~,~P,kl>'..:.J..li.') •••.. 'v- ~ .., < •. , •• <q .' .....:....:....~. • -" ,"." , • :.......:.....-..:::.... ••••~-_- __ - _' :......._~...;:.:..t __ • ......:-.:.;.._*.~_._ ...~:.....~_·_--_'._~~~~ '(o Senin • Se/asa C)Rabu 0 Kamis 0 Jumat 0 Ssbtu 0 Millggu -(jJ2---3----4,- 5----6-----7----8-----9-----10--1-:,------1-2------13---- 14 15 16-

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31- ~',~:Qj;~--~c5P~b----OM~~---OAi~---C)-M~i---QJ~/-~~-o-Ji!:=-(S--A~T--Q-S-~p-c5Okt--.No~---(5D;s-

n akya

Rurnah Sakit tanpa Kel sOleh SYARIEF MAKHYA

M INGGU, 23 Oktober2011, Ketua UmumPDIP Megawati Soe-

kamoputri menghadiri dan me-lakukan peletakan batu pertamapembangunan Rumah Sakittanpa Kelas di Desa GebangKilir, Cirebon, Jawa Barat, sua-tu kawasan Kampung Nelayandi Cirebon. Pembangunan ru-mah sakit ini diperuntukkan ba-gikepentingan masyarakat yangberada di kalangan akar rumputyang sebagian besar masih me-merlukan bantuan pelayanankesehatan yang layak. Ide dasar/pembangunan ini yaitu bahwasesuai dengan konstitusi, selu-ruh warga negara berhak men-dapat perlakuan yang sarna, ter-masuk dalam mendapatkan ak-ses pelayanan kesehatan di ru-mahsakit.Pembangunan RS tanpa ke-

las ini tidak banyak mengun-dang perhatian publik yang lu-as. Bisajadi, dianggap tidak la-

zim karena selama ini model ru-mah sakit yang dikelola peme-rintah atau swasta menganutsistem pelayanan yang diskri-minatif atau rumah sakit berke-las. Padahal, rumah sakit tanpakelas adalah suatu terobosandan merupakan best practicesuntuk membangun pelayananrumah sakit yang berkualitas,berkeadilan, dan tidak diskrimi-natif untuk semua warga negaradari mana pun berasal,Selama ini baik rumah sakit

pemerintah maupun swasta di-kelola dengan sistem berkelasmulai dari kelas VIP sampai ke-las Ill. Tarif dan pelayanan me-dis juga berbeda. KelasVIP atau, kelas I jelas akan lebih mahaldibandingkan dengan kelas Ilatau kelas Ill. Demikian halnya,kualitas layanannya juga akanberbeda dari mulai fasilitasruangan sampai dengan pela-yanan tindakan dokternya.Dengan pengelolaan rumah

sakit berkelas tersebut, hampirdipastikan masyarakat yangberpenghasilan rendah atauberasal dari kelas bawah tidakmemiliki akses finansial sehing-ga tidak mungkin mampumemperolehpelayanan rumahsakit di kelas VIP atau kelas I.Pilihan yang paling mungkinadalah dirawat di kelas III ataupuskesmas rawat inap.Hasil penelitian yangpernah

saya lakukan, pasien rumah sa-kit yang tidak memiliki pengha-silan yang cukup sekalipun ha-rus rawat inap di kelas III jikatidak sanggup lagi membiayai

pelayanan kesehatan. Dengandemikian, pilihannya adalahpasrah menerima kenyataansambil menunggu ajal kematianatau hengkang dari rumah sakituntuk mencari pengobatan al-ternatif.Kebijakan pemerintah de-

ngan membebaskan biaya bagikelompok masyarakat miskindalam memperoleh pelayanandi rumah sakit pemerintah ti-dak bisa dijadikan ukuran bah- ~wa pemerintah sudah membe-rikanjaminan pelayanan kese-hatan bagi kelompok masyara-kat miskin. Sebab, status pela-yanan baik dari sisi kualitasmaupun dari peningkatan sta-tus kesehatan masyarakat mis-kin tidak mengalami per-ubahan.Bahkan, dalam perkem-

bangan beberapa tahun terakhirini, rumah sakit pemerintah de-ngan status BLUD (BadanLayanan Umum Daerah), tariflayanannya menjadi sangat ma-hal dan akses masyarakat mis-kin semakin jauh untuk mem-peroleh layanan yang layak danberkualitas.Pelayanan rumah sakit yang

berkualitas identik dengantingginya biaya pelayanan. Se-makin mahal biaya pelayananakan diperoleh kualitas pela-yanan yang lebih baik. Sebalik-nya, semakin murah biaya pe-layanan apalagi gratis, pelayan-an yang diberikan juga akancenderung tidak layak dan ti-dak berkualitas.

HakdasarKebijakan pelayanan kese-

hatan di Indonesia berangkatdari UUD 1945, nilai-nilai Pan-

casila, UU Kesehatanl dan Sis-tern Kesehatan Nasional. Dariberbagai regulasi tersebut bisadisimpulkan bahwa kesehatanmerupakan hak dasar setiapwarga negara dan penyediaanpelayanan kesehatan menjadikewajiban pemerin ah. Jadi,hak dasar kesehatan s cara nor-matif diakui keberadaannyaoleh negara. Oleh karena itu,konsekuensinya, ada pengaku-an hak dasar kesehatan oleh ne-gara. Untuk mengamati apakahhak dasar kesehatan terimple-mentasikan dalam be bagai ke-bijakan kesehatan antara lainakan tecermin dari adanya pe-merataan akses dalam mem-peroleh pelayanan kesehatan,Dalam perspektif i i, peme-

rataan kesehatan tidak diarti-kan hanya dengan penyediaanpelayanan kesehatan, sepertirumah sakit atau puskemas, te-tapi juga harus diberi interpre-tasi baru, yaitu adanya kelayak-an dan kualitas pelayanan samabagi semua warga negara. Olehkarena itu, sangat tidak mung-kin hal itu bisa diwujudkan se-panjang masih dianut pengelo-laan rumah sakit berkelas.Kebijakan kesehat 1di Indo-

nesia secara jelas belum me-nyentuh pada hak d sar kese-hatan yang sesungg nya. Sis-tern kesehatan yang prokelom-pok masyarakat yan beruangmenunjukkan bahwa sistempelayanan rumah sakit perne-rintah sangat berorientasi padasistem kapitalis mews dengantujuan memaksimalisasi keun-tungan dengan cara mengeks-ploitasi penyakit.Oleh karena itu, elayanan

• kesehatan di rumah sakit peme- -rintah masih bias terhadap ke-lompok masyarakat t(elas me-nengah dan atas. Pendirian ru-mah sakit tanpa kelas bukanmimpi, tetapi kenyataan danmerupakan terobosan untukmemberikan jaminan keadilandan kelayakan pelayanan kese-hatan bagi semua warga negara.Merdeka!!! Semoga bisa dicon-toh oleh pemerintah. H*

Penulis, mahasiswa Pro-gram Doktor Pascasarjana

• FISIP Universitas Pa4Jadjaran.

K1ipin 9 Hum a sUn pad 2 0 1 1 ------------------------------------