Edisi XXXIX / Januari 2015
Koran Tempel ini diterbitkan oleh Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Penanggung Jawab: Imam Abu Hanifah. Staf Redaksi: Latifatun Nasihah, Salis Fahrudin. Editor: Imam Abu Hanifah, Anisatun Sholihah.
Layouter: Salis Fahrudin. Alamat Redaksi: Gedung Jendral Besar H. Mohammad Soeharto Lt.1 UIN Maliki Malang
Jl. Gajayana 50 Malang (65145). Email: [email protected], Website: www.uapminovasi.com Twitter: @uapminovasi
27 Januari 2015
Oleh Latifatun Nasihah
Kriminalisasi KPK Tidak Bisa Dibenarkan
KORBAN PERS?
GUNAKAN HAK JAWAB
Masyarakat yang mengkonsolidasikan diri
dalam aksi #MalangforKPK, menyatakan bahwa
upaya penghancuran terhadap institusi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan
mengkriminalisasikan para petingginya tidak bisa
dibenarkan. Pernyataan sikap tersebut, mereka
sampaikan dalam aksi yang diadakan di Jalan
Simpang Balapan Malang, dengan tema Bersih-
bersih Polri dan Save KPK (26/1).
Menurut In'amul Mushoffa, selaku juru
bicara aksi, dasar yang paling kuat diadakannya
aksi tersebut karena ia dan rekannya melihat
banyaknya upaya yang dilakukan elit tertentu,
untuk melemahkan KPK. Padahal, menurutnya
kinerja KPK dalam beberapa tahun terakhir
sudah sangat baik. KPK telah berhasil menguak
berbagai kasus korupsi, mulai dari politisi,
pimpinan partai, pejabat, kepala daerah hingga
menteri. Kinerja itulah yang kemudian dicoba
dilemahkan, sehingga kami sebagai koalisi
masyarakat Malang anti korupsi menilai jangan
sampai ada kriminalisasi terhadap pimpinan
KPK terang In'am.
Koalisi Masyarakat Malang anti korupsi terdiri
dari akademisi, budayawan, rohaniawan,
advokad, aktivis ornop, aktivis mahasiswa,
dan masyarakat sipil. Mereka menuntut
joko widodo, selaku presiden RI untuk
mengambil tindakan tegas terhadap upaya
kriminalisasi pimpinan KPK.
Wa k i l ke t u a K P K , B a m b a n g
widjojanto, ditangkap saat mengantarkan
anak bungsunya, Muhammad Yattaqi, ke
sekolah. Bambang dituduh merekayasa
keterangan saksi saat menjadi pengacara
pada persidangan di Mahkamah Konstitusi
(MK), dalam kasus sengketa pilkada di
Kotawaringin barat pada 2010 lalu.
Bambang dilaporkan oleh Sugiarto Sabran,
bekas calon bupati kota Waringin Barat ke
Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim)
Polri. Dalam Press Releasenya, aksi
#MalangforKPK mengutip pernyataan
Budayawan Butet Kertaradjasa Segoblok-
gobloknya orang, pasti tahu apa motif Polri
Menahan Bambang Widjojanto.
In'am sangat menyayangkan tuntutan
pada Bambang yang mengungkit kasus
pada 2010 silam tersebut. kami menuntut
Joko Widodo untuk turun tangan tegas.
Dengan cara kasus Bambang Widjojanto
harus di-SP III (Surat Peringatan_Red)
tambahnya. Selain itu, ia juga mengecam
keras pernyataan Tedjo Edhi Purdijanto,
selaku Menteri Koordinatot Politik Hukum
dan HAM (Menkopolhukam) yang
menyatakan bahwa dukungan rakyat
terhadap KPK sebagai sesuatu yang
tidak jelas. Dalam salah satu papan yang
dibawa peserta aksi bahkan tertulis
#saya rakyat saya jelas dukung KPK
dan Saya rakyat gak jelas, Save KPK.
Tuntu t an - tun tu t an t e r s ebu t
dideklarasikan oleh Prof Ahmad Erani
Yustika Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya, yang juga
menjadi moderator dalam debat
kandidat capres-cawapres pada pemilu
2014. Deklarasi tersebut dibacakan oleh
Erani, diikuti oleh semua massa aksi.
Aksi yang dibuka untuk masyarakat
sipil tersebut memberi kesempatan bagi
masyarakat untuk lebih peka terhadap
isu-isu pemberantasan korupsi .
Masyarakat juga difasilitasi untuk
menyampaikan pendapatnya dalam aksi
terbuka tersebut. Damanhuri, selaku
pewakilan dari kaum difabel kota Malang
juga ikut menyampaikan orasi dan
menentang korupsi yang menurutnya
telah mematikan mimpi anak-anak
I n d o n e s i a . K o r u p t o r h a r u s
dibumihanguskan dari bumi pertiwi ini!
teriaknya dengan lantang.[]
Oleh Salis Fahrudin
Tak Kompak Lawan Korupsi
Upaya tindak penegakan korupsi memang
tidak selamanya mendapat dukungan dari
seluruh pihak. Justru ada pihak-pihak yang
menginginkan tindakan anti korupsi itu
dimusnahkan. Setidaknya itu pesan yang coba
disampaikan dalam aksi demo Bersih-bersih
Polri dan Save KPK di Jalan Simpang Balapan
(26/1). Aksi yang diikuti oleh sejumlah
organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil ini,
timbul akibat kekhawatiran akan tindak
kriminalisasi yang diterima KPK sebagai bentuk
pelemahan penindakan korupsi.
Wakil ketua KPK, Bambang Widjajato
ditangkap terkait laporan kasus perekayasaan
keterangan saksi dalam sengketa Pilkada Kota
Waringin Barat tahun 2010. Peristiwa tersebut
terjadi tepat Setelah KPK menetapkan Budi
Gunawan, calon tunggal Kapolri sebagai
tersangka. Begitu pula Adnan Pandu Praja, wakil
ketua KPK lainnya yang dilaporkan ke
Bareskrim terkait kasus perampasan saham di PT
Desy Timber. Abraham Samad yang merupakan
ketua KPK pun diisukan memiliki foto mesra
dengan perempuan mirip Puteri Indonesia 2014.
Beberapa masalah yang menyangkut petinggi
KPK tersebut dianggap In'amul Mushoffa,
selaku juru bicara aksi sebagai upaya
penghancuran terhadap institusi KPK yang tidak
bisa dibenarkan. Padahal selama ini Kinerja
KPK cukup baik dengan menangkap sejumlah
koruptor, ungkapnya. Dalam press realeasenya,
massa aksi juga menuliskan bahwa mereka siap
bertarung dengan siapapun, yang berusaha
menghalangi setiap upaya pemberantasan
korupsi.
Abdur Rahman Sofyan, salah satu orator
berteriak lantang, Satu kata, lawan korupsi!
lawan korupsi! Hidup rakyat. Sofyan
menambahkan demi Allah! adalah sebuah
kemunafikan mereka yang tidak berani
menyuarakan kebenaran. Bahkan mereka tidak
berani berpikir benar! Ia juga menyinggung
masalah korupsi yang menimpa kampusnya,
Kampus saya, UIN Maliki Malang yang
notabene kampus islam, petingginya telah terjerat
kasus korupsi yang berjalan lima tahun tanpa
kejelasan!
Ketidakjelasan yang dimaksud Sofyan adalah
proses yang sangat lamban dari kejaksaan Negeri
(Kejari) Malang, Kejari tidak serius dan main-
main dengan kasus Imam. Hal itu diindikasikan
dari Kejari yang sudah berkali-kali berganti
susunan kepengurusan jelasnya. Imam
Suprayogo, mantan rektor UIN Malang yang
berkuasa selama 16 tahun telah ditetapkan
sebagai tersangka pada 8 Mei 2014, dalam kasus
dugaan korupsi pengadaan lahan UIN II di Batu.
Menurut Rizky setyo, pihak Kejari yang
ditugaskan di pos pidana khusus, staff Kejari baru
saja melakukan proses pergantian kepengurusan.
Baru tadi pagi saya mendapat surat
keputusan untuk pindah ke pos pidana
khusus ungkap Rizky. Sebelumnya ia
ditugaskan di posisi pidana umum, alasan
perpindahan posisi itu dianggap Rizky
sebagai ajang pembelajaran. Karena saya
pegawai baru disini, perpindahan posisi itu
agar faham setiap bagian itu seperti apa, ya
belajarlah ungkapnya.
Karena alasan perpindahan posisi
tersebut, Rizky tidak bisa memberikan
penjelasan perihal kelanjutan proses hukum
Imam Suprayogo, Saya belum membaca
kasusnya belanya. Namun Rizky menolak
bila Kejari dianggap memperlambat proses
hukum Imam Suprayogo. Kasus orang
korupsi itu penetapan hukumnya tidak
secepat kasus orang bermain togel,
prosesnya panjang ungkapnya.
Sofyan menuturkan, tidak mudah untuk
memperjuangkan gerakan anti korupsi,
Banyak yang tidak suka kepada kita saat
meneriakkan Imam Suprayogo sebagai
koruptor, karena Imam itu orang besar
katanya. Sofyan merasa ia dan rekan-
rekannya hanya dianggap sebagai
kelompok kecil yang kerjanya hanya
merecoki kampus yang sudah dibesarkan
oleh Imam Suprayogo, Padahal kita ingin
bersih-bersih kampus, katanya.
Posisi Budi Gunawan dan Imam
Suprayogo pun cenderung mirip,
mereka adalah dua tokoh yang
disegani di lembaganya masing-
masing. Namun penegakan korupsi
seyogyanya tidak memandang siapa
dia, atau apa jabatannya. Proses
hukum harus berjalan secara objektif
dan bebas dari intervensi pihak
manapun. []
Damanhuri perwakilan kaum Difabel Malang saat
berorasi dalam aksi Bersih-bersih Polri dan Save KPK
di Jalan Simpang Balapan (26/1)
UAPM / Salis
UAPM / Salis
Page 1