DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM ................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... iii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... v
HALAMAN PERSYARATAN KEASLIAN ................................................ viii
DAFTAR ISI ................................................................................................. ix
ABSTRAK .................................................................................................... xii
ABSTRACT .................................................................................................. xiii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 7
1.3 Ruang Lingkup Masalah........................................................... 7
1.4 Orisinalitas Penelitian ............................................................... 7
1.5 Tujuan Penelitian ...................................................................... 9
1.5.1 Tujuan Umum ................................................................ 9
1.5.2 Tujuan Khusus ............................................................... 9
1.6 Manfaat Penulisan .................................................................... 9
1.7 Landasan Teoritis ...................................................................... 10
1.8 Metode Penulisan ..................................................................... 12
ii
1.8.1 Jenis Penelitian .............................................................. 12
1.8.2 Sifat Pendekatan ............................................................ 12
1.8.3 Sumber Bahan Hukum ................................................... 13
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............................. 14
1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ............ 14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HKI DAN
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL ................ 16
2.1 Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual .............................. 16
2.1.1 Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual .............. 17
2.1.2 Macam – Macam Jenis Hak Atas Kekayaan
Intelektual................................................................... ... 19
2.2 Pengertian Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional......... 21
2.2.1 Macam – Macam Jenis Penyelesaian Sengketa
Hukum Internasional ……………………………….. 22
2.2.2 Metode Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional
Secara Damai dan Dengan Kekerasan ……………... 24
BAB III UPAYA – UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
HKI INTERNASIONAL ............................................................... 31
3.1 Beberapa Klaim Malaysia Terhadap Karya Seni Indonesia ..... 31
3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Indonesia Untuk
Menyelesaikan Kasus Dengan Malaysia .................................. 35
BAB IV PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA HKI
INTERNASIONAL ....................................................................... 47
iii
4.1 Jenis – Jenis Prosedur Penyelesaian Sengketa HKI
Internasional........ ..................................................................... 49
4.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa HKI melalui WIPO
Mediation & Arbitration Centre ............................................... 50
4.3 Prosedur Penyelesaian Sengketa HKI melalui Dispute
Settlement Body WTO .............................................................. 57
BAB V PENUTUP ...................................................................................... 61
5.1 Kesimpulan ............................................................................... 61
5.2 Saran ......................................................................................... 62
DAFTAR PUSTAKA
iv
ABSTRAK
Sengketa internasional merupakan perselisihan yang terjadi antar negara
dengan negara, antar negara dengan individu, atau negara dengan badan atau
lembaga yang menjadi subyek hukum internasional. Sengketa internasional tidak
hanya mencakup dalam perebutan wilayah saja, tetapi sering juga terjadi
perselisihan dalam mengklaim hak atas suatu karya cipta atau buah pikir
seseorang atau yang lebih sering dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual
(HKI). Saat ini Indonesia dengan Malaysia sedang terlibat dalam perselisihan HKI,
penyebabnya ialah pihak Malaysia menjiplak serta menayangkan secara komersil
karya seni milik warga negara Indonesia tanpa seijin ahli waris. Hal ini membuat
ahli waris menjadi geram dan ingin menggugat pihak Malaysia yang telah
menyadur karya seninya tanpa meminta ijin terlebih dahulu.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang
mengkaji peraturan perundang – undangan, teori – teori hukum, dan yurisprudensi
yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini pendekatan
tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang upaya hukum
dalam penyelesaian sengketa HKI internasional berdasarkan perjanjian TRIP’s
dan Undang – Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kasus
ini terdapat beberapa upaya – upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan
oleh Indonesia, yaitu dengan upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti
negosiasi dan mediasi, atau melalui jalur pengadilan internasional. Setelah upaya
tersebut sudah membuahkan hasil, ada baiknya para pihak membentuk suatu
kesepakatan internasional agar tidak lagi terjadi sengketa dikemudian hari.
Apabila para pihak akan menggunakan jalur pengadilan internasional sebaiknya
melalui jalur WIPO Mediation & Arbitration Centre karena disana terdapat asas
yang mengatur dan melindungi Traditional Knowledge dan Traditional Cultural
Expression.
Kata Kunci : Hak Cipta, Penyelesaian Sengketa, Upaya Hukum
v
ABSTRACT
International dispute are dispute between states, states and individual, or
states with institutions that are international law subject. International dispute
does not only seizure of territory, but often also dispute right to copyrighted or
commonly known as a Intelectual Property Rights (IPR). Currently, Indonesia and
Malaysia were involved in IPR disputes, because Malaysian tracing and screening
of commercial work of art from Indonesial citizen without permission. This makes
heirs became furious and wanted to sue the Malaysian side that has been
adapting his art without asking permission first.
This research using methods juridicial normative, namely that method
review about legislative regulation, the theory of law, and case law that deals with
issues discussed, in this case the approach used to analyze qualitatively legal
remedies in resolving international dispute of IPR by TRIP’s Agreement and law
number 28 year 2014 on copyright.
Based on these research we can conclude that in this case there are some
efforts to resolve the dispute which can be done by Indonesia, which is Alternative
Dispute Resolution efforts such as negotiation and mediation, or through
international courts. Once these efforts are already finished, its better to form an
international agreement that no longer occur dispute in the future. If the parties
would use an international court should be though the WIPO Mediation and
Arbitration Centre because there are principles that govern and protect
Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression.
Keyword : Copyright, Dispute Settlement, Remedies
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Untuk menumbuhkan saling pengertian, mempererat hubungan
persahabatan dan persaudaraan, saling mencukupi kebutuhan masing - masing
bangsa yang bekerja sama, memenuhi rasa keadilan, kesejahteraan serta
menegakkan perdamaian dunia diperlukanlah adanya suatu hubungan
internasional. Suatu negara yang tidak mau mengadakan hubungan internasional
dengan negara lain akan terkucilkan dalam pergaulan dunia, dan berakibat negara
tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Konsekuensi dari adanya Hubungan Internasional adalah munculnya
Hukum Internasional. Hubungan Internasional yang telah dipraktikkan oleh
negara - negara di dunia telah melahirkan hak dan kewajiban antar subyek hukum
internasional. Hukum Internasional sebenarnya merupakan hukum yang telah tua
usianya, yaitu sudah ada sejak zaman Romawi. Ini dibuktikan dengan adanya
istilah ius gentium, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Jerman
(volkerrecht), Perancis (droit degens), dan Inggris (international law).1
Pada suatu hubungan internasional rentan terjadi perselisihan. Perselisihan
yang terjadi antar negara dengan negara, antar negara dengan individu, atau
negara dengan badan atau lembaga yang menjadi subyek hukum internasional
disebut juga sengketa internasional. Sengketa internasional pada umumnya
1 I Wayan Parthiana, 1990, Pengantar Hukum Internasional, C.V. Mandar Maju,
Bandung, h.3.
1
disebabkan oleh karena kesalahpahaman, atau bisa juga dilakukan secara sengaja
dengan melanggar hak dan kepentingan negara lain. Sengketa ini kebanyakan
melibatkan antara dua negara terutama yang daerahnya bersebelahan seperti
Indonesia dengan Malaysia. Para ahli Hukum Internasional biasanya
mengemukakan bahwa ada 2 (dua) macam sengketa, yang satu mengenai hukum,
dan yang lain bersifat politik. Sengketa hukum memperlihatkan berlainan
pendapat tentang isi hukum positif, sedangkan sengketa politik memperlihatkan
berlainan pandangan tentang bagaimana suatu kepentingan negara dapat atau
harus diselamatkan. 2 Umumnya sengketa - sengketa internasional
penyelesaiannya seringkali didahului oleh negosiasi. Jika cara penyelesaian ini
gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara - cara lainnya seperti
penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase.
Walaupun negara dinyatakan berdaulat, namun sebenarnya dengan adanya
kedaulatan tersebut tidaklah berarti bahwa negara itu bebas dari tanggung jawab.
Karena itu, suatu negara dapat diminta pertanggung jawaban untuk tindakan -
tindakannya yang menyalahgunakan kedaulatannya. Setiap pelanggaran terhadap
hak negara lain menyebabkan negara itu wajib untuk memperbaiki pelanggaran
hak tersebut.3
Seringkali sengketa yang terjadi yaitu untuk mengklaim wilayah ataupun
pulau - pulau, seperti pada konflik Indonesia dengan Malaysia yang sama - sama
mengklaim pulau Sipadan dan Ligitan walaupun pada akhirnya dimenangkan oleh
2 Wirjono Prodjodikoro, 1967, Azas - azas Hukum Publik Internasional, P.T.
Pembimbing Masa, Djakarta, h.130. 3 Huala Adolf, 2002, Aspek - Aspek negara Dalam Hukum Internasional, P.T.Raja
Grafindo Persada, Jakarta, h.241.
Malaysia di ICJ, namun sengketa internasional tidak hanya mencakup dalam
wilayah (pulau) saja, sering juga terjadi perselisihan dalam mengklaim hak atas
suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, dan buah pemikiran atau yang lebih
dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).4
Pada akhir Perang Dunia II, negara – negara pemenang Perang Dunia II
berupaya menciptakan berbagai organisasi internasional yang diharapkan dapat
mengatur tata cara dan aturan dalam sektor perekonomian, termasuk perdagangan
internasional 5 . Masyarakat internasional berupaya menerapkan isu perlu
dibentuknya suatu organisasi internasional yang mengatur masalah – masalah
perdagangan internasional, oleh karena itu timbullah suatu pemikiran untuk
merencanakan pembentukan International Trade Organization (ITO) atau
Organisasi Perdagangan Internasional.6
Namun sampai dengan pertengahan tahun 1950-an, negara – negara
peserta mengalami kesulitan dalam meratifikasinya sehingga pada akhirnya ITO
tidak dapat terwujud. Hal ini disebabkan karena Kongres Amerika Serikat tidak
dapat menyetujuinya dengan alasan adanya kekhawatiran berkurangnya
kewenangan Amerika Serikat dalam menentukan kebijakan.7
Akibat kegagalan dibentuknya ITO, terdapat suatu kekosongan
kelembagaan dalam tingkat internasional di bidang perdagangan, sehingga untuk
mengisi kekosongan tersebut maka GATT (General Agreement on Tariffs and
4 Djumhana dan Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktek
di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.8. 5 Christoporus Barutu, 2007, Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengaman
(Safeguard) Dalam GATT dan WTO, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, h.3 6 Ibid, h.4. 7 Ibid, h.5-6.
Trades) yang awalnya hanya merupakan suatu perjanjian interim, menjadi satu –
satunya instrumen di bidang perdagangan yang telah memperoleh konsensus
untuk menjadi landasan dalam pengaturan tata cara perdagangan internasional.
GATT sebenarnya hanya merupakan salah satu dari Chapters yang direncanakan
menjadi isi Havana Charter mengenai pembentukan ITO, yaitu chapter yang
menyangkut kebijaksanaan perdagangan (Trade Policy).8
Pada perkembangannya, negara - negara anggota GATT mengadakan
perundingan Putaran Uruguay di Jenewa dengan menerima kesepakatan naskah
Final Act Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 1993. Perjanjian tersebut
menghasilkan suatu perjanjian yang mana salah satunya adalah persetujuan
tentang aspek - aspek yang berhubungan dengan HKI atau Agreement on Trade
Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs).9
Pada saat yang sama dalam Final Act 15 April 1994 disahkan juga suatu
rencana masa depan untuk mengusulkan suatu pembentukan Organisasi
Perdagangan Internasional ( World Trade Organization / WTO ) di Marrakesh,
Maroko, yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.10
WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk
mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Terdapat 5 prinsip dasar
dalam WTO, yaitu perlakuan yang sama untuk semua anggota, pengikatan tarif,
perlakuan nasional, perlindungan hanya melalui tarif, dan perlakuan khusus dan
8 Ibid, h.7. 9Sudargo Goutama, 1994, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional
TRIPS.GATT, Putaran Uruguay, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.2-3. 10 Christhoporus Barutu, Op.cit., h.14.
berbeda bagi negara - negara berkembang.11 Indonesia dan Malaysia merupakan
negara - negara yang ikut dalam mendirikan WTO dan sudah ikut meratifikasi
WTO pada tahun 1994, yang mana konsekuensi dari ratifikasi tersebut Indonesia
dan Malaysia harus tunduk pada aturan - aturan WTO. Walaupun praktek
ratifikasi perjanjian internasional merupakan bagian dari Hukum Internasional,
akan tetapi ratifikasi itu sendiri berada dalam ruang lingkup hukum nasional. Oleh
karena itu peninjauannya juga harus dari dua bidang hukum tersebut.12
Perlindungan terhadap HKI merupakan sebuah komitmen yang harus
dipenuhi sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO, yang mana
khususnya hak cipta yang mencakup kebudayaan suatu negara haruslah dilindungi
dari pembajakan atau pemalsuan yang dapat mengakibatkan berbagai macam
kerugian, khususnya bagi para pemegang hak.
Setelah sukses mengklaim Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah
Internasional, pihak Malaysia mulai melakukan pengklaiman terhadap budaya dan
kesenian Indonesia seperti : Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayang - Sayange, Kain
Batik, Angklung, dan Tari Pendet. Dan pada tahun 2015, sebuah kontroversi
kembali muncul mengenai kasus pelanggaran HKI oleh Malaysia yang menjiplak
karya sastra Geguritan sang cangak yang dibuat pada tahun 1970 menjadi sebuah
film kartun yang berjudul "Pada Zaman Dahulu" yang saat ini ditayangkan secara
komersil oleh salah satu televisi swasta di Malaysia dan Indonesia. Kasus ini
terungkap setelah ahli waris pengarang sastra Geguritan Sang Cangak mengetahui
karya sastra tersebut disadur menjadi film animasi kartun Malaysia. Universitas
11 Muhammad Sood, 2011, Hukum Perdagangan Internasional, PT.Raja Grafindo
Persada, Jakarta, h.39-48. 12 Edy Suryono, 1984, Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, Remadja
Karya, Bandung, h.1.
Udayana pernah melakukan sebuah penelitian mengenai karya sastra ini pada
tahun 1986 silam, penelitian tersebut berupaya mencari bukti - bukti atas
kepemilikan Sastra Geguritan Sang Cangak, dan hingga saat ini naskah geguritan
Cangak juga bisa dibaca di Perpustakaan Kantor DOKBUD (Dokumentasi
Kebudayaan) Bali yang mana naskah tersebut ditulis menggunakan aksara Bali
diatas daun lontar. Bersumber dari bukti - bukti yang dihimpun, termasuk juga
bukti dalam lontar, diyakini Karya Sastra Geguritan Sang Cangak adalah hasil
karya Gusti Putu Widnyana. Penelitian tersebutlah yang menjadi dasar bagi ahli
waris dalam menggugat kasus ini.13
Masalah HKI ini, yang kebanyakan sebenarnya sudah lama berada di
kedua negara, menjadi salah satu penyebab ketegangan dalam hubungan
Indonesia-Malaysia belakangan ini. Untuk kasus terakhir tentang penjiplakan
karya sastra Geguritan Sang Cangak baik Indonesia maupun Malaysia belum
mengambil langkah kongkrit demi menyelesaikan sengketa HKI antar kedua
Negara yang notabene adalah Negara serumpun. Latar belakang diatas serta
terdapat kekosongan norma di dalam perjanjian TRIPS yang mana TRIPS tidak
mengatur mengenai traditional cultural expression (ekspresi budaya tradisional)
menjadi alasan mendasar bagi penulis untuk mengangkat masalah ini dalam
bentuk skripsi dengan judul “UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS
KEKAYAAN INTELEKTUAL ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA
TERKAIT PENJIPLAKAN KARYA SENI INDONESIA OLEH MALAYSIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”.
13 Kabarnusa.com, Karya Sastra Disadur Kartun Malaysia Ahli Waris Menggugat,
Diakses dari http://www.kabarnusa.com/2015/08/karya-sastra-disadur-kartun-malaysia.html, pada
tanggal 17 Maret 2016, pkl.22.24 WITA.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah
yang dapat diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai :
1. Bagaimana upaya – upaya hukum yang dilakukan Indonesia terhadap
Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra geguritan sang cangak ?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa HKI antara Indonesia dengan
Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra geguritan sang cangak ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Di dalam penulisan skripsi ini, agar pembahasannya tidak jauh
menyimpang, maka masalah yang dibahas dibatasi ruang lingkupnya. Skripsi ini
akan membahas tentang bagaimana prosedur penyelesaian sengketa Internasional
dalam kasus HKI dan akan membahas bagaimana upaya – upaya hukum yang
dilakukan Indonesia terhadap Malaysia terkait kasus penjiplakan HKI tersebut.
1.4 Orisinalitas Penelitian
Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang berjudul UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DENGAN
MALAYSIA TERKAIT PENJIPLAKAN KARYA SASTRA GEGURITAN
SANG CANGAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL adalah
sepenuhnya hasil pemikiran dan tulisan yang ditulis oleh penulis sendiri dengan
menggunakan 2 skripsi refrensi. Beberapa penelitian yang ditelusuri berkaitan
dengan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :
No Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah
1. PENYELESAIAN
SENGKETA
PERDATA
INTERNASIONAL
TERKAIT HAK
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
( ANALISIS KASUS
APPLE.INC DAN
SAMSUNG
ELECTRONIC
LTD.CO. )
AVELYN
PINGKAN
KOMUNA
(Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas
Hasanudin
Makassar )
1. Sejauh manakah
Apple.Inc. dan
Samsung Electronic
Ltd.co sebagai
perusahaan
transnasional dapat
mengajukan gugatan
disetiap negara
dimana perusahaan
mereka berada ?
2. Apakah keputusan yg
telah dihasilkan di
salah satu negara
dengan perkara yg
sama dapat dijadikan
yurisprudensi di
negara lain ?
2. PERAN ASEAN
DALAM
PENYELESAIAN
SENGKETA
ANTARA
INDONESIA
DENGAN
MALAYSIA
TERKAIT DENGAN
PERMASALAHAN
BLOK AMBALAT.
HERIBERTUS
YUDHA
ADIASMARA
(Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas
Atma Jaya
Yogyakarta )
1. Bagaimana peran
ASEAN dalam
penyelesaian
Sengketa antara
Indonesia dengan
Malaysia terkait
dengan permasalahan
Blok Ambalat ?
2. Apa saja kendala
ASEAN dalam
menyelesaikan
sengketa antara
Indonesia dengan
Malaysia terkait
dengan permasalahan
Blok Ambalat ?
1.5 Tujuan Penelitian
Setiap tulisan yang sifatnya ilmiah, sudah tentu terdapat suatu tujuan.
Dalam penulisan karya ilmiah tersebut haruslah memiliki tujuan yang dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.5.1 Tujuan Umum
Secara umum tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi
tugas akhir dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta untuk
menambah pengetahuan penulis di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan
Penyelesaian Sengketa Internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.
1.5.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui
bagaimana peranan hukum internasional dalam upaya menyelesaikan sengketa
Hak atas Kekayaan Intelektual terkait kasus penjiplakan karya sastra geguritan
sang cangak.
1.6 Manfaat Penulisan
Manfaat pembahasan dari penulisan ini adalah berupa manfaat teoritis dan
juga manfaat praktis. Dimana manfaat teoritis dari pembahasan penulisan ini
diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual
dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi para calon penegak hukum
mengenai penyelesaian sengketa internasional terkait HKI.
Sedangkan manfaat praktis dari pembahasan penulisan ini diharapkan
dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum
dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam
bidang hukum internasional.
1.7 Landasan Teoritis
A. Teori Hak Atas Kekayaan Intelektual
Menurut Agus Sardjono hukum moral atau sering disebut aliran hukum
alam hanya sebagai titik awal dan terbatas untuk HKI. Sebagai alternatif bagi
aliran hukum alam orang harus bergantung pada teori utilitarian dalam hal
perlindungan hak – hak kekayaan tidak berwujud. Dalam teori pembangunan
ekonomi, teori utilitarian dikembangkan menjadi reward theory, yang mana teori
ini mendalilkan bahwa apabila individu – individu yang kreatif diberi insentif
berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu – individu lainnya
untuk berkreasi, sehingga berdampak pada pembangungan ekonomi dan
kesejahteraan sosial.14
Selain reward theory yang disebutkan diatas, ada beberapa teori lainnya
dari Robert Sheerwood yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hak,
yaitu Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory, dan Economic Growth
Stimulus Theory. Dalam penulisan penelitian ini hanya menggunakan salah satu
dari teori Robert Sheerwood, yaitu Recovery Theory. Recovery Theory adalah
pengembalian berupa materiil terhadap apa yang telah dikeluarkan
penemu/pencipta/pendesain yakni biaya, waktu, dan tenaga dalam proses
menghasilkan suatu karya.15
14 Agus Sardjono, 2004, Pengetahuan Tradisional Studi Mengenai Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual Atas Obat – Obatan, Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta, h.26. 15 Ranti Fauza Mayana, 2004, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia, PT.Gramedia
B. Teori Konflik
Menurut Sosiolog konflik Amerika Serikat Lewis Coser, konflik bertitik
berat pada konsekuensi – konsekuensi terjadinya konflik pada sebuah sistem
konflik sebagai hal yang melulu merusak sistem sosial, karena konflik juga dapat
memberikan keuntungan pada masyarakat luas dimana konflik itu terjadi, konflik
justru dapat membuka peluang integrasi antar kelompok. Coser melihat konflik
sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian, dapat memberi peran
positif atau fungsi positif dalam masyarakat. Pandangan teori Coser pada dasarnya
berusaha menjembatani teori fungsional dan teori konflik, hal itu terlihat dari
fokus perhatiannya terhadap fungsi integratif konflik dalam sistem sosial. Karena
itu Coser membedakan dua tipe dasar konflik, yaitu konflik yang realistik dan non
realistik.16
Konflik realistik memiliki sumber yang konkrit atau bersifat material,
seperti sengketa sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh
sumber sengketa itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik
segera akan segera diatasi dengan baik. Konflik non realistik didorong oleh
keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti
konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Bagi
Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.44., dikutip dari Made Suksma Prijandhini Devi Salain, 2006,
Pengaturan Nama Domain (Domain Name) di Indonesia, Program Pascasarjana Universitas
Udayana, Denpasar, h.20. 16 Academica Edu, Teori Konflik Menurut Para Ahli, Diakses dari
http://www.academia.edu/7329629/TEORI_KONFLIK_MENURUT_PARA_AHLI , pada tanggal
15 Juni 2016, pkl.12.31 WITA
Coser sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini sekaligus
dalam situasi konflik yang sama.17
1.8 Metode Penelitian
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dalam penulisan,
penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1.8.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan penelitian secara hukum normatif, yaitu penelitian yang membahas
doktrin – doktrin atau asas – asas dalam ilmu hukum. Penelitian normatif ini
menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data – data yang ada
dengan kata – kata atau dengan pernyataan bukan dengan angka – angka.18
1.8.2 Sifat Pendekatan
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yuridis
normatif, yaitu pendekatan perundang - undangan (statute approach), pendekatan
kasus (case approach), pendekatan komparitif (comparative approach), dan
pendekatan konseptual19.
Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :
1. Pendekatan perundang - undangan (Statute Approach), yaitu dilakukan
dengan menelaah semua undang - undang dan peraturan internasional yang
berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini
17 Ibid. 18 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.,h.17. 19 Ibid.,h.25.
menggunakan Undang – Undang tahun 2014 tenang Hak Cipta, TRIP’s
Agreement, dan Konvensi Bern 1886.
2. Pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan ini dilakukan dengan
meneliti kasus - kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi
sehingga dapat digunakan sebagai bahan argumentasi dalam memecahkan isu
hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan kasus sengketa
Penjiplakan Karya Seni Sang Cangak dari Indonesia oleh Malaysia yang
disadur menjadi film animasi.
3. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), pendekatan ini dilakukan
dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di
suatu Negara dengan peraturan hukum di Negara lain, namun haruslah
mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh
persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum / putusan pengadilan
tersebut.
1.8.3 Sumber Bahan Hukum
Suatu penelitian Normatif itu sumber penelitiannya adalah bahan hukum
primer dan sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh peneliti dari penelitian
kepustakaan dan sumber hukumnya, yang merupakan hasil penelitian dan
pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku – buku atau
dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi, yang
berbentuk bahan – bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan – bahan hukum yang sifatnya mengikat,
seperti perundang – undangan dalam tulisan ini yang menjadi bahan hukum
primer adalah Konvensi – Konvensi Internasional mengenai HKI dan Hukum
Internasional.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti pendapat – pendapat para sarjana hukum yang
ditulis dalam bentuk buku ataupun jurnal hukum.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan
pengertian atas bahan hukum lainnya.20
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi
kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan dokumen-dokumen atau
bahan-bahan sekunder yang ada dan dilaksanakan dengan memilih bahan-bahan
hukum yang relevan dengan objek penelitian yang dilakukan dengan prosedur
sebagai berikut: Terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, prosedur
pengumpulannya dilakukan dengan menempatkan kategorisasi hukum terhadap
kualifikasi hukum yang ditentukan dalam usulan penelitian seperti bahan hukum
yang menyangkut HKI.
1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Didalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengolahan dan analisis
bahan hukum dengan pengolahan yang dilakukan dengan cara mensistematika
terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi
20 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, h.93.
terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan
konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis penelitian hukum normatif
dengan cara bahan hukum yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif
yaitu analisa terhadap bahan hukum yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang
diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke
dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Penulis
melakukan identifikasi terhadap beberapa pasal Undang – Undang No.28 tahun
2014 tentang Hak Cipta, Konvensi Bern tahun 1886 tentang perlindungan Karya
Sastra dan Seni, dan TRIP’s (Trade Related Aspecs of Intelectual Property Rights)
tahun 1994.