LOREM
IPSUM DOLOR
KINERJA REALISASIAPBNP 2017
DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN
APBN 2018
Jakarta, 22 Januari 2018
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
EXECUTIVE GATHERING
2
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2017 DAN 2018
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)
Lifting minyak (ribu barel per hari)
Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel)
Inflasi (%, yoy)
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)
Nilai tukar (Rp/US$)
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)
5,2
4,3
5,2
13.400
48
815
1.150
5,05*
3,6
5,0
13.384
50*
801*
1.129*
5,4
3,5
5,2
13.400
48
800
1.200
Indikator2017 2018
APBNP Realisasi APBN
*) Outlook 2017
APBNP 2017 menunjukkan realisasi menggembirakan dari sisi pendapatan, belanja serta terjaganya keberlanjutan fiskal.
APBNP
2017 dan
APBN
2018
Realisasi PendapatanNegara 2017 : 1.655,8 T*95,4% dari APBN-P
6,4% dari LKPP 2016, Tanpa TA, tumbuh 12,4%
PPN tumbuh 16,0% (2016: -2,7%) PPh non migas tumbuh 10,9%, tanpa TA (2016: -4,8%) Cukai tumbuh 6,8% (2016:-0,8%) Bea Masuk tumbuh 7,7% (2016:4,0%) Bea Keluar tumbuh 34,9% (2016: -19,5%)
APBN 2018Rp1.894,7T14,4% dari real. 2017
7,4% dari LKPP 2016
Realisasi Belanja Negara 2017 : 2.001,6T* 93,8% dari APBN-P
Penyerapan Belanja K/L Blj. Pegawai : 93,9% (2016 : 98,4%) Efisiensi belanja operasional
Blj. Barang : 96,9% (2016 : 85,7%) Perencanaan lebih baik (flat policy)
Blj. Modal : 92,8% (2016 : 82,0%) tertinggi 3 th terakhir Bansos : 100,0% (2016 : 100,4%) perlindungan sosial dan bencana
Penyerapan Belanja non K/L Penurunan subsidi : Rp166,3 T (2016 : Rp174,2T)
• s.d 30 Des 2017, penerimaanperpajakan bertambah sekitarRp3,8 T (run 19 Jan)
• Defisit mendekati 2,5% thd PDB
Defisit anggaran dalam batas aman, jauh lebih rendah dari APBNP 2017 (2,92% PDB)
Realisasi 2017 lebih baik dari 2016 sebesar 103,9% Keseimbangan Primer lebih rendah dari APBNP 2017
(Rp129,3 T atau 72,6% dari APBNP 2017)
Realisasi Defisit2017 : 345,8T*87,1% dari APBN-P
APBN 2018Rp2.220,7T10,9% dari real. 2017
Defisit anggaran 2017 terjaga pada 2,57%* dari PDB
APBN 2018Rp325,9T2,19% PDB-5,8 dari real. 2017
*Realisasi Sementara
3
Realisasi penerimaan perpajakan 2017 tumbuh 4,3% (dengan TA) atau 12,4% (tanpa TA)
• Perbaikan iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif
• Mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan
4
Pertumbuhan (%)
Tax RatioAutomatic Exchange of Information (AEoI)
• meningkatkan basis pajak • mencegah praktik penghindaran pajak dan
erosi perpajakan (Base Erosion Profit Shifting).
Data Dan Sistem Informasi Perpajakan up to date dan terintegrasi a.l. melalui e-filing, e-form dan e-faktur.
Kepatuhan Wajib Pajak
membangun kesadaran pajak (sustainable compliance) a.l. melalui e-service, mobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call.
Insentif Perpajakan
• tax holiday dan tax allowance• reviu kebijakan exemption tax pada
beberapa barang kena PPN.
SDM dan regulasi
Peningkatan Pelayanan dan efektifitasorganisasi
Langkah Perbaikan Perpajakan
Kepabeanan& Cukai
194,1
PPh Migas Pajak Nonmigas
38,1 1.385,9
1.424,0
Penerimaan Pajak
(triliun rupiah)
2014:
1.146,9
2015:
1.240,4
2016 dg TA:
1.285,0
8,2
3,6
6,5
20,8
Real Sementara 2017 dgn TA:
1.339,8
4,3
2018:
1.618,1
12,4
-4,82016 tanpa TA:
1.181,0
Real Sementara 2017 tanpa TA:
1.327,8
21,9
2018
205,8 203,6 216,9
78,2 44,1
82,4 80,3
20,0 22,8 24,0
22,8
20,8
28,6 23,3
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2012 2013 2014 2015 2016 RealSementara
2017
APBN 2018
Perkembangan PNBP SDA, 2012-2018
SDA Migas SDA Nonmigas
Triliun Rp
225,8
64,9
101,0
240,8226,4
111,0 103,7
21,7 24,6 29,7
35,3 41,9 44,7 43,3
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2012 2013 2014 2015 2016 RealSementara
2017
APBN 2018
Perkembangan Pendapatan BLU, 2012-2018
30,8 34,0 40,4 37,6 37,1
43,9 44,7
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2012 2013 2014 2015 2016 RealSementara
2017
APBN 2018
Pendapatan Bagian Laba BUMN, 2012-2018
53,1 46,9 56,1 62,4
102,0 86,8
63,4
12,312,9
15,5 7,3
4,5
5,6
6,1 8,19,8
16,2 11,9
11,4
16,3
14,2
0
20
40
60
80
100
120
140
2012 2013 2014 2015 2016 RealSementara
2017
APBN 2018
Perkembangan PNBP Lainnya, 2012-2018
PNBP K/L DMO Penj. Hasil Tambang
Triliun Rp
73,5 69,7
87,781,7
117,9108,8
83,8
Realisasi PNBP tahun 2017 meningkat signifikan :• PNBP SDA meningkat dan menunjukkan adanya pembalikan di tahun 2017• Pendapatan Bagian Laba BUMN meningkat dan tertinggi sejak 2012
5
5
6
Penyerapan belanja pemerintah pusat tahun 2017 meningkat
tertinggi dalam 3 tahun terakhir, didukung pertumbuhan belanja
modal dan bantuan sosial
• Perbaikan kualitas belanja Pemerintah Pusat tercermin dari:
Perbaikan pola penyerapan anggaran, peningkatan efisiensi belanja barang, dan peningkatan kinerja pada
belanja modal
Menjamin pencapaian output outcome
Simplifikasi pertanggungjawaban anggaran untuk meningkatkan efisiensi;
• Subsidi dan bantuan sosial lebih tepat sasaran
1. Belanja K/L 577,2 95,8 (1,0) 732,1 92,0 26,8 684,2 89,1 (6,5) 759,6 95,1 11,0
a. Belanja Pegawai 155,4 101,4 10,8 186,5 101,5 20,0 205,7 98,4 10,3 209,9 93,9 2,1
b. Belanja Barang 176,6 90,6 4,1 233,1 89,9 32,0 259,5 85,7 11,3 286,7 96,9 10,5
c. Belanja Modal 147,3 91,6 (18,5) 215,4 85,2 46,2 169,5 82,0 (21,3) 208,4 92,8 23,0
d. Bantuan Sosial 97,9 104,9 6,3 97,2 97,6 (0,8) 49,6 100,4 (48,9) 54,6 100,0 10,0
2. Belanja Non K/L 626,3 92,4 13,0 451,2 86,1 (28,0) 469,8 87,2 4,1 500,0 88,0 6,4
1.203,6 94,0 5,8 1.183,3 89,7 (1,7) 1.154,0 88,3 (2,5) 1.259,6 92,1 9,1
growth
(%)
Growth
(%)
2016 20172015
Growth
(%)
2014
LKPP
Audited
JUMLAH
Realisasi
Sementara
% thd
APBNP
growth
(%)
% thd
APBNP
Belanja Pemerintah Pusat
(triliun Rupiah)LKPP
Audited
%thd
APBNP
LKPP
Audited
% thd
APBNP
7
Kualitas Belanja Pemerintah Pusat di Tahun 2017 menjadi fondasi untuk pelaksanaan APBN 2018 yang lebih baik
Perbaikan perencanaan penyerapananggaran- Penyerahan DIPA sebelum tahun anggaran berjalan- Rencana Penarikan Dana (RPD) dan persiapan dokumen lebih baik
Peningkatan efisiensi• Zero growth policy pada belanja pegawai (2017 =
tumbuh 2,1% dengan penyerapan 91,0%) negative side: perencanaan kurang baik
• Flat policy pada belanja barang: tumbuh 10% (2017 = 94,6%; 2016 = 85,9%)
Peningkatan kinerja belanja modal• Penyerapan tertinggi dalam 3 tahun terakhir
(2017 = 89% thd pagunya; 2016 = 82,0%; 2015 =85,2%)
Menjamin pencapaian output – outcome• Meskipun dilakukan efisiensi, target output-outcome tetap
tercapai
Perbaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN- mempermudah dan mempersingkat waktu pencairan
- Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (LPJ) diatur dalam PMK Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Lebih tepat sasaranPelaksanaan program subsidi dan bantuan sosial menjangkau target yang diharapkan:
• Rastra dialihkan ke Bantuan Pangan Non-tunai;• Subsidi listrik hanya untuk pengguna dengan kapasitas 450 VA dan
900 VA• Penghapusan subsidi benih dan diintegrasikan dengan program
bantuan langsung benih unggul (BLBU)
1 2
3 4
5 6
8
Efisiensi belanja masih perlu ditingkatkan (khususnya belanja operasional)
•Belanja pegawai:
•Kinerja tahun 2017 efisien (tumbuh 2,1%), termasuk efisiensi honorarium (tumbuh negatif);
•Namun, pada tahun 2018, efisiensi harus dilanjutkan terutama gaji dan tunjangan (dapat dioptimalkan untuk kebijakan Gaji 13 + THR) dan honorarium (tumbuh 39,6%);
•Menjadi perhatian dalam review baseline tahun 2019.
2014
Real RealGrowth
(%)Real
Growth
(%)
Real.
Smntra
Growth
(%)
Compound
Growth
Rate (%)APBN
Growth
(%)
a. Gaji dan Tunjangan 120,0 136,6 13,8 151,0 10,6 153,4 1,6 8,5 160,5 4,6
b. Honorarium, vakasi, dan lembur 35,3 49,8 41,0 54,6 9,6 56,5 3,4 16,9 66,9 18,5
- Honorarium, vakasi, dan lembur 2,4 2,3 -5,2 2,7 19,3 2,2 -21,1 -3,7 3,0 39,6
- Tunjangan khusus dan pegawai transito 32,9 47,5 44,4 51,9 9,2 54,3 4,7 18,2 63,9 17,7
155,4 186,5 20,0 205,7 10,3 209,9 2,1 10,6 228,5 8,9T O T A L
2017
Uraian
2015 2016 2018
9
Belanja barang dalam APBN 2018 mencapai 2,28% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan realisasi sementara 2017 sebesar 2,12% dari PDB
• Belanja Barang: • Tahun 2017 telah menunjukkan perencanaan yang membaik (tumbuh alamiah sekitar 10%);
• Upaya efisiensi harus dilanjutkan pada tahun 2018 karena Belanja Barang, Jasa, dan Perjalanan, tumbuh di atas pertumbuhan tahunan 3 tahun terakhir;
• Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemda harus dikendalikan (dalam 3 tahun terakhir tumbuh 77%), dan dalam APBN 2018 dialokasikan Rp55,1 triliun atau tumbuh 31,9%;
• Perlu untuk mulai menerapkan konsep value for money pada review baseline 2019.
2014
real real growth real growth real growth APBN growth
- BARANG 75,4 97,9 29,9 94,4 (3,6) 104,3 10,5 20,2 130,8 25,5
- BELANJA JASA 22,6 26,3 16,3 26,8 2,0 29,0 8,3 15,1 34,4 18,6
- PEMELIHARAAN 18,2 33,8 85,9 30,3 (10,5) 43,5 43,8 25,4 35,9 (17,5)
- PERJALANAN 31,5 29,6 (6,2) 33,7 14,1 33,9 0,4 12,0 44,3 30,9
- BLU 18,8 19,4 3,3 34,7 79,2 36,6 5,3 26,8 38,3 4,7
- BARANG UNTUK DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT/PEMDA9,9 26,1 162,8 39,5 51,3 41,8 5,7 77,0 55,1 31,9
2018 Growth
2014 - 17
2015 2016 2017Jenis
10
Selain itu, terdapat permasalahan umum yang masih dialami dalam pelaksanaan belanja pemerintah pusat
• Tidak semua anggaran infrastruktur memiliki korelasi secara proporsional terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat anomali, baik secara kewilayahan maupun sektoral (Kajian Bidang Infrastruktur, 2017)
- Kenaikan anggaran infrastruktur tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi (untuk wilayah dan sektor tertentu);
- Sebaliknya penurunan anggaran infrastruktur juga tidak serta merta mengakibatkan penurunan pertumbuhan;
- Tinjauan lapangan: rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal pada proyek-proyek infrastruktur.
• Penerima subsidi LPG 3 Kg masih non-targeted dan belum merata. Beban subsidi terus mengalami peningkatan.
• Akurasi data kepesertaan untuk program PKH, Program Indonesia Pintar, dan PBI JKN (Program Bansos)
• Kenaikan anggaran pendidikan dan kesehatan secara umum belum diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
APBNP Real APBNP Real
Sementara
APBN
1 KEMENHAN 108,7 98,1 114,8 112,5 107,7
2 KEMEN PU PERA 97,1 83,3 104,2 95,2 107,4
3 POLRI 79,3 78,0 98,2 93,1 95,0
4 KEMENAG 56,2 53,1 63,5 60,2 62,2
5 KEMENKES 62,7 57,0 55,9 55,1 59,1
6 KEMENHUB 42,9 31,8 44,6 41,2 48,2
7 KEMENKEU 38,1 39,2 40,5 40,4 45,7
8 KEMENSOS 13,1 12,3 17,3 17,2 41,3
9 KEMENRISTEK DIKTI 40,6 37,7 39,5 37,3 41,3
10 KEMENDIKBUD 43,6 38,6 38,0 36,9 40,1
11 KEMENTAN 27,6 21,1 24,1 21,9 23,8
12 KPU 1,9 4,0 3,3 5,3 12,5
13 KEMENKUMHAM 11,3 10,6 11,2 10,4 10,6
14 KEMEN ATR/BPN 6,0 5,2 6,6 5,7 9,1
15 MA 8,8 8,3 8,2 7,9 8,3
637,9 578,2 670,0 640,4 712,2
129,9 106,0 128,6 119,2 135,3
767,8 684,2 798,6 759,6 847,4
Selisih Realisasi dan Pagu 83,6 39,0
No. KEMENTERIAN / LEMBAGA
2016 2017 2018
JUMLAH 15 K/L TERBESAR
JUMLAH K/L LAINNYA
JUMLAH
Jumlah realisasi belanja KL sebesar 759,6T termasuk estimasi pengesahan yang dilakukan pada awal tahun 2018.
Rata rata penyerapan belanja K/L tahun 2017 lebih tinggi dari
tahun 2016, menunjukkan dorongan APBN terhadap pertumbuhanTriliun Rp
Mencerminkan value for money Pembangunan LRT Jabodebek Rp29,9 T Dukungan APBN melalui PMN hanya Rp9 T (KAI Rp7,6T dan Adikarya
Rp1,4 T)
11
11
Capaian beberapa output strategis K/L sampai dengan Desember 2017 secara umum mendekati target yang ditetapkan
12
Indikator TargetReal s.d. Des
KEMENDIKBUD
Penyaluran KIP (siswa)
17,9 juta
18,2juta
Rehab/bangun ruang kelas
42,9ribu
39,9ribu
KEMENAG
Penyaluran KIP (siswa)
1,8 juta 1,6 juta
Penyaluran BOS (siswa)
8,3 juta 8,0 juta
Penyaluran Bidik
Misi (mahasiswa)
25,9 rb 25,1 rb
KEMENRISTEKDIKTI
Penyaluran Bidik Misi (mahasiswa)
340,1 rb
339,3 rb
Indikator TargetReal s.d. Des
KEMENPUPR
Pembangunan Jalan Baru (km)
873,8 794
Pembangunan
Jalan Tol (km)
30,1 33,1
Pembangunan Jembatan (m)
10.441 9.072
KEMENHUB
Pembangunan Bandaraa. Selesaib. Berlanjut
a. 3b. 8
a. 3b. 8
Pembangunan
Rel KA (km’sp)
674,3 618,3
Indikator Target Real s.d. Des
KEMENKES
Penyaluran JKN-KIS (jiwa)
92,4 jt 92,09 jt
KEMENSOS
Penyaluran PKH (KPM) 6,0 jt 5,99 jt
Bantuan Pangan
Nontunai (KPM)1,28juta
1,21 juta
KEMENHAN
Peningkatan/ Pengadaan/ Penggantian Alutsista, a.l:
2,9 jt 2,9 jt
Alpung, Kri, Kal dan Ranpur/ Rantis Matra Laut
28 28
MKK (unit) 2,7 jt 2,7 jt
POLRI
Progres Pengadaan Almatsus (unit)
522.61
3
433.374
410,42)
Kemiskinan danKesenjangan
Pertanian
•Peningkatan Produksi
pangan dan
pembangunan sarpras
•Pengembangan
hortikultura
Sektor Unggulan
Pariwisata
•Pengembangan 10
destinasi wisata
•Peningkatan
wisatawan
•Promosi pariwisata
Pembangunan
Jalan
832 km
Infrastruktur
Pembangunan Irigasi
781 kmKesejahteraan
aparatur dan
pensiunan
Aparatur Negara danPelayanan Masyarakat
Kenaikan uang lauk
pauk TNI/Polri
Rp5 ribu dari
Rp55.000 menjadi
Rp60.000/org/hari
Pembangunan Rusun
13.405 unit
Perikanan
•Peningkatan daya
saing produk olahan
perikanan
•Bantuan kapal
nelayan 1048 unit
•Kelestarian
lingkungan
Perbaikan sistem dan
manfaat pensiun
aparatur negara
Rasio Elektrifikasi
95,15 %
Peningkatan
reformasi birokrasi
untuk meningkatkan
kualitas pelayanan
publik
34,83)
3) Alokasi Kementan, KKP, dan Kemenpar
284,41)
1) Termasuk Dana Desa dansubsidi (di luar subsidipajak)
2) termasuk TkDD danPembiayaan
4) Termasuk pensiunan aparatpemda
Pertahanan
Pencapaian MEF tahap
2 dan pengembangan
industri pertahanan
Pertahanan Keamanandan Demokrasi
220,8
Keamanan
Pemeliharaan
keamanan dan
ketertiban dan
penyelidikan/
penyidikan pidana
Demokrasi
Penyelenggaran
pilkada 2018 dan
persiapan pemilu 2019
5)
5) Alokasi Kemenhan,
Polri, KPU, dan Bawaslu
(triliun rupiah)
365,8 4)
Program
perlindungan sosial
(PKH) --> Naik dari 6
juta menjadi 10 juta
Keluarga Penerima
Manfaat
Perluasan Bantuan
Pangan non Tunai
(BPNT): dari rastra
Pelayanan Kesehatan
: PBI 92,4 juta jiwa
Pendidikan
Program Indonesia
Pintar : 19,7 juta
siswa Bidik misi :
401,5 ribu mahasiswa
Belanja Pemerintah tahun 2018 difokuskan untuk Pembangunan Nasional, terutama bidang infrastruktur serta bidang pertahanan keamanan dan demokrasi
212,9312,7 31,2 376,1271,7
Real. Sementara 2017APBN 2018
13
Dana Desa
Dalam APBN 2018, Alokasi untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Dukungan pada Masyarakat Berpendapatan Rendah terus diperkuat
(triliun rupiah)
PKHProgramIndonesia Pintar
JKN bagiwargamiskin/PBI
BantuanPangan
BidikMisi
Program Keluarga Harapan
6 juta RTS
Program Indonesia Pintar
19,8 juta siswa
Penerima Bantuan Iurandalam rangka JKN92,4 juta jiwa
Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
117,7 rb KK 74.958 Desa
*) diluar subsidi pajak
17,312,4 10,8
10,725,525,5
20,8 4,13,7
Bantuan Pangan• 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat
(KPM)
• Perluasan Bantuan pangan non tunai (pengalihan dari subsidi rastra ke bansos)
Subsidi *)
145,5
Alokasi 2018284,0
Sasaran (sementara)
Dana Desa
60,0
Dana Desa
14
10 juta RTS
• 1,21 juta (KPM)
92,1 juta jiwa 19,7 juta siswa
Real Sementara 2017APBN 2018
157,2
59,820,5
298,7
14
2018
A. Subsidi Energi 94,4 106,8 113,2 (10,3) 97,6 108,7 (8,6) 94,5
1. Subsidi BBM & LPG 43,7 43,7 100,0 (28,1) 47,0 105,7 7,7 46,9
2. Subsidi Listrik 50,7 63,1 124,5 8,2 50,6 111,5 (19,8) 47,7
B. Subsidi Non Energi 83,4 67,4 80,9 0,8 68,6 86,9 1,8 61,7
1) Pangan 22,5 22,1 98,1 1,1 19,5 98,6 (11,7) 0,0
2) Pupuk 30,1 26,9 89,3 (14,3) 28,8 92,6 7,4 28,5
3) Benih 1,0 0,4 40,9 274,1 0,8 59,2 82,4 0,0
4) PSO 3,8 3,7 96,6 12,5 4,3 99,8 17,4 4,4
5) Subsidi Bunga Kredit Program 15,8 5,1 32,3 170,6 6,1 47,1 20,3 18,0
6) Subsidi Pajak / Pajak DTP 10,2 9,3 91,1 10,2 9,1 96,4 (2,4) 10,8
177,8 174,2 98,0 (6,3) 166,3 98,5 (4,6) 156,2JUMLAH
APBNRealisasi
Sementara
% thd
APBNP
growth
(%)
% thd
APBNP
growth
(%)APBNP
LKPP
Audited
2016 2017Subsidi
(triliun Rupiah)
(Triliun Rupiah)
ICP (US$/Barel) 40
Nilai Tukar Rupiah (RP/US$) 13.500
50
13.384
40
13.307
48
13.400
15
Realisasi subsidi tahun 2017 lebih rendah dibandingkan realisasinya
di tahun 2016
Sejalan dengan langkah kebijakan reformasi dan efisiensi subsidi energi
Dana Bagi Hasil Dana alokasi Umum Dana Insentif Daerah
DAK Fisik DAK Non Fisik Otsus & Keistimewaan Aceh, Papua, DIY
• Memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau;
• DBH Dana Reboisasi (DR) selain utk Rehabilitasi Hutan & Lahan, jg penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan & pembenihan.
• 25% untuk belanja infrastruktur.
• Pagu bersifat dinamis;• Bobot wilayah laut naik
menjadi 100%;• 25% untuk belanja
infrastruktur.
• Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan.
• Berdasarkan usulan daerah (proposal based) sesuai bidang dan kegiatan yang ditentukan untuk mencapai sasaran prioritas pusat dan daerah
• Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik
• Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi
Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah• BOS untuk 47,4 juta siswa; • TPG 1,2 juta guru;• BOK 9.785 Puskesmas.
Percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan di Aceh, serta mendukung kewenangan keistimewaan dan pembangunan di DIY.
89,2 401,5
62,4 123,5
8,5
21,1
88,2 398,6 7,5
62,1 105,620,2
Realisasi TKDD tahun 2017 sebesar Rp741,9 T (96,8% APBNP) jauh lebih tinggi dari tahunsebelumnya yang hanya 91,5%. Hal ini menunjukkan efektifitas APBN untuk mendorongperekonomian daerah
Pertumbuhan (%)
2014:
573,7
2015:
623,1
2016:
710,3
14,0
11,8
Realisasi Sementara 2017:
742,0
4,5
6,8
8,6
2018:
766,2
3,3
742
• Evaluasi pelaksanaan s.d. tahun 2017• Penyaluran berdasarkan kinerja• Reformulasi dengan semakin fokus untuk pengentasan
kemiskinan, memerhatikan pemerataan dan keadilan
Dana Desa
60,059,8
Real sementara 2017 APBN 2018
16
(triliun rupiah)
Sustainabilitas APBN tetap terjaga, dengan pembiayaan anggaran yang hati-hati, terukur dan efisien
(triliun rupiah)
17
325,9
Pembiayaan Utang Pembiayaan Investasi
Pemberian Pinjaman Kewajiban Penjaminan
Pembiayaan Lainnya
399,2 (65,7)
(6,7) (1,1)
0,2
• SBN (neto) 414,5
Pinjaman kepada BUMN Pemda (neto)
• BUMN: 3,6
• BLU: 57,4• Pinjaman (neto) (15,3)
Alokasi 2018
2014:
248,9
2015:
323,1
4,8
29,83,5
8,5
2017:
364,5 2016:
334,5Pertumbuhan (%)
-10,2
• Lembaga Lainnya: 2,5
• Organisasi/LKI/BUI: 2,1
91,8 % dariAPBNP 2017
(93,3)
(142,5)(125,6)
(129,3)
(87,3)Keseimbanganprimer
426,1
(1,2)
(0,4)
(59,8)
(1,0)
Real sementara 2017
APBN 2018
441,8
(15,7)
6,4 3,2
48,2
2,0
• Konsisten menjaga defisit
dibawah 3%, rasio utang
rendah
• Berbagai indikator risiko
portofolio utang masih
terkendali
• Peningkatan peringkat kredit
Indonesia menjadi investment
grade dari S&P dan
peningkatan rating dari Fitch
17
KESIMPULAN
Realisasi APBNP 2017 menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan, baik dari sisi pendapatan, belanjamaupun pembiayaan, ditandai defisit yang terjaga dan keseimbangan primer yang membaik.
Semakin baiknya penyerapan dan pola belanja kementerian/lembaga perlu dilanjutkkan terutama untukmendorong efektifitas belanja modal dan bantuan sosial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan
Belanja infrastruktur perlu lebih dioptimalkan dengan pelibatan peran swasta dan BUMN melalui berbagaiskema pembiayaan kreatif sehingga defisit tetap terjaga namun target akselerasi pembangunaninfrastruktur dapat tercapai.
Tata kelola yang baik perlu terus dijaga integritasnya untuk meningkatkan kredibilitas pengelolaankeuangan negara.
Terdapat beberapa risiko yang perlu diantisipasi diantaranya harga minyak internasional, nilai tukar, dansuku bunga.
18
18
TERIMA KASIH
19
19