak sang petugas. Roni merasa tak berdaya dan pergi.” 53
Hal sejenis pernah terjadi kepada ribuan orang keturunan, baik orang cilik
maupun orang yang terkenal, di antara lain Juara Dunia Bulutangkis 2001 dan
pemenang medali dalam bulutangkis pada Olimpiade 2000 Hendrawan.54
Untuk lebih menegaskan penghapusan kewajiban untuk memiliki SBKRI,
sepuluh tahun kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada bulan
Agustus 2006. Namun, undang-undang masih dapat hambatan dan kurang efektif.
Akibatnya, sampai sekarang SBKRI mungkin diminta.55
HAM yang dilanggar di sini adalah hak untuk mempunyai kedudukan sama di
depan hukum, bebas dari diskriminasi, sebagaimana telah tercantum dalam UU
HAM. Dengan adanya SBKRI ini maka warga keturunan tidak dapat kedudukan
hukum yang sama dalam hubungan mereka dengan pemerintah; akibatnya, tidak
dapat menikmati keuntungan menjadi warga negara Indonesia.
2) Pelanggaran: Timor L’Este
53 Dharmasaputra, Sutta. 2006. “UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006: Harapan yang Belum Menjadi Realitas.” Kompas. 22 Agustus.
54 Suhandita SE. Dr. Ir. Justian. 2009. WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi & Politik Indonesia. Trj./sad. PT Gramedia Pustaka Utama. Edisi Pertama. Jakarta: Gramedia. Hal. 238.
55 Prasetyadji. Op. Cit. Hal. 75 – 90.
xxvi
Pada tahun tanggal 7 Desember 1975, setelah memproklamir kemerdekaan
pada tanggal 28 November 1975, Timor L’Este diduduki Indonesia dengan alasan
“bantuan (Indonesia) diminta oleh pemimpin Timor L’Este.”56 Dengan dukungan
finansial dan senjata dari Amerika Serikat,57 Indonesia menduduki Timor L’Este
dengan sekurang-kurangnya 30.000 prajurit dan mengintegrasikannya sebagai
propinsi Timor Timur.58
Selama pendudukan Timor L’Este, terjadilah banyak kasus kekerasan dan
pembunuhan. Menurut Adam Malik dalam wawancaranya dengan koran Sydney
Morning Herald pada tanggal 5 April 1977, di antara 50,000 dan 80,000 warga
terbunuh dalam dua tahun itu.59 Wanita mengemukakan bahwa mereka pernah
diperkosa atau dipaksa menjadi istri simpanan pimpinan TNI di Timor L’Este.60 Ada
pula sekurang-kurangnya 84,000 orang mati akibat kelaparan.61
Namun, kejadian yang paling membawa prihatin dalam dunia internasional
terjadi pada tanggal 12 November 1991. Kejadian ini, yaitu kasus pembunuhan
ratusan orang tidak bersenjata di kuburan pada saat ada memorial service pejuang
kemerdekaan Timor L’Este, Sebastião Gomes, dikenal sebagai Insiden Dili, atau di
dunia internasional Santa Cruz Massacre.
Ribuan orang, di antara lain jurnalis freelance Amerika Serikat Amy
Goodman dan Allan Naim,62 mengikuti memorial service Gomes, yang dibunuh oleh
56 Kontribusiwan Wikipedia. 2010. “Indonesian Occupation of East Timor.” www.en.wikipedia.org/wiki/Indonesian _occupation_of_East _Timor . Download Februari 2010
57 Pilger, John. 1999. “Blood on Our Hands.” http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=207 Didownload Februari 2010.
58 Budiardjo, Carmel dan Liem Soei Liong. 1984. The War against East Timor. London: Zed Books Ltd. Hal. 23.
59 Dikutip dalam Turner, Michele. 1992. Telling East Timor: Personal Testimonies 1942 – 1992. Sydney: University of New South Wales Press Ltd. Hal. 207
60 Winters, Rebecca. 1999. Buibere: Voice of East Timorese Women. Darwin: East Timor International Support Center. Hal. 11 – 90.
61 Penemuan United Nations Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor. Kontribusiwan Wikipedia. 2010. “Indonesian Occupation of East Timor.” www.en.wikipedia.org/wiki/Indonesian _occupation_of_East _Timor . Download Februari 2010
62 Jardine, Matthew. 1999. East Timor: Genocide in Paradise. Monroe, Amerika Serikat: Odonian Press. Hal. 15.
xxvii
Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 28 Oktober, 1991.63 Ketika sejumlah
prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) turun mengawasi massa, massa
mengeluarkan bendera Timor L’Este dan mengeyel slogan-slogan patriotik.64
Yang menyerang pertama tidak jelas; di satu pihak ada yang menyatakan
bahwa TNI yang memulai penyerangan, sedangkan di pihak lain ada yang
menyatakan bahwa TNI hanya menyerang sebagai balasan penikaman Mayor Gerhan
Lantara oleh salah satu pengikut demonstrasi.65 Namun, yang pasti ialah penyerangan
dari TNI tidak terbatas pada satu atau dua orang. Ada rekaman film dari cameraman
Inggris Max Stahl yang merekam TNI menyerang Allan Naim dan Amy Goodman,
serta memukul atau menembak demonstrator.66
Kerusuhan ini meminta korban sebanyak 250 nyawa;67 seorang jurnalis, John
Pilger, mengemukakan bahwa ada 400 terbunuh pada hari itu dan hari berikutnya.68
Sebagai akibat dari pembunuhan di Santa Cruz, dunia internasional mulai mengurangi
dukungan untuk pemerintah Indonesia. Indonesia juga kehilangan citra baik karena
kejadian tersebut.69
Akhirnya, pada tahun 1999 terjadilah referendum tentang kemerdekaan untuk
Timor L’Este. Referendum tersebut, yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999,
membawa hasil 78,5% suara untuk kemerdekaan Timor L’Este, dengan 98,6%
pemilih bersuara.70
Setelah hasil pemilu dikemukakan, terjadilah kerusuhan besar. Sekelompok
paramilitary dan geng-geng pro-intergrasi menyerang warga dan melakukan tindakan
63 Pinto, Constancio. 1997. East Timor’s Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance. Boston: South End Press. Hal. 183 – 184.
64 Jardine, Matthew. Op. Cit. Hal. 15.65 Krieger, Heike, penyunting. 1997. East Timor and the International Community: Basic
Documents. Melbourne: Cambridge University Press. Hal. 257 – 258.66 Goodman, Amy dan Allan Nairn. 1992. “Massacre: The Story of East Timor.”
http://www.democracynow.org/2008/1/28/massacre_the_story_of_east_timor. 2008. Didownload Februari 2010.
67 Jardine, Matthew. Op. Cit. Hal. 16.68 Pilger, John. Op. Cit.69 Jardine, Matthew. Op. Cit. Hal. 67 – 69.70 Shah, Angilee. 2006. "Records of East Timor: 1999" http://www.international.ucla.edu/article.asp?
parentid=53444. Didownload 17 February 2008.
xxviii
teroris; warga juga menyatakan bahwa ada anggota TNI yang ikut merusuh.71 Sebagai
akibat dari kerusuhan, ratusan warga terbunuh dan sebanyak 200.000 terpaksa
mengungsi ke Timor Barat.72 Walaupun keadaan TNI dan pemerintah Indonesia di
Timor L’Este sudah tidak ada sejak akhir Oktober tahun 1999,73 trauma dari segala
kejadian selama pendudukan Timor L’Este masih terasa oleh warga.
Perilaku TNI di Timor L’Este melanggar hak untuk hidup, hak untuk bebas
dari siksaan, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Dari hak-hak ini, hak untuk
hidup dan hak untuk bebas dari siksaan seharusnya tidak dapat dikurangi menurut UU
HAM dan apabila diulangi dapat dituduh sebagai pelanggaran HAM yang berat.
3) Penegakan: Penghapusan Peraturan Diskriminatif oleh Abdurrahman
Wahid
Seperti yang dikemukakan pada sub-subbab satu di atas, selama Orde Baru
ada banyak perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap WNI
keturunan. Namun, sejarah mulai menghilang ketika Abdurrahman Wahid menjadi
presiden dan menghapus sejumlah perundang-undangan diskriminatif itu dengan
Keputusan Presiden Nomor 06 tahun 2000 (Keppres 06/2000). Di antara lain, beliau
telah menghapus Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama
Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa (Inpres 14/1967) dan TAP
XXXI/MPRS/1966, yang akan dibahas di bawah.74
Inpres 14/1967 menyuruh para orang “asing” sesuai dengan budaya Indonesia
dan dikeluarkan pada tanggal 6 Desember, 1967 oleh Presiden Suharto. Salah satu
dampak dari Inpres ini ialah perayaan hari raya yang tidak diakui oleh pemerintah
Indonesia seperti Imlek harus dilakukan di rumah, dan aktivitas yang diadakan di
kelenteng hanya boleh di kelenteng; menurut Inpres ini, acara perayaan seperti
71 Nevins, Joseph. 2005. A Not-So-Distant Horror: Mass Violence in East Timor. Ithaca, New York, Amerika Serikat: Cornell University Press. Hal. 100 – 104.
72 Human Rights Watch. 1999. "Indonesia/East Timor: Forced Expulsions to West Timor and the Refugee Crisis." http://www.hrw.org/legacy/reports/1999/wtimor. Didownload 17 February 2008.
73 Nevins, Joseph. Op. Cit. Hal. 108 – 110. 74 Setiono, Benny G. Op. Cit. Hal. 1090 – 1091.
xxix
barongsai tidak boleh keluar dari kelenteng dan bahasa Mandarin dibatasi ke dalam
rumah.75 Akan tetapi, setelah pengundangan Keppres 06/2000 dan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004, Inpres 14/1967 dibatalkan dan
beberapa aspek kebudayaan Tionghoa, seperti Imlek, dihargai.76
TAP XXXI/MPRS/No. 32/1966 melarang penggunaan huruf-huruf yang
bukan huruf Latin (misalnya huruf Tionghoa) di umum. Dampak yang paling besar
dari TAP XXXI/MPRS/No. 32/1966 terasa oleh warga minoritas. Contohnya, pemilik
toko terpaksa memastikan bahwa nama tokonya tidak menggunakan aksara asing
seperti Mandarin. Contoh lain, selama TAP XXXI/MPRS/No. 32/1966 berlaku koran
dan harian tidak boleh diterbitkan dalam bahasa yang menggunakan aksara asing.77
Setelah pencabutan kedua peraturan di atas dengan Keppres 06/2000, warga
negara keturunan mendapatkan kesempatan untuk menikmati kebebasan untuk
berbudaya dan berkomunikasi. Dengan demikian, adat asli mereka dapat dipegang
dan dihargai bersama dengan budaya Indonesia.
Pencabutan hukum diskriminatif ini oleh Abdurrahman Wahid telah membuka
jalan untuk orang keturunan mendapatkan kembali hak untuk agama; dengan
diizinkannya memegang kebudayaan asing, agama selain yang diakui pemerintah
juga ikut serta diizinkan. Selain itu, ditegakkan pula hak untuk komunikasi dan hak
atas informasi karena mengizinkan penerbitan koran dalam bahasa asing. Dengan
demikian, pencabutan kedua hukum di atas dengan Keppres 06/2000 sangat berperan
untuk melindungi hak warga.
4) Penegakan: Bantuan Manusiawi di Aceh Pasca-Tsunami
Pada tanggal 26 Desember, 2004 terjadilah tsunami paling besar yang pernah
dicatat terjadi di samudra India. Tsunami tersebut, yang minta korban di puluhan
75 Tan, Mely G. 2008. Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. Hal. 230.
76 Setiono, Benny G. Op. Cit. Hal. 1091 – 1099.77 Tan, Mely. G. Op. Cit. Hal. 53 – 275.
xxx
negara, paling terasa di Sumatra; menurut Menteri Kesehatan, ada setidaknya 220.000
orang yang meninggal dalam tsunami tersebut.78
Demi keselamatan warga, organisasi sosial seperti Palang Merah Indonesia
(PMI) dan International Red Cross and Red Crescent Movement (ICRC) bersama
pemerintah Indonesia telah bekerja sama untuk menyelamatkan warga yang terjerat
dalam kekacauan.79
Walaupun pengiriman jasa sangat susah (satu-satunya jalan besar menuju
Banda Aceh telah rusak dalam tsunami),80 PMI, pemerintah dan organisasi luar negeri
tidak putus asa. Jasa yang diberikan oleh organisasi sosial ini tidak sedikit. Sebanyak
60.000 jenasah korban diamankan oleh PMI.
Korban lain, baik yang tuna wisma maupun yang terluka, diberi fasilitas
bantuan tambahan. Sebanyak 60.000 household kits (yang berisi tenda, tikar, alat
masak, alat kebersihan dan sebagainya) dibagikan untuk 300.000 orang. Ada pula
program air bersih yang dijalankan: ada tangki air yang diberikan, dan sebanyak
enam puluh sumur dibersihkan agar layak dipakai.
Dalam bidang kesehatan, organisasi luar negeri mengirimkan doktor dan
bantuan berupa alat medis dan obat-obatan. Palang Merah Norwegia mendirikan
rumah sakit yang mampu menangani seratus pasien menginap. Sampai pada tanggal
13 April 2005, rumah sakit tersebut telah mengobati 608 pasien menginap dan 6.732
pasien jalan. Ada pula sistem ambulans yang didirikan.
Korban yang terpisah dari keluarga diberi bantuan untuk mengetahui keadaan
mereka. Sampai pada tanggal 13 April 2005, hampir 2.500 korban berhasil
menghubungi dan mengetahui keadaan keluarga mereka dengan bantuan PMI dan
78 BBC World News. 2005. “Indonesia quake toll jumps again.” http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4204385.stm. Didownload Februari 2010
79 Kontribusiwan Wikipedia. 2010. “Humanitarian response to the 2004 Indian Ocean earthquake.” www .en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_response_to_the_2004_Indian_Ocean_earthquake . Didownload Februari 2010
80 Kontribusiwan Wikipedia. 2010. “Effect of the 2004 Indian Ocean earthquake on Indonesia.” www.en.wikipedia.org/wiki/Effect_of_the_2004_Indian_Ocean_earthquake_on_Indonesia.” Didownload Februari 2010
xxxi
ICRC. Bahkan orang Gerakan Aceh Merdeka, yang ditahan oleh pemerintah, diberi
kesempatan untuk berusaha untuk menghubungi keluarga mereka.81
Selain organisasi jasa sosial ada pula bantuan dari pemerintah. Pemerintah
Indonesia menghapus pelarangan untuk wartawan dan organisasi jasa sosial dari
masuk Aceh. Anggota-anggota TNI yang sudah di tempat berusaha untuk
menyelamatkan korban. Dibuat pula perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka
agar bantuan dapat berjalan lancar.82
Pemerintah asing pun turut membantu. Contohnya, pemerintah Amerika
Serikat menyumbang sebanyak USD 950 juta83 dengan warga-warga, perusahaan dan
sebagainya menyumbang USD 1,875 milyar.84 Pemerintah Kanada telah
menyumbang USD 414 juta85 dengan USD 225 juta dari masyarakat.86 Pemerintah
Australia telah menyumbang sebanyak USD 786 juta87 dengan USD 223 juta dari
masyarakat.88
Selain bantuan finansial, pemerintah asing rela memberikan jasa. Kapal induk
Amerika Serikat USS Abraham Lincoln dikirim ke Aceh dari Hong Kong untuk
membantu dan puluhan helikopter digunakan untuk mengirimkan air bersih. Iran telah
menyumbang 221 ton alat bantuan berupa pakaian, makanan, dan tenda. Spanyol
81 International Committee of the Red Cross. 2010. http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/indonesia-update-130405?OpenDocument&style=custo_print. Didownload Februari 2010
82 Kontribusiwan Wikipedia. 2010. “Effect of the 2004 Indian Ocean earthquake on Indonesia.” www.en.wikipedia.org/wiki/Effect_of_the_2004_Indian_Ocean_earthquake_on_Indonesia.” Didownload Februari 2010.
83 Dibagi antara semua negara yang menjadi korban tsunami. BBC World News. 2005. “Bush aims to boost US tsunami aid.” http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4252171.stm. Didownload Februari 2010.
84 Dibagi antara semua negara yang menjadi korban tsunami. The Center on Philanthropy at Indiana University. 2005. http://www.philanthropy.iupui.edu/Research/Giving/tsunami_relief_giving_12-23-05.pdf Didownload Februari 2010.
85 Dibagi antara semua negara yang menjadi korban tsunami. Kontribusiwan Wikipedia. 2010. “Humanitarian response to the 2004 Indian Ocean tsunami.” Op. Cit.
86 Dibagi antara semua negara yang menjadi korban tsunami. Ibid.87 BBC World News. 2005. “Australia boosts relief package.” http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-
pacific/4147727.stm. Didownload Februari 2010.88 Dibagi antara semua negara yang menjadi korban tsunami. Kontribusiwan Wikipedia. 2010.
“Humanitarian response to the 2004 Indian Ocean tsunami.” Op. Cit.
xxxii
telah mengirimkan 650 anggota militer untuk membantu pembagian bantuan,
bersama dengan lima pesawat penuh dengan alat bantuan.89
Segala bentuk bantuan itu, baik dari pemerintah maupun masyarakat,
Indonesia maupun luar negeri, merupakan suatu penegakan dan perlindungan hak.
Hak yang ditegakkan, di antara lain, termasuk hak untuk hidup (orang yang
kemungkinan besar akan meninggal akibat luka ada infeksi diselamatkan), hak untuk
kesejahteraan (orang yang harta-hartanya hilang dapat bantuan berupa benda), dan
hak untuk komunikasi (orang bisa saling menghubungi dan mencari informasi
mengenai keluarga, teman dan sebagainya). Dengan demikian, bantuan itu dapat
dikagumi karena perlindungannya.
BAB V: KESIMPULAN
Pada dasarnya setiap manusia di bumi ini mempunyai hak mutlak, yaitu
HAM. Namun, hak mutlak ini baru akhir-akhir ini dilindungi dalam undang-undang,
baik secara nasional maupun internasional.
Sebelum penegakan HAM dilaksanakan secara efektif, terjadilah peristiwa-
peristiwa pelanggaran HAM berat yang sungguh mengerikan dan menjijikkan.
Bahkan kini, lima puluh tahun setelah PUHAM dibuat oleh PBB, masih terjadi
pelanggaran HAM. Kasus-kasus seperti penjara Guantanamo Bay masih ada dan
belum dapat dihentikan.
89 Ibid.
xxxiii
Di Indonesia kenyataan ini sangat terasa. Walaupun Indonesia telah mengakui
HAM dan bahkan menganggap HAM sebagai dorongan nasionalisme Indonesia,
dalam kurung waktu sepuluh tahun ini telah terjadi tiga pelanggaran HAM berat, di
antara lain kerusuhan di Timor L’Este.
Oleh karena masih belum disusun dengan sempurna, setiap orang wajib
mempelajari dan memahami HAM agar dapat memperjuangkannya. Untuk warga
negara Indonesia ini lebih penting lagi; tanpa memahami HAM dan kewajiban
bernegara, bekas-bekas kolonialisme tidak akan pernah hilang.
DAFTAR PUSTAKA Al-Kitab Deuterokanonika.
Associated Press. 2005. “Sex used to break Muslim prisoners, book says.” http://www.msnbc.msn.com/id/6876549. Didownload Februari 2010.
BBC World News. 2005. “Australia boosts relief package.” http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4147727.stm. Didownload Februari 2010.
BBC World News. 2005. “Bush aims to boost US tsunami aid.” http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4252171.stm. Didownload Februari 2010.
xxxiv
BBC World News. 2005. “Indonesia quake toll jumps again.” http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4204385.stm. Didownload Februari 2010
Brems, Eva. 2001. Human Rights: Universality and Diversity. Den Haag, Belanda: Martinus Nijhoff Publishers.
Brenkert, George G. 2007. “Google, China, and Moral Compromise.” http://www.scu.edu/ethics/practicing/focusareas/business/conference/2007/presentations/georgegoogle.pdf. Didownload Februari 2010.
Budiardjo, Carmel dan Liem Soei Liong. 1984. The War against East Timor. Zed Books Ltd.: London.
Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
Dharmasaputra, Sutta. 2006. “UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006: Harapan yang Belum Menjadi Realitas." Kompas. 22 Agustus.
Drummond, David. 2010. “A New Approach to China.” http://googleblog.blogspot.com/2010/01/new-approach-to-china.html. Download Februari 2010.
Eaton, Kit. 2010. “Did Google Just Worsen China’s Human Rights Situation?” http://www.fastcompany.com/blog/kit-eaton/technomix/google-china-censorship-huma-rights. Didownload Februari 2010
Freeman, Michael. 2002. Human Rights: An Interdisciplinary Approach. Oxford: Wiley Blackwell
Global Security.org. 2010. “Guantanamo Bay [GTMO] “Gitmo””. http://www.globalsecurity.org/military/facility/guantanamo-bay.htm. Didownload Februari 2010.
Global Security.org. 2009. “Guantanamo Bay – Camp Delta.” http://www.globalsecurity.org/wiki/military/facility/guantanamo-bay.htm. Didownload Februari 2010.
Goldberger, Leo. 1987. The Rescue of the Danish Jews: Moral Courage Under Stress. New York University Press.
xxxv
Goodman, Amy dan Allan Nairn. 1992. “Massacre: The Story of East Timor.” http://www.democracynow.org/2008/1/28/massacre_the_story_of_east_timor. 2008. Didownload Februari 2010
Hood, Jay. 2005. “Koran Inquiry: Description of the Incidents.” http://www.voanews.com/mediaassets/english/2005_06/Other/pdf/PR050603a.pdf. Didownload Februari 2010.
Horton, Scott. 2010. “The Guantánamo “Suicides”: A Camp Delta sergeant blows the whistle.” http://www.harpers.org/archive/2010/01/hbc-90006368. Didownload Februari 2010.
Human Rights Watch. 1999. "Indonesia/East Timor: Forced Expulsions to West Timor and the Refugee Crisis". http://www.hrw.org/legacy/reports/1999/wtimor/. Didownload Februari 2010
International Committee of the Red Cross. 2010. http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/indonesia-update-130405?OpenDocument&style=custo_print. Didownload Februari 2010.
Jardine, Matthew. 1999. East Timor: Genocide in Paradise. Odonian Press, Monroe, Amerika Serikat.
Kontribusiwan Wikipedia. 2010. “Effect of the 2004 Indian Ocean earthquake on Indonesia.” www.en.wikipedia.org/wiki/Effect_of_the_2004_Indian_Ocean_earthquake_on_Indonesia.” Didownload Februari 2010.
Kontribusiwan Wikipedia. 2010. “Guantanamo Bay detention camp.” http://www.en.wikipedia.org/wiki/Guantanamo_Bay_detention_camp. Didownload Februari 2010.
Kontribusiwan Wikipedia. 2010. “Humanitarian response to the 2004 Indian Ocean earthquake.” www.en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_response_to_the_2004_Indian_Ocean_earthquake. Didownload Februari 2010
Kontribusiwan Wikipedia. 2010. “Indonesian Occupation of East Timor.” www.en.wikipedia.org/wiki/Indonesian _occupation_of_East_Timor . Download Februari 2010
xxxvi
Kontribusiwan Wikipedia. 2010. ”Universal Declaration of Human Rights.” http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights. Download November 2010
Krieger, Heike, penyunting. 1997. East Timor and the International Community: Basic Documents. Cambridge University Press: Melbourne.
Littman, David. 1999. "Universal Human Rights and 'Human Rights in Islam'". Midstream Magazine Vol. 2 (no.2). Hal. 2–7
Morsink, Johannes. 1999. The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting & Intent Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999.
Nevins, Joseph. 2005. A Not-So-Distant Horror: Mass Violence in East Timor. Cornell University Press: Ithaca, New York, Amerika Serikat.
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1948. Universal Declaration of Human Rights
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1948. Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Terjemahan oleh United Nations Information Centre, Jakarta.
Pilger, John. 1999. "Blood on Our Hands." http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=207. Didownload Februari 2010.
Pinto, Constancio 1997. East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance. Boston: South End Press.
Prasetyadji, dan Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie). 2008. Tionghoa dalam Cengkeraman SBKRI. Jakarta: TransMedia.
Setiono, Benny G. 2008. Tionghoa dalam Pusaran Politik: Mengungkap Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia. Edisi Pertama. TransMedia: Jakarta.
Shah, Angilee. 2006. "Records of East Timor: 1999" http://www.international.ucla.edu/article.asp?parentid=53444. Didownload 17 February 2008.
Suhandita SE, Dr. Ir. Justian. 2009. WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi & Politik Indonesia. Trj./sad. PT Gramedia Pustaka Utama. Edisi Pertama. Jakarta: Gramedia.
xxxvii
Tan, Mely G. 2008. Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
The Center on Philanthropy at Indiana University. 2005. http://www.philanthropy.iupui.edu/Research/Giving/tsunami_relief_giving_12-23-05.pdf Didownload Februari 2010.
The Constitution of the United States of America. 1787.
The Loyal Edmonton Regiment Museum. 2001. “Military History: 1945 to Present: Peacekeeping: Cyprus.” http://www.lermuseum.org/ler/mh/1945topresent/cyprus.html. Didownload Februari 2010.
The Loyal Edmonton Regiment Museum. 2001. “Military History: 1945 to Present: Peacekeeping: Risks. ” http://www.lermuseum.org/ler/mh/1945topresent/risks.html. Didownload Februari 2010.
The Loyal Edmonton Regiment Museum. 2001. “Military History: 1945 to Present: Peacekeeping: Suez Crisis.” http://www.lermuseum.org/ler/mh/1945topresent/suezcrisis.html. Didownload Februari 2010
The Loyal Edmonton Regiment Museum. 2001. “Military History: 1945 to Present: Peacekeeping: Yugoslavia. ” http://www.lermuseum.org/ler/mh/1945topresent/yugoslavia.html. Didownload Februari 2010.
Turner, Michele. 1992. Telling East Timor: Personal Testimonies 1942 – 1992. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
United Nations. 2010. “United Nations Peacekeeping.” http://www.un.org/en/peacekeeping/. Didownload Februari 2010.
United Nations Association in Canada / Association canadienne pour les Nations Unies. Tanpa Tahun. "Questions and answers about the Universal Declaration of Human Rights." http://www.unac.org/rights/question.html. Download November 2008.
xxxviii
Visimedia. 2007. Undang-Undang HAM: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dilengkapi: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Jakarta: Visimedia.
Winters, Rebecca. 1999. Buibere: Voice of East Timorese Women. East Timor International Support Center: Darwin.
LAMPIRAN: PERNYATAAN UMUM TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA90
Mukadimah Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia, Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan
90 Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1948. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Terjemahan oleh United Nations Information Centre, Jakarta.
xxxix
hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa, Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan, Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalakkan, Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas, Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka,
xl
Majelis Umum dengan ini memproklamasikan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.
Pasal 1Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.
Pasal 2Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.
Pasal 3Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.
Pasal 4Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.
Pasal 5Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.
Pasal 6Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.
xli
Pasal 7Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.
Pasal 8Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.
Pasal 9Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.
Pasal 10Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
Pasal 111. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum
dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.
Pasal 12Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.
Pasal 131. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas
setiap negara.
xlii
2. Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.
Pasal 141. Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi
diri dari pengejaran. 2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena
kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 151. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. 2. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau
ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan.
Pasal 161. Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan,
kewarganegaraan atau agama, berhak untuk nikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.
Pasal 171. Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain. 2. Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.
Pasal 18Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.
Pasal 19Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).
xliii
Pasal 201. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara
damai. 2. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.
Pasal 211. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung
atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. 2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan
pemerintahan negerinya. 3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus
dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.
Pasal 22Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerja sama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.
Pasal 231. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan,
berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
Pasal 24Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.
Pasal 25
xliv
1. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
2. Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.
Pasal 261. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidak-
tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.
Pasal 271. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan
masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
2. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusastraan atau kesenian yang diciptakannya.
Pasal 28Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Pasal 291. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di
mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang
xlv
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 30 Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu
Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Pernyataan ini.
xlvi