Halaman 1 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
P U T U S A NNOMOR 202/PDT/2015/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara:
MARIHARD GURNING Als. A. MEGA GURNING, Tempat/Tanggal Lahir:
Lumban Gurning, 03 April 1945, Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat: Lumban Gurning Kecamatan Porsea Kabupaten Toba
Samosir.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28
Januari 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Balige pada tanggal 03 Februari 2014 di bawah Register:
No.11/SK/2014/PN.BLG, telah memilih tempat kediaman
hukum (domicile) di kantor kuasanya: Timbul Hutajulu, SH.,
Advokad/Pengacara/ Konsultan Hukum, berkantor di Jalan DR.
Ferdinan Lbn. Tobing No.23 Laguboti Kabupaten Toba
Samosir, yang sebagai kuasanya bertindak untuk dan atas
nama Pemberi kuasa, semula disebut sebagai Penggugat,selanjutnya disebut Pembanding.
M E L A W A N :
BIDUAN BUTAR-BUTAR Als. A. BONAR BUTAR-BUTAR, Pekerjaan:
Bertani, Alamat: Huta Partengkaan Desa Tangga Batu Dua
Kecamatan Parmaksian (dahulu Kec. Porsea) Kabupaten Toba
Samosir.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
Februari 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Balige pada tanggal 16 Februari 2015, di bawah register:
No.24/SK/2015/PN.BLG., telah memilih tempat kediaman
hukum (domicile) di kantor kuasanya: Kirno Siallagan, SH.,
Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan
Sisingamangaraja No. 127 A Balige Kabupaten Toba Samosir,
semula disebut Tergugat, selanjutnya disebut Terbanding.
Halaman 2 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
Pengadilan Tinggi Tersebut:
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR
202/PDT/2015/PT MDN tanggal 12 Juni 2015 tentang penunjukan majelis
hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor
07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24 Maret 2015.
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1
Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Balige pada tanggal 03 Februari 2014, dibawah Register Perkara
Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Blg., telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Benar bahwa telah terjadi Perjanjian Gadai antara Penggugat (Penerima
Gadai) dengan Tergugat (Pemberi Gadai) ada membuat Perjanjian Gadai
pada Tanggal 12-10- 1987, atas 2 (dua) bidang Sawah masing-masing
bernama:
1. PAGAL LOMBU yang berbibit 1,5 kaleng dengan GADAI sebesar 340
(Tiga Ratus empat puluh satu) kaleng padi kering dan bersih yang
mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan A. Onggung Sitorus.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum.
- Sebelah Barat berbatas dengan Maruli Butar-butar.
- Sebelah Utara berbatas dengan Bondar.
Sesuai dengan surat perjanjian GADAI tanggal 12 – 10 – 1987.
2. TORU PASAR yang berbibit 1 kaleng dengan GADAI sebesar 371
(Tiga ratus tujuh puluh satu) kaleng padi kering dan bersih yang
mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur dengan batas O. Berti Butar-butar.
- Sebelah Selatan dengan batas Jalan Umum.
- Sebelah barat dengan batas O. Tiambun Gurning.
- Sebelah Utara dengan batas Bondar.
Halaman 3 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
Sesuai dengan surat Perjanjian Gadai tanggal 12 – 10 – 1987.
- Bahwa oleh karena Perjanjian Gadai yang diperbuat oleh Penggugat dan
Tergugat tersebut dilakukan dengan itikad baik, sudah sepatutnya dan
demi rasa Keadilan bila Perjanjian Gadai tersebut di nyatakan Sah dan
berharga serta mengikat bagi Para pihak yang mengadakan perjanjian;
Bahwa sejak adanya Perjanjian Gadai antara Penggugat dengan
Tergugat atas ke 2 (dua) bidang Sawah tersebut, dengan alasan
menjaga harga diri dan rasa malu diketahui orang, Tergugat telah
memohon kepada Penggugat agar kepada Tergugat diberikan Hak untuk
menyewa/mengusahai ke 2 (dua) bidang Sawah yang digadaikan
tersebut.
- Permohonan Tergugat untuk menyewa ke 2 (dua) bidang sawah tersebut
dengan itikad baik dikabulkan oleh Penggugat, dan sejak tahun 1987
hingga sekarang, setiap tahunnya Tergugat tetap
memberikan/membayarkan Uang sewa kedua Sawah tersebut kepada
Penggugat.
- Akan tetapi sejak beberapa waktu belakangan ini, Tergugat telah
membuat ulah dengan mengingkari isi dari masing-masing surat
perjanjian Gadai tersebut, dengan menyatakan bahwa masing-masing
Gadai dari kedua sawah tersebut adalah sebesar 300 (tiga ratus) kaleng
padi kering dan bersih, bukan 371 ( tiga ratus tujuh puluh satu) dan 340
(tiga ratus empat puluh) kaleng padi kering dan bersih.
- Bahwa akibat adanya upaya dari Tergugat untuk menyangkal isi dari
Surat Perjanjian Gadai atas kedua sawah yang digadaikan tersebut,
sudah sepatutnya dan demi rasa Keadilan bila terhadap ke 2 (dua) sawah
yang digadaikan tersebut di letakkan Sita Penjagaan (Conservatoir
Beslag) dengan melarang Tergugat untuk mengusahai dan menguasai
ke 2 (dua) bidang tanah Persawahan tersebut, dan selanjunya
mengembalikannya kepa Penggugat sebagai Pemegang Hak Gadai yang
Sah, sampai tergugat menebusnya sesuai isi surat Perjanjian Gadai
Tanggal 12-10-1987.
- Bahwa akibat ulah dari Tergugat yang telah menyangkal isi dari kedua
surat gadai tersebut, telah mengakibatkan kerugian Moril dan Kerugian
Materil bagi Penggugat.
- Adapun kerugian MORIL dan Kerugian MATERIL yang dialami oleh
Penggugat tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut:
Halaman 4 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
KERUGIAN MORIL:
- Harga diri seseorang tidak dapat dinilai dengan Uang, akan tetapi akibat
ulah Tergugat yang menuduh Penggugat telah merubah isi surat
perjanjian Gadai tanggal 12-10-1987 tersebut, telah merusak Citra dan
nama baik Penggugat, baik sebagai warga Desa lumban Gurning Porsea
yang sudah dituakan maupun sebagai Pedagang, sehingga untuk
memperbaikinya perlu diadakan suatu acara adat dikalangan sekitar
Lumban Gurning dan dengan mengundang kalangan rekan Bisnis
Penggugat dengan menadakan acara makan bersama, yang ditaksir
akan menghabiskan biaya sebesar Rp. 50 .000.000.-
KERUGIAN MATERIL:
- Bahwa untuk mengurusi perkara ini di Pengadilan (mengajukan Gugatan,
dll), dan karena Penggugat awam hukum, terpaksa menyewa jasa
Pengacara dengan menghabiskan biaya ditaksir sebesar Rp.
50.000.000.-.
- Dan untuk mengurusi kewajiban sebagai Penggugat, misalnya
menghadirkan Saksi-saksi, ongkos-ongkos, dll., Penggugat terpaksa
akan mengeluarkan biaya yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.-
Jumlah Kerugian MATERIL Rp. 60.000.000.-.
Bahwa jumlah kerugian MORIL dan Kerugian MATERIL yang dialami
oleh Penggugat akibat ulah dari Tergugat ini berjumlah:
- Kerugian MORIL Rp. 50.000.000.-
- Kerugian Materil Rp. 60.000.000.-
Jumlah seluruhnya kerugian Moril dan Kerugian Materil yang dialami
Penggugat = Rp. 110.000.000.- (Terbilang : Seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa oleh karena kerugian Moril dan Kerugian Materil yang dialami
Penggugat tersebut terjadi adalah akibat ulah dari Tergugat yang telah
menyangkal isi dari Surat Perjanjian gadai yang diperbuatnya dengan
Penggugat, cukup Adil bila Tergugat dihukum untuk membayarkan
seluruhnya kerugian yang dialami Penggugat tersebut secara TUNAI
keseluruhannya.
- Untuk menjaga Gugatan Penggugat tidak menjadi HAMPA, sudah
sepetutnya bila terhadap seluruh Harta bergerak dan tidak bergerak
(termasuk rumah tempat tinggalnya sekarang) dari Tergugat di letakkan
sita Jaminan (Revindikatoir Beslag).
Halaman 5 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
- Juga sudah Patut dan Cukup adil bila Tergugat di hukum untuk
membayarkan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu
juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatannya untuk
membayarkan kerugian penggugat, setelah perkara ini mendapatkan
keputusan Hukum yang Pasti.
- Bahwa karena Gugatan ini dimajukan dengan alasan-alasan serta fakta
hukum yang sah, sudah sepatutnya bila Gugatan Penggugat dikabulkan
untuk seluruhnya.
- Bahwa oleh karena Gugatan penggugat didasari alas hukum yang sah,
sudah sepatutnya dan cukup Adil bila Tergugat di Hukum untuk
membayarkan seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan dengan hormat, agar
Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan untuk menetapkan suatu hari
persidangan untuk itu, dengan memanggil kami kedua pihak yang
berperkara dan selanjutnya mengambil keputusan Hukum yang AMAR
nya berbunyi sebagai berikut :
------------------------------------- M E N G A D I L I : ----------------------------
- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan Berharga Surat Perjanjian Gadai yang diperbuat
oleh Penggugat dengan Tergugat masing-masing Sawah yang dikenal
dengan:
1. PAGAL LOMBU melalui surat Perjanjian Gadai Tanggal 12-10-
1987.
2. TORU PASAR melalui surat Perjanjian Gadai Tanggalk 12-10-
1987.
- Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan (Conservatoir Beslag)
dan Sita Jaminan (Revindikatoir Beslag) yang diletakkan dalam
perkara ini.
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan seluruhnya kerugian
MORIL dan kerugian MATERIL yang dialami Penggugat dalam
perkara ini secara TUNAI seluruhnya.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sawah
yang bernama 1. PAGAL LOMBU dan 2. Sawah TORU PASAR
sebagai Penerima Gadai, untuk dapat dikuasai dan diusahai tanpa
suatu halangan apapun juga sampai dibayarkan uang tebusan oleh
Halaman 6 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Gadai
masing-masing tanggal 12-10-1987.
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan Uang Paksa sebesar Rp.
1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat
untuk membayarkan Uang ganti kerugian kepada Penggugat, sejajk
perkara ini mendapatkan keputusan Hukum yang pasti (Inkracht).
- Menghukum Tergugat untuk membayarekan seluruhnya ongkos-
ongkos yang timbul dalam perkara ini.
A T A U:
Bila Majelis berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya. (Ex
Aequo Et Bono).
Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Mei 2014 sebagai
berikut :
DALAM EKSEPSI :
Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil
yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam
Eksepsi ini.
Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan alasan
dan dasar sebagai berikut:
1. Exceptio Obscuur Libel (Gugatan Kabur/Tidak Terang)
Tentang Dasar Hukum Gugatan Kabur/Tidak Jelas
Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak terang (formulasi gugatan tidak
jelas) dimana Penggugat sama sekali tidak menguraikan dalam posita
maupun dalam petitumnya apa yang menjadi dasar hukum gugatannya,
apakah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ataukah WANPRESTASI
sehingga gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak tertentu.
2. Exceptio Plurium Litis Consortium
Tentang Kurangnya Pihak Tergugat :
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah
mengenai Perjanjian Gadai antara Penggugat selaku pihak yang
menerima gadai dengan Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai.
Halaman 7 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
Bahwa akan tetapi Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai telah
membayarnya kepada Penggugat melalui NAI BINHOT yaitu pada tanggal
26 September 2013, dan hal tersebut adalah atas permintaan dari
Penggugat. Bahwa menurut NAI BINHOT, beliau telah menyerahkan
pembayaran tersebut kepada Penggugat.
Bahwa oleh karena NAI BINHOT mempunyai keterlibatan/keterikatan
hukum dalam kejelasan permasalahan perkara ini, maka dengan tidak
diikut sertakannya NAI BINHOT sebagai pihak dalam perkara ini maka
gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium).
3. Exceptio Premtoria
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah
mengenai Perjanjian Gadai antara Penggugat selaku pihak yang
menerima gadai dengan Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai.
Bahwa akan tetapi Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai telah
membayarnya kepada Penggugat melalui NAI BINHOT yaitu pada tanggal
26 September 2013, dan hal tersebut adalah atas permintaan dari
Penggugat. Bahwa menurut NAI BINHOT, beliau telah menyerahkan
pembayaran tersebut kepada Penggugat.
Bahwa oleh karena hutang Tergugat kepada Penggugat sudah lunas
(sudah dibayar) maka gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan.
4. Exceptio Doli Mali
Bahwa menurut Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terikat
perjanjian sebagaimana dalam 2 (dua) Surat Perjanjian yang masing-
masing bertanggal yang sama yaitu 12-10-1987. Bahwa akan tetapi
Tergugat secara tegas menyatakan bahwa kedua isi Surat Perjanjian
yang dimaksud Penggugat tersebut tidak benar, dan hanyalah rekayasa
dari Penggugat. Sedangkan perjanjian yang sebenarnya antara
Penggugat dengan Tergugat telah selesai/berakhir dimana Tergugat telah
membayar hutang gadainya kepada Penggugat melalui NAI BINHOT.
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak
gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
Halaman 8 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-
dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui secara
tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi di atas untuk
tidak mengulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam
pokok perkara ini.
3. Bahwa benar dulunya antara Penggugat dengan Tergugat ada Perjanjian
Gadai, dimana Penggugat adalah pihak yang menerima gadai dengan
Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai, akan tetapi besarnya
hutang gadai yang dipinjam Tergugat tersebut hanyalah sebanyak 300
Kaleng padi. Dan sebagai jaminannya Tergugat memberikan sawah Pagal
Lombu dan Toru Pasar.
4. Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Tergugat telah membayar
hutangnya yang sebesar 300 kaleng padi tersebut kepada Penggugat
melalui NAI BINHOT, hal tersebut adalah atas permintaan Penggugat.
Dan menurut NAI BINHOT, padi tersebut sudah diserahkan kepada
Penggugat.
5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah menerima pembayaran hutang
Tergugat maka Perjanjian Gadai antara Penggugat dengan Tergugat
sudah selesai/berakhir karena Tergugat selaku pihak yang berutang
sudah melunasi hutangnya.
6. Bahwa akan tetapi Tergugat dikejutkan dengan pernyataan Penggugat
yang menyatakan bahwa besarnya hutang gadai Tergugat kepada
Penggugat bukanlah 300 Kaleng melainkan 711 kaleng, dan saat itu
Penggugat menunjukkan 2 (dua) buah Surat Perjanjian dengan tanggal
yang sama, yaitu sama-sama bertanggal 12 Oktober 1987.
7. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah membuat / menandatangani /
mengadakan kesepakatan dengan Penggugat sebagaimana dalam isi
kedua surat perjanjian tersebut, dan menurut Tergugat terbitnya surat
tersebut hanyalah rekayasa Penggugat semata.
8. Bahwa setelah Tergugat membaca kedua Surat Perjanjian tersebut,
Tergugat melihat beberapa hal yang sangat janggal dalam surat perjanjian
tersebut, diantaranya yaitu bahwa kedua Surat Perjanjian tersebut tidak
ditandatangani oleh istri Tergugat, sedangkan saksi TOROP BUTAR-
BUTAR (anak kandung Tergugat) ada menandatanganinya, akan tetapi
apabila tanggal surat perjanjian (12 Oktober 1987) tersebut disesuaikan
dengan umur saksi TOROP BUTAR-BUTAR (lahir tanggal 24 Maret 1984)
Halaman 9 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
pada saat surat perjanjian tersebut dibuat maka waktu itu saksi TOROP
BUTAR-BUTAR masih berumur 3 tahun, sehingga hal yang sangat tidak
mungkin jika saksi TOROP BUTAR-BUTAR dijadikan sebagai saksi, dan
tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan TOROP BUTAR-BUTAR.
9. Bahwa oleh karena Perjanjian gadai antara Penggugat dengan Tergugat
telah selesai berdasarkan pembayaran tertanggal 26 September 2013,
maka segala dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar
maka menurut hukum wajar dan pantas untuk dikesampingkan.
Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan
dalam putusannya sebagai berikut:
Dalam Provisi:
Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
verklaard).
Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Mengukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.
A t a u:
Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).
Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengemukakan
Repliknya secara tertulis tertanggal 05 Juni 2014, dan atas Replik Penggugat
tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis,
tertanggal 12 Juni 2014, selengkapnya tercantum dalam Berita Acara
Persidangan.
Halaman 10 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg.
pada tanggal 24 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk
Verklast).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam
perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.1.441.000,- (satu
juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24
Maret 2015 tersebut pada tanggal 2 April 2015, dan pernyataan banding
tersebut telah diberitahukan kepada TERBANDING sebagaimana tersebut
dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 8 April 2015.
Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding
sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 5 Mei 2015, dan
memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada: Terbanding pada tanggal 5 Mei
2015.
Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori
banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 8
Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada
tanggal 11 Mei 2015, dan kontra memori banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Balige kepada PEMBANDING pada tanggal 13 Mei 2015.
Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige
telah memberitahukan kepada Pembanding maupun kepada Terbanding
untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas)
hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana tersebut dalam
Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg.,
Halaman 11 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
masing-masing tanggal: 21 April 2015 untuk Pembanding, Dan Tanggal 8
April 2015 untuk Terbanding.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan
yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima.
Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24
Maret 2015.
Menimbang bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan
Negeri Balige Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24 Maret 2015
tersebut, dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori
bandingnya tanggal 5 Mei 2015, yang pada pokoknya berpendapat sebagai
berikut:
1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige keliru dan
tidak tepat, yang dalam pertimbangannya bependapat bahwa “gugatan
Penggugat kabur” (obscuur libel), dengan alasan bahwa di dalam
gugatannya Penggugat tidak menyebutkan letak dan luas kedua bidang
sawah yang menjadi objek gugatan”.
Penggugat di dalam gugatan tersebut mendlilkan bahwa telah terjadi
perjanjian gadai antara Penggugat (sebagai penerima gadai) dengan
Tergugat (sebagai pemberi gadai) pada tanggal 12 Oktober 1987 atas dua
bidang sawah masing-masing bernama sawah Pagal Lombu dan sawah
Toru Pasar. Penggugat menyebutkan letak dan batas batsnya, (bukti P-1, T-
1, dan bukti P-2, dan T-2).
Bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan setempat pada hari kamis tanggal
19 Juni 2014 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, telah menjadi
jelas dan pasti tentang letak dan batas-batasnya, sehingga eksekusi dapat
dilaksanakan.
Halaman 12 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige keliru dan
tidak tepat, yang dalam pertimbangannya pada halaman 28 alinea ke- lima
mempertimbangkan bahwa “Penggugat dalam gugatannya hanya
mencantumkan perbuatan melawan hukum, sementara di dalam
fundamentum petendi tidak diuraikan dengan jelas perbuatan melawan
hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat.
Bahwa di dalam gugatan pada hlaman 2 Penggugat menyatakan bahwa:
Sejak belakangan ini Tergugat telah membuat ulah dengan mengingkari isi
dari masing-masing surat perjanjian gadai tersebut, dengan menyatakan
bahwa masing-masing gadai dari kedua sawah tersebut adalah sebesar 300
(tiga ratus) kaleng padi kering dan bersih, bukan 371 (tiga ratus tujuh puluh
satu) dan 340 (tiga ratus empat puluh) kaleng padi kering dan bersih.
Dengan tidak mengakui isi surat perjanjian gadai tersebut dapat
diklasifikasikan sebagai perbuatan melawah hukum.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat/Pembanding
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:
1. Menerima banding yang diajukan oleh Pembanding.
2. Membatalkan putusan perkara Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg.
MENGADILI SENDIRI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Gadai yang diperbuat
oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masing-
masing sawah yang dikenal dengan:
- PAGAL LOMBU melalui Surat Perjanjian Gadai tanggal 12-10-1987;
- TORU PASAR melalui Surat Perjanjian Gadai tanggal 12-10-1987;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan (Conservatoir beslag) dan
Sita Jaminan (Revindicatoir beslaag) yang dilakukan dalam perkara ini.
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayarkan seluruhnya
kerugian moril dan kerugian materil yang dialami oleh
Penggugat/Pembanding yang jumlahnya Rp. 110.000.000,00 (seratus
sepuluh juta rupiah) dalam perkar ini secara tunai seluruhnya.
Halaman 13 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan kepada
Penggugat/Pembanding sawah yang bernama 1. PAGAL LOMBU dan 2.
TORU PASAR sebagai penerima gadai,untuk dapat dikuasai dan
diusahai tanpa suatu halangan apapun juga, sampai dibayarkan tebusan
oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sesui dengan
Surat Perjanjian Gadai masing-masing tanggal 12-10-1987.
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan uang paksa
sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan Tergugat/Terbanding untuk membayarkan uang ganti
kerugian kepada Penggugat/Pembanding sejak perkara ini mendapatkan
keputusan hukum yang pasti (inkracht).
7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayarkan seluruhnya
ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.
ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang bahwa menanggapi memori banding tersebut Tergugat
telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya seperti
tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 8 Mei 2015 yang pada
pokoknya berpendapat nomor 2 (dua) sebagai berikut:
1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan perbuatan
melawan hukum.
2. Bahwa Surat perjanjian gadai tersebut cacat hukum, dengan alasan:
1) Surat perjanjian gadai tersebut tidak benar ditanda tangani oleh
Tergugat/Terbanding.
2) Bahwa perjanjian gadai ditandatangni oleh saksi-saksi Torop Butar-
butar (anak dari Tergugat) yang ketika surat perjanjian gadai
tersebut dibuat masih berusia 3 (tiga) tahun. Torop Butar-butar lahir
pada tanggl 24 Maret 1984. Secara yuridis anak umur tiga tahun
belum dapat bertndak dalam hukum. Anak umur 3 (tiga) tahun belum
dapat menulis dan membaca dengan baik konon yang ditanda
tangani surt perjanjian gadai.
3) Bahwa surat perjanjian gadai tersebut ada nama: Nai Bonur Br.
Sitorus (isteri dari Tergugat/Terbanding Biduan Butar-butar) dan
tidak ada tanda tangannya.
Halaman 14 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
4) Bahwa surat perjanjian gadai tanggal 12 Oktober 1987 tersebut tidak
diketahui oleh tokoh masyarkat atau Kepala Desa setempat.
3. Bahwa kedua bidang sawah yakni sawah Pagal Lombu dan sawah Toru
Pasar telah tergadai sejak tahun 1987 (27 tahun), sesuai dengan Pasal 7
Undang Undang Nomor 56 Prp 1960 yang menyatakan: “bahwa barang
siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang mulai
berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib
mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan
setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk
menuntut pembayaran uang tebusan” dan hal ini bersifat imperatif
(keharusan) dan hal ini dikuatkan Yurisprudensi Hukum Indonesia yakni
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 420/K/Sip/1968
dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
810/K/Sip/1970.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat/Terbanding memohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:
1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pembanding untuk mengembalikan tanah perkara kepada
Terbanding tanpa dibebani apapun.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara.
Atau:
Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ek
aequo et bono).
Menimbang bahwa menanggapi memori banding dan kontra memori
banding tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat banding akan
mempertimbangkannya bersama-sama dengan putusan Pengadilan Negeri
Balige seperti tersebut di bawah ini.
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya
menolak seluruh eksepsi dari Tergugat/Terbanding.
Halaman 15 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
Menimbang bahwa keberatan Penggugat pada memori bandingnya
nomor 1 (satu) tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
berpendapat bahwa keberatan tersebut adalah menyangkut tentang
“Eksepsi”.
Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Pertama telah tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi
pertimbangan sendiri, dengan menambah pertimbangan tentang keberatan
Penggugat pada memori banding nomor 1 (satu) tentang “eksepsi”, seperti
tersebut di bawah ini.
Menimbang bahwa di dalam gugatan tersebut Penggugat mendalilkan
bahwa telah terjadi perjanjian gadai antara Penggugat (sebagai penerima gadai)
dengan Tergugat (sebagai pemberi gadai) pada tanggal 12 Oktober 1987 atas
dua bidang sawah masing-masing bernama sawah Pagal Lombu dan sawah
Toru Pasar. Penggugat menyebutkan letak dan batas batsnya, (bukti P-1, T-1,
dan bukti P-2, dan bukti T-2).
Menimbang bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat
ternyata Penggugat ada mencantumkan letak tanah dan batas-batas tanah
yang menjadi objek gadai yang sekarang menjadi objek perkara.
Menimbang bahwa di dalam bukti P-1 telah disebutkan batas-batas
tanah yang dijadikan objek gadai tersebut yang terletak di Pagal Lombu;
Demikian pula di dalam bukti P-2 telah disebutkan batas-batas tanah yang
dijadikan objek gadai tersebut yang terletak di Toru Pasar.
Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah
melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah objek gadai tersebut pada hari
kamis tanggal 19 Juni 2014 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan
dengan pemeriksaan setempat terhadap kedua bidang tanah objek gadai
tersebut, telah menjadi jelas dan pasti tentang letak dan batas-batas tanah objek
gadai tersebut, sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat menjadi
jelas dan tidak kabur.
Halaman 16 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penggugat pada nomor 1
yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat “tidak kabur (obscuur libel)”
adalah berdasarkan hukum sehingga dapat dibenarkan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama “Dalam Eksepsi” tersebut dapat dipertahankan
dan dikuatkan.
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
pertimbangannya pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Menimbang bahwa setelah mencermati keberatan Penggugat pada
memori banding nomor 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah menyangkut pada
“Pokok Perkara”.
Menimbang bahwa keberatan pada memori banding nomor 2 (dua)
tersebut akan dipertimbangkan seperti berikut di bawah ini.
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Banding membaca surat gugatan tersebut dengan seksama, ternyata
Penggugat telah menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat dengan uraian seperti tersebut di dalam gugatan
pada hlaman 2 Penggugat menyatakan bahwa: Sejak belakangan ini Tergugat
telah membuat ulah dengan mengingkari isi dari masing-masing surat perjanjian
gadai tersebut, dengan menyatakan bahwa masing-masing gadai dari kedua
sawah tersebut adalah sebesar 300 (tiga ratus) kaleng padi kering dan bersih,
bukan 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) dan 340 (tiga ratus empat puluh) kaleng
padi kering dan bersih. Dengan tidak mengakui isi surat perjanjian gadai tersebut
dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Menimbang bahwa Tergugat di dalam memori bandingnya
menyangkal bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Surat perjanjian gadai tersebut cacat hukum, dengan alasan:
Halaman 17 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
1) Surat perjanjian gadai tersebut tidak benar ditanda tangani oleh
Tergugat/Terbanding.
2) Bahwa perjanjian gadai ditandatangni oleh saksi-saksi Torop Butar-
butar (anak dari Tergugat) yang ketika surat perjanjian gadai tersebut
dibuat masih berusia 3 (tiga) tahun. Torop Butar-butar lahir pada
tanggl 24 Maret 1984. Secara yuridis anak umur tiga tahun belum
dapat bertindak dalam hukum. Anak umur 3 (tiga) tahun belum dapat
menulis dan membaca dengan baik konon yang ditanda tangani surat
perjanjian gadai.
3) Bahwa surat perjanjian gadai tersebut ada nama: Nai Bonur Br.
Sitorus (isteri dari Tergugat/Terbanding Biduan Butar-butar) dan tidak
ada tanda tangannya.
4) Bahwa surat perjanjian gadai tanggal 12 Oktober 1987 tersebut tidak
diketahui oleh tokoh masyarkat atau Kepala Desa setempat.
2. Bahwa kedua bidang sawah yakni sawah Pagal Lombu dan sawah Toru
Pasar telah tergadai sejak tahun 1987 (27 tahun), sesuai dengan Pasal 7
Undang Undang Nomor 56 Prp 1960 yang menyatakan: “bahwa barang
siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang mulai
berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib
mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan
setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk
menuntut pembayaran uang tebusan” dan hal ini bersifat imperatif
(keharusan) dan hal ini dikuatkan Yurisprudensi Hukum Indonesia yakni
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 420/K/Sip/1968
dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
810/K/Sip/1970.
Menimbang bahwa setelah memperhatikan Surat perjanjian gadai
tersebut (bukti P-1, dan P-2, maupun bukti T-1dan T-2), ternyata Tergugat
menanda tangani kedua surat perjanjian gadai tersebut, dan disaksikan oleh
anak Tergugat yang bernama Torop Butar-butar.
Menimbang bahwa perjanjian gadai ditandatangni oleh saksi Torop
Butar-butar (anak dari Tergugat), akan tetapi disangkal oleh Tergugat
dengan alasan bahwa: “Ketika surat perjanjian gadai tersebut dibuat masih
berusia 3 (tiga) tahun. Torop Butar-butar lahir pada tanggl 24 Maret 1984.
Secara yuridis anak umur tiga tahun belum dapat bertindak dalam hukum.
Halaman 18 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
Anak umur 3 (tiga) tahun belum dapat menulis dan membaca dengan baik
konon yang ditanda tangani surat perjanjian gadai”.
Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak
membuktikan tentang kebenaran usia saksi Torop Butar-butar (anak dari
Tergugat) pada waktu ia menandatangani sebagai saksi dalam surat
perjanjian gadai tersebut.
Menimbang bahwa: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu
hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkanhaknya itu atau untuk
membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau
kejadian yang dikemukakan itu”. (Vide Pasal 1865 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata).
Menimbang bahwa Penggugat dalam jawabannya mengemukakan: “
Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai
Perjanjian Gadai antara Penggugat selaku pihak yang menerima gadai
dengan Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai. Bahwa akan tetapi
Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai telah membayarnya kepada
Penggugat melalui NAI BINHOT yaitu pada tanggal 26 September 2013, dan
hal tersebut adalah atas permintaan dari Penggugat. Bahwa menurut NAI
BINHOT, beliau telah menyerahkan pembayaran tersebut kepada Penggugat.
Bahwa oleh karena hutang Tergugat kepada Penggugat sudah lunas (sudah
dibayar) maka gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan”.
Menimbang bahwa untuk membuktikan sanggahannya itu
seharusnya Tergugat menghadirkan NAI BINHOT di persidangan sebagai
saksi untuk membuktikan bahwa Tergugat selaku pihak yang memberikan
gadai telah membayarnya (menebusnya kembali) kepada Penggugat melalui
NAI BINHOT.
Menimbang bahwa asas dalam hukum perdata dikenal dengan
istilah: “Pacta sunt servanda”. Artinya: “Janji harus ditepati”. Vide Kamus
Hukum, Penyusun J.C.T. Simorangkir, S.H., dkk.
Menimbang bahwa kedua bidang sawah yakni sawah Pagal Lombu
dan sawah Toru Pasar telah tergadai sejak tahun 1987 (sudah berlangsung
selama 27 tahun).
Halaman 19 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
Menimbang bahwa terlepas dari benar atau tidaknya Tergugat telah
membayar / melunasi hutangnya dengan jaminan gadai kedua bidang tanah
tersebut kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor
56 Prp 1960 yang menyatakan: “bahwa barang siapa menguasai tanah
pertanian dengan hak gadai yang mulai berlakunya peraturan ini sudah
berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada
pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen,
dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”. Maka
berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 56 Prp 1960
tersebut, tidak ada lagi keharusan Tergugat untuk membayar hutangnya
kepada Penggugat sebagai tebusan atas kedua bidang tanah yang telah
digadaikannya kepada Penggugat. Dengan demikian perjanjian gadai
tersebut telah berakhir demihukum, dan kedua bidang tanah yang menjadi
objek gadai tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat (pihak yang
menggadaikan) tanpa syarat (tanpa beban apapun juga).
(Vide Yurisprudensi Hukum Indonesia yakni putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 420/K/Sip/1968 dan putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 810/K/Sip/1970).
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan
Penggugat pada memori banding nomor 2 tersebut, adalah tidak
berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.
Menimbang bahwa karena perjanjian gadai tersebut sudah
berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka Penggugat tidak berhak lagi
menuntut tebusan terhadap kedua bidang tanah objek gadai tersebut kepada
Tergugat, terlebih-lebih perjanjian gadai tersebut sudah berlangsung 27
tahun.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan pokok dari Penggugat, yaitu:
“Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sawah yang
bernama 1. PAGAL LOMBU dan 2. Sawah TORU PASAR sebagai Penerima
Gadai, untuk dapat dikuasai dan diusahai tanpa suatu halangan apapun juga
sampai dibayarkan uang tebusan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai
dengan Surat Perjanjian Gadai masing-masing tanggal 12-10-1987”, adalah
tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.
Halaman 20 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
Menimbang bahwa karena gugatan pokok ditolak, maka dengan
sendirinya gugatan selebihnya harus ditolak seluruhnya.
Menimbang bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa
gugatan Penggugat “Tidak Dapat Diterima (Obscuur Lebel)”, oleh karena itu
Putusan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg.
tanggal 24 Maret 2015, khusus “Dalam Pokok Perkara” harus dibatalkan, dan
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri.
Menimbang, bahwa karena Penggugat dipihak yang kalah, maka
Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua
tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut
dalam diktum putusan ini.
Mengingat undang-undang serta peraturan lain yang berkaitan
dengan perkara ini.
MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut.
DALAM EKSEPSI:
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor
07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24 Maret 2015 yang dimohonkan banding.
DALAM POKOK PERKARA:
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor
07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24 Maret 2015 yang dimohonkan banding
untuk seluruhnya.
MENGADILI SENDIRI:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara
untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Halaman 21 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 28 September 2015oleh kami: RUSTAM IDRIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENARKARO-KARO, S.H, MH dan HERU PRAMONO, S.H, M.Hum masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini R A B U tanggal 7Oktober 2015 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut,
dibantu K H A I R U L, S.H.MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
HAKIM ANGGOTA MAJELIS HAKIM KETUA MAJELIS
1. BENAR KARO-KARO, S.H, M.H. RUSTAM IDRIS, S.H.
2. HERU PRAMONO, S.H, M.Hum.
PANITERA PENGGANTI:
K H A I R U L, S.H.MH
Perincian ongkos perkara :
Meterai ---------------- : Rp 6.000,-Redaks ---------------- : Rp 5.000,-Pemberkasan ------: Rp 139.000.-Jumlah--------------- : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).