Dosen Pengampu
Drs. Amri
Dosen Pengampu
Drs. Amri
PEMISAHA
N
KEKUASAA
N
05 Juni 2013
Amalia Agustin 0371 11 176
Dwi P. Haryanti 0371 11 435
Suryani Tahir 0371 11 338
4Kelompok 1
PETA KONSEP
PEMISAHAN KEKUASAAN
PENGERTIAN-PENGERTIAN
TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN
ILMU POLITIK
STRUKTUR POLITIK
TEORI CATU
R PRAJA
TEORI PANCA PRAJA
TEORI SAD
PRAJA
TEORI TRI
PRAJA
POLITIK
PEMISAHAN KEKUASAAN
TEORI DWI
PRAJA
SISTEM POLITIK LEMBAGA POLITIK
NEGARA
PEMISAHAN KEKUASAAN Pemisahan kekuasaan dalam arti
materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam
tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian
yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Pemisahan kekuasaan dalam
arti formil ialah pembagian
kekuasaan itu tidak
dipertahankan dengan tegas.
POLITIK DAN ILMU POLITIKPolitik adalah proses pembentukan
dan pembagian kekuasaan dalam
masyarakat yang antara kekuasaan,
politik, legitimasi, sistem politik,
perilaku politik, partisipasi politik,
proses politik, dan juga tidak kalah
pentingnya untuk mengetahui seluk
beluk tentang partai politik.
Ilmu politik dari sisi Institusional
merupakan ilmu yang menyelidiki lembaga-
lembaga negara seperti, MPR, Presiden dan
lain-lainnya. Dari sisi fungsional mencakup
uraian pengertian institusional diiringi
dengan faktor kekuasaan riel seperti publik
opinion dan pressure group. Namun
hakekatnya politik adalah suatu perjuangan
untuk memperoleh kekuasaan.
STRUKTUR DAN SISTEM PO L I T I K
Struktur politik adalah perlembagaan hubungan organisasi (lembaga) antara komponen-komponen yang membentuk
struktur (bangunan).
Struktur politik adalah perlembagaan hubungan organisasi (lembaga) antara komponen-komponen yang membentuk
struktur (bangunan).
Sistem politik adalah berbagai macam
kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi
yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan,
kesatuan yang dimaksud dapat berupa
negara atau masyarakat.
Sistem politik adalah berbagai macam
kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi
yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan,
kesatuan yang dimaksud dapat berupa
negara atau masyarakat.
Lembaga politik sebagai pelaksana dari kekuasaan, memiliki fungsi sebagai berikut :
Lembaga politik sebagai pelaksana dari kekuasaan, memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Membentuk norma-norma kenegaraan
berupa undang- undang yang disusun
oleh legislatif.
2. Melaksanakan norma yang telah
disepakati.
3. Memberikan pelayanan kepada
masyarakat, baik bidang pendidikan,
kesehatan, kesejahteraan, keamanan.
4. Menumbuhkan kesiapan untuk
menghadapi berbagai kemungkinan
bahaya.
5. Menjalankan diplomasi untuk
berhubungan dengan bangsa lain.
1. Membentuk norma-norma kenegaraan
berupa undang- undang yang disusun
oleh legislatif.
2. Melaksanakan norma yang telah
disepakati.
3. Memberikan pelayanan kepada
masyarakat, baik bidang pendidikan,
kesehatan, kesejahteraan, keamanan.
4. Menumbuhkan kesiapan untuk
menghadapi berbagai kemungkinan
bahaya.
5. Menjalankan diplomasi untuk
berhubungan dengan bangsa lain.
Lanjutan Lembaga- lembaga politik dibedakan menjadi 2, yaitu :
Suprastruktur politik (mesin politik formal), adalah lembaga-lembaga resmi pemerintahan.
Infrastruktur politik (mesin politik informal), berasal dari kekuatan riil masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, lembaga swadaya masyarakat, dan media masa.
PENGERTIAN NEGARA
Negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah
penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan
pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain.Negara mempunyai
wewenang sekaligus kekuasaan untuk mengatur negaranya.
TEORI –TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN
Menurut Goodnow dalam suatu negara ada dua lembaga
pemegang kekuasaan, yaitu badan yang menetapkan berbagai
kebijakan negara (policy making) dan badan yang mempunyai
kekuasann untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah
dibuat (policy excekuting).
TEORI DWI PRAJA
TEORI TRI-PRAJA
Dalam bukunya L’Esprit des lots
(jiwa undang-undang),
dipisahkan menjadi 3 jenis kekuasaan , yaitu:
1. Kekuasaan Legislatif
2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaaan Yudikatif
TEORI CATUR PRAJA
Teori Catur Praja dipisahkan menjadi 4
lembaga, yaitu :
Lembaga eksekutif
Lembaga kepolisian atau tugas
polisisonil,
Lembaga yudikatif
Lembaga eksekutif
TEORI PANCA-PRAJA
Mempunyai 5 fungsi, yaitu
-Fungsi perundang-undangan
- Fungsi pelaksanaan
- Fungsi konsultatif
- Fungsi peradilan
- Fungsi kepolisian
Lanjutan
Fungsi lembaga konsultatif adalah
lembaga yang memberikan berbagai
masukan kepada pihak eksekutif, baik
diminta atau tidak diminta.
Selain itu lembaga ini juga sekaligus
tempat berkonsultasi bagi eksekutif
dalam menjalankan roda
pemerintahan.
TEORI SAD PRAJA
Dipisahkan menjadi 6 lembaga, yaitu lembaga
legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif,
lembaga kepolisian, lembaga konsultatif, dan
lembaga korektif.
Lembaga korektif adalah lembaga yang yang
mengoreksi keterlaksanaan program-program
pembangunan yang telah digariskan oleh legislatif.
TERIMA KASIH
ATAS
PERHATIAN ANDA
Sekian
Penanya
Rini
Apa perbedaan pemisahan dan pembagian kekuasan dan dalam teori tersebut manakah teori yang dianut oleh Indonesia ?
Jawab:
Perbedaannya yaitu pemisahan kekuasaan (separation of power) tujuannya
untuk membelah seluruh kekuasaan negara secara terpisah dan tidak boleh
berada dalam satu tangan.
Pembagian kekuasaan (distribution of power) tujuannya untuk membatasi dan
mencegah kemungkinan penumpukan maupun penyalahgunaan kekuasaan
pada badan atau lembaga atau pejabat penyelenggara pemerintahan.
Indonesia menganut teori tri praja dimana pembagiannya itu yaitu Lembaga
Legislatif, lembaga Eksekutif, dan lembaga Yudikatif. Atau sering dikenal dengan
sebutan trias politica.
Desy
Manakah yang paling berperan dalam pemisahan lembaga-
lembaga kekuasaan yang tercantum dalam teori catur praja ?
Jawab: Semua lembaga yang telah dipisahkan mempunyai tugas
masing-masing dan saling berhubungan juga saling keterkaitan.
Kemungkinan yang paling dominan berperan yaitu lembaga
legislatif karena tugasnya melaksanakan fungsi perundang-
undangan.