Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
8
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi
RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen
RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sementara itu capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi,
pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan
pembangunan.
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografis
Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk
wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7°40’ s/d 8°10’ Lintang Selatan dan
111°50’ s/d 113°30’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16 km², termasuk
didalamnya kawasan Pulau Giliketapang dengan luas wilayah 0,6 km².
Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari
Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung
Argopuro. Wilayah kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0 - 2500 m diatas
permukaan laut, tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral
yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur
dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750 -
2500 m diatas permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada
ketinggian 150 - 750 m diatas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke Timur di
bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok untuk tanaman
kopi, buah-buahan seperti, durian, alpukat dan buah lainnya, contoh di kecamatan
Tiris dan Kecamatan Krucil.
2.1.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah
Luas wilayah kabupaten probolinggo lebih kurang 1.696,16 km², terdiri atas :
a). Pemukiman : 147,74 km²
b). Persawahan : 373,13 km²
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
9
c). Tegal : 513,80 km²
d). Perkebunan : 32,81 km²
e). Hutan : 426,46 km²
f). Tambak/Kolam : 13,99 km²
g). Lain-lain : 188,23 km²
Sementara Luas wilayah kabupaten probolinggo ditinjau dari luas 24 kecamatan
dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Per Kecamatan
No. Kecamatan Luas (Ha) Prosentase (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Sukapura
Sumber
Kuripan
Bantaran
Leces
Tegalsiwalan
Banyuanyar
Tiris
Krucil
Gading
Pakuniran
Kota Anyar
Paiton
Besuk
Krasakan
Krejengan
Pajarakan
Maron
Gending
Dringu
Wonomerto
Lumbang
Tongas
Sumber Asih
10.208,53
14.188,13
6.674,76
4.212,83
3.680,97
4.173,56
4.569,63
16.566,69
20.252,66
14.684,64
11.385,00
4.258,00
5.327,94
3.503,63
3.779,75
3.442,84
2.134,35
5.139,27
3,.61,48
3.113,54
4.566,84
9.271,00
7.795,20
3.025,41
6,02
8,36
3,94
2,48
2,17
2,46
2,69
9,77
11,94
8,66
6,71
2,51
3,14
2,06
2,23
2,03
1,26
3,03
2,16
1,84
2,69
5,46
4,61
1,78
Jumlah 169.616.65 100%
Sumber : Probolinggo Dalam Angka, 2011
Letak geografis daerah berbatasan dengan :
- Utara : Selat Madura
- Timur : Kabupaten Situbondo
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
10
- Barat : Kabupaten Pasuruan
- Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember
Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota
Probolinggo.
2.1.1.2. Topografi
Secara topografis, Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang
menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada bagian
utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian
selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda.
Sedangkan bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo di
klasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :
a) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan
laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke Timur
kemudian membujur ke Selatan
b) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan laut.
Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan Tengger
serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan
c) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan laut.
Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan
sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro.
2.1.1.3. Hidrologi
Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten
Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km,
sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 km saja.
Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat
dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Pada saat musim kemarau,
sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali sungai-sungai
besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus sepanjang tahun.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
11
Tabel 2.2
Sungai di Kabupaten Probolinggo
No. Nama Sungai Panjang Lebar Debit Air
Baku
Lahan Lokasi Cabang Dinas
Pengairan (Km) (M) (Minimum) (Ha)
1 K. Rondoningo 95,20 26,00 ± 200 3.36 Cabdin. Kraksaan
2 K. Pandan Laras 43,50 26,00 ± 1.300 2.85 Cabdin. Kraksaan
3 K. Kertosono 39,70 25,00 ± 100 570.00 Cabdin. Kraksaan
4 K. Kandang Jati 8,00 8,00 ± 100 507.00 Cabdin. Kraksaan
5 K. Besuk 13,20 8,00 ± 100-200 173.00 Cabdin. Kraksaan
6 K. Jabung 20,50 8,00 ± 300 465.00 Cabdin. Kraksaan
7 K. Pancarlagas 85,70 50,00 ± 200 3.30 Cabdin. Kraksaan
8 K. Legundi 12,50 6,00 - - Cabdin. Probolinggo
9 K. Paiton 18,00 20,00 ± 100 454.00 Cabdin. Kraksaan
10 K. Kresek 24,50 25,00 ± 100 786.00 Cabdin. Kraksaan
11 K. Taman 24,10 12,00 ± 5-10 240.00 Cabdin. Kraksaan
12 K. Curah Manjangan 5,00 9,00 ± 50 34.00 Cabdin. Probolinggo
13 K. Klumprit 12,50 12,00 ± 50 53.00 Cabdin. Probolinggo
14 K. Lumbang/Bayeman 17,50 13,00 ± 75 125.00 Cabdin. Probolinggo
15 K. Blibis 20,00 15,00 - - Cabdin. Probolinggo
16 K. Blabo 10,00 10,00 ± 50 213.00 Cabdin. Probolinggo
17 K. Besi 15,50 15,00 ± 5-10 183.00 Cabdin. Probolinggo
18 K. Patalan 22,50 18,00 ± 50 72.00 Cabdin. Probolinggo
19 K. Kedung Galeng 38,00 35,00 ± 100 564.00 Cabdin. Probolinggo
20 K. Banyubiru 11,00 18,00 ± 300 697.00 Cabdin. Probolinggo
21 K. Gending 20,00 20,00 ± 300 - Cabdin. Probolinggo
22 K. Klaseman 11,00 15,00 ± 100-200 - Cabdin. Probolinggo
23 K. Pekalen 35,10 35,00 ± 3.300 6.98 Cabdin. Probolinggo
24 Afour Bujel 2,00 5,00 - - Cabdin. Probolinggo
25 K. Lawean 16,70 25,00 ± 200 369.00 Cabdin. Probolinggo
Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2011 & Laporan Akhir Master Plan Air Bersih 2007
Keterangan : -) Tidak ada data
Selain sungai di Kabupaten Probolinggo juga terdapat danau/ranu yaitu Ranu
Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas dan Ranu Gedong yang belum
didayagunakan sebagaimana mestinya. Lokasi semua danau tersebut berada di
Kecamatan Tiris, sedang lokasi desanya dapat dilihat pada Tabel. 2.3., berikut :
Tabel. 2.3
Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo
No Nama Danau Luas
(Ha) Lokasi
1. Ranu Segaran* 30.000 Desa Segaran, Kecamatan Tiris
2. Ranu Agung*
Segaran Agung 20.813 Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
12
3. Ranu Segaran Duwas* 23.000 Desa Tlogoargo, Kecamatan Tiris
4. Ranu Merah* 18.000 Desa Andungsari
5. Ranu Gedang* 10.000 Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris
Ranu Citakan* - Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris
Ranu Kembar* - Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris
Ranu Bintaro* - Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris
6. Danau Ronggojalu 2.5 Kecamatan Tegalsiwalan
Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2011 & Lembar Koreksi FGD Kec. Tiris 2009
Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan beberapa
sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m. Kedalaman ini
berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim,
sedangkan kedalaman sumur bor yang merupakan air tanah dalam berkisar
40-200 m.
Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian
untuk kebutuhan air minum dan sebagian besar lainnya diperuntukkan irigasi, hal ini
mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami
kekeringan.
Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten
Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya
antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah < 60 m.
2.1.1.3. Klimatologi
Seperti juga daerah tropis lainnya, iklim yang ada berupa iklim tropis dengan 2
musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada umumnya musim
kemarau jatuh pada bulan April hingga bulan Oktober, sedangkan musim hujan
terjadi antara bulan Oktober hingga bulan April.
Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan
Maret. Curah hujan selama tahun 2011 berkisar antara 800–1.500 mm untuk dataran
rendah, dan berkisar 1.500–2.850 mm untuk dataran tinggi dengan rata-rata
intensitas hujan sebesar 22,226 mm/hari. Jumlah curah hujan rata-rata dalam
setahun di Kabupaten Probolinggo sebesar 1.713 mm/tahun dengan hari hujan rata-
rata 75.41 hari. Suhu udara beragam rata-rata antara 27 C hingga 32 C pada
bagian Utara, sedangkan di wilayah pegunungan Argopuro dan Tengger, yaitu di
Kecamatan Tiris, Krucil, Sumber dan Sukapura suhu udaranya berkisar antara 5 C
hingga 15 C.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
13
2.1.1.4. Jenis Tanah
Jenis tanah penting untuk diketahui terutama usaha pengembangan budidaya
pertanian. Dilihat dari tekstur tanahnya, maka jenis tanah yang mendominasi adalah
tanah latosol yang berasal dari tanaman perkebunan, sawah dan hutan tropika. Jenis
tanah lainnya adalah alluvial, regosol, andosol, mediteran dan gromossol.
2.1.1.5. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia dan sumber daya buatan. Klasifikasi kawasan budidaya meliputi kawasan
perkotaan dan kawasan pedesaan, dengan berbagai jenis peruntukan dapat dilihat
pada tabel 2.4.
Tabel 2.4
Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha)
No Peruntukan Luas Prosen
1. Hutan 55.796,68 32,89
2. Tegal 52.801,95 31,13
3. Sawah 38.509,00 22,70
4. Perkampungan/Permukiman 12.904,04 7,60
5. Perkebunan Swasta/Rakyat 2.009,30 1,18
6. Tanah Rusak/Padang Rumput 2.413,96 1,42
7. Tambak 1.320,06 0,77
8. Kebun Campur 1.186,57 0,69
9. Industri 866,56 0,51
10. Hutan Rakyat 625,32 0,37
11. Danau/Rawa 138,00 0,08
12. Lain-lain 1.045,36 0,66
Jumlah 169.616,80 100
Sumber :Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2011
Dari tabel 2.4 terlihat bahwa peruntukan lahan di Kabupaten Probolinggo
didominasi oleh hutan (32,89 %), tegalan (31,13 %), serta persawahan (22,70 %).
Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan terbangunnya hanya
meliputi 7,60 % dari seluruh luas lahan.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Probolinggo Tahun
2010-2019, rencana peruntukan kawasan budidaya yang ditetapkan dapat dilihat
pada tabel 2.5
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
14
Tabel 2.5
Luas Kawasan Budidaya (Ha)
No Kawasan Budidaya Luas Kawasan Prosen
1. Kawasan Hutan Produksi 28.829,10 17,00
2. Kawasan Pertanian & Peternakan 40.081,07 23,63
3. Kawasan Perkebunan 38.649,00 22,79
4. Kawasan Perikanan 3.227,00 1,90
5. Kawasan Pariwisata 1.700,00 1,00
6. Kawasan Permukiman 18.248,00 10,76
7. Kawasan Perindustrian 3.272,00 1,93
8. Kawasan Pertambangan 10,00 0,01
9. Kawasan Khusus 1.550,00 0,91
10 Luas Kawasan Budidaya 135.566,17 79,93
11 Luas Kabupaten Probolinggo 169.616,80 100
Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo
2.1.1.6. Kawasan Lindung
Yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna
kepentingan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu kawasan lindung yang perlu terus menerus dimantapkan adalah
kawasan suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah ditetapkan sesuai
dengan arahan RTRW Propinsi Jawa Timur. Pada dasarnya pemantapan kawasan
ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan melindungi biota, ekosistem, ilmu
pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Perlindungan kawasan suaka alam
terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan
plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa. Kawasan suaka alam selain untuk
mempertahankan kelestarian alam itu sendiri, juga berperan dalam pengembangan
dunia ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata. Pemanfaatan untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata tetap harus berdasarkan pada konsepsi
menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam kawasan suaka alam
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jenis kawasan lindung di Kabupaten
Probolinggo yang akan dikembangkan dalam 5 tahun kedepan antara lain kawasan
suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Luas rencana
kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat
pada tabel 2.6.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
15
Tabel 2.6
Kawasan Lindung
No Jenis Kawasan Lindung Luas Kawasan Prosen
1. Kawasan Suaka Alam 5.859,50 16,25
2. Hutan Lindung 25.998,53 72,08
3. Sempadan Sungai 3.585,00 9,94
4. Sempadan Pantai 625,00 1,73
Jumlah 36.068,03 100
Sumber : RTRW Kabupaten Probolinggo
2.1.1.7. Kawasan Rawan Bencana
Penetapan kawasan ini bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya
dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh
perbuatan manusia meliputi kawasan gerakan tanah, rawan letusan gunung berapi,
rawan gempa bumi, dan rawan angin topan.
Wilayah rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan
atau mempunyai potensi bencana alam, seperti letusan gunung berapi, Angin
Gending, banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Beberapa wilayah rawan
berancana di Kabupaten Probolinggo dapat diidentifikasi diantaranya, sebagai
berikut:
aa.. LLeettuussaann GGuunnuunngg BBeerraappii
Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif mempunyai potensi
disamping sebagai obyek wisata, juga dapat menimbulkan bencana letusan
gunung berapi. Wilayah-wilayah yang masih berada dalam jangkauan letusan
gunung berapi seperti Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Sumber perlu
mewaspadai aktifitas yang terjadi di kawah Gunung Bromo.
Kabupaten Probolinggo memiliki 2 buah gunung berapi yang berpotensi
menimbulkan bencana yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Gunung
Bromo merupakan gunung api yang sering meletus lemah, berupa letusan freatik
atau magmatik tipe Stromboli. Material yang diletuskan berupa batu (pijar) dan
hembusan gas beracun hanya terbatas disekeliling kawah atau dasar kaldera
Lautan Pasir. Ancaman hujan abu lebat tidak lebih dari jarak 6 Km dari kawah
Gunung Bromo.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
16
bb.. GGeerraakkaann TTaannaahh ((LLoonnggssoorr))
Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo berupa tanah longsor
yang terdapat di berbagai kecamatan. Wilayah yang peka terhadap bahaya ini
adalah wilayah yang memiliki tingkat erosi tinggi, kawasan pantai dan tanah-
tanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan yang mempunyai
kelerengan tanah lebih dari 40 %. Berdasarkan Studi identifikasi kawasan rawan
bencana Kab. Probolinggo tahun 2007, kawasan dengan tipologi gerakan tanah
tertinggi adalah Kecamatan Gading, Krucil, Lumbang, Pakuniran, Sukapura,
Sumber, Kota Anyar dan Tiris.
cc.. BBaannjjiirr
Kawasan-kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai perlu
mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir. Demikian pula perluasan kawasan
permukiman di perkotaan akan mengurangi luas wilayah resapan air, sehingga
tanpa sistem drainase yang baik akan dapat menimbulkan banjir. Wilayah yang
potensial terhadap bahaya banjir adalah Perkotaan Gending, Dringu, Kraksaan,
Tongas, Sumberasih, Krejengan dan Kotaanyar.
dd.. DDaaeerraahh RRaawwaann AAbbrraassii PPaannttaaii
Kabupaten Probolinggo memimiliki panjang kawasan pesisir sekitar
71,893 Km dan seperti kabupaten lain di Indonesia juga memiliki masalah dengan
ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai.
Ada banyak faktor yang mengakibatkan sebuah pantai mengalami abrasi,
dari sekian faktor yang mempengaruhi ada satu faktor yang sangat domininan
yaitu ketahanan pantai itu sendiri dalam menghadapi gelombang air laut.
Ketahanan pantai akan tercipta dengan sendirinya jika ekosistem di kawasan
tersebut masih terjaga, salah satu ekosistem pantai yang berperan penting dalam
menciptakan ketahan pantai adalah keberadaaan dari hutan mangrove atau rawa
di wilayah pantai tersebut.
Dari beberapa hal di atas maka, deliniasi kawasan rawan abrasi pantai dicari
dengan menganalisa kawasan pantai yang tidak mempunyai vegetasi rawa atau
mangrove di pesisirnya. Dari hasil analisa spasial pada peta tata guna lahan
didapat distribusi kawasan rawan abrasi pantai meliputi Kecamatan-kecamatan
Tongas, Sumberasih, Dringu, Kraksaan, Gending, Pajarakan dan Paiton.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
17
Tabel 2.7
Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah
No. Kemiringan Luas Kawasan (Ha) Prosen
1 0 - 2 % 48.070,55 28,34
2 2 – 15 % 41.721,36 24,59
3 15 – 40 % 20.968,52 12,36
4 > 40 % 58.856,22 34,69
Jumlah 169.616,65 100
Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2011 (Diolah)
Dari tabel 2.7 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan tanah
lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69 %) dari seluruh
luas daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang memiliki
kemiringan tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di Kecamatan Sumber
yaitu seluas 11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan Krucil seluas 11.889,96 Ha
(20,20 %).
2.1.1.8. Potensi pengembangan wilayah
Sesuai dengan RTRW Kabupaten Probolinggo penetapan kawasan strategis
Kabupaten Probolinggo dan skenario pengembangan wilayah, maka ditetapkan
rencana pengembangan kawasan strategis prioritas, yaitu:
a. Prioritas I : Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ecowisata, Industri
guna mendukung pengembangan wilayah barat.
Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat mempunyai potensi yang besar
karena terdapat beberapa kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain:
Kawasan agropolitan bagian barat yang terdiri dari Kecamatan Tongas,
Lumbang, Sukapura, Sumber.
Jalur Pariwisata Nasional-Internasional Tanaman Nasional Bromo Tengger
Semeru,
Pengembangan kawasan industry di Kecamatan Tongas.
Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan ruang
Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di Kabupaten
Probolinggo bagian barat merupakan prioritas I pengembangan. Pengembangan
kawasan strategis bagian barat ini diarah pada pengembangan kawasan
agropolitan, ecowisata dan industri.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
18
b. Prioritas II : Pengembangan Kawasan Strategis pada Sistem Perkotaan
Pendukung
Sistem perkotaan pendukung merupakan kawasan Perkotaan Kraksaan dan
kawasan pusat-pusat pelayanan. Pengembangan kawasan ini meruakan prioritas
pengembangan karena kawasan system perkotaan pendukung ini fungsinya
sebagai sentra-sentra pengembangan, simpul distribusi pelayanan dan simpul
penarik keterkaitan antar antar wilayah. Pengembangan kawasan ini diarahkan
sesuai dengan fungsi dan perannya seperti telah dirumuskan rencana struktur
ruang Kabupaten Probolinggo.
c. Prioritas III: Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata, Industry
guna mendukung pengembangan wilayah timur.
Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian timur mempunyai potensi pengembangan
kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain:
Kawasan agropolitan bagian timur yang terdiri dari Kecamatan Tiris, Krucil,
Gading.
Kawasan wisata Pegunungan Argopuro/Dataran Tinggi Hyang, arung jeram
Sungai Pekalen,
Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Paiton.
Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan ruang
Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di Kabupaten
Probolinggo bagian timur merupakan prioritas III pengembangan. Sama halnya
dengan kawasan bagian timur, pengembangan kawasan strategis bagian timur
ini diarah pada pengembangan kawasan agropolitan, ecowisata dan industri.
d. Prioritas IV: Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan
Selain potensi pertanian, industri dan pariwisata, Kabupaten Probolinggo
mempunyai potensi yang besar di sektor perikanan. Potensi perikanan meliputi
perikanan laut disekitar laut Pantai Utara dan perikanan darat berupa budidaya
tambak. potensi perikanan tersebut juga telah didukung oleh sentra-sentra
pengolahan. Tetapi potensi perikanan kurang diperhatikan terutama untuk
perikanan laut. Sehingga kawasan perikanan laut dan kawasan tambak disekitar
Pantai Utara banyak yang mengalami alih fungsi ke industri, permukiman dan
perdagangan. Sehingga pengembangan kawasan strategis minapolitan berupa
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
19
pengembangan sentra-sentra perikanan sangat diperlukan dan menjadi prioritas
pengembangan. Pengembangan kawasan strategis minapolitan meliputi:
Pengembangan kawasan tambak disekitar Kecamatan Tongas, Sumberasih,
Dringu, Gending, Panjarakan, Kraksaan dan Paiton.
Pengembangan kawasan budidaya laut tersebar di Kecamatan Tongas,
Sumberasih, Dringu, Gending, Panjarakan, Kraksaan dan Paiton.
2.1.2 Aspek Demografi
Menurut hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun
2010 tercatat 1.141.856 Jiwa, yang tersebar di 24 kecamatan. Dengan rincian jumlah
Laki-laki sebanyak 561.789 Jiwa dan Perempuan 580.067 Jiwa. Kecamatan yang
memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Kotaanyar sebanyak 72.721
jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah
Kecamatan Sukapura yaitu sebanyak 20.714 jiwa. Tabel 2.8.
Tabel. 2.8
Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan
hasil registrasi Tahun 2010
KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Sukapura 10,190 10,524 20,714
Sumber 12,887 13,549 26,436
Kuripan 15,063 15,930 30,993
Bantaran 20,570 22,155 42,725
Leces 26,598 27,719 54,317
Tegalsiwalan 26,912 28,207 55,119
Banyuanyar 35,035 34,734 69,769
Tiris 26,339 26,195 52,534
Krucil 24,279 24,943 49,222
Gading 23,218 23,814 47,032
Pakuniran 16,422 17,273 33,695
Kotaanyar 35,872 36,849 72,721
Paiton 22,115 23,035 45,150
Besuk 35,299 36,254 71,553
Kraksaan 20,393 21,065 41,458
Krejengan 16,342 16,769 33,111
Pajarakan 32,465 33,548 66,013
Maron 20,883 21,412 42,295
Gending 24,430 24,772 49,202
Dringu 17,113 18,674 35,787
Wonomerto 30,780 31,283 62,063
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
20
Lumbang 20,638 21,448 42,086
Tongas 32,323 33,682 66,005
Sumberasih 15,623 16,233 31,856
JUMLAH 561,789 580,067 1,141,856
Sumber : Kabupaten Probolinggo dalam Angka, 2011
2.1.3. Aspek Sumber Daya Manusia
Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Probolinggo bisa dilihat dari Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dan sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM) di
Kabupaten Probolinggo. Mengenai IPM di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada
tabel berikut
Tabel 2.9
Besarnya Nilai IPM dan Komponennya
Indeks 2010 2011
IPM 62.79 63.67
Indeks Harapan Hidup (Tahun) 60,22 60.60
Indeks Pendidikan (Persen) 64.98 65.97
IndekPengeluaran Per Kapita (Persen) 63.78 64.3
Sumber : BPS Propinsi Jatim
Sedangkan mengenai sebaran rumah tangga miskin di Kabupaten Probolinggo dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.10
Sebaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Probolinggo Hasil PPLS 2008
KECAMATAN KRITERIA RTM
JUMLAH SM M HM
Sukapura 201 506 814 1.521
Sumber 527 1.018 821 2.366
Kuripan 787 1.479 1.356 3.622
Bantaran 1.153 1.721 621 3.495
Leces 1.397 1.936 758 4.091
Tegalsiwalan 490 1.372 700 2.562
Banyuanyar 1.681 3.091 1.183 5.955
Tiris 1.327 3.354 2.527 7.208
Krucil 1.216 2.742 3.653 7.611
Gading 672 2.279 3.291 6.242
Pakuniran 246 1.401 4.336 5.983
Kotaanyar 112 1.068 3.441 4.621
Paiton 573 3.239 4.312 8.124
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
21
KECAMATAN KRITERIA RTM
JUMLAH SM M HM
Besuk 921 3.972 2.570 7.463
Kraksaan 1.543 2.386 764 4.693
Krejengan 591 2.322 1.828 4.741
Pajarakan 808 1.835 1.261 3.904
Maron 1.651 4.272 2.798 8.721
Gending 960 2.220 967 4.147
Dringu 919 1.617 478 3.014
Wonomerto 379 951 807 2.137
Lumbang 223 672 956 1.851
Tongas 1.332 2.388 918 4.638
Sumberasih 951 2.164 1.130 4.245
Jumlah Total 20.660 50.005 42.290 112.955
Sumber : PPLS tahun 2008
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir ditinjau dari
aspek kesejahteraan masyarakat, terdiri dari kondisi makro ekonomi daerah dan
kesejahteraan sosial.
A. PDRB
Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir peningkatan PDRB
Kabupaten Probolinggo baik berdasarkan harga berlaku maupun harga
konstan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini
ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan
jasa yang diindikasikan dengan pesatnya peningkatan nilai PDRB atas
dasar harga berlaku dari sebesar Rp. 10,262 Milyar,- pada tahun 2007
menjadi sebesar Rp. 11,834.2 Milyar pada tahun 2008, pada tahun 2009
sebesar Rp. 13,196.2 Milyar, pada tahun 2010 sebesar Rp. 14,896.3
Milyar dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 17,331.08 Milyar. Kenaikan
PDRB ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kabupaten
Probolinggo secara makro khususnya produksi barang dan jasa
mengalami peningkatan. pencapaian PDRB Kabupten Probolinggo
dapat dikatakan cukup berhasil seiring dengan usaha penguatan
ekonomi rakyat melalui pembinaan terhadap usaha kecil/wirausaha baru
dan penguatan ekonomi melalui sektor yang lain.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
22
B. Pertumbuhan Ekonomi
Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dalam
tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, artinya kondisi
perekonomian di Kabupaten Probolinggo tetap dapat memberikan
pertumbuhan yang positif. Mulai tahun 2008 sampai dengan 2011
tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, yakni 4,74% tahun
2008, naik menjadi sebesar 5,72% tahun 2009. Sedangkan pada tahun
2010 terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 6,19%. Adapaun
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 sebesar
6,23%. Kondisi ini tentunya cukup menggembirakan dan menandakan
bahwa perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Probolinggo
sudah mulai kembali pada jalur yang sesuai dengan harapan. Namun
demikian masih diperlukan upaya-upaya yang lebih baik di dalam upaya
percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi sejak 2007-2011
adalah sebagaimana pada grafik di bawah ini :
Gambar 2.1
Sumber data: Buku PDRB Kabupaten Probolinggo Tahun 2006 - 2010
Catatan : Tahun 2011 data sangat sementara
4.21 4.03 4.454.73
5.69
7.02
4,745.72 6.19 6.23
7.948.68 8.06
12.70
9.99
5.97
10.10
5.48 6.30 5.96
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PERTUMBUHAN EKONOMI & INFLASIKAB. PROBOLINGGO (%)
Pertumbuhan Ekonomi Inflasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
23
C. PDRB Per Kapita
Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting penting untuk
mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya
dengan kemajuan sektor ekonomi adalah PDRB per kapita yang
biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan kesejahteraan
rakyat. Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas
Dasar Harga Berlaku, karena PDRB Perkapita selain dipengaruhi faktor
produksi juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun demikian
gambaran tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran
peningkatan ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi
karena pengaruh inflasi sangat dominan baik dalam pembentukan
PDRB maupun pendapatan regional.
Adapun PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2008
sebesar Rp. 9.966.152,90 Tahun 2009 adalah sebesar
Rp. 11.022.140,09,- Tahun 2010 sebesar Rp. 12.350.009,89,-
sedangkan pada Tahun 2011 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga
Berlaku sebesar Rp. 15.721.005,99,-.
D. Laju Inflasi
Kabupaten Probolinggo cukup berhasil dalam menekan laju inflasi. Pada
tahun 2008 angka Inflasi sebesar 9,02%, Tahun 2009 menurun menjadi
5,48%, Tahun 2010 kembali meningkat sebesar 6,03% antara lain
diakibatkan oleh kondisi iklim ekstrim dan tidak menentu atau anomali
cuaca, kenaikan harga bahan makanan yang disebabkan banyaknya
kegagalan panen menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas serta
kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada awal tahun 2010. Sedangkan
pada Tahun 2011 berdasarkan angka sementara inflasi di Kabupaten
Probolinggo tercatat sebesar 5,96%.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
24
Tabel 2.11
Inflasi PDRB Kabupaten Probolinggo 2006 – 2010 (Prosen)
Indeks 2006 2007 2008 2009 2010
PERTANIAN 11,09 3,96 10,24 6,74 6,43
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 5,63 5,06 4,55 3,45 3,47
INDUSTRI PENGOLAHAN 7,05 8,12 9,43 6,34 8,41
LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 5,79 2,53 2,11 1,06 2,54
BANGUNAN 10,48 6,49 10,80 5,14 7,61
PERDAG, HOTEL, RESTORAN 11,68 9,17 8,30 4,05 5,11
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 6,16 7,54 1,77 2,96 2,91
KEU. PERSEWAAN DAN JASA PERUSH 8,56 5,79 8,48 4,25 5,05
JASA-JASA 8,57 7,12 10,27 6,20 4,97
INFLASI KAB. PROBOLINGGO
9,99 7,02 9,02 5,48 6,30
Sumber data: Buku Produk Domestik Regional Bruto Kab. Probolinggo 2006-2010
E. Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan
oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses
terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah
global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan
komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan
evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang
telah mapan. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:
1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk
memperbaiki posisi mereka.
Angka Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo secara resmi
menggunakan data rumah tangga miskin (data RTM) yang merupakan
hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008 oleh
BPS Kabupaten Probolinggo. Angka RT Sangat Miskin sejumlah 20.660
KK, RT Miskin sejumlah 50.005 KK dan RT Hampir Miskin sejumlah
42.290 KK, sehingga jumlah RTM di Kabupaten Probolinggo adalah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
25
112.955 KK. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 yang disusun oleh Bappeda
Kabbupaten probolinggo merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
Tahap pertama (2010-2012) diprioritaskan pada sector yang mampu
menjadi landasan dalam memerangi kemiskinan, peningkatan
kesempatan kerja, pengembangan layanan dan kualitas pendidikan,
pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas kesehatan.
Tahap kedua (2012-2014) diprioritaskan pada kegiatan peningkatan
kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan
kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat pada arus mikro,
pengembangan layanan dan kualitas pendidikan, serta percepatan
pengembangan wilayah.
Tahap ketiga (2014-2015) menitik beratkan pada kegiatan yang bersifat
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun-than sebelumnya
.
Tabel 2.12
Tabel Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Probolinggo
Hasil Sensus Tahun 2009 - 2010
No. Uraian 2009 2010
1 Jumlah Penduduk Miskin (000) 280.10 276.60
2 Jumlah Penduduk Miskin (%) 27.69 25.22
3 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) 225,151.00 255,757.00
Data : BPS Jawa Timur
Tabel 2.13
TPT Kabupaten Probolinggo
No. Uraian 2009 2010
1 Pengangguran 12,190 18,218
2 Angka Kerja 603,228 569,592
3 TPT 2,02 3,20
Data : BPS Jatim
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
26
F. Angka Kriminalitas
Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan
salah satu prioritas dalam mewujudkan stabilitas penyelenggaraan
pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat
terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa
aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan
masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan
kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.
Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh
aparat penegak hukum (kepolisian). Data mengenai perkembangan
angka kriminalitas pada tahun 2007-2010 dapat dilihat pada table 2.11,
sebagai berikut:
Tabel 2.14
Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Probolinggo
Tahun 2007 - 2010
NO U R A I A N satuan 2007 2008 2009 2010
A Jumlah kriminalitas
1. Uang palsu Kasus 2 2 2 -
2. Pembunuhan Kasus 9 3 4 9
3. Perkosaan Kasus 8 8 8 10
4. Curas Kasus 26 30 55 42
5. Penganiayaan berat Kasus
6. Curanmor Kasus 99 115 97 110
7. Narkotika Kasus 19 11 31 39
8. Curat Kasus 85 130 80 111
9. Curhewan Kasus 157 98 74 45
10. Pengrusakan tempat ibadah Kasus
-
11. Penimbunan BBM Kasus
5 4 -
12. Unjuk rasa Kasus 7 8
-
13. Curwatpon Kasus 49 33 19 24
Jumlah A Kasus 461 443 374 390
Sumber : Polres Probolinggo
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
27
Matrik mengenai gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir ditinjau dari
aspek kesejahteraan masyarakat lainnya secara rinci dapat diliihat pada tabel 2.15
berikut ini:
Tabel 2.15 Matrik Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2006 – 2010
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah
Capaian kinerja SKPD Penanggung
Jawab 2007 2008 2009 2010 2011
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 ADHB 10,262 M 11,834,2 M 13,196,2M 14.896,2 M 17.331,08 M BPS
1.2 Laju inflasi 7,02 9,02 5,48 6,30 - BPS
1.3 PDRB per kapita 9.585 .000 9.966.152,90 11.022.140,09 12.350.009,89 25.721.005,99 BPS
Fokus Kesejahteraan Sosial
1 Pendidikan
1.1 Angka melek huruf 78.85 78.24 77.97 77.63 79.13 Dinas Pendidikan
1.2 Angka rata-rata lama sekolah (SD
s/d SMA) 12.18 12.16 12,15 12.11 12.09
Dinas Pendidikan
1.3 Angka partisipasi kasar
1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/Paket A 119.02 119.26 119.50 119.74 119.98 Dinas Pendidikan
1.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/MTs/Paket B 92.67 92.86 93.05 93.23 93.42 Dinas Pendidikan
1.3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/Paket C 60.08 60.20 60.31 60.44 60.56 Dinas Pendidikan
1.4 Angka pendidikan yang ditamatkan - - - - - Dinas Pendidikan
1.5 Angka Partisipasi Murni
1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A 98.47 98.67 98.86 99.47 99.47 Dinas Pendidikan
1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B 71.73 71.87 72.08 72.35 72.35 Dinas Pendidikan
1.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM))
SMA/SMK/MA/Paket C 39.04 39.12 39.19 39.35 39.35 Dinas Pendidikan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
28
2 Kesehatan
2.1 Angka kelangsungan hidup bayi - 7.02 6.48 - Dinas Kesehatan
2.2 Angka usia harapan hidup tahun 61.14 60,8 61,06 - Dinas Kesehatan
2.3 Persentase balita gizi buruk - - 2,36% 3,3% 2,3% Dinas Kesehatan
3 Ketenagakerjaan
3.1 Rasio penduduk yang bekerja 1:1.00 1:1.10 1:1.10 1:1.11 - Disnakertrans
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1 Kebudayaan
1.1 Jumlah Grup Kesenian 55/10.000 60/10.000 62/10.000 73/10.000 80/10.000 Disbudpar
1.2 Jumlah Gedung 9/10.000 10/10.000 12/10.000 14/10.000 16/10.000 Disbudpar
2 Olah raga
2.1 Jumlah klub olahraga 64 82 88 98 117 Kanpora
2.2. Jumlah gedung olahraga 1 1 1 1 1 Kanpora
2.1.5 Aspek Pelayanan Umum
Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir ditinjau dari aspek pelayanan
umum, terdiri dari fokus urusan layanan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan
pemerintah daerah, sesuai dengan SKPD yang mempunyai tupoksi kewenangan
masing-masing.
Data dari matrik gambaran pelayanan umum dapat dilihat pada tabel 2.16
berikut ini:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
29
Tabel 2.16
Data Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Probolinggo tahun 2007 – 2011 Aspek Pelayanan Umum
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah
Capaian kinerja SKPD Penanggungja
wab Satuan 2007 2008 2009 2010 2011
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Pelayanan Urusan Wajib
1 Pendidikan
1.1 Pendidikan dasar
1.1.1 Angka partisipasi sekolah (SD
s/d SMA) % 87.21 87.38 87.56 87.73 87.84 Diknas
1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/
penduduk usia sekolah % 118.89 119.16 119.45 119.20 119.18 Diknas
1.1.3 Rasio Guru terhadap murid 1:… 1:13 1:17 1:19 1:20 1:21 Diknas
1.1.4 Rasio guru/murid per kelas rata
rata 1:…. 27 28 28 30 27 Diknas
1.3 Fasilitas Pendidikan:
1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI
kondisi bangunan baik % 86.13 86.30 86.47 85.79 85.95 Diknas
1.3.2
Sekolah pendidikan SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA kondisi
bangunan baik
% 87.17 86.99 86.82 86.65 86.80 Diknas
1.4 Pendidikan Anak Usia Dini
1.4.1 Rasio Jumlah Siswa Paud/Julah
Anak usia 2- 4 Tahun % 47.71 43.38 39.44 35.85 44.92 Diknas
1.5 Angka Putus Sekolah
1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI % 0.85 0.65 0.51 0.90 0.02 Diknas
1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs % 2.51 2.37 2.24 2.11 0.023 Diknas
1.5.3 Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA % 1.13 1.07 1.02 0.97 0.03 Diknas
1.6 Angka Kelulusan
1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 93.46 94.21 94.97 95.74 100 Diknas
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
30
1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 96.37 96.85 97.34 97.83 100 Diknas
1.6.3 Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/MA % 97.38 97.77 98.17 98.56 100 Diknas
1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari
SD/MI ke SMP/MTs % 78.57 79.28 80.21 80.73 91.85 Diknas
1.6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 69.24 69.50 69.80 70.08 70.98 Diknas
1.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV % 48.36 54.58 56.17 57.64 67.89 Diknas
2 Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan balita
- - - 1,44 1,44 Dinkes/Bappe
mas
2.2 Rasio puskesmas, poliklinik,
pustu per satuan penduduk /100.000
11,21/
100.000
11,03/
100.000
10,95/
100.000 1,81 1,81 Dinkes
2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan
penduduk /100.000
0,37/
100.000
0,46/
100.000
0,46/
100.000 0,45 0,45 Dinkes
2.4 Rasio dokter per satuan
penduduk /100.000
2,78/
100.000
3,03/
100.000
3,74/
100.000 6,28 7,55 Dinkes
2.5 Rasio perawat per satuan
penduduk /100.000
56,84/
100.000
56,72/
100.000
45,28/
100.000 35,93 38,94 Dinkes
2.6 Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani % - 86,47% 60,59% 60,59 80,61 Dinkes
2.7
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
% 92,97% 94,70% 97,50% 97,50 97,37 Dinkes
2.8
Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
% 91,82% 90,91% 92,42% 95,45 92,73 Dinkes
2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan % 100% 100% 100% 100,00 100,00 Dinkes
2.10
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
TBC BTA
% 81,91% 81,59% 78,40% 73,37 84,93 Dinkes
2.11
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
DBD
% 100% 100% 100% 100,00 100,00 Dinkes
2.12
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin
% 100% 100% 100% 41,22 50,20 Dinkes
2.13 Cakupan kunjungan bayi % 100,32% 89,40% 93,81% 100,20 97,73 Dinkes
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
31
3 Pekerjaan Umum
3.1 Proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik
80.11 80.11 68.20 68,26 74,62 DPU Bina
Marga
3.2 Rasio Jaringan Irigasi
22,50 22,50 22,50 - DPU
Pengairan
3.3 Jumlah tempat ibadah
9,927 9,927 9,579 9,925 Bagian Kesra
3.4 Persentase rumah tinggal
bersanitasi
44% 45% 45% 46% DPU
Ciptakarya
3.6
Rasio tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuan
penduduk
- - 0,86
m3/th - BLH
3.7 Rasio rumah layak huni
- - - - DPU Ciptakarya
3.8 Rasio permukiman layak huni
38% 38% 38% 38% DPU Ciptakarya
3.9 Panjang jalan dilalui Roda 4
785,819 785,819 785,819 785,819 785,819 DPU
Binamarga
3.10
Jalan Penghubung dari ibukota
kecamatan ke kawasan
pemukiman penduduk (mimal
dilalui roda 4)
15,211 17,835 86,972 12,836 91,230 DPU Binamarga
3.11 Panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
604,548 629,530 647,850 536,392 586,385 DPU Binamarga
3.12
Panjang jalan yang memiliki
trotoar dan drainase/saluran
pembuangan air ( minimal 1,5
m)
120,562 150,231 175,821 200,690 235,746 DPU Binamarga
3.13
Sempadan jalan yang dipakai
pedagang kaki lima atau
bangunan rumah liar
3,621 4,791 5,312 6,342 7,858 DPU
Binamarga
3.14 Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar
- - 0,01 - - DPU
Pengairan
3.15
Drainase dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidak
tersumbat
11,220 12,124 15,233 18,671 23,575 DPU
Binamarga
3.17 Luas irigasi Kabupaten dalam
kondisi baik
67,00 68,00 68,00 68,00 68,00 DPU Pengairan
4 Perumahan
4.1 Rumah tangga pengguna air
bersih (PDAM)
10,680 11,222 11,819 - DPU
Ciptakarya
4.2 Rumah tangga pengguna listrik
135,460 119,285 126,931 - DPU Ciptakarya
4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi
44% 45% 45% 36% DPU Ciptakarya
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
32
4.4 Lingkungan pemukiman kumuh
- - - - DPU
Ciptakarya
4.5 Rumah layak huni
65% 65% 65% 65% DPU Ciptakarya
5 Penataan Ruang
5.1
Rasio Ruang Terbuka Hijau per
Satuan Luas Wilayah ber
HPL/HGB
DPU
Ciptakarya
5.2 Rasio bangunan ber- IMB per
satuan bangunan
0.16 0.15 0.16 0.14 DPU
Ciptakarya
5.3 Ruang publik yang berubah
peruntukannya
Bid Fisrana
Bappeda
6 Perencanaan Pembangunan
6.1
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yg telah
ditetapkan dgn PERDA
ADA ADA ADA ADA ADA Bappeda
6.2
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yg telah
ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
ADA ADA ADA ADA ADA Bappeda
6.3
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yg telah
ditetapkan dgn PERKADA
ADA ADA ADA ADA ADA Bappeda
6.4 Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPD
TIDAK ADA ADA ADA ADA Bappeda
7 Perhubungan
7.1 Rasio ijin trayek 450/jml
pnduduk
445/jml
pnduduk
747/jml
pnduduk
404/jml
pnduduk
250/jml
pnduduk
Dinas
Perhubungan
7.2 Jumlah uji kir angkutan umum
1039 1128 1195 1287 1392 Dinas Perhubungan
7.3 Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis
3 3 3 3 3 Dinas Perhubungan
7.4 Angkutan darat
4691 5050 5368 5547 5756 Dinas Perhubungan
7.5 Kepemilikan KIR angkutan
umum
1039 1128 1195 1287 1392 Dinas Perhubungan
7.6 Lama pengujian kelayakan
angkutan umum (KIR)
15 menit 15 menit 15 menit 10 menit 10 menit Dinas Perhubungan
7.7 Biaya pengujian kelayakan
angkutan umum
41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 Dinas Perhubungan
7.8 Pemasangan Rambu-rambu
100% 100% 100% 100% 100% Dinas Perhubungan
8 Lingkungan Hidup
8.1 Persentase penanganan sampah
1.2 1.2 1.3 1.4 BLH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
33
8.2 Persentase Penduduk berakses
airminum
10,680 11,222 11,819 - BLH
8.3 Pencemaran status mutu air
20 30 40 50 BLH
8.4 Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan amdal.
100 100 100 100 BLH
8.5 Tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk
0.6 0.60 0,77 0.8 BLH
8.6 Penegakan hukum lingkungan
75 75 80 100 BLH
9 Pertanahan
9.1 Penyelesaian izin lokasi
80 100 100 100 4 Kantor
Perijinan
10 Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1 Rasio bayi (penerbitan) berakte
kelahiran
19,951 26,439 47,207 19,700 11,901 Dinas kependudukan dan Capil
10.2 Kepemilikan (penerbitan) KTP
13,868 24,879 20,788 13,185 12,624 Dinas kependudukan dan Capil
10.3 Ketersediaan database
kependudukan skala kabupaten
ada ada ada ada Ada Dinas kependudukan dan Capil
11 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
11.1
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah
3.621 4.064 3.939 3,939 3,939 BPP & KB
11.2 Partisipasi perempuan di
lembaga swasta
22,7% 25% 29,6% 97,4% 97,4% BPP & KB
11.3 Rasio KDRT
0,58% 0,99% 0,81% 0,81% 1,11% BPP & KB
11.4 Persentase jumlah tenaga kerja
dibawah umur
- - 3.040 3,071 3,071 BPP & KB
11.5 Partisipasi angkatan kerja
perempuan
24% 25% 27% 19,61% 16,65% BPP & KB
11.6
Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan
45% 50% 65% 77% 96% BPP & KB
12 Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
12.1 Rata-rata jumlah anak per
keluarga
63,97% 63,42% 79,68% 110,78% 105,82 % BPP & KB
12.2 Rasio akseptor KB
13,117% 14,35% 14,76% 14,76% 17,20% BPP & KB
12.3 Cakupan peserta KB aktif
72,26% 73,11% 72,94% 72,95% 75,64% BPP & KB
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
34
12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I
59,42% 59,11% 54,64% 54,64% 59,27% BPP & KB
13 Sosial
13.1
Sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi
89 96 107 133 55 Dinsos
13.2 Total PMKS (yg memperoleh
bantuan sosial)
125.703 114.866 113.998 113.219 113,02 Dinsos
13.3 Penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial
868 779 691 Dinsos
14 Ketenagakerjaan
14.1 Angka angkatan kerja
571,603 578,766 585,711 592,765 608,125 Disnakertrans
14.2 Tingkat partisipasi angkatan
kerja
73.81 74.57 75.32 76.07 - Disnakertrans
14.3 Pencari kerja yang terdaftar
4,670 7,138 3,657 3,445 3,025 Disnakertrans
14.4 Tingkat pengangguran terbuka
20,863 20,304 3,657 2,06 - Disnakertrans
14.5 Keselamatan dan Perlindungan
80 100 159 159 - Disnakertrans
15 Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah
15.1 Persentase koperasi aktif
35 36 37 50 64,70% Diskop dan UKM
15.3 Usaha Mikro dan Kecil
2,115 2,425 2,704 3,004 13,416% Diskop dan UKM
16 Penanaman Modal
16.1 Jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA)
22 22 22 21 22
Kantor Perijinan dan Penanaman Modal
16.2 Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA)
295,887M 317,150M 533,109M - 52,357 T
Kantor Perijinan dan Penanaman Modal
16.3 Kenaikan / penurunan Nilai
Realisasi PMDN (milyar rupiah)
- Rp.
21,26M
Rp.
215,96M - Rp.0,014 T
Kantor Perijinan dan Penanaman Modal
17 Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan festival seni
dan budaya Kali - 14 8 12 17 Disbudpar
17.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan Buah 100 100 100 100 100 Disbudpar
18 Kepemudaan dan Olahraga
18.1 Jumlah organisasi pemuda 762 762 1057 1081
1096 Kanpora
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
35
18.2 Jumlah organisasi olahraga
(kab/kecamatan)
60 63 63 63 63 Kanpora
18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan
23 23 56 36 43 Kanpora
18.6 Lapangan olahraga
64 64 64 65 65 Kanpora
19 Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
19.1
Kegiatan pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP (jumlah
orsospol)
146 208 251 227 259
Badan Kesbanglinmas
19.2 Kegiatan Pembinaan Politik
Daerah
14 14 13 13 13
Badan
Kesbanglinmas
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong
Praja per 10.000 penduduk
1.70 1.72 1.83 2.03 Kantor Satpol
PP
20.2 Jumlah Linmas
13,615 15,869 15,439 Kantor Satpol PP
20.3 Rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan
5,869/32
5 5,273/325 4,623/325
Kantor Satpol PP
20.4 Pertumbuhan ekonomi
5.97 5.78 5.72 5.99 Bid. Ekonomi
Bappeda
20.5 Kemiskinan (RTM)
112,095 112.095 112.095 112.095 Bid. Ekonomi
Bappeda
20.6
Sistem informasi Pelayanan
Perijinan dan adiministrasi
pemerintah
ada ada ada ada ada
Kantor
Perijinan dan
Penanaman
Modal
20.7 Penegakan PERDA
75 81 114 95 Kantor Satpol
PP
20.8 Cakupan patroli petugas Satpol
PP (jml Satpol/Jumlah Pdduk)
1.70 1.72 1.83 2.03 Kantor Satpol
PP
20.09
Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten
13,615 15,869 15,439 Kantor Satpol
PP
20.10 Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kabupaten
3 7 5 8 Kantor Satpol PP
20.11
Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan desa
yang baik
92.30 92.30 97.23 97.23 Bagian
Pemerintahan
20.12 Sistim Informasi Manajemen
Pemda
Ada Ada Ada Ada Ada Bagian
Kominfo
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
36
21 Ketahanan Pangan 2007 2008 2009 2010 2011
21.1 Ketersediaan pangan utama 854,912 529,626 177.067,21 217.986,79 BKP & PPP
22 Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
22.1 LPM Berprestasi 3 3 3 3 3 Bapemas
22. Kelompok LPM
330 330 330 330 330 Bapemas
22.2 PKK aktif
- 100% 100% 100% 100% Bapemas
22.3 Posyandu aktif
- 100% 100% 100% 100% Bapemas
22.4 Kader Posyandu Aktif
- 88% 88% 88% 93,13% Bapemas
22.5
Swadaya Masyarakat terhadap
Program pemberdayaan
masyarakat
- 10,44% 10,26% 10,49% 10,53% Bapemas
23 Statistik
23.1 Buku ”kabupaten dalam angka”
ADA ADA ADA ADA ADA Bid. Dalap
Bappeda
23.2 Buku ”PDRB kabupaten”
ADA ADA ADA ADA ADA Bid. Dalap
Bappeda
24 Kearsipan
24.1 Pengelolaan arsip secara baku/
Laporan data Kearsipan (SKPD) SKPD 63 117 117 117 117
Kantor Arsip
daerah
24.2 Peningkatan SDM pengelola
kearsipan (SKPD) orang 63 117 117 117 117
Kantor Arsip
daerah
25 Komunikasi dan Informatika
25.1 Jumlah surat kabar
nasional/lokal
6 8 10 10 10 Bagian Kominfo
25.2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal
10 12 14 12 9 Bagian Kominfo
25.3 Web site milik pemerintah
daerah
1 1 1 1 1 Bagian Kominfo
25.4 Pameran/expo
1 1 1 1 1 Bagian Kominfo
26 Perpustakaan
26.1 Jumlah perpustakaan
(sekolah/Ponpes/Desa)
110 120 132 227 259 Kantor Perpustakaan daerah
26.2 Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun
33,280 42,380 47,037 62,789 31,463 Kantor Perpustakaan daerah
26.3 Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
7,658 6,374 9,084 5,565 33.009 Kantor Perpustakaan daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
37
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1 Pertanian
1.1
Produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya per
hektar
Ha
54,62 57,19 56,83 56,5 51,32 Diperta/Dibunhut
1.2
Kontribusi sektor
pertanian/perkebunan terhadap
PDRB
37.58 36.76 36.36 36.03 29,32 Diperta/Dibunhut
1.3 Kontribusi sektor pertanian
(palawija) terhadap PDRB
29.85 29.13 28.83 28.59 - Diperta/Dibunhut
1.4 Kontribusi sektor perkebunan
(tanaman keras) terhadap PDRB
3.40 3.30 3.23 3.17 - Diperta/Dibunhut
1.5 Kontribusi sektor peternakan
terhadap PDRB
1.84 1.82 1.81 1.80 - Diperta/Dibunhut
1.6 Cakupan bina kelompok petani
984 984 1.523 1.640 1.658 Diperta/Dibunhut
2 Kahutanan
2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan
kritis
Ha
1150 2097 5092 3578 13000 Disbunhut
2.3 Kontribusi sektor kehutanan
terhadap PDRB
1,16 1,17 1,16 1,12 - Disbunhut
3 ESDM
3.1 Pertambangan tanpa ijin
PU Pengairan
4 Pariwisata
4.1 Kunjungan wisata
174.153 204.167 240.016 243.381 244.644 Disbudpar
4.2 Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB
0.83 0.89 0.94 0.95 0.96 Disbudpar
5 Kelautan dan Perikanan
5.1 Produksi perikanan Ton
16.063,3 16.917,40 17.173,3 17.575,54 17.924,2 Dinas
Perikanan dan Kelautan
5.2 Konsumsi ikan Kg/Kapita
/Th 17,69 17,72 17,91 18,23 18,75 Dinas Perikanan dan Kelautan
5.3 Cakupan bina kelompok nelayan %
- 33,33 33,33 37,50 68,00 Dinas Perikanan dan Kelautan
5.4 Produksi perikanan kelompok
nelayan
%
- 9,7 9,6 9,5 12,10 Dinas Perikanan dan Kelautan
6 Perdagangan
6.1 Kontribusi sektor Perdagangan
22.37 22.88 23.11 - - Disperindag
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
38
terhadap PDRB
6.2 Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal
0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 Disperindag
7 Perindustrian
7.1 Kontribusi sektor Industri
terhadap PDRB
12.75 12.57 12,39 12.20 Disperindag
7.2 Pertumbuhan Industri.
0.5 0.1 0.2 0.06 0.06 Disperindag
7.4 Cakupan bina kelompok
pengrajin
0.8 0.8 0.10 0.12 0.12 Disperindag
8 Ketransmigrasian
8.1 Transmigran swakarsa
21 KK =
76 jiwa Disnakertrans
2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah
Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir ditinjau dari aspek daya saing
daerah, terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah, iklim
investasi dan sumberdaya manusia. Data dari matrik gambaran pelayanan umum
dapat dilihat pada tabel 2.17. berikut ini:
Tabel 2.17
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Probolinggo tahun 2007 – 2011 Aspek Daya Saing Daerah
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah
Capaian kinerja SKPD
penanggungjawab 2007 2008 2009 2010 2011
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.1 Pengeluaran konsumsi rumah
tangga per kapita BPS
1.2 Pengeluaran konsumsi non
pangan perkapita BPS
1.3 Produktivitas total daerah BPS
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
39
2 Pertanian
2.1 Nilai tukar petani 100 97,01 98,19 98,74 102,62 Diperta
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1 Perhubungan
1.1 Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan
801.535
69.852
817.565
70.896
833.916
93.566
850.594
94.900
867.606
99.246 Dinas Perhubungan
1.2 Jumlah orang/ barang yang
terangkut angkutan umum - - - - - Dinas Perhubungan
1.3
Jumlah orang/barang melalui
dermaga/bandara/ terminal per
tahun
46.361 46.371 53.220 58.100 38.100 Dinas Perhubungan
2 Penataan Ruang
2.1 Ketaatan terhadap RTRW 20 20 30 30 40 DPU CIPTA KARYA
2.2 Luas wilayah produktif 760.066 767.743 775.498 783.332 791.244 DPU CIPTA KARYA
2.3 Luas wilayah industri 77.437 77.826 78.217 78.611 79.006 DPU CIPTA KARYA
2.4 Luas wilayah kebanjiran 1.461 1.446 1.432 1.418 1.403 DPU PENGAIRAN
2.5 Luas wilayah kekeringan 31.178.780 30.866.992 30.558.332 30.252.739 29.950.212 DPU PENGAIRAN
2.6 Luas wilayah perkotaan 4.355 4.355 4.355 4.355 4.355 DPU CIPTA KARYA
3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
3.3
3.3.1
Jenis, kelas, dan jumlah
Restoran
6
6
5
7 2 Dispenda
3.3.2 Rumah Makan 68 95 76 60 69 Dispenda
3.4 Jenis, kelas, dan jumlah
penginapan/ hotel
3.4.1 Hotel Melati Satu 2 2 2 2 10 Dispenda
3.4.2 Hotel Melati Dua 5 5 4 4 4 Dispenda
3.4.3 Hotel Melati Tiga 7 9 10 11 2 Dispenda
4 Lingkungan Hidup
4.1
Persentase Rumah Tangga
(RT) yang menggunakan air
bersih
60% 62% 62% 63% PU Ciptakarya
5 Komunikasi dan Informatika
5.1 Rasio ketersediaan daya listrik PLN
5.2 Persentase rumah tangga yang 119.285 126.931 PLN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
40
menggunakan listrik
Fokus Iklim Berinvestasi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.4 Jumlah dan macam pajak dan
retribusi daerah Dispenda
1.4.1 Pajak Daerah 6 6 6 7 7 Dispenda
1.4.2 Retribusi Daerah 26 26 26 26 23 Dispenda
1.5 Jumlah Perda yang mendukung
iklim usaha 1 3 1 3 4 Bagian Hukum
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2011
Guna mengetahui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011,
maka berikut adalah kesimpulan hasil evaluasi program dan kegiatan berdasarkan
dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2011, sebagai berikut:
1. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi
Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
a. Pertanian
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian 2010 menunjukkan bahwa jumlah
produksi padi jauh melampaui target yaitu produksi tahun 2010 mencapai
304.853 sedangkan target tahun 2010 hanya 286.000 Akan tetapi untuk
produktivitas komoditi yang lain mengalami penurunan sehingga target tidak
tercapai. Hal ini dikarenakan faktor alam/ anomali cuaca yang tidak
menguntungkan. Walaupun demikian program yang telah dilaksanakan
bersifat berkelanjutan dan per tahapnya telah sesuai dengan kajian akademis
sehingga diharapkan dapat mencapai peningkatan ketahanan pangan dan
target pada tahun 2013 dapat tercapai.
Manfaat kegiatan telah dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat luas
yaitu ketersediaan bahan makanan pokok, harga jual ditingkat petani relatif
stabil, meningkatnya pola konsumsi masyarakat, meningkatnya kelembagaan
petani serta pengetahuan dan keterampilan petani.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
41
b. Peternakan
Pada tahun 2010, menurut data Dinas Peternakan Kabupaten Probolinggo
menunjukkan bahwa pencapaian produksi dan produktifitas ternak sangat
berhasil. Hal ini dapat ditunjukkan indikator sasaran atau target yang telah
ditetapkan secara signifikan dapat dicapai diantaranya:
produksi telur Persentase peningkatan produksi 102,08% dibanding target,
susu 1.027,5%, daging 100%, sapi potong 1.189%, sapi perah 4.423%,
kambing 527,2% dan domba 186,4%, ayam buras 788% serta ayam ras
102,08%.
c. Perikanan
Pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 10,16% pada
produksi perikanan air payau bila dibandingkan pada tahun sebelumnya dan
atau 846,66% dari target 1,20%. Begitu juga untuk produksi perikanan air
tawar meningkat 4,10% dari tahun sebelumnya atau 683,33% dari target
0,60%. Sedangkan pada produksi pengolahan meningkat o,49% dari target
sebsar 0,32%. Untuk Produksi Penangkapan Laut kurang dapat mencapai
target yang telah ditetapkan karena sangat bergantung cuaca yang tidak
menguntungkan
Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari
berbagai indikator adalah :
- Pembinaan dan pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan
petani.
- Bantuan modal usaha bagi kelompok lumbung pangan.
- Mengadakan penelitian tentang pola konsumsi pangan masyarakat untuk
menentukan kebijakan di masa yang akan datang.
- Mengadakan penelitian untuk penyusunan perumusan kebijakan
penanganan daerah rawan pangan dengan penerapan Sistem Desa
Mandiri Pangan.
- Memasyarakatkan pemanfaatan bahan pangan lokal non beras baik untuk
konsumsi sendiri maupun untuk pengembangan usaha.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
42
- Memasyarakatkan penganekaragaman menu berbasis 3B (Beragam,
bergisi, dan Berimbang) untuk menuju hidup sehat dan berkualitas.
- Sosialisasi pola pangan berbasis 3 B (beragam, bergizi dan berimbang) dan
diversifikasi pangan.
- Perlu adanya terapan teknologi baik melalui sosialisasi maupun bantuan
langsung mesin-mesin pengolahan tanah, irigasi dan pengolahan produksi
(pasca panen) dalam rangka peningkatan mutu/kualitas bahan baku.
- Perlunya Peningkatan SDM Penyuluh baik kuantitas maupun kualitasnya.
2. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Otimalisasi Sektor Riil
Peningkatan perekonomian Daerah dilaksanakan pada Urusan Pilihan
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Industri, dan
Pariwisata.
a. Volume Usaha Koperasi
Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM), maka dalam lima tahun akan ditingkatkan melalui fasilitasi promosi,
pelatihan, teknologi produksi, pusat informasi dan perijinan yang didukung
dengan fasilitasi permodalan bekerja sama dengan lembaga keuangan.
Khusus untuk Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi UMKM dari Pemerintah
Kabupaten Probolinggo, diharapkan 5 tahun kedepan volume usaha koperasi
menjadi sebesar Rp 368.595.009.000,00 (tahun 2007 sebagai tahun dasar).
Beberapa aset daerah yang sudah dibangun untuk mendukung
pengembangan ekonomi kerakyatan antara lain pasar daerah, sub terminal
agroindustri, rumah potong hewan, pasar ikan dan pusat jajan dan oleh-oleh
direncanakan pada akhir tahun 2010 sudah dapat dioperasionalkan secara
optimal dan profesional.
Revitalisasi pasar daerah yang mencakup rehabilitasi, pemeliharaan,
perawatan kebersihan, kualitas sarana prasarana, keamanan dan ketertiban
terus dilakukan sehingga dalam lima tahun ke depan pasar daerah yang ada
dapat melayani masyarakat lebih profesional.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
43
b. Nilai Investasi Sektor Industri.
Salah satu indikator meningkatnya kondisi ekonomi suatu daerah
adalah nilai investasi industri, dengan melaksanakan program dan kegiatan
dalam rangka peningkatan investasi dimaksud, maka pada tahun 2013
diharapkan nilai investasi sektor industri di Kabupaten Probolinggo sebesar
Rp.320.742.000,00. Selanjutnya Tujuan Pembangunan ini akan dijabarkan
dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam fungsi ekonomi, serta
pariwisata dan budaya.
3. Sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Invstasi.
Dalam hal peningkatan rasio jalan dan jembatan kabupaten yang baik Pada
tahun 2010 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 85%
karena baru tercapai 68,2% atau tingkat pencapaian 80, 32 % dari target. Hal
ini disebabkan beberapa faktor kendala yaitu keterbatasan dana dan kondisi
iklim (bencana) yang merupakan salah satu faktor belum tercapainya target
yang telah ditetapkan.
Akan tetapi dengan dana yang tersedia pada Tahun 2010 Dinas PU Bina
Marga telah dapat mengurangi kondisi jalan rusak menjadi kondisi jalan
sedang melalui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan,
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan peningkatan jalan dan
jembatan.
Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari
berbagai indikator adalah :
- Melaksanakan penjadwalan pelaksanaan proyek sedini mungkin dalam setiap
Tahun anggaran dan memacu pelaksanaan proyek yang berlokasi pada
dataran tinggi guna mengantisipasi datangnya musim penghujan dan
mengkoordinasikan kepada instansi yang terkait untuk melakukan pembinaan
terhadap pelaksanan pekerjaan.
- Melaksanakan pengawasan dengan menggunakan jasa konsultan pengawas
guna lebih mengefektifkan peningkatan kwalitas pelaksanaan proyek.
- Melibatkan dan meningkatkan SDM dengan dibekali lebih dahulu diklat-
diklat/kursus-kursus yang ditujukan pada peningkatan profesionalisme sumber
daya manusia.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
44
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani / HIPPA / GHIPPA dalam
hal operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pengenalan/pemahaman
bangunan irigasi dengan mengikut sertakan dalam program diklat/ kursus-
kursus yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. Selain
itu memberikan himbauan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam
memelihara bangunan dan saluran irigasi.
4. Sasaran Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana
Pencapaian terus dipertahankan dengan upaya-upaya sebagai berikut:
- Membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan
instansi terkait untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui
CSR perusahaan.
- Mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam melalui perijinan dan
pengawasan.
- Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan
pengawasan sosial.
- Meningkatkan responsibilitas aparat Pemerintah Kabupaten terhadap
laporan/pengaduan masyarakat dalam melaporkan terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan dalam waktu 24 jam.
- Upaya pencegahan dampak lingkungan hidup, melalui penaatan perijinan
bidang lingkungan hidup dan Penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan
hidup (AMDAL/ UKL dan UPL).
- Upaya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, melalui
penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan pemantauan pelaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup.
- Upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup, meliputi Penyelamatan sumber
mata air dan Pemulihan ekosistem pantai.
- Upaya pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup,
melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, Pembinaan
perusahaan dan Pembinaan kepada masyarakat.
5. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Sosial Keagamaan dan
Kesehatan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
45
a. Persentase penurunan kematian bayi belum berhasil mencapai target
karena terjadinya peningkatan angka kematian bayi dimana target yang
harus dicapai adalah 6,92 sedangkan riilnya kematian bayi mencapai 8,
08 promil.
b. Angka kematian Ibu melahirkan menunjukkan penurunan. Tahun 2009
mencapai 95 per 100.000 dan tahun 2010 84 per 100.000. Walaupun
demikian angka ini masih belum berhasil mencapai target.
c. Penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan mengalami
kenaikan baik untuk Kunjungan pemeriksaan ibu hamil lengkap (K4)
mengalami kenaikan (91,13 %); Cakupan kunjungan bayi sudah
melebihi target (102,5 %); Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien maskin (100 %)/ Sedangkan jumlah kunjungn penderita ke
rumah sakit target 65822 kali sedangkan realisasi 46053 kali atau
69,97%.
d. Angka Pemanfaatan tempat tidur dalam satuan waktu tertentu (BOR)
realisasi tahun 2010 52,33% sedangkan targetnya70% atau tingkat
pencapainnya 71,33%.
e. Rata-rata Lama Dirawat atau ALOS target tahun 2010 adalah 5 hari
realisasi 3,73 hari atau 74,80%
f. Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) Menurut data yang diperoleh
menunjukkan bahwa BTO pada tahun 2010 adalah 58 kali sedangkan
target 50 kali. Hal ini meunjukkan bahwa pencapaiannya 110,80%.
g. Angka Kematian Bersih (Netto Death Rate/NDR), Angka kematian 48
jam setelah dirawat tahun 2010 : 16,07 promil (standar Depkes tahun
2005 – standar Depkes : ≤ 25 promil. Target pada tahun 2010 tercapai
107,13%.
h. Angka Kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR), Angka kematian
umum Tahun 2010 : 31,68 promil (standar Depkes Tahun 2005 –
standar Depkes ≤ 45 promil) sedangkan Target tahun 2010 adalah 29
promil sehingga tingkat pencapainnya 109,24%.
i. PUS yang menjadi peserta KB aktif tercapai (70,7 %) sedangkan target
(70 %).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
46
j. Persentase jumlah perempuan terlatih pada tahun 2010 adalah 100%
atau tingkat pencapaiannya 166,66% dari target . Dimana rata-rata
yang direncanakan ikut pelatihan adalah 30 orang dan yang terealisasi
untuk dilatih adalah 30 orang. Pelatihan dimaksud meliputi pelatihan
menjahit, bordir, tata rias dsb.
k. Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan
anak pencapaiannya 100% sehingga melampaui target yang hanya
20%.
l. Persentase peningkatan peran kader perempuan capainnya adalah
100% sehingga telah dapat melampaui target tahun 2010.
m. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Pada tahun 2010 APM
mengalami kenaikan bila dibanding tahun 2009. APM SD 99,23% ;
APM SMP 70,59% dan APM SMA 32,40%. Walaupun demikian
pencapaian diatas masih berada dibawah target. Rasio jumlah siswa
per jumlah sekolah untuk tingkat SD adalah 1: 119. Untuk tingkat SMP
rasionya 1: 36 sedangkan target adalah 1: 160. Tingkat SMA rasio
siswa per jumlah sekolah 1:76
Upaya yang terus akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target
antara lain:
- Peningkatan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan yang memadai secara bertahap.
- Penambahan tenaga kesehatan secara bertahap dan
mengoptimalkan tenaga yang ada .
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-
pelatihan teknis.
- Meningkatkan kemitraan antara bidan dan dukun bayi, melakukan
kegiatan swadaya serta pelaksanaan Audit Maternal Perinatal non
medis di Kecamatan.
- Peningkatan deteksi dini balita gizi buruk melalui peran aktif kader
posyandu di pesedeasaan dan meningkatkan kapasitas
kelembagaan posyandu serta dukungan sektor-sektor terkait.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
47
- Memberdayakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan sektor-sektor
terkait dalam penyebarluasan informasi dan promosi kesehatan
tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih Sehat pada kelompok-
kelompok potensial,.
- Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam program Desa
Siaga dan Rumah Tangga Sehat.
- Penerapan sangsi terhadap pengedar garam tidak beryodium.
- Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
melalui peran aktif Tim Pangan dan Gizi (TPG) mulai dari Tingkat
Kecamatan sampai Kabupaten.
- Pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota
jamkesmas pusat melalui dana pendamping jamkesmas APBD
Kabupaten.
- Pembangunan TK Negeri di Kecamatan dan pendirian SMK di
masing-masing Kecamatan untuk memenuhi rasio SMK : SMA = 60
: 40.
- Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi
pendidikan guru.
- Peningkatan pengembangan kompetensi tenaga tutor.
- Dilaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye pendidikan.
- Mendirikan perpustakaan sekolah dan meningkatkan minat baca
siswa.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
perpustakaan keliling (sepeda motor dan mobil perpustakaan).
- Meningkatkan kualitas SDM aparatur Perpustakaan melalui Diklat
Teknologi Informatika.
- Menerapkan kebijakan atau regulasi pemerintah Kabupaten
Probolinggo yang dapat meningkatkan akses dan partisipasi
perempuan dalam memberdayakan ekonomi keluarga, memberikan
latihan ketrampilan, magang, bimbingan usaha dan bantuan modal.
- Melakukan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan
penyuluhan, Penyebaran informasi lewat media elektonik, leaflet
dengan melibatkan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama sehingga
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
48
kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin berkurang.
- Melakukan Advokasi pada pengambil kebijakan dan perencana
sehingga program dan kegiatan yang responsive gender lebih
besar.
- Melakukan Advokasi kepada instansi terkait khususnya bagian
perencanaan dan keuangan untuk memberikan dukungan dana,
sarana dan prasarana yang memadai sehingga perlindungan
terhadap perempuan dan anak optimal.
- Memberikan advokasi kepada pemerintah desa serta memberikan
tambahan kesejahteraan kepada kader.
- Diadakan sosialisasi terhadap program.
- Perlu peningkatan kegiatan KIE pada masyarakat.
- Perlu adanya pembekalan khusus kepada kepala desa.
- Diberi penghargaan yang memadai dan adanya pancingan didalam
setiap pelayanan KB.
- Permintaan droping ke propinsi disamping usulan didalam
pengadaan barang.
6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
a) Penurunan jumlah Keluarga Pra sejahtera pada tahun 2010
berdasarkan data Dinas Sosial sebesar 1.805 KK dari tahun
sebelumnya atau pencapaiannya 32, 94%;
b) Penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
sebesar 1.532. Persentase jumlah PMKS tahun 2010 terhadap jumlah
penduduk per tahun 2009 adalah 9,41%;
c) Persentase Peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) yang dibina (mendapat bantuan) menurut data Dinas
sosial sampai dengan tahun 2010 adalah 16, 84%.
d) Tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara tenaga kerja
tertampung dibanding jumlah agkatan kerja adalah 89,95%.
e) Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2009 menurut data
dalam kabupaten Probolinggo Dalam Angka tahun 2010 menunjukkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
49
bahwa UMK telah meningkat menjadi Rp 682.500 per bulan sehingga
Persentase pencapaian kehidupan minimal mencapai 76,08%.
f) Jumlah transmigran terkirim sebanyak 31 KK/107 jiwa dengan tujuan
ke 3 (tiga) lokasi yaitu :
- 11 KK/38 jiwa ke UPT Waturempe Kecamatan Tingkep Kabupaten
Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 10 KK/38 jiwa ke UPT Pangea SP4 Kabupaten Boalemo Provinsi
Gorontalo.
- 10 KK/31 jiwa ke UPT Maidi Kecamatan Oba Kota Tidore Provinsi
Maluku Utara.
Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari
berbagai indikator adalah :
- Penanganan secara berkala kepada para PMKS.
- Mengoptimalkan tugas dan fungsi PSM/TKSK dan Karang Taruna
yang ada di wilayah dalam usaha kesejahteraan sosial.
- Mengajukan tambahan dana, sehingga dapat menangani
permasalahan yang ada.
- Perlunya wadah untuk menampung permasalahan-permasalahan
sosial.
- Peningkatan kemampuan, pendidikan dan keterampilan kepada
Keluarga Binaas Sosial (KBS).
- Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi
Jawa Timur maupun daerah penerima transmigran di luar Pulau
Jawa.
- Mengadakan kerjasama dengan kabupaten penerima transmigran
di luar Pulau Jawa.
7. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Otonomi
Daerah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
50
Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari
berbagai indikator adalah :
- Meningkatkan intensitas sosialisasi Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006
tentang Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta
catatan sipil.
- Penyempurnaan database kependudukan yang dimiliki penduduk.
- Dalam rangka mencapai hasil kerja yang optimal kedepan diharapkan masing-
masing Satker agar melaporkan kegiatannya sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan, mengupayakan lebih serius untuk peningkatan kualitas SDM dan
pembinaan serta pengawasan melekat guna peningkatan prestasi yang lebih
baik dari Tahun yang lalu.
- intensitas rapat koordinasi dengan SKPD yang membutuhkan pengadaan
barang dan jasa.
- Meningkatkan intensitas pendataan dan sertifikasi asset daerah.
- Meningkatkan sosialisasi kepada SKPD tentang mekanisme perencanaan
kebutuhan dan pengelolaan asset daerah.
- Mengkaji kembali dasar hukum pengelolaan asset daerah.
- Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih
mengoptimalkan pemungutan atas obyek pendapatan yang menjadi
tanggungjawabnya.
- Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat untuk
penerbitan petunjuk pelaksanaannya.
- Melakukan pendampingan SKPD dalam penyusunan Neraca;
- Melakukan koordinasi dengan Propinsi Jawa Timur baik sebelum maupun
sesudah juknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan
Keuangan Khusus.
- Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih
mengoptimalkan penyerapan dananya.
- Melakukan bimbingan teknis dan pembinaan Kepala SKPD dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
51
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi
Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
Dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi
Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, masih menghadapi
banyak kendala, diantaranya :
1. Anomali cuaca yang tidak menentu,
2. Terdapatnya daerah yang mengalami gagal panen,
3. Erupsi gunung Bromo,
4. Banyaknya virus yang menjangkit pada hewan ternak, seperti virus flu
burung.
2.3.2 Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Sektor Riil.
Dalam upaya meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi
Usaha Sektor Riil, masih menghadapi banyak kendala, diantaranya :
1. Belum optimalnya jaringan promosi sebagai sarana pengembangan
investasi/penanaman modal;
2. Belum optimalnya pelayanan dan rendahnya kepastian hokum dalam
investasi/penanaman modal;
3. Kurangnya insentif investasi dan keterbatasan infrastrukutr serta
rendahya kualitas SDM.
4. Kualitas SDM yang relatif masih rendah yang tercermin kurangnya
produktivitas tenaga kerja;
5. Masih rendahnya penerapan standarisasi untuk produk-produk industri
manufaktur;
6. Lemahnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, yaitu
permodalan, teknologi, informasi dan pasar;
7. Masih banyaknya koperasi yang dinilai belum sehat, terlihat bahwa
koperasi di Kabupaten Probolinggo memiliki kecenderungan adanya
peningkatan anggota dan jumlah simpanan, tetapi omset volume
usahanya mengalami penurunan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
52
8. Masih rendahnya produktivitas UMKM dan koperasi, karena kualitas
Sumber Daya Manusia UMKM dan koperasi masih rendah, rendahnya
kompetensi kewirausahaan UMKM dan terbatasnya sarana prasarana
operasional dan modal usaha;
9. Minimnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.
2.3.3 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perekonomian Daerah
Beberapa Kendala utama dari pembangunan infrastruktur baik infrastruktur
transportasi, perumahan dan permukiman, pengairan di kabupaten
Probolinggo antara lain:
1. Kondisi prasarana jalan sebagian besar masih perlu penanganan /
pemeliharaan;
2. Banyaknya prasarana jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan
kualitasnya.;
3. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem
jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola
pelayanan distribusi angkutan jalan;
4. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana pelayanan angkutan umum masih
terbatas.
5. Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana
perumahan;
6. Menurunnya kondisi prasarana publik dan bangunan Pemerintah;
7. Pelayanan air bersih belum optimal, disebabkan rendahnya kualitas
pengelolaan pelayanan air minum oleh PDAM, meningkatnya tingkat
kebocoran dan tingkat pendapatan masyarakat rendah serta
terbatasnya jaringan pipa;
8. Relatif masih tingginya penggunaan jamban terbuka;
9. Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif dan efisien;
10. Mulai menurunya kondisi prasarana drainase;
11. Menyempitnya lahan ruang hijau terbuka;
12. Penerangan jalan umum masih kurang.
13. Meningkatnya kebutuhan air bagi masyarakat;
14. Menurunnya kemampuan penyediaaan ai;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
53
15. Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan tata laksana.
2.3.4 Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana
Permasalahan yang dihadapi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan
Pencegahan Bencana Alam, yaitu :
1. Adanya kecenderungan peningkatan pencemaran lingkungan Hidup;
2. Semakin rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut, abrasi pada
panjang pantai dan hutan Mangrove akan mengancam potensi sumber
daya pesisir dan perikanan laut;
3. Belum optimalnya pendayagunaan potensi kelautan;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan
ligkungan;
5. Adanya keterbatasan data dan informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan
2.3.5 Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, sosial keagamaan dan Kesehatan
permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten
Probolinggo yang terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan, antara
lain :
1. Partisipasi masyarakat mengikuti pendidikan cenderung menurun;
2. Rendahnya kualitas fasilitas pelayanan pendidikan khususnya SD/MI;
3. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum memenuhi standart
kompetensi;
4. Angka melek huruf masih relatif rendah;
5. Rendahnya cakupan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Anggaran pendidikan masih belum mencukupi.
7. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan
sehat (PHBS);
8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman;
9. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
10. Rendahnya status kesehatan masyarakat;
11. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang tidak merata.
2.3.6 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengganguran di Kabupaten
Probolinggo masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
54
1. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang cacat,
fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta kurangnya sarana
dan prasarana pelatihan kerja;
4. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha yang kurang
produktif;
5. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan pelaksanaan
kebijakan/program di wilayahnya terutama wilayah perdesaan;
2.3.7 Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam mewujudkan pelaksanan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip
good governance dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten
Probolinggo, masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain yaitu :
1. Belum diberlakukannya standar pelayanan minimal (SPM) di instansi
pemerintah;
2. Belum adanya kepastian mengenai Pedoman Struktur Kelembagaan
pemerintah daerah;
3. Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;
4. Pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah belum optimal;
5. Perencanaan pembangunan daerah belum optimal;
6. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik;
7. Pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal.