PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG PERUBAHAN RENSTRA
Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan politik, ekonomi, teknologi,
pranata hukum, sosial dan budaya masyarakat menuju ke arah keadaan yang lebih baik, yang
mencakup aspek fisik dan kelembagaan, serta perubahan taraf kehidupan dan tingkat partisipasi
masyarakat yang lebih berkualitas. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua hal
yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan dapat berhasil bilamana dapat memunculkan kemauan
dan kemampuan masyarakat untuk maju dan mandiri dalam menciptakan proses pembangunan
selanjutnya, serta melestarikan dan mengembangkan hasil-hasilnya.
Pembangunan pada masa lalu cenderung memprioritaskan perkembangan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dan kota-kota besar, sehingga salah satu dampak negatifnya adalah polarisasi
dan marginalisasi. Oleh karena itu agar supaya disparitas / kesenjangan antar wilayah tidak semakin
melebar dan kegiatan pembangunan dapat bermanfaat lebih signifikan dan nyata, maka
pembangunan harus dapat diarahkan untuk mencapai pertumbuhan, pemerataan dan pemberdayaan
segenap potensi masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam proses pembangunan, upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat merupakan
paradigma yang dianggap lebih realistik. Substansi pemberdayaan adalah memampukan dan
kemandirian masyarakat beserta pranata-pranata tradisionalnya. Konsep ini mencerminkan
paradigma yang bersifat bertumpu pada masyarakat, partisipatif, pemberdayaan dan berkelanjutan.
Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada asumsi bahwa masyarakat
pedesaan menjadi subyek pembanguan dan memiliki sumberdaya yang potensial. Oleh karena itu
pendekatannya menekankan pada penguatan motivasi dalam diri masyarakat serta perubahan sikap
mental individu dan masyarakatnya dalam mewujudkan terciptanya partisipasi aktif dan bermakna.
Pendekatan ini lebih mengutamakan inner construction dan jiwa manusia sebagai sosiopsikologis
yang diharapkan dapat membentuk dirinya dan bersikap mandiri.
Pemberdayaan masyarakat semakin mempunyai pijakan yang kuat dengan munculnya sistem
pemerintahan yang baik (good governance) yang mempunyai prinsip-prinsip antara lain :
1. Penyelenggara pemerintah yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesionalisme dan
akuntabilitas.
2. Pemerintah yang menghormati hak-hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi secara
substansial.
3. Pemerintah yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan
kepada segenap masyarakat tanpa diskriminasi.
4. Kepemerintahan yang mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat secara efektif.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
2
Kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan tonggak baru dalam hubungan Pusat dan
Daerah yang menggunakan filosofi “keberagaman dalam kesatuan”. Selain perubahan pada tataran
filosofi, pola dan fungsi utama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menawarkan beberapa
paradigma baru antara lain kedaulatan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat serta
pemerataan dan keadilan.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui
perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat
pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai bersumber daya pembangunan
yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh
proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia. Sehingga pembangunan yang
berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.
Dimensi pemberdayaan adalah upaya menumbuhkan keinginan untuk aktualisasi sehingga
merasa berdaya dan memampukan masyarakat untuk bermobilitas sehingga lebih mandiri dan
produktif berorientasi pada kesetaraan dan menumbuhkan iklim demokrasi yang menjamin hak-hak
masyarakat dari intervensi pihak-pihak lain.
Nuansa pemberdayaan masyarakat sebagaimana uraian tersebut di atas juga merupakan
tuntutan era Good Governonce dan Otonomi Daerah yang mengharuskan aparat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan lebih profesional dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya. Untuk menjawab tantangan tersebut dapat dilakukan dengan suatu
pendekatan manajemen stratejik yang mempunyai tujuan menyusun langkah-langkah stratejik dalam
rangka pemberdayaan masyarakat.
Manajemen Stratejik adalah seni dan pengetahuan yang memformulasikan, melaksanakan
dan mengevaluasi pengambilan keputusan lintas fungsi organisasi sehingga memungkinkan
organisasi mencapai tujuan. Dengan demikian maka Manajemen Stratejik membahas hubungan
antara organisasi dan lingkungannya baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal,
sehingga memberikan petunjuk bagi pimpinan organisasi bagaimana menghadapi perubahan-
perubahan yang terjadi dalam organisasi (internal) ataupun di luar organisasi (eksternal).
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi;
(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah
sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana stratregis yang selanjutnya
disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
3
dan bersifat indikatif. Renstra OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas
bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, sehingga
keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.
Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Grobogan ke
depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja
tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap
pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan, tetapi juga seluruh
aparatur pemerintah Kabupaten Grobogan dan stakeholder lainnya yang ada di Grobogan.
Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2016 – 2021 sebagaimana yang tercantum di
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 tahun 2016, sehingga Rencana Strategis ini
dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam
strategi pembangunan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan dimana
Kepala Dinas sebagai pihak yang menerima sebagian kewenangan yang diberikan Bupati.
Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu
rensponsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam
aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara priodik perlu diupayakan
untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.
Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang menginjak tahun ke-2 ini,
dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka
dipandang perlu untuk melakukan perubahan yang tahapan dan tatacaranya berpedoman kepada
peraturan perundang-undanganyang berlaku.
Berdasarkan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan
Jangka Panjang Daerah, rencana pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri ini;
c. Terjadi perubahan yang mendasar;
Hal yang mendasar dari evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Grobogan berdasarkan Pasal 342 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
4
Nomor 86 tahun 2017, diketahui bahwa terjadi perubahan yang mendasar mencakup perubahan
kebijakan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah
dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/2911/Sj Tahun 2016
tentang Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah
disebutkan bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana
Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah.
Menindaklanjuti hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan perubahan
dokumen Renstra sesuai dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Grobogan dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan yang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 memenuhi syarat sebagaimana diatur
diatas.
Lebih lanjut, mengingat bahwa operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui Renstra OPD
maka penyusunan perubahan RPJMD juga diikuti dengan perubahan Renstra OPD. Hal ini sejalan
dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan
bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif
dimana penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan RPJMD. Perubahan
Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan pada prinsipnya
merupakan revisi atas perencanaan jangka menengah OPD sebagai bentuk penyesuaian terhadap
dinamika internal maupun eksternal. Perubahan Tata Kelembagaan atas pertanggungjawaban dan
penilaian kinerja yang cukup fundamental dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
menjadi alasan yang substantif dilakukannya kegiatan Review ini. Disamping itu tuntutan
peningkatan pelayanan publik menjadi realitas faktual yang tidak bisa terhindarkan.
Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki perangkat daerah,
maka disusunlah Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Grobogan. Fungsi Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Grobogan mencakup sebagai berikut: (1) Menjabarkan tujuan dan sasaran perangkat
daerah; (2) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah
daerah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran lima tahunan dan tahunan perangkat daerah;
(3) Mengarahkan proses penyusunan Renja perangkat daerah; (4) Instrumen bagi perangkat daerah
untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan masing-masing
perangkat daerah; (5) Instrumen bagi perangkat daerah untuk mengukur capaian target kinerja
program dan kegiatan pembangunan jangka menengah.
Pendekatan perencanaan dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan mencakup pendekatan Teknokratis,
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
5
Politis, Partisipatif, Top-Down dan Bottom-Up. Tahapan dan Proses penyusunan Perubahan Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan ini diawali dengan: (1)
Persiapan penyusunan Perubahan Renstra perangkat daerah; (2) Penyusunan rancangan Perubahan
Renstra perangkat daerah; (3) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra perangkat daerah; (4)
Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra perangkat daerah. Dengan adanya perubahan
dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan ini, diharapkan
OPD mampu melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara objektif sehingga aparatur
mampu mengelola secara efektif dan efisien pencapaian tujuan yang hendak dicapai organisasi
dalam kurun waktu lima tahunan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
6
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang
Daerah, rencana pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2012 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Grobogan;
1.3.MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA DINAS
PEMBERDAYAAN MAYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN
a. Maksud
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Grobogan dimaksud untuk memperbaiki ulang tolok ukur dan alat bantu serta menjadi
landasan penyusunan Dokumen Operasional Perencanaan, Kebijakan dan Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai
dengan tupoksi yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan
sampai dengan Tahun 2021.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
7
b. Tujuan
Sedangkan tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 adalah untuk lebih memantapkan terselenggarakannya
kegiatan mengutamakan Skala Prioritas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Grobogan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang
telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 serta untuk
mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang dinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang sejalan dengan visi, misi dan program Bupati Grobogan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN PERUBAHAN RENSTRA
Perubahan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 secara garis besar disusun menjadi 8 (delapan) bab dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini terdiri dari:
1.1. Latar Belakang Perubahan Renstra,
1.2. Landasan Hukum,
1.3. Maksud dan Tujuan,
1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renstra,
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN
Bagian ini berisi tentang:
2.1. Tugas Pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Grobogan,
2.2. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Grobogan,
2.3. Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan
sampai saat ini,
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kabupaten Grobogan,
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Bagian ini memuat :
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan,
3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Tengah,
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
8
3.4. Telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis,
3.5. Penentuan isu-isu strategis,
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan,
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menjelaskan tentang Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Grobogan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah,
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Grobogan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menjelaskan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Grobogan yang terkait langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Grobogan,
BAB VIII PENUTUP
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Grobogan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman
pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN GROBOGAN
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dan Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan.
Tugas pokok :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Fungsi :
Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Grobogan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa;
c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
e. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi terinci dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pada Gambar 1:
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
10
BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GROBOGAN
KEPALA DINAS
Kelompok Jabatan
Fungsional Tertentu
SEKRETARIAT
SUBBAG. SUBBAG. SUBBAG. Perencanaan Keuangan Umum
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG Kerjasama Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa Pemberdayaan
Pembangunan Kawasan Desa dan Teknologi Tepat Masyarakat
Perdesaan Guna
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
Kerjasama Desa Lembaga Perencanaan Pengembangan
Kemasyarakatan Desa
Pembangunan Desa
Swadaya Masyarakat
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
Pembangunan Kawasan Pengembangan Teknologi Pembangunan Desa Peningkatan Kapasitas Pedesaan Tepat Guna Masyarakat
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
Pengelolaan Lingkungan Lembaga Ekonomi Evaluasi dan Pemberdayaan dan Sumber Daya Alam Masyarakat Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana
Informasi Desa
Gambar 1.
Struktur Organisasi
Sumber: Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2016
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
11
(1). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Teknologi Tepat Guna;
e. Bidang Pembangunan Desa;
f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(2) Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum.
(3) Bidang Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, membawahkan:
a. Seksi Kerjasama Desa;
b. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
c. Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam.
(4) Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Teknologi Tepat Guna,
membawahkan:
a. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan
c. Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat.
(5) Bidang Pembangunan Desa, membawahkan:
a. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa;
b. Seksi Pembangunan Desa; dan
c. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Desa;
(6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
a. Seksi Pengembangan Swadaya Masyarakat;
b. Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat; dan
c. Seksi Pemberdayaan Prasarana dan Sarana.
(7) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
RINCIAN TUGAS:
1. Kepala Dinas Mempunyai Tugas :
a. merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
b. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
12
c. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di
bidang lingkungan hidup;
d. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
e. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
f. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
g. menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang
didelegasikan;
h. menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
j. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaaan program dan kegiatan di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
k. memberikan rekomendasi, fasilitasi, verifikasi bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;
l. menetapkan rencana program, pendataan, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
m. menetapkan pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan
kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan lembaga adat
serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
n. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan, supervisi dan fasilitasi
pelaksanaan di bidang sosial budaya, perekonomian masyarakat, pengentasan dan
penanggulangan kemiskinan serta pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar/Madarasah Ib”idaiyah di desa tertinggal /
desa tidak mampu / desa miskin / desa rawan pangan / desa kritis;
o. menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, supervisi, pembinaan,
pendataan dan bimbingan perencanaan pelaksanaan di bidang pemberdayaan
perempuan, gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) /Peningkatan Peranan
Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) dan peningkatan
kesejahteraan sosial serta perlindungan tenaga kerja informal;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
13
p. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan, supervisi, fasilitasi pendataan,
pengembangan sumber pendapatan desa dan pemberdayaan lembaga perekonomian
desa di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
q. menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, fasilitasi
pendataan dan pengembangan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan
keswadayaan masyarakat/partisipasi swadaya gotong royong dalam pengembangan
sumberdaya masyarakat, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam,
pemasyarakatan teknologi tepat guna, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan
desa/kelurahan, perumahan, sarana air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan
terpadu serta pendayagunaan ruang kawasan perdesaan berbasis pemberdayaan
masyarakat;
r. menyelenggarakan dan melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan
pengembangan desa, pengembangan wilayah kawasan terpadu dengan meningkatkan
sumberdaya manusia dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan
pembangunan desa di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
s. menyelenggarakan dan melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknis keswadayaan
masyarakat dan kegotongroyongan melalui kegiatan bulan bhakti gotong royong
masyarakat, perlombaan desa/kelurahan dan program pembangunan masuk desa serta
kegiatan gelar teknologi tepat guna;
t. menyelenggarakan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, bimbingan dan pelatihan
di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bagi pemerintah desa/kelurahan,
badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
u. menyelenggarakan dan melaksanakan pengelolaan dan perencanaan urusan program,
kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan dan ketatausahaan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
v. menetapakan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntanbilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai
dengan visi, misi dan tujuan organisasi;
w. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan
bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan
fungsinya;
x. menetapkan laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan
neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan;
y. menetapkan penetapan indikator kinerja kegiatan;
z. menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
2. Sekretaris Mempunyai Tugas :
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
14
a. menyusun program kegiatan Sekretariat pada Dinas berdasarkan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang - undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan
arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta regulasi sektoral
terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi
kepegawaian, dan administrasi keuangan;
g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP,) serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan
(Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA);
i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan
secara berhasil guna dan berdaya guna;
j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat,
kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan,
urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan
ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi
perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di Subbagian Perencanaan,
Subbagian Umum, dan Subbagian Keuangan sebagai bahan evaluasi;
m. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
n. mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
15
o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
2.1. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan
dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral
terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah
dinas yang berkaitan dengan administrasi umum dan kepegawaian guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;
g. melaksanakan layanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian,
hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga,
protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan;
h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan, serta pengusulan
formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. merencanakan, memproses, dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk
keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud, dan
barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Grobogan dalam rangka proses
pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
16
k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan
tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian,
pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan
berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna
terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala,
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun
(taspen), pengiriman peserta kesehatan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis
(bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan
protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman, dan nyaman;
p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di Su
Bagian Umum;
q. menghimpun dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
disusun oleh masing-masing subbagian dan seksi;
r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan
dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
17
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah
dinas yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;
g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari
masing-masing seksi, subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
menghindari kesalahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA),
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta perubahan anggaran sesuai ketentuan
dan plafon anggaran yang ditetapkan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator
Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK)/Penetapan Kinerja (Tapkin), dan jenis
dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang perencanaan;
k. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
l. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan
kegiatan dari masing-masing subbagian, seksi sebagai bahan penyusunan laporan
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas sebagai bahan
pengambilan kebijakan;
o. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di
bidang sistem informasi Dinas;
p. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa;
q. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
18
u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
2.3 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. rencana dan program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan
dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral
terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah
dinas yang berkaitan dengan bidang administrasi keuangan guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;
g. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan
anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
h. menghimpun dan dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan
Sekretariat dan Bidang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
i. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui
aplikasi system informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
j. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan di bidang keuangan kepada
pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;
k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara
membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan
yang ditetapkan sebelumnya;
l. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan
pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi
penyempurnaan;
m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta
jenis pelaporan keuangan lainnya;
n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang keuangan;
o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
19
p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
3. Kepala Bidang Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang kerjasama desa dan pembangunan
kawasan perdesaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasFasilitasi pelaksanaan
musyawarah rencana pembangunan desa;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan
arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun
horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya
sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, di bidang kerjasama desa dan
pembangunan kawasan perdesaan;
g. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
program dan kegiataan di bidang kerjasama desa dan pembangunan kawasan
perdesaan;
h. menyiapkan bahan dan merumuskan rencana operasional kerja kegiatan bidang
kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
i. menyiapkan bahan dan merumuskan rencana program tataruang kawasan perdesaan
partisipatif;
j. menyiapkan bahan dan merumuskan pembangunan infrastruktur antar perdesaan;
k. menyiapkan bahan dan menyusun pembentukan tim koordinasi, tim fasilitasi dan tim
pelaksana kegiatan kerjasama desa, antar desa dan atau dengan fihak lain, program
pembangunan kawasan perdesaan dan pengelolaan lingkungan serta sumber daya
alam di desa;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerjasama desa, antar desa dan atau dengan fihak
lain, program pembangunan kawasan perdesaan dan pengelolaan lingkungan serta
sumber daya alam di desa;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
20
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendataan, pemberian dukungan
bantuan kegiatan kerjasama desa, antar desa dan atau dengan fihak lain, program
pembangunan kawasan perdesaan dan Pengelolaan Lingkungan serta Sumber Daya
Alam (BP-SPAMS) dan yang lain yang ada di desa;
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, bimbingan program kerjasama
desa, desa, antar desa dan atau dengan fihak lain, pembangunan kawasan perdesaan
dan pengelolaan lingkungan serta sumber daya alam di desa;
o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kerjasama desa, antar desa dan atau
dengan fihak lain, program pembangunan kawasan perdesaan dan pengelolaan
lingkungan serta sumber daya alam di desa;
p. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan penguatan kapasitas masyarakat di bidang
pembangunan kawasan perdesaan, bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya
alam;
q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa untuk
meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi desa;
r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan manajemen pelaksanaan
program pembangunan perdesaan;
s. menyiapkan bahan dan merumuskan Standar Operasional dan Prosedur di bidang
kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
t. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
u. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
3.1. Kepala Seksi Kerjasama Desa, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kerjasama Desa berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan
dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
21
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral
terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama desa, antar desa
dan atau dengan fihak lain;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiataan di bidang kerjasama desa, antar desa dan atau dengan fihak lain;
h. menyiapkan bahan dan menyusun pembentukan tim pelaksana kerjasama desa, antar
desa dan atau dengan fihak lain;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerjasama desa, antar desa
dan atau dengan fihak lain;
j. melaksanakan tata administrasi pelaksanaan kegiatan kerjasama desa, antar desa dan
atau dengan fihak lain;
k. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal
Masuk Desa (TMMD) dan pengembangan pola terpadu program masuk desa;
l. melaksanakan kegiatan kerjasama desa, antar desa dan atau dengan fihak lain yang
telah direncanakan;
m. menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur di bidang
kerjasama desa, antar desa dan atau dengan fihak lain;
n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
3.2. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaaan, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-
undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan
dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
22
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral
terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan kasawan
perdesaan;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiataan di bidang pembangunan kasawan perdesaan;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, perencanaan, pelaksanaan
pembangunan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
kawasan perdesaan;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan
penyelenggaraan penataan pendayagunaan kawasan perdesaan;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, perencanaan, pelaksanaan
optimalisasi pola tata desa, tata ruang desa;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penataan
dan pendayagunaan pembangunan kawasan perdesaan serta pemberdayaan
masyarakat dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, pemetaan, pemberian bantuan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan kawasan
perdesaan;
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis dan
penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan atau yang terlibat
dalam program pembangunan kawasan perdesaan;
n. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
o. menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur di bidang
pembangunan kasawan perdesaan;
p. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
3.3. Kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam,
mempunyai tugas :
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
23
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber
Daya Alam berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan
dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral
terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan
dan sumberdaya alam;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiataan di bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan kapasitas
pemerintahan desa di bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam di
daerah;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan peran masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia serta
peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan serta
sumber daya alam di desa;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, perencanaan, pelaksanaan,
pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan, pemanfaatan lahan sekitar
wilayah hutan dan perdesaan;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan bagi pengelola lingkungan serta
sumber daya alam dan yang lain yang ada di desa;
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bantuan di lingkungan kumuh
termasuk di dalamnya bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis bagi pengelola
program pengelolaan lingkungan serta sumber daya alam di desa;
o. menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang
pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam;
p. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
24
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
25
4. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Teknologi Tepat Guna,
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang lembaga kemasyarakatan desa dan
teknologi tepat guna berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan
arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun
horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya
sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang lembaga kemasyarakatan desa dan teknologi tepat guna;
g. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
program dan kegiataan di bidang kemasyarakatan desa dan teknologi tepat guna;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, bimbingan dan pelatihan
bidang lembaga kemasyarakatan desa dan teknologi tepat guna bagi lembaga
kemasyarakatan desa/kelurahan;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, bimbingan dan pelatihan
penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan
lembaga adat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemantapan
manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan menyelenggarakan
pelatihan perencanaan partisipatif pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, pemetaan, pengembangan,
pendayagunaan, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan dukungan dan pemberian bantuan, pembinaan,
bimbingan, supervisi fasilitasi pendataan dan pengembangan serta koordinasi
penyelenggaraan kelembagaan dan teknologi tepat guna;
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendataan, motivasi, bimbingan
teknis, pembinaan, pemberian bantuan dan pengembangan kelembagaan masyarakat
dan peningkatan keswadayaan masyarakat dengan mengembangkan Sumber Daya
Manusia (SDM), melalui peningkatan ketrampilan dan pengetahuan dengan
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
26
memberikan pembekalan, desiminasi, sosialisasi maupun pelatihan serta
pengembangan, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan
monitoring kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
o. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk operasional dalam rangka pendataan
dan pengolahan data, pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis lembaga
kemasyarakatan;
p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kemampuan institusi/lembaga
kemasyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW),
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/ kelurahan, Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, karang taruna dan lembaga kemasyarakat
desa yang lain;
q. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan partisipasi perempuan dan anak
dalam rangka pendataan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) dan Peningkatan Peran Wanita menuju
Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS), pengembangan Gerakan Nasional Orang
Tua Asuh (GNOTA), pengembangan pokjanal-posyandu, gerakan sayang ibu dan
Kelangsungan Hidup Pengembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA),
pelaksanaan desa siaga dan penanganan tenaga kerja (pekerja anak informal) yang
berbasis pemberdayaan masyarakat;
r. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemasyarakatan
teknologi tepat guna dengan melakukan pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan
serta pengembangan, pemasyarakatan, dan penyebarluasan teknologi tepat guna
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
s. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pembentukan Pos Pelayanan
Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK), pembentukan Warung Teknologi Tepat
Guna (WARTEK) dan penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna;
t. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, bimbingan,
supervise, pelaksanaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan
desa, pengembangan lembaga perekonomian masyarakat, perlindungan tenaga kerja
informal, pemberdayaan ekonomi penduduk miskin melalui program penanggulangan
kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan social berbasis pemberdayaan
masyarakat;
u. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemberian dukungan bantuan,
supervise, fasilitas pendataan, pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan
masyarakat desa, badan kredit desa, pengelolaan Dana Bantuan Modal Usaha
Bergulir (DBMUB), Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des), Lembaga Pemberdayaan
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
27
Ekonomi Masyarakat kecamatan (LPEMK), pengelolaan pasar desa, pengembangan
pertanian pangan serta lembaga keuangan mikro perdesaan berbasis pemberdayaan
masyarakat dan desa;
v. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas pelaksanaan pembangungan dan
pemberdayaan masyarakat desa melalui pendataan, sosialisasi, motivasi, bimbingan
teknis dengan mengembangkan sumbrer daya manusia, sebagai kebijakan pemerintah
daerah;
w. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pendataan pemberian
makanan tambahan anak sekolah bagi taman kanak-kanak dan sekolah dasar di desa
tertinggal/desa tidak mampu/miskin/desa rawan pangan/desa kritis dan desa terisolir;
x. menyiapkan bahan dan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang
lembaga kemasyarakatan desa dan teknologi tepat guna;
y. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
z. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
4.1. Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-
undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan
dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral
terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lembaga kemasyarakatan
desa;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiataan di bidang lembaga kemasyarakatan desa;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pendataan, sosialisasi, pembinaan,
bimbingan dan pelatihan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
28
masyarakat, pemberdayaan lembaga adat serta pengembangan kehidupan soasial
budaya masyarakat;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemantapan
manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan menyelenggarakan
pelatihan perencanaan partisipatif pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
j. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis mengenai
pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan, meliputi pembentukan
Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), pembentukan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, pembentukan dan fasilitasi karang taruna,
pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan lembaga
kemasyarakatan lain yang berkedudukan di desa/kelurahan;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kemampuan,
penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga (RT)
dan Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
(LPMD/K), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), karang taruna, dan lembaga
kemasyarakatan lain desa yang lain.
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendampingan
dan pembekalan bagi pemuda, remaja, pelajar, pramuka, karang taruna dan lembaga
swadaya masyarakat serta mahasiswa dalam rangka kuliah kerja nyata, praktek
lapangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
m. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional
pembentukan asosiasi/forum atau tim pembina lembaga kemasyarakatan kabupaten,
kecamatan dan desa/kelurahan;
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pendataan, sosialisasi, pembinaan,
bimbingan teknis, monitoring evaluasi dan pemberian bantuan penunjang kepada
lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga (RT) dan
Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
(LPMD/K), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu lembaga
kemusyarakatan lain yang di butuhkan oleh desa/kelurahan yang bersangkutan;
o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan, supervisi dan fasilitasi
pendataan, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang
berhubungan dengan jenis-jenis swadaya gotong royong masyarakut, baik berupa
material maupun nonmaterial, tata cara pemeliharaan dan melestarikan hasil-hasil
pembangunan dengan swadaya gotong royong masyarakat;
p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan motivasi dalam
rangka menggerakkan menghidupkan, menumbuhkan serta meningkatkan partisipasi
gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
29
masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) serta program/proyek
masuk desa/kelurahan;
q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi hubungan kerjasama antar tim
pembina, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan lainnya;
r. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan
dan anak dalam rangka Pendataan, Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG), Peningkatan Keluarga Sehat dan Sejahtera (/P2W-KSS), pengembangan
Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), pengembangan pokjanal-posyandu,
gerakan sayang ibu, Kelangsungan Hidup Pengembangan dan Perlindungan Ibu dan
Anak (KHPPIA), pemantapan pembentukan desa siaga dan gerakan Lanjut Usia
(LANSIA);
s. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penanganan masalah tenaga kerja
anak/pekerja anak informal, penanganan masalah anak dan remaja, kekerasan dalam
rumah tangga yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
t. menyiapkan bahan, merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan Perencanaan
Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), dengan melakukan analisis
kebutuhan, perancangan dan pengembangan kurikulum, modul dan metode,
mengidentifikasi jenis-jenis pelatihan pemberdayaan partisipatif pengembangan
ketrampilan masyarakat, pelatihan pemberdayaan masyarakat, pelatihan manajemen
partisipatif masyarakat, pelatihan pemberdayaan masyarakat kelompok rumpun
sumber daya masyarakat, kelompok rumpun sosial budaya masyarakat, kelompok
rumpun usaha ekonomi masyarakat;
u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang lembaga kemasyarakatan desa;
v. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
w. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
4.2. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Tepat
Guna berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangan;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
30
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan
dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral
terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi tepat guna;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiataan di bidang pengembangan teknologi tepat guna;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendataan, sosialisasi, motivasi,
bimbingan teknis, pembinaan, pemberian bantuan dan pengembangan,
pemasyarakatan dan penyebarluasan teknologi tepat guna, dengan mengembangkan
layanan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) dan Warung
Teknologi Tepat Guna (WARTEK) sebagai kebijakan pemerintah daerah di bidang
lembaga kemasyarakatan desa dan teknologi tepat guna;
i. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman operasional dalam rangka sosialisasi,
motivasi, pembinaan dan bimbing teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta
pemberian bantuan dalam rangka pengembangan, pemasyarakatan dan pemanfaatan
teknologi tepat guna;
j. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis
operasional pemberian bantuan/fasilitasi kredit dalam rangka pengembangan
kelompok usaha masyarakat sekitar wilayah Waduk Kedung Ombo, wilayah desa
hutan, desa terisolir maupun bagi Kelompok Masyarakat (POKMAS), Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan karang taruna serta lembaga kemasyarakatan
di desa/kelurahan melalui penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian
teknologi tepat guna, pengembangan desa mandiri energi, rintisan desa berdikari,
pemberian bantuan kredit penerapan teknologi tepat guna dalam rangka pengentasan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemasyarakatan penerapan teknologi tepat
guna melalui lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam wadah Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga kemasyarakatan yang lain;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
31
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemasyarakatan jenis-jenis penerapan
teknologi tepat guna unggulan daerah baik melalui promosi/pameran gelar teknologi
tepat guna tingkat provinsi maupun tingkat nasional;
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan pendataan, mengolah dan
menganalisis jenis-jenis kebutuhan teknologi tepat guna sebagai bahan kajian studi
dalam rangka penerapan teknologi tepat guna di perdesaan;
o. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pelatihan kelompok rumpun
teknologi tepat guna;
p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan sektor terkait,
perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat
maupun swasta dalam rangka pengembangan, pemasyarakatan, penerapan dan
pemanfaatan serta rekayasa teknologi tepat guna;
q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pemberian bantuan, dan pembinaan
pengembangan, pemasyarakatan, pemanfaatan dan pengelolaan, serta pendayagunaan
dan penerapan teknologi tepat guna;
r. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk operasional dalam rangka pendataan dan
pengolahan data, pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring,
pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang teknologi tepat guna;
s. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang pengembangan teknologi tepat guna;
t. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
u. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
4.3 Kepala Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-
undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan
dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
32
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral
terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan, pelatihan,
pendayagunaan, pemanfaatan dan penguatan usaha ekonomi masyarakat;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiataan di bidang lembaga ekonomi masyarakat;
h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan penggunaan dan
pemberdayaan lembaga keuangan masyarakat desa, lembaga pemberdayaan usaha
ekonomi penduduk miskin, lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan,
pengelolaan pasar desa dan pengembangan lumbung pangan masyarakat;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pendataan dan pengembangan
sumber pendapatan desa, pengembangan lembaga perekonomian masyarakat
desa/kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis,
pembinaan dan pemberian bantuan lumbung pangan masyarakat desa, badan kredit
desa, usaha ekonomi desa simpan pinjam, pengelolaan dana bantuan modal usaha
bergulir, badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa dan lembaga – lembaga
perekonomian masyarakat desa, usaha pengembangan agribisnis pedesaan, Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) serta fasilitasi dan koordinasi
pengembangan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK);
k. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional
mengenai pembentukan tim pembina dan pengendali pengelolaan usaha ekonomi
masyarakat desa/kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa;
l. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional dalam
rangka pendataan dan pengolahan data, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring,
evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang lembaga ekonomi masyarakat;
n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
33
p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
5. Kepala Bidang Pembangunan Desa, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang pembangunan desa berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan
arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun
horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya
sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan desa;
g. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
program dan kegiataan di bidang pembangunan desa;
h. menyiapkan bahan dan merumuskan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
kegiatan di bidang pembangunan desa yang meliputi pengembangan potensi
penyusunan data profil desa, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, evaluasi pembangunan desa, pengembangan sistem informasi
desa dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;
i. menyiapkan bahan, melaksanakan dan menyelenggarakan sosialisasi dan
penyebarluasan informasi atas kebijakan teknis di bidang pembangunan desa malalui
berbagai media, cetak, elektronik, visual, digital dan lainya;
j. menyiapkan bahan, melaksanakan dan menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau
pelatihan mengenai proses dan pelaksanaan penyusunan data potensi/profil desa,
perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, evaluasi
pembangunan desa, pengembangan system informasi dan akuntabilitas pelaksanaan
pembangunan desa;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
tata cara pelaksanaan penyusunan data potensi dan profil desa;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes);
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
34
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
proses dan tata cara pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, laporan hasil kegiatan dan
musyawarah desa (musdes) pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;
o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi
desa;
p. menyiapkan bahan dan merumuskan Indek Kesulitan Geografis (IKG) Desa;
q. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana
bantuan pembangunan desa lainnya;
r. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi teknis perhitungan, penetapan,
verifikasi, rekomendasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan yang berlaku;
s. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas pendamping desa di bidang
pembangunan desa;
t. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang pembangunan desa;
u. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
v. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
5.1. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Desa, mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perencanaan Pembangunan Desa
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-
undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan
dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
35
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral
terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan
desa;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiataan di bidang perencanaan pembangunan desa;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi atas
kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi, data profil dan
perencanaan pembangunan desa, malalui media cetak, elektronik ataupun digital
lainnya;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan di bidang
pengembangan potensi, penyusunan data profil dan perencanaan pembangunan desa;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
tata cara penyusunan data profil desa;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan administratif mengenai
proses dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa partisipatif melalui
pelatihan dan/kegiatan lainnya.
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
proses dan tata cara pelaksanaan musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah
perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan oleh Kepala
Desa;
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
tata cara penyusunan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
tata cara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
tata cara penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan yang
diselenggarakan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD);
p. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas dan peran serta aparatur
pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa
(LPMD, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan lain-lain), Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan kelompok masyarakat lainnya dalam
proses dan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang perencanaan pembangunan desa;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
36
r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
5.2 Kepala Seksi Pembangunan Desa, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pembangunan Desa berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan
dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral
terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan desa;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiataan di bidang pembangunan desa;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi atas
kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, dana desa anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana bantuan pembangunan desa lainya
melalui berbagai media, cetak, elektronik dan/ataupun media lainya;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai
teknis, mekanisme dan proses pelaksanaan pembangunan desa, mulai dari tahap
persiapan, pelaksanaan dan evaluasi;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
tata cara penyusunan Desain gambar dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
proses dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
tata cara penyusunan/pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) dan Penyedia atau Pihak Ketiga;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
37
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
tata cara penyusunan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
tata cara penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) pelaksanaan pembangungan
dalam rangka penyerahan hasil pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan
Perwakilan Desa (BPD);
o. menyiapkan bahan dan menyusun data Indek Kesulitan Geografis (IKG) desa;
p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perhitungan, penetapan, verifikasi,
rekomendasi penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
belanja Negara (APBN) dan dana bantuan pembangunan desa lainnya sesuai
ketentuan yang berlaku;
q. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas dan peran serta aparatur
pemerintah desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan
desa, kepala desa Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan kelompok
masyarakat lainnya dalam proses dan pelaksanaan pembangunan desa;
r. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di wilayah sesuai bidang tugasnya,
melalui kegiatan supervisi dan/atau analisis data laporan;
s. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang pembangunan desa;
t. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
u. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
5.3 Kepala Seksi Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Desa,
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi Desa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan
dan petunjuk baiksecara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
38
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral
terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan
pengembangan sistem informasi desa;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiataan di bidang evaluasi dan pengembangan sistem informasi desa;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi
mengenai kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan desa
atau lomba dan pengembangan sistem informasi pembangunan desa malalui media
cetak, elektronik ataupun digital lainya;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan evaluasi perkembangan desa
dan/atau lomba pembangunan desa;
j. menyiapkan bahan dan menyusun data perkembangan desa dan klasifikasi desa
berdasarkan Profil Desa, Indek Desa Membangun (IDM) dan/atau ketentuan lainnya
sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan yang berlaku;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sistem informasi desa
dan pembangunan desa berbasis internet;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai
tata cara penilaian, evaluasi perkembangan desa, lomba desa dan pengembangan
sistem informasi desa lainnya;
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
tata cara mengevaluasi tingkat perkembangan desa menurut profil desa dan Indek
Desa Membangun (IDM);
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif mengenai
tata cara pengembangan sistem dan operasionalisasi pelaksanaan sistem informasi
desa;
o. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa, peran serta lembaga kemasyarakatan dan masyarakat desa lainnya dalam proses
evaluasi dan mendayagunakan sistem informasi desa;
p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang evaluasi dan pengembangan sistem informasi desa;
q. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
39
s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
40
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan
arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun
horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya
sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
g. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
program dan kegiataan di bidang pemberdayaan masyarakat;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknis keswadayaan
masyarakat dan kegotongroyongan melalui kegiatan bulan bhakti gotong royong
masyarakat, perlombaan desa/kelurahan dan program pembangunan masuk desa serta
kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara umum;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, bimbingan dan
pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bagi pemerintah
desa/kelurahan, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan srana /
prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendataan, monitoring,
sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis dengan mengembangkan sumber daya manusia,
sebagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk
merumuskan kebijakan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
l. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang pemberdayaan masyarakat;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
41
m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan masyarakat;
6.1. Kepala Seksi Pengembangan Swadaya Masyarakat, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengembangan Swadaya Masyarakat
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-
undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan
petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas;
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait
lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan swadaya
masyarakat;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiataan di bidang pengembangan swadaya masyarakat;
h. menyiapkan bahan dan menyusun pembentukan tim koordinasi untuk pendampingan
kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat di Daerah;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pengembangan sumber-sumber
pendapatan dan kekayaan desa, pengembangan lembaga swadaya masyarakat,
perlindungan tenaga kerja informal, pemberdayaan ekonomi penduduk miskin melalui
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
42
program DBHCHT (Dana Bantuan Hibah Cukai Hasil Tembakau)/daerah penghasil
cukai tembakau untuk peningkatan kesejahteraan sosial berbasis pemberdayaan
masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa melalui pendataan, sosialisasi, motivasi, bimbingan
teknis dengan mengembangkan sumber daya manusia, sebagai kebijakan pemerintah
daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pendataan pemberian makanan
tambahan anak sekolah bagi taman kanak-kanan dan sekolah dasar di desa
tertinggal/desa tidak mampu/desa miskin/desa rawan pangan/desa kritis dan desa
terisolir;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan motivasi dalam
rangka menggerakkan, menghidupkan, menumbuhkan serta meningkatkan
keswadayaan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan kader pemberdayaan
masyarakat, untuk penguatan pogram pemerintah yang berbasis pemberdayaan
masyarakat melalui melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan
Usaha Ekonomi Desa untuk Simpan Pinjam (UED-SP);
n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang pengembangan swadaya masyarakat;
o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
6.2 Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, mempunyai tugas :
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
43
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-
undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan
petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas;
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait
lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas
masyarakat;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiataan di bidang peningkatan kapasitas masyarakat;
h. menyiapkan bahan dan menyusun pembentukan tim koordinasi penanggulangan
kemiskinan untuk pendampingan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat di
Daerah;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemantauan,
monitoring, evaluasi serta pelaporan program-program penanggulangan kemiskinan
lintas sektor, meliputi bantuan operasional sekolah, asuransi kesehatan miskin, beras
miskin, bantuan langsung tunai, program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar
minyak, program nasional pemberdayaan masyarakat perkotaan dan program nasional
pemberdayaan masyarakat perdesaan;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pendataan pemberian makanan
tambahan anak sekolah bagi taman kanak-kanan dan sekolah dasar di desa
tertinggal/desa tidak mampu/desa miskin/desa rawan pangan/desa kritis dan desa
terisolir;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
44
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisirasi program- program
penanggulangan kemiskinan serta melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan program-program penanggulangan kemiskinan;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis operasional mengenai pembentukan tim koordinasi unit pengaduan masyarakat
pemantauan pengurangan subsidi bahan bakar minyak tingkat kabupaten, kecamatan
maupun desa/kelurahan ;
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi, untuk
meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
dan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan usaha agribisnis pertanian, pengadaan air minum berbasis
masyarakat dan infrastruktur perdesaan;
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat
tentang masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur perdesaan secara terkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait;
o. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan Program Penanggulangan
Kemiskinan (PRONANGKIS) dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh
dinas/instansi terkait berbasis pemberdayaan masyarakat;
p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi serta kerjasama dengan
dinas/badan/bagian/kantor/bidang terkait maupun Perguruan Tinggi dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menyiapkan bahan dan menyusun Dokumen
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) ;
q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, pengolahan data dan inventarisasi
permasalahan dengan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah
bidang penanggulangan kemiskinan;melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan
kegiatan;
r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang peningkatan kapasitas masyarakat;
s. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
45
u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
6.3 Kepala Seksi Pemberdayaan Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemberdayaan Prasarana dan Sarana
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-
undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan
petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas;
d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait
lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan prasarana dan
sarana di daerah;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiataan di bidang pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengelolaan
dan pendayagunaan perumahan, penataan pemukiman dan pemugaran perumahan
lingkungan desa terpadu, serta permukiman kawasan perbatasan dan kawasan hutan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional,
pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan
sarana dan prasarana perdesaan, infrastruktur jalan desa, jalan dusun serta jalan
lingkungan perdesaan dan perkotaan, pengembagan sarana air bersih, sanitasi, dan
prasarana kesehatan lingkungan perdesaan dan perkotaan;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
46
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendataan, sosialisasi, motivasi,
bimbingan teknis, pembinaan, pemberian bantuan, monitoring, supervisi, pengawasan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan prasarana dan sarana ;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan melakukan pendataan, perencanaan,
pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya desa yang berbasis
pemberdayaan masyarakat bidang pengembangan sarana dan prasarana;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan, pengelolaan dan
pendayagunaan perumahan, pendataan type rumah, Penataan Pemukiman dan
Pemugaran Perumahan Lingkungan;
l. menyiapkan bahan pengembangan, Pengelolaan Sarana Air Minum/Air Bersih dan
Sarana Lingkungan Pedesaan (PSAB-SLP), pendataaan dan pengembangan jamban
keluarga, pelaksanaan dan pemanfaatan lahan sekitar kawasan hutan, serta
pengembangan sanitasi, sarana dan prasarana kesehatan lingkungan.
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pemberdayaan dan peningkatan
kinerja lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam rangka pendayagunaan,
pemanfaatan dan pengembangan prasarana dan sarana sumberdaya lingkungan desa/
kelurahan yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
n. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk operasional dalam rangka pendataan dan
pengolahan data, pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis bidang pengembangan
sarana dan prasarana;
o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang peningkatan prasarana dan sarana di daerah;
p. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan berikutnya;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk
menghindari penyimpangan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, mempunyai tugas :
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
47
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas mempunyai tugas dan
tanggungjawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan
teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan
bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.2 SUMBERDAYA YANG DIMILIKI OLEH DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN
Sumberdaya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu
institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan
berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan
diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan
institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta
kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya.
Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan
berjumlah: 51 orang, terdiri dari 35 orang pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan 16 orang pegawai berstatus Tenaga Harian Lepas (THL).
Sumber Daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai
pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana Tabel 2.1 di bawah
ini:
Tabel 2.1
Jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan
Keadaan Maret 2019
Golongan ESELON
Fungsional Staf Total I II III IV V
IV/e - - - - - - - -
IV/d - - - - - - - -
IV/c - 1 - - - - - 1
IV/b - - 1 - - - - 1
IV/a - - 4 5 - - - 9
Jumlah
Gol. IV - 1 5 5 - - - 11
III/d - - - 7 - - - 7
III/c - - - 3 - - 1 4
III/b - - - - - - 3 3
III/a - - - - - - 4 4
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
48
Jumlah
Gol. III - - - 10 - - 8 18
II/d - - - - - - 1 1
II/c - - - - - - 3 3
II/b - - - - - - 2 2
II/a - - - - - - - -
Jumlah
Gol. II - - - - - - 6 6
I/d - - - - - - - -
I/c - - - - - - - -
I/b - - - - - - - -
I/a - - - - - - - -
Jumlah
Gol. I - - - - - - - -
Jumlah
PNS - 1 5 15 - - 14 35
Jumlah dan komposisi Penyebaran pegawai dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Grobogan disajikan dalam Tabel 2.2 berikut ini:
Tabel 2.2
Jumlah Komposisi Penyebaran Pegawai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan
Keadaan Maret 2019
N0
Jabatan
Golongan Jenis
Kelamin Jumlah
I II III IV L P
Kepala Dinas 1 1 1
1. Sekretariat
a. Sekretaris
b. Ka.Sub.Bag.Perencanaan
c. Ka.Sub.Bag.Keuangan
d. Ka.Sub.Bag. Umum
e. Staf PNS
f. Non PNS
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
5
1
3
3
1
1
1
1
5
8
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
b. Ka sie Pengembangan Swadaya
Masyarakat
c. Ka sie Peningkatan Kapasitas
Masyarakat
d. Ka sie Pemberdayaan Prasarana dan
Sarana
e. Staf PNS
f. Non PNS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3. Bidang Pembangunan Desa
a. Kepala Bidang Pembangunan Desa
b. Ka Sie Perencanaan Pembangunan Desa
1
1
1
1
1
1
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
49
N0
Jabatan
Golongan Jenis
Kelamin Jumlah
c. Ka Sie Pembangunan Desa
d. Ka Sie Evaluasi dan Pengembangan
Sistem Informasi Desa
e. Staf PNS
f. Staf Non PNS
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
3
4. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Teknologi Tepat Guna
a. Kepala Bidang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Teknologi
Tepat Guna
b. Ka Sie Lembaga Kemasyarakatan Desa
c. Ka Sie Pengembangan Teknologi Tepat
Guna
d. Ka Sie Lembaga Ekonomi Masyarakat
e. Staf PNS
f. Staf Non PNS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5. Bidang Kerjasama Desa dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
a. Ka.Bid. Kerjasama Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
b. Ka Sie Kerjasama Desa
c. Ka Sie Pembangunan Kawasan
Perdesaan
d. Ka Sie Pengelolaan Lingkungan Dan
Sumber Daya Alam
e. Staf PNS
f. Staf Non PNS
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
JUMLAH
6
18
11
36
15
51
Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada
Tabel 2.3 sebagai berikut :
Tabel 2.3
Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Keadaan Maret 2019
No ASET TETAP KONDISI
JUMLAH Baik Rusak
1. Tanah bangunan Kantor Pemerintah Baik 2
2. Mobil Baik 5
3. Sepeda Motor Baik 13
4. Mesin Ketik Manual Standar Baik 4
5. Mesin Ketik Elektronik Baik 3
6. Lemari Besi Baik 3
7. Rak Besi/metal Baik 6
8. Rak Kayu Baik 1
9. Filling Besi /metal Baik 21
10. Brankas Baik 1
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
50
11. Papan visual Baik 3
12. Alat Penghancur Kertas Baik 2
13. Papan Nama Instansi Baik 1
14. Overhead Projektor Rusak 1
15. Papan data Informasi Baik 1
16. Lemari Kayu Baik 15
17. Meja Kayu/Rotan Baik 62
18. Kursi Kayu/ Rotan/Bambu Baik 25
19. Kursi Kayu/ Rotan/Bambu Rusak 1
20. Meja Rapat Baik 10
21. Kursi Rapat Baik 99
22. Kursi tamu Baik 1
23. Kursi Putar Baik 3
24. Kursi Putar Rusak 3
25. Kursi Lipat Baik 23
26. Meja Komputer Baik 2
27. Meja Komputer Rusak 4
28. Jam Mekanis Baik 3
29. Mesin Penghisap Debu Baik 1
30. Lemari Es Baik 1
31. AC Split Baik 19 32. AC Split Rusak 1
33. Kipas Angin Baik 2
34. Kipas Angin Rusak 2
35. Alat Pendingin Lain Baik 2
36. Sound Sistem Baik 1
37. Lambang Garuda Pancasila Baik 1
38. Gambar Presiden dan Wakil Presiden Baik 2
39. Tangga Alumunium Baik 1
40. Mimbar / Podium Baik 1
41. Lampu Hias Baik 1
42. Pigura Baik 3
43. Personil Computer unit (PC) Baik 14
44. Laptop Baik 3
45. Note Book Baik 22
46. Monitor Baik 1
47. Printer Baik 19
48. Kursi Kerja Pejabat Baik 64
49. Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Baik 4
50. Camera + Attachment Baik 1
51. Proyektor + Attachment Baik 1
52. Handycam Baik 2
53. Photo Tustel Baik 7
54. Telephon ( PABX ) Baik 1
55. Pesawat Telephone rusak 2
56. Facsimile Baik 1
57. Wireles Amplifier Baik 1
58. Bangunan Gedung Kantor Permanen Baik 4
59. Bangunan Gedung Tertutup Permanen Baik 1
60. Bangunan Gedung Tepat Pertemuan Permanen Baik 1
61. Tempat Parkir Baik 2
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
51
62. Pagar Baik 1
63. Piano / Organ / Keyboard Baik 1
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN GROBOGAN SAMPAI SAAT INI
Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya pembangunan
untuk mewujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dan desa, kemandirian
dicerminkan dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dan desa dalam tata
kelola pembangunan di desa, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia juga
diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan-kelembagaan
kemasyarakatan di tingkat desa. Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan
kelembagaan, maka dinamika pembangunan di desa semakin meningkat dan tingkat
kesejahteran masyarakat desa dapat terwujud.
Implementasi pembangunan masyarakat dan desa di Kabupaten Grobogan
selama lima tahun yaitu tahun 2011 – 2015 belum sepenuhnya target yang ditetapkan
dapat tercapai. Ada beberapa indikator kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa
capaiannya sesuai yang diharapkan anatra lain PKK aktif dimana pada tahun 2014 dan
2015 sudah mencapai target yaitu 100%, demikian juga POSYANDU aktif pada tahun
2011 – 2015 target tercapai sebesar 95%.
Kinerja pada upaya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dalam lima
tahun terakhir menunjukkan kondisi yang stagnan. pada tahun 2015, Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) aktif di Kabupaten Grobogan tercapai sebesar 5,4%.
Keterlibatan masyarakat ditunjukkan dengan besarnya swadaya yang diberikan pada
proses pelaksanaan pembangunan, tercatat se tiap tahunnya mencapai 14,5% dan upaya
pemeliharaan terhadap program paska pemberdayaan masyarakat sebesar 5%.
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat belum sesuai harapan dan
penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes belum sepenuhnya menghasilkan
dokumen perencanaan yang baik serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan
dokumen perencanaan di tingkat desa belum sesuai harapan.
Selanjutnya permasalahan yang muncul dalam pemberdayaan masyarakat dan
desa yang berdampak tidak tercapainya target kinerja antara lain belum optimalnya
pembinaan terhadap kelompok PKK dan pembinaan yang dilakukan oleh LPM kepada
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
52
lembaga-lembaga kemasyarakatan masih jauh capaian targetnya, hal ini terbukti tahun
2015 capaian kinerja rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan LPM baru tercapai
13,57%.
Gambaran terkait dengan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa
di Kabupaten Grobogan dapat disajikan dalam Tabel 2.4 berikut ini:
Tabel 2.4
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015
No Indikator Satuan
Kondisi Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. PKK aktif % 100 100 100 100 100
2. Rata-rata jumah kelompok binaan PKK % 13,57 13,57 13,57 13,57 13,57
3. Posyandu aktif % 95 95 95 95 95
4. LPM Berprestasi % 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
5. Rata-rata jumlah kelompok binaan % 13,57 13,57 13,57 13,57 13,57
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPMD)
6. Persentase Lembaga Keuangan Mikro % 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
(LKM) aktif (Bumdes)
7. Swadaya Masyarakat terhadap Program % 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
Pemberdayaan Masyarakat
8. Pemeliharaan Pasca Program % 5 5 5 5 5
Pemberdayaan Masyarakat
9. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif % 80 80 80 80 80
10. Desa yang berprofil % 87,14 87,14 87,14 87,14 87,14
11. Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin % 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
12. RPJMDes % 0 0 0 0 98,53
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN
2.4.1 TANTANGAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
53
Dari pengamatan kondisi eksternal dan data yang ada, ada beberapa faktor
yang dianggap merupakan tantangan (Threat) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Grobogan adalah :
a. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Kabupaten Grobogan yang
cukup besar;
b. Kurangnya pemahaman terhadap hakekat Pemberdayaan, kurangnya
kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan pembangunan dan
peran serta masyarakat relatif kurang dalam pelaksanaan pembangunan;
c. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Kelompok – kelompok
masyarakat di perdesaan;
d. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan didesa dalam
pelaksanaan pembangunan;
e. Adanya prasarana di perdesaan yang kurang memadai;
2.4.2 PELUANG
Dari pencermatan kondisi eksternal dan data ancaman/ tantangan (Threats)
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan adalah :
a. Adanya Program-program Kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Propinsi seperti adanya Adanya peluncuran Dana Desa dari Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan peluang
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, adanya bantuan Keuangan untuk
Pembangunan Insfrastruktur desa dan rintisan model desa berdikari dari
Pemerintah Propinsi Jateng, memberikan peluang peningkatan pemberdayaan
masyarakat di desa.
b. Adanya Tenaga Pendampingan untuk Program Kegiatan dari pusat yang
bersumber dari APBN maupun Tugas Pembantuan;
c. Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader-kader pemberdayaan
masyarakat. Jaringan kerja dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa mulai dari Pemerintah daerah sampai ke Desa /
Kelurahan ke Desa, RT, RW sudah terbentuk.
d. Adanya Kepedulian Masyarakat terhadap program-program Pemberdayaan
serta dukungan partisipasi masyarakat.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
54
e. Partisipasi dan sumber daya alam di perdesaan.
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian
dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan
hidup organisasi.
Dengan melakukan analisa lingkungan internal melalui penerapan metoda
analisis SWOT (Sternghts, Weakness, Opportinities dan Threats), akan membantu
organisasi untuk mengoptimalkan kekuatan dan minimalkan kelemahan secara internal,
kekuatan dan kelemahan tersebut akan dijadikan alat untuk meraih peluang serta
menghindari ancaman.
Pemahaman lingkungan internal akan memberikan pemahaman kepada
organisasi akan kondisi dan kemampuan organisasi, dimana lingkungan internal ini
sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Grobogan dan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting
dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factors) bagi
sesuatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui
peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan eksternal
diperlukan untuk meningkatkan peran organisasi dalam merespon setiap perubahan yang
terjadi.
Lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi disekeliling organisasi yang
berpengaruh pada kehidupan organisasi. Pemahaman pada lingkungan eksternal akan
memberikan masukan pemahaman pada organisasi mengenai kondisi dan situasi organisasi.
1. Peluang ( Opportunity )
a. Adanya Program-program Kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Propinsi
seperti adanya Adanya peluncuran Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan peluang meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, adanya bantuan Keuangan untuk Pembangunan Insfrastruktur desa dan
rintisan model desa berdikari dari Pemerintah Propinsi Jateng, memberikan peluang
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
55
peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa.
b. Adanya Tenaga Pendampingan untuk Program Kegiatan dari pusat yang bersumber dari
APBN maupun Tugas Pembantuan;
c. Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader-kader pemberdayaan masyarakat.
Jaringan kerja dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
mulai dari Pemerintah daerah sampai ke Desa / Kelurahan sudah terbentuk.
d. Adanya Kepedulian Masyarakat terhadap program-program Pemberdayaan serta
dukungan partisipasi masyarakat.
e. Partisipasi dan sumber daya alam di perdesaan.
2. Tantangan ( Threat )
a. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Kabupaten Grobogan yang cukup besar;
b. Kurangnya pemahaman terhadap hakekat Pemberdayaan, kurangnya kesadaran
masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan pembangunan dan peran serta masyarakat
relatif kurang dalam pelaksanaan pembangunan;
c. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Kelompok – kelompok masyarakat di
perdesaan;
d. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan didesa dalam pelaksanaan
pembangunan;
e. Adanya prasarana di perdesaan yang kurang memadai;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
56
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.
Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :
a. Permasalahan Manajemen
Kuantitas sumber daya aparatur yang masih terbatas serta belum optimalnya
kemampuan teknis lembaga- lembaga masyarakat di tingkat desa.
b. Permasalahan capaian manfaat dan dampak
1. Adanya prasarana di perdesaan yang kurang memadai, sedangkan setiap desa
memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan untuk mendukung
pemberdayaan berbasis masyarakat.
2. Masih tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dan pengangguran yang cukup
banyak.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta masih
rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, masih rendahnya
kelompok binaan lembaga masyarakat, hal ini dapat diketahui rata-rata jumlah
kelompok PKK yang dibina baru mencapai 13,57%, LPM berprestasi sebesar
0,44%, dan rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat masih rendah yaitu baru mencapai 13,57%.
4. Usaha ekonomi produktif belum dapat berkembang sesuai harapan, hal dapat
dilihat jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang tidak aktif dan tidak memberikan
kontribusi dalam penyediaan atau memfasilitasi modal usaha. Sehingga usaha
ekonomi masyarakat, usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang
berbasis pemberdayaan masyarakat belum optimal ditandai dengan masih
rendahnya prosentase lembaga keuangan mikro yang aktif.
5. Komitmen dan tanggungjawab masyarakat dalam pemeliharan dan pelestarian
pasca program masih rendah, hal ini terbukti capaian kinerjanya baru mencapai
14,5%.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
57
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Grobogan dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail
dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan, sehingga semua langkah-
langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan sejalan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2016-2021.
Visi Kabupaten Grobogan :
‘Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera
Secara Utuh dan Menyeluruh’.
Penjelasan Visi :
1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi
masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik
secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat secara utuh
unsur yang ada dalam arti sejahtera terpenuhi semua, baik itu sandang, pangan, kesehatan,
pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak
dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain
terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani
kehidupannya, terhindar dari ancaman kemanan dan ketertiban lingkungan.
2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi
masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara
moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah
kabupaten. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan
masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar
wilayah.
Misi
Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari
pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam
mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut
ditetapkan sembilan butir sebagai berikut :
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
58
1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-
pemukiman, dan sumberdaya air.
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan
pariwisata.
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya.
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan
kualitas pelayanan publik.
7. Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat.
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender,
perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.
Dari sembilan misi diatas dapat diintisarikan menjadi beberapa poin penting yang saling
berkaitan satu sama lain dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Intisari misi
diatas adalah sebagai berikut:
Dari visi Bupati terpilih Kabupaten Grobogan yaitu "Terwujudnya Masyarakat
Kabupaten Grobogan Yang Sejahtera Secara Utuh Dan Menyeluruh”, maka visi tersebut
sangat berkaitan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Grobogan. Sebab masyarakat Grobogan yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh tidak bisa
dilepaskan dari peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat. Sementara aspek tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah bagian pokok dari tugas dan
fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan.
Sedangkan dari misi Bupati terpilih sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka
yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Grobogan adalah misi yang keempat yaitu “Peningkatan kualitas pelayanan
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan
sosial dasar lainnya”. Alasannya adalah, salah satu tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan adalah “melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa”.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
59
Adapun faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Grobogan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Grobogan
adalah Kemandirian masyarakat masih rendah melalui program-program pemberdayaan
masyarakat dan desa serta belum optimalnya tingkat swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan
pembangunan sehingga dimungkinkan memperlambat pencapaian misi Bupati. Namun
demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan juga memiliki
banyak faktor pendorong yang bisa mempercepat pencapaian misi Bupati, yaitu tersedianya
lembaga kemasyarakatan serta kader-kader pemberdayaan masyarakat, jaringan kerja dalam
pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mulai dari Pemerintah daerah
sampai ke Desa / Kelurahan sudah terbentuk khususnya yang bergerak di bidang Pemberdayaan
Masyarakat, serta adanya Tenaga Pendampingan untuk Program Kegiatan dari pusat yang
bersumber dari APBN maupun Tugas Pembantuan sehingga hal ini akan mempercepat
tercapainya misi yang keempat, yaitu “Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya”.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Tengah
1. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki
potensi sejalan dengan mandat terhadap kedudukan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi atas tugas pokok dan fungsinya yang tersurat dan tersirat di dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan kelembagaan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi merupakan salah satu unsur perangkat pemerintah yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara guna mencapai
tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Visi dan Misi Presiden sebagai visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden pada rapat perdana Kabinet
Kerja,tanggal 27 Oktober 2014 yaitu:
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
60
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.
Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan Demokratis Berlandaskan Negara
hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara
Maritim
4. Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi tersebut tampak jelas kedudukan dan fungsi dari Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dimana keberadaannya mengemban misi
keempat yaitu “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera“.
2. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Tengah
Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Propinsi Jawa Tengah:
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI JAWA
TENGAH YANG BERDAYA DAN MANDIRI “
Dari rumusan visi tersebut dapat dijelaskan makna atau artinya sebagai berikut :
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
61
Frase Visi Makna
1. Masyarakat
Berdaya
: Masyarakat yang mempunyai kekuatan/potensi untuk
mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan taraf
hidup yang lebih baik
2. Masyarakat
Mandiri
: Masyarakat yang mampunyai kapasitas mengelola potensi
sumberdaya dalam rangka meningkatkan kesejahteran
Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Propinsi Jawa Tengah mengandung beberapa frase sebagai berikut.
Frase Visi Rumusan Misi
1. Masyarakat
yang
Berdaya
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai
tugas pokok dan fungsi dengan didukung sarana dan prasarana
yang memadai.
2.
Meningkatkan kemampuan aparat, kelembagaan masyarakat dan desa serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan
Meningkatkan kemampuan aparat, kelembagaan masyarakat
dan desa serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
pembangunan
3. Menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat
2. Masyarakat
yang Mandiri
4. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana, Sumberdaya
Alam dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis
pemberdayaan masyarakat
5. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif dan
pengembangan jaringan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Secara sistematis rumusan Misi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai tugas pokok dan
fungsi dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan kemampuan aparat, dan kelembagaan masyarakat dan desa serta
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
3. Menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat.
4. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana, Sumberdaya Alam dan pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis masyarakat.
5. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif dan pengembangan jaringan
berbasis pemberdayaan masyarakat.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
62
3.4 Telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis,
a. Telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan
Berdasarkan perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Grobogan tahun 2011-2031 Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan
mewujudkan ruang Kabupaten yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai
pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian
dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata.
Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
a. Pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat
pelayanan;
b. Perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam
koridor
c. Pengembangan Kedungsepur;
d. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah
secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur
Jawa Tengah;
e. Pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan agropolitan
Kutosaringan yang berdaya saing dalam skala pelayanan nasional;
f. Pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang
didukung Peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
g. Pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung
kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi pengembangan wilayah
berkelanjutan;
h. Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung
ketahanan pangan nasional; dan
i. Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan
negara.
Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas rencana pengembangan
sistem pusat pelayanan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Pola
pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan dengan memperhatikan kondisi dan potensi
pada masing-masing wilayah. Rencana pengembangan sistem perdesaan dipusatkan pada
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
63
desa-desa dengan fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan
pelayanan permukiman sebagai berikut :
1) Desa Karangasem Kecamatan Wirosari
2) Desa Boloh Kecamatan Toroh
3) Desa Jeketro Kecamatan Gubug
4) Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi
5) Desa Putatsari Kecamatan Grobogan
6) Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan
7) Desa Simo Kecamatan Kradenan
8) Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo
9) Desa Sedadi Kecamatan Penawangan
10) Desa Telawah Kecamatan Karangrayung
11) Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati
12) Desa Jambon Kecamatan Pulokulon
a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis {KLHS},
Untuk memudahkan implementasi KLHS dalam perencanaan pembangunan,
utamanya integrasi kepentingan lingkungan hidup (LH) dalam rencana pembangunan,
dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kunci keberlanjutan (sustainability key
questions). Pertanyaan ini untuk memastikan apakah penyusunan rencana pembangunan
sudah mempertimbangkan kepentingan lingkungan. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan
tersebut merupakan representasi dari kepentingan LH yang seharusnya dipertimbangkan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Persepsi tentang makna ”kepentingan”
Lingkungan Hidup ini penting untuk didiskusikan di antara pemangku kepentingan sehingga
tidak timbul kerancuan ketika menentukan apakah penyusunan suatu rencana pembangunan
telah mempertimbangkan kepentingan Lingkungan Hidup.
Makna kepentingan Lingkungan Hidup dalam hal ini, diusulkan, diwakili oleh tiga
prinsip Lingkungan Hidup yang merupakan kaidah-kaidah ekologi dan sosial-ekonomi,
yaitu: (1) keterkaitan/ketergantungan (interdependency), (2) keberlanjutan (sustainability),
dan (3) keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya (environmental justice). Masing-masing
kaidah ini kemudian dijabarkan dalam kriteria dan beberapa indikator, terutama indikator-
indikator input dan proses (implementasi). Dalam hal rumusan indikator, diusahakan dalam
bentuk indikator teknis sehingga dapat operasional.
Isu strategis KLHS RPJMD berupa isu Kemiskinan dan Pengangguran, Pelayanan
Dasar dan Infrasruktur, Kelembagaan dan Tata Kelola, Konflik dan Kesenjangan Sosial,
serta Kerentanan dan Pelestarian Sosial Budaya, Penurunan dan Kerusakan Kualitas
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
64
Lingkungan, dan Alih Fungsi Lahan sudah masuk dalam substansi yang disebutkan sebagai
isu strategis RPJMD.
3.5. Penentuan isu-isu strategis,
Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah
dilakukan sebelumnya.
Adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan yang
menjadi prioritas penanganan untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
a. Belum optimalnya kegiatan pembinaan terhadap kelembagaan/kelompok masyarakat
ditingkat desa serta peran lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
b. Belum optimalnya tingkat swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan
serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pemeliharaan pembangunan. Swadaya masyarakat dan Kemandirian masyarakat
terhadap program pemberdayaan masyarakat masih rendah. Menurunnya daya beli
masyarakat menyebabkan semakin menurunnya kemampuan pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Hal ini berimbas pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.
c. Persepsi masyarakat tentang kemiskinan masih kurang sehingga melalui kegiatan
penyuluhan, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan
potensi yang ada. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Grobogan agar lebih optimal untuk membuat perencanaan program kegiatan.
d. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) untuk
perdesaaan/kelurahan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin
terhadap TTG untuk peningkatan produktifitas;
e. Belum optimalnya pengembangan perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi
dan sumberdaya yang dimiliki; pemanfaatan potensi ekonomi desa serta pemberdayaan
Fungsi Ekonomi dari segi pengelolaan Managemen Produktifitas serta pemasarannya
melalui pembinaan, pelatihan maupun penyediaan stimulant dan mendayagunakan
potensi ekonomi masih belum optimal;
f. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat;
g. Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana pedesaan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
65
h. Belum optimalnya pengawasan dana amanah eks Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang bekerja sama dengan Aparat
Pengawas Intern Pemerintah;
i. Rendahnya kuantitas dan kualitas produk unggulan desa;
j. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam pedesaan;
k. Belum optimalnya peran Desa dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
l. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa. Peranan BPD dan LPMD
serta kelembagaaan masyarakat desa lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
66
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
A. Tujuan :
Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangan isu strategis yang
dihadapi untuk periode tahun 2016-2021. Adapun Tujuan untuk mendukung misi adalah:
1. 1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi ekonomi
desa;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kelompok – kelompok
masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan ditingkat desa;
4. Meningkatkan Peran Lembaga Swadaya masyarakat untuk berperan serta
dalam melakukan pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan
dan peningkatan prasarana dan sarana pedesaan;
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkat desa;
7. Mewujudkan profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa;
8. Menurunkan angka kemiskinan;
9. Meningkatan ketrampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif
dalam pembangunan;
10. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa,
kerjasama antar desa serta penataan kawasan perdesaan;
11. Meningkatkan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur
di lingkungan Dinas.
B. Sasaran :
Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan. Adapun Sasaran untuk mendukung misi dan Tujuan adalah:
1) Meningkatnya persentase desa memiliki Bumdes;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
67
2) Meningkatnya jumlah kelompok – kelompok masyarakat yang dibina.
Meningkatnya jumlah kelompok ekonomi informal di pedesaan / kelurahan
yang dapat mengarah pada berkembangnya sektor usaha sehingga akan
menambah dan membuka lapangan pekerjaan, yang diikuti dengan tersedianya
modal dan stimulan secara mudah dan cepat;
3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa. Meningkatnya
ketrampilan aparatur dalam memberdayakan masyarakat;
4) Meningkatnya peran lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan
masyarakat.
5) Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan
peningkatan prasarana dan sarana pedesaan;
6) Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna di tingkat desa.
7) Mengembangkan profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa dan
pembangunan desa berbasis internet;
8) Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya pendapatan Kelompok
Masyarakat (Pokmas);
9) Meningkatnya ketrampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam
pembangunan, Terwujudnya peran wanita dalam pembangunan sebagai upaya
peningkatan kesejahteraan;
10) Meningkatnya kapasitas dan kualitas perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan di desa serta kerjasama antar desa dan penataan kawasan
perdesaan;
11) Meningkatnya pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan perencanaan program dan pelaporan;
Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
desa ditunjukkan dengan Tabel 4.1 berikut :
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
68
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Data Awal Target Kinerja Tujuan/Sasaran
pada Tahun Ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatkan kualitas
perencanaan, pelaksanaan pembanguna
n desa, kerjasama
desa serta penataan kawasan
perdesaan
Persentase desa memiliki
RPJMDes sesuai aturan
Meningkatnya kapasitas Perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan di desa
Persentase aparatur desa
yang meningkat kapasitasnya dalam
Perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan desa
98,53
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Berkembangnya profil
desa/ kelurahan
Persentase desa
yang berprofil
87,14% 90% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya penataan
kawasan perdesaan
Persentase
penataan kawasan perdesaan
0%
19,4%
33,2%
54,2%
75%
100%
2 Meningkatkan kualitas
dan kuantitas pembinaan
kelompok -kelompok masyarakat
LPM Berprestasi
Meningkatnya jumlah kelompok -kelompok
masyarakat yang di bina
Rata rata jumlah
kelompok binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPMD)
13,57 %
27,14 %
40,57 %
54,28 %
67,85 %
81,42 %
Meningkatnya ketrampilan dan
wawasan perempuan guna berperan aktif
dalam pembangunan
Persentase kelompok usaha
ekonomi produktif
87 % 90 % 92 % 95 % 95 % 95 %
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan di tingkat desa
Persentase
Kelembagaan dan pos pelayanan
Teknologi Tepat Guna di Desa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya
pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkat
desa
Prosentase
Pemanfaatan Tehnologi Tepat
Guna di perdesaan
26%
32%
38%
44%
50%
54 %
3 Meningkatka
n pelayanan administratif
dan fungsional kepada
semua unsur di lingkungan
Dinas
Nilai Lakip OPD Meningkatnya
pelaksanaan tugas ketatausahaan,
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
program dan pelaporan
Persentase
tertib penatausahaan,
administrasi keuangan, perencanaan
dan pelaporan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 Meningkatka
n partisipasi masyarakat terhadap
pelaksanaan pembanguna
n dan peningkatan prasarana
dan sarana pedesaan
Swadaya
masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya partisipasi
masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan
peningkatan prasarana dan sarana pedesaan
Pemeliharan
Paska program pemberdayaan masyarakat
5% 5% 5% 5% 5% 5%
Meningkatnya peran lembaga swadaya
masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
Persentase PKK aktif
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Rata-Rata jumlah kelompok
Binaan PKK
13,57% 27,14% 40,57% 54,28% 67,85% 81,42%
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
69
Posyandu Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Meningkatka
n keberdayaan masyarakat
dan pemanfaatan
potensi ekonomi desa
Jumlah Rumah
Tangga Miskin yang terbantu melalui
Program Pengentasan
Kemiskinan
Meningkatnya
persentase desa memiliki Bumdes
Persentase
Lembaga Keuangan Mikro Aktif (Bumdes)
19,40%
33,3%
54,2%
75%
100%
100%
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
70
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. STRATEGI
Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran – sasaran strategi secara , nyata
yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi,
tujuan dan sasaran strategi sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan
memperhitungkan faktor kekuatan/ kelemahan dan peluang/ ancaman yang ada maka
selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Grobogan selama lima tahun mendatang (2016 - 2021), yaitu :
1. Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan,
pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa;
melaksanakan pembinaan pemberian dukungan bantuan, fasilitasi pendataan,
pengembangan dan pemberdayaan Bumdes dan meningkatkan promosi usaha
melalui pameran usaha dan pemberian bantuan stimulan; Melaksanakan
koordinasi fasilitasi, pembinaan, bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro;
Melaksanakan pendataan, pembinaan, pemberian dukungan bantuan terhadap
lembaga ekonomi desa;
2. Pelaksanakan sosialisasi bimbingan teknis monitoring dan evaluasi serta bantuan
stimulan;
3. Melaksanakan pembinaan Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi;
4. Melaksanakan koordinasi dan meningkatkan kemampuan lembaga
kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
5. Melaksanakan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat serta pengembangan
dan pemanfaatan sumber daya desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat
bidang pengembangan sarana dan prasarana;
6. Melaksanakan pembinaan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan
meningkatkan penggalian, pemanfaatan sumber daya dan teknologi tepat guna di
perdesaan;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
71
7. Melaksanakan peningkatan kapasitas desa dan peran serta lembaga
kemasyarakatan dan masyarakat desa lainnya dalam proses pengembangan profil
desa/kelurahan dan mendayagunakan sistem informasi desa;
8. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan
kemiskinan;
9. Peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, pembinaan dan
pendampingan;
10. Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai teknis, mekanisme
dan proses pelaksanaan pembangunan desa, mulai dari tahap persiapan,
pelaksanaan dan evaluasi; Meningkatkan kualitas perencanaan di desa melalui
fasilitasi bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi penyusunan
dokumen perencanaan di tingkat desa, monitoring dan evaluasi kerjasama antar
desa, pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan.
11. Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta
penyusunan perencanaan program dan pelaporan.
2. KEBIJAKAN
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati
pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenangan untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun
masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai
SASARAN, TUJUAN, MISI dan VISI organisasi. Arah kebijakan adalah rangkaian
prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan
dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah
pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan
agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode
5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang
lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki
fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Rencana pengembangan sistem perdesaan dipusatkan pada desa-desa dengan
fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan pelayanan
permukiman. Guna mencapai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
72
Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka arah kebijakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan
sumberdaya yang dimiliki; Peningkatan kinerja kelembagaan masyarakat dan
Penguatan perekonomian masyarakat di perdesaan; Peningkatan pendataan,
pembinaan, pemberian dukungan bantuan terhadap lembaga ekonomi desa;
Pemberdayaan Fungsi Ekonomi dari segi pengelolaan Managemen Produktifitas
serta pemasarannya melalui pembinaan, pelatihan maupun penyediaan stimulant dan
mendayagunakan potensi ekonomi;
2. Peningkatan sosialisasi bimbingan teknis , monitoring dan evaluasi serta bantuan
stimulan;
3. Peningkatan peran Desa dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, peranan lembaga
kemasyarakatan, BPD dan LPMD serta kelembagaaan masyarakat desa lainnya
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam
membangun desa yang digalang oleh Lembaga Swadaya Masyarakat potensial,
kader dan tenaga terampil;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pemeliharaan pembangunan serta pendataan, perencanaan, pelaksanaan
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya desa yang berbasis pemberdayaan
masyarakat bidang pengembangan sarana dan prasarana;
6. Penguatan perekonomian masyarakat di perdesaan melalui peningkatan pengelolaan
sumber daya alam pedesaan yang berwawasan lingkungan dalam menghasilkan
kuantitas dan kualitas produk unggulan desa; Peningkatan kelompok masyarakat
pengelola industri kecil dan rumah tangga dalam berproduksi secara kuantitatif dan
kualitatif dengan pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
7. Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai Profil desa/kelurahan
dan pengembangan sistem informasi desa;
8. Penguatan perekonomian masyarakat di perdesaan dengan Pengembangan
Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk perdesaaan/kelurahan sebagai upaya
peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan
produktifitas;
9. Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis bagi perempuan di perdesaan sesuai
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
73
kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dan pengembangan usaha ekonomi
produktif masyarakat;
10. Pelatihan, pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan di
tingkat desa serta monitoring dan evaluasi; Peningkatan fasilitasi terhadap perangkat
desa melalui bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi mekanisme dan proses
pelaksanaan pembangunan desa; melaksanakan pendataan, pemetaan, pemberian
bantuan; monitoring dan evaluasi kerjasama antar desa dan pelaporan pelaksanaan
program pembangunan kawasan perdesaan.
11. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana,
perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat,
ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan
penyusunan pelaporan.
Keterkaitan Permasalahan dan Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun 2016 - 2021 ditunjukkan dengan
Tabel 5.1 berikut :
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
74
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
I. RENCANA PROGRAM
Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu “Peningkatan kualitas pelayanan
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan
pelayanan sosial dasar lainnya”, maka program pembangunan yang mendukung misi
ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Grobogan adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaaan.
11. Program Pengembangan Data;
12. Program Pengentasan Kemiskinan;
II. KEGIATAN
Kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan
adalah :
1. Penyediaan Jasa dan Surat Menyurat Kantor
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
75
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Rapat – rapat Koordinasi ke Dalam daerah
10. Rapat Konsultasi (Rakon) PKK
11. Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Transportasi
12. Pembangunan Gedung kantor
13. Penataan Lingkungan Kantor
14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16. Pengadaan Mebelair
17. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2
18. Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
19. Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
20. Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
21. Pemeliharaan Rutin / berkala Mebelair
22. Pengadaan Pakaian Dinas
23. Bimbingan Teknis Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
24. Pemberangkatan Pelatihan Teknis Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
25. Pendidikan dan Pelatihan Formal
26. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
27. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah,
LKPJ, Renja, Renstra
28. Pengelolaan dan Penyusunan Pelaporan Keuangan
29. Pengelolaan Aset
30. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat desa
31. Peningkatan kapasitas pendampingan desa
32. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
33. Pembinaan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Monitoring Munsrebangdes
34. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan
35. Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)
36. Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna ( Posyantek )
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
76
37. Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional
38. Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna
39. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
40. Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)
41. Pembinaan dan Pelatihan Keberdayaan Masyarakat Desa
42. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Program Kemitraan (Paket) P2KP
43. Evaluasi Perkembangan dan Perlombaan Desa
44. Fasilitasi Lomba Desa
45. Penunjangan Administrasi Kegiatan Dana Desa APBN/ Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
46. Gerakan Masyarakat Menuju Sehat dan Sejahtera (GEMASUTRA)
47. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Kesehatan Masyarakat Desa
48. Penyiapan dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Pelaksanaan Program STBM
49. Perlombaan Posyandu
50. Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Pemberian Hadiah Pemenang
51. Verifikasi Data Tingkat Provinsi
52. Bintek Kader PKK
53. Peningkatan Kreatifitas Tim Penggerak PKK
54. Peningkatan Kelengkapan Administrasi TP PKK Kabupaten, Kecamatan,
Desa/Kelurahan
55. Pendataan Data Dinding
56. Fasilitas dan Evaluasi TP PKK
57. Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK
58. Temu Kader Tingkat Provinsi Jateng
59. Seminar PKK
60. Bintek Pendampingan Kader Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(PKDRT) 4 Desa / Kelurahan
61. Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan PKDRT di 4 desa / kelurahan
62. Bintek Kader Pola Asuh Anak Peningkatan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan
Kadarkum
63. Pengajian bagi karyawati dan pengurus PKK
64. Penyelenggaraan Kegiatan Kerohanian Masyarakat
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
77
65. Pelatihan Ketrampilan (Life Style)
66. Pelatihan Seni Ukir Buah
67. Sosialisasi ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)
68. Sosialisasi Pola Asuh Anak Remaja Penuh Cinta Kasih Sayang
69. Sosialisasi Kabupaten Layak Anak
70. Workshop Shibori
71. Sosialisasi Pemberdayaan sampah menjadi Produk yang bermanfaat
72. Pelatihan Kader BKB (Bina Keluarga Balita)
73. Seminar “ Education For All “
74. Pelatihan Keserasian Berbusana dan Kreasi Berjilbab
75. Pelatihan Pengolahan Kudapan untuk usia anak Berbahan Baku Lokal
76. Sosialisasi Makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
77. Pelatihan Pengurus PKK
78. Pembinaan Pengurus PKK
79. Revitalisasi Posyandu
80. Jambore Kader Posyandu
81. Seminar Kesehatan
82. Penyuluhan Kesehatan
83. Hari Cuci tangan Pakai Sabun
84. Lomba Cerdas Cermat Kader Posyandu
85. Peningkatan Kelengkapan Administrasi TP PKK
86. Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Masyarakat
87. Pelatihan Ketrampilan Perbengkelan Sepeda Motor bagi Kelompok Masyarakat
Kawasan Penghasil Tembakau (DBHCHT)
88. Pendampingan KPMD
89. Monitoring dan Pendampingan Pasar murah
90. Pelatihan Ketrampilan Usaha pertanian dan peternakan
91. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
92. Pembinaan Kelembagaan dan Pengendalian Aset dana Bergulir Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Grobogan
93. Pembinaan Pengelolaan Dana Bergulir
94. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro dan
Lembaga Ekonomi Masyarakat (UP2K PKK, UED-SP, Lumbung Desa dan Pasar
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
78
Desa)
95. Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Melalui BUMDesa
96. Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Peternakan
97. Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan
98. Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Ekonomi Masyarakat
99. Fasilitasi Lembaga/Kelompok Ekonomi Masyarakat
100. Seleksi Kelompok UP2K-PKK Terbaik
101. Pendamping Bantuan Hibah Bumdes Bersama (Hand Traktor)
102. Pembinaan Hibah Pasar Kawasan
103. Gelar Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)
104. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
105. Penunjangan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD)
106. Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa
107. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung (Bantuan
Propinsi) / Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung (Bantuan Propinsi)
108. Pendampingan Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Sengkuyung/ Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa/TMMD Sengkuyung
109. BOP Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Peningkatan jalan antar desa dan
peningkatan lingkungan
110. Fasilitasi gerakan revitalisasi lahan non produktif
111. Fasilitasi kegiatan kerjasama antar desa
112. Pendampingan kegiatan peningkatan masyarakat desa dan kegiatan penguatan
sarana prasarana perdesaan
113. Pendampingan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan
114. Pendampingan Kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa
115. Pencanangan dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM)
116. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Alokasi Dana Desa Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
117. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BP-SPAMS yang ada di Pedesaan
118. Karya Bhakti Mandiri / TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)/
Penyelenggaraan Karya Bhakti Mandiri/ TMMD
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
79
119. Biaya Operasional Pendampingan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa untuk rintisan model desa berdikari
120. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
121. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
122. Fasilitasi KPMD
123. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
124. Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender ( P2-MBG)
125. Pelatihan dan Peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha
ekonomi produktif
126. Pendataan dan Pengolahan Profil Desa dan Kelurahan
127. Fasilitasi Profil Desa
128. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang informasi desa
129. Pengembangan Sistem Informasi Desa
130. Fasilitasi Sistem Informasi Desa
131. Pengembangan Sistem Informasi Desa (Bantuan Propinsi)
132. Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga desa dalam bidang
pembangunan kawasan perdesaan
133. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Perencanaan Desa
134. Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Kabupaten Grobogan
135. Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberian Makanan Tambahan
Anak Sekolah ( PPM PMT –AS )
136. Penunjangan Administrasi Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin
137. Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Bantuan Keuangan Propinsi kepada
Pemerintah Desa Berkembang
138. Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) Kegiatan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
139. Pelatihan Kader Posyandu Menuju Sistem Informasi Posyandu (SIP)
140. Pembinaan Kelompok Lansia dan Pemberian Sembako
141. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui fasilitasi
promosi bagi usaha mandiri masyarakat (DBHCHT)
142. Sosialisasi Rumah Sehat Layak Huni
143. Fasilitasi Pemugaran RTLH
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
80
144. Pembinaan Aduan Masyarakat
III. INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan
kegiatan dalam setiap programnya.
Indikator kinerja dari beberapa program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan
dan Desa Kabupaten Grobogan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja : Tingkat pemenuhan kebutuhan kinerja perkantoran untuk
menunjang pelayanan kepada masyarakat, Nilai Lakip OPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja : Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kerja.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator Kinerja : Tingkat disiplin kerja aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Indikator Kinerja : Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
Indikator Kinerja: Tingkat ketertiban administrasi aset, pelaporan kinerja dan
keuangan
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Indikator Kinerja : a. Jumlah PKK aktif;
b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
c. Posyandu aktif;
d. LPM Berprestasi.
e. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Indikator Kinerja : Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif
(BUMDesa)
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
81
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Indikator Kinerja: a. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
b. Pemeliharaan paska program pemberdayaan masyarakat
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja : RPJMDes
10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaaan
Indikator Kinerja : Kelompok usaha ekonomi produktif
11. Program Pengembangan Data
Indikator Kinerja : Desa yang berprofil
12. Program Pengentasan Kemiskinan;
Indikator Kinerja : Pemugaran perumahan penduduk miskin
IV. PENDANAAN INDIKATIF
Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan guna mencapai Visi dan
Misi disediakan pada APBD dimasing-masing program kegiatan OPD, sebagaimana Tabel
6.1.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
82
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
1. TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD UNTUK OPD
Tujuan dan sasaran program kegiatan yang mengacu dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2021, dapat
dijelaskan sebagaimana pada Tabel 7.1.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
83
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Grobogan Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan yang mencerminkan aspirasi masyarakat
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2016-
2021 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan
dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan
satu tahun transisi yaitu tahun 2021.
Renstra Tahun 2016-2021 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara
konsisten, jujur, transparan, positif dan penuh rasa tanggung jawab dan merupakan pedoman
dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan Instruksi
Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Dengan disusunya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Grobogan Tahun 2016-2021, berarti telah mengatur pondasi dan arah kebijakan organisasi
untuk meraih pencapaian tujuan dan sasaran dimasa mendatang dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun.
Keberhasilan Strategis ini sangat bergantung pada komitmen penuh dari Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan, instansi terkait serta masyarakat
melalui proses komunikasi serta dukungan dalam menciptakan kebersamaan terhadap
penyelenggaraan pembangunan di bidan pemberdayaan masyarakat, Penanggulangan dan
Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Grobogan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran pokok untuk dalam
pencapaian hasil yang diharapkan dengan memelihara dan mengembangkan kemampuan
organisasi serta mengkoordinasikan fungsi – fungsi yang ada.
Keberhasilan Rencana Strategis (Renstra) ini membutuhkan perhatian yang serius dari
seluruh struktur organisasi agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang
telah ditetapkan.
Karena dengan berpijak pada perencanaan strategis sebagai dasar akuntabilitas kinerja
yang telah disusun, maka diharapkan seluruh struktur organisasi yang ada (Sumber Daya
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
84
Manusia, Sarana prasarana dan Anggaran ) dapat dioptimalkan dengan baik, sehingga hasil
kinerjanya benar – benar dapat diukur dan dipertanggung jawabkan.
Dengan disusunnya Renstra sebagai dasar laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang dilaporkan setiap tahun anggaran, maka segala aktivitas dan tindakan dapat
dinilai untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan dan selanjutnya semakin terbuka menuju
perwujudan pemerintah yang baik.
Demikian Renstra ini disusun sebagai dasar dalam menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Grobogan.
Purwodadi, Maret 2019
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN
Drs. SANYOTO, MM.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620304 198503 1 026
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
86
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
91
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
93
1
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA ) Jl. S. Parman No. 23 Telp. (0292) 421084 Fax (0292) 421084
PURWODADI - 58111
BERITA ACARA
DESK VERIFIKASI REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN GROBOGAN
Pada Hari Jum’at , tanggal 22 Maret 2019, bertempat di Hotel Grand HAP Surakarta, telah diadakan desk verifikasi revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Grobogan selaku tim verifikator dengan tim penyusun revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan, dengan hasil sebagai berikutt:
1. Dasar Evaluasi
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Bupati Grobogan No. 38 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
2. Hasil Verifikasi Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian substansi dokumen Rencana Strategis dengan dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016 -2021, serta ketentuan perundangan yang berlaku guna pencapaian indikator kinerja yang optimal dan keperluan pemenuhan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun catatan hasil verifikasi renstra untuk keseluruhan bab secara rinci adalah sebagai berikut:
No Bab Aspek - aspek yang
diverifikasi Catatan
Sesuai/belum
sesuai
1 Bab I Latar Belakang
- Sesuai
2
Landasan Hukum
- Sesuai
Maksud dan Tujuan
- Sesuai
Sistematika Penulisan
- Sesuai
2 Bab II Tugas, Fungsi, Struktur PD
- - Sesuai
Sumber Daya PD
Adanya Gap Antara Tabel Jumlah
PNS dan Tabel Penyebaran pegawai
Disesuaikan
Kinerja Pelayanan PD
- Sesuai
Tantangan & Peluang Pengembangan PD
- Sesuai
3 Bab III Identifikasi Permasalahan
Perumusan Isu-Isu Permasalahan
harus mengacu pada data yang
ditampilkan pada Bab II
Sesuai
Telaahan Visi, Misi & Program
- Sesuai
Telaahan Renstra K/L & Renstra Provinsi
- Sesuai
Telaahan RTRW & KLHS
- Sesuai
3
Penentuan Isu Strategis
- Sesuai
4 Bab IV Tujuan & Sasaran
Indikator Tujuan harus sesuai dengan
RPJMD
Sesuai
5 Bab V Strategi & Arah
Kebijakan
- Sesuai
- Sesuai
5 Bab VI Rencana Program &
Kegiatan serta
Pendanaan
Masukkan Indikator Tujuan Tahun
2016-2021 dalam Tabel 6
Disesuaikan
6 Bab VII Kinerja
Penyelenggaraan
Bidang Urusan
di RPJMD BAB X ada 1 Item Indikator
kinerja Utama
Sesuai
7 Bab VIII Penutup
- Sesuai
4
3. Kesimpulan Sesuai dengan hasil verifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen revisi Rencana
Strategis Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, dinyatakan (sesuai / tidak sesuai*) dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta dinyatakan (selesai sepenuhnya / selesai dengan catatan / belum selesai**), apabila belum selesai sepenuhnya, akan diselesaikan selambatnya tanggal 25 Maret 2019 untuk disampaikan kembali ke tim verifikator Bappeda.
Demikian Berita Acara Penyelesaian Verifikasi Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Surakarta, 22 Maret 2019
Tim Verifikator Tim Penyusun Revisi Renstra
BAPPEDA Kabupaten Grobogan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Grobogan
Nurbani, S,Sos,MA. Azis Hasanudin, SE,AKT,MM.
NIP. 19721121 199211 2 001 NIP. 19800120 201001 1 006
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
Tabel 5.1
Keterkaitan Permasalahan dan Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021
No
Masalah Pokok
Masalah
Akar Masalah Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rendahnya kapasitas pelaksanaan pembangunan di desa
belum optimalnya kapasitas dan kemampuan teknis lembaga- lembaga masyarakat di tingkat desa
Belum optimalnya fasilitasi terhadap perangkat desa melalui bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi mekanisme dan proses pelaksanaan pembangunan desa
Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan desa serta penataan pendayagunaan kawasan perdesaan
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan pembangunan di desa
Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai teknis, mekanisme dan proses pelaksanaan pembangunan desa, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi
Peningkatan fasilitasi terhadap perangkat desa melalui bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi mekanisme dan proses pelaksanaan pembangunan desa
Belum adanya penataan kawasan perdesaan
Belum optimalnya penataan kawasan perdesaan
Belum optimalnya pendataan, pemetaan, pemberian bantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan
Meningkatkan penataan pendayagunaan kawasan perdesaan
Meningkatnya penataan kawasan perdesaan
monitoring dan evaluasi, pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan
melaksanakan pendataan, pemetaan, pemberian bantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan
Masih rendahnya kapasitas dan kualitas perencanaan di desa
Belum optimalnya kapasitas dan kualitas perencanaan di desa
Belum optimalnya pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat desa serta monitoring dan evaluasi
Meningkatkan kualitas perencanaan di desa
Meningkatnya kapasitas dan kualitas perencanaan di desa
Meningkatkan kualitas perencanaan di desa melalui fasilitasi bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan di
tingkat desa
Pelatihan, pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat desa serta monitoring dan evaluasi
2 Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa
Belum optimalnya jumlah kelompok-kelompok masyarakat yang di bina
Belum optimalnya sosialisasi bimbingan teknis , monitoring dan evaluasi serta bantuan stimulan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kelompok -kelompok masyarakat
Meningkatnya jumlah kelompok-kelompok masyarakat yang di bina
Pelaksanakan sosialisasi bimbingan teknis monitoring dan evaluasi serta bantuan stimulan
Peningkatan sosialisasi bimbingan teknis , monitoring dan evaluasi serta bantuan stimulan
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
3 Belum optimalnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa dan Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkat desa
Belum optimalnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa
Belum optimalnya peran Desa dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, peranan lembaga kemasyarakatan, BPD dan LPMD serta kelembagaaan masyarakat desa lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
Meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat desa
Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa
Melaksanakan pembinaan Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi
Peningkatan peran Desa dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, peranan lembaga kemasyarakatan, BPD dan LPMD serta kelembagaaan masyarakat desa lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
4 Rendahnya kesadaran masyarakat dan keswadayaan masyarakat
Belum optimalnya peran lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
Rendahnya kesadaran masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa yang digalang oleh Lembaga Swadaya
Masyarakat potensial, kader dan tenaga terampil
Meningkatkan Peran Lembaga Swadaya masyarakat untuk berperan serta dalam melakukan pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya peran lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
Melaksanakan koordinasi
dan meningkatkan
kemampuan lembaga
kemasyarakatan di desa
dalam perencanaan,
pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan
secara partisipatif sesuai
dengan potensi desa
Peningkatan kesadaran masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa yang digalang oleh Lembaga Swadaya Masyarakat potensial,
kader dan tenaga terampil
5 a. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih rendah
b. Menurunnya daya beli
masyarakat menyebabkan semakin menurunnya kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat
c. Adanya prasarana di perdesaan yang kurang memadai
Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan rendahnya prasarana
dan sarana pedesaan
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pemeliharaan pembangunan serta pendataan, perencanaan, pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan
peningkatan prasarana dan sarana pedesaan
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan
peningkatan prasarana dan sarana pedesaan
Melaksanakan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat serta pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat bidang pengembangan sarana dan prasarana
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pemeliharaan
pembangunan serta pendataan,
perencanaan, pelaksanaan
pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya desa
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
bidang pengembangan sarana dan prasarana
yang berbasis pemberdayaan
masyarakat bidang
pengembangan sarana dan
prasarana
6 Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna di tingkat desa
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkat desa
a. Belum kuatnya perekonomian masyarakat di perdesaan melalui
peningkatan pengelolaan sumber daya alam pedesaan yang berwawasan lingkungan dalam menghasilkan kuantitas dan kualitas produk unggulan desa
b. Masih rendahnya kelompok masyarakat pengelola industri kecil dan rumah tangga dalam berproduksi secara kuantitatif dan kualitatif dengan pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna di tingkat desa
Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkat desa
Melaksanakan pembinaan
untuk peningkatan Sumber
Daya Manusia dan
meningkatkan penggalian,
pemanfaatan sumber daya
dan teknologi tepat guna di
perdesaan
c. Penguatan perekonomian
masyarakat di perdesaan
melalui peningkatan
pengelolaan sumber daya
alam pedesaan yang
berwawasan lingkungan
dalam menghasilkan
kuantitas dan kualitas produk
unggulan desa
d. Peningkatan kelompok
masyarakat pengelola industri
kecil dan rumah tangga
dalam berproduksi secara
kuantitatif dan kualitatif
dengan pemanfaatan dan
pendayagunaan Teknologi
Tepat Guna (TTG)
7 Usaha ekonomi produktif belum dapat berkembang sesuai harapan
Belum optimalnya pengelolaan Bumdes
a. Belum berkembangya perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan
sumberdaya yang dimiliki
b. Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dan Penguatan perekonomian masyarakat di
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi ekonomi desa
Meningkatnya persentase desa memiliki Bumdes
a. Pengembangan potensi
ekonomi masyarakat dengan
meningkatkan keterampilan,
pendampingan, dan fasilitasi
akses modal usaha, serta
pengembangan BUMDesa
b. melaksanakan
pembinaan pemberian
a. Pengembangan
perekonomian desa/kelurahan
sesuai dengan potensi dan
sumberdaya yang dimiliki
b. Peningkatan kinerja
kelembagaan masyarakat dan
Penguatan perekonomian
masyarakat di perdesaan
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
perdesaan c. Belum optimalnya
pendataan, pembinaan, pemberian dukungan bantuan terhadap lembaga ekonomi desa
d. Belum optimalnya Fungsi Ekonomi dari segi pengelolaan Managemen Produktifitas serta pemasarannya melalui pembinaan, pelatihan maupun penyediaan stimulant dan mendayagunakan potensi ekonomi
dukungan bantuan, fasilitasi
pendataan, pengembangan
dan pemberdayaan Bumdes
c. meningkatkan promosi
usaha melalui pameran
usaha dan pemberian
bantuan stimulan
d. Melaksanakan koordinasi
fasilitasi, pembinaan,
bimbingan terhadap
lembaga keuangan mikro
e. Melaksanakan pendataan,
pembinaan, pemberian
dukungan bantuan terhadap
lembaga ekonomi desa
c. Peningkatan pendataan,
pembinaan, pemberian
dukungan bantuan terhadap
lembaga ekonomi desa
d. Pemberdayaan Fungsi
Ekonomi dari segi pengelolaan
Managemen Produktifitas serta
pemasarannya melalui
pembinaan, pelatihan maupun
penyediaan stimulant dan
mendayagunakan potensi
ekonomi
8 Masih tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dan pengangguran yang cukup banyak
Kurang tumbuhkembangnya usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan
a. Belum kuatnya perekonomian masyarakat di perdesaan
b. Persepsi masyarakat tentang kemiskinan masih kurang
Menurunkan Angka Kemiskinan
Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya pendapatan Kelompok Masyarakat (Pokmas)
Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan
Penguatan perekonomian masyarakat di perdesaan dengan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk perdesaaan/kelurahan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan produktifitas
9 Masih Rendahnya peran aktif perempuan dalam pembangunan
Rendahnya ketrampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam pembangunan
Belum optimalnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi perempuan di perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat
Meningkatkan keterampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam pembangunan
Meningkatnya ketrampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam pembangunan
Peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan
Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis bagi perempuan di perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
10 Belum terwujudnya profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa
Belum berkembangnya profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa dan pembangunan desa berbasis internet
Belum optimalnya bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai Profil desa/kelurahan dan pengembangan sistem informasi desa
Mewujudkan profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa
Mengembangkan profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa dan pembangunan desa berbasis internet
Melaksanakan peningkatan kapasitas desa dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan masyarakat desa lainnya dalam proses pengembangan profil desa/kelurahan dan mendayagunakan sistem informasi desa
Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai Profil desa/kelurahan dan pengembangan sistem informasi desa
11 Masih kurangnya pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas
Belum optimalnya pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan program dan pelaporan
Belum optimalnya pengelolaan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan
Meningkatkan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas
Meningkatnya pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan program dan pelaporan
Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan
Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29
Meningkatkan
pelayanan
administratif
dan
fungsional
kepada semua
unsur di
lingkungan
Dinas
Nilai Sakip
OPD
Predikat
(Nilai)
B B B B B B Meningkatnya
pelaksanaan
tugas
ketatausahaan
, administrasi
umum dan
kepegawaian,
keuangan dan
perencanaan
program dan
Persentase
tertib
penatausaha
an,
administrasi
keuangan,
perencanaa
n dan
pelaporan
Persentase tertib
penatausahaan,
administrasi
keuangan,
perencanaan dan
pelaporan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
1. Penyediaan Jasa dan Surat
Menyurat Kantor
Jumlah pelayanan jasa
dan surat menyurat
bulan 12 12 12 58.163.600 12 12 70.377.956 12 77.415.752 12
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
bulan 12 12 12 88.000.000 12 12 106.480.000 12 117.128.000 12
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat
Tulis Kantor
bulan 12 12 12 70.272.400 12 12 85.029.604 12 93.532.564 12
4. Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
bulan 12 12 12 91.300.000 12 12 110.473.000 12 121.520.300 12
5. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
bulan 12 12 12 24.200.000 12 12 29.282.000 12 32.210.200 12
6. Penyediaan bahan bacaan Jumlah Penyediaan
bahan bacaan
bulan 12 12 12 9.966.000 12 12 12.058.860 12 13.264.746 12
7. Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah Penyediaan
makanan dan minuman
bulan 12 12 12 91.454.000 12 12 110.659.340 12 121.725.274 12
8. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Jumlah Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
bulan 12 12 12 539.000.000 12 12 652.190.000 12 717.409.000 12
9.Rapat-rapat koordinasi kedalam
daerah
Jumlah Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
bulan 12 12 12 154.000.000 12 12 186.340.000 12 204.974.000 12
10.Rapat Konsultasi ( Rakon ) PKK Jumlah Rapat
Konsultasi ( Rakon )
PKK
bulan 12 12 12 30.250.000 12 12 36.602.500 12 40.262.750 12
11.Penyediaan Jasa Kebersihan,
Keamanan Dan Transportasi
Jumlah Pengelolaan
Keamanan,Kebersihan
dan transportasi
bulan 12 12 12 85.976.000 12 12 104.030.960 12 114.434.056 12
Tujuan Sasaran 1Program Peningkatan Sarana
dan Prasaranan Aparatur % 100 100 1.261.239.800 100 1.544.600.158 100 1.679.060.174 100
Indikator
Tujuan
TARGET INDIKATOR TUJUAN
Satuan
Tahun
100
100
Dispermades
Dispermades
Dispermades
63.979.960
96.800.000
77.299.640
100.430.000
Dispermades100.599.400
592.900.000
169.400.000
30
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
19 20 21 22
Rp target
Dispermades
2020Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-jawab
85.157.327
2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100 1.653.876.642
2018 2019 2021
Rp target
100 100
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Ko
de
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tujuan Sasaran 1
12 13 14
% 100
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur100 1.160.218.000
1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220
2.849.307.560
100
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
33.275.000
100
128.840.800
102.885.821
133.672.330
35.431.220
14.591.221
133.897.801
789.149.900
225.471.400
44.289.025
125.877.462
26.620.000
10.962.600
Dispermades
94.573.600
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
1.819.264.307
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29
Indikator
Tujuan
TARGET INDIKATOR TUJUAN
Satuan
Tahun
100
30
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
19 20 21 22
Rp target
2020Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-jawab
2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100 1.653.876.642
2018 2019 2021
Rp target
100 100
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Ko
de
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tujuan Sasaran 1
12 13 14
% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Meningkatkan
pelayanan
administratif
dan
fungsional
kepada semua
unsur di
lingkungan
Dinas
Nilai Sakip
OPD
Predikat
(Nilai)
B B B B B B Meningkatnya
pelaksanaan
tugas
ketatausahaan
, administrasi
umum dan
kepegawaian,
keuangan dan
perencanaan
program dan
Persentase
tertib
penatausaha
an,
administrasi
keuangan,
perencanaa
n dan
pelaporan
Persentase tertib
penatausahaan,
administrasi
keuangan,
perencanaan dan
pelaporan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
1. Pembangunan Gedung Jumlah gedung yang
dibangun
paket 2 3 2 679.668.000 2 2 822.398.280 2 904.638.108 2
2. Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan
Gedung
unit 5 3 14 25.300.000 6 6 30.613.000 6 33.674.300 6
3. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan
Gedung
unit 10 10 11 57.200.000 6 6 69.212.000 6 76.133.200 6
4. Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair unit 14 22 18 61.050.000 6 6 73.870.500 6 81.257.550 6
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang
dipelihara
bulan 12 12 12 33.000.000 12 12 39.930.000 12 43.923.000 12
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas yang dipelihara
bulan 12 12 12 99.000.000 12 12 119.790.000 12 131.769.000 12
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan
Gedung Kantor
bulan 12 12 12 44.000.000 12 12 53.240.000 12 58.564.000 12
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebelair
Jumlah mebelair yang
dipelihara
bulan 12 12 12 11.000.000 12 12 133.100.000 12 14.641.000 12
9. Penataan Lingkungan Kantor Jumlah Penataan
Lingkungan
paket - 2 1 150.000.000 1 150.000.000 200.000.000 200.000.000
Tujuan Sasaran 1Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
% 100 100 125.000.000 100 94.000.000 100 46.585.000. 100 51.243.500 100 56.367.850 100
Meningkatkan
pelayanan
administratif
dan
fungsional
kepada semua
unsur di
lingkungan
Dinas
Nilai Sakip
OPD
Predikat
(Nilai)
B B B B B B Meningkatnya
pelaksanaan
tugas
ketatausahaan
, administrasi
umum dan
kepegawaian,
keuangan dan
perencanaan
program dan
Persentase
tertib
penatausaha
an,
administrasi
keuangan,
perencanaa
n dan
pelaporan
Persentase tertib
penatausahaan,
administrasi
keuangan,
perencanaan dan
pelaporan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
stel
Sasaran 1 % 100 100 148.025.000 100 179.352.250 197.287.475
Meningkatkan
pelayanan
administratif
dan
fungsional
kepada semua
unsur di
lingkungan
Dinas
Nilai Sakip
OPD
Predikat
(Nilai)
B B B B B B Meningkatnya
pelaksanaan
tugas
ketatausahaan
, administrasi
umum dan
kepegawaian,
keuangan dan
perencanaan
program dan
Persentase
tertib
penatausaha
an,
administrasi
keuangan,
perencanaa
n dan
pelaporan
Persentase tertib
penatausahaan,
administrasi
keuangan,
perencanaan dan
pelaporan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
100
51.243.500 56.367.850125.000.000
747.634.800
27.830.000
62.920.000
995.101.919
37.041.730
83.746.520
100 326.095.000
89.383.305
165.000.000
Jumlah pakaian dinas
Meningkatnya
disiplin aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas
Dispermades
Dispermades
16.105.100
108
100
48.400.000
12.100.000
48.315.300
144.945.900
64.420.400
Dispermades
Dispermades
Dispermades
67.155.000
36.300.000
108.900.000 Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
86 86 94.000.000
100134.750.000
472 384 108
100
46.585.000. 108
100
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Tujuan
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29
Indikator
Tujuan
TARGET INDIKATOR TUJUAN
Satuan
Tahun
100
30
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
19 20 21 22
Rp target
2020Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-jawab
2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100 1.653.876.642
2018 2019 2021
Rp target
100 100
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Ko
de
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tujuan Sasaran 1
12 13 14
% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
1. Bimbingan Teknis Manajemen
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah peserta yang
mendapat bimbingan
teknis manajemen
orang 42 40 77.000.000 84.700.000 93.170.00040
102.487.000 40
2. Pemberangkatan Pelatihan
Teknis Manajemen Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah
pemberangkatan
pelatihan teknis
manajemen
pemberdayaan
orang 60 60 57.750.000 63.325.000 69.877.500 60 76.865.250 60
3. Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah
pemberangkatan
pelatihan teknis
manajemen
pemberdayaan
masyarakat
Kader
4. Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Peserta Bintek
Manajemen
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Penatausahaan
Keuangan
Orang
% 100 100 133.100.000 100 109.807.504 120.788.250
Meningkatkan
pelayanan
administratif
dan
fungsional
kepada semua
unsur di
lingkungan
Dinas
Nilai Sakip
OPD
Predikat
(Nilai)
B B B B B B Meningkatnya
pelaksanaan
tugas
ketatausahaan
, administrasi
umum dan
kepegawaian,
keuangan dan
perencanaan
program dan
Persentase
tertib
penatausaha
an,
administrasi
keuangan,
perencanaa
n dan
pelaporan
Persentase tertib
penatausahaan,
administrasi
keuangan,
perencanaan dan
pelaporan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
1. Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ,
Renja , Renstra
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah,
LKPJ, Renja , Renstra
Dokumen 5 7 27.500.000 33.275.000 36.602.500
2. Pengelolaan dan Penyusunan
Pelaporan Keuangan SKPD
Jumlah laporan
pengelolaan dan
penyusunan pelaporan
semester 2 2 2 38.500.000 2 42.350.000 2 46.585.000 2 51.243.500 2
3. Pengelolaan Aset Jumlah laporan
pengelolaan asset
semester 2 2 2 16.500.000 2 2 19.965.000 2 21.961.500 2
Tujuan Sasaran 1
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Desa
meningkatnya
keberdayaan
masyarakat di
pedesaan
% 100 100 100 2.240.440.111 100 2.431.567.100 100 2.645.039.256 100 2.808.025.825 100 100
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pembinaan
kelompok -
kelompok
masyarakat
LPM
Berprestasi
% 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 Meningkatnya
jumlah
kelompok -
kelompok
masyarakat
yang di bina
Rata rata
jumlah
kelompok
binaan
lembaga
pemberdaya
an
masyarakat
(LPMD)
Rata-rata jumlah
kelompok binaan
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat (LPMD)
% 13,57 13,57 27,14 40,57 54,28 67,85 81,42 81,42
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
di tingkat desa
Persentase
Kelembagaa
n dan pos
pelayanan
Teknologi
Tepat Guna
di Desa
Persentase
Kelembagaan dan
pos pelayanan
Teknologi Tepat
Guna di Desa
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Meningkatnya
pemanfaatan
teknologi
tepat guna
ditingkat desa
Prosentase
Pemanfaata
n Tehnologi
Tepat Guna
di perdesaan
Prosentase
Pemanfaatan
Tehnologi Tepat
Guna di perdesaan
% 26 26 26 32 38 44 50 54
56.367.850
24.157.650
3.152.450.481
30.250.000 40.262.750
60
40
60 84.551.775
112.735.70040
Dispermades
40 Dispermades
60
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Meningkatnya
pengembangan
sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan serta
Pelaporan Aset
Daerah
100 100 100100 100 99.825.00082.500.000
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Tujuan Sasaran 1
18.150.000
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29
Indikator
Tujuan
TARGET INDIKATOR TUJUAN
Satuan
Tahun
100
30
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
19 20 21 22
Rp target
2020Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-jawab
2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100 1.653.876.642
2018 2019 2021
Rp target
100 100
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Ko
de
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tujuan Sasaran 1
12 13 14
% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Sasaran 1:
Meningkatnya
peran lembaga
swadaya
masyarakat
dalam
pemberdayaan
masyarakat
Persentase
PKK aktif
PKK aktif % 100 100 100 100 100 100 100 100
Rata-Rata
jumlah
kelompok
Binaan PKK
Rata-rata jumah
kelompok binaan
PKK
% 13,57 13,57 27,14 40,57 54,28 67,85 81,42 81,42
Posyandu
AktifPosyandu aktif % 95 100 100 100 100 100 100 100
LPM
BerprestasiLPM Berprestasi % 0,44 0,44 0,44 0,44 2,64
1. Penyelenggaraan Diseminasi
Informasi bagi Masyarakat Desa
Jumlah peserta
diseminasi
Orang - - 75.000.000 100.000.000 57 115.000.000 57 120.000.000
2. Pemberdayaan Masyarakat
melalui Teknologi Tepat Guna
(TTG)
Jumlah Pokmas yang
dilatih
Desa 2 2 38 41.300.000 60.000.000 38 65.000.000 38 70.000.000 38
3. Pemberdayaan Pos
Pelayanan Teknologi Tepat
Guna Posyantek
Jumlah kegiatan
Posyantek
Kecamaatn 19 19 19 50.000.000 75.000.000 19 70.000.000 19 75.000.000 19
4. Pelaksanaan Gelar Teknologi
Tepat Guna ( TTG ) Nasional
Jumlah hasil produk /
alat TTG unggulan
Kelompok 2 2 10 175.000.000 200.000.000 10 250.000.000 10 255.000.000 10
5. Pembinaan dan Pelatihan
Kader Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah kader desa
yang di latih dibidang
Pembangunan Desa
orang 57 57 57 62.500.000 75.000.000 57 110.000.000 57 115.000.000 57
6. Pelatihan Perencanaan
Partisipatif Pembangunan
Masyarakat Desa ( P3MD )
Jumlah orang yang
dilatih Perencana
pembangunan tingkat
desa
orang 60 57 75.000.000 110.000.000 57 115.000.000 57
7. Biaya Operasional
Pelaksanaan ( BOP ) Program
Kemitraan (Paket) P2KP
Jumlah Pokja paket
dana pendampingan
kepada desa /
kelurahan
desa 13 13 - 0 0 0
8. Evaluasi Perkembangan dan
Perlombaan Desa dan
Kelurahan
Jumlah desa terbaik kecamatan 19 19 109.320.111 150.000.000 1 175.000.000 1 180.000.000 1
9. Penunjangan Administrasi
Kegiatan Dana Desa APBN
Jumlah dana desa orang 1.029 1.029 527.570.000 - 0 - 0 - 0
10. Gerakan Masyarakat
Menuju Sehat dan Sejahtera
(GEMASUTRA)
Jumlah Kader Posyandu orang 57 57 62.500.000 80.000.000 57 110.000.000 57 115.000.000 57
11. Penyiapan dan
Pendampingan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan
Pelaksanaan Program STBM
Jumlah masyarakat
yang sadar akan
pentingnya kesehatan
lingkungan
desa 20 20 - 0 0 0 0 0 0
12. Perlombaan Posyandu Jumlah Posyandu yang
mengikuti lomba
kecamatan 3 19 60.000.000 90.000.000 19 110.000.000 19 115.000.000 19
13. Evaluasi Pelaksanaan 10
Program Pokok PKK dan
Pemberian Hadiah Pemenang
Jumlah kelurahan
binaan
0rang 6 36.000.000 128.500.000 76 55.000.000 76 60.000.000 76
14. Verifikasi data Tingkat
Provinsi
Jumlah verifikasi data
dari Tim verifikasi PKK
kecamatan 19 19 7.000.000 15.000.000 19 15.000.000 19 20.000.000 19
15. Bintek Kader PKK Jumlah Kader PKK yang
dibintek
kecamatan 19 27.500.000 30.250.000 19 35.000.000 19 40.000.000 19
16. Peringatan HKG PKK (
Lomba Tari Kreasi Daerah bagi
Kader PKK )
Jumlah Kader yang
memperingati lomba
HKG
kecamatan 19 15.000.000 20.000.000 19 25.000.000 19 30.000.000 19
17. Temu Kader Tingkat
Provinsi Jateng
Jumlah partisipasi
Kader PKK
kecamatan 5 19 8.000.000 10.000.000 19 15.000.000 19 20.000.000 19
18. Seminar PKK Jumlah SDM TP PKK
meningkat
kecamatan 19 19 23.000.000 36.300.000 19 40.000.000 19 45.000.000 19
19. Bintek Pendampingan
Kader Pencegahan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (PKDRT
) 4 Desa /Kelurahan
Jumlah kader yang
mengerti akan
pentingnya memahami
PKDRT
desa 4 27.500.000 35.000.000 40 40.000.000 40 45.000.000 40
0
150.000.000
0
0,44
57
0
200.000.000
25.000.000
127.833.801
64.420.400
35.000.000
25.000.000
50.000.000
130.000.000
75.000.000
0,44
0
19
19
19
19
76
19
19
19
19
29
40
1
0
57
0
19
80.000.000
300.000.000
130.000.000
50.000.000
0
19
76
19
38
19
1
546
57
0,44
57
57
0
50.000.000 57
19
57
45.000.000
40
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29
Indikator
Tujuan
TARGET INDIKATOR TUJUAN
Satuan
Tahun
100
30
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
19 20 21 22
Rp target
2020Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-jawab
2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100 1.653.876.642
2018 2019 2021
Rp target
100 100
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Ko
de
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tujuan Sasaran 1
12 13 14
% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
20. Pembinaan dan monitoring
pelaksanaan PKDRT di 4 desa /
kelurahan
Jumlah kader yang
mengerti akan
pentingnya memahami
PKDRT
desa 4 19.250.000 25.000.000 4 30.000.000 4 25.621.800 4
21. Bintek Kader Pola asuh
Aanak Peningkatan Kesadaran
Bela Neagra ( PKBN ) dan
Kadarkum
Jumlah kader yang
memahami tentang
Pola Asuh Anak, PKBN
dan Kadarkum
74.800.000 82.280.000 95.000.000 105.000.000
22. Pengajian Bagi Karyawati
dan Pengurus PKK
Jumlah kader
pentingnya
pemahaman tentang
pengetahuan agama
orang 75 75 15.000.000 35.680.000 75 17.000.000 75 20.000.000 75
23. Pelatihan Ketrampilan ( Life
Style )
Jumlah peningkatan
kwalitas produk
unggulan
kecamatan 19 28.000.000 36.300.000 19 40.000.000 19 44.404.025 19
24. Sosialisasi ABK ( Anak
Berkebutuhan Khusus )
Jumlah Kader BKB yang
terlatih
kecamatan 19 19 22.000.000 19 25.000.000 19 30.000.000 19 35.000.000 19
25. Pelatihan Kader BKB ( Bina
Keluarga Balita )
Jumlah pengetahuan
dan wawasan bagi
Kader PKK
kecamatan 19 19 29.700.000 19 35.000.000 19 40.000.000 19 45.000.000 19
26. Seminar “Education For All” Jumalh Kader yang
trampil berbusana dan
kreasi berjilbab
kecamatan 19 19 19 55.000.000 19 65.000.000 19 70.000.000 19 75.000.000 19
27. Pelatihan Keserasian
Berbusanan dan Kreasi
Berjilbab
Jumlah TP PKK yang
trampil dalam
mengolah kudapan
untuk usia anak
kecamatan 19 19 19 38.500.000 19 45.000.000 19 50.000.000 19 55.000.000 19
28. Pelatihan Pengolahan
Kudapan Untuk Usia Anak
Jumlah TP PKK dan
Tomas yang paham
akan makanan bergizi
seimbang dan aman
orang 250 95 33.000.000 36.300.000 95 40.000.000 95 45.000.000 95
29. Sosialisasi Makanan
Beragam, Bergizi Seimbang dan
Aman
Jumlah Pelatihan bagi
Pengurus PKK
bertambah
pengetahuan
kecamatan 19 38.500.000 45.000.000 19 50.000.000 19 55.000.000 19
30. Pelatihan Pengurus PKK Jumlah Pengurus PKK
yang dilatih bertambah
kecamatan 19 19 15.000.000 18.000.000 19 20.000.000 19 25.000.000 19
31. Revitalisasi Posyandu Jumlah Kader Posyandu
meningkat
posyandu 1 40.000.000 50.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 1
32. Jambore Kader Posyandu Jumlah Kader Posyandu
meningkat
kecamatan 19 19 40.000.000 60.000.000 19 55.000.000 19 55.000.000 19
33. Seminar Kesehatan Jumlah peran
masyarkat terhadap
pentingnya kesehatan
meningkat
orang 50 12.000.000 20.000.000 50 14.059.256 50 19.000.000 50
34. Penyuluhan Kesehaatn Jumlah masyarakat
desa meningkat
pemahaman tentang
kesehatan
orang 25 5.500.000 10.000.000 25 7.000.000 25 12.000.000 25
35. Hari Cuci tangan pakai
sabun
Jumlah peran serta
institusi pendidikan
dalam hari cuci tangan
pakai sabun meningkat
kecamatan 19 19 5.500.000 19 10.000.000 19 7.000.000 19 12.000.000 19
36. Lomba cerdas cermat kader
Posyandu
Jumlah kader Posyandu
pemahaman meningkat
kecamatan 19 19 10.000.000 19 10.000.000 19 9.980.000 19 15.000.000 19
37. Pelatihan Ketrampilan
Perbengkelan Sepeda Motor
Bagi Kelompok Masyaraakt
Kawasan Penghasil Tembakau
( DBHCHT )
Jumlah pelatihan
ketrampilan
masyarakat petani
tembakau meningkat
orang 110 60 200.000.000 400.000.000 160 400.000.000 160 400.000.000 160
38. Bintek MC Jumlah kader yang
dilatih
desa 280 280 280 22.500.000 0 0 0 0
39.Lomba Administrasi PKK
Tingkat Provinsi
Jumlah kecamatan
yang di nilai
Kecamatan 19 19 19 25.000.000 0 - 0 0
40.Membentuk dan Revitalisasi
Lembaga Swantantra (Lembaga
Pengaduan Masyarakat Tindak
Kekerasan Wanita dan Anak)
Tingkat Kecamatan dan desa di
2 Kecamatan Purwodadi dan
Penawangan
Jumlah Lembaga yang
direvitalisasi
Kecamatan 2 2 - 0 - 0 0
17.000.000
17.000.000
109.514.680
25.000.000
48.315.300
40.000.000
50.000.000
80.525.500
4
75
30.000.000
60.000.000
50.000.000
60.000.000
30.000.000
64.420.400
64.420.400
19
19
4
75
19
160
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
19.000.000
400.000.000
25.000.000
1
19
50
25
95
1
19
50
25
95
19
19
160
19
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29
Indikator
Tujuan
TARGET INDIKATOR TUJUAN
Satuan
Tahun
100
30
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
19 20 21 22
Rp target
2020Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-jawab
2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100 1.653.876.642
2018 2019 2021
Rp target
100 100
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Ko
de
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tujuan Sasaran 1
12 13 14
% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
41.Penguatan Packing dan
Promosi Produk Unggulan
Jumlah orang yang
dilatih
orang 38 38 - 0 - 0 0
42. Pembinaan dan Penyuluhan
Pemanfaatan hakaman untuk
mewujudkan Halaman Asri
Tertib Indah dan Nyaman
(Hatinya ) PKK
Jumlah kader yang
dibina
orang 95 - 0 - 0 0
43.Pelatihan Seni Ukir Buah,
Merangkai Bunga dan sayur
Jumlah kader yang
dilatih
orang 95 - 0
44. Peningkatan Kapasitas
pendampingan desa
Jumlah orang yang
dilatih
orang - - 273 83.000.000 0 0 0 - 0 0 0 0
45. Peningkatan Kreatifitas Tim
Penggerak PKK
Jumlah kader yang
dilatih
kader - - 30 19.000.000 30 25.000.000 30 30.000.000 40 35.000.000 45 50.000.000
46. Peningkatan Kelengkapan
Administrasi TP PKK Kabupaten,
Kecamatan, Desa/Kelurahan
Jumlah buku Paket buku - - 0 - 322 62.000.000 322 65.000.000 322 65.000.000 322 75.000.000
47. Pendataan Data Dinding Jumlah data dinding Kecamatan - - 19 27.000.000 0 0 0 - 0 0 0 0
48.Sosialisasi Pola Asuh anak
remaja Penuh Cinta Kasih
Sayang
Jumlah orang yang
disosialisasi
kader - - 0 - 150 57.757.100 175 65.000.000 175 65.000.000 175 75.000.000
49. Sosialisasi Kabupaten Layak
Anak
Jumlah orang yang
disosialisasi
kader - - 0 - 100 38.500.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 50.000.000
50. Workshop Shibori Jumlah kader yang
dilatih
kader - - 0 - 50 54.700.000 50 55.000.000 50 55.000.000 50 65.000.000
51. Sosialisasi Pemberdayaan
Sampah menjadi Produk yang
bermanfaat
Jumlah orang yang
disosialisasi
kader - - 0 - 75 30.000.000 75 35.000.000 75 35.000.000 75 40.000.000
52.Kampanye Pencegahan HIV
AID
Jumlah orang yang
disosialisasi
orang - - 170 45.000.000 0 0 0 -
53.Seleksi Jambore Pendidik
PAUD
Jumlah orang yang
diseleksi
orang - - 95 55.000.000 0 0 0 -
54. Fasilitasi Lomba Desa Jumlah Juara Lomba
Desa
Desa
55. Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis dan Masyarakat
Jumlah Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga
Teknis dan Masyarakat
Orang
56. Fasilitasi Kegiatan
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Kelompok TTG
yang dibina
Kelompok
57. Pembinaan dan Pelatihan
Keberdayaan Masyarakat Desa
Jumlah Peserta
Pelatihan Keberdayaan
Masyarakat Desa58. Fasilitasi dan Pembinaan
Lembaga Kesehatan
Masyarakat Desa
Jumlah Lembaga
Kesehatan Masyarakat
Desa yang dibina
Kelompok
59. Fasilitas dan Evaluasi TP
PKK
Jumlah Rakon PKK dan
Evaluasi PKK
Kali
60. Peningkatan Kelengkapan
Administrasi TP PKK
Jumlah Tertib
Administrasi PKK
Bulan
61. Monitoring dan
Pendampingan Pasar Murah
Jumlah Pasar Murah Kecamatan
62. Penyelenggaraan Kegiatan
Sosial Masyarakat
Jumlah Bantuan Lansia Orang
63. Penyelenggaraan Kegiatan
Kerohanian Masyarakat
Jumlah Peserta
Pengajian
Orang
64. Pembinaan Pengurus PKK Jumlah Peserta
Pelatihan Pengurus PKK
Orang
Meningkatkan
keberdayaan
masyarakat
dan
pemanfaatan
potensi
ekonomi desa
Persentase
Lembaga
Keuangan
Mikro (LKM)
aktif
(BUMDesa)
% 19,4 33,3 54,2 75 100 100 Meningkatnya
persentase
desa memiliki
Bumdes
Persentase
Lembaga
Keuangan
Mikro Aktif
(Bumdes)
Persentase Lembaga
Keuangan Mikro
(LKM) aktif
(BUMDesa)
% 5,4 19,4 33,3 54,2 75 100 100 100
1. Pembinaan Kelembagaan
dan Pengendalian Aset Dana
Bergulir Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaaan kiabupaten
Grobogan
Jumlah pengelolaan
aset dana bergulir
program PNPM Mandiri
perdesaan meningkat
pemahamannya
kecamatan 19 19 220.000.000 126.578.950 36 154.050.735 36 190.924.253 36 267.387.775
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
Meningkatnya
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
100 100Tujuan Sasaran 1
Dispermades
691.598.253 776.427.775
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
36
598.878.950% 100 100 100 100 100
36
551.805.632 651.455.735 100
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29
Indikator
Tujuan
TARGET INDIKATOR TUJUAN
Satuan
Tahun
100
30
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
19 20 21 22
Rp target
2020Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-jawab
2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100 1.653.876.642
2018 2019 2021
Rp target
100 100
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Ko
de
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tujuan Sasaran 1
12 13 14
% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
2. Pembinaan , Pengendalian
dan Pengawasan kegiatan
Lembaga Keuangan Mikro dan
Lembaga Ekonomi Masyarakat (
UP2K PKK, UED SP, Lumbung
Desa dan Pasar Desa )
Jumlah kemampuan
dan ketrampilan
tentang kewirausahaan
meningkat
kecamatan 19 19 110.000.000 110.000.000 6.789 115.000.000 6789 115.000.000 6789
3. Pengembangan Lembaga
Ekonomi Desa Melalui BUMDesa
Jumlah pengelolaan
BUMDesa meningkat
kecamatan 19 19 110.000.000 110.000.000 273 119.790.000 273 120.000.000 273
4. Seleksi Kelompok UP2K PKK
Terbaik
Jumlah Pengelolaan
UP2K PKK meningkat
kecamatan 19 19 26.805.632 29.300.000 273 30.615.000 273 33.674.000 273
5. Pelatihan ketrampilan usaha
pertanian dan peternakan
Jumlah kader yang
dilatih
kader - - 0 0 75 32.000.000 75 35.000.000 75 35.000.000 75 35.000.000
6. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah kader yang
dimonev
kader - - 0 0 38 16.000.000 38 17.000.000 38 17.000.000 38 17.000.000
7. Pendampingan Bantuan
Hibah Bumdes Bersama (Hand
Traktor)
Jumlah Bumdes Kecamatan - - 5 35.000.000 5 30.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000
8. Pembinaan Hibah Pasar
Kawasan
Jumlah Pasar Kawasan pasar
kawasan
- - 1 50.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000
9. Gelar Inovasi Teknologi
Tepat Guna (TTG)
Jumlah Peserta lomba Kecamatan - - 0 0 19 100.000.000 19 100.000.000 19 100.000.000 1 100.000.000
10. Pembinaan Pengelolaan
Dana Bergulir
Jumlah pengelolaan
aset dana bergulir
program PNPM Mandiri
perdesaan meningkat
pemahamannya
kecamatan
11. Pelatihan Ketrampilan
Usaha Pertanian dan
Peternakan
Jumlah kader yang
dilatih
kader
12. Pelatihan Ketrampilan
Usaha Industri Kerajinan
Jumlah kader yang
dilatih
kader
13. Pembinaan dan
Pendampingan Lembaga
Ekonomi Masyarakat
Jumlah kemampuan
dan ketrampilan
tentang kewirausahaan
meningkat
kecamatan
14. Fasilitasi
Lembaga/Kelompok Ekonomi
Masyarakat
Jumlah pengelolaan
BUMDesa meningkat
kecamatan
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
terhadap
pelaksanaan
pembangunan
dan
peningkatan
prasarana dan
sarana
pedesaan
Swadaya
Masyarakat
terhadap
Program
Pemberdayaa
n
Masyarakat
% 15 15,5 16 16,5 17 17,5 Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
terhadap
pelaksanaan
pembangunan
dan
peningkatan
prasarana dan
sarana
pedesaan
Pemeliharan
Paska
program
pemberdaya
an
masyarakat
Pemeliharaan Pasca
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
% 5 5 5 5 5 5 5 5
Swadaya
masyarakat
terhadap
program
pemberdaya
an
masyarakat
Swadaya
masyarakat
terhadap program
pemberdayaan
masyarakat
% 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 17,5
1. Penunjangan Koordinasi
Pengendalian Pelaksanaan TNI
Manunggal Membangun Desa (
TMMD )
Jumlah partisipasi dan
peran serta masyarakat
dalam pembangunan
desa meningkat
desa 12 12 117.870.516 131.028.641 12 173.219.913 12 138.744.901 12
2. Pencanangan dan
Pelaksanaan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat (
BBGRM )
Jumlah Pelaksanaan
BBGRM meningkat
desa 280 280 74.000.000 110.000.000 280 100.000.000 280 100.000.000 280
3. Biaya Operasional
Pelaksanaan ( BOP ) Alokasi
Dana Desa Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah pelaksanaan
ADD bidang
pemberdayaan
masyarakat terpantau
desa 273 190 0 0 0 0 0 0 0
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
120.000.000
120.000.000
37.040.000
3.834.991.358
Dispermades273 273
Dispermades
Dispermades
6789
273
6789
273
3.415.994.901
191.711.358
100.000.000
0
2.725.520.516 100 100
Dispermades9
100 100 2.958.028.641 3.217.719.913
Dispermades
Dispermades
100Tujuan Sasaran 1
12
0
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
Meningkatnya
Partisipasi dan
Peran Serta
Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
100 % 100,0 100,0
280 280
0
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29
Indikator
Tujuan
TARGET INDIKATOR TUJUAN
Satuan
Tahun
100
30
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
19 20 21 22
Rp target
2020Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-jawab
2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100 1.653.876.642
2018 2019 2021
Rp target
100 100
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Ko
de
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tujuan Sasaran 1
12 13 14
% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
4. Pembinaan , Monitoring dan
Evaluasi BP-SPAMS yang ada di
Pedesaan
Jumlah Pemberdayaan
dan penetahuan
masyarakat akan
pentingnya air bersih
meningkat
desa 70 70 198.000.000 150.000.000 70 150.000.000 70 150.000.000 70
5. Karya Bhakti Mandiri / TNI
Manunggal Membangun Desa (
TMMD)
Jumlah partisipasi dan
peran serta masyarakat
meningkat
desa 10 10 1.000.000.000 1.250.000.000 10 1.327.500.000 10 1.560.250.000 10
6. Pelaksanaan TNI Manunggal
Membangun Desa / TMMD
Sengkuyung ( Bantuan Provinsi
)
Jumlah partisipasi dan
peran serta masyarakat
meningkat
desa 2 2 360.000.000 360.000.000 3 360.000.000 3 360.000.000 3
7. Pendampingan Pelaksanaan
TNI Manunggal Membangun
Desa / TMMD Sengkuyung
Jumlah partisipasi dan
peran serta masyarakat
meningkat
desa 2 2 360.000.000 360.000.000 3 360.000.000 3 360.000.000 3
8. Biaya Operasional
Pendampingan Bantuan
Keuangan Pemerintah desa
untuk rintisan Model Desa
Berdikari
Jumlah Desa Berdikari desa 3 2 5.000.000 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 4
9. Biaya Operasional
Pelaksanaan ( BOP )
Penunjangan Bantuan
Keuangan Pembangunan
Infrastruktur Desa dari
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah
Jumlah Desa desa 99 300.000.000 300.000.000 273 300.000.000 273 300.000.000 273
10. Biaya Operasional
Pendampingan Bantuan
Keuangan Pemerintah Desa
untuk peningkatan Ketahanan
Masyarakat desa ( KPMD dan
TTG )
Jumlah Desa desa 68.250.000 65.000.000 273 65.000.000 273 65.000.000 273
11. Pendampingan Perencanaan
Koordinasi Pengendalian
bantuan Fasilitasi dan Stimulan
Perbaikan Kualitas Lingkungan
Permukiman Berbasis
Masyarakat Provinsi jawa
Tengah
Jumlah Desa Kecamatan 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Biaya Operasional Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah
Desa Bagi Kabupaten dari dana
Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Desa desa 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.BOP bantuan keuangan
untuk kegiatan Peningkatan
Jalan antar dan peningkatan
lingkungan
Jumlah Desa desa 273 273 189.400.000 273 50.000.000 273 200.000.000 273 200.000.000 273 200.000.000
14.Penunjangan Administrasi
Dana Tugas Pembantuan
Program Pembangnan Sarana
Prasarana Kawasan Perdesaan
Jumlah Desa desa 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pembangunan Desa
Jumlah pokmas yang
dibina
orang - - 0 0 700 122.000.000 700 122.000.000 700 122.000.000 700 122.000.000
16. Fasilitasi Gerakan
Revitalisasi Lahan Non Produktif
Jumlah Desa Desa - - 6 53.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000
17.Fasilitasi Kegiatan
Kerjasama Antar Desa
Jumlah Desa Desa - - 0 0 6 20.000.000 6 20.000.000 6 20.000.000 2 20.000.000
18. Fasilitasi TNI Manunggal
Membangun Desa
Jumlah partisipasi dan
peran serta masyarakat
dalam pembangunan
desa meningkat
desa
19. Penyelenggaraan BBGRM Jumlah Pelaksanaan
BBGRM meningkat
desa
20. Penyelenggaraan Karya
Bhakti Mandiri/ TMMD
Jumlah partisipasi dan
peran serta masyarakat
meningkat
desa
21. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Pemberdayaan
dan penetahuan
masyarakat akan
pentingnya air bersih
meningkat
desa
22. Fasilitasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah Desa desa
23. Fasilitasi KPMD Jumlah Kader desa
24. Pemberian Stimulan
Pembangunan Desa
Jumlah Desa desa
25. Fasilitasi TNI Manunggal
Membangun Desa/TMMD
Sengkuyung
Jumlah partisipasi dan
peran serta masyarakat
meningkat
desa
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
150.000.000
12
3
70
273
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
70
9
273
1.926.280.000
360.000.000
360.000.000
20.000.000
300.000.000
3
3
4
273
3
4
273
65.000.000
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29
Indikator
Tujuan
TARGET INDIKATOR TUJUAN
Satuan
Tahun
100
30
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
19 20 21 22
Rp target
2020Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-jawab
2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100 1.653.876.642
2018 2019 2021
Rp target
100 100
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Ko
de
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tujuan Sasaran 1
12 13 14
% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
26. Penyelenggaraan TMMD
Sengkuyung (Bantuan Propinsi)
Jumlah partisipasi dan
peran serta masyarakat
meningkat
desa
27. Pendampingan Kegiatan
Peningkatan Sarana Prasarana
Perdesaan
Jumlah Desa desa
28. Pendampingan Kegiatan
Peningkatan Ketahanan
Masyarakat Desa
Jumlah Desa desa
100 100 316.518.147 100 365.521.943 410.355.850
Meningkatan
ketrampilan
dan wawasan
perempuan
guna
berperan aktif
dalam
pembangunan
Kelompok
Usaha
Ekonomi
Produktif
% 87 90 92 95 95 95 Meningkatnya
ketrampilan
dan wawasan
perempuan
guna berperan
aktif dalam
pembangunan
Persentase
kelompok
usaha
ekonomi
produktif
Persentase
kelompok usaha
ekonomi produktif
% 80 87 90 92 95 95 95 95
1.Sosialisasi Program Terpadu
Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender ( P2-MBG )
Jumlah pengetahuan
dan ketrampilan kader
P2MBG meningkat
kelompok 2 2 333.455.850
2.Pelatihan dan Peningkatan
Peranan Perempuan di Pedesaan
dalam bidang usaha ekonomi
Produktif
Jumlah kader yang
dilatih
kader - - 0 0 38 76.900.000 38 76.900.000 38 76.900.000 38 76.900.000 Disperma
des
Tujuan Sasaran 1Program Pengembangan Data % 100 100 253.202.958 100 292.404.205 100 100
Mewujudkan
profil
desa/kelurah
an dan sistem
informasi
desa
Desa yang
berprofil
% 87,14 90 100 100 100 100 Berkembangn
ya profil desa/
kelurahan
Persentase
desa yang
berprofil
Persentase desa
yang berprofil % 87,14 87,14 90 100 100 100 100 100
1.Pendataan Profil Desa dan
Kelurahan
Desa 19 19 19 233.300.600 19 253.202.958 19 275.432.153 19 292.404.205 19 328.269.693
Tujuan Sasaran 1
Program Pengentasan
Kemiskinan % 100 100 863.763.665 100 997.492.801 100 1.119.842.501 100
Menurunkan
angka
kemiskinan
Pemugaran
Perumahan
Penduduk
miskin
% 0,31 1,05 1,79 2,53 3,27 4,01Jumlah Rumah
Tangga Miskin
yang terbantu
melalui
Program
Pengentasan
Kemiskinan
Pemugaran
Perumahan
Penduduk
miskin
Pemugaran
Perumahan
Penduduk miskin
% 0,14 0,31 3,27 4,01 4,75
1. Penguatan Kelembagaan
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah ( TKPD )
Kabupaten Grobogan
Jumlah
penanggulangan
kemiskinan bidang
pemberdayaan
terpantau
desa 50 50.000.000 50.000.000 19 60.000.000 19 65.000.000 19
2. Fasilitasi Program
Pemberdayaan Masyarakat
melalui Penyediaan Makanan
Tambahan Anak Sekolah ( PPM
PMT-AS )
Jumlah status gizi anak
sekolah meningkat
siswa 872 200.000.000 200.000.000 950 200.000.000 950 225.000.000 950
3. Penunjangan Administrasi
Pemugaran Perumahan
Penduduk Miskin
Jumlah kesejahtweraan
masyarakat akan
tempat tinggal
meningkat
unit 412 176.000.000 181.500.000 100 200.000.000 100 219.615.000 100
Dispermades
Dispermades
Dispermades
100 100
16
100 100 344.305.911100 291.639.064
939.595.211
16 291.639.064 16 239.618.147 267.405.911 16 16 288.621.943
Meningkatkan
Pengembangan Data
Profil Desa dan
Kelurahan
100 233.300.600
100
19
950950
275.432.153
%
100 100
Program Peningkatan Peran
Perempuan di Pedesaan
Meningkatnya peran
perempuan dalam
pembangunan desa
100 795.869.775 100 100
Mengurangi tingkat
kemiskinan di
Kabupaten
Grobogan
Jumlah Basis Data
Perencanaan
Pembangunan Desa
meningkat
1,05 1,79 2,53
19
250.000.000
241.576.000
Dispermades
Dispermades
Tujuan Sasaran 1
100
Dispermades
Dispermades
Dispermades103.006.501
328.269.693
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29
Indikator
Tujuan
TARGET INDIKATOR TUJUAN
Satuan
Tahun
100
30
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
19 20 21 22
Rp target
2020Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-jawab
2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100 1.653.876.642
2018 2019 2021
Rp target
100 100
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Ko
de
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tujuan Sasaran 1
12 13 14
% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
4. Pembinaan , Pengendalian
dan Monitoring Bantuan
Keunagan Provinsi kepada
Pemerintah Desa Berkembang.
Jumlah tertib
administrasi desa
meningkat
desa 57 120.000.000 120.000.000 57 125.000.000 57 125.000.000 57
5. Unit Pengaduan Msayarakat
dan Pemantauan ( UPMP )
Kegiatan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah pengaduan
masyarakat berkaitan
dengan proogram
dalam rangka
mengurangi tingkat
kemiskinan berkurang
desa 50 50.460.000 36.300.000 10 39.930.000 10 43.923.000 10
6. Pelatihan Kader Posyandu
Menunju Sistem Informasi
Posyandu (SIP)
Jumlah pengetahuan
dan kualitas Kader
Posyandu meningkat
orang 57 62.500.000 84.700.000 57 93.170.000 57 127.487.000 57
7. Monitoring dan
Pendampingan Pasar Murah
Jumlah partispasi
masyarakat dalam
masyarakat meningkat
kecamatan 19 32.150.000 64.213.665 20 81.740.211 20 51.467.801 20
8. Pembinaan dan Pemberian
Bantuan Lansia
Jumlah kepedulian
terhadap lansia kurang
mampu meningkat
orang 250 70.010.000 90.750.000 250 99.825.000 250 100.000.000 250
9. Sosialisasi Rumah Sehat
Layak Huni
Jumlah pemahaman
akan rumah sehat
layak huni meningkat
RTLH 19 34.749.775 36.300.000 19 39.930.000 19 40.000.000 19
10. Fasilitasi Pemugaran RTLH Jumlah pemahaman
akan rumah sehat
layak huni meningkat
RTLH
11. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah tertib
administrasi desa
meningkat
desa
12. Pembinaan Aduan
Masyarakat
Jumlah pengaduan
masyarakat berkaitan
dengan proogram
dalam rangka
mengurangi tingkat
kemiskinan berkurang
desa
Tujuan Sasaran 1
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Meningkatnya
kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
% 100 100 100 973.717.770 100 1.056.783.479 100 1.149.560.621 100 1.220.396.221 100 100
Meningkatkan
kualitas
perencanaan,
pelaksanaan
pembangunan
desa,
kerjasama
desa serta
penataan
kawasan
perdesaan
RPJMDes 98,53 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya
kapasitas
Perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan
di desa
Persentase
aparatur
desa yang
meningkat
kapasitasny
a dalam
Perencanaa
n dan
pelaksanaan
pembangun
an desa
RPJMDesa % 98,53 98,53 100 100 100 100 100 100
Berkembangn
ya profil desa/
kelurahan
Persentase
desa yang
berprofil
Persentase desa
yang berprofil % 87,14 87,14 90 100 100 100 100 100
Meningkatnya
penataan
kawasan
perdesaan
Persentase
penataan
kawasan
perdesaan
Persentase
penataan kawasan
perdesaan
% 0 0 19,4 33,2 54,2 75 100 100
1. Pembinaan Teknis
Penyusunan Rencana
Pembangunan jangka
Menengah Desa dan Monitoring
Munsrebangdes
Jumlah Bimbingan
Teknis RPJM Desa dan
monev Munsrebangdes
Desa 113 113 113 310.927.770 1 1 130.000.000 1 150.000.000 1 Disperma
des
2. Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa dan pengurus
lembaga desa dalam bidang
pembangunan kawasan
pedesaan
Jumlah aparatur yang
dilatih
Desa 0 0 0 0 18 80.000.000 18 100.000.000 18 120.000.000 18 130.000.000
3.Peningkatan Kapasitas
masyarakat dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan
Jumlah aparatur yang
dilatih
Orang 0 0 273 300.000.000 273 150.000.000 273 160.000.000 273 170.000.000 273 180.000.000
4. Pelatihan Aparatur
pemerintah desa dalam bidang
informasi desa
Jumlah aparatur yang
dilatih
Desa 273 300.000.000 273 150.000.000 273 160.000.000 273 170.000.000 273 180.000.000
128.840.000
165.000.000
48.315.000
127.000.000
52.000.000
120.790.000
20
57
10
57
20
250
19
57
10
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
126.783.479
1.370.086.635
57
250
19
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
48.315.000
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29
Indikator
Tujuan
TARGET INDIKATOR TUJUAN
Satuan
Tahun
100
30
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
19 20 21 22
Rp target
2020Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-jawab
2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100 1.653.876.642
2018 2019 2021
Rp target
100 100
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Ko
de
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tujuan Sasaran 1
12 13 14
% 100 1.242.582.000 100 1.366.840.200 100 1.503.524.220100 1.819.264.307
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
5. Pengembangan Sistem
Informasi desa (bantuan
propinsi)
Jumlah aparatur yang
dilatih
Desa 0 0 273 62.790.000 273 150.000.000 273 160.000.000 273 170.000.000 273 180.000.000
6.Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa dalam bidang
pengelolaan keuangan desa
Jumlah aparatur yang
dilatih
Desa 0 0 0 0 273 400.000.000 273 439.560.621 273 440.396.221 273 535.086.635
7. Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa dalam bidang
Perencanaan Desa
Jumlah Bimbingan
Teknis RPJM Desa dan
monev Munsrebangdes
Desa
8. Fasilitasi Profil Desa Desa
9. Fasilitasi Sistem Informasi
Desa
Jumlah aparatur yang
dilatih
Desa
10. Pendataan dan pengolahan
data Profil Desa dan Kelurahan
Desa
KABUPATEN GROBOGAN
NIP. 19620304 198503 1 026
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Drs. SANYOTO, MM.
Pembina Utama Muda
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Dispermades
Jumlah Basis Data
Perencanaan
Pembangunan Desa
meningkat
Jumlah Basis Data
Perencanaan
Pembangunan Desa
meningkat
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
Tabel 7.1
TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DALAM RPJMD Tahun 2016-2021
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tahun RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatkan Peran Lembaga Swadaya
masyarakat untuk berperan serta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya peran lembaga swadaya masyarakat dalam
pemberdayaan masyarakat
1
Persentase PKK aktif
100%
100%
100%
100%
100%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1 Bintek Kader PKK
2 Seminar PKK
3 Rapat Konsultasi (Rakon) PKK
4 Temu Kader Tingkat Provinsi Jateng
5 Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK
6 Peningkatan Kelengkapan Administrasi TP PKK
7 Pembinaan Pengurus PKK
8 Penyelenggaraan Kegiatan Kerohanian Masyarakat
9 Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Masyarakat
10 Monitoring dan Pendampingan Pasar Murah
11 Fasilitas dan Evaluasi TP PKK
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
27,14%
40,71% 54,28% 67,85%
81,42%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1
2
3 4
5 6
7
1
Peningkatan Kelengkapan Administrasi TP PKK Kabupaten,
Kecamatan, Desa/Kelurahan
Pelatihan Pengurus PKK
Pengajian bagi karyawati dan pengurus PKK
Seminar Kesehatan
Penyuluhan Kesehatan
Monitoring dan Pendampingan Pasar murah
Pelatihan Ketrampilan Usaha pertanian dan peternakan
Program Pengentasan Kemiskinan
Pembinaan Kelompok Lansia dan Pemberian Sembako
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
3 Posyandu Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 1 2
3 4 5
1
Jambore Kader Posyandu
Revitalisasi Posyandu
Perlombaan Posyandu
Gerakan Masyarakat menuju Sehat Sejahtera (Gemasutra)
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Kesehatan Masyarakat Desa
Program Pengentasan Kemiskinan
Pelatihan Kader Posyandu menuju Sistem informasi Posyandu
(SIP)
2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kelompok -kelompok
Meningkatnya jumlah kelompok -kelompok masyarakat yang di bina
4 LPM Berprestasi 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
masyarakat
1 2 3 4
1 2
Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Pemberian
Hadiah Pemenang
Lomba Cerdas Cermat Kader Posyandu
Fasilitasi Lomba Desa
Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Seleksi Kelompok UP2K-PKK Terbaik
Gelar Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)
5 Rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM D)
13,57 %
13,57 %
13,57 %
13,57 %
13,57 %
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 2 3
4 5
6
7 8
1
Pendampingan KPMD
Peningkatan Kreatifitas Tim Penggerak PKK
Peningkatan kapasitas pendampingan desa
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat
Desa (P3MD)
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat desa
Pembinaan dan Pelatihan Keberdayaan Masyarakat Desa
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BP-SPAMS yang ada di
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
2
3
Pedesaan
Biaya Operasional Pendampingan Pengelolaan Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk rintisan model desa
berdikari
Fasilitasi KPMD
3 Meningkatkan keberdayaan
masyarakat dan pemanfaatan potensi ekonomi desa
Meningkatnya persentase desa memiliki Bumdes
6 Persentase Lembaga Keuangan Mikro Aktif
(Bumdes)
33,3%
54,2%
75%
100%
100%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
1 2
3
4
5
6 7
8 9
Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Melalui BUMDesa
Pendamping Bantuan Hibah Bumdes Bersama (Hand Traktor)
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Lembaga
Keuangan Mikro dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (UP2K
PKK, UED-SP, Lumbung Desa dan Pasar Desa)
Pembinaan Kelembagaan dan Pengendalian Aset dana Bergulir
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan Kabupaten Grobogan
Pembinaan Pengelolaan Dana Bergulir
Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Peternakan
Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan
Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Ekonomi Masyarakat
Fasilitasi Lembaga/Kelompok Ekonomi Masyarakat
4 Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pedesaan
7 Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
15%
19%
19%
20%
22,5%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
prasarana dan sarana pedesaan
1 2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12 13
14
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Karya Bhakti Mandiri / TNI Manunggal Membangun Desa
(TMMD)
Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Sengkuyung (Bantuan Propinsi)
Pendampingan Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa
(TMMD) Sengkuyung
Pendampingan kegiatan peningkatan masyarakat desa dan
kegiatan penguatan sarana prasarana perdesaan
Pencanangan dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
BOP Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Peningkatan jalan antar
desa dan peningkatan lingkungan
Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa
Penyelenggaraan Karya Bhakti Mandiri/ TMMD
Penyelenggaraan BBGRM
Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa/TMMD
Sengkuyung
Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung (Bantuan Propinsi)
Pendampingan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana
Perdesaan
Pendampingan Kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat
Desa
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
15 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
8 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
5% 5% 5% 5% 5%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1
2
3
Penunjangan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Penyiapan dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Pelaksanaan Program STBM
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengentasan Kemiskinan
1 Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Bantuan Keuangan
Propinsi kepada Pemerintah Desa Berkembang
5 Meningkatan ketrampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam pembangunan
Meningkatnya ketrampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam pembangunan
9 Persentase kelompok usaha ekonomi produktif
90 % 92 % 95 % 95 % 95 % 1
2
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaaan
Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender ( P2-MBG)
Pelatihan dan Peningkatan peranan perempuan di perdesaan
dalam bidang usaha ekonomi produktif
6 Mewujudkan profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa
Mengembangkan profil desa/kelurahan dan sistem informasi desa dan pembangunan desa berbasis internet
10 Persentase desa yang berprofil
90 % 100% 100 % 100 % 100 %
1
2
Program Pengembangan Data dan Program
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Pendataan dan Pengolahan Profil Desa dan Kelurahan
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang informasi
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021
3 4 5
6 7
desa
Pengembangan Sistem Informasi Desa
Pengembangan Sistem Informasi Desa (Bantuan Propinsi)
Fasilitasi Profil Desa
Fasilitasi Sistem Informasi Desa
Pendataan dan pengolahan data Profil Desa dan Kelurahan
7 Menurunkan Angka Kemiskinan
Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya pendapatan Kelompok Masyarakat (Pokmas)
11 Pemugaran perumahan penduduk miskin
1,05%
1,79%
2,53%
3,27%
4,01%
1
2 3
4 5 6
Program Pengentasan Kemiskinan Penunjangan Administrasi Pemugaran Perumahan Penduduk
Miskin
Sosialisasi Rumah Sehat Layak Huni
Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Grobogan
Fasilitasi Pemugaran RTLH
Pembinaan Aduan Masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
8 Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa serta penataan pendayagunaan kawasan perdesaan
Meningkatnya kapasitas dan kualitas perencanaan desa
12 Persentase desa memiliki RPJMDes sesuai aturan
98,9 %
100%
100%
100%
100%
1
2 3
4
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Pembinaan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Monitoring Munsrebangdes
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan
keuangan desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga
desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan