/
BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA
BUPATI MURUNG RAYA,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a.
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf h dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri dalam
negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggung jawaban belanja
tidak terduga untuk tanggap darurat di tetapkan dalam peraturan kepala daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang
penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesian
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4378);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebgaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisai dan tata kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan
Darurat Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11
Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung
Raya Nomor 38);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN TANGGAP
DARURAT BENCANA.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.
2.
3.
Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Murung Raya yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Murung Raya.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.
Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Surat Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala
SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
Rapat Koordinasi adalah rapat antar SKPD terkait dalam menetukan keadaan darurat bencana.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan, baik oleh faktor alam
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Penyelenggraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembanguan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Status Tanggap Darurat Bencana adalah suatu keadaan
yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status
keadaan darurat dimulai sejak status sianga darurat, tanggap darurata, dan transisi dari darurat ke pemulihan.
Status siaga darurat adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan dari keadaan waspada menjadi awas yang penentuannya didasari atas
hasil pemantuan yang akurat.
Tanggap Darurat adalah seangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kejadian penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan saran.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana
penanganan darurat dilakukan bersifat sementara dengan tujuan agar sarana prasarana vital dapat berfungsi secara
minimal.
Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
pada saat status keadaan darurat.
Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak di harapkan berulang seperti penggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Belanja Tanggap Darurat Bencana adalah dana yang
tersedia oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang di mulai dari siaga darurat,
tanggap darurat, dan transisi darurat kepemulihan.
Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat
yang dalam sistem tersebut kepala BNPB/BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk
memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia skibat bencana.
Search And Rescue selanjutnya disingkat SAR adalah Tim
yang mempunyai tugas khusus melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban.
Pengungsi adalah orang atau sekolompok orangyang terpaksa atau di paksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagian akibat dampak
buruk bencana.
Rencana Kegiatan Belanja (RKB) adalah Seluruh Keperluan
Logistik dan Peralatan yang diperlukan dalam keadaan Bencana (Darurat Bencana).
Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat perintah kerja yang diterbitkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat Perjanjian Kontrak.
Pasal 2
Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan pedoman penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat
Bencana.
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi : a. Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana; b. Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan;
c. Mekanisme Pengajuan dan Pencairan;
d. Pertanggung jawaban; dan e. Pengawasan.
BAB II
BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah menyediakan Belanja Kebutuhan
Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dengan
pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
(2) Belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan keadaan darurat bencana.
Bagian Kedua Dasar Pemberian Dana
Pasal 5 (1) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana di dasarkan
pada Penetapan pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati.
(2) Penetapan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh
Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan
usulan: a. Laporan Tim Reaksi Cepat BPBD;
b. Hasil Rapat Koordinasi; c. Inisiatif BPBD; dan/atau d. Usulan Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan perihal
permohonan dukungan bantuan.
Bagian Ketiga Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat
Pasal 6
(1) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat mulai sejak status tanggap darurat, dan/atau transisi darurat kepemulihan yang
terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk : a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b. Pertolongan Darurat; c. Evakuasi Korban bencana; d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. Pangan; f. Sandang;
g. Pelayanan Kesehatan; dan h. Penampungan serta tempat hunian sementara.
(2) Belanja Kebutuhan Tanggap Derurat selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan
tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
(3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat dapat dilakukan sesuai kebutuhan, kondisi dan
karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh pejabat sesuai kewenangannya.
(4) Pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat dapat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efesien
sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat.
(5) Barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sesuai dengn jenis dan dapat ditetapkan sebagai:
a. Barang investasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Barang hibah yang pengelolaannya diserahkan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 7 Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap darurat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :
a. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
b. Peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR.
Pasal 8 Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi: a. Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat;
b. Pengadaan bahan, peralatan dan/atau jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta
perbaikan atau pengadaan rintisan jalan/jembatan darurat dan peralatan lainnya;
c. Bantuan perbaikan darurat rumah/hunian, sarana ibadah,
sarana pendidikan dan sarana umum lainnya yang rusak berupa bahan bangunan rumah dan/atau santunan sehingga dapat berfungsi secara minimal;
d. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan
dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara; e. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk
penanganan darurat bencana kekeringan;
f. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso
akibat bencana; g. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk
penanganan darurat bencana kejadian luar biasa (KLB);
h. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara
dalam rangka penanganan darurat bencana; i. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan
darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangkaian penanganan darurat bencana;
j. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan
bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
k. Bantuan pemulihan darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat korban bencana;
l. Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang
meninggal dunia dan luka-luka akibat bencana; m. Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang
mengalami kecacatan fisik/mental; dan
n. Dukungan sarana posko kedaruratan berupa personil, logistik dan peralatan.
Pasal 9
Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebgaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
a. Mobilitas Korban, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan
evakuasi antara lain berupa kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
Pasal 10
Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
b. Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa : 1. Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi
Cuci Kakus (MCK) dan drainase lingkungan.
2. Pengadaan Mandi Cuci Kakus (MCK) darurat. c. Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang
diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
d. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar untuk pengirim air bersih, pengirim
peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
Pasal 11 Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi: a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan
penyediaan bahan makanan; b. Pengadaan dapur umum; c. Bantuan uang lauk pauk untuk korban; dan
d. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.
Pasal 12
Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi : a. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan
anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan
perlengkapan khusus wanita dewasa; dan b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa
sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.
Pasal 13 Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, meliputi : a. Pengadaan obat-obatan, termasuk didalamnya perlengkapan
untuk fogging; b. Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat
gigi pasta gigi dan sejenisnya;
c. Biaya perawatan korban bencana; dan d. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa
sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.
Pasal 14
Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf h, meliputi: a. Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana
penerangan lapangan; b. Alat dan bahan, dan personil yang diperlukan untuk
pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian
sementara; c. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk
pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar;
d. Bantuan sewa/Kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Kontrak Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Pada
Saat Tanggap Darurat Bencana
Pasal 15
(1) Penunjukan langsung terhadap Penyediaan Barang Jasa
dapat dilakukan dalam penanganan tanggap darurat bencana yang tidak bisa di rencanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian perkerjaannya harus segera/tidak dapat
ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus
dilakukan segera, termasuk : a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam
dan/atau bencana sosial; dan
b) Dalam rangka pencegahan bencana lebih lanjut.
(2) Berkenaan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa
harus berpedoman dengan Peraturan Kepala Lembaga (LKPP) yang berlaku.
Pasal 16
Petunjuk Langsung untuk Pekerjaan Penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan
sebagai berikut : a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari
PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Opname pekerjaan dilapangan dilakukan bersama antara
PPK dan Penyediaan Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;
c. Penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah : 1) Penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan
diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk
menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar.
2) Konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan
diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih
besar. 3) Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan
wilayah suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai
awal Kontrak. d. Penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan
pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian
negara/masyarakat yang lebih besar.
Bagian Kelima
Bentuk Bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat
Pasal 17 Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diberikan kepada
wilayah di daerah yang terkena bencana dalam bentuk: a. Dana (uang tunai/giro); b. Peralatan dan Logistik;
c. Bantuan transportasi (darat, air, udara); dan d. Bantuan sumberdaya manusia (Jasa).
Bagian Keenam
Batas Waktu Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat
Pasal 18
(1) Batas waktu penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap
Darurat adalah pada waktu status keadaan darurat, yaitu
dimulai siaga darurat/saat tanggap darurat/transisi darurat
kepemulihan ditetapkan sampai ketetapan tahap tanggap status darurat selesai.
(2) Jangka waktu status keadaan darurat disesuaikan dengan
besar kecilnya skala bencana dan dapat diperpanjang.
BAB III TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BELANJA
KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT
Bagian Kesatu
Pengajuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat
Pasal 19
(1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati,
Kepala Pelaksana BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
(2) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan laporan kejadian, jumlah korban,kerusakan, kerugian dan bantuan yang
diperlukan. Bagian Kedua
Penetapan Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat
Pasal 20 (1) Penetapan jumlah bantuan (uang tunai, barang dan jasa)
dapat dilakukan atas usulan dari Kepala Pelaksana BPBD kepala PPKD selaku BUD.
(2) Penetapan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil laporan atau kajian dari Tim Reaksi Cepat pada BPBD, hasil rapat koordinasi atau
Inisiatif Kepada Pelaksana BPBD. Pasal 21
Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebgaimana dimaksud
dalam pasal 17 di ajukan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai dengan mekanisme keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang
keuangan.
Bagian Ketiga
Penyaluran Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat
Pasal 22 (1) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat
dapat diserahkan secara langsung kepada korban yang terkena bencana dan/atau melalui Pemerintah Kecamatan
dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan maupun kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara
penyerahan bantuan uang, sebagaimana tercantum dalam
lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan:
a. Aspek kemudahan; b. Ketersediaan; dan
c. Kelancaran distribusi. (3) Penyerahan bantuan dalam bentuk barang (peralatan dan
logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
dengan berita acara serah terima barang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Penyaluran bantuan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk Uang
Lauk Pauk (ULP) dilengkapi dengan bukti penyaluran sebagimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
(5) Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain dilakukan
setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana, dan dilengkapi dengan bukti-bukti sebagimana tercantum dalam lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
(6) Penyaluran Bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi
dan, penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
Kepala Pelaksana dan dilengkapi dengan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini . (7) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat
sebgaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) di administrasikan sesuai dengan format sebagimana tercantum dalam lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
Bagian Keempat Pengelola Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat
Pasal 23
PPKD selaku BUD adalah Pejabat Pengelola Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat.
BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 24
(1) Pengelola Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat wajib
menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(2) Pertanggung jawaban penggunaan Belanja Kebutuhan
Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa, diberikan
perlakuan khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ungdangan.
(3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila bukti pertanggung jawaban tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, maka bukti pertanggung jawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggung jawaban keuangan yang sah.
(4) Pertanggung jawaban keuangan maupun kinerja disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir, dengan melampirkan bukti-bukti
pengeluaran yang sah antara lain: a. Surat Pernyataan Bupati tentang status keadaan darurat;
b. Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan; c. Rekapitulasi SPJ; d. Bukti Transaksi pengadaan barang peralatan dan logistik
serta jasa; e. Dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan
barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
f. Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat
setempat; g. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan
termasuk personil;
h. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
i. Keputusan penunjukkan dan lain-lain; dan j. Bukti-bukti lain yang sah.
Pasal 25
Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat yang tidak di gunakan sampai dengan akhir tahun, di setorkan ke Kas Daerah untuk dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.
BAB V
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN
Pasal 26 (1) Kepala Pelaksana BPBD Mengajukan Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
(2) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat
bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling
lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB. (3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan
makanisme TU dan diserahkan kepada bendahara
pengeluaran BPBD yang malaksanakan fungsi penanggulangan Bencana.
BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 14
BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 27 Bupati, Dinas/Badan, Instansi terkait, dan masyarakat lainya
melakukan pengawasan terhadap penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sesuai dengan kewenangan,
tingkatan dan tanggung jawab masing-masing.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.
Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 23 Juli 2018
BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE
Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 23 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,
ttd
SYARKAWI H. SIBU
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN
TANGGAP DARURAT BENCANA.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Murung Raya
KWITANSI
Sudah
Terima dari
: Badan Penanggulangan Bencana Daerash Kabupaten
Murung Raya
Uang Sebesar : Rp.
Terbilang :
Untuk Pembayaran
: Bantuan Dana Tanggap Darurat Bencana .................................................................................................
... Di .........................................................................................
SETUJU DIBAYAR
Pengguna Anggaran,
................................ NIP. ......................
LUNAS PADA TANGGAL
...................... Bendahara Pengeluaran
BPBD
................................ NIP. ......................
Yang Menerima,
................................ NIP. ......................
BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE
SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN
TANGGAP DARURAT BENCANA.
BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN UANG
NOMOR: ..................................
Pada hari ini, ..............., Tanggal, ....................., Bulan ........................ Tahun
......................, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini PIHAK PERTAMA Menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa :
Uang sebesar : Rp.....................,-
(Terbilang :
................................................................................)
Untuk operasional penanganan darurat bencana
.............................................................. di
.............................................................
PIHAK KEDUA,
(....................................)
PIHAK PERTAMA,
(....................................)
BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE
SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN
TANGGAP DARURAT BENCANA.
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
PERALATAN DAN LOGISTIK
NOMOR: ..................................
Pada hari ini, ..............., Tanggal, ....................., Bulan ........................ Tahun
......................, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini PIHAK PERTAMA Menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan dan logistik
sebagai berikut :
No. Peralatan dan Logistik Jumlah Keterangan
1.
2.
3.
dst
PIHAK KEDUA,
(....................................)
PIHAK PERTAMA,
(....................................)
BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE
SALINAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN
TANGGAP DARURAT BENCANA.
PENYALUARAN DANA DALAM BENTUK UANG
Periode Waktu : ....................................................................
No. Tanggal Uraian
penyaluran
Penerima
(KK/Kelompok/Desa/......)
Jumlah
Rp.
Jumlah
......(Lokasi)......, .........(Tanggal bulan
tahun)...........
Penanggung Jawab,
(...........................................)
NIP. ....................................
Jabatan : ...................................
Instansi : ...................................
Catatan :
1. Uraian Penyaluran merupakan pemberian dana bantuan tunai langsung dan
lain-lain
2. Peneriama, dihitung dalam jumlah
3. sebutkan nama, KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain.
BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE
SALINAN
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN
TANGGAP DARURAT BENCANA.
KWITANSI
Sudah Terima
dari
:
Uang Sebesar : Rp.
Terbilang :
Untuk
Pembayaran
:
...(tempat)....., ..........(tanggal bulan tahun)
.............
( .....................................)
REKAPITULASI BELANJA BARANG
No. Waktu Pembelian Jenis Barang Jumlah
Volume Satuan
BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE
SALINAN
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN
TANGGAP DARURAT BENCANA.
PENYALUARAN DANA DALAM BENTUK BARANG
Periode Waktu : ....................................................................
No. Tanggal Uraian
(Jenis Barang)
Penyaluran Peneriama
(KK/Kelompok/Desa/....)
Volume Nilai (Rp.)
Jumlah
......(Lokasi)......, .........(Tanggal bulan
tahun)...........
Yang Menyerahkan Barang,
( .................................)
Pembawa
( .................................)
Yang Menerima Bantuan,
( .................................)
Penanggung Jawab,
(...........................................)
NIP. ....................................
Jabatan : ...................................
Instansi : ...................................
Catatan :
1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam
bentuk barang.
2. Penerima, di hitung dalam jumlah (Misalnya diberikan untuk 50 KK).
3. Sebutkan nama KK / Kelompok / Desa / Kecamatan / dan lain-lain.
(Misalnya KK: sebutkan daftar nama KK yang diberi bantuan, seperti dapat dilihat pada
lampiran VIII)
BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE
SALINAN
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN
TANGGAP DARURAT BENCANA.
PENYALUARAN DANA DALAM BENTUK JASA
Periode Waktu : ....................................................................
No. Tanggal
Uraian
(Jenis Jasa)
Nilai
Penyaluran (Rp.)
Penerima Jasa
(KK/Kelompok/Desa/....)
Pemberi Jasa
(Nama Kelompok dan Volume)
Jumlah
...........(Lokasi)......, .........(Tanggal bulan
tahun)...........
Yang Menyerahkan Dana Bantuan,
( .................................)
Pembawa Dana
( .................................)
Pemberia Jasa,
( .................................)
Penanggung Jawab,
(...........................................)
NIP. ....................................
Jabatan : ...................................
Instansi : ...................................
Catatan :
1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk jasa.
2. Penerima, di hitung dalam jumlah (Misalnya untuk 2 Kecamatan).
3. Sebutkan nama KK / Kelompok / Desa / Kecamatan / dan lain-lain.
(Misalnya KK: sebutkan daftar nama KK yang diberi bantuan, seperti dapat dilihat pada lampiran VIII)
4. Pemberi Jasa, dinyatakan nama dan volume (Misalnya 2 unit SAR).
5. Sebutkan nama Kelompok Pemberi Jasa. (Misalnya Unit SAR: sebutkan daftar nama anggota SAR, seperti
dapat diliat pada lampiran IX).
BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE
SALINAN
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN
TANGGAP DARURAT BENCANA.
RINCIAN NAMA-NAMA PENERIMA BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP
DARURAT
Periode Waktu : ........................................................................................
Nomor Urut : ..................... (Sesuai nomor urut di Lampiran VI atau VII)
Tanggal : ........................................................................................
Jenis : ........................................................................................
Barang/Jasa
Penerima : KK/ Kelompok Desa/ Kecamatan/ dan Lain-lain
No. Nama Anggota
KK/Klmpk/Desa/Kec
Nilai Yang
Diterima (Rp.) Tanda Tangan
Keterangan
*
Total Dana yang disalurkan
.......(Lokasi)......, .........(Tanggal bulan
tahun)...........
Yang Menyerahkan Dana Bantuan,
(...........................................)
Catatan :
*) Jabatan dalam kelompok/Tim dll. (Jika unitnyaadalah Kecamatan/Desa penanda tangan
adalah yang mewakili, misalnya Camat/Kepala Desa).
BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE
SALINAN
LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN
TANGGAP DARURAT BENCANA.
RINCIAN NAMA-NAMA PENERIMA JASA YANG DIBERIKAN UANG LELAH
DARI BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT
Periode Waktu : ........................................................................................
Nomor Urut : ................................ (Sesuai nomor urut di Lampiran
07)
Tanggal : ........................................................................................
Jenis Jasa : ........................................................................................
Pemberi Jasa : .......................... (Sebutkan nama Kelomok Pemberi Jasa)
No. Nama Anggota
Kelompok/Tim
Nilai Yang
Diterima (Rp.) Tanda Tangan
Keterangan
*
Total Dana yang disalurkan
(Lokasi)......, .........(Tanggal bulan
tahun)...........
Yang Menyerahkan Dana Bantuan,
(...........................................)
Catatan :
*) Jabatan dalam kelompok/Tim dll.
BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE
SALINAN
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN
TANGGAP DARURAT BENCANA.
REKAPITULASI PENYALURAN DANA
Periode Waktu : ....................................................................
No. tanggal Pos Penyalur
Penyalur
Ket. Dana Tunai
Konversi Ke
Barang
Konversi Ke Jasa
Jumlah
...........(Lokasi)......, .........(Tanggal bulan tahun)...........
Penanggung Jawab,
(...........................................)
NIP. ....................................
Jabatan : ...................................
Instansi : ...................................
BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE
SALINAN