1
ATURAN GEOSPASIAL DALAM KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
1. Pendahuluan
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya
adalah sumber daya geologi berupa sumber daya mineral, batubara, bitumen padat, gambut
serta panas bumi. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai
penyedia data dan informasi keberadaan sumber daya geologi di Indonesia, Pusat Sumber
Daya Geologi berusaha untuk mensosialisasikan potensi sumber daya geologi Indonesia
kepada masyarakat luas yang salah satunya dilakukan melalui pembuatan basis data sumber
daya geologi. Basis data sumber daya geologi pada hakekatnya adalah suatu sistem informasi
yang dikelola secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan
informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pusat Sumber Daya
Geologi. Sistem tersebut juga didesain agar pelayanan data dan informasi kepada
stakeholder dapat dilakukan secara cepat, akurat serta mutakhir.
Kegiatan operasional dalam pengelolaan basis data sumber daya geologi meliputi
pengumpulan data primer dan sekunder, evaluasi data dan informasi sumber daya geologi,
serta pelayanan penyediaan data dan informasi sumber daya geologi. Keberadaan basis data
sumber daya geologi diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di bidang
pertambangan yang pada akhirnya akan berarti pada peningkatan perekonomian bangsa.
Salah satu produk yang bisa dihasilkan oleh sistem informasi basis data sumber daya geologi
adalah peta tematik potensi sumber daya geologi Indonesia. Peta sumber daya geologi
adalah bentuk ungkapan data dan informasi sumber daya geologi di suatu daerah atau
wilayah dengan tingkat rincian informasi sesuai skala. Peta tersebut memberikan informasi
sebaran dan jenis serta potensi sumber daya geologi dengan latar belakang data dan
informasi geologi serta disajikan berupa gambar dengan warna, simbol, huruf dan angka atau
gabungan keempatnya. Penjelasan berupa informasi yang lebih rinci diterangkan dalam
bentuk keterangan yang biasanya dalam bentuk tabulasi. Peta sumber daya geologi disusun
berdasarkan hasil pemetaan lapangan sumber daya mineral, batubara, gambut dan panas
bumi yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Geologi serta hasil kompilasi data dari
perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Peta tematik sumber daya alam
yang dihasilkan dari basis data sumber daya geologi diantaranya adalah: peta sebaran
formasi pembawa batubara, peta lokasi keterdapatan batubara, peta sebaran kualitas
batubara, peta sebaran mineral logam, peta sebaran mineral non logam, peta batuan
2
pembawa mineral logam dan logam, peta sebaran lokasi panas bumi, peta geologi, geofisika
dan geokimia wilayah yang memiliki potensi panas bumi serta peta wilayah kontrak
pertambangan mineral, batubara maupun panas bumi.
2. Rencana Strategis Kementerian ESDM 2010-2014
Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2010-2014 (Renstra KESDM) yang
ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No 04 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010
merupakan dokumen memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan
kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian ESDM berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014. Renstra
KESDM dibuat setiap lima tahun sekali yang menjadi acuan perencanaan di seluruh unit
lingkungan KESDM dan menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan sektor
ESDM. Renstra KESDM terdiri dari 3 bagian utama yaitu: Pendahuluan memuat kondisi
umum, peran, potensi dan permasalahan sektor ESDM; Visi, Misi, Tujuan memuat visi,
misi, tujuan dan sasaran strategis; Arah Kebijakan dan Strategi memuat kebijakan dan
strategi KESDM 5 tahun ke depan untuk mencapai visi pembangunan nasional.
Secara umum sektor ESDM sedikitnya memiliki 8 peran penting dalam
pembangunan nasional yaitu: sumber penerimaan negara pada tahun 2008 sebesar Rp 349
triliun sekitar 36% dari penerimaan nasional; penggerak pembangunan daerah melalui
pemberian dana bagi hasil, pengembangan masyarakat, listrik pedesaan, Desa Mandiri
Energi, dan penyediaan air bersih; investasi dengan nilai US$ 19,9 miliar tahun 2008;
subsidi energi mendukung daya beli dan aktivitas perekonomian dengan subsidi BBM/LPG
dan listrik; penyediaan energi dan bahan baku domestik optimasi produksi energi fosil
(minyak bumi, gas bumi, batubara), pengembangan energi baru terbarukan (panas bumi,
surya), serta pasokan mineral domestik; penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan sektor
ESDM; neraca perdagangan ekspor komoditas migas, mineral dan batubara; faktor dominan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pergerakan saham perusahaan tambang di Bursa
Efek Indonesia.
Potensi sektor ESDM mencakup sumber daya alam energi dan mineral yang
dikandung oleh bumi Indonesia antara lain: energi fosil cadangan minyak bumi 8,2 miliar
barel, gas bumi 170 TSCF, batubara 21 miliar ton; energi non fosil sumber daya panas bumi
28 GW, tenaga air 75 GW; mineral cadangan nikel 627 juta ton, tembaga 41 juta ton, bauksit
24 juta ton, emas 3 ribu ton, granit 13 juta meter kubik; potensi peningkatan efisiensi, nilai
tambah dan konservasi efisiensi energi, pasar energi nasional, pengurangan emisi gas rumah
3
kaca, peningkatan nilai tambah dan konservasi energi; sumber daya geologi 15 jalur
mineralisasi, 128 cekungan sedimen, 421 cekungan air tanah, 25 sesar aktif, 129 gunung api
aktif; sejumlah wilayah kars dan wilayah endapan kuarter berpotensi kebencanaan; dan
potensi penelitian, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
kemampuan teknologi di bidang energi, diversifikasi energi dan ekstensifikasi energi,
konservasi, peningkatan nilai tambah, peningkatan kapasitas sumber daya di sektor ESDM.
Tantangan permasalahan sektor ESDM diantaranya: bauran energi nasional masih
didominasi oleh BBM, belum optimalnya pengembangan energi non fosil khususnya panas
bumi, penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional, belum optimalnya investasi
pengembangan sektor ESDM, harga energi belum mencapai nilai keekonomiannya,
pemanfaatan energi belum efisien, nilai tambah industri pertambangan dan local content
rendah, belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices dan belum
terungkapnya seluruh informasi geologi Indonesia.
Visi Kementerian ESDM tahun 2010-2014 adalah : “Terwujudnya ketahanan dan
kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang
berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan visi ini, KESDM melaksanakan melalui misi :
1. Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri
2. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat pada energi, mineral dan informasi geologi
3. Mendorong keekonomian harga energi dan mineral
4. Meningkatkan kemampuan dalam negeri mengelola energi, mineral, dan geologi
5. Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral
6. Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian usaha energi dan mineral
7. Meningkatkan kemampuan kelitbangan dan kediklatan ESDM
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor ESDM
9. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Sehingga dicapai tujuan dan sasaran strategis yaitu: terjaminnya pasokan energi dan
bahan baku domestik, terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM, terwujudnya peran
penting sektor ESDM dalam penerimaan negara, terwujudnya peningkatan peran sektor
ESDM dalam pembangunan daerah, terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan
listrik, terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca
perdagangan dengan mengurangi impor, dan terwujudnya peningkatan efek
berantai/ketenagakerjaan.
4
Arah kebijakan dan strategi nasional sesuai penugasan dalam RPJMN kepada
KESDM pada 2 bidang fokus prioritas sebagai sasaran pembangunan yaitu : a. bidang sarana
dan prasarana dan b. bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Fokus prioritas bidang
sarana dan prasarana adalah mendukung peningkatan daya saing sektor riil dan
meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta. Untuk fokus prioritas bidang sumber daya
alam dan lingkungan hidup adalah peningkatan ketahanan dan kemandirian energi dan
peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan. Untuk mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian ESDM memiliki kebijakan utama
yaitu :
1. Menjamin keamanan pasokan energi melalui eksplorasi dan optimasi produksi
2. Melakukan pengaturan harga energi melalui alokasi subsidi kepada yang berhak
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui diversifikasi dan konservasi energi
Selain 3 kebijakan utama ini, KESDM memiliki 4 kebijakan lain untuk mendukung
kebijakan utama yaitu: kebijakan domestic market obligation, peningkatan local content,
peningkatan nilai tambah pertambangan, serta peningkatan investasi. Pelaksanaan kebijakan
KESDM ini didukung oleh strategi yang diperinci pada masing-masing sub sektor di
KESDM yaitu: sub sektor minyak dan gas bumi; sub sektor listrik dan pemanfaatan energi;
dan sub sektor mineral batubara dan panas bumi.
Renstra Kementerian ESDM ini yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana
kerja Unit di lingkungan Kementerian ESDM dijabarkan lebih rinci ke dalam Rencana
Strategis Unit Eselon I dan Unit Eselon II di lingkungan Kementerian ESDM. Semoga
sekilas uraian tentang Renstra KESDM ini dapat memberikan gambaran singkat tentang
Renstra KESDM 2010-2014 sebagai panduan dan acuan pelaksanaan arah kebijakan dan
strategi untuk mencapai visi dan misi Kementerian ESDM untuk 5 tahun ke depan.
3. UU Kegelogian sebagai Payung Hukum di Bidang Geologi
Berkenaan dengan Undang-Undang (UU) berkaitan dengan kegeologian telah
diselenggarakan sarasehan di lingkungan BG yang mengusung topik "RUU Geologi". Dalam
pertemuan antar unsur pimpinan pusat-pusat dan sekretariat BG dengan narasumber dan
beberapa tamu undangan terkait kebijakan bidang geologi yang dipimpin langsung oleh
Kepala BG, mencuat permasalahan di sekitar UU Kegeologian yang ternyata tidak
sederhana.
UU tentang geologi sulit mengingat geologi itu adalah salah satu cabang sains yang
domain alamiah keilmuannya tidak mungkin diatur dalam undang-undang. Domain alamiah
5
tidak bisa dijadikan produk hukum, karena akan menutup logika saintifik. Namun demikian,
aplikasi geologi atau turunan dari substansi ilmiahnya dapat dan penting untuk dijadikan
produk hukum. Sebagai contoh, peta batas cekungan air tanah tidak bisa dijadikan produk
hukum, tetapi turunan peta tersebut seperti peta batas wilayah pengelolaan air tanah, dapat
dan perlu untuk dijadikan produk hukum. Dalam contoh tersebut, sifat alamiahnya tidak
muncul tetapi sifat pengelolaannya yang muncul. Contoh lain adalah wilayah
geohazard yang juga tidak dapat diundangkan, namun, pengelolaan terhadap wilayah
tersebut mendesak untuk segera diatur melalui peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, para pembaca sekalian akan mendapatkan latar belakang dan penjelasan lebih
lanjut dalam "fokus kita", RUU tentang kegeologian itu penting untuk segera diterbitkan
(diundangkan).
Pusat Sumber Daya Geologi, sebagai instansi yang mempunyai wewenang menjadi
walidata sumber daya geologi Indonesia, berusaha membangun basis data sumber daya
geologi nasional yang lengkap dengan memanfaatkan teknologi terkini. Dengan adanya basis
data tersebut diharapkan keberadaan sumber daya geologi di Indonesia bisa tersosialisasikan
dengan baik, sehingga pada akhirnya mampu memacu iklimi nvestasi dunia pertambangan
diIndonesia serta mendatangkan manfaat bagi peningkatan perekonomian bangsa.
Salah satu produk yang bisa dihasilkan oleh basis data sumber daya geologi adalah
peta tematik potensi sumber daya geologi Indonesia. Peta tersebut memiliki karakteristik
serta spesifikasi khusus baik standar acuan maupun istilah serta definisi yang dipergunakan,
klasifikasi, kodifikasi, model data keterkaitan antara fitur dengan atribut serta pengelolaan
basis datanya. Pemahaman terhadap spesifikasi basis data sumber daya geologi serta peta
tematik potensi sumber daya geologi Indonesia diharapkan mampu membantu
pengguna/masyarakat industri pertambangan dan energi untuk mendapatkan informasi
komoditi yang diminati.
Rancangan Undang-undang (RUU) Kegeologian seharusnya sudah dalam bentuk UU pada
tahun 2009 lalu. Beberapa hal yang penting sebagai muatan materi dalam penyusunan RUU
Kegeologian yang telah diajukan ke DPR sejak tahun 2007 adalah sebagai berikut:
1. Masalah penetapan kawasan rawan bencana geologi yaitu letusan gunung api, gempa
bumi, tsunami, dan tanah longsor (dalam UU No. 26/2007/Tata Ruang, dimana RUU
Penataan Ruang dimasukkan sebagai kawasan lindung); dalam RUU Kegeologian sudah
didefinisikan secara lebih lengkap, lebih implementatif. Meskipun bencana geologi
tersebut sulit diprediksi kapan terjadinya, tetapi dengan pendekatan kegeologian
6
diharapkan ada langkah-langkah lebih kongkrit yang tujuannya untuk mengurangi dampak
merusak bencana tersebut dan jatuhnya korban.
2. Penggunaan data dan informasi geologi yang saat ini di era globalisasi di Indonesia belum
dilakukan secara optimal sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah agar lebih
ditingkatkan pengaturannya dalam bentuk UU Kegeologian tersebut.
3. Diperlukannya pengaturan dalam penyusunan rencana pengembangan dan pemanfaatan
sumber daya mineral secara sistimatik, meliputi pengaturan administrasi, penyeragaman
dalam penyusunan data dan informasi geologi beserta upaya-upaya sosialisasinya.
4. Mengoptimalkan kompetensi bidang kegeologian dalam mengatasi atau memecahkan
permasalahan untuk kepentingan konstruksi (prasarana jalan, jembatan, bangunan); dan
eksplorasi migas dan penentuan cadangan mineral yang potensial sesuai standard minimal
yang harus dipenuhi.
5. Menonjolkan peranan informasi geologi untuk identifikasi cekungan migas yang penting
dan strategis terutama yang menyangkut daerah frontier atau wilayah yang berbatasan
dengan negara lain.
Latar belakang permasalahan dalam mempersiapkan RUU Kegeologian disebabkan
banyaknya produk hukum dari berbagai institusi atau lembaga yang saling tumpang tindih.
Produk hukum tersebut berkepentingan terhadap geologi bawah tanah sehingga naskah RUU
Kegeologian memerlukan suatu keselarasan visi dari stakeholder agar pembahasan
dipercepat dan ada kemauan politik dari DPR.
Hal ini penting, mengingat kondisi dinamika geologi Indonesia di era globalisasi
semakin rentan bencana, keterlambatan informasi geologi dan ketidakadaan data yang
seragam tentang geologi bawah permukaan dan tumpang tindihnya peraturan peruntukan
suatu kawasan geologi menyebabkan terjadinya kebingungan bagi masyarakat dan investor.
Dalam UU Kegeologian nantinya sudah memuat semua informasi tentang geologi
secara komprehensif dan mencakup seluruh aspek-aspeknya. Termasuk solusi permasalahan
tata ruang lingkungan, mudah dipahami baik oleh masyarakat umum maupun oleh aparatur
negara sehingga dapat ditindaklanjuti secara efektif. Konsepsi pengaturan penyelenggaraan
bidang kegeologian merupakan penjabaran dari berbagai konsep atau teori yang terkait dan
analisis terhadap berbagai aspek yang perlu untuk dikembangkan dalam penyelenggaraan
bidang kegeologian.
UU Kegeologian diperlukan sebagai payung hukum dan tindak lanjut implementasi
berbagai status penetapan pelaksanaan SNI, pedoman atau kriteria, apakah cukup setingkat
7
Kepmen, Keppres, Pepres dan seterusnya. Urgensi pembentukan payung hukum dalam
wujud UU Kegeologian tampak dari kenyataan berikut:
1. Bahwa sepanjang SNI, pedoman dan kriteria belum dikukuhkan (UU) oleh Instansi terkait
maka, SNI tersebut tidak diwajibkan untuk dilaksanakan;
2. Bahwa kekuatan hubungan atau posisi SNI, pedoman atau kriteria tersebut dengan/dalam
UU terkait akan menentukan status hukum pelaksanaannya.
Gambar 1. Kerangka Legislasi di Bidang Geologi
Pengaturan bidang kegeologian yang lebih tegas dan komprehensif terhadap aspek-
aspek yang menjadi fokus kebutuhan dengan memperhatikan kondisi bidang kegeologian saat
ini. Hal ini terkait erat dengan hak, kewajiban dan peran masyarakat pemangku kepentingan
(stakeholder) di bidang kegeologian. UU geologi akan mengatur apa yang boleh dilakukan
dan apa yang tidak boleh dilakukan masyarakat tanpa mempersempit ruang gerak
masyarakat. Memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan geologi kebencanaan tata
8
ruang dan pemanfaatan sumber-sumber daya vital dan strategis yang dibutuhkan segala
lapisan masyarakat dari berbagai aspek geosains, ekonomi, sosialogi, hukum dan politik.
Hal ini membawa kepada konsekuensi adanya reward-punishment, efek mamaksa
pemerintah untuk bergerak cepat, memaksa masyarakat untuk selalu siap. Institusi tidak
berserakan dan fokus pada satu lembaga riset yang menangani tentang kebencanaan geologi,
yaitu Badan Geologi Nasional sehingga masyarakat dan segenap stakeholdermaupun dunia
usaha atau investor dapat mengerti dan mematuhi UU Geologi tersebut.
UU geologi harus dapat diimplementasikan dan digunakan secara efektif sebagai payung
hukum bagi peraturan di bawahnya seperti PP, Perpres, dan Peraturan daerah. UU geologi
akan berdampak lebih baik dari berbagai aturan pelaksanaan penanggulangan bencana yang
dalam pelaksanaanya butuh rentan waktu pengambilan keputusan. Dengan adanya efek
memaksa dari aturan UU geologi maka era bencana geologi di Indonesia dapat
diminimalisasikan. ( M. Anwar Siregar : Penulis adalah Geologist, Pemerhati Masalah
Lingkungan dan Geosfer)
4. Standar Acuan Geospasial di ESDM
Pembuatan peta sumber daya geologi khususnya untuk sumber daya mineral, batubara dan
gambut mengacu pada Standar Nasional Indonesia yang berlaku untuk penyusunan Peta
Sumber daya Mineral, Batubara dan Gambut. Peta dasar yang digunakan mengacu pada Peta
Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh BIG / Bakosurtanal. Untuk data geologi, peta
yang menjadi rujukan adalah Peta Dasar Geologi Indonesia yang dkeluarkan oleh Pusat
Survey Geologi, Badan Geologi DESDM. Berikut rincian SNI yang dijadikan dasar acuan
untuk pembuatan basis data sumber daya geologi maupun peta sumber daya geologi:
SNI13-4688-1998 Penyusunan peta sumber daya mineral, batubara dan
gambut
SNI13-4726-1998/Amand1:1999 Klasifikasi sumber daya mineral dan cadangan /
Amandemen1
SNI19-6502.2-2000 Peta Rupa bumi Indonesia skala 1:25.000
SNI19-6502.3-2000 Peta Rupa bumi Indonesia skala1:50.000
SNI19-6502.4-2000 Peta Rupa bumi Indonesia skala1:250.000
SNI13-6606-2001 Tata cara umum penyusunan laporan eksplorasi bahan
galian
SNI13-6677-2002 Evaluasi laporan penyelidikan umum dan eksplorasi
bahan galian
9
SNI19-6724-2002 Jaring kontrol horizontal
SNI19-6988-2004 Jaring kontrol vertikal dengan metode sipat datar
5. Istilah dan Definisi
Untuk meningkatkan pemahaman terhadap spesifikasi yang ada pada peta sumber daya
geologi Indonesia, dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah dan definisi yang
terdapat dalam peta tematik sumber daya geologi Indonesia. Beberapa diantaranya adalah:
Sumber Daya Geologi : Adalah akumulasi sumber daya mineral logam dan non logam,
batubara, gambut, bitumen padat, minyak, gas bumi dan panas bumi yang terdapat di kerak
bumi, yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata dandapat ditingkatkan statusnya
menjadi cadangan setelah diselidiki lebih lanjut.
Cadangan sumber daya geologi : adalah sumber daya yang telah nyata diketahui
keberadaannya dan dimensinya yang bernilai ekonomis yang secara menguntungkan dapat
dieksploitasi sesuai dengan teknologi dan kondisi ekonomi saat itu.
Keterdapatan mineral (mineral occurence) : adalah indikasi adanya endapan mineral atau
bongkah yang belum diketahui potensinya.
Mineral logam : adalah mineral yang daripadanya dapat diekstrak untuk dimanfaatkan unsur
logamnya. Dalam hal ini mineral logam yang dimaksudkan adalah yang diharapkan bernilai
ekonomi
Logam Dasar : logam yang umum terdapat dan secara kimiawi lebih aktif, contoh:
tembaga(Cu), timbal(Pb), timah(Sn) dan seng(Zn).
LogamMulia : logam yang secara ekonomis sangat berharga dan banyak dibutuhkan, contoh
: emas(Au), perak(Ag) dan platina(Pt).
LogamJarang : logam yang secara relatif ditemukan dalam jumlah sedikit dan tersebar
dikulitbumi, contoh : litium(Li), yttrium(Y), zirkonium(Zr), logamtanahjarang (REE).
Logam besi dan paduan besi : logam yang lazim digunakan dalam industri dan
campurannya, seperti: besi (Fe), kobal (Co), kromit (Cr), mangan(Mn).
Mineral industri : adalah kelompok komoditas mineral bukan logam dan batuan yang terdiri
dari batu gamping, dolomit, fosfat, kalsit, zeolit, gipsum, bentonit, datomea, barit, oker,
yarosit, belerang, asbes, talk, mika, yodium. Bahan ini dipakai terutama sebagai bahan
mentah dalam industri pupuk, kertas, plastik, cat, peternakan, pertanian, kosmetik, farmasi
dan kimia.
Bahan keramik : adalah kelompok komoditas mineral bukan logam dan batuan yang terdiri
dari lempung, toseki, pirofilit, felsfar, kaolin,bondclay/ballclay, pasir kuarsa, batupasir
10
kuarsa, perlit, batuan kalium-natrium, trakhit, magnesit, kuarsit. Bahan ini dipakai tertutama
sebagai bahan mentah dalam industri keramik refraktori, semen dan gelas.
Bahan bangunan : adalah kelompok batuan yang terdiri dari andesit, sirtu, tras, onik,
marmer, diorit, granit, batu apung, obsidian, basal. Bahan ini dipakai terutama sebagai
bahan mentah dalam industri bahan bangunan dan ornamen.
Batu mulia dan batu hias : adalah kelompok komoditas mineral dan batuan yang terdiri dari
kalsedon, chert, kristal kuarsa, opal, jasper, krisopras, kayu terkersikan/koral terkersikan,
garnet, giok, agat, intan, zirkon dan topaz. Bahan ini dipakai terutama dalam industri
perhiasan dan kerajinan.
Formasi pembawa batubara : suatu kelompok batuan pembawa batu bara yang spesifik
terdapat dalam suatu daerah.
Batubara : batuan sedimen yang terbentuk dari hasil pengawetan sisa-sisa tanaman purba
dan menjadi padat setelah tertimbun oleh lapisan batuan diatasnya, sehingga mengakibatkan
pengkayaan kandungan karbon yang dapat terbakar.
Gambut : adalah peringkat batu bara paling muda yang belum mengalami proses
pembatubaraan.
Basisdata : adalah kumpulan data terstruktur dan terhubung yang digunakan secara
bersamaan untuk aplikasi yang disimpan dan dikelola dalam satu wadah
Data Spasial (geospasial) : adalah data yang posisinya mengacu pada system koordinat
bumi
Atribut Data : adalah data tekstual berupa tabulasi yang berfungsi mendeskripsikan data
spasial.
Fitur : adalah Tampilan dari suatu data spasial pada peta.
Layer :adalah Fitur yang mempunyai tema tertentu.
11
6. Klasifikasi Data
Secara umum peta sumber daya geologi dapat diklasifikasikan kedalam peta tematik
berdasarkan kelompok komoditasnya yaitu:
1. sumber daya mineral logam
2. sumber daya mineral nonlogam
3. sumber daya batu bara dan gambut
4. sumber daya bitumen padat
5. sumber daya panas bumi.
Lebih spesifik, peta tematik kelompok juga dapat diklasifikasikan kedalam peta tematik
perkomoditi, contohnya:
1. Kelompok logam : peta sumber daya logam dasar, logam mulia, logam besi/paduan besi
serta peta sumber daya logam ringan dan logam langka.
2. Kelompok non logam : peta sumber daya mineral industri, bahan bangunan, bahan
keramik dan peta sumber daya batu mulia.
7. Spesifikasi
a. Georeferensi
Sistem georeferensi yang digunakan mengacu kepada SNI 19-6724-2002 dan SNI19-6988-
2004, yaitu dengan menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN-1995 dengan
parameter spheroid : a = 6.378.137,0 meter, b = 1/298,257223563. DGN-1995 ini
menggunakan ellipsoid World Geodetic System 1984 (WGS‟84).
b. Pembagian Sistem Grid
Sistem grid untuk penyajian basis data sumber daya geologi mengacu kepada SNI 19-6502.2-
2000, SNI19-6502.3-2000, dan SNI 19-6502.4-2000 yang menggunakan grid geografi dan
UTM (Universal Transverse Mercator). Pada skala 1 : 250.000, batas grid berukuran
1°30‟x1°, pada skala 1 : 50.000, batas grid berukuran 15‟x 15„, sedangkan batas grid pada
skala 1:25.000 adalah 7‟30”x7‟30”. Baik pada skala 1:50.000 maupun 1 : 25.000, sistem
penomoran peta mengacu pada skala1 : 250.000.
c. PenamaanFile
Penamaan file data sumber daya geologi yang disusun berdasarkan peta sistematis
mengikuti sistem penamaan peta rupa bumi atau kode wilayah administrasi dengan
menambahkan kode tertentu di depannya sesuai komoditinya masing-masing. Sebagai
contoh untuk data sumber daya mineral logam ditambahkan kode ML di depannya,
diilustrasikan sebagai berikut:
12
ML120934
Dalamhal ini:
ML : Kodetemamineral logam
120934 : nomorpetaskala1: 50.000
ML5102
Dalamhal ini:
ML :Kodetemamineral logam
5102 :kodewilayahKabupatenTabanan, Bali.
Namun, penamaan file data sumber daya mineral logam yang disusun berdasarkan peta tidak
sistematis, disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Struktur dan Format Data
a. Data Spasial
Data spasial berupa fitur dalam basis data sumber daya geologi mengacu pada lokasi
keterdapatan sumber daya geologi. Data fitur bisa meliputi wilayah (poligon) seperti wilayah
kuasa pertambangan atau perjanjian kontrak karya pertambangan ataupun berupa point
(titik) termasuk diantaranya titik / lubang bor, arah jurus kemiringan lapisan batuan,
keterdapatan urat / bijih dsb. Data fitur lainnya adalah fitur yang terdapat dalam peta dasar
RBI seperti garis kontur, jaringan sungai, jaringan jalan, toponimi, dan batas administrasi.
Organisasi fitur basis data sumber daya geologi dikelompokkan menjadi layer dasar dan
layer tematik. Layer dasar meliputi garis kontur, toponimi, garis pantai, dan batas
administrasi. Sedangkan layer tematik meliputi sebaran kelompok komoditi, sebaran
komoditi, sebaran batuan pembawa maupun sebaran kualitas. Format data disajikan dalam
format berbasis sistem informasi geografis (SIG).
b. Atribut Data
Atribut data dalam peta sumber daya geologi dibuat dalam bentuk tabel. Tabel
tersebut secara garis besar berisi informasi mengenai lokasi provinsi / kabupaten, sumber
daya serta kualitas dari masing–masing kelompok komoditi.
c. Kodifikasi Fitur
Fitur dalam peta sumber daya geologi mengacu pada lokasi keterdapatan sumber daya
geologi. Data bisa meliputi wilayah (poligon) seperti wilayah kuasa pertambangan atau
perjanjian kontrak karya pertambangan, ataupun berupa point (titik) termasuk diantaranya
13
titik / lubangbor, arah jurus kemiringan lapisan batuan, keterdapatan urat / bijih, daerah
timbunan dsb.
Fitur dalam basis data sumber daya geologi bisa juga berupa lambang yang merupakan
tanda yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu pada peta sumber daya geologi berupa
singkatan huruf, angka, warna dan simbol atau gabungannya. Angka digunakan untuk
menyatakan nomor lokasi, kualitas dan kuantiítas endapan bahan galian. Contoh kodifikasi
yang digunakan dalam basis data sumber daya geologi ditunjukan pada tabel 1, 2 dan 3.
Tabel 1. Kodifikasi fitur dalam basis data sumber daya geologi
KELOM
POK
WARNA KODE
Kelompok komoditas
bahan galian
Logam
Logam dasar Bir
u
OO
X Logam mulia Kuning XO
O Logam besi dan paduan
besi
Hija
u
XO
X Logam ringan dan logam
langka
Merah OX
O Kelompok komoditas
bahan galian
Industri dan batuan
Mineral industri Hija
u
XI
X Bahan keramik Bir
u
IO
X Bahan bangunan Merah IX
O Batu mulia Kuning 7O
O Kelompok batuan pembawa
batubara
Tanahbergambut hija
u
XO
7 Enojen kuning XO
O Paleogen cokl
at
X7
5 Pra-Tersier ung
u
37
7
Tabel 2.Contoh kodifikasi untuk kelompok batuan pembawa batubara
dalam basis data sumber daya geologi
Kelompok Warna Kode
Tanah bergambut hijau XO7
Enojen kuning XOO
Paleogen coklat X75
Pra-Tersier ungu 377
14
Tabel 3.Rincian unsur sumber daya mineral logam (SNI13-4688-1998)
Golongan NamaLogam SymbolLogam
Logam Mulia Emas Au Perak Ag Kelompok Platina Pt Logam Dasar Tembaga Cu
Timbal Pb Seng Zn Antimon Sb Bismut Bi Air Raksa Hg Timah Sn Logam Besi dan Paduan
Besi
Besi Fe Mangan Mn
Molibden Mo Krom Cr Kobal Co Nikel Ni Wolfram W Vanadium V Logam Ringan dan
Langka
Alumunium Al Berrilium Be
Litium Li Magnesium Mg Titanium Ti Tantalum-niobium Ta-Nb Kadmium Cd Galium Ga Indium In
Ytrium Y Torium Th Zirkonium Zr Uranium U Logam tanah jarang REE
Untuk wilayah, kodifikasi yang dipergunakan dalam peta sumber daya geologi
mengacu pada Kode Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia yang dikeluarkan oleh Biro
Pusat Statistik (Tabel 4).
Tabel 4.Contoh Kodifikasi yang dipergunakan untuk Provinsi, Kapupaten dan Kota diI
ndonesia
Kode Provinsi / Kabupaten / Kota
1100 Prov. Nanggroe Aceh Darussalam
1101 Kab. Simeulue
15
1102 Kab. Aceh Singkil
1103 Kab. Aceh Selatan
1200 Prov. Sumatera Utara
1201 Kab. Nias
1202 Kab. Mandailing Natal
1203 Kab. Tapanuli Selatan
1300 Prov. Sumatera Barat
1301 Kab. Kepulauan Mentawai
1302 Kab. Pesisir Selatan
1303 Kab. Solok
d. Model Pengelolaan Atribut Data
Basis data sumber daya mineral geologi memiliki beberapa tabel yang berhubungan
secara relasional antara data spasial dengan atribut datanya dengan memperhatikan kunci
utama (primary key) dari tiap tabel pada atribut data. Kunci utamanya adalah fieldID_Gab
yang merupakan gabungan dari kombinasi dari beberapa field lainnya yaitu Rec_ID,
ID_Lap, No_Wil, dan Counter_ttk. Isi field-field di atas dihasilkan secara otomatis oleh
server database dan menjadi nilai unik (uniquekey) untuk setiap record.
9. Pengelolaan Data
Pengelolaan basis data sumber daya geologi menggunakan format data SHP
(shapefile) dengan menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Untuk pelayanan
informasi yang berhubungan dengan peta sumber daya geologi, data disimpan dalam dua
sistem server, Satu server digunakan untuk pelayanan peta cetak secara langsung serta satu
server untuk pelayanan informasi peta berbasis web. Basis data yang disimpan dalam
server bisa diakses baik melalui intranet maupun internet. Untuk pelayanan informasi peta
cetak secara langsung, sistem database yang digunakan adalah Microsoft Window dengan
memanfaatkan sistem user interface ArcView GIS dan Microsoft Window. Sedangkan
untuk penyediaan informasi peta melalui web, sistem database yang digunakan terbagi
menjadi dua yaitu sistem database untuk web statis (peta-peta dalam format JPEG yang
tampilannya tidak bisa berubah) dan sistem database untuk web dinamis (peta-peta dalam
format Map Server yang tampilannya bisa berubah sesuai keinginan). Program database
yang digunakan untuk web statis adalah Access, dengan internet browser sebagai sistem
user interfacenya. Untuk pengolahan web dinamis, database yang digunakan adalah Post
16
GreSQL dan Map Server, juga dengan memanfaatkan sistem user interface internet
browser.
10. Penutup dan rekomendasi
RUU Kegeologian sangat diperlukan dan penting untuk segera diundangkan sebagai
payung hukun pengaturan terkait seperti SNI. Pengkajian yang lebih medalam keterkaitan
RUU Kegeologian dengan UU dan RUU yang telah ada, seperti UU Tata Ruang Nasional,
UU Geospasial, dll. Pusat Sumber Daya Geologi adalah instansi yang diberikan wewenang
untuk menerbitkan peta potensi sumber daya geologi Indonesia. Dalam hal ini peta sumber
daya geologi merupakan produk wali data utama yang dihasilkan oleh Pusat Sumber Daya
Geologi. Untuk kelompok batubara, hingga saat ini secara wilayah, Pusat Sumber Daya
Geologi telah melakukan pemetaan potensi sumber daya batubara di seluruh Indonesia,
Hanya saja belum semua pemetaan yang dilakukan sampai pada tahapan penghitungan
sumber daya tereka. Sedangkan untuk sumber daya mineral logam, pemetaan geokimia
telah dilakukan di seluruh wilayah Sumatra dan Sulawesi hingga skala 1 : 50.000. Untuk
mendukung program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pertambangan, Pusat
Sumber Daya Geologi berusaha membangun Basis Data Sumber daya Geologi nasional
yang lengkap serta yang menerapkan teknologi mutakhir. Hingga saat ini survey-survey
eksplorasi keberadaan sumberdaya geologi Indonesia masih terus dilakukan untuk
menambah atau menyempurnakan data yang telah ada. Pemutakhiran basis data serta
neraca sumber daya geologi dilakukan tidak hanya dengan melakukan survey langsung
tetapi juga melalui kompilasi data sekunder kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia.
17
DaftarPustaka
Abdul Kadir,1998,Konsep dan Tuntunan Praktis Basis Data;C.V. Andi,Yogyakarta.
Eddy Prahasta,2002,Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis;C.V.Informatika,
Bandung.
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1452 K/10/MEM/2000
Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Inventarisasi
Sumber Daya Mineral Dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, Dan Pemetaan Zona
Kerentanan Gerakan Tanah Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1999,Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi
Kedua, Balai Pustaka,Jakarta.
RSNISGSM41-2004, Basis Data Spasial Sumber Daya Mineral Logam
SNI13-4688-1998, Penyusunan peta sumber daya mineral, batu bara dan gambut.
SNI 13-4726-1998/Amd 1 : 1999. Klasifikasi Sumber Daya Mineral dan Cadangan,
Amandemen1.
SNI19-6502.2-2000,Peta Rupa bumi Indonesia skala1:25.000.
SNI19-6502.3-2000,Peta Rupa bumi Indonesia skala1:50.000.
SNI19-6502.4-2000,Peta Rupa bumi Indonesia skala1:250.000.
SNI13-6606-2001, Tata cara umum penyusunan laporan eksplorasi bahan galian.
SNI13-6677-2002, Evaluasi laporan penyelidikan umum dan eksplorasi bahan galian.
SNI19-6724-2002, Jaring kontrol horizontal.
SNI19-6988-2004, Jaring kontrol vertikal dengan metode sipat datar.
ESDM - Downloads | Undang-Undang | Regulasi,http://www.esdm.go.id/regulasi/uu.html,
dikunjungi pada hari jumat, tanggal 7 Maret 2014 pukul 09.42 wib
http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3234:uu-
geologi-era-globalisasi-bencana-ligkungan&catid=59:opini&Itemid=215
http://esdm.go.id/news-archives/56-artikel/3433-rencana-strategis-kementerian-esdm-2010-
2014.html, dikunjungi pada hari jumat, tanggal 7 Maret 2014 pukul 08.15 wib
Spesifikasi Basis Data Serta Peta Sumber Daya Geologi | Pusat Sumber Daya
Geologi,http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4
96:spesifikasi-basis-data-serta-peta-sumber-daya-geologi&catid=32:makalah-buletin,
dikunjungi pada hari jumat, tanggal 7 Maret 2014 pukul 12.04 wib