21
A. Kebutuhan Fungsional (FR= fungsional requirement) dari sistem e-voting yang dikembangkan yaitu :
1. FR-01. Sistem harus mampu memfasilitasi proses pemilihan umum agar bisa disesuaikan dengan kondisi di Indonesia .
2. FR-02. Sistem harus mampu melakukan verifikasi data pemilih (voter) pemilihan umum dan mencatat status pemilih apakah telah melakukan proses pemungutan suara atau belum.
3. FR-03. Pemilih dapat memasukkan pilihannya ke dalam sistem. Kebutuhan ini harus memenuhi persyaratan democracy yaitu seorang pemilih hanya berhak memasukkan suara sebanyak satu kali.
4. FR-04. Sistem harus dapat menjumlahkan hasil pemilihan. 5. FR-05. Sistem harus dapat menampilkan data hasil pemilihan
secara detail, tetapi kerahasisaan pemilih tetap terjaga. 6. FR-06. Sistem harus dapat menampilkan rekapitulasi data hasil
pemilihan. 7. FR-07. Penyelenggara dan pengawas dapat melakukan validasi
hasil perhitungan suara.
22
B. Kebutuhan Nonfungsional (NR=nonfungsional requirement) 1. Usability.
Usability adalah kebutuhan non fungsional terkait dengan kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh user.
2. Reliability.
Reliability yaitu kebutuhan terkait kehandalan sistem atau perangkat lunak termasuk juga faktor keamanan (security) sistem.
3. Portability.
Portability adalah kemudahan dalam pengaksesan sistem khususnya terkait dengan faktor waktu dan lokasi pengaksesan, serta perangkat atau teknologi yang digunakan untuk mengakses. Perangkat atau teknologi tersebut meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan.
4. Supportability.
Supportability adalah kebutuhan terkait dengan dukungan dalam penggunaan sistem atau perangkat lunak.
23
AktorPelaksanaan proses pemungutan suara di Indonesia melibatkan 4 aktor utama, yaitu : 1. Pemilih. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah mempunyai
hak untuk memilih (berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah) dan tidak dicabut hak pilihnya.
2. Peserta pemilu. Peserta pemilu ada tiga macam, antara lain sebagai berikut:a. Partai politik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan
DPRD tingkat 2.b. Wakil partai atau perseorangan untuk pemilihan presiden dan wakil
presiden.c. Perseorangan untuk pemilihan anggota DPD.
3. Penyelenggara pemilu. Penyelanggara pemilu di Indonesia dilakukan oleh KPU maupun elemen-elemen di bawahnya.
4. Pengawas pemilu. Pengawas pemilu di Indonesia dilakukan oleh Banwaslu dan elemen-elemen di bawahnya.
25
MODEL E-VOTING YANG DIKEMBANGKAN
.
KPU9
8
ADMINISTRATOR
VOTER APPLET 1 4
2
3
OK
5
6OK
COUNTER
ANONYMIZER
7
PenyimpananSuara
27
Flowchart Database Kependudukan Memasukkan Data Kependudukan
Start
Masukkan Data DiriSudah ada ?
Cari sidik jari pada data base
Stop
N
Y
Masukkan sampel sidik jari
29
Flowchart Database KPU Masukkan Data Pemilu
Start
Masukkan Nama Pemilu, Wilayah, Calon, awal, akhir
Buat tabel hasil Pemungutan Suara
Stop
30
Hasil Pemilu
Start
Cetak hasil Pemungutan suara
Cetak ?
Ambil data hasil Pemungutan suara
Stop
Y
N
Tampilkan hasil Pemungutan suara
Pilih Pemilu
31
Flowchart Database Pemilih (TPS) Setting Waktu dan Keamanan
Start
Pilih jenis Pemilihan
Stop
Aktifkan Status Pemilihan
Set Waktu, Keamanan
32
Konfigurasi TPS
Perhitungandan cetak
Start
Pemilihan
(Waktu > Start),(Waktu<Stop)
Stop
Y
N
Konfigurasi TPS
Waktu<startN
Selesai
Y
N
Y
33
Pemilihan
Start
Valid ?
Stop
Y
N
Input sidik jari
N
Umur <17 th,Blm menikah
Y
N
Y
SudahMenikah
NN
Simpan Pilihan
Set DataSudah Memilih
Memilih
Ambil Data IdentitasDari Database
Pekerjaan:TNI/Polri
Y
34
Perhitungan dan Cetak
Start
Cetak hasil Pemungutan suara
Sidik Jari (Ketua KPPS)
Ambil data hasil Pemungutan suara
Stop
Kirim ke KPU Pusat
Input sidik jari
Tampilkan hasil Pemungutan suara
35
Pengujian Model e-voting
A. Hasil Uji Validitas
B. Uji Reliabilitas
C. Pengujian Dengan Menggunakan Paired Sample t Test
- Kebutuhan Fungsional antara Pemilu dengan Kertas
suara dan Pemilu dengan e-voting
- Kebutuhan Nonfungsional antara Pemilu dengan
Kertas suara dan Pemilu dengan e-voting
36
UJI COBA
Pemilih berusaha mengulang melakukan pemilihanlagi
Pemilih tidak terdaftar dalam DPT
Pemilih belum berumur 17 tahun
Pemilih belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah
Pemilih masih terdaftar aktif sebagai TNI/Polri
Listrik padam sebelum waktu selesai
Data hasil pemilihan yang akan dikirim ke KPU pusat
37
HASIL UJI COBA
Dari hasil uji coba berbagai kecurangan didapat hasil sebagai berikut : Untuk pemilih yang berusaha mengulang melakukan pemilihan lagi
bisa diblokir. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, bisa diblokir. Pemilih belum berumur 17 tahun, bisa diblokir. Pemilih belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah, bisa
melanjutkan akses. Pemilih masih terdaftar sebagai TNI/Polri, bisa diblokir Listrik padam sebelum waktu selesai, masih tersimpan dan bisa
dilanjutkan ketika listrik hidup kembali. Pengiriman data hasil pemilihan ke KPU pusat.
38
KESIMPULAN1. Semua indikator variabel yang digunakan dalam
penelitian ini dapat dinyatakan valid, karena semuaindikator variabel memiliki nilai signifikansi kurang dari0,05
2. Seluruh nilai koefisien alpha dari variabel penelitian lebih besar dari yang distandartkan (0,6), sehingga masing-masing item pertanyaan pada instrumen pengukuran dapat digunakan.
3. Persepsi responden bahwa kebutuhan fungsional untuk pemilu dengan E-Voting mempunyai nilai rata-rata lebih tinggi bila dibandingkan dengan kebutuhan fungsional untuk pemilu dengan kertas suara
4. Untuk kebutuhan non fungsional, pemilu dengankertas suara dinilai oleh responden lebih baikdaripada pemilu dengan E-Voting
39
DAFTAR PUSTAKA[1] Electronic voting. http://en.wikipedia.org/wiki/E-voting , May 2005. Wikipedia, the free encyclopedia.[2] Vote. http://en.wikipedia.org/wiki/Voting, May 2005. Wikipedia, the free encyclopedia.[3] Moti Yung Aggelos Kiayias. The vector-ballot e-voting approach. FC 2004, 3110:72–89, 2004.[4] W.Pieters E.Hubbers, B.Jacobs. Ries - internet voting in action. Technical report, Institute for Computing and
Information Sciences, University of Nijmegen, 2004.[5] Daniel Sandler Kyle Derr Dan S. Wallach Rice University. VoteBox: a tamper-evident, verifiable electronic
voting system. [6] Aviel D. Rubin Dan S. Wallach Tadayoshi Kohno, Adam Stubblefield. Analysis of an electronic voting
system. Technical report, IEEE Symposium on Security and Privacy, 2004.[7] Rusydi, Ibnu (2005) : Mendagri : KPUD Sumber Konflik Pilkada,
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/06/15/brk,20050615-62551,id.html .[8] Rofiuddin (2007) : Sumber Dana Pemilu Nasional dan Daerah Diusulkan Terpisah,
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/11/09/brk,20071109- 111175,id.html.[9] Taghavi, T. dkk (2007) : A Verifiable Multi Authority E-Voting Scheme for Real World Environment, Springer.[10]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah[11]Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan IV[12]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum[13] Herschberg, Mark A. (1997) : Secure Electronic Voting Over the World Wide Web,
Massachusetts Institute of Technology, United States[14] http://www.fingerprint.se/biometrics_biometrics.asp#are[15] Sistem Absensi Sidik Jari, Nitgen NAC 3000[16] IEEE Transactions Information Forensics and Security, Vol.4, No.4, December 2009.