KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
2020-2024
RENCANASTRATEGIS
(RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
EKONOMI DIGITAL,KETENAGAKERJAAN,DAN UMKM
D4
RENCANASTRATEGIS
(RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
EKONOMI DIGITAL,KETENAGAKERJAAN,DAN UMKM
EkonomiDigital
Peningkatan ProduktivitasTenaga Kerja
Harmonisasi EkosistemKetenagakerjaan
UMKM
PemberdayaanEkonomi Masyarakatdan Kewirausahaan
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
2020-2024
RENCANASTRATEGIS
(RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
EKONOMI DIGITAL,KETENAGAKERJAAN,DAN UMKM
D4
RENCANASTRATEGIS
(RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
EKONOMI DIGITAL,KETENAGAKERJAAN,DAN UMKM
EkonomiDigital
Peningkatan ProduktivitasTenaga Kerja
Harmonisasi EkosistemKetenagakerjaan
UMKM
PemberdayaanEkonomi Masyarakatdan Kewirausahaan
KATAPENGANTAR
kami telah dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Deputi
Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun
2020-2024. Renstra ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa
setiap kementerian/lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis.
Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM merupakan dokumen negara yang berisi
upaya-upaya pembangunan nasional di bidang ekonomi digital, ketenagaker-
jaan, dan UMKM yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Rens-
tra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024, berisi
program, kegiatan, indikator, target, kerangka regulasi, kelembagaan dan pen-
danaannya. Renstra yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM pada periode 2020-2024.
Akhir kata, semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM tahun 2020-2024
mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiiin
Jakarta, Desember 2020
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM
Rudy Salahuddin
Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya,S egala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
1.2. Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI
2.1 Visi
2.2 Misi
2.3 Tujuan Deputi
2.4 Sasaran Strategis Deputi
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi
3.4 Kerangka Regulasi
3.5 Kerangka Kelembagaan
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
4.2 Kerangka Pendanaan
BAB V PENUTUP
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi
256
15
2526
27
28
28
3132
34
36
39
43
4748
54
5456
66
DAFTAR ISI
BAB
1 PENDAHULUAN
Dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024,
terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasi-
onal yakni: Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Mengem-
bangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjan-
gan dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pemban-
gunan Kebudayaan, Memperkuat Infrastruktur
untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim, Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik. Ekonomi digital, ketenagakerjaan, serta
Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah (UMKM)
merupakan tiga bidang yang memiliki peran
fundamental untuk mewujudkan beberapa
agenda prioritas nasional tersebut.
Indonesia memiliki peluang besar untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pen-
ingkatan nilai transaksi e-Commerce, pencipta-
an wirausaha baru, kontribusi UMKM terhadap
PDB, peningkatan keterampilan dan kompeten-
si kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan
penciptaan lapangan kerja.
Pelaku-pelaku usaha skala mikro kecil dan
menengah, termasuk pelaku usaha di
bidang ekonomi digital, menempati bagian
terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi
rakyat Indonesia. Indonesia juga akan men-
galami bonus demografi hingga tahun 2035,
dimana hingga tahun 2030 jumlah penduduk
usia produktif diperkirakan diatas 60% dan
27% di antaranya adalah penduduk muda
dengan rentang usia 16-30 tahun. Penduduk
muda Indonesia tersebut berpotensi menjadi
wirausaha dan tenaga kerja yang memiliki
talenta kreatif dan mampu menggerakkan
dinamika ekonomi, sosial dan budaya baik di
perkotaan maupun perdesaan. Peluang
tersebut ditunjang pula dengan ekosistem
ketenagakerjaan di Indonesia yang secara
umum terus mengalami perbaikan. Hal ini
ditandai dengan penurunan Tingkat Pen-
gangguran Terbuka (TPT) dan kenaikan Ting-
kat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
jumlah pekerja formal. Pada rentang waktu
2015-2019, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) menurun dari 6,18% menjadi 5,28%.
Selain itu, Tingkat Pratisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) terus mengalami kenaikan dari
65,76% menjadi 67,49% serta peningkatan
jumlah pekerja formal dari 42,25% menjadi
44,28%.
1.1. Kondisi Umum
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
06Halaman
Gambar 1.1 Statistik Tingkat Pengangguran
Pada periode 2015-2019,
Deputi IV Kementerian Koordina-
tor Bidang Perekonomian (Depu-
ti Bidang Koordinasi Ekonomi
Kreatif, Kewirausahaan, dan
Daya Saing Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah dan Mikro)
mempunyai tugas menyelengga-
rakan koordinasi dan sinkronisa-
si perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kement-
erian/Lembaga yang terkait
dengan isu di bidang pengem-
bangan ekonomi kreatif, isu di
bidang peningkatan daya saing
ekonomi kawasan, isu di bidang
pengembangan kewirausahaan,
isu di bidang peningkatan daya
saing Koperasi dan UMKM, dan
isu di bidang ketenagakerjaan.
Di bawah ini akan diuraikan sejumlah capaian yang telah dihasilkan Pemerintah pada peri-
ode 2015-2019 dalam pengembangan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan,
KUMKM, serta ketenagakerjaan
1.1.1 Kinerja Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM
2015-2019
1 EKONOMI KREATIF
a. Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif Meningkat dari 7,1%
(2014) menjadi 12%
(2019)
2015 : 852T
2016 : 922.59T
2017 : 1.009T
2018 : 1.105T
2019 : 1.211*
* proyeksi PDB Ekraf
CAPAIAN 2015-2019SASARAN 2015-2019URAIAN
Tabel 1.1 Uraian Sasaran dan Capaian Deputi IV
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
07Halaman
b. Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (juta
orang)
Meningkat dari 12
juta orang (2014)
menjadi 13 juta
orang (2019)
2015 : 16.06JT
2016 : 16.91 JT
2017 : 17.43 JT
2018 : -
2019 : -
c. Kontribusi /Devisa Bruto Meningkat dari 5,8%
(2014) menjadi 10%
(2019)
2 KEWIRAUSAHAAN
Pertambahan jumlah wirausaha baru 1 juta unit (2019) 4.363.318 (Melebihi
target pada tahun
2019)
3 KOPERASI DAN UMKM
a. Rata-rata pertumbuhan nilai PDB
UMKM dan Koperasi
6.5-7.5% pertahun Rata-rata
pertumbuhan
menurun sekitar 1-
2% pertahun
b. Rata-rata pertumbuhan produktivitas
UMKM
5,0-7,0% per tahun 2015 : 7.72%
2016 : 2.98%
2017 : 3.62 %
2018 : 4.44%
2019 : 1.95%*
*data sementara
c. Peningkatan partisipasi anggota
koperasi dalam permodalan
55% (tahun 2019 2015 : 58.84%
2016 : 51.43%
2017 : 80.74 %
2018 : 53.08%
2019 : 46.63%*
*data sementara
d. Rata-rata pertumbuhan volume usaha
koperasi
15.5-18% per tahun 2015 : 38.43%
2016 : -27.32%
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
08Halaman
Sejak mulai dikembangkan secara sistematis
pada tahun 2009, ekonomi kreatif saat ini mulai
tumbuh dan berkembang menjadi sektor yang
memiliki peranan penting bagi perekonomian nasi-
onal. Begitu pula dengan perkembangan ekonomi
digital juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional.
Sejumlah langkah dan capaian yang telah
dilakukan antara lain:
Diterbitkannya SK Menko Perekonomian
No.185 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi
Percepatan Pengembangan dan Pengenda-
lian Kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, SK
Menko Perekonomian No. 199 Tahun 2015
tentang Tim Teknis Penyusunan Peta Jalan
Pengembangan Kota Kreatif Nasional yang
Berkelanjutan, dan SK Menko Perekonomian
No. 200 Tahun 2015 tentang Tim Teknis Peny-
usunan Skema Pembiayaan bagi Industri
Kreatif
Rekomendasi kebijakan Pengembangan
Industri Kreatif Unggulan dan Prioritas yang
meliputi industri animasi, fashion, film, dan
kriya.
Rekomendasi kebijakan bidang koordinasi
ekonomi kreatif, yang turut mendukung baik
dalam proses penyusunan rancangan Ren-
cana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif
sampai implementasi Peraturan Presiden
Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana
Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun
2018-2025.
Rekomendasi capaian 62 keluaran yang
terdapat dalam 7 Pilar Peta Jalan e-com-
merce sebagai implementasi Perpres Nomor
(1)
(2)
(3)
(4)
74 Tahun 2017 tentang Road Map e-Com-
merce, ekosistem e-Commerce melalui
koordinasi RPP Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik, peningkatan ekspor
Indonesia melalui e-Commerce (5 produk
dalam negeri), pengumpulan data e-Com-
merce, dan kerjasama internasional.
Penetapan peraturan-peraturan tentang
perdagangan melalui sistem elektronik
(e-commerce) antara lain Penetapan PP
Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagan-
gan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
menjadi payung hukum E-Commerce di
Indonesia serta penetapan Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (PSTE) untuk mendorong pem-
bentukan ekosistem ekonom digital yang
kondsusif.
Penyusunan Strategi Nasional Kebijakan
Ekonomi Digital 2020-2024 sebagai
urgensi keberlanjutan SPNBE.
Koordinasi kebijakan e-commerce di ting-
kat internasional dengan mendorong
penyelesaian penandatangan perjanjian
ASEAN Agreement on E-Commerce yang
saat ini sedang dalam proses ratifikasi.
(5)
(6)
(7)
Pengembangan Ekonomi
Kreatif dan Ekonomi DigitalA.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
sumber foto : unsplash.com
09Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Berbasis
Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi (KIT)B. Kebijakan Pengembangan Kawasan Ber-
basis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi melalui
Pengembangan Ruang Kreatif, Kota/Desa
Kreatif, Pusat Kreatif, Science Techno Park
adalah sebagai berikut:
Rekomendasi sinergi program lintas
Kementerian/Lembaga untuk mendukung
pencapaian target RPJMN 2015 – 2019
terkait kebijakan pengembangan science
dan Techno Park (STP) sebanyak 100
techno park dan satu buah science park
pada masing-masing provinsi;
Rekomendasi kebijakan pengembangan
kota kreatif yang berfungsi sebagai rujukan
untuk menciptakan kesepahaman tentang
Kota Kreatif di Indonesia;
Rekomendasi strategi peningkatan daya
saing ekonomi Kawasan perdesaan kebija-
kan/program dengan Kementerian/Lemba-
ga terkait untuk memunculkan sinergitas
pembangunan kawasan perdesaan dengan
program-program pengembangan ekonomi
lokal, infrastuktur, kewirausahaan, kelem-
bagaan, dan e-commerce dalam rangka
pengembangan produk unggulan kawasan
perdesaan;
Rekomendasi strategi pengembangan
produk unggulan lokal daerah demi
berkembangnya kelembagaan dan tata
kelola inovatif dalam pengembangan
produk unggulan lokal di daerah seperti
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),
Badan Usaha Milik Petani (BUMP),
Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR), dan
Kemitraan Pemerintah-Masyarakat-Dunia
Usaha;
Peningkatan daya saing ekonomi
Kawasan melalui pendekatan kemitraan;
Rekomendasi Program Kemitraan
Ekonomi Umat, sebagai bagian dari
implementasi Kebijakan Pemerataan
Ekonomi (kebijakan ekonomi affirmatif
yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat ekonomi lemah
dan menengah agar memiliki equity (teru-
tama lahan), kesempatan dan kemam-
puan SDM yang mempunyai daya saing)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
sumber foto : unsplash.com
10Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Pengembangan KewirausahaanC. Kebijakan Pengembangan kewirausahaan melalui Pembentukan Inkubator Wirausaha
dan Penciptaan Ekosistem Wirausaha yang Baik adalah sebagai berikut:
Rancangan roadmap pengembangan inkubator
wirausaha yang berisi mengenai pemetaan dan
permasalahan program pengembangan inkuba-
tor wirausaha di Indonesia, strategi pengemban-
gan inkubator wirausaha, peran pemerintah dan
pemda dalam pengembangan inkubator wirau-
saha, dan implementasi pengembangan inkuba-
tor wirausaha.
Dikeluarkannya SK Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian No.184 Tahun 2015 tentang
Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha sesuai dengan amanat Peraturan
Presiden No.27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
Rekomendasi pengembangan inkubator wirausaha indonesia di JAFZA sebagai sarana pen-
dorong peningkatan ekspor nasional 2015-2019, dan operasionalisasi strategi kebijakan
pengembangan kewirausahaan melalui inkubasi; dan
Rekomendasi kebijakan implementasi program kerja dan strategi percepatan pengembangan
wirausaha nasional.
Penyusunan draft Norma, Standar, Prosedur dan Kriterian Pengembangan
Kewirausahaan Nasional yang akan dijadikan Peraturan Presiden
Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) antar Kementerian/Lembaga untuk mendukung
Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional
Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan inkubator wirausaha dan ekosistem
wirausaha sesuai dengan Perpres No. 27 tahun 2013
Rekomendasi kebijakan tumbuh kembangnya wirausaha desa
Rekomendasi kebijakan pengembangan kewirausahaan sektor pariwisata melalui pengelola
homestay dan tour guide
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
sumber foto : unsplash.com
sumber foto : unsplash.com
11Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Peningkatan Daya Saing Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM)
dan komitmen kerjasama dalam pembinaan UMKM dengan pilot project beberapa lokus Sen-
tra/Klaster UMKM.
Sementara pengendalian pelaksanaan kebijakan mencakup: i) Rekomendasi koordiansi
Rancangan Undang-Undang Perkoperasian; ii) Monitoring implementasi Peraturan Presiden
No. 98/2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, iii) Pengajuan usulan perubahan Per-
menaker No. 19/2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
Kepada Perusahaan Lain agar koperasi dapat ikut serta sebagai penyedia jasa, dan iv) Pemba-
hasan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pengalihan pengelolaan
dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang
semula dikelola oleh Koperasi Perikanan
D. Selama tahun 2015 sampai dengan 2019 bebera-
pa upaya peningkatan daya saing koperasi dan UMKM
dilakukan melalui kegiatan sinergi pembinaan serta pen-
gendalian pelaksanaan kebijakan. Secara umum, kegia-
tan sinergi pembinaan berwujud: i) Koordinasi program
UMKM Go Online pada Kementerian/Lembaga untuk
meningkatkan pemasaran produk UMKM dalam Plat-
form e-Commerce; dan ii) Inventarisasi program pembi-
naan UMKM masing-masing Kementerian/Lembaga
KetenagakerjaanE. Pembangunan SDM melalui penyiapan tenaga
kerja yang terampil dan berdaya saing merupakan
salah satu faktor penunjang pembangunan Indone-
sia, selain itu diperlukan pembangunan ekosistem
ketenagakerjaan yang lebih baik dan seimbang yang
mengikuti perkembangan teknologi dan industri
untuk meningkatkan perekonomian Indonesia
dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.
Adapun beberapa kebijakan ketenagakerjaan
selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019
sebagai berikut:
sumber foto : unsplash.com
sumber foto : pixabay.com
12Halaman
1.1.2 Arah Kebijakan yang dikoordinasikan
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing
Koperasi dan UKM 2015-2019
Rekomendasi kebijakan terkait kesiapan
tenaga kerja terampil dalam rangka mengh-
adapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
Rekomendasi RUU Perlindungan Tenaga
Kerja Luar Negeri;
Rekomendasi tata kelola dan pengawasan
calon tenaga kerja Indonesia;
Rekomendasi kebijakan penyusunan struk-
tur biaya penempatan TKI untuk menetap-
kan peraturan Menteri baru terkait peneta-
pan struktur biaya penempatan TKI;
Rekomendasi kebijakan penyederhanaan
perizinan penggunaan TKA;
Rekomendasi pengendalian implementasi
kebijakan pengupahan untuk mendorong
Pemerintah Provinsi dapat menetapkan
UMP sesuai PP 78/2015 dan mempercepat
koordinasi dengan stakeholder, terkait
adanya perbedaan besaran KHL di setiap
Kabupaten/Kota yang menjadi isu penting
dalam penyusunan aturan terkait Upah Min-
imum Sektoral;
Rekomendasi pengendalian implementasi
kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing;
Penetapan beberapa peraturan perun-
dang-undangan terkait ekosistem
ketenagakerjaan dalam kurun waktu
2014-2019 antara lain Peraturan Pemerin-
tah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pen-
gupahan; Undang Undang Nomor 17 Tahun
2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (TKA);
Rekomendasi kebijakan pengembangan
Revitalisasi SMK dan BLK agar link and
match dengan kebutuhan tenaga kerja
industri;
Diterbitkannya Buku Roadmap Kebijakan
Pengembangan Vokasi 2019-2025;
Diterbitkannya PP No 45 Tahun 2019 dan
PMK No 128 Tahun 2019, yang mendorong
keterlibatan dunia usaha dan dunia industri
untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembi-
naan dan pengembangan sumber daya
manusia yang berbasis kompetensi melalui
pemanfaatan Super Tax Deduction;
Rekomendasi Kebijakan TVET System
Reform (TSR), yang berfokus membantu
pemerintah Indonesia dalam mengembang-
kan standar dan kualitas TVET System;
Rekomendasi kebijakan peningkatan kom-
petensi tenaga kerja melalui Program Kartu
Prakerja;
Rekomendasi kebijakan berupa penyusu-
nan daftar pekerjaan kritis di Indonesia atau
Critical Occupation List (COL).
Berdasarkan Perpres No. 8 Tahun
2015 tentang Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, koordinasi kebija-
kan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan
daya saing koperasi dan UKM diarahkan
untuk penanganan isu di bidang ekonomi
kreatif, kawasan berbasis kreativitas, inova-
si, dan teknologi, kewirausahaan, peningka-
tan daya saing koperasi dan usaha kecil
menengah, dan ketenagakerjaan. Dalam
periode 2015-2019 sejumlah kebijakan
telah dirumuskan, dilaksanakan dan dieval-
uasi dalam rangka penyempurnaan dalam
tahapan implementasi.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
13Halaman
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan Kebijakan
Ekonomi Kreatif, Kawasan
Berbasis KIT, Kewirausahaan,
Daya Saing KUMKM, dan
Ketenagakerjaan diwujudkan
melalui arah kebijakan
sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi
dan sinkronisasi perumusan
kebijakan pengembangan
ekonomi kreatif berbasis
seni, budaya, media, desain,
dan IPTEK melalui pengem-
bangan, perlindungan, dan
pemasaran produk industri
kreatif;
2. Melaksanakan koordinasi
dan sinkronisasi perumusan
kebijakan pengembangan
kawasan berbasis KIT melalui
pengembangan ruang kreatif,
Kota/Desa Kreatif, Pusat
Kreatif, Science Techno Park
3. Melaksanakan koordinasi
dan sinkronisasi perumusan
kebijakan penciptaaan wirau-
saha baru berbasis teknologi
melalui pembentukan inkuba-
tor wirausaha dan pencipta-
an ekosistem wirausaha
yang baik;
4. Melaksanakan koordinasi
dan sinkronisasi perumusan
kebijakan peningkatan daya
saing Koperasi dan UMKM,
melalui kebijakan
usaha mikro untuk naik
kelas, dan usaha kecil dan
menengah dapat mendorong
program industri nasional
dan meningkatkan ekspor
nasional
5. Melaksanakan koordinasi
dan sinkronisasi perumusan
kebijakan ketenagakerjaan,
terkait isu peningkatan
produktivitas dan daya saing
tenaga kerja, peningkatan
peran dunia usaha dunia
usaha dan duna industri
(DUDI) dalam kegiatan
pengembangan vokasi seperti
penyusunan kurikulum, pem-
belajaran, pemagangan, serti-
fikasi uji kompetensi, peneta-
pan upah minimum, outsourc-
ing tenaga kerja, tata cara
penggunaan Tenaga Kerja
Asing, serta jaminan sosial
untuk pekerja (Jaminan Pen-
siun, Jaminan Hari Tua, Jam-
inan Kecelakaan Kerja, dan
Jaminan Kematian Tenaga
Kerja).
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Daya Saing KUMKM, Dan KetenagakerjaanA.
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Daya Saing KUMKM, Dan KetenagakerjaanB.
Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirau-
sahaan, Daya Saing KUMKM, dan Ketenagakerjaan diwujudkan melalui arah kebijakan sebagai
berikut :
Dokumentasi Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan,
dan UMKM dalam acara sosialisasi program
Deputi IV di Manado 2020
14Halaman
1.2.1 Potensi
Melaksanakan pengendalian pelaksanaan
kebijakan pengembangan ekonomi kreatif
berbasis seni, budaya, media, desain, dan
IPTEK melalui pengembangan, perlindun-
gan, dan pemasaran produk industri kreatif-
Melaksanakan pengendalian pelaksanaan
kebijakan pengembangan kawasan berbasis
KIT melalui pengembangan ruang kreatif,
Kota/Desa Kreatif, Pusat Kreatif, Science
Techno Park;
Melaksanakan pengendalian pelaksanaan
kebijakan penciptaaan wirausaha baru
berbasis teknologi melalui pembentukan
inkubator wirausaha dan penciptaan eko-
sistem wirausaha yang baik;
Melaksanakan pengendalian pelaksa-
naan kebijakan peningkatan daya saing
Koperasi dan UMKM, melalui kebija-
kan usaha mikro untuk naik kelas,
dan usaha kecil dan menengah dapat
mendorong program industri nasional
dan meningkatkan ekspor nasional;
Melaksanakan pengendalian pelaksa-
naan kebijakan ketenagakerjaan melalui
kebijakan pengembangan peningkatan
daya saing dan produktivitas tenaga kerja
melalui perbaikan lembaga pendidikan
dan pelatihan vokasi, dan kebijakan
perbaikan ekosistem ketenagakerjaan
1.
2.
3.
4.
5.
1.2. Potensi dan Permasalahan
A. Pengembangan Ekonomi Digital
Dampak Covid-19
telah memicu resesi ekonomi
global di banyak negara. Lem-
baga-lembaga internasional
telah merevisi proyeksi
pertumbuhan ekonomi global
yang jatuh dalam resesi pada
tahun 2020. Pada tahun 2020
di Q1, nilai GDP Growth
(%YoY) Indonesia sebesar
2,97, kemudian pada Q2
mulai turun (-5,32), di Q3 pun
Kemenkeu memprediksi
pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia masih negatif. Namun,
proyeksi ekonomi global
diharapkan mulai tumbuh
positif di tahun 2021.
Pada saat pertumbuhan
ekonomi Indonesia negatif di
Q2, sektor informasi dan
komunikasi mencatatkan
pertumbuhan yang positif dan
paling tinggi di Q2 (10,88%).
Ini merupakan potensi bagi
sektor informasi dan komuni-
kasi untuk dapat menjadi
penggerak sektor-sektor
ekonomi lainnya di masa pan-
demi dan pasca pandemi
Covid-19.
Potensi ekonomi digital
Indonesia terbilang tinggi. Di
kawasan regional ASEAN,
Google & Temasek mempre-
diksi nilai ekonomi digital
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
15Halaman
dalam hampir seluruh aktivi-
tasnya saat periode PSBB.
Berdasarkan data APJII
(2020), trafik internet di masa
pandemi ini meningkat 15 –
20%.
Pada hakikatnya poten-
si digital ekonomi Indonesia
masih terbuka lebar, dengan
jumlah populasi terbesar ke
empat di dunia dan didukung
dengan pengguna ponsel
sebanyak 338,2 juta atau
(124% dari total populasi).
Selain itu, akibat pandemi
pada tahun ini, jumlah pene-
trasi internet meningkat men-
capai 196,7 juta orang, begitu
pula dengan trafik internet
yang meningkat 15-20%.
B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kewirausahaan
Berdasarkan pengukuran Global Competitiveness Index yang dilakukan secara tahunan oleh
World Economic Forum, Indonesia merupakan negara yang masuk dalam fase tengah atau
kedua, atau efficiency driven, dilihat dari tahap perkem-
bangan econominya. Fase efficiency driven adalah kondisi
ekonomi dimana negara menjadi lebih kompetitif diikuti
dengan kondisi industrialisasi dan peningkatan skala
ekonomi serta organisasi intensif modal. Penilaian ini
didasarkan pada dua belas pilar fase perkembangan
ekonomi, yang dibagi dalam tiga kelompok kondisi yaitu (i)
kebutuhan dasar, (ii) faktor penguat efisiensi, serta (iii)
inovasi dan keunggulan usaha. Perkembangan ekonomi
ini selanjutnya digunakan untuk memetakan berbagai
upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi sebuah
negara, termasuk untuk penciptaan iklim kewirausahaan
di suatu negara.
Data BPS (2020) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Indonesia mencapai 133 USD
di tahun 2025, meningkat
32% dari tahun 2019. Namun,
hal ini baru potensi, perlu
strategi untuk mewujudkann-
ya.
Ke depan perkemban-
gan ekonomi digital yang
pesat tersebut diharapkan
dapat memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi mas-
yarakat. Pengembangan
ekonomi digital harus bersifat
inklusif, sehingga manfaatnya
bukan hanya dinikmati di
perkotaan, di Pulau Jawa,
atau oleh digital native, tapi
oleh seluruh masyarakat
termasuk petani, UMKM, dan
masyarakat di daerah 3T.
Agar manfaat ekonomi digital
tersebut dapat inklusif, maka
literasi digital, pengembangan
digital talent, dan pembangu-
nan infrastruktur hingga ke
daerah terpencil perlu dilaku-
kan.
Pemanfaatan teknologi
digital pada seluruh sektor
ekonomi merupakan kenis-
cayaan, di masa depan mun-
gkin tidak akan ada lagi istilah
ekonomi digital, karena digital
akan menjadi bagian dari
ekonomi itu sendiri. Hal ini
diakselerasi dengan terjadinya
pandemi Covid-19 yang
secara tidak langsung memak-
sa masyarakat untuk meman-
faatkan teknologi digital
sumber foto : unsplash.com
16Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
penduduk Indonesia dalam sepuluh tahun tera-
khir (2010-2019) adalah 1.31% atau sekitar 3,5
juta orang per tahun. Berdasarkan data BPS
2018 (dari Survei Angkatan Kerja Nasional), ang-
katan kerja Indonesia di Agustus 2019 adalah
133,56 juta jiwa dari jumlah penduduk usia kerja
sebanyak 197,91 juta orang. Tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) Indonesia sebesar 67,5%
dan rasio penduduk bekerja terhadap penduduk
usia kerja adalah 63,93 dengan mayoritas pen-
duduk bekerja di kegiatan informal (55,7% beker-
ja di sekto informal). Tingkat pengangguran Indo-
nesia pada Agustus 2019 sebesar 5,28% cend-
erung lebih rendah dari rata-rata OECD sebesar
5,4% (data tahun 2019).
Selain itu, Indonesia adalah penduduk
terbesar keempat di dunia dan Indonesia memili-
ki profil demografi dengan lebih dari 40 persen
penduduknya berusia di bawah 25 tahun.
Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035
menunjukkan bahwa mulai tahun 2000 sampai
dengan 2035, Indonesia akan memiliki bonus
demografi yang ditandai dengan penurunan
rasio ketergantungan (dependency ratio) dan
peningkatan jumlah penduduk usia produktif
yang berpotensi tinggi untuk berpartisipasi dalam
angkatan kerja. Proyeksi bonus demografi terse-
but membawa tantangan untuk dapat memper-
siapkan lapangan kerja yang layak bagi angka-
tan kerja ini agar bonus demografi dapat mencip-
takan manfaat sosial ekonomi yang optimal.
Potensi lainnya yaitu dapat dilihat dari persepsi
pemuda terhadap wirausaha menunjukkan
bahwa sebanyak 35,5 persen pemuda usia 15
s.d. 35 tahun di Indonesia ingin menjadi pengu-
saha di masa depan. Pesatnya pertumbuhan
perusahaan rintisan (start-up) dalam beberapa
tahun terakhir menjadi faktor yang men-
dorong tingginya minat pemuda tersebut.
Persepsi tersebut merupakan yang tertinggi
dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Oleh karena itu, kekuatan ekonomi dan
potensi tenaga kerja yang besar di Indonesia
perlu didukung dengan iklim usaha yang baik,
termasuk untuk berwirausaha.
Kewirausahaan juga menjadi strategi utama
dalam upaya pemberdayaan ekonomi mas-
yarakat. Salah satu model dan pendekatan
kewirausahaan yang dapat didorong untuk
meningkatkan keberdayaan masyarakat
masyarakat adalah melalui pengembangan
kewirausahaan sosial. Menurut British Coun-
cil dan ESCAP (2018), dari 258 juta pen-
duduk Indonesia, sebanyak 187 juta (73%)
dan 7 juta penduduk usia produktif (3,73%)
bekerja di usaha sosial. Tiga sektor utama
wirausaha sosial adalah industri kreatif
(22%), pertanian dan perikanan (16%), dan
pendidikan (15%). Pendapatan total usaha
sosial di Indonesia sebesar US$ 26,8 juta
atau rata-rata pendapatan setiap usaha
sosial per tahun sebesar US$57.467,00. Kon-
tribusi Sektor Kewirausahaan Sosial terhadap
PDB Indonesia kurang lebih bernilai 19,6
miliar dollar AS atau setara dengan 2,5% dari
PDB Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa
kewirausahaan sosial memiliki potensi yang
besar untuk mendukung upaya pember-
dayaan ekonomi masyarakat.
Potensi lain yang menjadi peluang bagi
upaya pengembangan kewirausahaan di
Indonesia adalah populasi muslim di Indone-
sia yang sangat besar yaitu sebanyak
229.000.000 jiwa atau 87.2% dari total
17Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
penduduk di Indonesia dan 12.7% dari populasi penduduk muslim dunia. Hal ini merupakan
potensi pasar yang besar bagi tumbuh berkembangnya usaha di sektor industri halal mencakup:
(1) pakaian/fesyen, (2) makanan dan minuman, (3) pariwisata, (4) kosmetik, (5) media, (6)
keuangan, dan (7) farmasi. Pengembangan kewirausahaan yang memiliki keterkaitan kuat
dengan rantai nilai halal (halal value chain) akan secara langsung memperkuat industri halal dan
mendorong pemberdayaan ekonomi dan penciptaan peluang usaha baru.
Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana transformasi ekonomi bisa menjadikan Indo-
nesia tidak sebatas menjadi konsumen dan pasar, tetapi juga dapat ikut berperan sebagai
produsen dalam aktivitas ekonomi yang mendukung industri halal untuk meningkatkan nilai
tambah ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menumbuhkan lebih
banyak wirausaha dan peningkatan daya saing UMKM.
C. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
UMKM memiliki peran yang sangat strategis
dalam perekonomian Indonesia, antara lain: men-
ciptakan lapangan kerja yang besar, menciptakan
pasar baru dan sumber inovasi, serta fungsi pentin-
gnya dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal
dan pemberdayaan masyarakat. Data Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indone-
sia tahun 2018 menunjukkan total jumlah unit usaha
UMKM adalah 64,2 juta, dengan komposisi terbesar
adalah sebagai pelaku usaha mikro sebanyak 63,5
juta unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB
adalah sebesar 61,07%, menyerap tenaga kerja
sebesar 97%, investasi dari sektor UMKM sebesar
60,42% dari total investasi, serta kontribusi terha-
dap pertumbuhan ekspor sebesar 14,37%. Selain
itu, pelaku UMKM yang telah memanfaatkan
e-commerce adalah sebesar 15%.
Selain itu, Koperasi memegang peranan penting bagi perekonomian di Indonesia. Beberapa
koperasi besar mampu memajukan daerahnya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan
UKM per 30 Juni 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 122.978 unit dengan volume usahanya Rp
120,4 T dan jumlah anggota 16.066.443 orang. Potensi koperasi yang besar ini harus menjadi
peluang untuk dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat serta menumbuhkan nilai-nilai sosial.
sumber foto : unsplash.com
18Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Menurut BPS, Indonesia akan mengalami
bonus demografi pada tahun 2020-2030, hal ini ditan-
dai dengan proporsi penduduk usia produktif lebih dari
60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Hal ini
tentu saja dapat menjadi peluang untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi nasional melalui dukungan
ketersediaan jumlah SDM yang memadai. Meningkat-
nya jumlah penduduk usia-usia produktif juga membu-
ka kesempatan untuk meningkatkan pendapatan per
kapita Indonesia karena lebih banyak orang yang
bekerja. Disisi lain, bonus demografi ini justru dapat
menjadi bencana demografi apabila SDM tersebut
tidak dapat disiapkan dengan baik, Indonesia justru
berisiko terjebak dalam middle income trap
Penyediaan skilled labour juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di era
industri 4.0 dimana dibutuhkan banyak tenaga ahli dengan keterampilan khusus. Oleh karena
itu, percepatan perbaikan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, akademi
komunitas, Balai Latihan Kerja) dengan melibatkan Akademisi dan Dunia Usaha dan Dunia
Industri (DUDI) sangat diperlukan sehingga dapat tercipta link and match antara pelatihan
tenaga kerja dengan kebutuhan DUDI. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat dilak-
sanakan melalui pendekatan penguatan kelembagaan dan kerjasama pelatihan dengan DUDI,
serta dengan pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja, baik standar kompetensi maupun
infrastruktur dan tenaga pelatihan tenaga kerja.
1.2.2 Permasalahan
A. Bidang Ekonomi Digital
Perkembangan ekonomi digital dan e-com-
merce merupakan tantangan sekaligus peluang
bagi kita. Tujuan utama dari pengembangan
ekonomi digital dan e-commerce ialah UKM dan
talenta lokal guna mendorong pertumbuhan
ekonomi dan inklusivitas. Oleh karena itu, perlu
didorong pemanfaatan e-commerce oleh UKM
lokal yaitu produsen/maker, serta peningkatan
kapasitas agar memiliki daya saing.
Ruang lingkup ekonomi digital yang
begitu luas dan tidak terbatas membuat
ekosistem digital menjadi kompleks dan
bisa saling terkait satu dengan lain. Adapun
inovasi memunculkan berbagai model
bisnis baru yang mendisrupsi model lama.
Pemerintah dituntut untuk mampu menge-
lola disrupsi, yaitu membuka ruang untuk
inovasi,
D. Ketenagakerjaan
sumber foto : unsplash.com
19Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
namun tetap memberikan kepastian hukum.
Sebagai bagian dari pengelolaan disrupsi,
Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan
dan peraturan yang ada agar tetap relevan
dengan dinamika digital. Oleh karenanya, berb-
agai aspek kebijakan dalam ekonomi digital
membutuhkan perlakuan yang khusus dan tidak
bisa disamakan dengan kebijakan konvensional.
Kebijakan akomodatif yang bersifat enabling dan
agile sangat dibutuhkan untuk mendukung
terwujudnya level of playing field dan pember-
dayaan UMKM, serta SDM dengan keahlian
tinggi. Dalam perumusan dan peninjauan kem-
bali kebijakan dan peraturan, termasuk keterse-
diaan data e-commerce yang termutakhir dan
berasal dari sumber resmi menjadi sangat pent-
ing.
Dengan memperhatikan perkembangan
digital, diperlukan kerangka peraturan yang lebih
ringan, dinamis dan adaptif. Dengan memperha-
tikan Equal playing field dan persaingan usaha
yang sehat; Mendorong inovasi; Berorientasi
pada kepentingan nasional; Manfaat bagi pelaku
usaha lokal; Inklusivitas.
Dengan memperhatikan hal tersebut, data
e-commerce merupakan komponen penting
yang diperlukan oleh Pemerintah. Data tersebut
dapat menggambarkan potret baseline kondisi
e-commerce Indonesia, yang kemudian dapat
menjadi dasar yang mendukung evaluasi dan
penyusunan kebijakan.
Selain itu program terkait Desa Digital dan
UMKM Digital merupakan salah satu
program/kegiatan yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi digital, mengurangi kes-
enjangan arus informasi dan meningkatkan
Tantangan lain yang dihadapi oleh
Indonesia berkaitan dengan pengembangan
SDM dan persaingan usaha. Era digitalisasi
membawa dampak pada perubahan pola
bekerja dan berpotensi menghilangkan
pekerjaan yang bersifat sederhana dan
repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan
penyediaan layanan berbasis daring serta
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Perkembangan Teknologi Informasi Komuni-
kasi (TIK) sudah memasuki tahap 5G (era
digital) sehingga kesenjangan pembangunan
antar kota dan desa tidak dapat dilepaskan
dari dampak sebaran demografi dan kapasi-
tas ekonomi yang tidak seimbang, serta kes-
iapan infrastruktur yang memadai. Adapun
Tantangan dalam pengembangan Desa Digi-
tal dan UMKM Digital, antara lain:
Terdapat 20.000 desa yang belum tersen-
tuh internet (Katadata 2020);
Saat ini hanya 10,9 juta UMKM yang
sudah Go-Digital dari total 64 juta UMKM
(gernas BBI, Kemenko Marves);
Rata-rata kecepatan internet mobile Indo-
nesia adalah 13,83 Mbps, jauh di bawah
Malaysia 23,8 Mbps, Thailand 25,9 Mbps,
Vietnam 30,39 Mbps, dan Singapura
57,16 Mbps (datareportal.com),
Kurangnya talenta digital yang sesuai
dengan kebutuhan industri,
Lemahnya cyber security dan keamanan
data digital, dan
Membanjirnya produk-produk impor
melalui pemasaran digital.
20Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
B. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kewirausahaan
penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak
model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi
ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi
yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi
digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbu-
han ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan
sosial dan lingkungan.
Saat ini Indonesia memiliki peringkat yang rendah dalam kemudahan usaha. Data Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) di tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki nilai
yang relatif rendah terkait dukungan infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun komersial dan
legal. Penilaian mengenai kesiapan infrastruktur fisik dinilai 6,37 dari skala 10, dan Indonesia
memiliki peringkat ke-41 dari 54 negara yang disurvei. Untuk infrastruktur komersial dan legal,
nilai cenderung lebih rendah (5,44) meskipun berada pada peringkat 17. Selain itu, kebijakan
pemerintah terkait perijinan dan pajak dinilai rendah (dengan skor 4.98 dan berada di peringkat
14 dari 54).
Stabilitas ekonomi dan besarnya pasar tenaga kerja Indonesia saat ini masih perlu didukung oleh
iklim usaha yang baik. Kualitas iklim usaha Indonesia masih perlu diperbaiki, baik dalam iklim
untuk kemudahan usaha, serta berbagai ekosistem kewirausahaan yang lain, seperti kebijakan
di bidang kewirausahaan, kondisi infrastruktur untuk berwirausaha dan faktor-faktor lain. Pemer-
intah memandang perlu untuk menata kebijakan dan pola pengembangan kewirausahaan di
Indonesia untuk iklim usaha yang lebih baik dan hal ini perlu dilakukan oleh berbagai pihak, baik
publik maupun swasta, perlu dilengkapi dengan ekosistem yang mampu mendukung realisasi
dari motivasi berwirusaha yang ditumbuhkan dari pendidikan formal dan non-formal menjadi
usaha yang berkembang secara berkelanjutan.
Upaya-upaya pengembangan kewirausahaan juga perlu terukur sehingga masyarakat dapat
merasakan manfaat nyata dalam bentuk peningkatan kesempatan berusaha dan lapangan
usaha, serta perbaikan pendapatan. Upaya Pemerintah ini diwujudkan melalui penyusunan
nilai-nilai dasar, standar maupun prosedur dan kriteria pengembangan kewirausahaan. Hasilnya
diharapkan dapat menjadi Pedoman (guiding principles) dalam melaksanakan program dan
kegiatan pengembangan kewirausahaan yang dilaksanakan utamanya oleh Kementerian/Lem-
baga dan Pemerintah Daerah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik pengusaha
besar, asosiasi dan pemangku kepentingan lain dalam kewirausahaan.
Pengembangan kewirausahaan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat
dan penciptaan peluang usaha baru memerlukan pendekatan yang komprehensif. Upaya pem-
berdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan masyarakat telah
Dokumentasi Asisten Ekonomi Digital dalam kunjungan kerja
di Tanggulangin, Jawa Timur
21Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
banyak dilaksanakan baik oleh pemerintah, dunia usaha, komunitas masyarakat, maupun
perguruan tinggi. Namun demikian tidak sedikit program yang keberjalanannya kurang memba-
wa dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan tidak berke-
lanjutan. Hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya intervensi yang tidak didesain berbasis
pasar (demand-driven), kurang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang disasar, lemahnya
pendampingan untuk menjamin kualitas dan kontinuitas produk, pendekatan program yang
parsial, dan belum optimalnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan enabling
environment. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada umumnya belum
didesain secara terintegrasi melalui pengembangan potensi ekonomi lokal atau daerah, serta
belum mengoptimalkan penguatan pola kemitraan hulu-hilir antara UMKM dengan industri/usa-
ha skala besar.
Adapun pengembangan kewirausahaan di sektor industri halal masih menghadapi sejum-
lah tantangan diantaranya kurangnya pemahaman dan kesadaran baik pelaku usaha maupun
konsumen tentang pentingnya produk halal. Selain itu, pelaku wirausaha berskala UMKM juga
masih mempunyai tantangan lain berupa, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, kurangnya
kemampuan manajerial untuk dapat melakukan value creation, minimnya literasi keuangan,
serta kurangnya akses terhadap hasil penelitian dan pengembangan
C. Bidang Koperasi dan UMKM
Beberapa permasalahan dalam peningkatan
daya saing KUMKM adalah (i) inovasi dan
teknologi; (ii) branding dan pemasaran; (iii) pem-
biayaan; (iv) legalitas; (v) sumber daya manusia;
(vi) pengembangan produk, standarisasi, dan
sertifikasi; serta (vii) Database UMKM.
Permasalahan yang dihadapi koperasi
saat ini diantaranya terkait pengawasan kopera-
si, tata laksana koperasi, transformasi digital
bagi koperasi serta penguatan peran pengawas
dan penyukuh koperasi. Selain itu, pada
tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia
termasuk Indonesia telah terjangkit penyeba-
ran pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19). Pandemi COVID-19 telah
menimbulkan disrupsi pada kehidupan manu-
sia, menyebabkan terhentinya aktivitas
ekonomi di seluruh negara dan berakibat
terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dira-
sakan Indonesia juga cukup besar terutama
pada UMKM.
Dokumentasi Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM dalam acara grand opening lulu hypermart
22Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Penelitian World Bank (2020) mendapat-
kan fakta bahwa Covid-19 telah berdampak pada
penurunan ekonomi global, diprediksi terjadi
kontraksi sebesar 5,2% dalam PDB global pada
tahun 2020 dan dalam jangka panjang bisa men-
garah pada terjadinya resesi, investasi yang
lebih rendah, penetrasi terhadap sumber daya
manusia melalui hilangnya pekerjaan, dan terjadi
fragmentasi perdagangan global.
Pemerintah telah melakukan berbagai
terobosan untuk membangkitkan dan menaikkan
kelas UMKM baik pada masa maupun pasca
pandemi Covid-19, diantaranya melalui program
Pemulihan Ekonomi Nasional, BPUM (Bantuan
Pemerintah untuk Pelaku UMKM), maupun gera-
kan nasional bangga buatan Indonesia. Berbagai
program tersebut terbukti mampu menggeliatkan
daya tahan UMKM dan keberlanjutannya tentu
sangatlah diharapkan.
Mengutip data dari KemenKUKM (Per Juni
2020)), pandemi covid-19 telah memunculkan
berbagai kendala bagi pengembangan UMKM
diantaranya (i) Sulitnya pemenuhan bahan baku
(18,87%); (ii) Distribusi terhambat (20,01%); (iii)
Sulitnya Permodalan (19,39%); (iv) Produksi
terhambat (18,83%); dan (iv) Permintaan
menurun (22,90%).
Berdasarkan Katadata Insight Center
(KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan
dampak negatif dari pandemi dan sebagian kecil
(5,9%) yang tumbuh positif, pandemi juga
menyebabkan 63,9% UMKM mengalami
penurunan omset lebih dari 30%, dan hanya
3,8% yang merasakan peningkatan.
Penelitian ABDSI (2020) mendapatkan
fakta bahwa Covid-19 telah berdampak pada
terhambatnya pasokan bahan baku (48%), pem
Beberapa permasalahan dalam upaya
peningkatan produktivitas tenaga kerja antara
lain: (i) miss-match antara keahlian lulusan
lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi
dengan kebutuhan industri; (ii) keterbatasan
informasi pasar kerja; (iii) kurangnya keterli-
batan industri dalam kegiatan peningkatan
SDM; (iv) kebijakan pendidikan dan pengem-
bangan vokasi yang masih sporadis dan
belum terkoordinasi antar K/L; (v) masalah
pembiayaan; dan (vi) adanya pandemi
COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020
berakibat pada pelambatan aktivitas ekonomi
dan industri sehingga berdampak pada
penurunan produktivitas tenaga kerja dan
peningkatan jumlah pengangguran.
Beberapa permasalahan dalam upaya
peningkatan produktivitas tenaga kerja antara
lain:
bayaran kredit memerlukan restrukturisasi
(93%), dan pembayaran kredit tidak dapat
dilakukan (27%). Pada sisi pembiayaan terja-
di persoalan likuiditas dan potensi kredit
bermasalah semakin membesar serta NPL
naik.
D. Bidang Ketenagakerjaan
sumber foto : Humas Kemenko Perekonomian RI
23Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
(i) miss-match antara keahlian lulusan lembaga pendidikan dan pelatihan
vokasi dengan kebutuhan industri; (ii) keterbatasan informasi pasar kerja; (iii)
kurangnya keterlibatan industri dalam kegiatan peningkatan SDM; (iv) kebija-
kan pendidikan dan pengembangan vokasi yang masih sporadis dan belum
terkoordinasi antar K/L; (v) masalah pembiayaan; dan (vi) adanya pandemi
COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 berakibat pada pelambatan aktivitas
ekonomi dan industri sehingga berdampak pada penurunan produktivitas
tenaga kerja dan peningkatan jumlah pengangguran.
Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, Indonesia
akan mengalami bonus demografi pada 2020-2013, dalam ekosistem
ketenagakerjaan, pertambahan jumlah angkatan kerja berarti meningkatnya
penawaran tenaga kerja, apabila hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan
permintaan tenaga kerja melalui penambahan lapangan pekerjaan, maka
bonus demografi justru akan menjadi boomerang bagi perekonomian dengan
meningkatnya jumlah pengangguran akibat tenaga kerja yang tidak dapat
terserap di pasar kerja.
Selain masalah bonus demografi, pandemi COVID-19 juga mempersulit
kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian
Ketenagakerjaan (per Mei 2020), menunjukan dampak yang signifikan dari
pandemi COVID-19 terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Tercatat
sebesar 15,8% pekerja ter-PHK dan 39,6% pekerja yang mengalami
penurunan pendapatan dengan sektor yang paling berdampak ialah pada
sektor perhotelan dan pariwisata. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Novem-
ber 2020, tingkat pengangguran Agustus 2020 mengalami kenaikan menjadi
7.07%, dengan peningkatan jumlah penganggur sebanyak 2.67 juta orang
year on year.
Pelaksanaan hubungan industrial saat ini juga masih belum harmonis
dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan tidak terjadinya bargaining yang cukup
baik yang tertuang dalam peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja (PK),
dan perjanjian kerja bersama (PKB). Selain itu, belum optimalnya kinerja
forum lembaga kerja sama (LKS) bipartit dan tripartit, serta peran SP/SB dan
asosiasi pengusaha. Masih belum terjalinnya hubungan industrial yang baik
yang mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja.
Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan juga
masih sangat rendah di Indonesia. Ini terbukti dengan masih rendahnya
kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan antara lain hubungan kerja, jam
kerja, kerja lembur, upah, dan jaminan sosial. Selain itu, permasalahan lain
adalah masih rendahnya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia
(PMI) dan masih banyaknya penempatan PMI secara ilegal.
24Halaman
VISI, MISI, TUJUAN &SASARAN STRATEGIS
BAB
2
Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan. Pada Sidang
Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019, Kementerian PPN/Bappenas
ditugaskan untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden.
Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2020-2024 adalah “Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Mengacu pada visi tersebut, visi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah “Mewujudkan Pembangunan Ekonomi
yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Selaras dengan visi-visi tersebut, maka visi
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebagai berikut:
Visi ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan,
dan UMKM, yang merupakan salah satu unsur eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian turut mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pengembangan ekonomi digital, pemberdayaan
ekonomi masyarakat dan kewirausahaan, koperasi dan UMKM, peningkatan produktivitas tenaga
kerja, serta harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga
menjadikan perekonomian nasional yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi
Digital, Koperasi dan UMKM, dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
VISI
2.1 Visi
26Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Kementerian/Lembaga yang berupa
rumusan umum upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Visi Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian 2020-2024 tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) Misi Kementerian Koor-
dinator Bidang Perekonomian yang meliputi:
Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian Koordinator Perekono-
mian yang telah dirumuskan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagaker-
jaan dan UMKM berperan mendukung misi, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan
ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkualitas melalui pengembangan ekonomi digital,
ketenagakerjaan, dan UMKM, sehingga misi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah sebagai berikut :
Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di bidang
ekonomi digital, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan, koperasi dan UMKM,
peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan dalam
kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;
Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;
Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan
Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.
1.
2.
3.
4.
MISI
Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Digital yang Mendukung
Pertumbuhan dan Inklusifitas Ekonomi.
Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Penumbuhan
Wirausaha Baru yang Berkualitas serta Mendukung Peningkatan
Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian
Mewujudkan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM
Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang
berkualitas dan berdaya saing
Mewujudkan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
1.
2.
3.
4.
5.
2.2 Misi
27Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
2.3 Tujuan Deputi
Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai
ukuran kinerjanya. Berdasarkan Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM dirumuskan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah
Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja pencapaian tujuan yang ditetapkan. Adapun penja-
baran sasaran strategis di masing-masing tujuan yang ditetapkan, sebagai berikut
Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat.
Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah yang Berkualitas.
Terwujudnya Aparatur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.
Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital
yang Mendukung Pertumbuhan dan Inklusifitas
Ekonomi.
Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Mas-
yarakat dan Penumbuhan Wirausaha Baru yang
Berkualitas serta Mendukung Peningkatan Nilai
Tambah dan Daya Saing Perekonomian.
Terwujudnya Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja yang berkualitas dan berdaya saing.
Terwujudnya Harmonisasi Ekosistem Ketenaga-
kerjaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.4 Sasaran Strategis Deputi
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
No`
Tujuan
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Strategis Target
1. Terwujudnya Pengembangan
Ekonomi Digital yang
Mendukung Pertumbuhan
dan Inklusifitas Ekonomi.
Mendorong
pertumbuhan ekonomi
melalui peningkatan nilai
transaksi e-Commerce,
Nilai Transaksi e-
Commerce
Pada tahun 2024 :
600 Triliun
Dokumentasi Deputi Ekonomi Digital, Ketenagkerjaandan UMKM dalam acara serap aspirasi UU Ciptaker
28Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
baru, kontribusi UMKM
terhadap PDB,
peningkatan
keterampilan dan
kompetensi
kerja/kewirausahaan
bagi masyarakat, dan
penciptaan lapangan
kerja.
2. Terwujudnya Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan
Penumbuhan Wirausaha
Baru yang Berkualitas serta
Mendukung Peningkatan
Nilai Tambah dan Daya
Saing Perekonomian
Pertumbuhan
Wirausaha
Pada tahun 2024 :
4 persen
3. Terwujudnya Kemudahan,
Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kontribusi UMKM
Terhadap PDB
Pada tahun 2024 :
65 persen
4. Terwujudnya Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja
yang berkualitas dan
berdaya saing
Jumlah lulusan
pelatihan vokasi
(Pelaksanaan Kartu
Pra-Kerja) per tahun
Pada tahun 2024 :
2 juta
Orang
5. Terwujudnya Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan
Penyediaan Lapangan
Kerja Pertahun
Pada tahun 2024 :
2,7-3 juta
Orang
6. Terwujudnya Kebijakan
Bidang Koordinasi Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan,
dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah yang Berkualitas
Terwujudnya
Kebijakan Bidang
Koordinasi Ekonomi
Digital,
Ketenagakerjaan, dan
Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah yang
Berkualitas
Persentase
Rekomendasi
Kebijakan Bidang
Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan
Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah yang
diterima Menko
Perekonomian
Pada tahun 2024 :
100 %
7. Terwujudnya Program Kartu
Prakerja yang Berkualitas
dan Bermanfaat
Terwujudnya Program
Kartu Prakerja yang
Berkualitas dan
Bermanfaat
Indeks Kepuasan
Penerima Manfaat
terhadap Program
Kartu Prakerja
Indeks 3 dari 4
8. Terwujudnya Aparatur
Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, Dan
Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah yang Profesional,
Inovatif, dan Berintegritas.
Terwujudnya Tata
Kelola Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi
Digital,
Ketenagakerjaan, Dan
Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah yang baik
Persentase ASN
Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan,
Dan Usaha Mikro, Kecil,
Dan Menengah dengan
Nilai Indeks Profesiona-
litas ASN berkategori
tinggi
Pada tahun 2024 :
82 %
penciptaan wirausaha
Nilai SAKIP Deputi
Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, Dan
Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah
Pada tahun 2024 :
86,50
29Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Persentase Pemenuhan
Nilai Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB)
Deputi Bidang Koordina-
si Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, Dan
Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah.
Pada tahun 2024 :
84 %
Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran
Deputi Bidang Koordina-
si Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, Dan
Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah
Pada tahun 2024 :
98 %
Gambar 2.1
Peta Strategi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital
30Halaman
BAB
3
ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 sesuai dengan RPJPN 2005-2025
adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui perce-
patan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekono-
mian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024 terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN
2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.
Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya
terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.
Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development
Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. Pembangunan
nasional digambarkan sebagai pembangunan bangsa yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas
SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Gambar 3.1 Agenda Pembangunan RPJMN
Tahun 2020-2024
Adapun detail dari 3 (tiga) agenda pemba-
ngunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang
terkait dengan bidang Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM sebagai
berikut:
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi
merupakan modal utama untuk men-
dorong pertumbuhan ekonomi yang lebih
tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan
secara adil dan merata.
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas A.
32Halaman
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing
melalui:
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya SaingB.
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan C.
Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan
pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta
kehutanan; dan
Akselerasi peningkatan nilai tambah agro fishery industry, kemaritiman, energi,
industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
1.
2.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan
yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mening-
katkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adap-
tif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki
kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangu-
nan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang
berorientasi pada kemajuan, dan kemodernan.
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui :
Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola
kependudukan;
Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
menuju cakupan Kesehatan semesta;
Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkuali-
tas;
Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
Pengentasan kemiskinan; dan
Peningkatan produktivitas dan daya saing.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Revolusi mental dalam sistem pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila;
Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
Memperkuat moderasi beragama; dan
Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
1.
2.
3.
4.
Dokumentasi IV dalam acara PenandatangananPKS antara PMO Kartu Prakerja dan DANA
33Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas A.
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Pere-
konomian dalam rangka mengemban tugas dan
fungsi untuk melaksanakan arah kebijakan pem-
bangunan nasional maupun program-program
prioritas nasional dalam mewujudkan pertumbu-
han ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berke-
lanjutan, melalui strategi koordinasi dan sinkroni-
sasi, pengendalian, studi kebijakan/kajian/telaa-
han dan sosialisasi. Strategi tersebut merupakan
langkah-langkah Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian mendorong peningkatan
kinerja sektor/ lintas sektor menjadi lebih optimal
baik dalam pelaksanaan program/kegiatan
sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan
efisien. Meningkatnya pengelolaan sektor/lintas
sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan
manfaat peningkatan produktivitas bagi sek-
tor/lintas sektor bidang perekonomian, sehingga
pada akhirnya dengan tercapainya target-target
sektor/lintas sektor secara akumulatif memberi-
kan kontribusi dampak terhadap keberhasilan
akan terwujudnya sasaran pembangunan untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandi-
ri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan
pembangunan nasional di berbagai bidang
dengan menekankan pembangunan struktur
perekonomian yang kokoh dan berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah,
didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing.
Arah kebijakan Kementerian Koordina-
tor Bidang Perekonomian dalam rangka men-
dukung 3 (tiga) Agenda Pembangunan
RPJMN tahun 2020-2024 yang terkait
dengan ekonomi digital, ketenagakerjaan,
dan UMKM yaitu:
Pembangunan ekonomi dalam lima
tahun ke depan diarahkan untuk meningkat-
kan ketahanan ekonomi yang diharapkan
Kementerian Koordinator Bidang berkualitas
dan berkelanjutan, dapat mendorong pertum-
buhan yang berkualitas, ditunjukkan dengan
keberlanjutan daya dukung sumber daya
ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningka-
tan kesejahteraan secara adil dan merata.
Dalam implementasinya, agenda ini akan
dilaksanakan melalui beberapa strategi.
Dokumentasi Menteri Kemenko Perekonomian bersama Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, CEO Gojek dan CEO Tokopedia
34Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya SaingB.
Sasaran pembangunan nasional 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan kualitas
dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif,
terampil, dan berkarakter. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung pening-
katan kualitas sumber daya manusia dalam bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM
yang berdaya saing melalui beberapa arah kebijakan berikut:
Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui Penerapan Kartu Prakerja.
Kerjasama Lembaga Vokasi dengan Dunia Usaha dalam peningkatan kualitas SDM.
1.
2.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomi-
an akan mengeluarkan beberapa kebijakan
prioritas dalam mendukung ketahanan
ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM
Arah kebijakan dan strategi dalam rangka
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM untu Perrtumbu-
han yang berkualitas adalah sebagai berikut:
Pengembangan Ekonomi Digital dalam rangka mendorong perekonomian.
Akselerasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Kecil sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan Pertumbuhan Wirausaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan pencipta-
an peluang usaha baru.
Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ekonomi yang
berkualitas.
1.
2.
3.
4.
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan C. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memi-
liki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pemba-
ngunan nasional. Hal ini dikarenakan karakter dan sikap
mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai
kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi.
Kemajuan pada karakter bangsa tentu saja memberikan
dukungan pada transformasi perekonomian. Peningkatan
etos kerja, yang merupakan salah satu sasaran dari revolu-
si mental pada RPJMN tahun 2020-2024, tentu saja akan
berdampak baik pada peningkatan produktivitas yang juga
berdampak pada peningkatan nilai ekonomi.
Dokumentasi Humas Kemenko Perekonomian RI
sumber foto : Humas Perekonomian RI
35Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Dalam rangka mendukung Revolusi Mental dan Pembangunan Kebu-
dayaan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM, Kement-
erian Koordinator Bidang Perekonomian berperan melalui beberapa arah
kebijakan berikut.
Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berdasarkan Arah Kebijakan dan
Strategi Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
sehingga mendukung pencapaian target yang diamanatkan dalam
RPJMN 2020-2024 dan target kinerja Kementerian.
Dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar Kementerian/Lem-
baga/Instansi di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM, arah kebijakan Deputi
Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM tahun 2020-2024 difokuskan
pada:
Adapun strategi yang dijalankan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan di bidang Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebagai berikut:
a) Mendorong pengembangan sektor digital;
b) Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital;
Penguatan dukungan terhadap Gerakan Nasional Revolusi Mental
(GNRM) melalui Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa).
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam mendorong partisipasi
masyarakat dalam perekonomian
1.
2.
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi
Pengembangan Ekonomi Digital dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian.
Akselerasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Kecil sebagai penggerak pertumbuhan
ekonomi.
Penguatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian melalui peningkatan Pertumbuhan
Wirausaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan peluang usaha baru.
Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ekonomi yang
berkualitas.
Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri
dalam peningkatan kualitas SDM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pengembangan Ekonomi Digital dalam rangka mendorong pertumbuhan perekono-
mian, akan dilakukan dengan strategi : 1.
36Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Meningkatkan perlindungan dan keaman-
an dalam transaksi e-commerce;
Mendorong penguatan enablers (SDM,
Infrastuktur, Sistem Inovasi, Regulasi dan
Birokrasi) untuk mendukung transformasi
digital.
c)
d)
Koordinasi dan sinergi program pengembangan UMKM antar K/L, Pemerintah Daerah
serta pemangku kepentingan lainnya melalui pengembangan produk, perluasan akses
pasar, pembiayaan, dan restrukturisasi usaha;
Koordinasi Implementasi RUU Cipta Kerja Klaster Kemudahan, Perlindungan, dan Pem-
berdayaan UMKM, serta Perkoperasian (Omnibus Law);
Pengembangan klaster UMK yang mengintegrasikan dari penyediaan bahan baku, akses
permodalan, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, dan akses pemasaran yang dapat men-
dorong peningkatan usaha UMK.
Memperluas pembentukan klaster Usaha Mikro dan Kecil (UMK) baru yang beroperasi
serta memiliki standarisasi mutu dan sertifikasi produk.
a)
b)
c)
d)
Sinergi program K/L dan Pemerintah Daerah untuk mendukung penguatan kapasitas SDM
dalam rangka mendorong ekosistem kewirausahaan yang kondusif.
Perumusan skema model kolaborasi/piloting, koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian pelak-
sanaan program dan kebijakan terkait kemitraan usaha besar/industri melalui proses
inkubasi bisnis.
Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha termasuk melalui
penyediaan skema pembiayaan dan pendampingan mengakses pembiayaan.
Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up mulai dari pelatihan kewirausahaan
sampai dengan penyediaan insentif fiskal.
Meningkatkan nilai tambah usaha sosial melalui pendampingan akses permodalan hingga
fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Transformasi ekonomi masyarakat perdesaan melalui perluasan kemitraan usaha hulu-hilir,
pengembangan sentra industri dan produksi, pengembangan usaha ekonomi desa
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Akselerasi Peningkatan Skala Usaha
Mikro Kecil sebagai penggerak pertum-
buhan ekonomi, dilakukan melalui beber-
apa strategi berikut:
2.
Penguatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian melalui peningkatan Pertum-
buhan Wirausaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan peluang
usaha baru, dilakukan melalui beberapa strategi berikut:
3.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
sumber foto : kominfo.go.id
37Halaman
Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja beserta
aturan turunannya;
Meningkatkan perlindungan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri;
Penguatan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja terutama peningkatan
kepatuhan kepesertaan pada jaminan sosial yang ada saat ini (Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Peker-
jaan) ;
Pembenahan sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran terutama pada masa
adaptasi baru Covid-19 dan di negara-negara Kawasan timur tengah yang sangat berpo-
tensi menampung Pekerja Migran Indonesia;
Mengefektifkan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
a)
b)
c)
d)
e)
Peningkatan kompetensi tenaga kerja
baik dalam hubungan kerja maupun di
luar hubungan kerja yang meliputi skilling,
up-skilling, dan re-skilling
Mendorong keterlibatan dunia usaha
(industri) dalam perbaikan bisnis proses
dan pelaksanaan program
a)
b)
terintegrasi dengan BUMDES, serta penguatan layanan usaha masyarakat;
Transformasi ekonomi masyarakat yang diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan
Prioritas Pemerintah;
Pengembangan kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan industri halal atau
gaya hidup muslim serta ekonomi syariah.
g)
h)
Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ekonomi
yang berkualitas akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut:4.
Peningkatan produktivitas tenaga kerja
melalui Penerapan Kartu Prakerja, akan
dilakukan dengan strategi:
5.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
sumber foto : bisnis.com sumber foto : pacitankab.go.id
sumber foto : Humas Kemenko Perekonomian RI
38Halaman
Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan vokasi antar Kementeri-
an/Lembaga baik di level pusat maupun daerah.
Mendorong keterlibatan dunia usaha (industri) dalam perbaikan kualitas SDM lulusan lem-
baga pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK/Politeknik/BLK) sesuai dengan kompetensi
yang dibutuhkan
Mendorong kerjasama dunia usaha dunia industri (DUDI) dengan lembaga pendidikan dan
pelatihan vokasi (SMK/Politeknik/BLK) untuk mengurangi mismatch antara supply dan
demand tenaga kerja.
a)
b)
c)
Kerjasama Lembaga Vokasi dengan Dunia Usaha dalam peningkatan kualitas SDM,
akan dilakukan dengan strategi:6.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
3.4 Kerangka Regulasi
Dalam mendukung pelaksanaan
tugas, fungsi, dan pencapaian Sasaran Strat-
egis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digi-
tal, Ketenagakerjaan, dan UMKM diperlukan
terobosan regulasi atau evaluasi terhadap
seluruh kerangka regulasi yang ada untuk
mendorong partisipasi optimal dari seluruh
stakeholder terkait. Terobosan regulasi diper-
lukan untuk mengurai hambatan-hambatan
(bottleneck) yang terjadi seperti menghindari
tumpang tindih regulasi yang ditetapkan oleh
sektor. Sedangkan evaluasi akan menghasil-
kan rekomendasi langkah-langkah strategis
untuk menyempurnakan atau mengubah
regulasi yang ada. Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan
UMKM dalam hal ini berperan sebagai
koordinator dalam penyusunan regulasi baru
atau evaluasi suatu regulasi.
Kerangka regulasi yang akan dikoordinasikan
mencakup perumusan, penetapan, dan pelak-
sanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebi-
jakan K/L yang berkaitan dengan isu di bidang
ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UKM
diantaranya:
Perkembangan ekonomi digital di Indo-
nesia masih dihadapkan pada berbagai tanta-
ngan terkait regulasi serta arah tujuan yang
akan dicapai. Pemerintah telah mengidentifika-
si perkembangan ekonomi digital sebagai
salah satu tantangan perekonomian dan
1. Penyusunan Strategi Nasional Ekonomi
Digital
39Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
dan menjadi pengarusutamaan dalam men-
jalankan agenda pembangunan sesuai
RPJMN tahun 2020-2024. . Berdasarkan hasil
dari Peraturan Presiden No. 74 tahun 2017
tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan
Nasional Berbasis Elektronik/SPNBE (Road
Map e-Commerce) Tahun 2017-2019. Isu
yang berkembang saat ini lebih luas dari
e-commerce, hingga mencakup ekonomi digi-
tal. Namun, Indonesia belum memiliki kebija-
kan dan strategi nasional terkait pengemban-
gan ekonomi digital yang komprehensif dan
terintegrasi. Di sisi lain, Indonesia menghada-
pi tuntutan global untuk bergerak cepat terma-
suk membangun kerja sama, di antaranya
melalui berbagai kerjasama internasional
terutama terkait ekonomi digital dan e-com-
merce. Kondisi ini juga menjadi perhatian
Komite Pengarah dan Tim Pelaksana. Oleh
karena itu, Manajemen Pelaksana Peta Jalan
SPNBE diminta untuk mempersiapkan peny-
usunan Strategi Nasional Pengembangan
Ekonomi Digital sebagai keberlanjutan dan
transformasi dari kebijakan Road Map
E-Commerce.
Sehubungan dengan isu tersebut, saat ini
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomi-
an sedang menginisiasi kegiatan penyusunan
Strategi Nasional Ekonomi Digital sebagai
tindak lanjut berakhirnya Peraturan Presiden
No 74 Tahun 2017. Perkembangan teknologi
diharapkan dapat dimanfaatkan untuk men-
transformasi kegiatan ekonomi, mendorong
inklusivitas, dan membantu menyelesaikan
isu-isu pembangunan. Dengan memperhati-
kan perkembangan isu ekonomi digital baik di
tingkat nasional maupun global, maka sangat
diperlukan kebijakan dan strategi nasional
pengembangan ekonomi digital yang kompre-
hensif dan terintegrasi. Strategi tersebut
diharapkan dapat memberikan arah dan pan-
duan strategis dalam mengembangkan berb-
agai aspek ekonomi digital.
Pencapaian target RPJMN Tahun
2020-2024 perlu didorong dengan melihat
potensi saat ini antara lain Indonesia secara
resmi “naik kelas” menjadi negara
berpendapatan menengah dengan PDB per
kapita sekitar USD 4.500 pada tahun 2019
(World Bank, 2020) dan diproyeksikan akan
memiliki bonus demografi yang ditandai
dengan penurunan rasio ketergantungan dan
peningkatan jumlah penduduk usia produktif
potensial untuk berpartisipasi dalam angkatan
kerja (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal terse-
but merupakan peluang sekaligus tantangan
bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus
demografi tersebut agar menciptakan manfaat
sosial ekonomi yang optimal dan mampu men-
dorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Rancangan Peraturan Presiden terkait
Pengembangan Kewirausahaan Nasional
STRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONAL
EKONOMI DIGITAL
sumber foto : pixabay.com
40Halaman
Dalam mendukung pelaksanaan
tugas, fungsi, dan pencapaian Sasaran Strat-
egis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digi-
tal, Ketenagakerjaan, dan UMKM diperlukan
terobosan regulasi atau evaluasi terhadap
seluruh kerangka regulasi yang ada untuk
mendorong partisipasi optimal dari seluruh
stakeholder terkait. Terobosan regulasi diper-
lukan untuk mengurai hambatan-hambatan
(bottleneck) yang terjadi seperti menghindari
tumpang tindih regulasi yang ditetapkan oleh
sektor. Sedangkan evaluasi akan menghasil-
kan rekomendasi langkah-langkah strategis
untuk menyempurnakan atau mengubah
regulasi yang ada. Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan
UMKM dalam hal ini berperan sebagai
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah
menciptakan iklim kewirausahaan yang lebih
baik dalam pengembangan kewirausahaan di
Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan acuan
atau pedoman dalam rangka pengembangan
kewirausahaan di Indonesia. Namun hingga
saat ini belum ada peraturan tunggal, sedang-
kan berbagai peraturan yang memilki keter-
kaitan dengan pengembangan kewirau-
sahaan masih diselenggarakan secara terpi-
sah oleh berbagai Kementerian/Lembaga.
Sehubungan dengan isu diatas, saat ini
Kementerian Koordinator Bidang Perekono-
mian sedang mengkoordinasikan penyusunan
sebuah kebijakan berupa Pedoman Pengem-
bangan Kewirausahaan Nasional yang saat
ini didorong menjadi sebuah kebijakan yang
ditandatangani oleh Presiden bersama Bap-
penas dan Kementerian Koperasi & UKM,
serta Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu
telah disepakati bahwa Kementerian pemra-
karsa adalah Kementerian Koperasi & UKM.
Diharapkan Perpres ini dapat menjadi sebuah
acuan atau pedoman bersama yang dapat
digunakan oleh Kementerian/Lembaga
maupun pemerintah daerah untuk melakukan
koordinasi agar terdapat sebuah pemahaman
yang sama dan sebagai upaya pemulihan
dampak krisis ekonomi dan resesi terhadap
UMKM, yang dapat diakibatkan oleh pandemi
maupun kejadian tak terduga lainnya, serta
mencapai target RPJMN Tahun 2020-2024
yaitu rasio kewirausahaan 3,9% dan pertum-
buhan wirausaha baru 4% pada tahun 2024.
Inisiasi penyusunan RPerpres PPKN
(sebagai bridging policy sebelum diterbitkann-
ya RUU Wirausaha yang saat ini belum diba-
has kembali di DPR) merupakan sebuah
upaya untuk mendorong percepatan pertum-
buhan wirausaha. Percepatan pertumbuhan
wirausaha juga menjadi trigger untuk memper-
cepat pertumbuhan ekonomi melalui pencipta-
an wirausaha yang semakin banyak, mengin-
gat wirausaha berpotensi untuk menyerap
tenaga kerja, dan berkontribusi terhadap PDB.
Dengan ditetapkannya RUU Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, menjadi sebuah
trigger atau momentum untuk mempercepat
pemberdayaan UMKM dan wirausaha, serta
sebagai pemulihan dari keterpurukan akibat
3. RPP tentang Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M
sumber foto : setkab.go.id
41Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
krisis pandemi karena UU Cipta Kerja diyakini
menjadi “magic pill policy”.
Dalam klaster Kemudahan, Pelindun-
gan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM, koordinasi penyusunan RPP tentang
Kemudahan, Pelindungan dan Pember-
dayaan bagi Koperasi dan UMK-M meliputi 13
substansi yaitu Koperasi, kriteria UMK-M,
basis data tunggal, pengelolaan terpadu
UMK, Kemitraan, Kemudahan perizinan tung-
gal,kemudahan fasilitasi pembiayaan dan
insentif fiskal, Dana Alokasi Khusus (DAK),
layanan bantuan dan pendampingan hukum,
prioritas pengadaan barang/jasa bagi UMK,
pemanfaatan aplikasi pembukuan, inkubasi,
partisipasi UMK pada infrastruktur publik.
Koordinasi beberapa K/L terkait yang
memiliki program Pembinaan UMKM yang
meliputi: pembiayaan, pemasaran, peningka-
tan kapasitas produksi, peningkatan nilai
tambah, keamanan pangan, dan lain-lain
telah dilaksanakan. Namun demikian, berb-
agai program tersebut belum sepenuhnya
tersinergi dan terintegrasi dengan program
masing-masing K/L. Sehingga dibutuhkan
rancangan sinergi pengembangan klaster
UMK yang terintegrasi.
Kebijakan dalam peningkatan skala
usaha mikro, kecil dan menengah dapat men-
cakup penguatan kelembagaan, pengemban-
gan produk, perluasan akses pasar, pem-
biayaan, dan restrukturisasi usaha. Sedang-
kan kebijakan dalam pengembangan kopera-
si mencakup penguatan sistem pengawasan,
pembinaan koperasi, dan sistim tata kelola
serta transformasi digital bagi koperasi.
Regulasi tersebut berupa tata kelola
pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dise-
suaikan dengan kebutuhan tenaga kerja oleh
Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).
5. Regulasi yang berkaitan dengan
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
melalui Program Kartu Prakerja
Perbaikan pengembangan pendidikan
dan pelatihan vokasi berupa penyesuaian kuri-
kulum pelatihan vokasi yang sesuai dengan
kebutuhan industri. Hal ini merupakan bagian
6. Regulasi yang berkaitan dengan
Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan
Vokasi
Dalam kluster Ketenagakerjaan, sesuai
amanat Undang-Undang terdapat 4 Peraturan
Pemerintah yang harus dibuat antara lain
terkait:Tenaga Kerja Asing; PKWT, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat; Pengupahan;
dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
4. RPP Penggunaan TKA; RPP Pengupahan
(Revisi PP 78/2015); RPP Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan
Hubungan Kerja; dan RPP Penyelengga-
raan JKP
sumber foto : Humas Kemenko Perekonomian RI
sumber foto : mediaindonesia.com
42Halaman
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementeri-
an/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha
mikro, kecil, dan menengah;
Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di
bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi
digital;
1.
2.
3.
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, pen-
etapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lemba-
ga yang terkait dengan isu di bidang pember-
dayaan ekonomi masyarakat dan kewirau-
sahaan;
4.
dari penguatan peta jalan pengembangan
vokasi serta kebijakan job matching antara
vokasi dan industri yang bertujuan melakukan
perbaikan bisnis proses pendidikan dan pela-
tihan vokasi yang fokus pada 3 lembaga yaitu
smk, politeknik, dan blk, serta 6 (enam) sektor
prioritas yaitu agribisnis, manufaktur, keseha-
tan, pariwisata, ekonomi digital, dan pekerja
migran.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordina-
tor Bidang Perekonomian tersebut serta ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementeri-
an/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM.
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, peneta-
pan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM, Deputi Bidang Koordi-
nasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM menyelenggarakan fungsi:
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
3.5 Kerangka Kelembagaan
sumber foto : ist
sumber foto : ist
43Halaman
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang koperasi
dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan
produktivitas tenaga kerja;
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang harmonisasi
ekosistem ketenagakerjaan;
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan,
dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
5.
6.
7.
8.
9
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Pada Permenko tersebut, struktur
Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dibagi
atas:
Asisten Deputi Ekonomi Digital / Sekretaris
Deputi;
Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Kewirausahaan;
Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah;
Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja;
Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan.
a)
b)
c)
d)
e)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL,KETENAGAKERJAAN DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Asisten Deputi
Ekonomi
Digital/Sekretaris
Deputi
Asisten Deputi
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan
Asisten Deputi
Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan
Menengah
Asisten Deputi
Peningkatan
Produktivitas Tenaga
Kerja
Asisten Deputi
Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan
Bidang Ekosistem
Ekonomi Digital
Bidang Transformasi
Ekonomi Digital
Bidang Program dan
Tata Kelola
Kelompok Jabatan
Fungsional
Bidang
Pengembangan
Kewirausahaan
Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Kelompok Jabatan
Fungsional
Bidang Perkembangan
Produksi dan Akses
Pasar
Bidang Pembudayaan
dan Restrukturisasi
Usaha
Kelompok Jabatan
Fungsional
Bidang Penguatan
Kelembagaan dan Kerja
Sama Industri
Bidang
Pengembangan Sistem
Pelatihan Tenaga Kerja
Kelompok Jabatan
Fungsional
Bidang
Pengembangan
Cipta Kerja
Bidang
Hubungan Industri dan
Jaminan Sosial
Kelompok Jabatan
Fungsional
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM
44Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Dengan struktur organisasi seperti di
atas,perlu diupayakan penataan kerangka
kelembagaan antara lain melalui: 1) sinkronisa-
si nomenklatur kelembagaan dengan program
Kementerian terkait; 2) penguatan kebijakan
ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; 3)
penguatan pemantauan, pengendalian, penga-
wasan dan evaluasi pembangunan ekonomi
digital, ketenagakerjaan, dan UMKM; 4) pen-
guatan bisnis prosess internal Deputi yang
meliputi penataan SDM, pembenahan manaje-
men/SOP, regulasi dan informasi; 5) penguatan
peningkatan akses dan mutu pelayanan koordi-
nasi; 6) penguatan sinergitas kebijakan di
bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan
UMKM; 7) penguatan program prioritas di
bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan
UMKM; dan 8) penapisan teknologi informasi.
Kondisi Eksisting Sumber Daya Aparatur
Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagaker-
jaan, dan UMKM sebesar 47,05% dari kondisi
ideal. Oleh karena itu, pemenuhan Sumber
Daya Aparatur menuju organisasi yang ideal
diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap
sampai tahun 2024 dalam rangka mendukung
pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebija-
kan, program dan kegiatan bidang Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.
Adapun kondisi Sumber Daya Aparatur
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM pada saat peny-
usunan Renstra adalah sebagai berikut:
Gambar 3.3 Kondisi Sumber Daya Aparatur
Dokumentasi Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKMbersama seluruh Asisten Deputi IV
45
BAB4
TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagaker-
jaan, dan UMKM, mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Pere-
konomian, serta tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2020-2024, Deputi Bidang Ekonomi Digi-
tal, Ketenagakerjaan, dan UMKM merumuskan 8 (delapan) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strate-
gis yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Keber-
hasilan pencapaian Sasaran Strategis akan dinilai melalui pengukuran indikator target kinerja
secara berkala dan dievaluasi tiap akhir tahun. Target kinerja tahun 2020-2024 disusun sebagai
berikut
Sasaran Strategis /
IndikatorKinerja Utama
Target Tahunan Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
SS.1 Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai transaksi e-Commerce, penciptaan
wirausaha baru, kontribusi UMKM terhadap PDB, peningkatan keterampilan dan kompetensi
kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.
IKU.1 Nilai Transaksi e-Commerce 260 345 430 515 600 Triliun
IKU.2 Pertumbuhan Wirausaha 2 2,5 3 3,5 4 Persentase
IKU.3 Kontribusi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah Terhadap PDB
61 62 63 64 65 Persentase
IKU.4 Jumlah lulusan pelatihan vokasi
(Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)
per tahun
2 2 2 2 2
Juta Orang
IKU.5 Penyediaan Lapangan Kerja
Pertahun
2,7 2,7-3 2,7-3 2,7-3 2,7-3 Juta Orang
SS.2 Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat
IKU.6 Indeks Kepuasan Penerima
Manfaat terhadap Program
Kartu Prakerja
3 dari 4 3 dari 4 3 dari 4 3 dari 4 3 dari 4 Indeks
Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
48Halaman
Adapun dalam mencapai Sasaran Strategis diatas, akan dilaksanakan melalui 5 (lima)
kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM
sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2. Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, Indikator Output
Kegiatan (IOK) dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024
SS.3 Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah yang Berkualitas
IKU.7 Persentase Rekomendasi
Kebijakan Bidang Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan, dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah yang diterima
Menko Perekonomian
100 100 100 100 100 %
SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
IKU.8
Persentase ASN Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi
Digital,Ketenagakerjaan, dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah dengan Nilai Indeks
Profesionalitas ASN
berkategori tinggi
75 77 79 81 82 %
IKU.9
Nilai SAKIP Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi
Digital,Ketenagakerjaan, dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
82,50 83,50 84,50 85,50 86,50 Nilai
IKU.10
Persentase Pemenuhan Nilai
Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi
Digital,Ketenagakerjaan, dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
80 81 82 83 84 %
IKU.11
Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran Deputi
Bidang Koordinasi Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan, dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
90 92 94 96 98 %
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
TAB
EL
SA
SA
RA
N S
TRA
TEG
IS,
IND
IKA
TOR
, D
AN
TA
RG
ET
KIN
ER
JA
49Halaman
No Kegiatan SK/IKK/Output/IOK
Target
Unit 2020 2021 2022 2023 2024
1 Koordinasi
Kebijakan
Ekonomi Digital
SK 1 : Tersusunya Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Digital yang
Berkualitas
Asisten Deputi
Ekonomi Digital/
Sekretaris
Deputi (Asdep 1)
IKK :
Persentase Rekomendasi
Kebijakan Bidang Ekonomi
Digital yang Diterima
Deputi (%)
100 100 100 100 100
Output :
Rekomendasi Kebijakan
Ekonomi Digital
3 3 3 3 3
IOK :
• Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ekonomi di bidang Ekonomi Digital
2 2 2 2 2
• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang e Commerce
1 1 1 1 1
• Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital (%)
80 80 80 80 80
SK 2 : Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputi Serta Administrasi
Program dan Tata Kelola yang Optimal
IKK:
Indeks Kepuasan Layanan
Kegiatan Deputi serta
Administrasi Program dan
Tata Kelola
3 dari
4
3 dari
4
3 dari
4
3 dari
4
3 dari
4
Output :
Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I
1 1 1 1 1
IOK :
• Jumlah Dokumen Layanan Program di Lingkungan Deputi IV
6 5 5 5 5
• Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola di Lingkungan Deputi IV
3 3 3 3 3
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
TAB
EL
SA
SA
RA
N K
EG
IATA
N (
SK
), I
ND
IKA
TOR
KIN
ER
JA
KEG
IATA
N (
IKK
), O
UTP
UT,
IN
DIK
ATO
R
OU
TPU
T K
EG
IATA
N (
IOK
) D
AN
TA
RG
ET
KIN
ER
JA
50Halaman
2 Koordinasi
Kebijakan
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat dan
Kewirausahaan
SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang
Berkualitas
Asisten Deputi
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat dan
Kewirasuahaan
IKK :
Persentase
Rekomendasi
Kebijakan Bidang
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan
yang Diterima Deputi
(%)
100 100 100 100 100
Output :
Rekomendasi Kebijakan
di Bidang
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan
4 4 4 4 4
IOK :
• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
1 1 1 1 1
• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Pertumbuhan Wirausaha
1 1 1 1 1
• Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Ekosistem Ekonomi Lokal yang Mendukung Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah
1 1 1 1 1
• Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Ekonomi Syariah
1 1 1 1 1
•
80 80 80 80 80
Persentase Keterlibatan
Stakeholder dalam
Perumusan Kebijakan di
Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan (%)
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
TAB
EL
SA
SA
RA
N K
EG
IATA
N (
SK
), I
ND
IKA
TOR
KIN
ER
JA
KEG
IATA
N (
IKK
), O
UTP
UT,
IN
DIK
ATO
R
OU
TPU
T K
EG
IATA
N (
IOK
) D
AN
TA
RG
ET
KIN
ER
JA
51Halaman
4 Koordinasi
Kebijakan
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja yang Berkualitas
Asisten Deputi
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
IKK :
Per enta e
Re omenda i Kebija an
Bidang Pening atan
Produ ti ita Tenaga
Kerja ang Diterima
100 100 100 100 100
Output :
Rekomendasi Kebijakan
di Bidang Peningkatan
Produktivitas Tenaga
Kerja
3 Koordinasi
Kebijakan
Koperasi dan
UMKM
SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas
Asisten Deputi
Koperasi dan
UMKM IKK :
• Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diterima Deputi (%)
100 100 100 100 100
Output :
• Rekomendasi Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2 2 2 2 2
IOK :
• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1 1 1 1 1
• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Kontribusi UMKM Terhadap PDB
1 1 1 1 1
• Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (%)
80 80 80 80 80
4 Koordinasi
Kebijakan
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja yang Berkualitas
Asisten Deputi
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
IKK :
Persentase
Rekomendasi Kebijakan
Bidang Peningkatan
Produktivitas Tenaga
Kerja yang Diterima
Deputi (%)
100 100 100 100 100
:
2 2 2 2 2
4
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
TAB
EL
SA
SA
RA
N K
EG
IATA
N (
SK
), I
ND
IKA
TOR
KIN
ER
JA
KEG
IATA
N (
IKK
), O
UTP
UT,
IN
DIK
ATO
R
OU
TPU
T K
EG
IATA
N (
IOK
) D
AN
TA
RG
ET
KIN
ER
JA
52Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Output :
Re omenda i Kebija an
di Bidang Pening atan
Produ ti ita Tenaga
Kerja
2 2 2 2 2
IOK :
• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
1 1 1 1 1
• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Kartu Prakerja
1 1 1 1 1
• Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (%)
80 80 80 80 80
5 Koordinasi
Kebijakan
Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan
SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan
Asisten Deputi
Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan
IKK :
Persentase
Rekomendasi Kebijakan
Bidang Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan yang
Diterima Deputi (%)
100 100 100 100 100
Output :
Rekomendasi Kebijakan
di Bidang Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan
2 2 2 2 2
IOK :
Jumlah Rekomendasi
Kebijakan di bidang
Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan
1 1 1 1 1
Jumlah Rekomendasi
Kebijakan di bidang
Kebijakan Penciptaan
Lapangan Kerja
1 1 1 1 1
Persentase Keterlibatan
Stakeholder dalam
Perumusan Kebijakan di
Bidang Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan (%)
80 80 80 80 80
TAB
EL
SA
SA
RA
N K
EG
IATA
N (
SK
), I
ND
IKA
TOR
KIN
ER
JA
KEG
IATA
N (
IKK
), O
UTP
UT,
IN
DIK
ATO
R
OU
TPU
T K
EG
IATA
N (
IOK
) D
AN
TA
RG
ET
KIN
ER
JA
53Halaman
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
Secara ringkas, cascading Indikator
Kinerja Deputi (Tabel 4.1) ke Indikator Kinerja
Kegiatan Asisten Deputi (Tabel 4.2), dapat
dilihat pada gambar disamping.
Dalam rangka mencapai Sasaran
Sasaran Strategis dan Sasaran Program
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM akan dilak-
sanakan melalui 5 kegiatan dengan indikasi
kebutuhan pendanaan sebagai berikut
Gambar 4.1. Cascading Indikator Kinerja Deputike Indikator Kinerja Kegiatan
Asisten Deputi
4.2 Kerangka Pendanaan
No
Kegiatan
Indikasi Kebutuhan Pendanaan
(dalam Juta Rupiah)
Unit Pelaksana
2020
2020
(Perubahan setelah
Covid -19)
2021 2022 2023 2024
1 Koordinasi
Kebijakan
Ekonomi Digital 13 .000 7.525 7.000 7.315 7.644 7.988
Asisten Deputi Ekonomi Digital
/ Sekretaris
Deputi
2 Koordinasi Kebijakan
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
dan
Kewirausahaan
3.000 2.620
2.000
2.090 2.100 2.282
Asisten Deputi
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat dan
Kewirausahaan
3 Koordinasi Kebijakan
Koperasi dan
UMKM
1.000 2.000 1.000 1.045 1.092 1.141
Asisten Deputi
Koperasi dan
UMKM
4 Koordinasi Kebijakan
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
5.000 4.586 3.000 3.135 3.276 3.423
Asisten Deputi
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
5 Koordinasi Kebijakan
Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan
0 1.000 1.500 1.567 1.638 1.711
Asisten Deputi
Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan
Total 22.000 17.732 14.500 15.152 15. 750 16.546
Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan PendanaanDeputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024
54Halaman
PENUTUPBAB
5
Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan
tugas-tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dalam
menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
pangan dan agribisnis sebagaimana Perpres Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, renstra ini juga menjadi pedoman dalam peny-
usunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.
Dokumen Rencana Strategis ini setiap tahun akan dievaluasi dan disesuaikan dengan
perkembangan lingkungan strategis organisasi. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya
perubahan pada Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagaker-
jaan, dan UMKM, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM
55Halaman
��
LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi
Sasaran Strategis /
IndikatorKinerja Utama
Target Tahunan Satuan
Unit Pelaksana Kerangka Pendanaan (dalam juta
rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
SS.1 Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai transaksi e-Commerce,
penciptaan wirausaha baru, kontribusi UMKM terhadap PDB, peningkatan keterampilan dan
kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.
Deputi Bidang
Koordinasi
Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan,
dan UMKM
- - - - -
IKU.1 Nilai Transaksi e-
Commerce
260 345 430 515 600 Triliun - - - - -
IKU.2 Pertumbuhan Wirausaha 2 2,5 3 3,5 4 Persentase - - - - -
IKU.3 Kontribusi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
Terhadap PDB
61 62 63 64 65
Persentase - - - - -
IKU.4 Jumlah lulusan pelatihan
vokasi (Pelaksanaan
Kartu Pra-Kerja) per
tahun
2 2,2 2,4 2,6 2,8
Juta Orang
- - - - -
IKU.5 Penyediaan Lapangan
Kerja Pertahun
2,7 2,7-3 2,7-3 2,7-3 2,7-3 Juta Orang - - - - -
SS.2 Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat - - - - -
IKU.6 Indeks Kepuasan
Penerima Manfaat
terhadap Program Kartu
Prakerja
3 dari 4 3 dari
4
3 dari
4
3 dari
4
3 dari
4 Indeks
- - - - -
56
Kode
Kegiatan
Sasaran
Kegiatan/Output
Indikator Kinerja
Kegiatan/ IOK
Target
Satuan
Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)
Unit 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
2491 Koordinasi
Kebijakan Ekonomi
Digital
SK 1 : Tersusunya Rekomendasi Kebijakan
Ekonomi Digital yang Berkualitas 7.525 7.000 7.315 7.644 7.988
Asisten Deputi
Ekonomi Digital/
Sekretaris
Deputi (Asdep 1)
IKK :
Persentase
Rekomendasi
Kebijakan Bidang
Ekonomi Digital yang
Diterima Deputi (%)
100 100 100 100 100 %
- - - - -
Output :
Rekomendasi
Kebijakan Ekonomi
Digital
3 3 3 3 3 Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
IOK :
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan Ekonomi
di bidang Ekonomi
Digital
2 2 2 2 2
Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan di bidang
e Commerce
1 1 1 1 1
Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
LAMPIRAN
57
Persentase
Keterlibatan
Stakeholder
dalam Perumusan
Kebijakan di
Bidang Ekonomi
Digital (%)
80 80 80 80 80
% - - - - -
SK 2 : Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputi Serta
Administrasi Program dan Tata Kelola yang
Optimal
IKK:
Indeks Kepuasan
Layanan Kegiatan
Deputi serta
Administrasi Program
dan Tata Kelola
3 dari
4
3 dari
4
3 dari
4
3 dari
4
3 dari
4 Indeks
- - - - -
Output :
Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I
1 1 1 1 1 Layanan
- - - - -
IOK :
Jumlah Dokumen
Layanan Program
di Lingkungan
Deputi IV
6 5 5 5 5 Dokumen
- - - - -
LAMPIRAN
58
Jumlah Dokumen
Layanan Tata
Kelola di
Lingkungan
Deputi IV
3 3 3 3 3 Dokumen
- - - - -
2 Koordinasi
Kebijakan
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat dan
Kewirausahaan
SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan yang Berkualitas
2.620
2.000
2.090 2.100 2.282
Asisten Deputi
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat dan
Kewirasuahaan
IKK :
Persentase
Rekomendasi
Kebijakan Bidang
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan
yang Diterima Deputi
(%)
100 100 100 100 100 %
- - - - -
Output :
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
4 4 4 4 4 Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
LAMPIRAN
59
IOK :
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan di
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat dan
Kewirausahaan
1 1 1 1 1 Paket
Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan di
bidang
Pertumbuhan
Wirausaha
1 1 1 1 1 Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan
Penguatan
Ekosistem
Ekonomi Lokal
yang Mendukung
Pusat-Pusat
Pertumbuhan
Wilayah
1 1 1 1 1 Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan
1 1 1 1 1 Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
LAMPIRAN
60
Kemitraan
Ekonomi Syariah
Persentase
Keterlibatan
Stakeholder dalam
Perumusan
Kebijakan di
Bidang
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat dan
Kewirausahaan
(%)
80 80 80 80 80 %
- - - - -
3 Koordinasi
Kebijakan Koperasi
dan UMKM
SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
yang Berkualitas
2.000 1.000 1.045 1.092 1.141
Asisten Deputi
Koperasi dan
UMKM
IKK :
Persentase
Rekomendasi
Kebijakan Bidang
Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
yang Diterima
Deputi (%)
100 100 100 100 100 %
- - - - -
LAMPIRAN
61
Output :
Rekomendasi
Kebijakan di
Bidang Koperasi
dan Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah
2 2 2 2 2 Paket
Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
IOK :
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan di
bidang Koperasi
dan Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah
1 1 1 1 1 Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan di
bidang Kontribusi
UMKM Terhadap
PDB
1 1 1 1 1 Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
LAMPIRAN
62
Persentase
Keterlibatan
Stakeholder
dalam Perumusan
Kebijakan di
Bidang Koperasi
dan Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah (%)
80 80 80 80 80 %
- - - - -
4 Koordinasi
Kebijakan
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang
Berkualitas
4.586 3.000 3.135 3.276 3.423
Asisten Deputi
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja IKK :
Persentase
Rekomendasi
Kebijakan Bidang
Peningkatan
Produktivitas Tenaga
Kerja yang Diterima
Deputi (%)
100 100 100 100 100 %
- - - - -
Output :
Rekomendasi
Kebijakan di Bidang
Peningkatan
Produktivitas Tenaga
Kerja
2 2 2 2 2 Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
LAMPIRAN
63
IOK :
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan di
bidang
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
1 1 1 1 1 Paket
Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan di
bidang Kartu
Prakerja
1 1 1 1 1 Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
Persentase
Keterlibatan
Stakeholder dalam
Perumusan
Kebijakan di
Bidang
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja (%)
80 80 80 80 80 %
- - - - -
5 Koordinasi
Kebijakan
Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan
SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang
Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan 1.000 1.500 1.567 1.638 1.711
Asisten Deputi
Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan
IKK :
Persentase
Rekomendasi
Kebijakan Bidang
Harmonisasi
100 100 100 100 100 %
- - - - -
LAMPIRAN
64
Ekosistem
Ketenagakerjaan yang
Diterima Deputi (%)
Output :
Rekomendasi
Kebijakan di Bidang
Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan
2 2 2 2 2 Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
IOK :
Jumlah Rekomendasi
Kebijakan di bidang
Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan
1 1 1 1 1 Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
Jumlah Rekomendasi
Kebijakan di bidang
Kebijakan Penciptaan
Lapangan Kerja
1 1 1 1 1 Paket Rekomendasi Kebijakan
- - - - -
Persentase
Keterlibatan
Stakeholder dalam
Perumusan Kebijakan
di Bidang Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan (%)
80 80 80 80 80 %
- - - - -
LAMPIRAN
65
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi
No Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan Unit
Penanggung Jawab
Kementerian Terkait
1 Penyusunan Strategi Nasional Ekonomi Digital
Tindak lanjut berakhirnya Peraturan Presiden No 74 Tahun 2017
Asisten Deputi Ekonomi Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan
2.
RPerpres terkait pengembangan Kewirausahaan nasional
(i) Kebutuhan kebijakan untuk menjadi acuan atau pedoman bersama Kementerian/Lembaga dan Pemda; (ii) Salah satu tools untuk membantu pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu rasio kewirausahaan 3,9% dan pertumbuhan wirausaha baru 4% pada tahun 2024; (iii) Upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi masa resesi khususnya terkait dengan sektor UMKM, selain kebijakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM
3.
RPP tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M
(i) Sebagai aturan turunan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M (ii) Upaya untuk penguatan Kelembagaan, pengembangan produk, perluasan akses pasar, pembiayaan, dan restrukturisasi usaha Koperasi dan UMKM (iii) Upaya untuk mendorong peningkatan skala usaha UMK
Asisten Deputi Koperasi dan UMKM
Kementerian Koperasi dan UKM
LAMPIRAN
66
4.
RPP Penggunaan TKA; RPP Pengupahan (Revisi PP 78/2015); RPP Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP Penyelenggaraan JKP
(i) Sebagai aturan turunan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan
(ii) Upaya untuk mendorong harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan
Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan
5.
Regulasi yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui Program Kartu Prakerja
Tata kelola pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja oleh Dunia Usaha (Industri).
Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Kantor Staf Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Sekretariat Kabinet, Kementerian Ketenagakerjaan, Jaksa Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6.
Regulasi yang berkaitan dengan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi
Perbaikan bisnis proses pendidikan dan pelatihan vokasi yang fokus pada 3 lembaga yaitu SMK, Politeknik, dan BLK, serta 6 (enam) sektor prioritas
Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
LAMPIRAN
67
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)