` 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022 maka dengan
berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022,
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon
progo berkewajiban menyusun perubahan Renstra Tahun 2017-2022 untuk
menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta berpedoman pada Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon
progo Tahun 2017-2022.
Dokumen Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman
perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 yang harus
ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua
pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu
ke depan.
Dokumen Perubahan Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2022, penyusunannya melalui suatu
proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan
antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur
` 2
keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon
progo yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2022.
Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain
sebagai berikut :
- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup
SKPD yaitu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon
progo, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan
Kawasan Permukiman atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan
Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon progo.
- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salahsatu instrumen
pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon
progo sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 54
Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo.
- Pelaksanan Pekerjaan dari Dana Keistimewaan dan Dana DAK pada Dinas
PUPKP Kabupaten Kulon Progo
` 3
Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo menyusun
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan
dokumen perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada.
1.2 Landasan Hukum
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2002 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Strategis
adalah Rencana Lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategis, Kebijakan dan Program. Renstra tersebut akan menjadi tolok ukur
penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
Renstra sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan pPermendagri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam rangka menentukan arah
kebijakan pembangunan SKPD maka perlu disusun dokumen Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).Penyusunan Renstra SKPD
merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Landasan
hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah :
1. Landasan Ideal, yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional, yaitu :
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
` 4
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan
Negara
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
- Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Reancana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan
umum dan perumahan rakyat
` 5
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
02/PRT/M/2019 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana
Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Kulon Progo
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-
2022;
- Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2017-2022.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahandan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah untukmenjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalampenyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman selama 5 (lima) tahun ke depan.Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah untuk:
1. Menjabarkan arahan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-
2022 ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan
pembangunan;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon progo 2017-2022 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan
Kegiatan operasional ;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
4. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah
` 6
1.4. Sistematikan Penulisan
Rencana strategis Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan
Permukiman disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUP-KP
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PekerjaanUmumPerumahan& Kawasan Permukiman
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & KawasanPermukiman
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & KawasanPermukiman
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PekerjaanUmum Perumahan & Kawasan Permukiman
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pekerjaan UmumPerumahan & Kawasan Permukiman
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Rencana strategis Kementerian PUPR dan Renstra Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan UmumPerumahan & Kawasan Permukiman
` 7
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & KawasanPermukiman
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Rencana Program dan Kegiatan
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan danSasaran RPJMD
BAB VIII PENUTUP
.
` 8
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1. Sejarah perkembangan Organisasi Dinas Pekerjaan UmumPerumahan & Kawasan PermukimanPerkembangan dari masa ke masa pekerjaan umum tidak lepas dari
perkembangan berdirinya negara kesatuan republik indonesia, Diwilayah
Gouv (Propinsi) Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan
Umum/Waterstaat dijalankan oleh "Sultanas Werken" (Yogyakarta) pada
waktu itu. Perkembangan pekerjaan umum Kabupaten Kulon Progo menurut
sejarah dimulai pada masa setelah Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1949.
Pada masa itu Dinas PU dipimpin oleh KRT. Karti Suratman (1949-1981)
waktu itu Dinas PU dikenal dengan nama dinas PJG (Pengairan Jalan dan
Gedung). Adapun dasar terbentuknya Dinas PU adalah Peraturan Daerah
Nomor : ............
Gambar 2.1. KRT.Karti Suratman (1949 - 1981)
Secara ketugasan pelayanan jalan pada masa itu masih menggunakan
konstruksi “makadam” artinya Lapisan Penetrasi Macadam (lapen),
merupakan lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat
pengunci bergradasi terbuka dan seragam yang diikat oleh aspal dengan cara
disemprotkan di atasnya dan dipadatkan lapis demi lapis, atau sering disebut
“aspal kathir”Di atas lapen ini biasanya diberi taburan aspal dengan agregat
penutup. Tebal lapisan bervariasi dari 4-10 cm.
` 9
Pada masa Pelita (Pembangunan Lima Tahun) IV dan V atau pada
masa Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1993 Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kulon Progo mengemban tugas pelayanan Pekerjaan Umum
melalui Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan
Bidang Tata Kota. Dibawah kepemimpinan R.Ngatijo, BRE juga dibentuk
Cabang Dinas PU yang ada di tiga lokasi di Kabupaten Kulon Progo yaitu
Cabang DinasPU I mengkoordinasikan kegiatan Pekerjaan Umum di Kulon
Progo wilayah utara, Cabang Dinas PU II mengkoordinasikan kegiatannya di
kulon progo wilayah tengah dan Cabang Dinas PU III mengkoordinasikan
kegiatannya di Kulon Progo wilayah selatan. Penanganan jalan juga masih
menggunakan konstruksi macadam namun peralatan peralatan alat berat dan
pemadat jalan sudah modern.
Gambar 2.2. R.Ngatijo, BRE (1981 – 1993)
Pada masa tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 Dinas PU dibawah
kepemimpinan Ir. Soeparmo Dinas PU Kulon Progo mengintensifkan
penanganan jalan di wilayah utara Kabupeten Kulon Progo, pada waktu itu
juga dilaksanakan sosialisasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk seluruh
rumah di Kabupaten Kulon Progo diwujudkan dengan terselenggaranya
sosialisasi IMB Pemutihan di seluruh Kecamatan Kabupaten dalam kurun
waktu tahun 1998.
` 10
Gambar 2.3. Ir. Soeparmo (1993 – 1999)
Sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ini ada perubahan
mendasar dalam sistem perencanaan melalui adanya “musrenbang” atau
musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya.
Perubahan paradigma “top down” sedikit banyak telah berubah menjadi
paradigma “bottom up” ditandai dengan adanya tahapan tahapan pengusulan
mulai dari musyawarah tingkat Pedukuhan, Pedesaan, Kecamatan, Musrenbang
Kabupaten sampai ke tingkat Propinsi. Pada masa itu Dinas PU dipimpin oleh Ir.
Mochammad Nadjib, MT sampai dengan tahun 2012.
Gambar 2.4. Ir. Mochammad Nadjib, MT. (199– 2012)
` 11
Untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 Dinas PU dipimpin oleh
Ir. Sukoco, MM. Pada saat tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum mengalami
perubahan nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman (DPUPKP)
Gambar 2.5. Ir. Sukoco, MM. (2012– 2018)
Tahun 2018 sampai dengan sekarang Dinas PUPKP dipimpin oleh
Ir. Gusdi Hartono, MT.
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan & Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Dasar hukum organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kulon Progo adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati
Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan
Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan
Permukiman.
` 12
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas
pembantuan dibidang pekerjaan umum, perumahan dan Kawasan
Permukiman. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dalam Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, disebutkan :
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan PermukimanTipe A Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahandan Kawasan Permukiman;
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas
pembantuan di bidang pekerjaan umum Perumahan dan kawasan
permukiman.
Dinas dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Peratruran Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja, mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan kegiatan bina marga;
b. menyelenggarakan kegiatan cipta karya;
c. menyelenggarakan kegiatan sumber daya air ;
d. menyelenggarakan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman; dan
e. melaksanakan kegiatan kesekretariatan.
9
Gambar 2.6.Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
II
Uraian tugas masing-masing bagian struktur Dinas Pekerjaan UmumPerumahandan
Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian,
perencanaan, dan keuangan. Sekretaris memimpin Sekretariat yang terdiri dari
tiga sub bagian, yaitu sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan
dan sub bagian perencanaan.
Tugas Sekretariat:
a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan kegiatan perencanaan;
c. melaksanakan kegiatan keuangan; dan
d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas;
e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan
bidang tugasnya.
c. Bidang Bina Marga.
Bidang Bina Marga mempunyai fungsi penyelenggaran pembangunan dan
peningkatan jalan, pemeliharaan jalan serta pembangunan dan pemeliharaan
jembatan.
Tugas Bidang Bina Marga
a. menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan jalan;
b. menyelenggarakan pemeliharaan jalan;
c. Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan
bidang tugasnya.
II
d. Bidang Cipta Karya.
Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi penyelenggaraan gedung dan bangunan
umum, pembinaan jasa konstruksi dan penyehatan lingkungan.
Tugas Bidang Cipta Karya:
a. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan gedung dan bangunan umum;
b. menyelenggarakan pengelolaan jasa konstruksi;
c. menyelenggarakan pengelolaan penyehatan lingkungan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan
bidang tugasnya.
e. Bidang Sumber Daya Air
BidangSumber Daya Air mempunyai fungsi penyelenggaraan pembangunan,
operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta konservasi sumber daya air.
Tugas Bidang Sumber Daya Air:
a. menyelenggarakan kegiatan pembangunan sumber daya air;
b. menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharan sumber daya air;
c. menyelenggarakan kegiatan konservasi sumber daya air; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan
bidang tugasnya.
f. Bidang Perumahan Permukiman dan Kawasan Permukiman
Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi penyelenggaraan
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumahan dan permukiman.
Tugas Bidang Perumahan Permukiman dan Kawasan Permukiman:
a. menyelenggaraan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis
pelaksanaan Pembangunan Perumahan;
b. menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian
teknis pelaksanaan Permukiman; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan
bidang tugasnya.
II
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga dan
jenjang Kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh tenaga
fungsional senior selaku Ketua Kelompok.
c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan
Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
d. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja.
e. Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional tertentu dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan
ketentuan/peraturan perundang-undangan.
h. Unit Pelaksana Teknis
Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur tersendiri berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai 2 (dua) UPT yaitu :
1. UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan
UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan mempunyai fungsi
menyelenggarakan kegiatan laboratorium konstruksi dan peralatan serta
ketatausahaan.
Tugas UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan:
a. Menyelenggarakan kegiatan laboratorium konstruksi dan mengelola
peralata; dan
b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
2. UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan
UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan mempunyai fungsi
menyelenggarakan pengelolaan persampahan, air limbah domestik,
pertamanan dan ketatausahaan
II
Tugas UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan:
a. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan persampahan, air limbah
domestik dan pertamanan; dan
b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
3. UPT Rumah Susun Sewa
UPT Rumah Susun Sewa mempunyai fungsi penyelenggaraan
pengelolaan rumah susun sewa dan ketatausahaan
Tugas UPT Rumah Susun Sewa:
a. Menyusun rencana kerja UPT;
b. Melaksanakan pengelolaan rumah susun sewa;
c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
UPT;
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Untuk UPT Rumah Susun Sewa belum dibentuk oleh Pemerintah Daerah
karena peraturan Bupati tentang UPT Rumah Susun Sewa baru terbit
tanggal 1 April 2019, belum adanya Sumber Daya Manusia untuk
mengisi serta belum adanya alokasi anggaran.
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Kondisi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo saat ini sebagaimana berikut :
Tabel 2.1.
Daftar Kebutuhan Pegawai berbanding dengan jumlah kekurangannya
Kebutuhan/Formasi Bezeting Kekurangan
Jabatan Struktural 24 PNS 23 PNS 1 PNS
JFU (Jabatan
Fungsional Umum)
113 PNS 87 PNS 26 PNS
Untuk menyelesaikan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman terdapat hambatan yakni disebabkan oleh kekurangan
II
pegawai secara kuantitas yakni formasi pejabat struktural kekurangan 1 PNS dan
Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 26 PNS.
Sedangkan secara kualitas terdapat kekurangan pegawai dengan kualifikasi
pendidikan SLTA sampai dengan S1 sebanyak 76 PNS, namun demikian terdapat
kelebihan pegawai dengan kualifikasi pendidikan SD sampai dengan SLTP
sebanyak 18 PNS.
Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun
2016 tentang kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada
pemerintah daerah, bahwa untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo diperlukan
137 PNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA sampai dengan S2, disamping itu
dalam rangka pengkaderan diperlukan PNS dengan pendidikan S1 disetiap
Seksi/Sub. Bagian
Kondisi pegawai di Dinas PUP-KP tahun 2019:
a) Jumlah Pegawai
No. SKPD Jumlah Pegawai (orang)1. DPUPKP 114
b) Kualifikasi Pendidikan
No SKPDKualifikasi Pendidikan (orang)
SD SLTP SLTA Diploma DIV/S1 S21 DPUPKP 6 19 39 6 35 9
c) Pangkat dan Golongan
No SKPDPangkat/Gol (orang)
I II III IV1 DPUPKP 7 42 58 7
d) Pejabat Struktural/ Fungsional
No SKPD StrukturalJabatan
FungsionalUmum
JabatanFungsionalTertentu
1 DPUPKP 23 82 9
II
Selanjutnya dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten
Kulon Progo, PNS Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
masih diperlukan partisipasinya untuk membantu OPD / Instansi yang lain dalam
melaksanakan program programnya.
2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana/Aset
Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan
Permukiman sebagian besar sudah berumur di atas 10 tahun. Sebagai contoh, dari
22 buah alat berat yang dikelola,hanya 16 unit yang kondisinya masih baik. Untuk
mendukung kelancaran SKPD keberadaan kendaraan, alat pendukung kantor,
komputer dan lain-lain sangatlah penting. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 2.1. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum
No Uraian Jenis Aset
2017 2018 2019
Jmlh(Unit)
KondisiBaik(Unit)
%Jmlh(Unit)
KondisiBaik(Unit)
% Jmlh(Unit)
KondisiBaik(Unit)
%
1 Gedung Kantor 4 4 100.00 4 4 100.00 4 4 100.00
2 Alat-alatlaboratorium 27 27 100.00 27 27 100.00 27 27 100.00
3 Alat-alat bengkel &ukur 85 85 100.00 85 85 100.00 85 85 100.00
4 Alat-alat berat :a. Stom walls(Barata MV 6 P) 12 7 58.33 12 8 66.67 12 8 66.67b. Stom walls(Barata MGBI 2,5P) 3 2 66.67 3 2 66.67 3 2 66.67
c. Vibration Roller(Bomag 1,5 Ton) 1 0 - 1 0 - 1 0 -
d. Vibration Roller(Bomag 2,5 Ton) 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00e. Vibration Roller(Kubota MRH600D), Furd
1 1 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00
f. Diesel Air 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00g. Portable WaterPump 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00h. Bachoe Loader 0 0 0 1 1 100.00 1 1 100.00
5 Alat-alat angkut :
a. Truck Tangki Air(isuzu NKR 71) 1 1 100.00 1 1 100.00 2 3 100.00
b. Mobil Pick Up 7 6 85.71 7 6 85.71 7 6 85.71
c. Dump Truck 4 4 100.00 4 4 100.00 4 3 75.00
d. Mobil Mini Bus 2 2 100.00 2 2 100.00 2 3 100.00
II
No Uraian Jenis Aset
2017 2018 2019
Jmlh(Unit)
KondisiBaik(Unit)
%Jmlh(Unit)
KondisiBaik(Unit)
% Jmlh(Unit)
KondisiBaik(Unit)
%
e. Mobil Truck (lighttruck TLD) 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00
f. Mobil Tinja 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00g. Sepeda Motor 33 32 96.97 33 32 96.97 39 39 96.97
i. Armroll Truck 3 3 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00
j. Jeep 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.006 Alat-alat lainnya
a. PC (personalcomputer) 19 13 68.42 19 14 73.68 19 15 78.95
b. Mesin Ketik 13 12 92.31 13 12 92.31 13 12 92.31
c. Laptop 4 3 75.00 4 3 75.00 4 4 100.00
d. Ploter 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 50,00
e. Printer 6 6 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00
f. Scaner 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00g. Viewer LCD(proyektor) 2 2 100.00 4 3 100.00 4 2 100.00
h. Sound system 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00
i. Faximili 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00
j. Almari Besi 14 14 100.00 14 14 100.00 14 14 100.00
k. Filling Cabinet 48 48 100.00 48 48 100.00 48 48 100.00
I. Almari kayu 43 43 100.00 43 43 100.00 43 43 100.00
m. GPS 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00
n. Theodolith 3 3 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00
Sumber Data : Inventarisasi Barang DPU-PKP semester I (pertama), Tahun 2019
2.3. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan PermukimanKabupaten Kulon ProgoKinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja
dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan
kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo meliputi :
- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)
II
Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
pekerjaan umuu dan bidang perumahan dan permukiman.
Untuk mengetahui kinerja dinas, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon Progo melakukan penilaian kinerja pada tahun
tahun sebelumnya. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-
indikator kinerja dan variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah
ini :Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DPUPKP Kabupaten Kulon Progo
II
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPUPKP Kabupaten Kulon Progo
UraianAnggaran pada Tahun RealiTsasi Anggaran pada Tahun
Rasio AntaraAnggaran danRealisasi pada
tahun
Rata-rataPertumbuhan
2017 (transisi) 2018 2019 2017 (transisi) 2018 2017(transisi) 2018 Anggaran Realisasi
Belanja TidakLangsungBelanjaPegawai 6,269,342,880,23 6.319.721.091 6,801,724,602,77 6,269,342,880,23 6.319.721.091 1,0 1,0 100 100
BelanjaLangsungBelanjaPegawai 920.236.900 937.907.000 576.888.000 863.105.400 919,817,500,00 0,94 0,98 -18,29 61,95
Belanja Barangdan Jasa 55,547,824,387,40 26.626.680.970 36.557.861.649 52,733,728,968,00 26,267,975,581,00 0,96 0,99 -7,38 41,27
Belanja Modal 116,812,299,164,60 123.927.679.655 173.356.664.061 110,729,837,788,00 119,459,711,775,35 0,95 0,98 22,99 1,88
II
Tabel 2.4Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program & Kegiatan Perangkat Daerah
DPUPKP Kabupaten Kulon Progo
II
II
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umumdan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Perda No 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu:
a. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi penyelenggaraan pembangunan dan
peningkatan jalan Kabupaten, pemeliharaan jalan serta pembangunan dan
pemeliharaan jembatan;
b. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi penyelenggaraan gedung dan bangunan
umum, pembinaan jasa konstruksi dan penyehatann lingkungan;
c. Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi penyelenggaraan
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumahan dan permukiman
d. Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi penyelenggaraan
pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta konservasi sumber daya
air;
e. UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas menyelenggarakan
dan melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium konstruksi dan pelayanan alat
berat.
f. UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan
dan melaksanakan kegiatan kegiatan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.
Gambar 2.6. Salah satu lokasi perumahan dan permukiman.
Berdasarkan fungsi dan peranannya dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur
daerah, Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki
tantangan dan peluang yang sangat besar seiring dengan perkembangan wilayah serta
regulasi yang mengatur terkait dengan berbagai layanan infrastruktur yang harus dipenuhi.
II
Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan
Permukimandalam pengembangan pelayanan infrastruktur wilayah diantaranya adalah;
Tantangan:
Ada Sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama
untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah.
Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang semakin besar
Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Kulon Progo di daerah
rawan bencana
Banyak permintaan diluar rencana Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang
harus dilayani
Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap.
Backlog rumah layak huni masih cukup tinggi
Peluang :
Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang kondusif.
Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Kulon Progo yang akan turut
mendorong perkembangan infrastruktur wilayah
Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur.
Adanya penerapan nyata UU No. 32/2004 (Otoda) dan komitmen Pemerintah
untuk menghapus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
Adanya "musrenbang"dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi
masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun.
Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana
pembangunan.
Pelaksanaan Program prioritas nasional di Kabupaten Kulon progo
Potensi yang ada :
Untuk mendukung upaya penanganan jalan kabupaten telah disusun peraturan
bupati Nomor 408/A/2017 Tahun 2017 tentang penetapan status ruas jalan
kewenagan kabupaten di kabupaten kulon progo, meliputi jalan kabupaten dengan
total panjang 636,025 km dan jalan lokal primer II dengan panjang 672,620 km
Adapun daftar ruas jalan kabupaten dan peta ruas jalan ada dalam lampiran renstra
ini.
Jaringan irigasi di Kabupaten kulon progo sesuai dengan Kepmen PU No. 293
Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi dengan peta dan jumlah
daerah irigasi. Adapun daftar Daerah irigasi dan Peta Jaringannya ada dalam
lampiran renstra ini
II
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN
UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan
UmumPerumahan dan Kawasan Permukiman
Sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan
infrastruktur, permukiman dan perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas
dan fungsi tersebut. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan
umum Perumahan dan Kawasan Permukimandan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat
pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 :
Tabel 3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
AspekKajian
Capaian/KondisiSaat ini
Standar yangDigunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PermasalahanPelayanan OPD
INTERNAL(KEWENANGAN OPD)
EKSTERNAL(DILUAR
KEWENANGAN OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)GambaranpelayananDinasPekerjaanUmum
Penerbitanrekomendasi IMB
Penerbitan suratperingatan terkaitIMB
Melaksanakanperencanaan,pembangunan ,pemeliharaan, danpengendalian/pengawasan gedungdan umum,
UU 26/2007 Permen PUNo.01/PRT/M/2013
Permen PU24/2007
Perda KP No. 1Tahun 2012
Perda 14 Tahun2011
UU 4 /2001 UU 28/2002 UU 1/2011 Perpres73/2011
Permen PU16/2008
Permen PU 25/2007
Keterlambatan prosesverifikasi dancek lapangan
BelumadanyadokumenMaster PlanBangunanGedung
Dokumenpemohonbelum lengkapdan benar
Adanyapermohonanyang tidaksesuai dengankententuan tataruang
Kesadaranmasyarakattentangkesehatanlingkunganmasih kurang
Ketersediaanlahan baruuntukpembangunangedung masihkurang
Kesadaranmasyarakat tentangprosedur danpentingnya IMBmasih kurang
Tingkat kesulitangeografis wilayah
Jumlah fasilitasMCK,persampahan,IPAL, dan airbersih tingkatrumah tanggamasih kurang
KeberadaanBangunan Gedungbelum dalam satukawasan terpadu.
II
AspekKajian
Capaian/KondisiSaat ini
Standar yangDigunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PermasalahanPelayanan OPD
INTERNAL(KEWENANGAN OPD)
EKSTERNAL(DILUAR
KEWENANGAN OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pembangunan danpemeliharaan jalandan jembatan
Pembinaan UsahaJasa Konstruksi
Pembangunan, danpemeliharaan saranadan prasaranaSumber Daya Air
PemberdayaanP3A/GP3A
PenerbitanPeraturan BupatiTentang Pola TataTanam
Pelayananlaboratoriumkonstruksi danpelayanan alatberat;
Mengelola sampah,limbah danpertamanan publik
UU 38/2004 PP 79/2013 SK Bupati No.408/A/2017
Perda 2/2014
UU 7/2004 PP 20/2006 Permen PUNo. 32/PRT/M/ 2007
Permen PUNo.32/PRT/M/2007
Perda 4/2011
Perda 6/1998
UU 18/2008 PP 18/200 Perda 1/2013
Belumlengkapnyadata kondisijalan danjembatan
Belumlengkapnyadata kondisisarprasirigasi
Terbatasnyaperalatanyang dimiliki
Kualitas alatberat yangdimilikikurangmemadai
Sumber dayamanusiayangmengelolabelummemadai
Kapasitaskelembagaankurangmemadai
Pengguna jalanmasih kurangmemperhatikankemampuankonstruksijalan
BelumkompetitifnyaUsaha JasaKonstruksi
Kesadaranmasyarakatdalampenggunaan air
Tingginyasedimentasi
Permintaanlayanan yangtinggi padawaktu yangbersamaan
Tingginyakomitmenpimpinan
Tingkat kesulitangeografis
Masih adaspesifikasi jalanbelum terpenuhisesuai kebutuhan
Besarnya cakupanlayanan irigasi
Belumtermanfaatkannyapotensi sumber airbaku
Alih fungsi lahanpertanian yangmengganggu sistemirigasi
Kurangterpeliharanyasungai yangberfungsi sebagaidrainase
Banyaknya penyedialayanan laboratoriumkonstruksi dan alatberat
Cakupan danJangkauan layananyang luas
KajianterhadapRenstraDPUPESDM DIY
Terwujudnya kualitaslayanan infrastrukturpekerjaan umum danpermukiman yangmemadai,peningkatan jumlahrumah layak huni.
UU 4 /2001 UU 28/2002 UU 1/2011 Permen PUNo.01/PRT/M/2013
Permen24/2007
Penyediaanlayanan dibidanginfrastrukturdan perumahanpermukiman
Tingkatkesulitangeografis
Besarnyacakupanwilayahpelayanan
Kapasitasmembangun dibidang infrastrukturmasih perluditingkatkan
II
AspekKajian
Capaian/KondisiSaat ini
Standar yangDigunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PermasalahanPelayanan OPD
INTERNAL(KEWENANGAN OPD)
EKSTERNAL(DILUAR
KEWENANGAN OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
KajianterhadapRenstraKementerianPekerjaanUmum danPerumahanRakyat
TerwujudnyaInfrastrukturPekerjaan Umumdan PerumahanRakyat Yang HandalDalam MendukungIndonesia YangBerdaulat, Mandiri,Dan BerkepribadianBerlandaskanGotong Royong”
UU 4 /2001 UU 28/2002 UU 1/2011 UU 7/2004 PP 20/2006 Permen PUNo.01/PRT/M/2013
Penyediaanlayanan dibidanginfrastrukturdanperumahan &kawasanpermukiman
TingkatkesulitangeografisBesarnyacakupanwilayahpelayanan
Masih ada spesifikasijalan belumterpenuhi sesuaikebutuhan misalnyajalan lingkungan.
Tabel 3.2Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
NoIsu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional DinamikaRegional/Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)1 Perkembangan ekonomi
global mendorong setiapnegara untuk terusmemacu pembangunan disegala sektor. Adanyabeberapa targetinternasional maupunregional antar negaraseperti MEA(Masyarakat EkonomiAsean) dan AFTAmenuntut Indonesiauntuk mempersiapkandiri. Hal ini tentu taklepas dari penyediaaninfrastruktur dasar danpendukungpengembangan wilayahyang merupakan salahsatu modal dasarpembangunan di segalabidang
Dalam Renstra KementerianPekerjaan Umum 2015-2019bab II teradapat evaluasi hasilpembangunan 2012-2014.Dalam paparan tersebut,nampak jelas bahwa urusanpekerjaan umum di bidanginfrastruktur sumber daya air,jalan dan jembatan,permukiman, sertapenyelenggaraan konstruksimasih perlu ditingkatkan. Halini terjadi secara nasional dantak terkecuali di KabupatenKulon Progo
Beberapa rencanastrategis di KabupatenKulon Progo sepertipembangunan bandarainternasional NYIA (NewYogyakarta InternationalAirport) Yogyakarta,Pelabuhan perikananTanjung Adikarto,Penambangan Pasir Besi,Kawasan Industri danJalur jalan lintas selatandan Jalur Bedah MenorehKSPN Borobudur turutberpengaruh terhadappenyediaan infrastrukturyang menjadikewenangan pemerintahdaerah. Hal ini terjadiguna memperlancar danmempercepat realisasikegiatan strategistersebut.
-
Kebijakan moratorium PNSyang telah menghentikanpenerimaan PNSmengakibatkan semakinberkurangnya kuantitas SDMdisamping alasan alamiah yaituberkurangnyaPNS karena memasuki usiapensiun.
Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan KawsanPermukiman memilikikendala keterbatasansumberdaya manusia danpendukung sehinggaberpengaruh terhadapkemampuan suatulembaga dalammenjalankan tugas danfungsinya.
-
II
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah:“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, danberbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah::
1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang
tertib, aman, dan tenteram;
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya
alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan
Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan
pencapaian misi ke-4, yaitu “Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan
mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang
berkualitas”.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan awasan Permukiman
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahteraberdasarkan iman dan taqwa
NoMisi dan Program
KDH dan Wakil KDHterpilih
PermasalahanPelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)1 Misi 4 :
Mewujudkanpembangunan berbasiskawasan denganmengoptimalkan sumberdaya alam dan didukungoleh teknologi sertainfrastruktur yangberkualitas
Jumlahinfrastruktur yangtersedia belummemadai
- Banyak sekali permintaandiluar rencana OPD sementarasumberdaya tidak mendukung.
- Sarana dan prasarana terkaitfisik dan nonfisik penunjangkinerja (SIM, aplikasi, jaringaninternet, dan lainnya) tidakoptimal.
- Terbatasnya tenaga profesionaluntuk perencanaan teknis.
- Disiplin Rekanan / Pihak ketigadalam menyelesaikan prosesfisik dan administrasi yangmasih rendah
Adanya kepastianhukum (Perda No.14/2016).
Adanya KomitmenPemerintahKabupaten untukmembangun pusat-pusat pertumbuhanekonomi.
Adanya RencanaStrategis sampaitahun 2015 DinasPU-PKP.
Adanya saranaprasarana
Adanya SumberDaya di DPUPKP.
II
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahteraberdasarkan iman dan taqwa
NoMisi dan Program
KDH dan Wakil KDHterpilih
PermasalahanPelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)- Belum optimalnya pengelolaankawasan perbatasan untukmeningkatkan pertumbuhanekonomi dan pengembanganwilayah.
- Banyaknya mata air yang matiberakibat sulitnya air bersih didaerah rawan air Kab. KulonProgo.
- Kondisi geografis topografisdan geologis Kabupaten KulonProgo di daerah rawanbencana.
- Adanya kondisi prasarana jalandan jembatan yang belummantap.
- Ada Sebagian masyarakat yangkontra terhadap kebijakanpemerintah terutama untukkebijakan yang berkaitandengan perkembangan wilayah.
- Tuntutan masyarakat terhadaphasil pembangunan
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Dinas PUP
ESDM DIY
Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan umum dan
Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi
Kementerian PU “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Yang HandalDalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
BerkepribadianBerlandaskan Gotong Royong”, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun
2015 – 2019, yaitu:
1. Mempercepat pembangunan infrastruktursumberdaya air termasuk sumber daya maritim
untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy,
gunamenggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian
ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastrukturjalan untuk mendukung konektivitas guna
meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional
bagipenguatan daya saing bangsa di lingkup globalyang berfokus pada keterpaduan
konektivitasdaratan dan maritim;.
II
3. Mempercepat pembangunan infrastrukturpermukiman dan perumahan rakyat
untukmendukung layanan infrastruktur dasar yanglayak dalam rangka mewujudkan
kualitashidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ”infrastruktur untuk semua”
4. Mempercepat pembangunan infrastrukturpekerjaan umum dan perumahan rakyatsecara
terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk
keseimbanganpembangunan antardaerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan
perbatasan, dankawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,
kesekertariatanserta penelitian dan pengembangan untukmendukung fungsi manajemen
meliputiperencanaan yang terpadu, pengorganisasianyang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan
pengawasan yang ketat..
Gambar 3.1.Bendung Sapon mendukung pelayanan irigasi wilayah selatan.
Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
PermukimanKabupaten Kulon Progoberdasarkan sasaran Kementerian PU dalam periode
tahun 2015-2019 secara keseluruhan tercantum dalam tabelberikut:
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NoSasaran Jangka
Menengah RenstraKementerian PUPR
PermasalahanPelayanan DinasPekerjaan Umum
Perumahan dan KawasanPermukiman
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)2 Meningkatnya dukungan
kedaulatan pangan dan energi;dan Ketahanan Air
Besarnya cakupan layananirigasi
Belum termanfaatkannyapotensi sumber air baku
Keterbatasaninformasiketersediaanprogram
Besarnyapotensi sumberair baku
Cakupan lahanpertanian yangbelumterlayaniirigiasi dengan
II
NoSasaran Jangka
Menengah RenstraKementerian PUPR
PermasalahanPelayanan DinasPekerjaan Umum
Perumahan dan KawasanPermukiman
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)baik.
3 Meningkatnya kualitaspengendalian banjir secaraterpadu
Kurang terpeliharanya sungaiyang berfungsi sebagaidrainase
Belum adatindak lanjutterhadap usulanpenangananmasalahdrainase
Komitmen yangtinggi daripemerintahdaerah danmasyarakatuntukmenyelesaikanpermasalahanpemeliharaandrainase.
4 Meningkatnya dukungankonektivitas bagi penguatandaya saing; dan Kemantapanjalan
Tingkat kesulitan geografis BesarnyacakupanwilayahpelayananPemerintahPusat
Meningkatkanekonomimasyarakat danpengembanganwilayah
5 Meningkatnya pengembangansistem jaringan penyediaan airminum, sanitasi ,drainase danpersampahan dengan sistemterpusat berbasis masyakarat
Jumlah fasilitas MCK,persampahan, IPAL, dan airbersih tingkat rumah tanggamasih kurang
Belumtersedianyadata yangakurat
TelahtersedianyaMemorandumRencanaProgramInvestasiJangkaMenengah(RPIJM)bidang CiptaKarya
Telahtersedianyadokumen BukuPutih Sanitasi,StrategiSanitasiKabupaten danMemorandumProgamBidangSanitasi.
6 Meningkatnya kapasitasdan pengendalian kualitaskonstruksi nasional.
Belum kompetitifnya UsahaJasa Konstruksi
Kurangnyakomitmenusaha jasakonstruksiterhadappeningkatankualitas hasil
TelahterbentuknyaTim PembinaJasaKonstruksi
Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kulon Perumahan dan Kawasan Permukiman
Progo berdasarkan sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta faktor penghambat dan
pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
II
Tabel 3.5Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kulon Perumahan dan KawasanPermukiman Progo berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NoSasaran Jangka
Menengah RenstraDinas PUP-ESDM DIY
PermasalahanPelayanan DPUP-KP
Kulon Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)1 Meningkat nya kualitas
pengaturan pembangunaninfrastruktur dasar &implementasi programpembangunan daerah padakawasan StrategisProvinsi.
Tingkat kesulitangeografisBesarnya cakupanlayanan yang ditanganiJumlah fasilitas yangtersedia belummencukupi
Belum adanyakesepahamanpembagian peranterhadap penangananpermasalahan
Tercantumnyakawasan strategispropinsi padadokumen RTRWkabupaten
2 Meningkatnya keterse-diaan infrastruktur airminum, air limbah,drainase dan persampahanyang memadai baik kuan-titasdan kualitas.
Jumlah fasilitasMCK, persampahan,IPAL, dan air bersihtingkat rumah tanggamasih kurang
Belum tersedianyadata yang akurat
Telah tersedianyaMemorandumRencana ProgramInvestasi JangkaMenengah (RPIJM)bidang Cipta Karya
Telah tersedianyadokumen BukuPutih Sanitasi,Strategi SanitasiKabupaten danMemorandumProgam BidangSanitasi
Meningkatnyaketerse-diaan sarana dan pra-sarana dasarpendukungaksesibilitas kawasanperkotaan
Belum terpenuhinyapersyaratan luas RTHperkotaan
Ketersediaan lahanyang dimiliki olehpemerintah daerah
Telah tersediannyaMaster Plan RTHPerkotaan
Meningkatnyaketersediaan sarana danprasarana dasarpendukung aksesibilitaskawasan perdesaan
Tingkat kesulitangeografis
Besarnya cakupanwilayah pelayananPemerintah
Meningkatkanekonomi masyarakatdan pengembanganwilayah
Meningkatnyafungsipengelolaan BangunanGedung Dan Lingkungansesuai peraturan yangberlaku
KeberadaanBangunan Gedungbelum dalam satukawasan
Belum tersedianyaMaster Plan BangunanGedung
Prioritas kebutuhanpembangunan gedung
Meningkatnya penye-lenggaraan jalan provinsidalam kondisi mantap
Tingkat kesulitangeografis
Besarnya cakupanwilayah pelayananPemerintah Pusat
Meningkatkanekonomi masyarakatdan pengembanganwilayah.
Meningkatnya layananjaringan irigasi danpengendalian banjir
Kurang terpeliharanyasungai yang berfungsisebagai drainase
Belum ada tindaklanjut terhadap usulanpenanganan masalahdrainase
Komitmen yangtinggi daripemerintah daerahdan masyarakat untukmenyelesaikanpermasalahanpemeliharaandrainase
Meningkatnya kualitasperumahan danlingkungan permukimanyang layak huni danproduktif
Jumlah fasilitasMCK, persampahan,IPAL, dan air bersihtingkat rumah tanggamasih kurang
Belum tersedianyadata yang akurat
Telah tersedianyaMemorandumRencana ProgramInvestasi JangkaMenengah (RPIJM)bidang Cipta Karya
II
NoSasaran Jangka
Menengah RenstraDinas PUP-ESDM DIY
PermasalahanPelayanan DPUP-KP
Kulon Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5) Telah tersedianya
dokumen BukuPutih Sanitasi,Strategi SanitasiKabupaten danMemorandumProgam BidangSanitasi
Meningkatnya pencapaianpelaku, proses, danproduk konstruksi
Belum kompetitifnyaUsaha JasaKonstruksi
Kurangnya komitmenusaha jasa konstruksiterhadap peningkatankualitas hasil
Telah terbentuknyaTim Pembina JasaKonstruksi
Tabel 3.6Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon
Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyatbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NoSasaran Jangka
Menengah RenstraKemenPU
PermasalahanPelayanan DPUKulon
Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)1 Meningkatnya dukungan
layanan infrastruktur dasarpermukiman dan perumahan.
Jumlah fasilitas MCK,persampahan, IPAL, dan airbersih tingkat rumah tanggamasih kurang
Belumtersedianyadataperumahan &permukimanyang akurat
TelahtersedianyaMemorandumRencanaProgramInvestasiJangkaMenengah(RPIJM)bidang CiptaKarya
Tersedianyadokumen BPS,SSK dan MPSBidangSanitasi
3 Meningkatnya penyediaan danpembiayaan perumahan;
Masih banyaknya rumah tidaklayak huni
Terbatasnyakemampuanmasyarakat
Adanyakesamaanprogam dalampenangananrumah tidaklayak huni.
4 Meningkatnya kualitas dancakupan pelayananinfrastruktur permukiman;
Jumlah fasilitas MCK,persampahan, IPAL, dan airbersih tingkat rumah tanggamasih kurang
Belumtersedianyadata yangakurat
TelahtersedianyaMemorandumRencanaProgramInvestasiJangkaMenengah(RPIJM)bidang CiptaKarya
II
NoSasaran Jangka
Menengah RenstraKemenPU
PermasalahanPelayanan DPUKulon
Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5) Tersedianya
dokumen BPS,SSK dan MPSBidangSanitasi
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
Kabupaten Kulon Progo dengan Ibukota Wates memiliki luas wilayah 58.627,50 ha (586,28 km2)
terdiri dari 12 Kecamatan 87 Desa,1 Kalurahan dan 930 Dusun. Hamparan wilayah menurut
ketinggian tanahnya adalah 17,58 % berada pada ketinggian <7 m diatas permukaan laut (dpal),
15,20 % berada pada ketinggian 8 – 25 m dpal, 22,84 % berada pada ketinggian 26 – 100 m dpal ,
330 %
berada pada ketinggian 101 – 500 m dpal dan 11,37 % berada pada ketinggian >500 m
dpal.Kondisi di atas, tentu akan menyebabkan munculnya problematik pada upaya
pengembangan, selain adanya potensi untuk kemungkinan pengembangan seperti :
1. Permasalahan :
- Kawasan pesisir selatan yang rawan bencana tsunami dan gempa bumi.
- Kawasan perbukitan yang rawan kekeringan, longsor dan erosi di bagian utara
(Girimulyo, Kokap, Samigaluh, dan Kalibawang) dan banjir di dataran Progo bagian
selatan (Temon, Wates, Galur, Panjatan, Sebagian Lendah).
- Kawasan gumuk pasir yang luas dibagian selatan, yang memiliki limitasi pemanfaatan
yang cukup besar.
- Adanya berapa wilayah yang terisolasi akibat kendala fisik.
2. Potensi :
- Ada kemungkinan pengembangan aktivitas yang lebih beragam, sesuai dengan
karakteristik geografi wilayah, baik terkait dengan penentuan kawasan lindung maupun
budi daya baik untuk pertanian maupun pengembangan wisata alam.
- Adanya dataran aluvial Progo yang subur yang memungkinkan untuk pengembangan
budi daya pertanian.
- Adanya potensi pertambangan dan bahan galian.
RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032 yang sudah ditetapkanakan
berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPU.Perda RTRW mengatur rencana
II
struktur dan pola ruang.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan bagi
DPUP-KP untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui program kegiatan yang
dilaksanakan Dinas PUP-KP .
Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa
prinsippembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatuwilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat
penting karenamenjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program.
Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan
diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan
kemungkinan terjadinyadampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
terhadap Lingkungan Hidupdapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan
Hidup yang mungkin ditimbulkanoleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program,
sebelum pengambilan keputusandilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15mewajibkan Pemerintah Daerah
untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategisdalam penyusunan atau evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah
Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yangberpotensi menimbulkan dampak
dan/atau resiko lingkungan hidup.
Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 juga wajib untuk
dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang.
Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai PeraturanPemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian LingkunganHidup Strategis
melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,dan / atau program
terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakanidentifikasi dan
perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasimateri muatan
kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan,rencana dan/ atau
program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup),perumusan
alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program sertapenyusunan
rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencanadan/atau program
yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.Dalam penyusunan Rencana
Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2017-2022 telah diidentifikasi dan dirumuskan isupembangunan
berkelanjutan prioritas sebagai berikut :
II
1. Pembangunan dan pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) harus menerapkan
prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. Pembangunan infrastruktur skala besar.
Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan
yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi
dampaklingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kulon Progo.
4.1. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon progo, Hasil telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan
Renstra Dinas PUP-ESDM DIY, serta Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) 2012 sampai dengan 2032 Pemerintah Kabupaten Kulon progo, juga hasil
identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Kawasan Permukiman selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :
Pembangunan bandara internasional NYIA (New Yogyakarta International
Airport.
Jalur Bedah Menoreh sebagai pendukung KSPN Borobudur.
Pembangunan infrastruktur Kawasan Relokasi Bandara NYIA (New
Yogyakarta International Airport) dan disekitar bandara.
Pemulihan jaringan irigasi di daerah terdampak bandara.
Pembangunan sarana prasarana Infrastuktur Kota Wates dan kawasan
Aerotropolis.
Penanganan banjir wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo
II
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN
UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1 .Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo
Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program
dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan
PermukimanKabupaten Kulon Progomengacu dari visi dan misi Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017 – 2022, yaitu:
“Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter,
dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”
Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :
1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang
tertib, aman, dan tenteram;
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya
alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan
Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman maka fungsi dan tugas instansi terkait erat
dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan
dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta
infrastruktur yang berkualitas”.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis
daerah yang dihadapi.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana
tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo
menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk
memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi-Misi
Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo. Tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo adalah :
II
“Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup yang
berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah”
Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja
sesuai tugas dan fungsi obyek yang dilayani.
Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon progo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan
Kawasan Permukiman
No Misi TujuanIndikatorTujuan Sasaran Indikator
SasaranSatuan
TahunAwal2017
Realisasi
Target Kinerja Sasaran PadaTahun (%)
2018 2019 2020 2021 2022
1. MewujudkanPembangunan berbasiskawasandenganmengoptimalkan sumberdaya alamdan didukungoleh teknologisertainfrastrukturyangberkualitas
TerwujudnyaPembangunan KawasanBerkelanjutan
IndeksPembangunanBerkelanjutan
Meningkatnya pelayananinfrastrukturyangmendukungperformawilayah
IndeksPembangunanInfrastruktur
% 64,69 65,81 69,26 70,32 73,20 74,48
II
BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAANUMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi
dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo
sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional
dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo meliputi :
Peningkatan kondisi Jalan dalam kondisi baik
Peningkatan pelayanan Sumber Daya Air.
Peningkatan Kondisi Gedung Pemerintah
Ketersediaan lingkungan sehat permukiman dan perumahan
Peningkatan pelayanan limbah dan Persampahan
Peningkatan Ketersediaan Taman.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan
yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon progo untuk mewujudkan
tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:
Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara
efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air
(SDA)untuk pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) sesuai prioritas
kebutuhan yang mendesak.
Melaksanakan konservasi Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan skala prioritas.
II
Melaksanakan peningkatan Pembangunan Gedung Pemerintah, Pembinaan Jasa
Konstruksi dan Air Bersih Sanitasi secara efektif dan efisien dengan berdasarkan
skala prioritas.
Melaksanakan Penyusunan database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),
Pengurangan Jumlah RTLH dan Backlog.
Melaksanakan Inventarisasi database Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
Pemukiman, Penuntasan Kawasan kumuh, Pembangunan PSU dan Pengelolaan
Pemeliharaan PSU Pemukiman yang menjadi asset pemda.
Melaksanakan pelayanan limbah dan persampahan sesuai dengan jangkauan
pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas
lingkungan hidup.
Pelatihan tenaga trampil untuk konstruks
Melaksanakan peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
Melaksanakan peningkatan ketersediaan taman untuk mendukung kualitas
lingkungan hidup.
Melaksanakan pemeliharaan Taman secara berkelanjutan.
Tabel 5.1.Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon Progo
Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”Misi IV : 4.”Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkansumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yangberkualitas”
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnyapembangunankawasanberkelanjutan
Meningkatnyapelayananinfrastrukturyang mendukungperforma wilayah
1. Peningkatankondisi Jalandalam kondisibaik
1. Melaksanakan peningkatanpembangunan infrastrukturJalan dan Jembatan secaraefektif dan efisien denganberdasarkan skala prioritas.
2. PeningkatanpelayananSumber Daya Air.
2.1. Melaksanakanpembangunan danpeningkatan infrastrukturSumber Daya Air(SDA)untuk pelayananpublik sesuai dengankebutuhan yangmendesak.
2.2. Melaksanakan Operasidan PemeliharaanSumber Daya Air (SDA)sesuai prioritas kebutuhanyang mendesak.
2.3. Melaksanakan konservasiSumber Daya Air (SDA)berdasarkan skala
II
Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”Misi IV : 4.”Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkansumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yangberkualitas”
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
prioritas.
3. PeningkatanKondisi GedungPemerintah
3.1. MelaksanakanpeningkatanPembangunan GedungPemerintah, PembinaanJasa Konstruksi dan AirBersih Sanitasi secaraefektif dan efisien denganberdasarkan skalaprioritas.
4. Ketersediaanlingkungan sehatpermukiman danperumahan
4.1. MelaksanakanPenyusunan databaseRumah Tidak Layak Huni(RTLH), PenguranganJumlah RTLH danBacklog.
4.2. MelaksanakanInventarisasi databasePrasarana Sarana danUtilitas (PSU)Pemukiman, PenuntasanKawasan kumuh,Pembangunan PSU danPengelolaanPemeliharaan PSUPemukiman yang menjadiasset pemda.
5. Peningkatanpelayananlimbah danPersampahan
5.1. Melaksanakan pelayananlimbah dan persampahansesuai dengan jangkauanpelayanan didukungsarana dan prasaranayang memadai untukmendukung kualitaslingkungan hidup.
5.2. Melaksanakanpeningkatan kapasitasTempat PembuanganAkhir (TPA) sampah.
6. PeningkatanKetersediaanTaman.
6.1. Melaksanakanpeningkatan ketersediaantaman untuk mendukungkualitas lingkungan hidup.
6.2. Melaksanakanpemeliharaan Tamansecara berkelanjutan
II
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Rencana Program dan Kegiatan
Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk
mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian
dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai
masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau
modal. Rencana program selama 5 tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kulon Progodinyatakan dalam
matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator
kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.
Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas Perubahan
RPJMD Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan
program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran
pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana
kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan
kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Kulon progo Tahun 2017-2022. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan,
dinyatakan dalam prosentase dan dalam satuan Rupiah.Program merupakan kumpulan kegiatan
yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Secara
umum Program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan PermukimanKabupaten Kulon
Progo.
Gambar 6.1. Kegiatan Rehabilitasi Drainase Sumber Daya Air.
Secara lebih terperinci, tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi
indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan
indikatif disajikan dalam tabel 6.1.sebagai berikut :
II
Tabel 6.1.Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
II
II
II
II
II
BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1. Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Perumusan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 0 –
tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan
target kinerja yang direncanakan yang dituangkan.
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukimanyang pencapaiannya
berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Bupati sebagaimana tabel 7.1 Indikator
Utama Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman dan tabel 7.2 Indikator
Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman:
Tabel 7.1Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
II
Tabel 7.2.Indikator Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
II
BAB VIII
P E N U T U P
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang
menjabarkan pelaksanaan Perubahan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perubahan Restra Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 dilaksanakan untuk lebih
meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon
Progo Tahun 2017- 2022 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan Perubahan RPJMD
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.
Perubahan Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur
kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menjadi
pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk
menyusun program dan kegiatan tahun 2019 – 2022.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017- 2022, maka Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban untuk melakukan upaya
penyelarasan terhadap penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 ke dalam Perubahan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun
2018. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan
keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada
tahun berjalan dan akhir tahun Perubahan Renstra Tahun 2017-2022.
Kulon Progo, November 2019Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Ir. GUSDI HARTONO, MT.Pembina Tingkat I ;IV b
NIP.19581109 197903 1 0033
II
KATA PENGANTAR
engan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
“PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS
PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN
2017-2022”
Perubahan Renstra DPUPKP ini menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2017-2022 seiring dengan adanya pengelolaan dana keistimewaan, Dana DAK
perbaikan indikator kinerja, dan evaluasi capaian kinerja.
Buku Perubahan Renstra ini berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang
hendak dilaksanakan dalam upaya pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman selama lima tahun yaitu periode 2017 s/d 2022 serta dijabarkan di dalam program
Dinas dan kegiatan – kegiatan yang menunjang tercapainya visi tersebut.
Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas ini disamping sebagai penjabaran dari
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kulon Progo tahun
2017-2022, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo. Sehingga pelaksanaan
pembangunan Infrastruktur dan Perumahan dan Permukiman dapat lebih terarah dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
Adapun fungsi lain dari Perubahan Renstra adalah sebagai tolok ukur dalam
mengevaluasi dan laporan kinerja tahunan dan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
sehingga dapat mengukur kemampuan OPD dalam pencapaian sasaran
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua fihak yang telah membantu dalam
penyusunan Rancangan Renstra ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita
semua. Amin.
Kulon Progo, November 2019Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Ir. GUSDI HARTONO, MT.Pembina Tingkat I ;IV b
NIP.19581109 197903 1 003
D
II
PERUBAHAN RENCANA STRATEGISDINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2017-2022
DINAS PEKERJAAN UMUMPERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMANKABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019
II
DAFTAR ISIHal
KATA PENGANTAR .................................................................................................. I
DAFTAR ISI.................................................................................................................. II
DAFTAR TABEL.......................................................................................................... III
DAFTAR GAMBAR...................................................................................................... IV
BAB I PENDAHULUAN ………………..……………….……………................... 1
1.1 Latar Belakang........................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum........................................................................................ 3
1.3 Maksud dan Tujuan..................................................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan................................................................................. 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU-PKP........................................... 8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organissi Dinas PUP-KP................................. 11
2.2 Sumber Daya Dinas PUP-KP...................................................................... 13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUP-KP............................................................... 16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUP-KP............ 21
BAB III PERMASALAHAN ISU ISU STRATEGIS............................................... 23
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi .......................... 23
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah ........................................ 26
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan DPUP ESDM DIY ................... 27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan
Strategis (KLHS)...................................................................................... 32
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.......................................................................... 34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN............................................................................. 36
4.1 Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo........................................................ 35
4.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUP-KP..................................... 35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN........................................................ 37
5.1 Strategi dan arah kebijakan DPUP-KP........................................................ 37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN........ 40
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .......................................................…......... 40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..........................47
7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD…... .................................................................. 46
BAB VIII PENUTUP................................................................................................... 48
LAMPIRAN
II
DAFTAR ISIHal
KATA PENGANTAR .................................................................................................. I
DAFTAR ISI.................................................................................................................. II
BAB I PENDAHULUAN ………………..……………….……………................... 1
1.5 Latar Belakang........................................................................................... 1
1.6 Landasan Hukum........................................................................................ 3
1.7 Maksud dan Tujuan..................................................................................... 5
1.8 Sistematika Penulisan................................................................................. 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU-PKP........................................... 8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organissi Dinas PUP-KP................................. 11
2.2 Sumber Daya Dinas PUP-KP...................................................................... 13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUP-KP............................................................... 16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUP-KP............ 21
BAB III PERMASALAHAN ISU ISU STRATEGIS............................................... 23
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi .......................... 23
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah ........................................ 26
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan DPUP ESDM DIY ................... 27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan
Strategis (KLHS)...................................................................................... 32
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.......................................................................... 34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN............................................................................. 36
4.1 Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo........................................................ 35
4.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUP-KP..................................... 35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN........................................................ 37
5.1 Strategi dan arah kebijakan DPUP-KP........................................................ 37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN........ 40
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .......................................................…......... 40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..........................47
7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD…... .................................................................. 46
BAB VIII PENUTUP................................................................................................... 48
LAMPIRAN