Asas-asas Umum Peradilan Agama
Asas-asas Umum Peradilan Agama
• Asas Personalitas Keislaman• Asas Kebebasan• Asas Wajib Mendamaikan• Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan• Asas Persidangan Terbuka untuk Umum• Asas Legalitas dan Persamaan• Asas Aktif Memberi Bantuan
Asas Personalitas Keislaman
Dasar Hukum
Definisi
Syarat
1. Penjelasan Umum Alinea ke-1 UU PA
2. Pasal 49 UU UU PA(kompetensi absolut PA)
dasar kewenangan PA untuk mengadili ditentukan dengan keislaman subyek hukum. PA hanya dapat mengadili mereka yang beragama Islam dan yang menundukkan diri pada Hukum Islam .
a. Agama yang dianut kedua belah pihak saat terjadinya peristiwa hukum adalah agama Islam;
b. Perkara perdata yang dipersengketakan merupakan kompetensi absolut PA
c. Hubungan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam
Peraturan Asas Personalitas Keislaman
Penjelasan Umum Alinea ke-1 UU No. 3 / 2006
Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam
Asas Kebebasan
Dasar Hukum
Definisi
Bentuk Kebebasan
1. Pasal 24 (1) UUD 1945
2. Pasal 1 angka 1 UU No. 48/2009
3. Pasal 3 (2) UU No. 48/2009
Peradilan Agama bebas dari segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman
1. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judicial, ancaman, dsb.
2. Kebebasan adalah dalam melaksanakan wewenang yudisial (menerapkan, menafsirkan, menemukan hukum)
Batasan Kebebasan
1. Dalam menerapkan hukum, harus bersumber pada peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar
2. Dalam menafsirkan peraturan, harus menggunakan metode penafsiran yang benar
3. Dalam menemukan hukum, harus berdasarkan pada asas-asas, dasar-dasar, dan sumber hukum lainnya.
Pasal 24 (1) UUD 1945
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
Pasal 1 UU No. 4/ 2004Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
Pasal 4 ayat (3) UU No. 4/2004.Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945
Peraturan Asas Kebebasan
Asas Wajib Mendamaikan
Dasar Hukum
Definisi
Kekhususan PA
1. Pasal 39 UU No.1/1974 j.o. Ps 31 PP No.9/1975
2. Pasal 115 KHI
3. Pasal 10 UU No. 48/2009
Hakim harus selalu berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara
• Perdamaian (ishlah) lebih utama dari putusan ; win-win solution
• PA identik dengan istilah “Peradilan Keluarga”, tidak hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman yang menerapkan hukum keluarga secara kaku, tapi lebih diarahkan pada penyelesaian sengketa keluarga dengan memperkecil kerusakan rohani dan keretakan sosial
Khusus Perkara Perceraian
Bentuk Perdamaian
• Upaya mendamaikan bersifat imperatif.• Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha
mendamaikan kedua belah pihak.• Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan
dapat dilakukan pada setiap tahap sidang pemeriksaan.• Anjuran damai dapat dilakukan kapan saja sepanjang
perkara belum diputus
Penyelesaian oleh para pihak di luar persidangan tanpa campur tangan hakim.
Dibuat Akta perdamaian jika tercapai perdamaian di persidangan
Perkara Perceraian:Jika perdamaian berhasil, tidak dibuatkan Akta Perdamaian, tapi perkara dicabut oleh Penggugat / Pemohon dengan pembebanan biaya perkara
Pasal 39 UU No.1/1974 :(1). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.(2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.(3). Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri
Pasal 31 PP No. 9 /1975:(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap
sidang pemeriksaan
Pasal 115 KHI:Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama
tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Pasal 16 (2) UU No. 4 / 2004:(1)Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
Peraturan Asas Wajib Mendamaikan
Ketentuan Khusus Perdamaian
Pasal 54 UU PA:
Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini
Kekhususan Upaya Damai:
• Hanya berlaku pada perkara perceraian
• Demi terwujudnya makna perdamaian dalam Pasal 82 (4) UU No. 7/ 1989
Bentuk Kekhususan Upaya Damai
Pengadilan Agama
Pengadilan Tinggi Agama
Mahkamah Agung
Putusan Perceraian Banding Kasasi
Putusan Perceraian belum memiliki kekuatan hukum tetap
Terjadi perdamaian di kedua tahap ini, lalu perkara dicabut atas persetujuan Suami & Istri
Penetapan PTA
Penetapan MA
Isi Penetapan PTA & Penetapan MA
PENETAPAN PTA PENETAPAN MA
Mengizinkan pembanding mencabut perkaranya;
Membatalkan putusan PA yg mengabulkan perceraian, krn tjd perdamaian sblm putusan mpy kek. hk tetap
Menyatakan bhw su-is tsb masih dlm ikatan perkawinan yg sah
Mengizinkan pemohon kasasi mencabut perkaranya;
Membatalkan putusan PTA yg mengabulkan perceraian, krn tjd perdamaian sblm putusan mpy kek. hk tetap;
Menyatakan bhw su-is tsb masih dlm ikatan perkawinan yg sah
Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan
Dasar Hukum
Definisi
1. Pasal 57 (3), ps 58 (2) UU PA
2. Pasal 4 (2) UU No. 48/2009
3. Pasal 91B UU PA
• Sederhana prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara dilakukan dengan acara yang efektif & efisien
• Cepat alokasi waktu yang tersedia dalam proses peradilan• Biaya ringan keterjangkauan biaya perkara oleh pencari keadilan
Peraturan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan
Pasal 57 (3) UU No.7/1989:(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Pasal 4 (2) UU No.4/2004:Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan
biaya ringanPasal 5 (2) UU No.4/2004:Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Asas Persidangan Terbuka untuk Umum
Dasar Hukum
1. Pasal 59 (1) UU No. 7 /1989
2. Pasal 13 UU No. 48/2009
Definisi Bahwa setiap pemeriksaan yang berlangsung dalam sidang
pengadilan memperkenankan siapa saja untuk menghadiri, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan
Ada transparansi, fair trial.
Pengecualian
Lihat Pasal 59 ayat (1) UU No 7/1989 Perkara perceraian menjaga kepentingan
kerahasiaan hubungan kerumahtanggaan lebih penting. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam
sidang tertutup (Pasal 33 PP No. 9/1975 jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 7/1989)
Tertutup meliputi pemeriksaan dan pembuktian. Putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka
Akibat pelanggaran asas terbuka untuk umum
Seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum (Pasal 59 ayat (2) UU No 7/1989 jo Pasal 13 ayat (2) UU No 48/2009)
Pasal 59 ayat (1) UU No.7/1989:(1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-
undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.
(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.
(3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.
Pasal 19 (1) UU No. 4 / 2004:Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undangundang
menentukan lain
Pasal 33 PP No. 9 /1975 ttg Pasal 80 ayat (2) UU No. 7/1989:(2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup
Peraturan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum
Pasal 59 ayat (2) UU No.7/1989:(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.
Pasal 19 ayat 2 UU No.4/2004:(2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum
Peraturan Akibat Sidang Tidak Terbuka untuk Umum
Asas Legalitas dan Persamaan
Dasar Hukum
Definisi
Pasal 2 (2), pasal 4 (1), pasal 6 (1) UU No. 48/2009
Pasal 58 (1) UUPA
• Legalitas : semua tindakan dilakukan berdasarkan hukum (rule of law)
• Persamaan : setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di muka hukum
Pasal 3 (2) UU No.4/2004:Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila.
Pasal 5 ayat (1) UU No.4/2004:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang.
Pasal 6 (1) UU No.4/2004:Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada
yang ditentukan oleh undang-undang
Peraturan Asas Legalitas & Persamaan
Asas Aktif Memberi Bantuan
Dasar Hukum
Definisi
Bentuk Bantuan Hukum
Pasal 58 (2), 60B, 60C UU PA
Pengadilan (hakim) yang memimpin persidangan bersifat aktif dan bertindak sebagai fasilitator
Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu
Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum
Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap
Pasal 58 (2) UU No.7/1989:(2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan
berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
Peraturan Asas Aktif Memberi Bantuan
Gugatan dan Permohonan
Gugatan & Permohonan
Definisi Hukum Acara Perdata:
Aturan tentang cara mewujudkan dan mempertahankan hak dan kewajiban antara subyek hukum dengan subyek hukum lainnya
…mewujudkan dan mempertahankan hak dan kewajiban…
Melalui pengajuan GUGATAN dan PERMOHONAN
Gugatan & Permohonan di PA
Dasar Hukum:
Pasal 55 UU No.7 /1989:
Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan tersebut:
Pemeriksaan harus didahului oleh Permohonan atau Gugatan
Permohonan dan Gugatan merupakan dasar pemanggilan para pihak untuk pemeriksaan di pengadilan
Perbedaan Gugatan & Permohonan
Gugatan Permohonan
Para Pihak
Sengketa
2 Pihak
Penggugat - Tergugat
berlawanan
1 Pihak
Pemohon
Ada sengketa Tidak ada sengketa
Disebut :
jurisdictio voluntaria/ voluntaire jurisdictie
Disebut :
jurisdictio Contentiosa / contentiuse jurisdictie
= peradilan sesungguhnya
= peradilan tidak sesungguhnya, karena perbuatan hakim lebih merupakan perbuatan administratif
Gugatan Permohonan
Produk
Contoh
Putusan / vonnis / al-qad’u Penetapan / beschikking/ al-itsbat
Cerai gugat Permohonan Poligami
Penjelasan Ps 60 UU PAYang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa
Pengecualian Permohonan
Ada beberapa pengecualian Permohonan dalam perkara perkawinan:
Permohonan Pembatalan Perkawinan
Permohonan untuk Beristri Lebih dari Seorang
Permohonan Cerai Talak
Pengecualian:
Perkara tersebut merupakan Permohonan yang bersifat voluntaire, namun sebenarnya ada sengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya
Permohonan Pembatalan Perkawinan
Pasal 38 PP No. 9 / 1975
(3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 20 sampai dengan 36 PP No. 9/ 1975
• Pihak : Pemohon, Termohon I, Termohon II
• Produk PA : Putusan, bukan penetapan
Permohonan untuk Beristri Lebih dari Seorang
Pasal 40 PP No.9 / 1975
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan
Pihak : Pemohon dan TermohonApabila terhadap Putusan tersebut diajukan banding / kasasi ;
Para pihak Penggugat - Tergugat
Permohonan Cerai Talak
Pasal 65 – 67 UU No.7 / 1989
Prosedur Permohonan cerai talak
Apabila terhadap Putusan atas permohonan tersebut diajukan banding / kasasi ;
Para pihak Penggugat - Tergugat
Obyek Gugatan & Permohonan
Terkait Kompetensi Absolut PA
a.perkawinan;b.waris;c.wasiat;d.hibah;e.wakaf;f.zakat;g.infaq;h.shadaqah; dani.ekonomi syari'ah.
Pasal 49 UU No. 3 / 2006:
Formulasi Gugatan
Secara garis besar, Surat Gugatan terdiri dari 3 komponen:
1. Identitas Para Pihak
2. Posita / Positum
3. Petita / Petitum
1. Identitas Para Pihak
Isi
contoh
Nama dengan gelar atau alias, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai Penggugat atau Tergugat.
Antara identitas Penggugat dengan Tergugat dipisahkan dengan kata-kata “berlawanan dengan”
Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : x binti y Umur : 42 tahun Agama : Islam Pekerjaan : tani Tempat tinggal: Jalan a no. 12 RT 03 RW 11, Desa b,Kecamatan c, Kabupaten d; Selanjutnya disebut Penggugat
Berlawanan dengan
Nama : y bin zUmur : 50 tahun Agama : Islam Pekerjaan : tani Tempat tinggal: Jalan a no. 12 RT 03 RW 11, Desa b,Kecamatan c, Kabupaten d; Selanjutnya disebut Tergugat
2. Posita / Positum
Isi
Ketentuan
contoh
Fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Merupakan dasar dan alasan tuntutan.
Fundamentum petendi
Adapun yang menjadi duduk perkara sebagai dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan perceraian adalah sebagai berikut:
1. Bahwa __________2. Bahwa __________3. Dst
Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua PA ____ untuk ____
• Singkat, kronologis, jelas, tepat, dan terarah untuk mendukung isi tuntutan
• kalimat pertama : duduk perkara
• kalimat terakhir : permohonan pada PA
3. Petita / Petitum
Isi
Ketentuan
catatan
isi tuntutan
• Butir Pertama : selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung ke materi. Mis: mohon agar PA menerima gugatan penggugat
• Butir di tengah : tuntutan mengenai materi perkara“menyatakan secara hukum bahwa perkawinan anta Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No.___ dinyatakan putus karena perceraian”
•Butir terakhir : selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara
Pengadilan dilarang mengabulkan tuntutan melampaui apa yang dituntut Penggugat, sebaliknya Pengadilan juga dilarang tidak mengadili apa yang dituntutnya
Pembagian Petitum :
Tuntutan Pokok / Primer
Tuntutan Tambahan
Tuntutan Subsider atau Pengganti.
Terkait materi perkara.
a. Tuntutan agar Tergugat membayar biaya perkara
b. Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu
c. Dalam perkara cerai gugat, bisanya berupa nafkah terutang, nafkah anak, mutáh, nafkah iddah, dan pembagian harta bersama
“agar hakim mengadili dengan seadil-adilnya”, atau “mohon putusan seadil-adilnya” atau “ex aequo et bono”
Formulasi Permohonan
Secara garis besar, Surat Permohonan terdiri dari 3 komponen:
1. Identitas Pemohon
2. Positum
3. Petitum
Catatan:
Dalam Surat Permohonan tidak dijumpai kalimat “berlawanan dengan”, dan “permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lawan”
Tempat Mengajukan Gugatan
TEMPAT MENGAJUKAN GUGATAN
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Peradilan Agama
Pasal 118 HIR, pasal 142 Rbg :
Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak
Jadi, gugatan PN di tempat tinggal Tergugat
“actor sequitur forum rei”
Pasal 54 UU No.7/1989 :
Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini
Kekhususan Hukum Acara Peradilan Agama
Terkait Kompetensi Absolut PA
a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Shadaqah, dan
i. Ekonomi Syari’ah
Aturan khusus dalam UU No.7 / 1989
Hukum acara peradilan umum
Perkara Perkawinan
Perkara Perkawinan
Perceraian
Selain perceraian
Cerai Talak
Cerai Gugat
Permohonan Poligami
Izin Kawin
Dispensasi Kawin
Pencegahan perkawinan
Pembatalan Perkawinan
Perkara Perceraian
Cerai Talak Cerai Gugat
Inisiatif Suami
Pemohon
Suami
Tergugat
Istri
Termohon
Istri
Penggugat
Catatan!
Walaupun secara formal bersifat voluntair, tapi sebenarnya memiliki sengketa
Cerai Talak Cerai Gugat
Alasan Pasal 19 PP no. 9 / 1975 j.o. Penjelasan Pasal 39 UU No. 1/1974 j.o. Pasal 116 KHI
a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f.Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g.Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Tempat Mengajukan Gugatan
Cerai Talak Cerai Gugat
• Istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami
Di tempat tinggal suami (Pemohon/Tergugat)
• Istri di Luar Negeri Di tempat tinggal suami (Pemohon/Tergugat)
• Suami & Istri di Luar Negeri Pilihan:a. PA di wilayah tempat perkawinan dilangsungkanb. PA Jakarta Pusat
Pasal 66 UU No.7/1989 j.o. Pasal 129 KHI Pasal 73 UU No.7/1989 j.o. Pasal 132 KHI
Menggunakan asas “actor sequitur forum rei”
Menyimpangi asas “actor sequitur forum rei”
Pengecualian:
Selain Perceraian
Alasan
Syarat
Tempat Pengajuan
Permohonan Poligami
Pasal 4 ayat (2) UU no. 1/ 1974, jo. Pasal 57 KHI a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 a. Adanya persetujuan isteri;b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa sumi akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;
PA di wilayah tempat tinggal Pemohon
Untuk
Tempat Pengajuan
Izin Kawin
Perkawinan yang calon suami atau calon isteri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya
PA di wilayah tempat tinggal Pemohon
Untuk
Tempat Pengajuan
Dispensasi Kawin
Perkawinan yang calon mempelai laki-laki dan perempuan masih di bawah umur
PA di wilayah tempat tinggal Pemohon
Untuk
Tempat Pengajuan
Pencegahan Perkawinan
Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan
PA di wilayah perkawinan akan dilangsungkan
Pembatalan Perkawinan
Alasan
Tempat Pengajuan
a.Pihak suami telah menikah lagi (poligami) tanpa izin pengadilan;
b.Pihak isteri telah menikah lagi padahal masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (belum bercerai), atau masih dalam masa iddah;
c.Pernikahan menggunakan wali nikah yang tidak sah;
d.Pernikahan dilakukan di bawah ancaman;
e.Pernikahan melanggar batas umur perkawinan;
f.Pada waktu dilangsungkan pernikahan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
PA di wilayah perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-istri
Pasal 71-72 KHI
Selain Perkara Perceraian
Asas “actor sequitur forum rei”
Di PA dalam wilayah tempat tinggal Tergugat