DARI REDAKSI 4
LIPUTAN 46
NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN ARSIP KEPRESIDENAN
Di berbagai negara arsip kepresidenan dalam konsep yang berbeda dengan ANRI telah berkembang dengan pesat bahkan suatu hal yang biasa bagi negara-negara tersebut. Di Afrika Selatan ada The Nelson Mandela Centre Of Memo-ry, Amerika Serikat dengan Presidential Archives and Leadership Library. Yang lebih menarik apa yang dikembangkan oleh Korea Selatan dengan konsep Presiden Archives yang juga menjadi inspirasi bagi Kepala ANRI dalam mengembangkan Arsip Kepresidenan yang ada di ANRI.
5Bambang PW :POROS MERDEKA UTARA-AMPERA RAYA; UPAYA PENYELAMATAN ARSIP KEPRESIDENAN
14 17
Artikel Laporan Utama /Andriea Salamun :
APA YANG KITA INGAT DARI GUS DUR? SANG BAPAK PLURALISME INDONESIA
20
Daerah
LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH DAN ANRI BERSINERGI DOKUMENTASIKAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADA SERENTAK
35
Manca Negara /Dharwis W.U. Yacob :
THE NELSON MANDELA CENTRE OF MEMORY: ARSIP KEPRESIDENAN DI AFRIKA SELATAN
38
Manca Negara /Aria Maulana
MENGUAK KEDIGDAYAAN KEARSIPAN NEGERI GINSENG
40
Cerita Kita /Hasna Fuadilla Hidayati :
YANG (TAK) TERLUPAKAN43
Khazanah /Dharwis W.U. Yacob :
MEREKAM JEJAK AWALARSIP KEPRESIDENAN INDONESIA MELALUI KHAZANAH ARSIP JOGJA DOCUMENTEN 1945-1949
23
Preservasi /Ari Syah Bungsu :
ARSIP ELEKTRONIK DAN PENTINGNYA METADATA
26
Varia/Rayi Darmagara :
MENCARI PIJAKAN ARSIP KEPRESIDENAN
30
Profil :
MENELUSURI JEJAK NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM MUSEUM KEPRESIDENAN RI “BALAI KIRTI”
33
DAFTAR ISI
PERAN ALGEMENE SECRETARIEPADA PERIODE HINDIA BELANDA
Nadia Fauziah Dwiandari :
Arsip kepresidenan menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan (ANRI) harus diartikan sebagai upaya untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip tentang kepresidenan baik itu selaku individu Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan maupun tempat kediaman istana Presiden itu sendiri.
Algemene Secretarie merupakan organisasi kesekretariatan yang didirikan pada tahun 1819 sebagai hasil penggabungan antara Gouvernement Secretarie (sekretariat yang membantu tugas gubernur jenderal) dan Generale Secretarie (sekretariat yang membantu tugas Komisaris Jenderal).
KETERANGAN COVERPaleis Rijswijk (sekarang Istana Merdeka) dengan
latar belakang Presiden RI
DARI REDAKSI
elah 70 tahun Indonesia merdeka dan dalam rentang waktu ini telah
terjadi pula beberapa kali pergantian pemimpin bangsa. Sampai
saat ini sudah ada tujuh pemimpin bangsa yang memimpin Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan selama mengemban
tugas sebagai memimpin bangsa Indonesia, tiap Presiden memiliki rekam
jejak tersendiri. Rekam jejak para Presiden tersebut sejatinya adalah
bagian dari memori kolektif bangsa.
Rekam jejak para Presiden sudah selayaknya dapat diketahui oleh
masyarakat Indonesia. Masyarakat dapat mengetahui dan mengambil
pelajaran terhadap apa yang telah dilakukan para pemimpin bangsanya
baik kelebihan maupun kekurangannya. Ada berbagai cara yang dapat
dilakukan guna menyebarluaskan informasi tentang rekam jejak Presiden,
di antaranya adalah Presidential Archives (Arsip Kepresidenan). Di
beberapa negara konsep ini sudah diterapkan seperti halnya di Korea
Selatan, Afrika Selatan atau di Amerika Serikat. Di Indonesia, program
Arsip Kepresidenan akan direalisasikan Lembaga Pelestari Memori
Kolektif Bangsa, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Dalam majalah ARSIP edisi 67 ini redaksi mengangkat tema “Nilai-
Nilai Kebangsaan dan Arsip Kepresidenan”. Berbagai pembahasan
tentang Arsip Kepresidenan disajikan dalam majalah edisi kali ini, seperti
halnya pernyataan Kepala ANRI, Kepala Sekretariat Presiden dan Kepala
Museum Balai Kirti yang turut mewarnai ulasan di Laporan Utama. Tak
lupa edisi kali ini pun menyajikan berbagai rubrik lain seperti preservasi,
varia, profil dan daerah.
Redaksi berharap semoga dengan terbitnya majalah ARSIP yang
mengangkat tema “Nilai-Nilai Kebangsaan dan Arsip Kepresidenan” dapat
memberikan pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca, pemangku
kepentingan, dan komunitas kearsipan di Indonesia. Selain itu, kami juga
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dalam rangka perbaikan
dan bahan evaluasi majalah ini di masa yang akan datang.
redaksi
4Majalah ARSIP Edisi 67 2015
Pembina: Kepala Arsip Nasional RI,
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi &
Pengembangan Sistem Kearsipan
Penanggung Jawab: Dra. Multi Siswati, MM
Pemimpin Redaksi: Eli Ruliawati, S.Sos., MAP
Wakil Pemimpin Redaksi:Adhie Gesit Pambudi, S.Sos., MA.,
Dewan Redaksi: Drs. Azmi, M.Si., Drs. Hilman Rosmana,
M. Ihwan, S.Sos., M.Si.,
Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si,
Drs. Langgeng Sulistyo B,
Redaktur Pelaksana: Bambang Barlian, S.AP.,
Susanti, S.Sos., M.Hum.,
Editor: Tiara Kharisma, S.I.Kom.,
Rayi Darmagara, SH.,
R. Suryagung Sudibyo P., S.S, M.Hum.,
Achmad Dedi Faozi, S.Hum.,
Raistiwar Pratama, S.S
Fotografer: Hanif Aulia Rahman, A.Md.,
Farida Aryani, S.Sos
Desain Grafis: Beny Oktavianto, A.Md
Isanto, A.Md
Sekretariat: Khoerun Nisa Fadillah, S.IP.,
Yuanita Utami, S.IP.,
Octavia Syafarwati, S.Si.,
Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk hard dan soft copy ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas, Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: [email protected]
T
5Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LAPORAN UTAMA
ita sering mendengar ungkapan “belajar dari sejarah”, “belajarlah dari
pengalaman,” sejarah mengajarkan kepada kita, “Historia Vitae Magistra” (Sejarah adalah guru kehidupan) . Kata-kata orang bijak “masa lalu adalah sejarah, masa datang adalah harapan, masa sekarang adalah kenyataan.” Ciri-ciri bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan jasa pahlawannya, dalam waktu yang sama bangsa tersebut arif terhadap kenyataan dan punya harapan dan obsesi indah untuk masa mendatang. Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa sejarah memberi pelajaran bagi kehidupan manusia. Banyak nilai-nilai berharga yang dapat kita petik dari pelajaran sejarah, seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, kearifan, keberanian, rela berkorban, dan lain-lain. Jadi sejarah banyak mengajarkan moral, apalagi dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yang akhir-akhir ini
mengalami penurunan di kalangan generasi mudanya.
Kita lebih senang mengagumi dan membicarakan kepemimpinan bangsa lain seperti Presiden Amerika Serikat Barak Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Korea Selatan, ataupun pemimpin-pemimpin mancanegara lainnya yang menjadi inspirasi generasi sekarang ini. Tidak ada yang salah mengagumi dan mengambil inspirasi dari para pemimpin tersebut. Namun kita jangan lupa kalau kita pernah mempunyai pemimpin yang menginpirasi dunia. Pemimpin yang benar-benar lahir dari rakyat, berjuang dan mempersembahkan pengabdian terbaik bagi nusa dan bangsa. Presiden Soekarno Sang Proklamator yang telah berjuang bahu membahu dengan pejuang-pejuang kemerdekaan lainnya mempersiapkan, memproklamirkan, bahkan mengisi kemerdekaan yang diproklamirkannya. Pemimpin yang tidak pernah putus
asa menghadapi berbagai tantangan, godaan dan rintangan, bahkan ketika dibuang oleh penjajah Belanda ke berbagai daerah yang terisolirpun tetap memberikan inspirasi bagi rakyatnya. Presiden Suharto, anak desa yang digelari juga dengan Bapak Pembangunan Nasional pernah membawa bangsa Indonesia menjadi macan asia. Presiden BJ. Habibi putra daerah yang cerdas dan pintar yang menjadi inspirasi dalam memajukan teknologi nasional. Presiden Abdurrahman Wahid, seorang santri yang telah menginspirasi dunia dengan keterbatasannya membela hak-hak kaum minoritas. Sementara Presiden Megawati Soekarno Putri dengan senyuman khasnya menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih dikenal dengan panggilan SBY telah memberikan inspirasi dalam mengembangkan demokrasi. Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan panggilan Jokowi
K
5Majalah ARSIP Edisi 67 2015
6 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LAPORAN UTAMA
menunjukan kepada dunia bahwa siapapun bisa menjadi presiden dengan ciri khas blusukannya.
Mereka semua adalah putra dan putri terbaik bangsa yang lahir dari rahim ibu pertiwi, yang mendapatkan amanah untuk memimpin jutaan rakyat Indonesia. Mereka dengan segala kekurangan dan kelebihannya mendapatkan amanah tersebut dengan usaha dan perjuangan yang luar biasa. Sebagai bangsa yang besar kita harus menghargai jasa mereka, lebih dari itu kita sebagai generasi penerus perjuangannya harus bisa mengambil banyak inspirasi dari apa yang mereka lakukan. Salah satu cara untuk bisa belajar dan mengambil pelajaran dari kepemimpinan mereka adalah melalui arsip yang tercipta pada saat mereka memimpin bangsa ini. Melalui arsip kita bisa mengungkapkan kembali kejayaan masa lalu yang dapat dijadikana sumber inspirasi bagi generasi sekarang. Arsip adalah rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip ibarat dua sisi mata uang, arsip statis bercerita tentang bagaimana masa lalu sebuah bangsa, sedangkan arsip dinamis bercerita bagaimana sebuah bangsa berjalan pada saat sekarang dan yang akan datang. Kedua sisi arsip tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, saling mendukung memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan tentunya harus memiliki banyak strategi dalam menjalankan tugasnya.
Hal ini dilakukan agar pemerintah dan masyarakatnya lebih peduli terhadap pengelolaan arsipnya. Ide tentang adanya pengelolaan arsip kepresidenan yang sedang diprogramkan ANRI saat sekarang ini menjadi salah satu strategi ANRI dalam mendukung program pemerintah yang bertekat membangun kembali jati diri bangsa Indonesia melalui program “Revolusi Mental.” Peran ANRI menjadi sangat penting apabila berhasil menjalankan program arsip kepresidenan ini. Selain memiliki khazanah arsip yang lengkap yang terdiri dari dari semua presiden yang pernah memimpin Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat melalui pameran tetap maupun temporer, ANRI juga akan berhasil membangun pengelolaan arsip secara sistimatis.
Sebagaimana dikatakan oleh Kepala ANRI, Dr. Mustari Irawan, MPA dalam sebuah wawancara dengan majalah ARSIP, bahwa arsip kepresidenan itu sesungguhnya bertolak dari keinginannya untuk membawa ANRI bisa melakukan transformasi dari arsip sebagai informasi, tetapi tidak berhenti hanya sampai disitu saja, bagaimana kita bisa membangun arsip menjadi sebuah pengetahuan. Tujuan akhirnya adalah ANRI bisa memberikan kontribusi yang besar kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena memiliki dampak yang sangat luas. “Kalau kita lihat bahwa arsip tentang presiden itu banyak di khazanah kita, ini yang kita coba bangun menjadi entitas informasi yang baru tanpa mengubah provenance-nya. Oleh karena itu, konsep tentang arsip kepresidenan adalah bagaimana kita melakukan penelusuran, kemudian kita membuat suatu guide khusus tentang presiden-presiden yang ada di Indonesia mulai dari Presiden Soekarno hingga presiden terakhir yang memerintah sebelum presiden sekarang ini. Nah, itu adalah konsepsi yang pertama, dimana kita
akan melakukan penelusuran dan membangun guide-nya kemudian kita dapat mengembangkan aplikasi akses yaitu dengan digitalisasi. Proses yang kedua Setelah digitalisasi itu kita kembangkan sistem aksesnya untuk publik agar masyarakat bisa memanfaatkan. Berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan sistem akses dan guide yang sudah terbangun itu bisa kita tampilkan secara visual yang disebut permanent exhibition dalam bentuk diorama,” lanjutnya.
Di berbagai negara arsip kepresidenan dalam konsep yang berbeda dengan ANRI telah berkembang dengan pesat bahkan suatu hal yang biasa bagi negara-negara tersebut. Di Afrika Selatan ada The Nelson Mandela Centre Of Memo-ry, Amerika Serikat dengan Presidential Archives and Leadership Library. Yang lebih menarik apa yang dikembangkan oleh Korea Selatan dengan konsep Presiden Archives yang juga menjadi inspirasi bagi Kepala ANRI dalam mengembangkan Arsip Kepresidenan yang ada di ANRI. National Archives of Korea (NAK) mengelola dan mengemas sistem informasi arsip yang berkenaan dengan kebijakan dan aktifitas seorang presiden berikut pelaksanaan tugas dan fungsi dari institusi yang memfasilitasi prsesiden secara langsung, di Indonesia tugas dan fungsi ini dilaksaksanakan oleh Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kepala ANRI bahwa, di beberapa negara yang maju, perihal arsip kepresidenan yang ditampilkan dalam pameran permanen sudah merupakan hal yang lumrah walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda. Seperti di Malaysia, ada yang kita sebut dengan memorial dari masing-masing perdana menteri, di Korea ada yang dinamakan dengan arsip kepresidenan. “Saya terinspirasi dan termotivasi dari Korea
7Majalah ARSIP Edisi 67 2015
dan mereka dapat menjadikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita dan bagi sebuah bangsa,” tambahnya.
Di Indonesia sendiri arsip kepresidenan telah dikembangkan oleh yayasan mapun keluarga presiden dengan berbagai warna dan ciri khas masing-masing presiden tersebut. Di Bali ada Museum Presiden Soekarno,
di Yogyakarta ada Museum Presiden Suharto. Sementara Presiden BJ. Habibi, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing mengembangkan musium dalam ukuran yang lebih kecil sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat. Yang paling komplit apa
yang telah digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan Balai Kirti, yang menampilkan berbagai arsip maupun benda bersejarah peninggalan enam mantan Presiden Republik Indonesia. Arsip kepresidenan yang akan dibangun oleh ANRI haruslah berbeda dengan apa yang telah dibangun oleh lembaga lainnya. Menyajikan hal yang berbeda dan menjadi sumber rujukan utama dalam mempelajari kepemimpinan presiden RI dari masa ke masa. Kehadiran arsip kepresidenan dapat menjadi pemersatu perbedaan antara anak bangsa sebagai mana Visi ANRI “menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa yang akan dicapai pada tahun 2025.”
Sebagaimana dikatakan oleh Mustari Irawan, bahwa tujuan dibangunnya arsip kepresidenan adalah untuk penyelamatan dan pemersatu bangsa. ANRI ingin menarik arsip kepresidenan di beberapa provenance-nya yang memang belum lengkap di Arsip Nasional RI. Sementara ini arsip kepresidenan yang sudah ada di ANRI adalah pada jaman pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan SBY. ANRI belum mempunyai arsip untuk masa pemerintahan Habibi, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati, dan yang terakhir Pak Jokowi, sehingga kita perlu melakukan kegiatan penyelamatan arsip pada masa presiden-prsiden tersebut. Tentu saja ini akan memperkaya khasanah ANRI, sudah pasti kalau ada arsip yang rusak kita bisa melakukan restorasi. “Hal tersebut pada dasarnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Kearsipan, bagaimana kita bisa meningkatkan pengelolaan dan memperkaya khasanah kita, yang tujuannya adalah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat itu artinya sangat luas sekali. Masyarakat yang berasal dari akademik seperti peneliti, dosen, dan sebagainya atau masyarakat-masyarakat yang ingin
Kalau kita lihat bahwa arsip tentang presiden itu banyak
di khazanah kita, ini yang kita coba bangun menjadi
entitas informasi yang baru tanpa mengubah
provenance-nya
Kepala ANRI Mustari Irawan
8 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LAPORAN UTAMA
menggunakan atau melihat arsip itu sebagai suatu proses pembelajaran,” lanjut Mustari Irawan.
Dari segi tampilan layanan berupa pameran Arsip Kepresidenan ANRI akan menampilkan sosok presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan dari segi humanis seorang presiden. “Sebetulnya kami ingin melihat presiden itu dalam satu sosok atau figur dari tiga sudut pandang itu, yang pertama sebagai kepala pemerintahan (eksekutif), lalu presiden sebagai kepala negara, dan presiden dari sisi humanismenya. Baik untuk pemerintahan maupun kepala negara, kita akan berkoordinasi dan kita akan melacak arsip-arsip tersebut dari beberapa instansi yang terkait, terutama dalam hal ini adalah sekretariat negara. Langkah selanjutnya kita melakukan rapat koodinasi yang nanti diarahkan agar kita bisa memperoleh arsip-arsip mana dari presiden yang ada di masing-masing lembaga. Setelah itu baru kita melakukan akuisisi atau penyelamatan. “Jadi yang terkait dengan presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan itu kita koordinasikan dengan beberapa kementerian atau lembaga yang terkait. Sementara kalau dari sisi humanisme nanti kita akan coba mendekati beberapa keluarganya yang mungkin menyimpan suatu momen yang khusus yang mungkin masyarakat dan kita semua belum mengetahui bahwa ada momen di masa presiden itu misalnya dia suka memancing, dia suka mengumpulkan lukisan, dia suka membuat puisi atau lagu, atau ada yang suka membuat joke atau lelucon. Nah sisi-sisi inilah yang harus kita gali, ini menjadi sangat penting sekali dan memang ada bagian-bagian khasanah kita yang seperti itu nantinya sebagian akan kita tampilkan dalam permanent exhibition supaya masyarakat kita tahu dan bisa melihat dan akan sangat menarik jika kita dapat mengemasnya sedemikian rupa sehingga masyarakat
dapat dengan utuh melihatnya. Siapa lagi yang mau menghargai pemimpin nasional kalau bukan kita sebagai rakyatnya,” tambah Kepala ANRI.
Permanent exhibition hanyalah salah satu cara mengemas arsip kepresidenan menjadi sebuah sajian yang bisa dinikmati oleh masyarakat tetapi yang paling penting adalah bagaimana proses pengelolaan arsip kepresidenan bisa mengalir dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga negara yang mengelola arsip kepresidenan tersebut. Sebagai pencipta arsip Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, dan Sekretariat Militer bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip dinamis baik arsip vital, arsip aktif, maupun arsip inaktif (pasal 9 (ayat) 2 Undang-Undang No. 43 Taahun 2009 Tentang Kearsipan). Sedangkan pengelolaan arsip statisnya menjadi tanggungjawab lembaga kearsipan dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia ((pasal 9 (ayat) 2 Undang-Undan No. 43 Tahun
2009 Tentang Kearsipan). Mengalirkan arsip statis dengan baik ke lembaga kearsipan tentunya bukan merupakan pekerjaan yang mudah, hal ini memerlukan kesadaran dari lembaga pencipta arsip, juga diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memahami pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis di masing-masing lembaga tersebut. Terkait dengan SDM tersebut Kepala ANRI mengatakan, bahwa secara internal akan melakukan transformasi bagaimana menjadikan arsip bukan hanya sebatas sebagai informasi saja, tetapi menjadikannya pengetahuan. Hal Ini memang mudah untuk ditulis, tetapi susah dalam implementasinya karena belum tentu SDM di ANRI dapat memahami secara substansi apa yang ingin kita capai. “Jadi, keinginan saya bagaimana kita semua menggali asset arsip ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah sebetulnya kebijakan saya. Oleh karena itu, secara garis besarnya saya tuangkan di dalam visi dan misi saya
Display di salah satu hall Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang menampilkan foto para Presiden RI sedang tersenyum
9Majalah ARSIP Edisi 67 2015
dan sudah ada di dalam Peraturan Kepala (Perka) ANRI.“ tandasnya.
Visi dan misi yang dimaksud adalah selaras dengan Renstra yang sudah dibuat, lebih jauh lagi selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMPN) 2015-2019, dimana ANRI masuk ke dalam pengarusutamaan. Ini berarti bahwa ANRI sudah harus melakukan perubahan. Perubahan ini hanya bisa dilakukan bila didukung oleh berbagai macam sumber daya termasuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah SDM yang mau terus-menerus belajar. Ini learning process bagi pegawai, karena proses itu tidak berhenti sampai disitu, tetapi terus belajar.
Strategi yang bisa dilaksanakan dalam pengelolaan SDM yang bisa mendukung program arsip kepresidenan ini adalah dengan menempatkan Arsiparis pada setiap pencipta arsip agar bisa memantau arsip dari sejak penciptaan sampai dengan penyusutannya. Namun hal ini bukan hal yang mudah dilakukan mengingat sampai saat sekarang ANRI sendiri masih kekurangan tenaga arsiparisnya. Penempatan arsiparis tidak dilakukan secara terus menerus tetapi dilakukan dengan pengiriman arsiparis senior untuk melakukan pembinaan terhadap tenaga kearsipan yang ada dilembaga tersebut, selain menyediakan SDM yang juga sama-sama bekerja dalam melakukan penataan arsip di pencipta arsip tersebut. Berdasarkan pengalaman bahwa pembinaan tanpa didampingi dalam penataan arsipnya kurang memberikan dampak yang menggembirakan dalam pengelolaan arsipnya. Jadi didampingi sambil sama-sama bekerja melakukan pengelolaan arsipnya, atau istilahnya learning by doing.
Karena ini menyangkut pekerjaan intelektual dan koordinasi antara lembaga negara maka diperlukan
arsiparis yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mamadai di bidang kearsipan, pemerintahan dan adminiastrasi negara, tentunya sebelum ditempatkan mereka diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai.
Selain membutuhkan dukungan SDM secara internal maupun eksternal, maka koordinasi dan sinergitas antara lembaga negara harus terus dilakukan bahkan harus dilakukan secara masif, tidak hanya kepada lembaga kepresidenan tetapi kepada seluruh lembaga pemerintah, baik kementerian, non kementerian, pusat maupun daerah. Karena semua lembaga-lembaga tersebut menjalankan tugas pemerintah yang sudah diamanatkan oleh rakyat dan tentunya ada kaitannya dengan kegiatan kepresidenan. Terkait dengan hal ini Kepala ANRI mengutarakan konsepnya, bahwa secara eksternal ingin membawa semua unit kearsipan organisasi pemerintah (kementerian/lembaga) agar peduli terhadap proses bagaimana seorang presiden melaksanakan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Salah satu caranya adalah memberikan dorongan kepada lembaga kepresidenan agar mereka memberikan perhatian terhadap arsip yang tercipta, yang nanti akan bisa lakukan akuisisi atau penyelamatan.
Dengan program arsip kepresidenan ini dharapkan akan dapat meningkatkan nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia sebagaimana digambarkan oleh Mustari Irawan, bahwa ada tiga manfaat pembuatan arsip kepresidenan. Yang pertama bisa menjadi suatu pusat kajian terhadap presiden kita, karena kalau kita berbicara tentang presiden sebagai kepala pemerintahan tentu banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Begitu juga menyangkut sosial, ekonomi, politik, budaya, dan semua aspek kehidupan itu menjadi tanggung jawab presiden. Inilah hal
yang menarik untuk dijadikan suatu kajian bagi para peneliti. Yang kedua tentu saja yang menginginkan ini sebagai proses pembelajaran. Artinya, bagi masyarakat memberikan sesuatu penyadaran dan pencerahan tentang pemimpin bangsanya. Ini memang saya inginkan nanti baik yang melakukan penelitian maupun melihat dari konteks ekshibisi permanen dalam sosialisasi itu bisa memberikan pemahaman. Jadi, kalau misalnya nanti bisa terwujud masyarakat bisa belajar tentang pemimpinnya. Misalnya Presiden Soekarno kapan dan dimana ia dilahirkan, siapa orang tuanya, tempatnya dimana, kemudian icon-icon apa yang spesifik menggambarkan sosok Soekarno. Ini kalau saya mengatakan learning of history (belajar sejarah). Pemimpin dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita bisa belajar dari para pemimpin. Jadi, yang positif bisa kita tingkatkan,..yang negatif bisa jadi positif agar tidak terulang lagi. Yang ketiga, barangkali ini yang saya katakan edit valuesnya/nilai tambahnya adalah kalau misalkan pada bagian ketiga yang kita sebut permanent exhibition dalam bentuk diorama itu kita bangun menjadi salah satu objek wisata.
Permanent exhibition arsip kepresidenan rencananya akan dibangun di Gedung Arsip Nasional Gajah Mada. Arsip kepresidenan nantinya akan memvisualisasikan seluruh arsip-arsip yang ada dan akan menjadi bagian dari objek wisata karena Gedung Gajah Mada adalah pintu pertama sebelum turis mengunjungi kota tua. Jadi, itu akan menarik sekali sebelum mereka masuk kesana..mereka mengunjungi Gedung Gajah Mada untuk melihat permanent exhibition. Jadi, inilah salah satu nilai plus yang saya kira bukan saja kita berbicara masalah nilai-nilai kebangsaan yang sangat penting sekali, tetapi juga ada nilai tambahnya terkait dengan objek wisata. “Nilai kebangsaan yang bisa
10 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LAPORAN UTAMA
kita bangun adalah bahwa masyarakat bisa mengetahui bagaimana pemimpin bangsanya, atau bahasa mudahnya masyarakat kita bisa belajar dari pemimpin bangsanya,” ungkap Mustari Irawan.
Disamping permanent exhibition, program arsip kepresidenan merupakan program penyelamatan arsip yang telah direncanakan dengan baik, dari arsip itu diciptakan, digunakan dan dipelihara, disusutkan, sampai arsip diakuisisi menjadi arsip statis telah melalui proses yang sebagaimana mestinya. Ada 4 (empat) instrumen yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pencipta arsip apabila ingin memiliki pengelolaan arsip dinamis yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang pertama memiliki Tata Naskah Dinas, yang kedua memiliki Klasifikasi Arsip, yang ke tiga memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA), dan yang terakhir memiliki Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip. Secara keseluruhan belum semua lembaga pencipta arsip memiliki 4 (empat) instrumen pengelolaan arsip dinamis, untuk itu perlu pembinaan yang masif agar 4 (empat) instrumen tersebut dimiliki oleh semua lembaga pencipta arsip.
Selain melakukan pembinaan ANRI pada tahun ini telah meluncurkan program audit kearsipan bagi seluruh lembaga pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Hal ini dilakukan mengingat lembaga pemerintah sampai saat ini masih kurang memperhatikan dalam pengelolaan arsipnya. Dengan adanya audit kearsipan ini diharapkan akan menimbulkan kesadarann bagi lembaga-lembaga tersebut baik pusat maupun daerah untuk memelihara dan mengelola arsipnya sesuai dengan prinsip dan kaidah kearsipan yang berlaku. Dan pada akhirnya lembaga-lembaga tersebut akan menyerahkan arsip statisnya secara sukarela kepada lembaga kearsipan, termasuk arsip
kepresidenan yang tersebar diseluruh kementerian dan lembaga.
Salah satu lembaga kepresidenan yang menyatakan kesiapannya terkait dengan pembangunan arsip kepresidenan oleh ANRI adalah Sekretariat Kepresidenan hal ini terungkap dari diskusi antara Kepala ANRI, Mustari Irawan dengan Kepala Sekretariat Kepresidenan, Dr. Darmansjah Djumala, MA. Beberapa waktu yang lalu. Dalam ha pengelolaan arsip dinamis sekretariat kepresidenan telah melakukannya dengan baik, walaupun masih perlu banyak pembinaan, terutama pada masalah pengeloaan arsip dinamis terkait dengan regulasi yang menjadi landaasan hukum penerapannya. “Kalau menurut informasi yang saya peroleh dari pertemuan saya dengan Kepala Sekretariat Kepresidenan, beliau mengatakan bahwa pengelolaan arsip dinamisnya sudah cukup baik. Tetapi kita belum mengetahui secara detainya, kita berbicara secara umum belu detainya. Kementerian atau lembaga sebagai pencipta arsip yang mengelola arsip dinamisnya itu harus selalu kita bina dan harus kita dorong terus untuk mengelolah arsip dinamisnya dengan sedemikian rupa agar terkelola dengan baik,” lanjut kepala ANRI.
Kepala Sekretariat Kepresidenan, Dr. Darmasjah Djumala, MA menyambut baik adanya gagasan untuk membuat program arsip kepresidenan ini, “Saya kira ini merupakan hal yang baik, tetapi harus kita bicarakan dengan lebih luas lagi karena menyangkut beberapa instansi lain dan berbagai pihak terkait. Mengingat arsip-arsip kita yang bersifat fisik seperti benda-benda bersejarah sudah disimpan pada schattered, terpencar-pencar di beberapa museum. Kalaupun itu akan dibawahi oleh ANRI, saya kira itu perlu pemikiran, persiapan, dan perlu pembicaraan karena menyangkut instansi lain,” tegas Darmansjah. Selama ini lembaga kepresidenan telah
menjalin kerjasama yang baik dengan ANRI terutama dalam hal pembinaa kearsipannya, hasil dari kegiatan ini dibuktikan dengan penyerahan arsip 10 (sepuluh) tahun masa pemerintahan Presiden SBY. sebelum mengahiri masa pemerintahannya. “Sudah pernah kita minta berdasarkan permintaan tetapi dengan kesadaran sejarah kita beberapa bundel, beberapa even tertentu sudah kita serahkan kepada ANRI. Seperti tahun lalu, di era kepemimpinan SBY, Sekretariat Presiden menyerahkan 1 bundel selama 10 tahun kepada ANRI untuk dijadikan arsip nasional,” lanjutnya.
Kesadaran untuk menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI harusnya dimiliki oleh setiap pemimpin negara, maupun pemimpin lembaga pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Para pemimpin kita dahulu memiliki kesadaran sejarah yang cukup tinggi dalam mengarsipkan kegiatannya. Hal ini dibuktikan walaupun mereka tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk menciptakan, memelihara dan menyimpan arsipnya, banyak arsip pemimpin dahulu yang bisa kita pelajari dan manfaatkan arsipnya baik itu arsip kertas, foto, maupun film. “Nah, itu muncul dari kesadaran pemimpin kita terdahulu, kita belajar dari para pemimpin. Dari konteks tersebut, walaupun belum ada undang-undang tetapi pemimpin kita mulai dari tahun 1945-1971 sudah menyimpan arsip dan sudah dimiliki oleh ANRI. Inilah yang dimaksud dengan adanya kesadaran bersejarah, kesadaran berarsip, kesadaran berdokumentasi walaupun tanpa Undang-undang,” Tuturnya.
Terkait dengan manfaat keberadaan arsip kepresidenan tersebut ditegaskan oleh Darmansjah, bahwa generasi muda dapat belajar banyak dari pemimpinya, “bahwa hak dari generasi muda untuk memperoleh
11Majalah ARSIP Edisi 67 2015
informasi dari arsip itu sendiri, dalam konteks kita mendefinisikan arsip, arsip itu dapat kita lihat dalam pengertian statis dan pengertian dinamis. Arsip yang dapat dikatakan statis seperti istilah orang karena arsip merupakan saksi bisu dari sepotong sejarah. Tetapi kalau kita melihat dari aspek dinamis, dinamika arsip itu merupakan sumber ilmu pengetahuan, adalah cermin peradaban. Dalam arti bahwa arsip dalam konteks dinamis harus diberikan akses seluas-luasnya kepada generasi muda, kepada peneliti, kepada sejarahwan, kepada akademisi untuk mempelajari arsip ini untuk dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Ketika dia mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, disanalah arsip menjadi cerminan peradaban bangsa, bahwa kita adalah orang yang menghargai ilmu pengetahuan berdasarkan arsip yang sudah disajikan oleh ANRI. Jadi, saya melihat bahwa akses generasi muda kepada arsip harus dijamin, dalam rangka kita mengembangkan peradaban bangsa kita sendiri,” tambahnya.
Pembangunan arsip kepresidenan
yang digagas ANRI memang memerlukan pemikiran dan kajian yang cukup mendalam terkait dengan tampilan, substansi dan hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan arsip kepresidenan ini. Walaupun ANRI pernah mempunyai pengalaman dalam hal membangun Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Patut dipelajari juga sebagai bahan masukan apa yang telah dilakukan oleh Museum Kepresidenan “Balai Kirti,” di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat. Museum yang digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono ini diresmikan pada tahun 2014, namun gagasannya sudah dicetuskan sejak tahun 2004, awal masa kepemimpinan Presiden ke 6 Republik Indonesia SBY pada periode pertama sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Museum Kepresidenan “Balai Kirti,” Pustanto, bahwa Ide pendirian museum kepresidenan ini sebenarnya ada pada Tahun 2004 saat Bapak SBY menjadi Presiden, setelah itu dimatangkan lagi tahun 2014. Empat kementerian yaitu: Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional RI, Kementerian Pekerjaan Umum. SBY bercerita bahwa
beliau melihat di negara lain ada semacam tempat untuk mengetahui jejak, persoalan, termasuk prestasi-prestasi presiden yang masuk dalam satu bangunan, semacam Museum Purna Bhakti Pertiwi, sehingga akan ditemukan misalnya kemegahan seorang Kennedy bagi Amerika dan dunia. “Dari konsep-konsep itulah cikal bakal pendirian museum kepresidenan. Lantas, Kementerian Pekerjaan Umum dipersilakan untuk mempersiapkan lahannya, lalu pada akhirnya ditentukanlah di Istana Bogor. Kemudian Kemeterian Pekerjaan Umum juga menyiapkan bangunan. Dimulai dengan sayembara desain bangunan museum. Semula ada tiga pemenang, kemudian Bapak SBY memilih bangunan yang model seperti ini. Meskipun banyak pro dan kontra tentang desain museum ini, dibiarkan saja, pembangunan tetap berjalan, Bangunan ini kontras sekali dengan lingkungannya. Pada prinsipnya kawasan ini merupakan cagar budaya, tidak boleh ada bangunan baru di dalamnya sehingga banyak penggiat kawasan heritage yang menentang, namun dibiarkan saja, baru terasanya setelah bangun setahun dua tahun ada manfaatnya, sekarang saja sudah
bahwa hak dari generasi muda untuk memperoleh informasi dari arsip itu sendiri, dalam konteks
kita mendefinisikan arsip, arsip itu dapat kita lihat dalam pengertian
statis dan pengertian dinamis
Kepala Sekretariat Kepresidenan, Darmansjah Djumala
12 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LAPORAN UTAMA
terasa,” lanjut Pak Pustanto.
Pembangunan Museum “Balai Kirti” sendiri merupakan sinergisitas beberapa lembaga pemerintah yang realisasinya dimudahkan karena gagasan dan idenya dari seorang presiden RI. Kontennya pun diisi oleh lembaga yang memiliki substansi materinya, seperti Perpustakaan Nasional RI bertugas mengisi perpustakaan, Kemendikbud mengisi hal-hal yang terkait dengan budayanya. “Meskipun konten itu sendiri bisa dikatakan aslinya masih kurang banyak, seperti arsip walaupun ada aslinya tapi tidak bisa diambil aslinya, hanya bisa duplikasinya. Tanda-tanda jasa yang berada di museum ini hanya sebagian yang asli. Adapun proses penambahan koleksi museum kepresidenan dilakukan dengan pendekatan kepada keluarga Presiden yang langsung dihubungi oleh Presiden SBY. Setelah setuju, bahan tersebut diambil oleh ajudannya. Setelah itu dilakukan penelaahan apalagi bahan yang harus masuk museum, diinventarisasi, dipilih, kemudian diputuskan yang akan masuk museum,” tambah kepala museum tersebut.
Dalam membangun arsip kepresidenan nanti ANRI perlu juga mencontoh berbagai langkah yang sudah dilakukan oleh tim yang sudah merealisasikan Museum Kepresidenan “Balai Kirti” ini. Walaupun pekerjaan membuat musium ini dimudahkan karena yang mempunyai ide adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Metode pengumpulan bahan atau materi yang terdapat dalam museum kepresidenan tersebut sebenarnya agak lebih mudah karena Presiden yang menjabat pada masa itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sangat dominan peranannya. Tentunya kami punya tim riset yang mencari informasi untuk mengumpulkan benda yang mengisi museum kepresidenan. Yang paling penting itu tadi, kita harus pandai menjaga perasaan antara Presiden
satu dengan Presiden lainnya. Di sini kita tidak akan memunculkan peristiwa Super Semar, Naskah atau Dokumen tentang Lepasnya Timor Timur,” tambah Purtanto.
Menurut Kepala Musium Kepresidenan “Balai Kirti” tujuan dibangunnya musium adalah untuk agar anak-anak dan para pemuda mengetahui tentang jejak perjalanan para presiden yang memimpin negeri ini. Anak-anak dan para pemuda yang berkunjung ke Museum Kepresidenan “Balai Kirti” diharapkan akan mengetahui prestasi, perjuangan, serta persoalan yang dihadapi presiden semasa ia menjabat. Dengan demikian, setelah berkunjung anak-anak dan para pemuda akan terinspirasi akan sosok para presiden, bagaimana Bapak Presiden Soeharto yang masa kecilnya di pedesaan bisa menjadi seorang presiden. Demikian halnya Bapak Habibie yang dikenal sebagai presiden yang cerdas dengan prestasi yang diakui pemerintah Jerman, bagaimana Presiden Soekarno bisa menginspirasi dunia dalam meraih kemerdekaannya. “Setelah berkunjung ke Museum Kepresidenan Balai Kirti, generasi
sekarang diharapkan bisa melanjutkan perjalanan membangun negeri dengan lebih baik daripada masa sebelumnya dan masa sekarang,” tambahnya.
Secara implementasi program arsip presiden ini harus didukung oleh payung hukum yang kuat agar bisa memberikan dampak yang lebih luas, walaupun secara Undang-Undang sudah memiliki dasar yang kuat sebagaimana yang diutarakan oleh Kepala ANRI, bahwa Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan mengamanatkan kepada Arsip Nasional RI untuk melakukan penyelenggaraan kearsipan, yaitu keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam satu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Termasuk dalam hal pengeloaan arsip dinamis dan pengeloaan arsip statisnya. Di dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan tentang kearsipan ini peran lembaga pemerintah sebagai unit pencipta yang melakukan pengelolaan arsip dinamis, serta lembaga kearsipan yang melakukan pengelolaan arsip statis telah dibagi dengan baik sekali, dan apabila peran tersebut bisa dilaksanakan dengan baik maka menyusun program arsip kepresidenan bisa dilaksanakan dengan mudah. Namun pada kenyataanya masih banyak lembaga negara, baik lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan yang belum memahami dan melaksakan undang-undang kearsipan tersebut, sehingga memerlukan suatu payung hukum lain lagi seperti Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Keputusan maupun Peraturan Menteri agar program arsip kepresidenan ini berdampak bisa luas. “Sambil menunggu Inpres maupun Perpresnya dibuat, maka
Kepala Museum Kepresidenan RI “Balai Kirti,” Pustanto
13Majalah ARSIP Edisi 67 2015
hal yang paling mudah adalah mengeluarkan Peraturan Kepala ANRI tentang program arsip kepresidenan ini, dengan rujukan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang kearsipan yang telah ada,” lanjut kepala ANRI.
Pembangunan arsip kepresidenan ditargetkan 5 (lima) tahun, “5 (lima) tahun saya berharap sudah selesai dan apabila sudah dianggarkan maka kita akan dapat melakukan langkah, di samping saya nanti mengembangkan apa yang disebut dengan Green Park of Archives. Dan itu saya kira prosesnya sangat panjang sekali mudah-mudahan dapat dilanjutkan paling tidak saya dapat memberikan pondasi yang kuat. Ada arsip kepresidenan, ada sekolah tinggi ilmu kearsipan (stiker) dan tidak kalah pentingnya ada depo yang selaras dengan lingkungan. Kenapa depo,
karena 5 (ima) atau 10 (sepuluh) tahun yang akan datang depo sekarang akan penuh. Kalau saja kementerian/lembaga itu sadar untuk menyerahkan dan menyimpan arsip statisnya kepada ANRI rutin setahun 2 (dua) kali bisa dibayangkan berapa banyak arsip yang akan disimpan di ANRI, maka diperlukan depo arsip statis yang bisa menampung arsip sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang akan datang,” tegas Kepala ANRI.
Merealisasikan program arsip kepresidenan yang digagas oleh ANRI bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Yang paling penting seluruh komponen organisasi ANRI bisa dan mau bersinergi. Sinergi secara internal maupun secara eksternal dengan semua lembaga terkait. Program arsip kepresidenan ini sejatinya menjadi kebanggaan dan cita-cita bersama yang perlu
diwujudkan. Betapa indahnya anak bangsa dimasa yang akan datang bisa belajar dari semua arsip kepresidenan yang disajikan. Belajar bagaimana para pemimpin mewujudkan kemerdekaan, membangun dan mengisi kemerdekaan yang diraih. Bahwa dalam meraih dan mengisi kemerdekaan diperlukan pengorbanan darah, air mata, jiwa dan raga. Bahwa menjadi seorang pemimpin tidak harus berasal dari mereka yang memiliki kecukupan harta, pendidikan tinggi, darah biru dan presidikat istimewa lainnya. Tetapi siapa saja bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, asal mempunyai cita-cita dan usaha keras semua bisa menjadi Presiden. Generasi sekarang dan yang akan datang akan bisa mengambil inspirasi dari arsip kepresidenan tersebut.
Pada akhirnya kepada semua lembaga pencipta arsip di pusat maupun di daerah diharapkan dengan sukarela untuk menyerahkan dan menyimpan arsip statisnya kepada lembaga resmi yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 53 (ayat) 1, bahwa lembaga negara tingkat pusat wajib menyerahkan arsip statisnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Konsekwensinya apabila lembaga negara tidak taat terhadap ketentuan tersebut bisa mendapatkan sanksi sesuai dengan tigkatannya. Sebab negara telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar dalam memelihara dan melestarikan arsip statis tersebut. Jangan ada lagi lembaga pencipta menyimpan arsip statis yang merupakan marwah dan jati diri bangsa, sebagai warisan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Asal mau pasti bisa, dan sekali layar terkembang pantang surut kembali. Selamat berjuang merealisasikan arsip kepresidenan sebagai bukti kecintaan terhadap tanah air tercinta.(MI)
Arsip foto Presiden RI yang ditampilkan di Museum Kepresidenan RI “Balai Kirti”
14 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
ARTIKEL LAPORAN UTAMA
POROS MEDAN MERDEKA UTARA – AMPERA RAYA;UPAYA PENYELAMATAN ARSIP KEPRESIDENAN
Bambang PW :
esiden Indonesia terpilih merupakan hasil demokrasi dari pemilihan umum. Itu
sebabnya, setiap pemerintahan yang dipimpin presiden mempunyai kekhasan yang berbeda satu sama lain, baik dari visi dan misi, program kerja pemerintahan, cara berdiplomasi, komunikasi dengan masyarakatnya dan peristiwa lain yang menyertai rekam jejak perjalanan seorang Presiden. Oleh karenanya, rekam jejak perjalanan seorang Presiden dalam masa kepemimpinannya merupakan bagian dari memori kolektif bangsa yang perlu diketahui masyarakat luas.
Memori kolektif bangsa tersebut merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Memori kolektif bangsa Indonesia selama ini menghadirkan masa-masa periodisasi dari masa pra kemerdekaan, masa paskakemerdekaan, masa pembangunan, dan masa reformasi, dan belum menghadirkan sejarah kepemimpinan sebagai suatu bangsa dan negara yang berdaulat, seiring
dengan terbentuknya pemerintahan paskapemerintahan yang dianutnya, yaitu presidensial.
Menurut pakar politik Ramlan Surbakti, sistem presidensial merupakan salah satu komponen dari tatanan politik yang mencoba mewujudkan tujuan negara. Dalam sistem presidensial , fungsi-fungsi negara yang dimaksud meliputi pembuatan peraturan (legislatif), penerapan peraturan (eksekutif), dan penghakiman peraturan (yudikatif). Kepala pemerintahan dikendalikan sepenuhnya oleh presiden dan semua menteri merupakan pembantu Presiden yang bertanggung jawab terhadap Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden dengan segala kekuasaan eksekutifnya mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan politik suatu bangsa. Dalam sistem republik yang demokratis, kedudukan Presiden di Indonesia selalu dibatasi oleh konstitusi menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia
P memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang dasar”. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini merujuk kepada pengertian presiden menurut sistem pemerintahan presidensial.
Rekam jejak perjalanan seorang Presiden merupakan bagian dari rekaman sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai memori kolektif bangsa dan cerminan dari seluruh komponen kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Arsip yang tercipta dari seorang Presiden pada masa periode tertentu menjadi bukti prestasi karya bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional.
Memorial Presiden dan Arsip Kepresidenan
Ada dua cara untuk menghadirkan rekam jejak Presiden guna menuntaskan keingintahuan masyarakat terhadap figur seorang presiden. Pertama, membangun ‘Memorial Presidensial’ merupakan wahana koleksi dari seorang Presiden yang disajikan dalam suatu museum/
15Majalah ARSIP Edisi 67 2015
memorial, sebagian besar koleksi umumnya berupa ‘artefak’ dan didukung sebagian dalam bentuk khazanah arsip, termasuk rekam jejak perjalanannya dari sejak lahir, mengikuti pendidikan maupun pengabdian sebelum menjabat Presiden. Sisi-sisi kehidupan sebelum menjabat sebagai Presiden ataupun diluar tugasnya sebagai pemimpin negara bahkan terkadang lebih ‘humanis’ untuk diketahui oleh masyarakat. Cara seperti ini, sudah dimulai di beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Korea, maupun negara-negara lainnya.
Kedua, melalui ‘Presidential Archives’ atau lebih dikenal dengan arsip kepresidenan. Pemahaman tentang arsip kepresidenan tentunya harus dipahami dalam konteks pemberdayaan lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan menurut David R, Keply merupakan bagian dari lembaga informasi publik yang memberikan kontribusi untuk: (1) melestarikan budaya masyarakat; (2) memberi inspirasi rasa hormat terhadap kelampauan; (3) member kemungkinan kepada pengambilan keputusan dan rakyatnya untuk belajar tentang masa lampau; (4) mengizinkan masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang hak-hak hukum mereka; dan(5) mengizinkan setiap individu untuk melihat secara jelas tentang episode kejadian tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang menonjol dalam kebudayaannya.
Itu artinya, lembaga kearsipan mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan warisan budaya termasuk terhadap khazanah arsip. Di Indonesia, kehadiran lembaga kearsipan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan lembaga kearsipan menjadi kebutuhan bangsa dalam mewariskan informasi sejarah perjalanan bangsa kepada generasi
yang akan datang.
Dengan demikian, arsip kepresidenan menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan (ANRI) harus diartikan sebagai upaya untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip tentang kepresidenan baik itu selaku individu Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan maupun tempat kediaman istana Presiden itu sendiri. Artinya, upaya penyelamatan arsip harus mampu merefleksikan fungsi dan tugas presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang tidak terpisahkan dan bahkan tidak terbedakan satu sama lain, maka pemegang jabatan presiden (ambtsdrager) menjadi sangat kuat kedudukannya, tidak hanya mencakup dua kualitas kepemimpinan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga dukungan kelembagaan yang berdomisili pada ‘ring 1 istana –sekitar Jalan Merdeka Utara’ mempunyai peran dan fungsi yang berbeda, yaitu:
Sekretariat Negara, bertugas • menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
Sekretariat Kabinet, mempunyai • tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.
Sekretariat Presiden, mempunyai • tugas menyelenggarakan pem-berian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden.
Sekretariat Militer Pre-• siden, mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.
Sebagai catatan Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer Presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, kedudukannya berada di kementerian Sekretariat Negara.
Baik memorial presidential ataupun presidential archives pada intinya terkait dengan seorang Presiden dari satu periode kepemimpinan ke periode kepemimpinan Presiden berikutnya. Kedua-duanya harus menampilkan kondisi dan karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dimana ada 7 orang yang pernah menjabat sebagai Presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, BJ. Habibie, KH. Abdurrachman Wachid, Megawati Soekarnoputri, dan Soesilo Bambang Yudhoyono, serta Joko Widodo yang sekarang ini masih menjabat Presiden. Khazanah arsip yang ditampilkan seyogyanya tidak membatasi materi arsip mengenai kegiatan Presiden atau selama seseorang menduduki jabatan sebagai Presiden, materi arsip bisa bermula dari biografi dari sejak lahir, aktivitas dalam partai politik, maupun pekerjaan lain sebelum menjabat Presiden. Pada prinsipnya, materi arsip harus dapat menceritakan pencapaian (hall of fame) seorang Presiden, termasuk kehidupan sosial dan budaya baik itu di lingkungan keluarga organisasi,
16 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
ARTIKEL LAPORAN UTAMA
partai politik, dan pemerintahan.
Strategi Penelusuran Arsip Kepresidenan
Dalam konteks penyelamatan arsip kepresidenan maka pendekatan penilaian secara makro (macro appraisal) sebagai suatu strategi penilaian modern merupakan program penilaian yang tidak hanya kepada satu pencipta arsip saja tetapi menyangkut keseluruhan informasi yang terkandung dalam seluruh lembaga dan mempunyai hubungan keterkaitan informasi dengan arsip yang lain, lebih khususnya tentang kepresidenan yang semuanya berporos di jalan Merdeka Utara. Pencipta arsip lainnya, selain berasal dari jalan Medan Merdeka Utara yang menciptakan arsip kepresidenan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, partai politik pengusung, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, pemerintah pusat dan daerah serta mabes TNI (tergantung jabatan pada pemerintahan sebelumnya), dan keluarga.
STRATEGI PENELUSURAN
Penilaian makro dilakukan terhadap tugas dan fungsi organisasi yang memiliki kesamaan informasi tentang kepresidenan dan bukan berdasarkan series arsip (records series). Oleh karenanya, penentuan terhadap arsip kepresidenan menjadi bagian yang krusial dan memerlukan penganalisisan yang cermat menyang-kut nilai informasinya, biaya maupun dampak yang akan timbul dari suatu keputusan penilaian tersebut.
Namun hal utama dan terpenting, dalam rangka penyelamatan dan pelestarian khazanah arsip kepresidenan untuk masa mendatang atau periode berikutnya, perlu dilakukan terobosan baru sebagai bagian dari strategi akuisisi arsip. Terobosan yang dimaksud bukan hanya berbicara dan berhenti di hilir saja-mendapatkan arsip statis melalui akuisisi arsip saja, tetapi mulai dari hulu, yaitu mengoptimal-kan pembinaan kearsipan terhadap
lembaga-lembaga kepresidenan (Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer Presiden, dan Sekretariat Kabinet) oleh ANRI sehingga nantinya proses penyelamatan arsip akan mengalir secara terus menerus dan berkualitas. Dikatakan berkualitas, karena diharapkan proses penciptaan arsip kepresidenan sudah diantisipasi dan dikelola sejak awal oleh mereka-mereka selaku pencipta arsip kepresidenan yang berada di jalan Medan Merdeka Utara. Arsip kepresidenan yang diciptakan benar-benar faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan, sehingga ANRI selaku lembaga penyedia informasi nantinya akan benar-benar menyajikan arsip kepresidenan ini sebagai bukti pertanggungjawaban nasional setiap saat tanpa harus menunggu untuk diolah oleh ANRI.
Pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI meliputi: (1) Kebijakan, untuk memperkuat tujuan ‘presidential archives’ perlu dilakukan MoU yang melibatkan ANRI dan pencipta arsip di lingkungan lembaga-lembaga kepresidenan, dengan ruang lingkup kerjasama meliputi upaya peningkatan kelembagaan, pengembangan sistem pengelolaan arsip dan SDM; (2) Kelembagaan, mengoptimalkan peran unit kearsipan sebagai organisasi kearsipan yang mendukung kegiatan pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip. Keberadaan Unit Kearsipan I di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan menghidupkan Unit kearsipan II masing-masing di Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer Presiden sebagai bagian dari Unit Kearsipan I di Kementerian Sekretariat Negara, serta Unit Kearsipan I di lingkungan Sekretariat Kabinet; (3) Sistem pengelolaan arsip, mendorong pencipta arsip untuk menyiapkan instrumen pengelolaan arsip dinamis (tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA, dan klasifikasi keamanan dan akses arsip)
sebagai upaya untuk menciptakan dan melestarikan isi, konten, dan struktur dari suatu arsip dalam suatu kerangka kerja pengelolaan arsip dinamis (recordkeeping) sehingga mampu menjamin keutuhan otentisitas dan reliabilitas arsip; (4) SDM Kearsipan, memberdayakan SDM kearsipan secara optimal melalui pelatihan pengelolaan arsip dan mengangkat Arsiparis sebagai tenaga yang profesional di bidang kearsipan. Dengan menjadi Arsiparis maka kompetensi yang dimilikinya mampu memberi pengaruh terhadap pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip; dan (5) Sarana dan Prasarana, menyediakan sarana pendukung peralatan penyimpanan arsip di setiap unit pengolah dan unit kearsipan, serta menyiapkan gedung tempat menyimpan arsip inaktif yang menjadi tanggungjawab unit kearsipan sebagai ruang transisi sebelum nantinya akan diserahkan ke ANRI.
Adanya kegiatan ’hulu-melalui pembinaan kearsipan terhadap lembaga-lembaga kepresidenan oleh ANRI tentunya ini harus di-maknai sebagai langkah awal untuk mendapatkan arsip-arsip ke-presidenan untuk Presiden periode berikutnya sehingga ada sinergi antara ANRI dengan pencipta arsip khususnya di lingkungan lembaga kepresidenan. Ada komitmen yang kuat untuk menghasilkan arsip kepresidenan yang berkualitas, karena itu sinergi poros jalan Merdeka Utara dengan Ampera Raya (lokasi kantor ANRI) harus dibangun sejak dini, sebagai upaya penyelamatan arsip kepresidenan, sekaligus merupakan bentuk representasi dalam rangka mempertajam visi dan misi ANRI, serta mengenalkan tugas dan fungsi ANRI secara eksplisit kepada masyarakat bahwa pemanfaatan arsip melalui pendekatan reflektif tidak hanya untuk peneliti saja tetapi juga kepada masyarakat luas yang bangga akan sejarah dari rekam jejak Presidennya.
17Majalah ARSIP Edisi 67 2015
ekerjaan raksasa sebuah mesin pemerintahan memer-lukan satu kunci utama, yaitu penguasaan informasi.
Hal inilah yang juga disadari oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia (yang waktu itu disebut Hindia Belanda), bahkan di era sebelumnya ketika kehadiran Belanda diwakili oleh Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada abad 17 hingga 18.
Ketika kepentingan terhadap penguasaan informasi meningkat (akibat perubahan budaya atau transformasi sosial lainnya) banyak cara dilakukan agar informasi dapat dikelola, diakses, dan lebih mudah dimengerti , serta digunakan untuk beragam tujuan. Sebagai contoh, di awal era ekpedisi dan eksplorasi Eropa, pengelolaan informasi mevnjadi salah satu fokus perhatian sebagai akibat dari kebutuhan pencatatan informasi yang sistematis mengenai hasil eksplorasi guna memuaskan keingintahuan ilmiah, memenuhi tujuan-tujuan ekonomi, atau penga-yaan ilmu pengetahuan para penjelajah sendiri. Fokus kegiatan pengumpulan dan pengelolaan informasi khususnya untuk memenuhi tujuan politis menjadi menarik karena kegiatan tersebut tidak hanya menunjukkan bagaimana sebuah sistem manajemen informasi dibuat, atau bagaimana informasi diklasifikasikan dan diatur dalam struktur tertentu, tapi juga dapat
mencerminkan bagaimana pemilik informasi melihat dunia, memperluas wawasan mereka, beraksi dan bereaksi, berinteraksi dengan yang lain, dan menggunakan informasi tersebut.
Proses penjajahan bukan hanya hasil dari kekuatan militer, politik, atau ekonomi tapi juga didukung dan diperkuat oleh teknologi penguasaan secara kultural dan cara penaklukan lain yang lebih brutal. Pengetahuan tentang para penduduk jajahan diperlukan untuk menjaga penegakan hukum dan ketertiban, menyebarkan regulasi, dan memenuhi kebutuhan ekonomi seperti pengumpulan pajak. Hal ini juga sebenarnya dihadapi oleh setiap pemerintahan yang memerlukan pengetahuan memadai, yang dapat diterjemahkan dalam bentuk ukuran-ukuran atau standar yang digunakan untuk fungsi pengawasan, membantu jalannya mekanisme pemerintahan dan memudahkan kegiatan perencanaan.
Di Hindia Belanda, sejak lepas dari kekuasaan Inggris dan pemerintah terbentuk pada 1816, otoritas tertinggi berada di tangan gubernur jenderal sebagai perwakilan Raja Belanda. Salah satu kegiatan pertama yang dilakukan adalah membentuk badan-badan seperti Raad van Indie, Binnenlandsch Bestuur, Raad van Financiën, Algemene Rekenkamer, dan Hoog Geregtshof. Sedemikian sentralnya peran gubernur jenderal sehingga produk administratif yang
P dihasilkannya menjadi penting pula. Pengambilan keputusan dalam koloni melibatkan kegiatan dan interaksi antar lembaga-lembaga tersebut dan menghasilkan produk administratif berupa arsip dalam jumlah besar. Dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain untuk mengelola informasi dalam jumlah masif terkait pelaksanaan kekuasaan gubernur jenderal, dibentuklah sebuah organisasi bernama Algemene Secretarie (Sekretariat Umum) yang tidak hanya memiliki fungsi administratif tapi juga berperan sebagai sumber informasi dan penasihat gubernur jenderal.
Algemene Secretarie merupakan organisasi kesekretariatan yang didirikan pada tahun 1819 sebagai hasil penggabungan antara Gouvernement Secretarie (sekretariat yang membantu tugas gubernur jenderal) dan Generale Secretarie (sekretariat yang membantu tugas Komisaris Jenderal). Algemene Secretarie merupakan lembaga kesekretariatan yang diciptakan pada tahun 1819 berdasarkan Keputusan Komisaris Jenderal tanggal 1 Februari 1819 Nomor 10 sebagai badan yang membantu pelaksanaan tugas gubernur jenderal sebagai penguasa tertinggi di Hindia Belanda. Lembaga ini bertugas antara lain memberikan masukan dan informasi kepada gubernur jenderal; mengkaji setiap usulan yang diajukan oleh kepala departemen; mengedit format keputusan (besluit); mengedit isi Javasche Courant (surat
PERAN ALGEMENE SECRETARIE PADA PERIODE HINDIA BELANDA
PERAN ALGEMENE SECRETARIE PADA PERIODE HINDIA BELANDA
Nadia Fauziah DwiandariNadia Fauziah Dwiandari
18 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
ARTIKEL LAPORAN UTAMA
kabar resmi pemerintah); menangani berbagai macam laporan dan data statistik yang dikirim oleh pemerintah daerah, yang akan menjadi bagian dari laporan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah pusat di Belanda; serta mengompilasi bahan penyusunan Staatsblad van Nederlandsch Indië. Selain itu, personil lembaga ini juga menjadi anggota sekretariat Hoge Regering dan Raad van Nederlandsch Indië sehingga Algemene Secretarie juga menyimpan arsip dari dua pencipta arsip tersebut. Organisasi ini pada awalnya berkantor di Batavia namun kemudian sempat berpindah-pindah di dua lokasi yaitu Batavia (1816-1838, 1848-1888) dan Buitenzorg atau Bogor (1838-1848, 1888-1942) .
Organisasi ini mengalami perubahan struktur dari masa ke masa dan selalu bertambah kompleks. Dari awal berdirinya yang belum mengenal pembagian biro, Algemene Secretarie terus berkembang menjadi berbagai biro dan bagian yang memiliki peran dalam menjalankan sistem pemerintahan era kolonial. Di antaranya adalah Biro Urusan Pribumi (Bureau voor de Inlandsche Zaken) yang didirikan pada tahun 1820, bertugas untuk menerjemahkan dokumen berbahasa lokal serta mengumpulkan informasi tentang hubungan antara penguasa lokal dan pemerintah kolonial; Bagian Statistik
(Afdeling Statistiek) yang berdiri tahun 1864 dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan data untuk penyusunan Statistik Hindia Belanda; jabatan Arsiparis Negara (Landarchivaris) yang diadakan pada tahun 1892, bertanggung jawab untuk mengelola arsip periode VOC untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan; Biro Pers (Persbureau) yang dibentuk pada tahun 1905, bertugas untuk menangani hubungan antara pemerintah dan pers serta menyediakan informasi kepada redaksi harian yang dibiayai oleh biro ini.
Khusus di bidang kearsipan, Algemene Secretarie juga bertugas menyimpan dan menjaga arsip dari pemerintahan era sebelumnya (periode VOC, Gubernur Jenderal Daendels, dan pemerintahan peralihan Inggris), berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 19 Februari 1819 No. 16. Selain itu, fungsi korespondensi dan koordinasi antar lembaga (Gubernur Jenderal dan elemen-elemen pemerintah di bawahnya) juga menjadi bagian tugasnya. Di lingkup yang lebih luas, organisasi ini menangani korespondensi dengan Menteri Daerah Jajahan (Minister van Koloniën), meskipun terdapat pula hubungan komunikasi langsung antara Menteri dan kepala departemen di Hindia Belanda di beberapa subyek tertentu.
Sebagai konsekuensi dari pengembalian kedaulatan kepada Republik Indonesia di tahun 1949, pemerintah Belanda menyerahkan semua lembaga-lembaga pemerintah ke tangan pemerintah RI, termasuk Algemene Secretarie dan di dalamnya Landsarchief yang menangani arsip . Landsarchief (Arsip Negara) merupakan sebuah lembaga kearsipan di Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1892 ditandai dengan penunjukan seorang Landsarchivaris (Arsiparis Negara). Landsarchivaris merupakan seorang pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bertanggung jawab memelihara arsip dari masa VOC dan arsip pemerintahan Hindia Belanda bagi kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan. Penunjukan resmi Landsarchivaris adalah tanggal 28 Januari 1892 yang dengan demikian berdiri juga sebuah lembaga kearsipan yang bernama Landsarchief meskipun nama lembaga ini baru muncul dalam Regeeringsalmanak van Nederlandsch Indië pada sekitar 1928.
Sebelum Landsarchief didirikan, pada awal abad ke-19 pemerintah kolonial Hindia Belanda telah menata arsip mereka agar dapat diakses oleh para pegawai pemerintah dengan persyaratan tertentu. Untuk mengakses arsip dan dokumen yang dipublikasikan pemerintah kolonial, perlu izin dari pegawai yang ditunjuk Algemene Secretarie. Dalam hal mengakses arsip pribadi atau milik mantan pegawai pemerintah, mereka yang ingin membacanya harus melampirkan pernyataan resmi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dengan surat pernyataan tersebut, mereka dapat mengakses semua dokumen pemerintah kolonial termasuk arsip asli, kopi, ekstrak maupun konsep.
Landsarchief sebagai sebuah lembaga kearsipan memainkan peran yang berbeda-beda bagi beberapa kalangan. Bagi pemerintah, Landsarchief menjadi pusat penyimpanan arsip yang memudahkan pemerintah untuk mencari arsip yang dibutuhkan. Informasi dari arsip yang ada digunakan untuk menjadi dasar pembuatan keputusan. Bagi sejarawan khususnya, adanya lembaga kearsipan menstimulasi munculnya lembaga-lembaga ilmiah yang berperan dalam penulisan sejarah atau historiografi.
Gedung Sekretariat Algemene Secretarie denganlatar belakang Gunung Salak di dekat Paleis Buitenzorg, (Bogor Sekarang). Di gedung inilah staf pegawai Algemene Secretarie mempersiapkan dukungan administrasi untuk
Gubernur JenderalSumber : KIT
19Majalah ARSIP Edisi 67 2015
Sebelum adanya lembaga kearsipan, penulisan sejarah lebih menyerupai penulisan roman karena ketidakjelasan sumber informasi atau referensi. Setelah adanya lembaga kearsipan, penulisan sejarah lebih mendasarkan pada data yang diambil dari arsip yang disimpan di Landsarchief. Pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, muncul sejarawan negara yang bertugas menulis sejarah berdasarkan informasi yang didapatkan dari arsip dan Landsarchivaris sering membantu petugas tersebut dalam mengumpulkan data sebagai bahan tulisan. Sedangkan bagi masyarakat pada umumnya, Landsarchief berperan dalam penelusuran genealogi, atau pencarian silsilah yang biasanya dilakukan oleh orang Indo-Eropa sebelum masa pendudukan Jepang. Hal ini dilakukan agar mereka bisa membuktikan bahwa mereka memiliki darah Eropa atau memiliki garis keturunan ningrat orang Eropa yang dapat menaikkan kelas ekonomi mereka di dalam masyarakat dan memudahkan dalam mendapatkan posisi atau bekerja di pemerintahan. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, orang Indo-Eropa mendatangi Landsarchief untuk mencari kartu genealogi mereka agar bisa membuktikan bahwa mereka memiliki darah pribumi atau merupakan keturunan dari orang pribumi. Dengan bukti tersebut, mereka dapat menghindar dari kemungkinan diinternir.
Sebelum berada di bawah pengawasan pemerintah, sejumlah arsip tua atau arsip lama (oude archieven atau arsip yang diciptakan pada periode VOC dan pemerintah transisi Inggris) banyak yang hilang. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain iklim, serangga, dan minimnya usaha untuk melakukan preservasi arsip. Pada kasus-kasus ekstrem, sejumlah arsip lama mengalami kerusakan karena penyalahgunaan, misalnya pembuatan rancangan strategi militer di atas sejumlah dokumen tua. Selain itu, banyak arsip hilang yang kemungkinan besar disebabkan oleh seringnya tempat perpindahan tempat penyimpanan arsip.
Banyaknya arsip yang dihasilkan pada periode sebelum berdirinya pemerintah kolonial serta pentingnya isi arsip tersebut dalam penulisan sejarah dan pembuatan keputusan membuat pemerintah Hindia Belanda berupaya menangani dokumen-dokumen ini dengan lebih serius. Pada 1862 dan 1867, untuk mencegah resiko kehilangan arsip penting, banyak arsip lama dikirim ke Belanda untuk disimpan di Algemene Rijksarchief, di antaranya adalah arsip Bank der Schepenen. Selain itu, alasan relokasi arsip ke Belanda juga disebabkan pemerintah Hindia Belanda kekurangan tempat
penyimpanan arsip. Namun demikian, pengiriman arsip ke Belanda sempat menimbulkan kritik, salah satunya disuarakan oleh Dr. J.J. de Hollander, seorang profesor di Akademi Militer Kerajaan, kepala pendidikan di bidang studi Sejarah, Geografi, Geografi dan Etnologi Hindia Belanda. Ia berpendapat bahwa arsip hanya dapat diketahui jati dirinya dengan membaca isi informasi dari arsip itu sendiri namun tidak ada pemberian izin maupun kesempatan diberikan oleh pemerintah kolonial untuk melakukan observasi atau melakukan penelitian terhadap arsip tua tersebut karena tidak ada seorang arsiparis maupun pejabat pemerintah yang ditunjuk yang dapat menjelaskan isi informasi dari arsip tua tersebut ke dalam katalog .
Dari penjelasan di atas, Algemene Secretarie dan Landsarchief meme-gang peran penting dalam bidang kearsipan, baik dalam konteks akuntabilitas, evidensial, maupun pembentukan memori kolektif. Di satu sisi, Algemene Secretarie berperan sebagai lembaga yang menghasilkan arsip yang dimanfaatkan terutama sebagai produk administratif terkait aktivitas gubernur jenderal sekaligus lembaga pendahulu Landsarchief. Di sisi lain, Landsarchief sebagai lembaga penerus menyimpan dan merawat arsip tersebut (yang dahulu disimpan oleh Algemene Secretarie. Kedekatan dua lembaga ini dapat dipahami terutama dari latar belakang historis pendirian Landsarchief. Hal ini menggarisbawahi kepentingan pemerintah kolonial terhadap pengelolaan informasi khususnya arsip. Peran yang dilakukan kedua lembaga ini sedikit berbeda, namun terlihat kepentingan yang sama bahwa untuk mencapai tujuan baik politis, keilmuan, historis atau yang lain, perlu adanya perhatian khusus terhadap arsip yang dihasilkan dan disimpan. Dilihat dari sudut pandang saat ini, arsip yang disimpan dua lembaga tersebut hanya menjadi bagian kecil di antara khazanah arsip kolonial yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana pemerintah kolonial beroperasi, terutama arsip Algemene Secretarie yang menjadi lembaga terdekat dengan gubernur jenderal.
Penataan Arsip Algemene Secretarie di gedungArchief, Jl. Juanda Bogor sebelum dipindah ke Depo Ragunan
(Jl. Ampera Raya Jakarta Selatan)Sumber : ANRI Dalam gerak Langkah 50 Tahun Indonesia Merdeka
20 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
ARTIKEL LAPORAN UTAMA
APA YANG KITA INGAT DARI GUS DUR?SANG BAPAK PLURALISME INDONESIA
itu aja kok repot, kalimat itulah yang sering kita ingat dari seorang Abdurrahman Wahid,
Presiden Republik Indonesia keempat. Gus Dur, begitu beliau sering dikenal merupakan seorang tokoh yang tidak hanya sebagai seorang ulama namun juga sebagai tokoh pluralis yang memerhatikan kepentingan kelompok minoritas di Indonesia. Abdurrahman Wahid dilahirkan pada tanggal 4 Agustus 1940 di Jombang, dari lingkungan sentral NU (Nahdhatul Ulama). Ayahnya adalah K.H Wahid Hasyim, putra pendiri NU K.H Hasyim Asy’ari dan merupakan salah seorang penanda tangan Piagam Jakarta serta Menteri Agama pada kabinet Hatta, Natsir dan Sukiman.
Gus Dur menempuh pendidikan
dasar di Jombang, lalu meneruskan SMTP dan SMTA di Yogyakarta dan Jakarta. Sebagai anak keluarga besar pesantren, ia juga banyak mengenyam pendidikan pesantren di beberapa tempat. Ia pernah mengenyam pendidikan pesantren Telagrejo di Magelang selama tiga tahun sejak 1956 dan melanjutkan ke pesantren Tambakberas Jombang selama empat tahun serta pernah berada di pesantern Krapyak Yogyakarta.
Tahun 1964-1966, ia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo pada Departemen of Higher Islamic and Arabic Studies. Namun ia tidak sempat menyelesaikan pendidikannya karena suasana yang kurang kondusif sehingga praktis selama dua tahun
G banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan nasional Mesir serta perpustakaan kedutaan Amerika dan Perancis, disamping juga aktif dalam berbagai forum kajian. Selepas dari Kairo, ia pindah ke Universitas Baghdad dan masuk pada Fakultas Sastra sampai tahun 1970 ketika ia dipanggil pulang ke Indonesia.
Setelah itu Gus Dur aktif untuk mengembangkan pendidikan pesantren di Indonesia dan pada muktamar NU di Situbondo tahun 1984, bersama dengan KH Achmad Shiddiq, terpilih masing-masing sebagai Ketua Tanfidziyah dan Syuriah PBNU. Posisi ini bertahan sampai dipilih kembali pada muktamar di Yogyakarta tahun 1989. Sampai dengan muktamar di
Andriea Salamun :
Audiensi Gus Dur dengan warga Tionghoa di Istana Negara. Jakarta, 31 Desember 2000. (Sumber: Setneg)
21Majalah ARSIP Edisi 67 2015
Cipasung tahun 1994, kedudukan Gus Dur masih kuat dan tetap dipercaya memimpin organisasi Islam terbesar ini bersama K.H Ilyas Ruchiyat. Di luar organisasi NU, ia aktif di forum Demokrasi dan forum-forum lainnya, baik nasional maupun internasional.
Pada saat reformasi Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa tahun 1998 dan saat Pemilu 1999 PKB memperoleh suara ketiga terbesar. Kemunculan Gus Dur sebagai tokoh politik pada saat itu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Buktinya pada tahun 1999, saat dilakukan pemilihan Presiden oleh anggota DPR/MPR, ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan B.J Habibie.
Bapak Tionghoa dan Otonomi Khusus Papua
Saat menjadi Presiden, Gus Dur identik untuk mengangkat nilai-nilai budaya dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Dalam hal tipe pemimpin menurut Gregg Thompson dan Bruna Martinuzzi menjelaskan adanya dua tipe kepemimpinan, pertama mengedepankan soft power, yaitu pemimpin yang memiliki kepribadian menarik, budaya, nilai-nilai, dan kekuasaan moral menjadi kekuatan untuk memikat hati orang tanpa memanipulasi mereka dengan rangsangan yang bersifat material. Sedangkan sebaliknya, tipe kedua adalah kepemimpinan yang mengedepankan hard power yaitu kekuatan berupa reward, punishment, atau alat lainnya yang bersifat material dan digunakan untuk mendapatkan dukungan publik.
Buktinya, keputusan-keputusan yang dilakukan Gus Dur menyentuh kepada kelompok minoritas di Indonesia. Antara lain, ia mengeluarkan Keputusan Presiden
Nomor 6 Tahun 2000 yaitu pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang berisi larangan segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat China yang dilakukan di Indonesia. Keputusan ini memperbolehkan bangsa Tionghoa dapat mengekspresikan kebudayaannya termasuk kebebasan menjalankan agama di Indonesia. Selain itu Gus Dur juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 yang menetapkan Hari Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Dua keputusan ini menjadi bukti bahwa Gus Dur memiliki pandangan yang universal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Tentu saja dua keputusan ini juga membuktikan bahwa Gus Dur mengangkat nilai-nilai budaya sebagai bagian dari tipe kepemimpinan soft power nya. Untuk itu pada tanggal 10 Maret 2004, Gus Dur dinobatkan sebagai “Bapak Tionghoa”
oleh beberapa tokoh Tionghoa di Semarang.
Lebih daripada itu yang menarik dari pemerintahan Gus Dur adalah saat ia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Arsip Nasional Republik Indonesia No. 933 Daftar Arsip Setneg 1950-2004). Undang-Undang ini menjadi angin segar bagi masyarakat Papua karena pemerintah memperhatikan aspirasi mereka agar tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua bukanlah hanya sekedar penamaan namun adalah sebuah identitas bagi masyarakatnya dan sejak saat itu nama Provinsi Irian Jaya berubah menjadi Provinsi Papua. Dengan adanya otonomi khusus tersebut dampaknya tentu sangat besar bagi masyarakat Papua hingga saat ini.
Tentunya masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang dihasilkan
Berkas Penyusunan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
(Sumber: ANRI, Daftar Arsip Setneg 1950-2004, No. 933)
22 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
ARTIKEL LAPORAN UTAMA
era pemerintahan Gus Dur namun pertanyaannya adalah apakah kita ingat akan kebijakan yang telah dibuat Gus Dur saat menjadi Presiden?. Pertanyaan ini akan dapat dijawab apabila kita memiliki bukti sejarah melalui sebuah arsip yang tersusun dengan baik. Arsip menjadi penting bukan hanya menghasilkan sebuah informasi namun fisik arsip yang terpelihara dapat menjadi bukti keberadaan sebuah pemerintahan.
Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa
Banyak kebijakan yang dibuat oleh Gus Dur, dan tentunya banyak yang tidak mengetahui mengapa kebijakan tersebut dibuat. Seperti halnya Gus Dur selalu berpihak pada kaum minoritas dan pemikirannya terhadap penolakan Negara Islam di Indonesia padahal ia memiliki latar belakang kesantrian yang sangat kental. Dalam sebuah buku yang ditulis Gus Dur, ia menyatakan bahwa Islam adalah jalan hidup (syariah) yang tidak memiliki konsep jelas tentang negara. Bahkan ia juga mengatakan bahwa dalam pandangan Islam tidak ada keharusan untuk mendirikan sebuah sistem Islam. Jika terdapat negara yang berlandaskan Islam sebagai konstitusinya akan terjadi bias batas kewenangan negara dalam mengelola masyarakatnya mengingat luasnya cakupan Islam (2006:14). Catatan ini menjadi salah satu pemikiran Gus Dur tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama, terutama di Indonesia yang masyarakatnya heterogen.
Dari pemikiran seperti inilah, Gus Dur berusaha mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka mensintesakan wawasan keislaman dengan keindonesiaan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara bangsa. Dan atas dasar ini pulalah
Gus Dur mengkritik kecenderungan sejumlah besar kalangan pergerakan Islam yang berpegang pada pola idealistik yang mengganggap Islam sebagai alternartif terhadap paham-paham kenegaraan lain. Dalam konteks inilah Gus Dur menegaskan bahwa yang diajukan sebagai agenda adalah bagaimana menjadikan Islam sebagai “pemberi warna tunggal” bagi kehidupan masyarakat. Islam dijadikan alternatif terhadap berbagai macam persoalan bangsa, termasuk kesadaran berbangsa dalam arti nation“.
Untuk itu arsip kepresidenan dibutuhkan untuk melihat pemikiran, kebijakan, konstitusi, dan pertanggung jawaban sebuah rezim pemerintahan. Arsip tentang Gus Dur sangat menarik untuk ditelusuri karena gaya kepemimpinan Gus Dur yang berbeda dari Presiden terdahulu. Informasi yang didapatkan melalui arsip menjadi sebuah memori kolektif bangsa karena masyarakat dapat mempelajari pemikiran Gus Dur dalam mengelola pemerintahan, bagaimana kabinet menteri bekerja, kebijakan dan peraturan yang telah dibuat, dan mengenal tokoh-tokoh yang terlibat pada masa itu. Dengan mempelajari arsip semua fakta maupun isu yang terjadi pada masa itu dapat terpisahkan dengan jelas.
Pentingnya arsip tentang Gus Dur menjadi bagian dari sejarah pemerintahan bangsa Indonesia. Jika mantan Presiden Soekarno dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan gagah berani berhasil memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan mantan Presiden Soeharto dengan kekuatan politiknya berhasil menciptakan stabilitas politik nasional dan memberi warna pembangunan di segala bidang. Kemudian dilanjutkan oleh mantan
Presdien Habibie, walupun singkat namun memberi andil dalam pengembangan industri pesawat terbang dalam negeri. Maka sebagai mantan Presiden, Gus Dur tidak cukup hanya dikenal dari sebuah kata-katanya “Gitu Aja Kok Repot” karena Gus Dur telah berhasil membangun nilai dan budaya untuk saling menghargai satu sama lain di dalam masyarakat Indonesia yang heterogen.
Jika arsip tentang Soekarno dan Soeharto sebagai Presiden pada masanya sangat banyak ditemui dalam berbagai bentuk, baik itu arsip kertas, foto, maupun film. Untuk itu Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara kearsipan nasional memiliki kewajiban untuk menelusuri dan menyajikan arsip kepresidenan kepada masyarakat sebagai memori kolektif bangsa. Kesinambungan antara satu pemerintahan dengan pemerintahan selanjutnya akan menjadi bukti sejarah perjalanan bangsa.
Untuk itu Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara kearsipan menjadikan arsip kepresidenan sebagai program dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat sebagai wujud memori kolektif bangsa. Dalam rangka mengelola arsip kepresidenan tersebut dibutuhkan kerjasama dengan lembaga-lembaga Negara terutama Sekrteariat Negara dan Sekretariat Presiden dikarenakan banyak arsip-arsip yang menjadi provenance kedua lembaga tersebut. Apalagi informasi tentang arsip kepresidenan menarik untuk dimanfaatkan agar kita dapat belajar tentang kebiajakn dan pemerintahan. Dan diharapkan agar arsip keprsedienan mampu menjadi simpul pemersatu bangsa terhadap berbagai persoalan bangsa ini.
23Majalah ARSIP Edisi 67 2015
ada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10.00 WIB di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dibacakanlah teks
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno didampingi Mohammad Hatta dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih dan diiringi dengan nyanyian lagu Indonesia Raya. Proklamasi berlangsung secara sederhana, namun penuh khidmat dan dihadiri oleh ±1.000 orang terdiri dari para pemimpin bangsa. Soekarno dan Mohammad Hatta adalah tokoh terpenting dalam peristiwa ini yang nantinya menjadi pasangan presiden dan wakil presiden pertama di Republik Indonesia ini. Kedua tokoh ini juga menjadi sosok penting dalam penyusunan arsip kepresidenan Republik Indonesia ini karena merekalah cikal bakal terbentuknya negara Republik Indonesia yang merdeka sampai dengan saat ini.
Soekarno seperti yang kita diketahui adalah sosok terpenting dalam sepanjang catatan sejarah memerdekaan bangsa indonesia dari penjajahan Belanda. Soekarno juga merupakan Presiden Pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945-1966. Beliau dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1910 dan meninggal pada usianya yang ke 69 di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) Gatot Subroto, Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Semasa hidupnya, Presiden Soekarno banyak mendapatkan penghargaan, antara lain penghargaan dari 26 Universita (luar negeri dan dalam negeri) dan meskipun beliau sudah meninggal dunia, Presiden Ir. Soekarno, juga tetap mendapat penghargaan sebagai bintang kelas satu oleh Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki.
Banyak sekali orang yang menjadi pengagum dari Soekarno. Hal tersebut dikarenakan Soekarno memiliki banyak sekali keistimewaan. Sekarang ini banyak orang yang mencari biografi singkat Soekarno karena hanya ingin mengerti seluk beluk mantan presiden Republik Indonesia ini. Dalam biografi Soekarno disebutkan bahwa beliau lahir dari kalangan keluarga yang cukup mampu. Setelah lulus dari sekolah menengah, Soekarno melanjutkan pendidikan ke Bandung. Pada zaman tersebut kampus yang dipilih adalah Technische Hooge School atau sekarang lebih umum disebut dengan ITB. Setelah selesai menempuh pendidikan tinggi tersebut membuat Soekarno menjadi sadar dan lebih fokus dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain Soekarno, tersebut pula nama Mohammad Hatta yang pada tanggal 18 Agustus 1945 resmi dipilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi Wakil Presiden, Mohammad Hatta amat gigih bahkan dengan nada sangat marah, menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggajati di Sidang Pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari – 6 Maret 1947 dan hasilnya Persetujuan Linggajati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada saat terjadinya Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947, Mohammad Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda dan pada saat itu dia masih berada di Pematang Siantar. Mohammad Hatta (lahir dengan nama Muhammad Athar, populer
MEREKAM JEJAK AwAL ARSIP KEPRESIDENAN INDONESIA MELALUI KHAzANAH ARSIP
JOGJA DOCUMENTEN 1945-1949
Dharwis W.U. Yacob :
P
Surat Dukungan Masyarakat Sumatera Selatan di Arab Saudi atas kemerdekaan Indonesia serta ungkapan dukungan atas pemerintahan Presiden Soekarno dan Wakil
Presiden Mohammad Hatta, Mekkah, 5 Juni 1948 dan 30 Juni 1948.ANRI, Jogja Documenten 1945-1949No.73
KHAZANAH
24 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
sebagai Bung Hatta; lahir di Fort de Kock (sekarang Bukittinggi, Sumatera Barat), Hindia Belanda, 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun) adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Beliau mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Mohammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Djamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batuhampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukittinggi. Sejak kecil, beliau telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam.
Perjalanan Republik Indonesia di awal kemerdekaan juga memiliki sejarah tersendiri. Berdasarkan Civil Affairs Agreement, pada 23 Agustus 1945, Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. Pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) yang makin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Mohammad Hatta dengan menggunakan kereta api, pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota. Meninggalkan Sutan Syahrir dan kelompok yang pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta. Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api, yang disebut dengan singkatan KLB (Kereta Luar Biasa). Banyak orang yang berasumsi bahwa rangkaian kereta api yang digunakan adalah rangkaian yang terdiri dari gerbong-gerbong luar biasa. Padahal yang luar biasa adalah jadwal perjalanannya, yang diselenggarakan di luar jadwal yang ada, karena kereta dengan perjalanan luar biasa ini, mengangkut Soekarno dan Mohammad Hatta , dengan keluarga dan staf, gerbong-gerbongnya dipilihkan yang istimewa, yang disediakan oleh Djawatan Kereta Api (DKA) untuk VVIP.
Intelligence Services) yang akhirnya disimpan di Den Haag, Belanda. Khazanah Arsip Djogdja Documenten ini cukup lama tersimpan di Belanda hingga tahun 1976.
Pengiriman kembali Khazanah Arsip Djogja Documenten ke Indonesia tentunya merupakan inisiatif Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diwakili oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Ibu Soemartini dan Arsip Nasional Negeri Belanda (dulunya bernama Algemeen Rijksarchief/ARA) yang diwakili Kepala Algemeen Rijksarchief, Ton Ribberijk. Pada akhir tahun 1974, Ibu Soemartini menulis surat kepada Kedutaan Belanda di Jakarta untuk meminta bantuan dana untuk mengirimkan Sejarawan Indonesia ke Den Haag untuk meneliti Inventaris Arsip Djogdja Documenten. Pada Bulan Januari 1975, Kementerian Perhubungan Budaya dan Informasi Pemerintah Belanda memberikan respon cepat dengan mengatakan bahwa Pemerintah Belanda sedang menyiapkan pengembalian arsip ke-pada Pemerintah Republik Indonesia terutama arsip yang tercipta pada
Perpindahan Soekarno dan Mohammad Hatta ke Yogyakarta ini sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ini tercatat dalam khazanah Arsip Djogdja Documenten merupakan bentuk arsip kepresidenan di awal Pemerintahan Republik Indonesia. Nama Djogdja Documenten didasari oleh kota dimana khazanah arsip ini ditemukan yaitu di Yogyakarta. Kata Djogdja merupakan kata ringkas dari Kata Yogyakarta atau Jogjakarta sedangkan documenten berasal dari Bahasa Belanda yaitu documenten yang artinya dokumen. Khazanah Arsip Djogdja Documenten ini sangat unik karena tercipta bukan dari institusi tertentu misalnya Sekretariat Negara atau yang lainnya namun tercipta dari berbagai lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang memang pada waktu itu baru berdiri, termasuk dibuat sendiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Banyaknya institusi pemerintahan yang membuat arsip semasa di Yogyakarta tesebut tersebar dimana-mana. Tersebarnya Khazanah Arsip Djogdja Documenten, namun mampu diselamatkan dan dikumpulkan oleh NEFIS (The Netherlands Forces
Surat dukungan masyarakat Pasundan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Yogyakarta, 13 Maret 1948.
ANRI, Jogja Documenten 1945-1949No.83
25Majalah ARSIP Edisi 67 2015
tahun 1945-1949 termasuk Khazanah Arsip Djogja Documenten. Pada bulan November 1975, Duta Besar Belanda, Jalink, memberikan informasi bahwa Khazanah Arsip Djogdja Documenten akan segera diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia walaupun memerlukan waktu yang lama karena arsipnya masih tergabung dengan Khazanah Arsip NEFIS. Akhirnya, Pada tahun 1976, terjadi proses pemindahan Khazanah Arsip Djogdja Documenten dari NEFIS ke ANRI melaui Kementerian Luar Negeri Pemerintahan Belanda.
Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949 memberikan informasi bagaimana Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan tugasnya di masa awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk kritikan serta dukungan yang dilakukan oleh Rakyat Indonesia pada masa itu kemudian bagaimana hubungan diplomasi tetap dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden kita meskipun dalam keadaan genting karena kekuatan Belanda yang masih berusaha mengambil kembali kemerdekaan Indonesia termasuk hubungan diplomasi negara–negara yang mendukung pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti India melaui Pandit Jawaharlal Nehru. Dalam Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949 juga memperlihatkan poster dan pamflet yang isinya mendukung langkah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta di masa awal pemerintahan. Selain itu pula terlihat pula bagaimana kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mulai bekerja meskipun dalam segi komunikasi masih sangat sulit. Di dalam Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949 juga memperlihatkan usaha-usaha Presiden Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta membentuk alat negara dalam menghimpun kekuatan pertahanan Republik Indonesia terutama di bidang militer termasuk pengangkatan personil-personil militer. Di dalam Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949 memperlihatkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad
Hatta membangun kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bentuk-bentuk pemberontakan dan perlawanan sebagian kecil Rakyat Indonesia untuk menghancurkan pemerintahan yang dibentuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949 bisa menjadi salah satu bahan rujukan pembentukan Arsip Kepresidenan Republik Indonesia karena Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949 memperlihatkan aktivitas Presiden Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Begitu banyak dinamika peristiwa yang terjadi pada masa awal kemerdekaan yang direkam dalam Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949. Rekaman arsip yang dihasilkan Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949 begitu variatif sehingga mampu menjawab keingintahuan pengguna yang ingin meneliti bagaimana bentuk aktivitas Presiden Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Bahkan untuk peneliti asing dapat mudah membaca arsip yang dihasilkan Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949 dikarenakan beberapa arsip yang dihasilkan sudah dibuat versi terjemahan Bahasa Inggris dan Bahasa Belanda untuk mempermudah komunikasi dikarenakan banyaknya hubungan diplomasi yang dibuat semasa awal kemerdekaan.
Dengan menggunakan Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949, pembentukan Arsip Kepresidenan Republik Indonesia menjadi lengkap karena dalam Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949 merekam segala bentuk aktivitas Presiden Republik Indonesia Pertama Soekarno dan Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama Mohammad Hatta di awal pemerintahan. Pembentukan Arsip Kepresidenan dengan menggunakan Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949 akan memberikan gambaran awal bagaimana aktivitas presiden dan wakil presiden di masa awal pembentukan pemerintahan Republik Indonesia sehingga rakyat Indonesia dapat mengetahui bagaimana realita yang terjadi dalam perjalanan sejarah Republik
Indonesia. Penggunaan Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949 agar dijadikan prioritas karena Khazanah Arsip Djogdja Documenten 1945-1949 merupakan pondasi dasar pembentukan arsip kepresidenan Republik Indonesia.
Surat dari Djawatan Kepolisian Negara kepada Wakil Presiden Mohammad
Hatta mengenai skema partai politik yang mendukung pemerintahan dan yang
anti pemerintahan Republik Indonesia, Yogyakarta, 9 September 1948
Sumber: ANRI, Jogja Documenten 1945-1949No.23
26 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
PRESERVASI
hli kearsipan dari belahan benua Eropa, Patricia E. Wallace, Jo Ann Lee dan
Dexter R. Schumbert, dalam buku Records Management: Integrateg Information System, 1992 telah membuat satu definisi tentang file elektronik. Electronic file generally consist of any collection of information that is recorded in a code that can be stored by computer and stored on some medium for retrieval viewing and use. Apabila diterjemahkan, file elektronik pada umumnya terbagi dalam beberapa kumpulan informasi yang direkam dalam kode yang dapat disimpan pada komputer dan dalam beberapa media untuk dilihat kembali dan dipergunakan.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, menerangkan informasi elektronik adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
Kemudian Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
Menurut undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menerangkan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dari keempat pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, arsip elektronik memiliki konotasi sama dengan file elektronik maupun dokumen elektronik. Oleh karena itu arsip elektronik memiliki kesamaan pengertian dengan file elektronik maupun dokumen elektronik. Pengertian arsip elektronik adalah kumpulan informasi yang direkam menggunakan teknologi komputer sebagai dokumen elektronik agar dapat dilihat dan dipergunakan kembali.
Berdasarkan pengertian arsip elektronik seperti dikemukan di atas, dapat dirinci lagi mengenai unsur-unsur di dalamnya yaitu : pertama, kumpulan informasi arsip. Kedua,
ARSIP ELEKTRONIKDAN PENTINGYA METADATA
Ari Syah Bungsu :
teknologi komputer. Ketiga, data yang diolah dan disimpan sebagai dokumen elektronik dan keempat kepentingan digunakan kembali.
Terhadap keempat unsur di atas, dapat dilakukan identifikasi untuk mengetahui apa saja yang akan menjadi objek utama dalam mengelola arsip elektronik, sehingga dengan mengetahui objek utamanya maka dapat ditentukan sistem operasional, serta alokasi sumber daya yang diperlukan.
Kumpulan informasi arsip tersebut, apabila dikaitkan dengan ilmu kearsipan (archievologi) seperti yang dijelaskan oleh Drs. Hadi Abubakar , terdapat 3 istilah dalam ilmu kearsipan yang dapat dijadikan inisial dari kumpulan informasi arsip seperti yang telah diterangkan yaitu : file, records dan Archives.
File adalah arsip aktif yang masih terdapat di unit kerja dan masih diperlukan dalam proses administrasi secara aktif, masih secara langsung digunakan.
Record adalah arsip in aktif yang oleh unit kerja setelah diadakan seleksi diserahkan penyimpanannya ke unit kersipan pada instansi bersangkutan arsip in aktif sudah menurun nilai kegunaannya dalam proses administrasi sehari-hari.
Archive adalah arsip statis yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Provinsi, Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi.
A
PRESERVASI
26 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
27Majalah ARSIP Edisi 67 2015
Metada dan Analogi Metadata
Metadata merupakan dokumen atau sumber informasi layaknya air sebagai kebutuhan manusia. Kekurangan air akan menyebabkan dehidrasi dan malfungsinya tubuh manusia. Kekurangan informasi metadata pada suatu sumber informasi akan mengakibatkan hilangnya sumber informasi, tidak terdeteksi, bahkan lupa atau mungkin terhapusnya suatu sumber informasi.
Pengertian Metadata
Berikut beberapa pengertian Metadata dari beberapa sumber. Menurut Anne Robertson (2000). Enabling Best Practice Recordkeeping in the Digital Age, Proccedings ALIA Conference, Australia, mengatakan :
“…Metadata adalah bentuk sederhana untuk tipe informasi yang selalu dihimpun oleh Arsiparis, records Manager dan Pustakwan untuk mendeskripsikan dan mengontrol kegiatan kearsipan dan sumber daya informasi lainnya.”
berdasarkan ISO 15489 : Metadata adalah data yang menjelaskan tentang konteks, konten dan struktur dari suatu arsip dan pengelolaannya sepanjang waktu.(metadata is “data describing the context, content and structure of records and their management through time” )
Sedangkan menurut ISO 23081: “Metadata adalah informasi yang terstruktur atau semi struktur yang memungkinkan kegiatan penciptaan, registri, klasifikasi, akses, preservasi, serta disposisi arsip sepanjang waktu dan melintasi domain akses (Metadata is structured or semi-structured information that enables the creation, registration, classification, access, preservation and disposition of records through time and with and across access domains ….). Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Perka ANRI) Nomor 21 Tahun 2011 Metadata arsip adalah (a) Data yang mendeskripsikan konteks, konten, dan struktur arsip serta pengelolaannya sepanjang masa
(b) Informasi yang terstruktur atau semi-terstruktur yang memungkinkan penciptaan, pengelolaan dan penggunaan arsip sepanjang masa dan lintas domain, metadata pengolahan arsip dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengautentifikasi dan mengontekstualkan arsip dengan orang, proses, dan system yang menciptakan mengelola, memelihara dan menggunakan arsip-arsip tersebut.
Kategori Metadata dan Fungsinya
Ada beberapa kategori metadata serta fungsi atau kegunaannya, antara lain:
Pertama, metadata deskriptif. Metadata yang mendeskripsikan isi dari suatu sumber daya yang digunakan untuk indeksi, Pencarian dan mengidentifikasi suatu sumber daya digital
Kedua, metadata administratif. Metadata terkait manajemen infor-masi tentang sumber daya digital sebagai contoh hak kepemilikan dan manajemen
Ketiga, metadata struktural. Metadata ini digunakan untuk menampilkan dan menavigasi sumber daya digital serta mendeskripsikan hubungan antara multiple digital file, seperti halaman pada buku yang telah didigitalisasi
Keempat, metadata teknikal. Mendeskripsikan fitur-fitur file digital seperti resolusi, kerapatan dimensi (Pixel dimention) dan perangkatnya (Hardware). Informasi ini sangat diperlukan untuk migrasi dan keberadaan sumber daya digital dalam jangka waktu yang panjang.
Kelima, metadata preservasi. Metadata ini secara spesifik untuk menangkap informasi yang akan membantu memudahkan pengelolaan dan akses ke digital sepanjang waktu. Ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari metada deskriptif, administratif, struktural, dan teknikal yang fokus pada provenance, autentifikasi, kegiatan preservasi, lingkungan teknis dan manajemen hak
dari suatu objek.
Keterkaitan Arsip Elektronik dan Integrasi Informasi
Terdapat 4 (empat) kumpulan informasi arsip yang terhubung secara integratif melalui teknologi komputer, dan model integrasi kumpulan informasi arsip bersifat leveling yaitu : pertama, level letter. Kedua, level file. Ketiga, level records. Keempat, level archives.
Keempat level diatas, apabila dikonversikan dengan teknologi komputer maka dapat menghasilkan modul-modul arsip elektronik mencakup: e-letter, e-file, e-record, dan e-archives
Untuk mengintegrasikan masing modul-modul di atas, maka setiap modul tersebut harus dilengkapi dengan metadata serta fasilitas menu pendukung lainnya, dan yang penting diperhatikan adalah susunan masing-masing metadata harus didesain dengan tepat dan akurat yaitu metadata yang wajib diisi (mandatory) dan metadata pendukung (unmandatory). Dengan desain metadata yang akurat, maka akan terjadi aliran aktivasi elektronik terhadap kumpulan informasi arsip dari masing-masing level yang pada akhirnya bermuara pada sistem pengelolaan arsip elektronik sesuai dengan diharapkan.
Keberadaan teknologi komputer jika dikaitkan arsip elektronik yaitu berfungsi sebagai perangkat kerja utama (main utilities resouces) bagi operasionalisasi sistem pengelolaan arsip elektronik, dan hampir seluruh proses bisnis atau aktivitas secara manual dalam pengelolaan arsip dapat dilakukan oleh sistem kerja teknologi komputer seperti mencatat, mengindeks, mengolah dan menyimpan arsip hingga menyusun dan menampilkan daftar arsip serta menemukan kembali arsip mampu dilakukan oleh teknologi komputer dengan cepat, akurat dan menarik. Sedangkan untuk melakukan penilaian (appraisal) arsip, teknologi komputer masih tergantung dengan sumber daya manusia kearsipan.
28 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
PRESERVASI
Sebagai perangkat kerja utama sistem pengelolaan arsip elektronik, teknologi komputer dapat dimanfaatkan untuk 3 (tiga) proses kerja yaitu :
Pertama, proses digitalisasi arsip yaitu proses kerja teknologi komputer yang beroperasi terbatas hanya merubah bentuk (transformer) dari arsip berbentuk analog menjadi arsip berformat digital, elektromagnetik, optikal.
Kedua, proses alih media arsip yaitu proses kerja teknologi komputer yang dipergunakan dalam rangka pemeliharaan arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan arsip tersebut.
Ketiga, proses elektronikisasi arsip yaitu proses kerja teknologi komputer yang beroperasi secara total mengikuti alur bisnis atau aktifitas pengelolaan arsip, mulai dari hulu hingga ke hilir. Proses elektronikisasi arsip ini yang akan melahirkan model papperless office.
Secara sistemik komputer beroperasi sesuai dengan proses kerja secara standar elektronik meliputi: proses input data, proses pengolahan data, proses output data serta jaringan dan distribusi data.
Berdasarkan proses kerja tersebut, dapat didesain aplikasi penginputan meliputi seluruh modul sistem pengelolaan arsip elektronik yaitu keempat modul seperti yang telah diuraikan di atas, apabila design aplikasi penginputan dapat memenuhi kriteria seluruh level kumpulan informasi arsip maka akan menghasilkan aktivasi elektronik yang integratif dari masing-masing level tersebut. Selanjutnya kumpulan informasi arsip dari seluruh level yang sudah diinput, akan diolah di central prossesing unit komputer menggunakan seperangkat program dan aplikasi yang sudah didesign sesuai dengan kebutuhan alur kerja pengolahan arsip untuk semua level. Kemudian output dari sistem kerja komputer tersebut terdiri dari 2 (dua) unjuk kerja. Pertama, informasi arsip elektronik untuk kepentingan
bahan perencanaan, pelaporan dan pengawasan serta pengambilan keputusan. Kedua, daftar dari masing-masing level kumpulan informasi arsip untuk kepentingan penilaian arsip, layanan keterbukaan informasi publik, kontrol dan pengendalian arsip.
Berkenaan dengan data yang disimpan sebagai dokumen elektronik pemahamannya berkaitan erat dengan tempat menyimpan dokumen elektronik. Apabila menggunakan analogi pengorganisasi file, records, archives maka dapat dipahami pengorganisasian file terdiri dari sentralisasi, desentralisasi, atau desentralisasi terkendali, sedangkan pengorganisasian records hanya meliputi records centre, dan terakhir pengorganisasian archives hanya meliputi archival building. Jika analogi pengorganisasian file, records, dan archives di atas diaplikasi ke dalam sistem komputer maka tempatnya hanya satu yaitu data centre atau bank data.
Pada dasarnya arsip yang disimpan itu karena memiliki nilai guna, oleh sebab itu arsip akan dicari, untuk digunakan kembali oleh pengguna arsip sesuai dengan kepentingan dari masing-masing pengguna arsip. Berdasarkan kepentingan pengguna arsip dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok pengguna arsip yaitu : masyarakat, pelajar, mahasiswa dan aparatur pemerintah.
Kepentingan untuk menggunakan kembali arsip terhadap empat kelompok di atas, harus memperhatikan prinsip keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan dan ketertutupan arsip maupun prinsip Maximum Acces Limited Exception (MALE). MALE yaitu prinsip yang menghendaki semua informasi pada dasarnya terbuka tetapi menghendaki pula keterbatasan dan pengecualian untuk arsip dengan kriteria tertentu. Keberadaan sistem pengelolaan arsip elektronik yang
Ilustrasi pentingnya metadata
29Majalah ARSIP Edisi 67 2015
dapat diandalkan akan memberikan keuntungan yang besar bagi pengguna arsip karena penemuan kembali arsip dikaitkan penggunaan kembali arsip sangat cepat, akurat serta murah.
Metadata di ANRI
Metadata di Arsip Nasional RI diatur dengan PERKA No 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)
Elemen data merupakan struktur terkecil dalam suatu pengolahan data yang memiliki makna atau simantik tertentu. Penetapan elemen data sangat penting bagi pengguna eksternal dari suatu sistem pengolahan data. Penamaan atau pendefenisian elemen data yang baik akan memudahkan proses pemetaan sekelompok data terhadap kelompok data lainnya.
Penamaan atau pendefenisian elemen data yang baik paling tidak memenuhi kriteria. Pertama, tepat. Penamaan harus menggunakan kata yang tepat. Sedapat mungkin tidak menggunakan peristilahan yang memiliki makna ganda. Kedua, Ringkas. Penamaan sebaiknya menggunakan peristilahan yang sesingkat mungkin namun tetap jelas.
Ketiga, berbeda satu sama lain. Penamaan sebaiknya berbeda antara satu elemen data dengan elemen data lainnya, sehingga tidak terjadi ambiguitas. Keempat, praktis. Penamaan jangan sampai menimbulkan kesulitan dalam pengisian data. Kelima, efektif. Penamaan elemen data sesuai dengan fungsi. Dengan adanya standar ini diharapkan terjaminnya pendeskripsian arsip yang konsisten, sesuai, dan jelas, memudahkan temu balik dan pertukaran informasi tentang arsip, memungkinkan peng-gunaan data bersama serta memungkinkan integrasi deskripsi dari berbagai lokasi ke dalam satu system informasi yang terpadu.
Jenis metadata/elemen data
berdasarkan sifatnya terbagi 2 bagian yakni mandatory dan opsional. Mandatory merupakan metadata yang wajib ada dalan suatu system pengelolaan arsip. Sedangkan Opsional merupakan metadata yang dapat ditambahkan untuk mendukung kelengkapan informasi arsip.
Arsip elektronik dan metadata memiliki kaitan yang sangat penting dalam pengelolaan arsip. Arsip elektronik merupakan tipe atau jenis baru dalam khazanah tipologi arsip, dan metada adalah bagian penting dari arsip guna menjadikan arsip elektronik akuntabel dan memiliki informasi yang lengkap baik saat penciptaan, penggunaan maupun pengelolaan.
Dengan demikian, konsekuensi bagi bidang kearsipan adalah
mengupayakan arsip elektronik ini agar dapat diaplikasikan dan diimplementasikan sama, seperti tipe atau jenis arsip yang sudah ada lebih lama yaitu arsip kertas. Selain itu pula adanya jaminan metada terisi dengan lengkap (sesuai syarat dan ketentuan)
Dalam rangka upaya di atas, perlu dibangun konsepsi dan pemahaman yang kuat tentang arsip elektronik beserta metadanya. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku pembina kearsipan nasional harus mampu menjawab tantangan pengelolaan arsip elektronik, karena di masa yang akan datang zaman digitalisasi tidak dapat dihindari dalam kegiatan kearsipan baik penciptaan, penggunaan, pengelolaan dan pemusnahan arsip.
Contoh Elemen data yang bersifat keharusan/ mandatory :
Contoh Elemen data Opsional
30 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
VARIA
rsip Kepresidenan merupakan konsep yang baru dalam dunia kearsipan di Indonesia. Arsip
Kepresidenan memiliki cita-cita bahwa seluruh kegiatan presiden pada awal kemerdekaan Indonesia sampai saat ini terekam dan dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk memorial atau tampilan diorama kepresidenan. Presiden dalam konteks negara dengan penganut sistem presidensial merupakan jabatan penting dalam sebuah negara. Ia merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Maju mundurnya sebuah negara salah satunya juga tergantung pada presidennya.
Memorial presiden dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hal-hal yang telah dilakukan presiden dan wakilnya dalam periode kepemimpinannya. Jika kita kaji dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, presiden memiliki tugas di antaranya Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan lain-lain.
Berdasarkan pendapat para pakar, UUD 1945 memberikan pula kekuasaan yang besar pada Presiden RI untuk menyelenggarakan roda kenegaraan, di antaranya menjadi: Kekuasaan Administratif, Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Yudikatif, Kekuasaan Militer, Kekuasaan Diplomatik, dan Kekuasaan Darurat, atau sekurang-kurangnya presiden memegang Kekuasaan dalam bidang Eksekutif, Kekuasaan dalam bidang Legislatif, Kekuasaan sebagai kepala Negara dan Kekuasaan dalam bidang Yudikatif.
Tugas presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas rutin yang dijalankan. Dalam proses menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan. Tak ayal akan ada banyak arsip tercipta dari tugas yang harus diselesaikannya. Presiden memiliki peran penting dan memberikan gambaran memori kolektif
MENCARI PIJAKAN ARSIP KEPRESIDENANRayi Darmagara :
bangsa dari masa ke masa terhadap perkembangan republik ini.
Tugas tersebut dari waktu ke waktu diwadahi oleh lembaga kepresidenan, hanya perjalanan pembentukan lembaga-lembaga yang berada langsung di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang bertugas membantu secara teknis dan administrasi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dalam praktiknya disesuaikan dengan kebijakan Presiden dan wapres yang berkuasa. Terlepas dari hal tersebut, keberadaan lembaga kepresidenan baik itu Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Kepresidenan, dan lainnya yang pembentukannya oleh presiden dapat dibenarkan dan dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan UUD 1945 dan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, desain konstitusi mengenai tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki ruang lingkup yang luas. Mengingat tugas presiden begitu luas dimungkinkan membentuk lembaga yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kepresidenan.
A
31Majalah ARSIP Edisi 67 2015
MENCARI PIJAKAN ARSIP KEPRESIDENANRayi Darmagara :
Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan terdapat dua dimensi pada pengelolaan arsip yang diciptakan presiden. Kedua dimensi tersebut, ANRI berkewajiban menerima dan mengelola arsip statis yang diserahkan dari lembaga negara yang mendukung kegiatan presiden dan dimensi presiden sebagai arsip perseorangan yang merupakan tokoh nasional. Lembaga Negara dalam lingkungan Presiden dapat bekerja memotret dan menggambarkan aktivitas Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, maupun pribadi.
Dalam kategori arsip per-seorangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memberikan kategori penyelamatan arsip berdasarkan kapasitasnya, yaitu proses penyerahan arsip statis tokoh nasional diserahkan kepada ANRI, arsip statis tokoh provinsi diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi, arsip statis tokoh kabupaten/kota diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota. Hal ini yang juga akan menimbulkan inspirasi dari lembaga kearsipan daerah terhadap konsep arsip kepresidenan menjadi Arsip Kegubernuran dan Kebupatian atau Kewalikotaan.
Arsip Kepresidenan dalam dimensi lain merupakan alat bukti pertanggung jawaban dan akuntabilitas presiden terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan Presiden terhadap rakyatnya. Jembatan kepentingan presiden dan kepentingan rakyat yang menjadikan pentingnya membentuk Arsip Kepresidenan.
Akuisisi Arsip Kepresidenan
Sejak proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia, telah memiliki 7 (tujuh) periode presiden, yaitu Soekarno (1945 – 1966), Soeharto (1966 – 1998), B.J. Habibie (1998 – 1999), Abdurrahman Wahid (1999 –
2001), Megawati Soekarno Putri (2001 – 2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014), dan Joko Widodo (2014-2019).
Para presiden tersebut telah begitu banyak memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi negara Indonesia. Sejarah kepemimpinan presiden-presiden tersebut harus mampu dibuktikan dalam bentuk arsip yang tercipta. Sebagai lembaga yang memiliki tugas menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk arsip yang diciptakan oleh Presiden tersebut, maka penambahan khazanah dalam bentuk akuisisi arsip mutlak diperlukan.
Akuisisi dalam konteks Arsip Kepresidenan jika dilihat dari subtansi informasi dan karakteristik arsip termasuk dalam bentuk arsip yang banyak diminati masyarakat karena secara langsung berkaitan dengan kemashuran atau menyangkut kehidupan orang-orang penting, tempat, benda, isu atau peristiwa dalam sejarah yang terjadi pada era jabatan masing-masing presiden. Terlebih jika akuisisinya mampu memberikan gambaran utuh secara kronologis dan lengkap setiap peristiwa sejarah kepresidenan dengan varian jenis arsipnya baik berbentuk kertas, foto, film/video, kaset, kartografi, gambar kearsitekturan dan arsip elektronik.
Bagaimana jika arsip peristiwa sejarah kepresidenan masih belum terdapat arsipnya? hal ini tentu memicu ANRI dalam melengkapi terhadap bolongnya arsip peristiwa sejarah kepresidenan tersebut. Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa dalam rangka penyelamatan terhadap arsip yang dicari keberadaannya, lembaga kearsipan wajib membuat Daftar Pencarian Arsip (DPA). DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh
lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.
Kesadaran ini pula yang akan ditularkan kepada lembaga kepresidenan dalam pengelolaan arsipnya supaya menjaga keutuhan arsip yang tercipta pada periode presiden yang berkuasa.
Kesadaran Arsip Sang Mr. Presiden
Masih segar ingatan kita beberapa waktu yang lalu, Presiden SBY yang menjabat 2 periode yaitu tahun 2004 s.d tahun 2014 menyerahkan arsipnya ke ANRI. Hal yang dilakukan SBY merupakan nilai dan budaya yang sangat penting bagi negeri ini. Negeri ini harus belajar banyak dari setiap pemimpinnya, negeri ini harus dapat memetik setiap pelajaran dari pemimpin terdahulu, negeri ini harus lebih maju dari masa sebelumnya. Catatan kekurangan dan kelebihan memberikan gairah dan pelajaran bagi penggantinya untuk mewujudkan negeri yang adil, makmur dan sejahtera.
Arsip merupakan hal penting untuk mengetahui sebuah perjalanan itu, di dalamnya terdapat informasi yang terekam mengenai apapun, termasuk kebijakan presiden. Karena pentingnya arsip tersebut maka dengan segala daya dan upaya, Presiden SBY ingin arsipnya diserahkan ke ANRI. Tentu bukan untuk menelanjangi apa yang telah dibuatnya pada saat menjabat, tetapi sebagai gambaran perjalanan bangsa dan pelajaran penting untuk memetik apa yang telah diambil sebagai keputusannya “populis” atau tidak di mata rakyat atau hanya kebijakan pencitraan. Dengan latar belakang tidak ingin seperti arsip Surat Perintah Sebelas Maret (SUPER SEMAR) yang saat ini masih kelam, SBY rela untuk memberikan arsipnya yang walaupun itu memang sudah menjadi sebuah kewajiban dalam Undang-Undang Kearsipan, tetapi respon cepat dan salah satu upaya prefentif agar tidak menimbulkan kontroversi dan pertentangan di masa yang akan datang. Kesadaran ini patut diberikan apresiasi.
Presiden SBY memiliki kesadaran
32 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
VARIA
(awareness) terhadap pentingnya arsip. SBY memiliki kendali penuh terhadap kewajibannya menyerahkan arsip kepada ANRI. Presiden SBY yang saat itu akan lengser memberikan pesan bahwa transisi pemerintahan tidak hanya politik dan kekuasaan an sich, terdapat transisi arsip di dalamnya. Arsip yang berbicara dengan caranya memberikan goresan hitam putihnya jalannya pemerintahan Presiden SBY. Arsip juga yang memotret jalannya pemerintahan untuk pelajaran bagi Presiden berikutnya.
Berharap Presiden baru memberikan porsi kesadaran terhadap arsip menjadi pertimbangan nomor 1 bukan menjadi nomor terakhir setelah beliau akan lengser. Tetapi dharapkan dapat memulai pemerintahan dengan arsip yang baik dan meng-arrange dari awal pemerintahan, sehingga tidak hanya hasil kegiatan akhir. Karena arsip merupakan rangkaian kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk. Arsip akan berbicara dari awal (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan atau penerapan (actuating) sampai pengawasan (controlling) dan evaluasi yang seluruhnya merupakan satu-kesatuan, utuh dan otentik menjadi berkas dari fungsi kepresidenan.
Dengan demikian, kesadaraan Presiden SBY di akhir masa kepemimpinannya akan dilanjutkan menjadi kesadaran Presiden Joko Widodo pada masa awal kepemimpinannya dengan membuat kebijakan terhadap Arsip Kepresidenan.
Pijakan Arsip Kepresidenan
Sejarah memberikan gambaran terhadap arsip yang dihasilkan oleh Presiden dimulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo yang saat ini ada masih belum dikelola secara terintegrasi. Hal ini memberikan kekhawatiran terhadap hilangnya jejak-jejak sejarah kepemimpinan tertinggi khususnya Presiden di negeri ini. Keberhasilan
dan kegagalan presiden menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerusnya baik pemuda, pelajar dan mahasiswa serta seluruh masyarakat terhadap sejarah para pemimpinnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan arsip kepresidenan adalah melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip presiden yang dapat diakses melalui galeri/ruang pameran/publikasi. Pembentukan arsip kepresidenan harus ditopang dengan dasar hukum yang kuat. Dasar hukum merupakan pijakan hukum yang menjadikan kebijakan dapat dilaksanakan dan mengikat secara umum. Dasar hukum selanjutnya dijabarkan dalam produk hukum.
Jika keberlakuannya mengikat lembaga negara di lingkungan presiden, tentu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sudah cukup, hanya saja jika hal tersebut merupakan kebijakan presiden dalam penyelamatan dan pelindungan arsipnya, tentu presiden perlu membentuk kebijakan. Bagi ANRI, konsep Arsip Kepresidenan tidak menjadi isu yang bergulir di lingkungan ANRI sehingga justru yang berkepentingan yaitu presiden tidak mengetahui konsep ini. Perlu keberanian ANRI dalam memberikan pemahaman dan kesadaran Presiden untuk menyelamatkan dan melestarikan arsipnya dalam bentuk konsep Arsip Kepresidenan.
Presiden dapat membuat kebijakan Arsip Kepresidenan dalam bentuk Peraturan Presiden. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Presiden merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
Peraturan Presiden merupakan bentuk produk hukum sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dengan objek Arsip Kepresidenan, maka lembaga kepresidenan dan perorangan akan terikat untuk bertanggungjawab terhadap arsip yang tercipta dan keutuhan Arsip Presiden.
Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan peme-rintahan. Dari ketentuan tersebut, dasar hukum Peraturan Presiden terhadap arsip kepresidenan sudah dapat terpenuhi karena materi lembaga negara dan perseorangan terdapat dalam UU dan PP kearsipan, dan pelaksanaan arsip yang tercipta merupakan kekuasaan Presiden dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.
Penetapan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden yang nantinya dibentuk tentu memiliki tujuan bagaimana setiap periode kepemimpinan presiden dapat terlihat dari arsip yang tercipta. Penetapan kebijakan harus meliputi unsur-usur pembinaan, pengelolaan arsip, organisasinya, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sehingga cita-cita mewujudkan Arsip Kepresidenan dapat tercapai.
33Majalah ARSIP Edisi 67 2015
alai Kirti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Balai” dapat diartikan bangunan,
sedangkan kata “Kirti” berasal dari Sansekerta. Kata tersebut mengandung berbagai arti, di antaranya adalah amal utama atau tindakan yang membawa kemasyhuran. Dengan demikian, Balai Kirti mengandung arti bangunan yang menyimpan dan menyajikan berbagai benda bersejarah peninggalan perjalanan kepemimpinan para Presiden Republik Indonesia (RI).
Museum Kepresidenan R.I. Balai Kirti merupakan gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada (SBY) tahun 2012. Pada 18 Oktober 2014 Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Istana Bogor diresmikan oleh SBY yang pada saat itu masih menjabat sebagai presiden. Di museum ini
disajikan karya dan prestasi dari Presiden RI pertama sampai dengan keenam dalam upaya membangun bangsa Indonesia.
Museum Kepresidenan RI “Balai Kirti” merupakan jenis museum khusus yang menginformasikan jejak perjalanan hidup dan perjuangan Presiden Republik Indonesia serta memahami tantangan yang dihadapi tiap Presiden.
Tujuan didirikannya Museum Kepresidenan Balai Kirti adalah untuk memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para Presiden RI, mengenali dan melestarikan berbagai ide, kebijakan dan strategi presiden-presiden RI dalam melaksanakannya jabatannya, serta dapat menjadi sumber
B informasi, ilmu pengetahuan, media pembelajaran, serta sumber inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Pendirian museum ini juga bertujuan untuk menjadi rujukan historis dan inspirasi bagi generasi saat ini dan yang akan datang dalam membangun bangsa Indonesia.
Dengan kata lain, tujuan pendirian Museum Kepresidenan RI Balai Kirti ini adalah agar generasi bangsa dapat mengetahui jejak perjalanan hidup dan perjuangan Presiden RI serta memahami tantangan yang dihadapi tiap Presiden pada masa pemerintahannnya.
Sejak tanggal 10 November 2014, museum ini sudah terbuka untuk melayani kunjungan masyarakat.
MENELUSURI JEJAK NILAI-NILAI KEBANGSAANDALAM MUSEUM KEPRESIDENAN RI “BALAI KIRTI”
PROFIL
Museum Kepresidenan RI “Balai Kirti”
PROFIL
34 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
Namun, mengingat museum ini terletak di kawasan Istana Presiden Bogor, maka prosedur izin kunjungannya disesuaikan dengan prosedur memasuki kawasan Istana Presiden Bogor.
Museum Kepresidenan RI Balai Kirti dibangun di tanah seluas kurang lebih 3.211,m2. Museum dengan seluas itu terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama dinamakan “Galeri Kebangsaan”, lantai kedua “Galeri Kepresidenan” dan lantai ketiga berupa taman terbuka.
Lantai pertama diawali dari teras museum. Pengunjung yang mulai memasuki area museum akan disambut enam buah banner berisi foto dari masing-masing presiden: Sukarno, Soeharto, Baharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarno Putri, dan SBY. Di samping kiri teras masuk terdapat batu prasasti bertuliskan peresmian museum yang dibubuhi tanda tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di dekat counter penerima tamu terdapat televise besar berisi informasi umum museum. Di dekat pintu masuk museum, terdapat patung Garuda khas Bali.
Ketika sudah melewati pintu masuk, kita akan berada di ruang Galeri Kebangsaan. Hal pertama yang ditemui pada satu bidang adalah patung Garuda Pancasila, tulisan naskah proklamasi, dan Pancasila, yang diapit oleh bendera merah putih. Pada bidang yang lain terdapat teks Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Sumpah Pemuda, dan Lagu Indonesia Raya. Pada bidang yang terakhir dari seluruh bidang yang melingkari ruang audo visual adalah peta digital yang menggambarkan perkembangan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari mulai Presiden RI pertama sampai
dengan keenam.
Ruang audio visual menyajikan berbagai arsip film terkait dengan jejak perjalanan hidup dan perjuangan ke-enam Presiden RI. Di lantai satu ini pula terdapat foto cetak digital pada partisi yang menggambarkan senyum enam presiden: Sukarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Di bagian belakang “Galeri Kebangsaan” terdapat enam patung presiden yang berdiri di tengah-tengah kolam.
Untuk menuju ke lantai dua atau “Galeri Kepresidenan” pengunjung dapat menggunakan eskalator, elevator, atau tangga biasa. Ketika sudah menjejakan kaki di lantai dua sebelum memasuki ruang pamer, pengunjung akan menemui lukisan Negara Kertagama karya Edy Susanto dan teks Sumpah Pemuda.
Di dalam ruang pamer “Galeri Kepresidenan” terdapat berbagai koleksi berupa, Kata-Kata Kunci Presiden, karya seni, memorabilia, lukisan potret presiden, album foto digital dan video wall yang terkait dengan jejak perjalanan hidup dan perjuangan Presiden RI pertama sampai dengan ke-
enam. Di penghujung ruang “Galeri Kepresidenan” terdapat satu ruang interaktif yang menyajikan lukisan karya pelukis ternama Jeihan Sukmantoro dan Galam Zulkifli, dan sarana berfoto untuk para pengunjung.
Selain “Galeri Kepresidenan” di lantai dua juga terdapat Perpustakaan Kepresidenan yang menyajikan berbagai arsip film dan arsip foto mengenai aktivitas kenegaraan para Presiden RI, koleksi buku karya presiden, buku koleksi para presiden, dan berbagai buku yang terkait dengan para presiden. Ruang perpustakaan tertata dengan baik dengan dilengkapi mebel yang elegan dan dihiasi berbagai karya seni. Di pintu keluar perpustakaan terdapat komputer yang menyajikan kuis untuk pengunjung mengenai koleksi museum.
Di lantai tiga terdapat taman terbuka yang menyajikan berbagai tanaman tropis, sehingga para pengunjung dapat istirahat sambil menikmati pemandangan lingkungan kawasan Istana Presiden Bogor. (sa)
salah satu hall di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti yang menampilkan foto Presiden RI
35Majalah ARSIP Edisi 67 2015
ada penghujung tahun 2015, Indonesia melaksanakan pesta demokrasi pemilihan
kepala daerah (Pilkada) baik Gubernur, Bupati atau Walikota yang tak seperti biasanya. Berlandaskan pada Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, momen Pilkada dilaksanakan secara serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 menjadi momen pertama yang dilakukan Indonesia, bahkan di dunia. Selain pertama kali dilaksanakan serentak pada Pilkada Serentak kali ini pun ditemukan hal lain yang tidak biasa seperti, walaupun hanya terdapat satu calon di suatu daerah, Pilkada tetap dapat dilaksanakan dengan memungut suara setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal tersebut.
Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 dilaksanakan di daerah yang masa jabatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakil-wakilnya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016. Ada 264 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak dan 5 daerah ditunda pelaksanaannya.
Sebagaimana yang disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Malik pada saat launching Pilkada serentak (17/4) bahwa pilkada serentak ini penting dan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia serta menjadi momentum bangsa Indonesia untuk memilih kepala daerah secara masif yang terorganisir dan terstruktur (sumber: liputan6.
com). Menyikapi momen bersejarah tersebut, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional yang juga memiliki peranan dalam melestarikan memori kolektif bangsa, turut “mengerahkan pasukannya” untuk tidak melewatkan kegiatan dokumentasi hal bersejarah tersebut. Melalui arahan Kepala ANRI, Mustari Irawan saat Sosialisasi Rencana Strategis (23/11) kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), meminta LKD untuk terlibat aktif dalam mendokumentasikan Pilkada Serentak pada bulan Desember melalui peliputan dalam bentuk foto dan video. Pendokumentasian ini dapat menjadi bukti bahwa LKD turut aktif dalam mengabadikan momen bersejarah pesta demokrasi Pilkada Serentak.
Selain mengamanatkan LKD untuk terlibat aktif dalam pendokumentasian momen Pilkada Serentak, ANRI juga menurunkan tim untuk turut terjun langsung mendokumentasikan prosesi pemungutan suara Pilkada Serentak
LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH DANANRI BERSINERGI DOKUMENTASIKAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADA SERENTAK
ke empat daerah, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Sleman, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bandar Lampung. Keempat daerah tersebut dipilih dengan pertimbangan keterwakilan dari bagian Timur, Tengah dan Barat. Selain itu, pertimbangan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia dari ANRI untuk melakukan pendokumentasian prosesi pemungutan masih terbatas.
Sinergi dengan LKD
Untuk mendokumentasikan kegiatan pemungutan suara di Kota Mataram, Kabupaten Sleman, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bandar Lampung, ANRI bersinergi dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (KPAD) Kota Mataram, Kantor Arsip Daerah (KAD) Kabupaten Sleman, KAD Kota Tangerang Selatan dan KPAD Kota Bandar Lampung. Sinergi dilakukan tak hanya saat pelaksanaan peliputan 9 Desember 2015, tetapi sudah dilakukan jauh sebelumnya mulai dari penjajakan koordinasi untuk memperoleh izin meliput di daerah
P
Suasana pemungutan suara di salah satu TPS Kota Mataram,Nusa Tenggara Barat
36 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
DAERAH
sampai dengan koordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk memperoleh copy hasil dokumentasi rangkaian kegiatan Pilkada di daerah setempat, seperti halnya kegiatan pendaftaran calon dan debat terbuka.
Sebanyak sembilan orang yang terbagi dalam empat tim dari ANRI terjun mendokumentasikan prosesi pemungutan suara di Kota Mataram, Kabupaten Sleman, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bandar Lampung.
Sinergi di Kota Mataram
Setelah diawali berkoordinasi dengan KPAD Kota Mataram dan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tim ANRI dan tim KPAD Kota Mataram berkunjung ke KPUD Kota Mataram (8/12). Kunjungan ini diterima langsung oleh Ketua KPUD Kota Mataram, Drs. H. M. Ainul Asikin, M.Si. dan jajarannya. Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain gambaran tentang proses Pilkada Kota Mataram, mekanisme peliputan tim ANRI dan tim KPAD Kota Mataram pada proses pemungutan suara Pilkada Kota Mataram. Tak lupa dalam kesempatan ini pun dilakukan copy hasil dokumentasi rangkaian tahapan kegiatan Pilkada di Mataram tahun 2015. Pilkada Kota Mataram ini terdapat dua pasangan calon Walikota beserta wakilnya.
Pada Hari Pesta Demokrasi (9/12) tim ANRI, tim KPAD Kota Mataram dan KPUD Kota Mataram mendokumentasikan pemungutan suara Calon Walikota (Cawalkot) Mataram nomor urut 1, H. Ahyar Abduh 1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Dasan Agung. Setelah itu tim pun melakukan wawancara eksklusif dengan cawalkot di kediamannya. Wawancara membahas seputar visi-misi, program dan harapan cawalkot. Selain itu, dilaksanakan pula pendokumentasian pemungutan suara Cawalkot Mataram nomor urut 2, H. Salman, SH di TPS 5 Kelurahan Pejakan Karya. Sama halnya terhadap cawalkot nomor urut 1, tim juga melaksanakan wawancara eksklusif di TPS.
Selain mendokumentasikan prosesi pemungutan suara bagi kedua pasangan Cawalkot Mataram, tim juga melakukan pendokumentasian pemungutan suara di Komunitas Ahmadiyah melakukan. Komunitas ini merupakan pengungsi yang dilokalisasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka tidak dapat kembali ke tempat tinggalnya karena dianggap melakukan penyelewengan keyakinan agama Islam di NTB. Tim juga melakukan wawancara dengan tokoh Ahmadiyah, Sahidi. Dalam keterangannya, Sahidi menyampaikan kelegaanya sebagai warga negara yang dapat menyalurkan hak pilihnya di Pilkada kali ini setelah sebelumnya hak pilih mereka tidak diakui oleh masyarakat.
Sinergi di Kabupaten Sleman
Tak jauh berbeda seperti kegiatan pendokumentasian yang dilakukan di Kota Mataram, tim ANRI di Kabupaten Sleman juga bersinergi dengan KAD dan KPUD Kab. Sleman untuk mendokumentasikan proses pemungutan suara. Pada Pilkada Kabupaten Sleman, terdapat dua pasangan Calon Kepala Daerah. Didampingi oleh tim KPAD Kab. Sleman, tim ANRI mengunjungi KPUD Kab. Sleman dan melakukan wawancara ekslusif (8/12) dengan Ketua KPUD Kab. Sleman, Ahman
Shidqi, M.Hum. Wawancara mengulas persiapan KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak, strategi KPUD dalam meningkatakan partisipasi politik masyarakat, pendokumentasian Pilkada oleh KPUD dan upaya penyelamatan arsip Pilkada yang dilakukan KPUD bersinergi dengan KAD Kab. Sleman. Setelah wawancara, tim juga melakukan copy hasil dokumentasi rangkaian Pilkada Serentak di Kab. Sleman yang dimiliki KAD dan KPUD Kab. Sleman.
Pada hari pemungutan suara, tim ANRI dan tim KAD Kab. Sleman melakukan pendokumentasian pemungutan suara Calon Bupati (Cabup) nomor urut 1, Yuni Satia Rahayu. Cabup Sleman nomor urut 1 menyalurkan Hak Suara didampingi oleh Suami beserta tim sukses di TPS 16. Selain itu, tim juga mendokumentasikan prosesi pemungutan suara Cabup nomor urut 2, Sri Purnomo di TPS 24. Cabup Sleman nomor urut 2 menyalurkan hak suaranya beserta anggota keluarga didampingi tim sukses. Setelah prosesi pemungutan suara tiap Cabup, masing-masing Cabup juga memberikan keterangan singkat berkaitan dengan proses pemungutan suara di Kab. Sleman. Momen ini juga turut didokumentasikan tim ANRI dan KAD Kab. Sleman.
Suasana pemungutan suara di salah satu lapas Kabupaten Sleman
37Majalah ARSIP Edisi 67 2015
Usai mendokumentasikan prosesi pemungutan suara bagi kedua calon Kepala Daerah Kabupaten Sleman, tim ANRI beserta tim ganbungan KAD dan KPUD Sleman bergegas melaksanakan pendokumentasian di TPS yang dinilai unik. Tim berhasil mendokumentasikan salah satu proses pemungutan suara bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakan (LAPAS) Kelas IIB Sleman dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Dalam momen ini, tim juga berkesempatan mewawancarai Ketua TPS di LAPAS Sleman yang lengkap menggunakan busana adat Jawa. Dalam pernyataannya, disampaikan bahwa 90 orang pemilik hak suara di Lapas Cebongan Sleman antusias menyalurkan hak pilihnya. 90 orang tersebut terdiri dari 72 orang warga binaan dan 18 orang petugas LAPAS.
Sinergi di Kota Tangerang Selatan
Kota Tangerang Selatan menjadi kota ketiga yang turut didokumentasikan tim ANRI saat pemungutan suara Pilkada Serentak. Bersinergi dengan KAD Kota Tangerang Selatan, tim ANRI dijembatani untuk berkoordinasi dan melakukan wawancara dengan Ketua KPUD Kota Tangerang Selatan, Muhamad Subhan. Wawancara membahas tentang kesiapan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada di Tangerang Selatan serta hal-hal yang telah dilakukan KPUD Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
Pada 9 Desember 2015 tim melakukan peliputan ke beberapa TPS di wilayah Tangerang Selatan, seperti ke TPS 22, TPS 20, TPS 31 dan TPS 32 Benda Baru (tempat Cawalkot H. Arsid menyalurkan hak suara), dan TPS 36 Rawa Buntu (Cawalkot Ikhsan Modjo menyalurkan hak suara). Pada kesempatan ini tim juga melakukan dokumentasi konferensi pers kegiatan Electional Visit Program for Head of Regional Election 2015 di Telaga Seafood, BSD City. Dalam konferensi pers tersebut hadir sebagai narasumber Gubernur Banten, Rano Karno serta dua anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum. Selain itu tim juga melakukan dokumentasi penghitungan suara, di TPS 44
Jelupang. Proses penghitungan suara di TPS 44 Jelupang turut dihadiri Rano Karno.
Sinergi di Bandar Lampung
Sama halnya dengan tiga daerah lain, tim ANRI yang mendokumentasikan pemungutan suara di Kota Bandar Lampung juga berkoordinasi dengan KPAD Kota Bandar Lampung dan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung untuk melakukan pendampingan ke lokus peliputan saat pemungutan suara di Kota Bandar Lampung.
Saat hari “H” pemungutan suara Pilkada Bandar Lampung, tim mengoptimalkan operasional Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip (Masdarsip) yang dihibahkan ANRI kepada dan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung beberapa tahun silam. Dengan menggunakan mobil Masdarsip, tim terjun mendokumentasikan pemungutan suara ke beberapa TPS, di anataranya TPS 02 Gunung Agung dan TPS 05 Kelurahan Palapa. TPS 02 menjadi tempat Cawalkot nomor urut 3, Tobroni Harun menyalurkan Hak Suaranya. Sedangkan TPS 05 menjadi tempat Cawalkot nomor 2, Herman H.N. menyalurkan Hak Suara.
Sementara itu, tim juga mengunjungi KPUD Kota Bandar Lampung untuk meng-copy hasil dokumentasi rangkaian kegiatan Pilkada di Kota Bandar Lampung tahun 2015. Dalam kesempatan ini, tim juga mewawancari anggota KPUD Kota Bandar Lampung. Dalam penjelasaannya, disampaikan bahwa upaya KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik ditempuh melalui berbagai cara, di antaranya lomba fotografi dan stand up comedy.
Dokumentasi untuk Sejarah Negeri
Dengan didokumentasinya proses pemungutan suara pada Pilkada Serentak baik yang dilakukan oleh tim ANRI bekerja sama dengan LKD ataupun dilakukan oleh tim LKD secara mandiri menjadi sebuah bukti bahwa kehadiran lembaga kearsipan untuk mendokumentasikan momen sejarah bangsa telah hadir. Melalui hasil dokumentasi, dapat menjadi bukti bahwa pada 9 Desember 2015 adalah momen pertama yang dilakukan Indonesia, bahkan di dunia untuk melakukan Pilkada Serentak. Selain itu, hasil dokumentasi pun dapat menjadi bukti sejarah bangsa yang akan menjadi pengetahuan bahkan pembelajaran bagi generasi penerus bangsa. (TK)
Suasana pemungutan suara di salah satu TPS Kota Bandar Lampung. Tampak para petugas penyelenggara pemungutan suara menggunakan pakaian adat daerah setempat
MANCA NEGARA
38 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
embentukan Arsip Kepre-sidenan di dunia internasional bukanlah hal yang baru. Sudah
banyak negara-negara yang mendirikan tempat untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya atas keingintahuannya mengenai presidennya dengan memamerkan arsipnya melalui berbagai tampilan. Di negara-negara wilayah Asia Tenggara pun sudah mengenal konsep Arsip Kepresidenan dengan tampilan berbagai ragam, seperti di Malaysia, meskipun kepala negaranya bukan presiden, terdapat beberapa tampilan arsip kepresidenan contohnya Memorial Tunku Abdul Rahman Putra dan Memorial Tun Razak yang merupakan Perdana Menteri Pertama dan Kedua Malaysia. Begitu pula di negara Benua Eropa seperti Inggris yang memiliki tampilan Arsip Kepresidenan berupa museum dengan nama Churchil War Museum. Walaupun masih terbatas pada khazanah arsip ketika Sir Winstons Churchil di masa Perang Dunia ke II. Indonesia pun juga tidak mau kalah dengan negara lain dengan pendirian seperti Memorial Jenderal Besar HM Soeharto yang terletak di Bantul, Yogyakarta.
Membangun tampilan Arsip
Kepresidenan bukanlah hal yang mudah tetapi juga bukan hal yang sulit untuk dikembangkan. Untuk mendirikan tampilan dari Arsip Kepresidenan perlu dilakukan studi tersendiri. Studi tersebut dapat melihat bentuk tampilan arsip kepresidenan yang telah ada. Afrika Selatan menjadi salah satu contohnya. Begitu banyak tampilan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Afrika Selatan. Salah satu contoh yang telah dilakukan oleh Pemerintah Afrika Selatan yaitu didirikannya The
P
Nelson Mandela Centre Of Memory yang terletak di Johannesburg, Afrika Selatan.
The Nelson Mandela Centre of Memory berdiri dilatarbelakangi mundurnya Nelson Mandela sebagai Presiden Afrika Selatan. Tempat ini dibuka pada 21 September 2014. The Nelson Mandela Centre of Memory didasari oleh rasa kecintaan rakyat Afrika Selatan terhadap presidennya The Nelson Mandela Centre of
MANCANEGARA
Ruang di The Nelson Mandela Centre of Memory, Johannesburg, Afrika Selatan, 2015
THE NELSON MANDELA CENTRE Of MEMORY:ARSIP KEPRESIDENAN DI AfRIKA SELATANTHE NELSON MANDELA CENTRE Of MEMORY:ARSIP KEPRESIDENAN DI AfRIKA SELATAN
39Majalah ARSIP Edisi 67 2015
Memory berisi koleksi pribadi Presiden Nelson Mandela termasuk arsip-arsip pribadinya termasuk seluruh pidato-pidatonya, foto-foto, video-video mengenai Nelson Mandela. Khazanah arsip yang dipamerkan memang yang sengaja diperuntukkan untuk kunjungan dan juga untuk keperluan penelitian. Khazanah arsip yang tersimpan dalam The Nelson Mandela Centre of Memory didedikasikan untuk rakyat Afrika Selatan agar mampu mempelajari seluruh informasi mengenai Presiden Nelson Mandela. Tujuan didirikannya The Nelson Mandela Centre of Memory adalah menyelamatkan seluruh khazanah arsip mengenai Nelson Mandela, memfasilitasi diskusi mengenai isu-isu sosial, memberikan inspirasi kepada dunia bahwa Afrika Selatan memiliki pemimpin yang disegani di dunia internasional. Nelson Mandela adalah Presiden Pertama Afrika Selatan yang
berkulit hitam. Nelson Mandela lahir 18 Juli 1918 di Desa Mvezo di Umtatu, Provinsi Cape, Afrika Selatan. Dengan nama depan Rolihlahla, istilah Xhosa yang berarti “pembuat masalah”, ia nantinya justru lebih dikenal dengan nama klannya, Madiba.
The Nelson Mandela Centre of Memory terbagi tiga area yaitu Area the Life and Time of Mandela, Area Dialogue for Social Justice, dan Area Nelson Mandela International Day. Area pertama yaitu area the Life and Time of Mandela merupakan area yang merekam semua aktivitas Nelson Mandela yang dikumpulkan di wilayah Afrika Selatan dan dunia. Selain itu digambarkan bentuk ruang kerja Nelson Mandela sehingga para pengunjung mampu merasakan bagaimana Nelson Mandela bekerja untuk rakyatnya. Semua khazanah arsip yang dipamerkan adalah arsip personal mengenai Nelson Mandela.
Area kedua yaitu Area Dialogue for Social Justice menceritakan mengenai bentuk penggambaran transisi dari sistem politik Apartheid menuju sistem politik Demokrasi. Area ketiga adalah Nelson Mandela International Day merupakan perjalanan kampanye Presiden Nelson Mandela menjadi pemimpin di Afrika Selatan di tengah-tengah politik Apartheid yang merugikan kaum Kulit Hitam. Selain itu, terdapat patung Nelson Mandela di pintu masuk yang merupakan bentuk Nelson Mandela selama dalam penjara di Kepulauan Robben. Untuk memasuki The Nelson Mandela Centre of Memory tidak dikenai biaya hanya untuk masuk ke dalam The Nelson Mandela Centre of Memory harus menghubungi terlebih dahulu melalui surat elektronik untuk mendapatkan jadwal kunjungan.
Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan melihat tampilan Arsip Kepresidenan dari The Nelson Mandela Centre of Memory, Indonesia akan mampu mendirikan tampilan arsip kepresidenan yang tidak kalah menariknya bahkan jauh lebih baik dari The Nelson Mandela Centre of Memory. The The Nelson Mandela Centre of Memory hanyalah sebagian kecil tampilan Arsip Kepresidenan yang bisa dicontoh dan ditiru. The Nelson Mandela Centre of Memory menjadi contoh bentuk kecintaan rakyat terhadap pemimpinnya. Begitu pula Indonesia, dengan adanya contoh The Nelson Mandela Centre of Memory mampu memicu Pemerintah Indonesia untuk mendirikan tampilan Arsip Kepresidenan lebih baik. Dengan adanya The Nelson Mandela Centre of Memory, diharapkan mampu memotivasi Pemerintah Republik Indonesia untuk mendirikan tampilan Arsip Kepresidenan yang mampu menggugah rakyat Indonesia agar selalu mencintai presidennya. (DWUY)
Beberapa khazanah Arsip Nelson Mandela di The Nelson Mandela Centre of Memory, Johannesburg, Afrika Selatan, 2015
Area the Life and Time of Mandela yang memperlihatkan suasana bekerja Nelson Mandela selama menjadi presiden
MANCANEGARA
40 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
orea Selatan (Korsel) merupakan salah satu contoh negara maju yang berhasil
bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menerpa pada dasawarsa 1950-an. Saat ini, Korsel menjadi salah satu negara maju yang memelopori inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dibuktikan dengan munculnya beberapa perusahaan elektronik berkelas dunia. Kemajuan TIK tersebut juga diterapkan dalam urusan pemerintahan dan layanan publik. Kemajuan ini mendorong Korea Selatan berhasil memperoleh indeks tertinggi e-Government Development Program oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 3 (tiga) periode berturut-turut dalam 5 (lima) tahun terakhir (sejak tahun 2010).
Keberhasilan penerapan program e-Government di Korsel tentu saja ditunjang oleh adanya dukungan penuh dari seluruh unsur pemerintahan, mulai dari dukungan legislatif melalui munculnya regulasi tepat guna, tingkat kepatuhan setiap institusi pemerintah yang tinggi terhadap regulasi yang sudah ditetapkan, perencanaan jangka panjang yang berkesinambungan, konsistensi dalam implementasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan. Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki kewajiban dan kewenangan dalam mengawal proses penyelenggaraan kearsipan di Korsel adalah National Archives of Korea (NAK). NAK turut berperan sebagai metronom dalam proses jangka panjang pembangunan e-Government di Korea Selatan. Selain pembangunan e-Government, NAK mengusung konsep Presidential Archives yang mengelola dan mengemas sistem informasi arsip berkenaan dengan kebijakan dan aktivitas seorang Presiden serta pelaksanaan tugas fungsi dari institusi yang memfasilitasi Presiden secara langsung.
Sejarah NAK Perjalanan panjang NAK dimulai
saat Pemerintah Korsel memberikan
perhatian penuh terhadap proses alihmedia arsip pemerintahan yang dianggap penting ke dalam bentuk microfilm pada tahun 1962. Untuk melaksanakan kegiatan alihmedia tersebut, Pemerintah Korea Selatan membentuk Filming Section yang berada di bawah koordinasi General Affairs Department di lingkungan Cabinet Secretariat. Terbentuknya institusi kearsipan secara mandiri baru muncul pada tahun 1969 dengan didirikannya The Government Archives & Records Service yang berafiliasi dengan Ministry of Government Administration. Pada saat itulah konservasi dan pengelolaan arsip pemerintahan dilaksanakan secara terpusat oleh sebuah institusi khusus. Sampai dengan tahun 1997, The Government Archives & Records Service telah mengalami dua kali perubahan nama yaitu National Archives and Records Service dan terakhir berubah menjadi National Archives of Korea (NAK) sampai dengan saat ini. Selama proses perkembangan tersebut, NAK sempat beberapa kali berganti
K
afiliasi, pertama dengan Ministry of Government Affairs and Home Affairs kemudian dengan berafiliasi dengan Ministry of the Interior sampai dengan sekarang. Sepanjang dasawarsa tahun 2000-an, NAK diikutsertkan dalam program besar berskala nasional, seperti penyusunan the Information Strategy Planning for the Improvement of Document Processing Procedures.
Sampai dengan tahun 2015, NAK memiliki kantor dan gedung penyimpanan arsip di beberapa tempat. Pada tahun 1984, dibuka kantor dan gedung penyimpanan arsip di Busan yang melestarikan arsip bersejarah dari Dinasti Joseon. Kantor pusat NAK sendiri pindah ke Daejeon tahun 1998, sebuah kota modern yang menjadi pusat baru bagi urusan administrasi pemerintahan tingkat pusat. Di kota ini pula dibangun Daejeon Repository yang menjadi pusat edukasi kearsipan di Korea Selatan. Tahun 2007, dibangun gedung penyimpanan di pinggiran Seoul yang dinamakan NARA Repository yang memiliki arti konservasi arsip nasional. Pembangunan NARA Repository
MENGUAK KEDIGDAYAAN KEARSIPANNEGERI GINSENGMENGUAK KEDIGDAYAAN KEARSIPANNEGERI GINSENG
Aria Maulana :
Situs Presidential Archives di Sejong yang masih dalam proses pembangunan dan akan dikelola oleh NAK
41Majalah ARSIP Edisi 67 2015
ini menjadi milestone dalam perkembangan kearsipan di Korsel.
NARA Repository dibangun dengan arsitektur modern, standar pengamanan, dan teknologi berbiaya tinggi. Gedung penyimpanan ini menjadi pusat konservasi utama di Korea Selatan yang melestarikan arsip dan informasi penting dari jenis tekstual maupun berbasis elektronik. Lahan yang digunakan sebagai lokasi NARA Repository pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip standar pembangunan depo arsip. Dimana tempat penyimpanan arsip dibangun di lembah yang sempit dan dikelilingi bukit yang menghadap ke arah utara. Pemilihan lahan ini tentu saja sudah melalui pertimbangan dan perhitungan yang matang. Bukit di sebelah utara akan menjadi benteng alami yang menjadi perlindungan pertama apabila terjadi serangan militer dari arah utara. Untuk menanggulangi ancaman arus air yang tumpah dari atas bukit, sistem drainase yang memadi sudah dibangun sehingga terhindar dari bencana banjir. Gedung ini juga dilengkapi dengan pondasi anti gempa yang dapat bertahan dari bencana gempa bumi sampai dengan skala 6 magnitude, pengamanan double wall yang dapat meredam ledakan dari luar gedung, pengamanan anti kebakaran melalui sistem water curtain yang akan secara otomatis mengalirkan air pada dinding terluar gedung, dan perlindungan terhadap ancaman bom elektronik (elecromagnetic pulse) yang dapat merusak peralatan serta media penyimpanan arsip elektronik.
Untuk permasalahan akses informasi arsip, NAK menggunakan pendekatan orientasi pelayanan yang mendekati pengguna dimana dibuka pusat informasi arsip di beberapa kota besar di Korsel.
e-Government dan Presidential Archives
Keberhasilan Pemerintah Korsel dalam membangun e-Government tidak dicapai dalam waktu yang singkat. Keberhasilan tersebut sudah dirancang jauh sebelumnya melalui sebuah rencana jangka panjang yang dimulai sejak tahun 1978. Ada 3 (tiga) fase penting dalam perkembangan e-Government di Korsel.
Fase pertama (1978—1996) merupakan fase pengenalan awal terhadap penggunaan komputer yang pada saat itu terjadi komputerisasi pada sistem administrasi pemerintahan. Selain itu pada fase pertama ini juga dibangun konstruksi tulang punggung jaringan nasional.
Fase kedua (1996—2000) merupakan fase pengenalan TIK melalui pembangunan pondasi jaringan informasi komunikasi berkecepatan tinggi, pembangunan konstruksi jaringan transmisi optikal, dan pelaksanaan urusan pemerintahan berbasis TIK di sektor lelang terbuka pekerjaan publik, paspor, pengurusan paten, dan sebagainya.
Fase ketiga (2001—2002) merupakan fase proyek inisiatif yang menelurkan 11 insiatif untuk e-Government yang merancang aplikasi elektronik untuk layanan sipil dengan koneksitas antar jaringan yang masih terbatas dan parsial.
Fase keempat (2003—2007) merupakan fase pertumbuhan yang menetapkan 31 roadmap untuk proyek e-Government dimana melibatkan hampir seluruh instansi pemerintah pusat dalam penerapannya.
Fase kelima atau yang terakhir (2008–sekarang) merupakan fase pendewasaan dengan ekspansi dari proses integrasi dan koneksi yang menyatukan kerangka kerja TIK secara nasional.
Proses yang berjalan lebih dari 25 tahun ini telah menghabiskan biaya sampai dengan 30 Milyar USD. Saat ini hampir seluruh proses
Seoul (Nara) Repository terletak di antara bukityang menjadi benteng alami terhadap ancaman
serangan Korea Utara
e-Government Development UN Index 15 tahun terakhir
MANCANEGARA
42 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
transaksi pemerintahan dan layanan publik sudah berjalan melalui aplikasi elektronik yang dapat diakses melalui smartphone.
Tantangan yang muncul adalah bagaimana menjamin keberadaan, proses pengelolaan, dan autentikasi arsip elektronik yang tercipta pada setiap transaksi kegiatan dalam ranah e-Government sebagai bukti akuntabilitas dan memori kolektif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Korsel memiliki beberapa regulasi yang dapat dijadikan landasan dan diwujudkan dalam bentuk sistem aplikasi elektronik. Landasan tersebut antara lain regulasi yang memuat norma penyelenggaraan kearsipan (the Public Records Management Act) yang bersinergi dengan regulasi yang memuat norma atau prosedur yang berhubungan dengan TIK (e-Government Act, the Electronic Signature Act, dan the Electronic Transaction Act). Sistem aplikasi elektronik yang diimplementasikan terdiri atas aplikasi yang menunjang berjalannya bisnis proses organisasi di tiap institusi pemerintahan (Business Management System dan Electronic Document Management System), aplikasi pengelolaan arsip dinamis pada tiap record centre di setiap institusi pemerintahan (Records Management System), dan aplikasi pengelolaan arsip statis pada NAK (Central Archives Management System). Ketiga jenis aplikasi itu sudah terkoneksi satu sama lain melalui jaringan nasional sehingga hampir 90% arsip yang tercipta dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan selama 5 tahun terakhir sudah dalam bentuk elektronik. Hal itu menyebabkan proses perpindahan arsip dari unit pengolah ke records centre dan proses transfer/akuisisi arsip dari records centre ke NAK, hampir secara keseluruhan sudah berjalan dengan sistim aplikasi elektronik. Jenis format data tiap item arsip sudah ditentukan standarnya, yaitu arsip yang tercipta di unit pengolah (office works, scanned file, web records, geospatial data, dan sebagainya) akan diubah ke dalam format preservasi (PDF/A-1) dan format preservasi jangka panjang (XML). Sampai tahun 2014, sudah tercipta lebih dari 160 juta arsip elektronik dan terus akan meningkat seiring dengan semakin besarnya peranan TIK dalam seluruh aspek kehidupan.
Selain e-Government, Korsel juga menjadi menjadi salah satu negara yang serius dalam mengembangkan pengelolaan Arsip Kepresidenan.
Perkembangan pengelolaan Arsip Kepresidenan di Korsel, dimulai dari ditetapkannya Presidential Records Management Act pada tahun 2006. Regulasi tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk menjamin pengelolaan yang sistematis terhadap arsip kepresidenan yang dianggap sebagai arsip yang bernilai tinggi dalam proses administrasi pemerintahan secara nasional. Ruang lingkup dari arsip kepresidenan yang akan dikelola NAK antara lain arsip yang tercipta dari setiap aktivitas presiden (termasuk pelaksana tugas kepresidenan pada masa transisi), institusi yang memfasilitasi tugas dan fungsi presiden secara langsung, institusi yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada presiden, dan tim transisi dari proses pergantian presiden. Berperan sebagai pengawas dalam proses pengelolaan arsip kepresidenan adalah komite yang dibentuk secara khusus (Committee for the Presidential Records Management) dengan sebagian anggotanya warga sipil yang ahli di bidang kearsipan.
Proses transfer Arsip Kepresidenan dilakukan 6 bulan sebelum masa tugas presiden berakhir. Penundaan penyerahan sebagian Arsip Kepresidenan untuk keperluan penyelesaian pekerjaan dapat dapat dilakukan melalui izin komite pengawas. Arsip Kepresidenan yang sudah diserahkan pada dasarnya terbuka untuk akses publik, namun untuk yang bersifat rahasia atau menyangkut urusan personal, dapat ditutup aksesnya selama 15 sampai 30 tahun. Arsip Kepresidenan yang sudah diserahkan akan disimpan di NARA Repository dan untuk keperluan edukasi sudah dibangun
kamar khusus untuk menampilkan arsip kepresidenan. Saat ini, sudah diselesaikan pembangunan Memorial Presidential Archives sebagai tempat penyimpanan arsip kepresidenan yang baru sekaligus pusat edukasi dan pameran. Memorial Presidential Archives ini terletak di wilayah Sejong dengan area lahan seluas 31, 219 m2
dan desain landscape yang ramah lingkungan serta arsitektur yang modern.
Istilah rumput tetangga lebih hijau barangkali menjadi salah satu kiasan yang tepat dalam menggambarkan kesan yang timbul di benak pikiran kita pada saat melihat perkembangan kearsipan di Korsel. Kemajuan yang diperlihatkan oleh Korsel tentu saja harus disikapi dengan semangat pembelajaran untuk peningkatan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Potensi yang dimiliki Indonesia dalam bidang penyelenggaraan kearsipan pada dasarnya sangat besar. Ruang lingkup dan kelengkapan norma penyelenggaraan kearsipan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sangat luas dan mampu menyentuh sampai dengan garda terdepan dalam level pemerintahan. Dengan semangat pembelajaran yang tinggi dan bercermin pada konsistensi Korsel, bukan tidak mungkin, pada tahun 2025 nanti, Arsip Nasional Republik Indonesia akan menjadi rujukan utama dalam pengembangan lembaga kearsipan di daerah tropis.
Alur koneksitas aplikasi elektronik mulai dari unit pengolah, records centre, sampai dengan lembaga kearsipan
43Majalah ARSIP Edisi 67 2015
ak seperti biasanya, jalanan
Jakarta hari ini terlihat lebih
ramah. Mungkin, karena
ini adalah hari libur anak sekolah,
maka ramainya kendaraan yang lalu
lalang tidak sampai menimbulkan
kemacetan. Ya, Ibu Kota negara
Indonesia ini memang sudah terkenal
dengan kondisi yang ramai, rusuh
dan penuh kemacetan dimana-mana.
Itu semua disebabkan oleh semakin
padatnya kota ini dengan manusia-
manusia pencari mimpi yang terus
berdatangan silih berganti.
Aku menyeka keringat yang
mengalir melewati dahi hingga
pipiku. Mataku mengerjap-ngerjap,
silau oleh cahaya matahari yang
menusuk, sekaligus perih oleh tetesan
keringat yang mampir sebentar di
sudut mataku. Sementara Dian,
sepupuku yang sedang berlibur di
Jakarta bergerak-gerak tak sabar di
boncengan motorku. Ah, aku masih
heran dengannya. Panas-panas
CERITA KITA
Hasna Fuadilla Hidayati :
YANG (TAK) TERLUPAKAN
T begini lebih enak ngadem di rumah
saja, sambil makan es serut buatan
ibuku. Tetapi Dian malah memaksaku
untuk mengantarnya jalan-jalan keliling
Jakarta, dengan iming-iming akan
menaktrirku di sebuah restoran yang
telah menjadi legenda di Semarang
jika aku mengunjunginya pada masa
liburan mendatang. Tentu saja aku
tak bisa menolak, membayangkan
hari dimana aku dapat menikmati
kelezatan es krim yang dijual di Toko
Oen setelah berjalan-jalan di Kota
Lama. Ah, hampir saja air liurku
menetas keluar dari mulutku.
“Eh, jangan melamun. Lampu lalu
lintasnya sudah berwarna hijau, ayo
jalan.” kata Dian sambil menepuk
pundakku. Dengan sedikit kaget,
aku menarik gas motorku agar
segera jalan. Untung saja tak banyak
kendaraan yang ikut mengantre di
lampu merah, sehingga aku pun tidak
sampai kena marah dari pengemudi
lain yang seringkali tak sabaran.
Tak sampai seratus meter, aku
memelankan motorku untuk berbelok.
Kami telah sampai pada tempat yang
ingin Dian kunjungi. Gedung Arsip
Nasional Republik Indonesia atau
lebih dikenal dengan singkatan ANRI
dengan lokasi di jalan Ampera Raya
yang kini menjadi tujuannya. Sebagai
seorang mahasiswa sejarah, Dian ingin
melihat Diorama Sejarah Perjalanan
Bangsa. “Agar kita tahu bagaimana
bangsa ini terbentuk,” katanya.
Setelah meminta izin pada
petugas keamanan, kami pun masuk
ke salah satu gedung yang berada
paling depan. Di situlah letak diorama
berada. Di pintu depan sebelum masuk
diorama, kami disambut oleh senyum
enam Presiden Republik Indonesia.
Lumayan juga, pikirku. Kupikir diorama
ini akan terlihat suram dan tua. Namun
ternyata perkiraanku salah, diorama di
ANRI ini terlihat lebih modern dengan
pencahayaan dan desain ruangan
yang menarik.
44 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
CERITA KITA
“Aku baru pertama kali lho kesini,
ternyata bagus juga ya.” ujarku sambil
memperhatikan bola dunia setelah
melihat-lihat replika prasasti yang
dipajang di ruangan pertama, yaitu
Hall A.
“Di dalam lebih bagus lagi, ayo
masuk,” ajak Dian. Akupun menyusul
masuk lebih dalam, melewati Hall B
untuk menuju Hall C yang berisi kisah
pergerakan pemuda nasional.
“Kamu sebagai bagian dari
pemuda, harusnya mengerti nih sejarah
gerakan nasional oleh pemuda. Salah
satunya sumpah pemuda ini, masih
ingat?” kata Dian sambil menunjukkan
display naskah Sumpah Pemuda.
“Iya, aku ingat dong. Waktu
SMA aku masih mendapat pelajaran
sejarah kok,” tukasku tak mau kalah.
Tentu saja aku masih ingat mengenai
Sumpah Pemuda, sebagai salah satu
tonggak perjuangan bangsa, dimana
perwakilan dari pemuda-pemuda
Indonesia berkumpul dan berikrar
bersama. Ah, andai saja pemuda
Indonesia sekarang dapat bersatu
untuk memajukan bangsa.
Setelah puas melihat-lihat Hall
C, kami pun beranjak menuju Hall
D yang menceritakan kisah masa-
masa kemerdekaan RI. Di salah satu
sudut ruangan aku melihat patung Ibu
Fatmawati sedang menjahit bendera
merah putih, sementara di sudut
lainnya terdapat patung Soekarno-
Hatta pada saat pembacaan teks
proklamasi kemerdekaan RI. Patung
ini menarik. Jika mikrofon di depan
patung Soekarno ditekan, maka
keluarlah rekaman suara Soekarno
saat membacakan teks prokalamasi.
“Kok suara rekamannya bening
banget ya?” Cetusku tiba-tiba.
“Itu karena rekaman langsung
proklamasi kemerdekaan itu sebenar-
nya tidak ada,” jawab Dian.
“Hah, maksudnya? Jadi ini palsu?”
Tanyaku keheranan.
“Bukan palsu. Tapi pada saat
pembacaan teks proklamasi tahun
1945 dulu, tidak ada rekaman
suaranya. Ini dikarenakan peristiwa
tersebut berlangsung sangat
sederhana, cepat dan tanpa protokol,
sehingga tidak ada waktu untuk
mempersiapkan segala hal. Untuk foto
pembacaannya saja hanya diabadikan
oleh Frans dan Alex Mendur. Namun
sayangnya, sebagian dari foto mereka
disita dan dimusnahkan Jepang.
Untung saja Frans Mendur berhasil
melarikan diri dan mengubur negatif
foto yang tersisa agar aman. Jika
tidak, maka hilang sudah salah satu
arsip penting bagi bangsa Indonesia
yang dapat membuktikan terjadinya
peristiwa pembacaan proklamasi.
Untuk rekaman suara sendiri, akhirnya
Soekarno melakukan rekaman ulang
untuk kebutuhan dokumentasi pada
tahun 1950-an di Radio Republik
Indonesia atau RRI. Jadi, rekaman
suara ini bukanlah palsu. Hanya saja
rekaman itu tidak asli, karena tidak
direkaman pada saat kejadiannya,”
jelas Dian.
“Oh begitu,” ujarku sembari
mengangguk-angguk seolah mengerti.
Kami pun melanjutkan perjalanan pada
sejarah perjalanan bangsa di diorama
ini. Hingga pada satu ruangan, aku
melihat ada enam patung replika
Presiden RI dengan earphone. Iseng-
iseng, aku mencoba memasang
earphone dari salah satu presiden di
telingaku. Setelah memencet tombol,
tiba-tiba terdengarlah salah satu
rekaman pidato presiden. Menarik
juga, pikirku.
“Sayang ya, patung presidennya
hanya ada enam,” ujar Dian dengan
mata menerawang.
“Apa maksudmu? Bukankah
mantan Presiden RI memang ada
enam?” tanyaku keheranan.
“Memang iya. Tapi tahukan kamu,
bahwa sebenarnya Indonesia pernah
dipimpin oleh “delapan presiden”,
sebelum presiden yang menjabat saat
ini?” Tukas Dian.
“Wah, masa? Kok aku tidak tahu
ya? Siapa “dua presiden” lainnya?”
Tanyaku penasaran. Kini perhatianku
tertuju seluruhnya kepada Dian,
menunggu penjelasannya.
“Wajar kalau kamu tidak tahu.
Secara formal, mereka tidak
diposisikan sebagai Presiden
Indonesia yang definitif, dikarenakan
kedudukan mereka yang kurang kuat
dan jangka waktu kepemimpinan
mereka yang singkat. Terlebih dengan
posisi mereka yang hanya sebagai
Presiden sementara dengan tujuan
untuk mengisi kekosongan kekuasaan
di Indonesia. Keberadaan mereka
hanya muncul dalam kenangan
sejarah beserta arsip-arsip yang
mengabadikan kisah mereka.
Mereka berdua adalah Syafruddin
Prawiranegara dan Assaat.”
***
Syafruddin Prawiranegara adalah
seorang pejuang kemerdekaan,
Menteri, Gubernur Bank Indonesia,
Wakil Perdana Menteri, dan pernah
45Majalah ARSIP Edisi 67 2015
menjabat sebagai ketua/presiden pada
Pemerintah Darurat Republik Indonesia
(PDRI). Pada tanggal 19 Desember
1948 Belanda melakukan Agresi
Militer Belanda II dengan menyerang
dan menguasai Ibu Kota Republik
Indonesia yang kala itu bertempat di
Yogyakarta. Para pemimpin negara,
termasuk Soekarno dan Hatta pun
ditangkap dan diasingkan ke Pulau
Bangka. Mendengar hal tersebut,
Syafruddin Prawiranegara yang
kala itu menjabat sebagai Menteri
Kemakmuran berinisiatif dengan
mengusulkan pembentukan PDRI agar
tidak terjadi kekosongan kekuasaan
di Republik Indonesia. Pada saat
yang hampir bertepatan, Soekarno-
Hatta mengirimkan telegram yang
berisi mandat terhadap Syafruddin
Prawiranegara, yang berbunyi,
“Kami, Presiden Republik Indonesia
memberitakan bahwa pada hari
Minggu tanggal 19 Desember 1948
djam 6 pagi Belanda telah mulai
serangannja atas Ibu Kota Jogjakarta.
Djika dalam keadaan pemerintah tidak
dapat mendjalankan kewajibannja
lagi, kami menguasakan kepada Mr.
Sjafruddin Prawiranegara, Menteri
Kemakmuran RI untuk membentuk
Pemerintahan Darurat di Sumatra”.
Syafruddin Prawiranegara adalah orang kepercayaan Soekarno-Hatta, sehingga diberikan kepercayaan untuk mendirikan PDRI. Berbekal mandat tersebut dan persetujuan dari Mr. T.M. Hasan sebagai Gubernur Sumatera, maka pada tanggal 22 Desember 1948, di Halaban, sekitar 15 km dari Payakumbuh, PDRI “diproklamasikan”, dengan Sjafruddin sebagai ketua/presiden merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri, ad. interim. Pada
masa “pemerintahannya”, terjadilah Perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949 yang berujung pada pembebasan Soekarno dan pemimpin negara lainnya. Pada tanggal 13 Juli 1949, Sjafruddin pun menyerahkan kembali mandatnya Presiden Soekarno di Yogyakarta, sehingga berakhirlah pemerintahan yang berlangsung selama 207 hari tersebut.
Selain Syafruddin Prawiranegara, terdapat pula Mr. Assaat yang sempat menjabat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI pada tahun 1949 hingga tahun 1950. Dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani di Belanda, 27 Desember 1949 diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari 16 negara bagian, salah satunya adalah Republik Indonesia. Dengan penetapan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka terjadilah kekosongan pimpinan pada Republik Indonesia. Untuk itulah, Assaat kemudian diangkat sebagai Presiden RI (sementara) atau yang lebih dikenal sebagai Acting Presiden untuk mengisi kekosongan kekuasaan, sehingga sejarah Republik Indonesia tidak pernah terputus hingga saat ini.
Pada tanggal 15 Agustus 1950, RIS melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian berakhirlah masa “pemerintahan” Assaat yang dipangkunya selama sembilan bulan, dan posisi Presiden RI pun kembali diambil alih oleh Soekarno.
***
“Dengan demikian, selain presiden kita saat ini, jumlah presiden yang pernah menjabat di Indonesia adalah berjumlah “delapan orang”,
yaitu Soekarno yang diselingi oleh Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat hanyalah Presiden sementara,” jelas Dian.
“Aku baru tahu. Ternyata masih banyak ya hal-hal yang belum aku ketahui tentang sejarah bangsa ini. Lalu, kenapa mereka berdua menjadi presiden yang terlupakan?” tanyaku balik.
“Entahlah, sepertinya itu masih menjadi perdebatan. Menurutku, seharusnya jasa mereka tetaplah harus diingat, walaupun mereka hanya dianggap sebagai presiden sementara. Namun, tanpa mereka bisa jadi tidak akan ada Negara Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini,” ujar Dian.
“Lalu, bagaimana caranya agar mereka dapat diingat dan dikenang?” Tanyaku masih penasaran.
“Itulah tugas kita untuk mengetahui sejarah bangsa kita sendiri. Selain itu, hal ini juga menjadi tugas pemerintah. Toh, jasa-jasa mereka pasti sudah tertuang di dalam arsip negara. Jika masyarakat memiliki kesadaran untuk membaca sejarah dan menelusuri arsip, pasti tidak akan ada lagi sejarah mengenai tokoh-tokoh lain yang kemudian terlupakan, entah sengaja atau tidak,” jelas Dian. Mendengar penjelasan tersebut, aku hanya bisa mengangguk setuju dan berjanji dalam hati untuk lebih mengenal bangsa ini. Ternyata perjalanan hari ini tidak sia-sia dan memberikan banyak hikmah kepadaku. Hikmah baru, yang akan menuntunku untuk lebih mencintai bangsa dan negara ini, Indonesia.
***
46 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LIPUTAN
Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia dan PT Pertamina (persero) meresmikan kerja sama dalam bidang kearsipan (7/9). Penandatanganan Kesepahaman Bersama antara ANRI dan Pertamina dilaksanakan di Grand Hall, Kantor Pusat Pertamina. Pihak ANRI diwakili Kepala ANRI, Mustari Irawan dan pihak Pertamina diwakili Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto.
Kesepahaman Bersama ini ber-tujuan memfasilitasi bimbingan dan peningkatan kompetensi dalam lingkup kegiatan pengelolaan arsip dinamis. Dalam sambutannya, Dwi turut menjelaskan arah kerja sama yang
digalang. Pertamina mengharapkan dengan adanya kerja sama ini, dapat terwujudnya tata kelola arsip yang baik mengingat tingginya volume arsip yang tecipta. Dengan adanya tata kelola kearsipan yang baik maka manajemen juga berjalan dengan lancar. Selain itu, juga ditekankan bahwa pertemuan ini adalah momentum yang sangat berarti karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah.
Sementara itu, Mustari menga-takan “Penadatanganan ini sangat berharga, tidak hanya bagi Pertamina atau ANRI, namun bagi bangsa karena Pertamina adalah korporasi yang memiliki peran yang vital dalam
perekonomian Indonesia,” tegasnya. Ditekankan pula, ANRI juga akan melakukan akuisisi terhadap beberapa arsip yang kelak akan menjadi memori kolektif bagsa dan pula akan dijadikan warisan budaya bangsa yang kelak memberikan gambaran perjalanan bangsa.
Kolaborasi yang terjalin antara ANRI dan Pertamina adalah berupa pengembangan sistem pengelolaan arsip di lingkungan Pertamina, pengembangan SDM kearsipan melalui penciptaan dan sertifikasi, serta pengelolaan arsip berbasis Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. (HR)
TINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN ARSIP, PERTAMINA TEKEN KESEPAHAMAN BERSAMA
DENGAN ANRI
Kepala ANRI, Mustari Irawan (Kanan) dan Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto (Kiri)tandatangani dokumen Kesepahaman Bersama di Bidang Kearsipan
47Majalah ARSIP Edisi 67 2015
Kepala ANRI, Mustari Irawan (Kanan) dan Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto (Kiri)tandatangani dokumen Kesepahaman Bersama di Bidang Kearsipan
Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Hotel Cosmo Amaroossa, Jl. Pangeran Antasari No. 9 a-b, Jakarta Selatan (7-9/10). Pelaksanaan Rakornas SIKN dan JIKN tahun 2015 mengusung tema “Implementasi SIKN dan JIKN dalam Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”.
Tujuan penyelenggaraan Rakornas SIKN dan JIKN tahun 2015 adalah
RAKORNAS SIKN JIKN 2015
untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas
layanan publik secara efektif dan efisien, melalui penyediaan informasi kearsipan secara online.
Peserta Rakornas SIKN dan JIKN diikuti oleh seratus sepuluh orang berasal dari instansi pusat (Kementerian, Lembaga) dan pemerintah daerah, Perguruan Tinggi dan
Badan Usaha Miliki Negara. (sa)
Kepala ANRI, Mustari Irawan membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Hotel Cosmo Amaroossa, Jakarta Selatan (7-9/10)
Suasana Rakornas SIKN dan JIKN
48 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LIPUTAN
Jakarta, ARSIP - Dalam menindaklanjuti
proses revisi Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah yang
sedang dirumuskan Kementerian
Dalam Negeri, Biro Organisasi,
Kepegawaian dan Hukum Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI)
melaksanakan Rapat Koordinasi
(Rakor) Pembahasan Variabel Bidang
Kearsipan (7/10). Kegiatan Rakor
diikuti oleh perwakilan Lemabga
Kearsipan Daerah provinsi, kabupaten
dan kota.
Pelaksanaan Rakor ini merupakan
RAKOR PEMBAHASAN BIDANG VARIABEL KEARSIPAN DALAM RANGKA REVISI PP 41 TAHUN 2007
salah satu wujud perhatian ANRI
terhadap penyelenggaraan kearsipan
di daerah. Diharapkan dengan telah
direvisinya Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah,
Lembaga Kearsipan Daerah menjadi
lembaga yang mandiri dan fokus
terhadap tugas dan fungsinya dalam
melaksanaan penyelenggaraan
kearsipan. Oleh karena kearsipan
termasuk kepada urusan wajib yang
dilaksanakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan ini dilaksanakan
pula diskusi dan simulasi pembahasan
indikator variabel bidang kearsipan
dalam revisi Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dengan
narasumber Kepala Biro Organisasi,
Kepegawaian dan Hukum, Direktur
SDM Kearsipan dan Sertifikasi,
Kepala Pusat Data dan Informasi,
Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan
dan Direktur Kearsipan Daerah I. (TK)
Kepala Pusat Data dan Informasi Widarno memandu pengisian formulir oleh Kepala Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)
49Majalah ARSIP Edisi 67 2015
Jakarta, ARSIP - Dalam mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengesahkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, bukan hanya kinerja, keuangan dan pembangunan yang membutuhkan audit dan pengawasan, tetapi bidang kearsipan pun harus dilaksanakan audit dan pengawasan kearsipan. Oleh karena itu, untuk membumikan hal baru ini, Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Akreditasi dan Pengawasan Kearsipan serta Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan (7/10) di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, gedung C lantai 2, ANRI.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan dan diikuti 300 peserta yang berasal dari instansi pemerintah tingkat pusat, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam kesempatan ini dilaksanakan penyerahan sertifikat akreditasi (7/10) untuk Unit Kearsipan PT. Angkasa Pura I (Persero) dengan nilai akreditasi B kepada Corporate Secretary PT. Angkasa Pura I (Persero), Farid Indra Nugraha. Adapun nilai akreditasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
Dalam sambutannya, Mustari menyampaikan bahwa untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan
TAK HANYA KINERJA ATAU KEUANGAN, KEARSIPAN JUGA PERLU AUDIT DAN PENGAwASAN
perundang-undangan diperlukan suatu pengawasan kearsipan. “Ini menjadi suatu hal yang baru dan mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan,” tambahnya.
Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Sedangkan Audit Kearsipan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Audit kearsipan dilaksanakan secara internal dan eksternal. Adapun yang menjadi objek pengawasan adalah pencipta arsip dan lembaga kearsipan.
Dalam pelaksanaan Audit dan Pengawasan Kearsipan terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian, antara lain pendelegasian kewenangan dari ANRI kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dan pencipta arsip tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Oleh karena urusan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib pada pemerintahan daerah, penyelenggaraannya harus diawasi. Untuk itu pengawasan terhadap urusan penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
Kepala ANRI Mustari Irawan menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara Sosialisasi Pedoman Akreditasi dan Pengawasan Kearsipan serta Bimbingan Teknis
Pengawasan Kearsipan (7/10)
50 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LIPUTAN
KPU SERAHKAN REKAM JEJAK DEMOKRASI PILEG DAN PILPRES 2009 KE ANRI
Jakarta, ARSIP - Bertempat di Media
Center, Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Jalan Imam Bonjol No.29,
Menteng, Jakarta Pusat, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan
arsip statisnya kepada Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI) (7/10).
Arsip tersebut diserahkan secara
simbolis oleh Ketua KPU, Husni Kamil
Malik kepada Kepala ANRI, Mustari
Irawan. Dalam kesempatan tersebut,
hadir pula Pejabat Eselon I dan II ANRI,
dan Komisioner KPU. Penyerahan ini
selain bertujuan untuk menyelamatkan
arsip Pemilihan Umum (Pemilu) dari
kerusakan, juga agar berbagi rekam
jejak demokrasi Indonesia.
Dalam kesempatan ini diserahkan
arsip sebanyak 27 boks yang sebagian
besar berisi mengenai Pemilu
Legislatif dan Pemilihan Presiden
2009, Keputusan dan Peraturan yang
telah dikeluarkan oleh KPU serta
permasalahan yang terkait dengan
penyelenggaraan Pemilu.
Dalam sambutannya Mustari
mengungkapkan, “Arsip-arsip ini
akan kami simpan selama republik
ini masih ada, karena hal ini akan
menjadi bukti dari penyelenggaraan
demokrasi di negara kita. Arsip pemilu
tahun 1955 yang ANRI simpan dan
itu telah menjadi bukti dan bahan
pembelajaran bagi kita untuk melihat
proses penyelenggaraan pemilu
dan memberikan gambaran proses
demokrasi yang sudah dibangun di
masa lalu,” jelas Mustari.
Sementara itu, pada sambutan
Ketua KPU, Husni Kamil Malik
disebutkan “Kami selalu berupaya
selain mematuhi Undang-undang
Kearsipan, juga untuk hal yang lebih
mendasar lagi bahwa kesadaran dari
kami untuk berbagi rekam jejak sejarah
demokrasi. Semakin banyak pihak
yang ikut memelihara arsip ini, maka
fakta yang telah terjadi dapat dimaknai
sama oleh generasi selanjutnya,”
ungkapnya.
Ke depannya dengan adanya
Pemilihan Kepala Daerah secara
Serentak dan Keputusan dari
Mahkamah Konstitusi mengenai calon
tunggal hal ini akan memberikan warna
pada demokrasi karena di negara lain
yang menganut demokrasi hal ini
belum pernah dilaksanakan, bahkan
oleh Amerika maupun India. “Kami siap
melakukan penyelamatan terhadap
arsip-arsip tersebut, dan akan kami
simpan selamanya. Sebagai jejak
demokrasi yang telah kita bangun dan
kita sepakati bersama,” tambahnya
(HR)
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mustari Irawan (Kiri) dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik memperlihatkan kepada awak media Berita Acara
Penyerahan Arsip Statis Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009
51Majalah ARSIP Edisi 67 2015
IMPLEMENTASI SIKD SEJALAN DENGAN E-GOVERNMENT DAN NAwA CITA
Jakarta, ARSIP - Sekretaris Utama
Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI), Sumrahyadi menyampaikan
bahwa aplikasi Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis (SIKD) yang terus
dibaharukan sesuai dengan kemajuan
teknologi, informasi dan komunikasi
harus dapat diimplementasikan
di seluruh jajaran pejabat eselon
I, II, III dan IV. SIKD ini sejalan
dengan Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan
e-government serta Nawa Cita poin
kedua, yaitu membuat pemerintah
tidak absen dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya.
Hal tersebut disampaikannya pada
saat membuka acara Sosialisasi SIKD
di lingkungan ANRI (15/10) di Ruang
Serba Guna Soemartini ANRI.
Sosialisasi SIKD di lingkungan
ANRI diikuti jajaran pejabat
eselon III, arsiparis, sekretaris dan
pengadministrasi ketatausahaan di
lingkungan ANRI yang seluruhnya
berjumlah 70 orang. Dalam
kesempatan ini disampaikan pula
pemaparan materi dan diskusi oleh
Kepala Biro Umum, Kepala Pusat
Data dan Informasi serta Kepala
Subdirektorat Pusat I. (TK)
Kasubdit Pusat I Diah Tjaturini menyampaikan materi kepada peserta sosialisasi implementasi SIKD
52 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LIPUTAN
wORKSHOP PRESERVASI ARSIP SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN MEMORI KOLEKTIf
DAN JATI DIRI BANGSAJakarta, ARSIP - Sebagai langkah awal
dalam menjalankan program kerja,
Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI) melakukan Workshop
Preservasi Arsip (19/10) dalam rangka
pelestarian memori kolektif dan jati diri
bangsa yang diselenggarakan di Ruang
Serba Guna Noerhadi Magetsari,
gedung C lantai 2 ANRI. Workshop
ini salah satunya bertujuan sebagai
sarana tukar menukar informasi
terutama antara Lembaga Kearsipan
Provinsi, Kabupaten/Kota hingga
nantinya dapat diimplementasikan di
daerah masing-masing. Acara dibuka
oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip,
M. Taufik.
M. Taufik menyampaikan bahwa
arsip memiliki kerentanan dan
kerawanan akan bahaya kerusakan,
baik yang disebabkan faktor internal,
dari bahan arsip itu sendiri, maupun
faktor eksternal yang berkaitan
dengan faktor lingkungan yang
mempengaruhi seperti iklim, suhu
dan kelembaban. “Oleh karenanya,
perlu dilakukan upaya-upaya
pelestarian untuk mempertahankan
fisik dan informasinya, sekaligus untuk
menjamin aksesibilitas arsip,” tegas
Taufik.
Adapun narasumber kegiatannya
ini di antaranya adalah Dr. Bondan
Kanumoyoso yang menjelaskan
tentang Berbagai Karakter Arsip
Keraton. Arsip keraton adalah
dokumen tertulis yang dihasilkan oleh
berbagai kerajaan dan kesultanan
yang ada di Nusantara. Arsip keraton
berisikan berbagai macam kegiatan
di bidang sosial, politik ekonomi
dan budaya yang dilakukan oleh
pemerintah lokal dan berbagai
keraton yang ada di Indonesia seperti
Kasunanan dan Mangkunegaran
di Yogyakarta dan sebagainya.
Narasumber kedua Prof. Sulistyo
Basuki menjelaskan perbedaan istilah
preservasi, konservasi, dan restorasi.
Selanjutnya Direktur Preservasi
Kandar yang juga menyampaikan
bahwa ANRI sudah memprogramkan
penyelamatan arsip yang terkena
bencana, sampai dengan tahun 2019.
Upaya yang telah dilakukan ANRI ini
di antaranya memberikan pelayanan
gratis bagi penyelamantan arsip yang
terkena bencana. (FA)
Narasumber Workshop Preservasi Arsip “Preservasi Arsip dalam Rangka Pelestarian Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa”
(Kiri-Kanan: Prof. Sulistyo Basuki, Direktur Preservasi Kandar, Dwi Nurmaningsih (Moderator), dan Dr. Bondan Kanumoyoso)
53Majalah ARSIP Edisi 67 2015
ANRI GELAR PAMERAN INTERNATIONAL DIPLOMATIC RELATIONSHIP DAN ANRI
DARI MASA KE MASAJakarta, ARSIP - Sebagai salah satu implementasi kerja sama internasional bidang kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional menggelar Pameran Kearsipan International Diplomatic Relationship mengenai Konferensi Asia Afrika (KAA), Surat-Surat Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan Kunjungan Perdana Menteri Vietnam Ho Chi Minh ke Indonesia. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan Pameran ANRI dari Masa ke Masa. Pameran dibuka Kepala ANRI, Mustari Irawan (21/10) di Gedung Arsip Nasional jalan Gajah Mada nomor 111, Jakarta Barat dan dihadiri perwakilan Kedutaan Besar Serbia, Kedutaan Besar Vietnam serta Kedutaan Besar lain yang memiliki kerja sama bidang kearsipan dengan Indonesia.
“Arsip Konferensi Arsia Afrika turut dipamerkan mengingat arsip KAA telah resmi menjadi Memory of the World (MoW) oleh UNESCO pada 6 Oktober 2015. Indonesia sudah mengusulkan arsip KAA untuk diregistrasi sebagai MoW sejak tahun 2012. Selanjutnya, kami akan menginisiasikan arsip Gerakan Non Blok (GNB) menjadi MoW,” tegas Mustari dalam sambutannya.
Pameran kearsipan tentang International Diplomatic Relationship dan ANRI dari Masa ke Masa berlangsung mulai 21 s.d 28 oktober 2015. Pameran arsip diplomasi internasional dengan Serbia merupakan salah satu implementasi
Nota Kesepahaman antara ANRI dengan Arsip Nasional Serbia pada tahun 2014. Pada kesempatan ini ANRI dan Arsip Nasional Serbia secara bersama-sama menampilkan Arsip GNB. Hal tersebut dilakukan agar para anggota MoW untuk Indonesia, para sejarawan, dan masyarakat mengatahui bahwa ANRI memiliki khazanah arsip GNB antara lain penyelenggaraan awal konferensi tersebut di Beograd, partisipasi Presiden Soekarno ke konferensi tersebut, kunjungan Presiden Tito ke Indonesia, dan surat menyurat antara Presiden Soekarno dengan Presiden Tito. Arsip tersebut sampai saat ini dipelihara dan dilestarikan dengan baik di ANRI dan Arsip Nasional Serbia.
Sedangkan pameran arsip diplomasi internasional dengan Vietnam merupakan wujud kerja
sama antara anggota Asosiasi Lembaga Kearsipan di Asia Tenggara (SARBICA) Indonesia dengan Vietnam yang mempublikasikan hubungan politik Indonesia-Vietnam pada tingkat konsulat pada 30 Desember 1955. Ditampilkan pula kunjungan Perdana Menteri Vietnam, Ho Chi Min ke Indonesia yang disambut Presiden Soekarno.
Dalam pameran kali juga menampilkan arsip kelembagaan ANRI dari Masa ke Masa. Hal ini diharapkan dapat mengingatkan kembali terhadap eksistensi dan peranan Lembaga Kearsipan di Indonesia. Ke depannya diharapkan Lembaga Kearsipan dapat lebih maju dan berkembang sebagai ujung tombak dalam penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa.(TK)
Kepala ANRI Mustari Irawan membuka acara Pameran Kearsipan Internasional Diplomatic Relationship dan ANRI dari Masa ke Masa
54 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LIPUTAN
fORUM KOMUNIKASI BAKOHUMAS: DUNIA KEARSIPAN MENYONGSONG
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI) bersinergi
dengan Forum Komunikasi
Bakohumas menyelenggarakan
diskusi dengan tema Dunia Kearsipan
Menyongsong Masyarakat Ekonomi
ASEAN 2015. Pada kesempatan ini
sebagai tuan rumah forum komunikasi
Bakohumas adalah ANRI. Acara
diskusi diselenggarakan gedung Arsip
Nasional RI Jalan Gajah Mada Nomor
111, Jakarta (23/10).
Kepala ANRI, Mustari Irawan dalam
sambutannya mengapresiasi acara
forum komunikasi ini. Kepala ANRI juga
menyinggung mengenai persiapan
dunia kearsipan menyongsong
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
2015. “Arsiparis akan dituntut untuk
meningkatkan proofesionalisme di
bidang kearsipan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, hadir pula
sebagai pembicara Sekretaris Utama
ANRI, Sumrahyadi yang memaparkan
mengenai persiapan dunia kearsipan
menghadapi MEA. Sebagai pembicara
berikutnya Sekretaris Jenderal
Asosiasi Arsiparis Indonesia Bambang
Iwan yang menjelaskan mengenai
profesionalisme arsiparis. Sebagai
pembicara terakhir praktisi bisnis
kearsipan Susanto yang memaparkan
mengenai peluang dan tantangan
bisnis kearsipan dalam menghadapi
MEA 2015. (sa)
Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi memaparkan persiapan dunia kearsipan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
55Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LOMBA KREATIVITAS BAGI KALANGAN PELAJAR TEMA: CINTA ARSIP, CINTA
INDONESIA
Jakarta, ARSIP - Biro Perencanaan
dan Humas Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI) menyelenggarakan
Lomba Kreativitas bagi Kalangan
Pelajar dengan tema “Cinta
Arsip, Cinta Indonesia”. Tujuan
diselenggarakannya lomba kreativitas
ini adalah untuk mensosialisasikan
kelembagaan ANRI dan mendekatkan
ANRI kepada masyarakat. Dalam
sambutannya Kepala ANRI Mustari
Irawan mengajak kepada para orang
tua untuk menjaga dan menyimpan
arsip-arsipnya dengan baik seperti
akta kelahiran dan ijazah.
Lomba Kreativitas bagi Kalangan
Pelajar terdiri dari tiga kategori
yakni kategori mewarnai, kategori
menggambar, dan kategori cerdas
cermat. Berikut para pemenang
lomba kreativitas Kategori Cerdas
Cermat Juara Pertama SMPN 115
Jakarta, Juara Kedua SMPIA Al-Azhar
Kembangan, dan Juara
Ketiga SMPN 56 Jakarta.
Kategori Menggambar : Juara
Pertama Nabila Alquwina
dari SD Muhammadiyah
24, Juara Kedua Talitha
Aziza dari SD 15 Palmerah,
dan Juara Ketiga Aisyah
Nasywa dari SD 12 Lubang
Buaya. Lomba Mewarnai:
Juara Pertama Syafinatun Naja dari
TK Aisyiyah 87, Juara Kedua Aulia
Batrisyiya dari TK Nurul Sholeh, dan
M. Rasya Rahadi dari TK Pelangi
sebagai Juara Ketiga. (sa)
Kepala ANRI Mustari Irawan berfoto bersama dengan para pemenang lomba cerdas cermat
56 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LIPUTAN
JALIN HUBUNGAN BAIK DENGAN MEDIA, ANRI SELENGGARAKAN APRESIASI
KEARSIPAN BAGI wARTAwANJakarta, ARSIP - Bertempat di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), jalan Gajah Mada nomor 111 Jakarta Barat, talkshow Arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) Diakui UNESCO Jadi Warisan Dunia digelar ANRI sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Apresiasi Kearsipan bagi Wartawan. Talkshow ini menghadirkan empat orang pembicara yakni Kepala ANRI, Mustari Irawan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Al Busyra Basnur dan Duta Arsip Rieke Diah Pitaloka. Talkshow dipandu oleh Paramitha Soemantri. Kegiatan talkshow mengundang enam puluh lima orang peserta yang terdiri dari jurnalis media cetak, elektronik, maupun daring, pejabat Eselon I, II, III ANRI, serta perwakilan Humas Paguyuban Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dalam kesempatan ini dibahas proses penominasian sampai dengan penetapan arsip KAA menjadi Memory of the World (MoW), kebijakan dan program ANRI dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia akan eksistensi dan makna arsip KAA serta pemanfaatan arsip KAA bagi masyarakat di dunia serta program ANRI berikutnya dalam menomininasikan warisan budaya dokumenter lain menjadi MoW. Selain itu, dalam kesempatan ini Rieke Diah Pitaloka juga menyampaikan apresiasi dan semangatnya untuk memperjuangkan bidang kearsipan agar lebih mendapat perhatian pemerintah, legislator dan masyarakat.
Talkshow juga digelar sebagai salah satu selebrasi telah diakuinya arsip KAA sebagai warisan dunia pada 6 Oktober 2015. Arsip KAA memiliki
keunikan isi maupun konteksnya. Ia unik dari isi atau informasinya, arsip KAA menggambarkan sebuah peristiwa yang memiliki nilai amat kaya dan lengkap mengenai peristiwa 18-24 April 1955 yang akan menjadi ingatan bersama bagi negara-negara di Asia Afrika. Konteks arsip KAA memberi gambaran waktu, tempat, kejadian, dan iklim politik dunia yang dikuasai oleh dua blok pada masa itu. Konteks arsip tersebut menunjukkan bergeloranya semangat negara-negara Asia Afrika peserta konferensi untuk memperjuangkan hak-hak dasar dan keinginan memajukan kehidupan dunia. Arsip tentang peristiwa KAA mewakili semangat dan solidaritas yang melampaui batas negara dan mampu memberi kontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan negara-negara di dunia dengan hilangnya persaingan di antara negara-negara tersebut. Mengingat arsip KAA
merupakan warisan dunia yang sangat bernilai pada tahun 2012, ANRI mulai melakukan penjajakan untuk berinisiatif mengajukan arsip KAA sebagai warisan dunia. Pada Oktober 2015, berdasarkan sidang UNESCO di Abu Dhabi membuahkan hasil penetapan arsip KAA resmi menjadi warisan dunia. Dalam talkshow ini dibahas proses pengajuan arsip KAA menjadi warisan dunia, akses universal terhadap arsip tersebut serta bagaimana kesadaran masyarakat di seluruh dunia akan eksistensi dan makna arsip KAA serta tindak lanjut setelah arsip KAA resmi menjadi warisan dunia.
Dalam rangkaian apresiasi kearsipan ini, ANRI akan memberikan apresiasi kepada tiga pemberitaan terbaik bertemakan “Arsip KAA Resmi Diakui UNESCO Jadi Warisan Dunia”. (TK)
Para narasumber Apresiasi Kearsipan bagi Wartawan 2015(Red: Kiri-Kanan: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998
Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, Duta Arsip Rieke Diah Pitaloka,Kepala ANRI, Mustari Irawan, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar
Negeri, Al Busyra Basnur, dan moderator Paramitha Soemantri)
57Majalah ARSIP Edisi 67 2015
MENTERI LUAR NEGERI RI BUKA TRAINING ON RECORDS AND ARCHIVES
MANAGEMENT fOR PALESTINE
Jakarta, ARSIP - Menteri Luar Negeri
RI, Retno Marsudi membuka Training
on Records and Archives Management
for Palestine sebagai bagian dari
South-South cooperation Programs
Asia dan Afrika. Acara ini dihadiri
oleh Perwakilan dari Kedutaan Luar
Negeri di Indonesia, Pejabat Eselon
I Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI)dan berbagai Kementerian/
Lembaga lainnya, peserta training dan
workshop dari berbagai negara di Asia
dan Afrika.
Dalam laporannya, Dirjen
Asia, Pasifik, dan Afrika Kemenlu
mengatakan bahwa Training on
Records and Archives Management
ini merupakan yang kelima kali
diselenggarakan oleh ANRI. Lebih
lanjut, Retno mengatakan bahwa ia
mengaharapkan adanya harapan baru
dalam kerja sama dan perkembangan
bagi kerja sama di Asia dan Afrika.
Training on Records and Archives
Management for Palestine diikuti oleh
4 peserta yang akan diselenggarakan
di Jakarta dan Bogor, 9 - 12 Nov 2015.
(AGP)
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi membuka Training on Records and Archives Management for Palestine
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi berfoto bersama dengan para peserta dantamu undangan yang hadir pada acara Training on Records and Archives Management for Palestine
58 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LIPUTAN
SEMINAR NASKAH ARSIP DIKECUALIKAN
Jakarta, ARSIP - Direktorat
Layanan dan Pemanfaatan Arsip
Nasional Republik Indonesia
menggelar Seminar Naskah Arsip
Dikecualikan Aksesibilitas Arsip
Statis di Ruang Nurhadi Magetsari
(10/11). Acara seminar bertujuan
dalam rangka memberikan
pemahaman bersama terhadap
pemangku kepentingan mengenai
arsip yang dapat dan tidak dapat
diakses ke publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Acara seminar dibuka langsung
oleh Deputi Konservasi Arsip
M. Taufik. Dalam
sambutannya M. Taufik
menyampaikan bahwa
sekarang ini informasi
menjadi sebuah
kebutuhan dalam
kehidupan sehari-hari.
Seminar menghadirkan
pembicara dari Komisi
Informasi Pusat dan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia. (sa)
Deputi Bidang Konservasi Arsip M. Taufik memberikan sambutan pada acaraSeminar Naskah Arsip Dikecualikan Aksesibilitas Arsip Statis di Ruang Nurhadi Magetsari (10/11)
Suasana Seminar Naskah Arsip Dikecualikan Aksesibilitas Arsip Statis di Ruang Nurhadi Magetsari (10/11)
59Majalah ARSIP Edisi 67 2015
EKSPOSE INVENTARIS ARSIP fOTO NIGIS SERI wILAYAH NETHERLANDS NEw
GUINEA DAN BALI
Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional
Republik Indonesia melalui Direktorat
Pengolahan menyelenggarakan
Ekspose Inventaris Arsip Foto
Netherlands Indies Government
Information Service (NIGIS) Seri
Wilayah Netherlands New Guinea dan
Bali (10/11). Acara dilaksanakan di
ruang Soemartini, ANRI, Ampera Raya
Jakarta.
Acara ekspose bertujuan untuk
memperoleh masukan dari para
peserta ekspose dalam rangka
penyempurnaan Inventaris Arsip Foto
NIGIS Seri Wilayah Netherlands New
Guinea dan Bali.
Pada acara Ekspose, meng-
hadirkan pembicara Kepala Divisi
Pemberitaan Foto ANTARA,
Hermanus Prihatna. Pada kesempatan
itu Hermanus Prihatna memaparkan
mengenai arsip-arsip foto usaha
mempertahankan kemerdekaan Indo-
nesia yang belum banyak diketahui
oleh publik. (sa)
Deputi Bidang Konservasi Arsip M. Taufik membuka acara Ekspose Inventaris Arsip Foto Netherlands Indies Government Information Service (NIGIS) Seri Wilayah Netherlands New Guinea dan Bali (10/11)
60 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LIPUTAN
EKSPOSE KAJIAN PENDIDIKAN TINGGI DAN DIKLAT KEARSIPAN
Jakarta, ARSIP - Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam hal ini Pusat Pengkajian dan Pengembangan (Pusjibang) Sistem Kearsipan melaksanakan kajian terhadap pendidikan tinggi kearsipan dan penyelenggaraan pendidikan dan peliatihan (diklat) kearsipan. Hasil kajian diekspose (17/11) kepada 100 orang peserta yang berasal dari internal ANRI. Ekspose dibuka Sekretaris Utama, Sumrahyadi dan dilaksanakan di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, gedung C lantai 2, ANRI.
Kajian terhadap pendidikan tinggi kearsipan merupakan salah satu tindak lanjut dalam rencana ANRI yang akan mendirikan sekolah setingkat
pendidikan tinggi bidang kearsipan. Rencana pendirian tersebut merupakan bagian grand design dari Green Park
of Archives yang telah dicanangkan ANRI. Ekspose menghadirkan narasumber Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III Kementerian PANRB Adi Kresno, Kepala Jurusan Komputasi Statistik STIS, M. Ari Anggorowati dan
Kepala Pusjibang Sistem Kearsipan, Rini Agustiani.
Dalam kesempatan ini dipaparkan hasil kajian yang telah dilaksanakan ANRI, pembahasan secara kelembagaan tentang pendidikan tinggi kearsipan serta sharing tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Badan Pusat Statistik. (TK)
Ekspose Kajian Pendidikan Tinggi dan Diklat Kearsipan menghadirkan narasumber Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III Kementerian PANRB Adi Kresno, Kepala Pusjibang Sistem Kearsipan, Rini Agustiani, dan Ketua Jurusan Komputasi Statistik STIS, M. Ari Anggorowati.
Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi memberikan sambutan pada acaraEkspose Kajian Pendidikan Tinggi dan Diklat Kearsipan
61Majalah ARSIP Edisi 67 2015
ANRI SOSIALISASIKANRENSTRA 2015-2019
Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI)
menyelenggarakan Sosialisasi Ren-
cana Strategis 2015-2019 pada
Senin (23/11) di Amarroosa Cosmo
Hotel, Jakarta. Acara diikuti pimpinan
atau perwakilan dari Lembaga
Kearsipan Daerah Provinsi seluruh
Indonesia. Acara diawali dengan
Laporan Penyelenggaran Kegiatan
yang disampaikan oleh Kepala Biro
Perencanaan dan Humas ANRI, Multi
Siswati. Kemudian, acara dilanjutkan
dengan pembukaan acara yang
dilakukan oleh Kepala ANRI, Mustari
Irawan. Dalam sambutannya, Mustari
menyampaikan bahwa Lembaga
Kearsipan Daerah dapat mensinergikan
Renstra di daerah masing-masing
dengan Renstra ANRI. Selain itu,
Mustari juga meminta kepada Lembaga
Kearsipan Daerah untuk terlibat aktif
dalam pendokumentasikan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
pada bulan Desember mendatang
melalui peliputan dalam bentuk foto
dan video. ANRI juga mengajak
Lembaga Kearsipan Daerah untuk
berpartisipasi aktif dalam kegiatan
kearsipan internasional dalam forum
International Council on Archives
(ICA) yang akan berlangsung di Korea
Selatan tahun depan. (AGP)
Kepala ANRI Mustari Irawan memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Rencana Strategis 2015-2019
62 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LIPUTAN
ANRI MENYELENGGARAKAN EKSPOSE ARSIP SEKRETARIAT NEGARA RI TAHUN
1958 - 1968Jakarta, ARSIP - Guna memperoleh
masukan dari terkait dalam penyusunan
Inventaris Arsip Sekretariat Negara
RI, Direktorat Pengolahan Arsip,
Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI) menggelar Ekspose Inventaris
Arsip Sekretariat Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 - 1968. Acara
yang diselenggarakan di Ruang
Noerhadi Magetsari, ANRI, diikuti
oleh 70 peserta yang berasal dari
Unit Kearsipan Sekretariat Negara,
Sekretariat Kementerian, Sekretariat
Kabinet, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia, mahasiswa dari beberapa
perguruan tinggi, dan arsiparis ANRI.
Hadir menjadi narasumber Sari
Harjanti dari Sekretariat Negara
RI. Direktur Pengolahan Azmi
memaparkan mengenai Kebijakan
dan Strategi Pengolahan Arsip
Statis Setneg. Kasubdit Pengolahan
I Retno Wulandari memaparkan
materi mengenai teknis penyusunan
Inventaris Sekretariat Negara RI Tahun
1959-1968.
Dalam laporan Ketua Panitia
yang disampaikan oleh Kepala Sub
Direktorat Pengolahan I, Retno
Wulandari disampaikan bahwa
tujuan diselenggarakannya acara
ekspos ini untuk melakukan evaluasi
Inventaris Arsip Setneg sebagai
sarana bantu penemuan kembali agar
arsip yang tersimpan di ANRI dapat
dimanfaatkan oleh pengguna dengan
mudah dan dapat bercerita mengenai
sejarah Indonesia”.Lebih lanjut Retno
menambahkan bahwa hal ini sebagai
pelaksanaan amanat Undang-undang
no 43 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2
mengenai kewajiban pengelolaan
arsip statis berksala nasional yang
diterima dari lembaga negara.
Acara ekspose dibuka langsung
Kepala ANRI, Mustari Irawan.
Saat menyampaikan arahan,
Mustari menyampaikan pentingnya
pengelolaan arsip di lingkungan
Sekretariat Negara. Ditambahkan pula
bahwa ANRI saat ini telah mengelola
Arsip Setneg tahun 1945-1949 dan
Arsip Sekretariat Negara Yogyakarta
1949-1950. Arsip ini menjadi penting
sekali dalam sejarah perjalanan
bangsa karena dapat mengungkapkan
tentang penyelenggaraan negara
yang mengalami perubahan. Dari
Negara Kesatuan menjadi Republik
Serikat dan kembali menjadi Negara
Kesatuan. (HR)
Para narasumber Ekspose InventarisArsip Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1959 - 1968
( Red Kiri-Kanan: Kepala Sub Direktorat Pengolahan I Retno Wulandari, Toto Widyarsono (Moderator), Sari Harjanti dari Sekretariat Negara RI, dan Direktur Pengolahan Azmi.
63Majalah ARSIP Edisi 67 2015
SDM BERIKAN PENGARUH KEBERHASILAN PENYELENGARAAN
KEARSIPAN
Jakarta, ARSIP - Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Andi Kasman mengungkapkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kearsipan nasional juga ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) kearsipan. Oleh karenanya ANRI sebagai pembina kearsipan nasional yang sekaligus juga pembina jabatan fungsional arsiparis juga harus memperhatikan dan menetapkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghasilkan arsiparis yang profesional.
“Arsiparis termasuk 12 jabatan fungsional yang telah memiliki peraturan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” jelas Andi. Oleh karenanya, sebagai salah satu implementasi dan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis ANRI melalui Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja, sehingga diharapkan terdapat sinkronisasi dan harmonisasi pemahaman tim penilai prestasi kerja
arsiparis di lingkungan kementerian/lembaga, perguruan tinggi dan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Prestasi Kerja (26/11) yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, jalan Ir.H. Juanda nomor 62, Bogor Jawa Barat. Bimtek ini diikuti 82 orang peserta yang berasal dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi dan pemerintahan daerah. (TK)
Deputi Bidang Pembinaan KearsipanArsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Andi Kasman memberikan sambutan pada acara Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja
di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Bogor (26/11)
64 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LIPUTAN
AKREDITASI “A” DIRAIH OLEH BADAN ARSIP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA SURABAYA, DAN
UNIT KEARSIPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA(SEBUAH PRESTASI DI AKHIR TAHUN 2015)
Jakarta, ARSIP - Pada triwulan
terakhir atau triwulan ke IV tahun 2015
ada 3 (tiga) lembaga kearsipan yang
mendapatkan Akreditasi dari Pusat
Akreditasi Arsip Nasional Republik
Indonesia yaitu Badan Arsip Provinsi
Kalimantan Timur (Kaltim), Badan
Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya,
dan Unit Kearsipan Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta. Masing-masing
lembaga tersebut TERAKREDITASI A
(sangat baik) dalam penyelenggaraan
kearsipannya.
Penyerahan sertifikat akreditasi
untuk Badan Arsip Provinsi
Kalimantan Timur dilakukan di ruang
Ruhui Rahayu Kantor Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur pada hari
kamis (10/12) 2015, oleh Kepala
ANRI Mustari Irawan kepada Asisten
Pemerintahan Setdaprov Kaltim Aji
Sayid Faturrahman mewakili Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur Awang
Faroek Ishak yang berhalangan hadir.
Dalam acara yang sama, diserahkan
pula dana pembinaan kepada Badan
Arsip Daerah Kaltim karena telah
menjadi Juara II dalam Pemilihan
Lembaga Kearsipan Provinsi di
Wilayah.
Sementara itu sertifikat akreditasi
unit kearsipan Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta di serahkan oleh
Kepala ANRI pada hari Rabu (23/12)
2015 di Aula Rektorat UGM diterima
oleh Sekretaris Eksekutif UGM Gugup
Kismono. Predikat akreditasi A ini
merupakan penghargaan tertinggi yang
diraih lembaga kearsipan perguruan
tinggi selama pemberian akreditasi
yang telah dilaksanakan oleh ANRI
bagi lembaga kearsipan perguruan
tinggi. Di UGM selain menyerahkan
sertifikat akreditasi Kepala ANRI
juga memberikan kuliah umum
kepada Mahasiswa Fakultas Fokasi
Kearsipan UGM. Kepala ANRI juga
menyempatkan diri mengunjungi unit
kearsipan UGM yang mendapatkan
akreditasi A tersebut.
Untuk Badan Perpustakaan
dan Arsip Kota Surabaya akan
diserahkan pada bulan Januari tahun
2016 ini. Sertifikat akreditasi bagi
lembaga-lembaga kearsipan tersebut
merupakan kado akhir tahun yang
perlu diberikan apresiasi. Karena tidak
mudah untuk medapatkan sertifikat
akreditasi dengan kualifikasi A (sangat
baik). (MI)
Kepala ANRI Mustari Irawan menyerahkan sertifikat akreditasi kepada Asisten
Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Aji Sayid Faturrahman
Kepala ANRI Mustari Irawan berfoto bersama dengan Rektor UGM Dwikorita Karnawati dan staf setelah acara penyerahan sertifikat akreditasi.
65Majalah ARSIP Edisi 67 2015
DR. H. ANDI KASMAN, SE, MM, TERPILIH KEMBALI SEBAGAI KETUA
AAI PERIODE 2015-2020
Jakarta, ARSIP - Dr. Andi Kasman,
SE., MM terpilih kembali sebagai
Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia
(AAI) Periode 2015-2020 pada
acara Kongres Ke-3 AAI di Ruang
Noerhadi Magetsari, Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI), Ampera
Raya Jakarta (30/11). Andi Kasman
merupakan calon tunggal pada acara
kongres tersebut yang terpilih secara
aklamasi dan musyawarah mufakat.
Pada kesempatan itu, Andi
Kasman mengucapkan terima kasih
kepada seluruh peserta kongres dan
menyampaikan perihal program-
program yang akan dilaksanakan di
masa mendatang seperti membawa
Lembaga AAI menjadi lebih baik,
menjadikan Lembaga Sertifikasi
Profesi Kearsipan Indonesia lebih baik,
dan membuat tempat uji kompetensi
bagi arsiparis.
Kongres Ke-3 Asosiasi Arsiparis
Indonesia (AAI) mengangkat tema
“Melalui Kongres Asosiasi Arsiparis
Indonesia Menuju Arsiparis Profesional
dalam Rangka Menyongsong
Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jakarta,
30 November 2015. (sa)
Dr. Andi Kasman, SE., MM saat memaparkan materi kebijakan pembinaan kearsipan di Indonesiapada Kongres Ke-3 Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)
66 Majalah ARSIP Edisi 67 2015
LIPUTAN
ANRI RAIH PERINGKAT I KETERBUKAAN INfORMASI PUBLIK
Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI) pada
tahun 2015 kembali memperoleh
peringkat I Anugerah Pemeringkatan
Keterbukaan Informasi Badan Publik
Kategori Lembaga Negara. Sekretaris
Utama ANRI, Sumrahyadi menerima
secara langsung penghagaan yang
diserahkan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) di Istana Presiden (15/10).
Adapun nilai yang diperoleh ANRI
dalam Pemeringkatan Keterbukaan
Informasi Badan Publik ini adalah
98,056 (skala penilaian 0-100).
Proses penilaian Pemeringkatan
Keterbukaan Informasi Badan Publik
melalui empat tahap yaitu pengisian
kuisioner mandiri (self assesment),
verifikasi situs/portal Badan Publik dan
soft file data dukung, verifikasi lanjutan
acak dan visitasi Badan Publik. Dalam
laporan yang disampaikan Ketua
Komisi Informasi Pusat, Abdulhamid
Dipopramono diungkapkan bahwa
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi
Badan Publik ini menjadi salah satu cara
yang dilakukan Komisi Informasi Pusat
untuk mengevaluasi kepatuhan Badan
Publik dalam mengimplementasikan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. “Tingkat partisipasi Badan
Publik dalam kegiatan ini cenderung
meningkat dari tahun ke tahun. Pada
tahun ini sudah lima tahun UU KIP
diberlakukan, indikator penilaian
pun lebih menekankan pada aspek
pengelolaan dan pendokumentasian
informasi publik, dengan bobot nilai 30
%,” jelas Dipo.
Lebih lanjut Presiden Jokowi
menyampaikan bahwa saat ini
pola hubungan antara masyarakat
dan pemerintah sudah berubah,
masyarakat menginginkan
transparansi, keterbukaan informasi
serta pemerintah yang responsif.
“Oleh karenanya jajaran pemerintah
pusat dan daerah serta BUMN harus
berubah ke arah pemerintahan yang
terbuka. Karena pemerintah yang
terbuka mampu mendorong partisipasi
dalam pengambilan kebijakan serta
mampu membangun kepercayaan
publik,” tegasnya. Presiden Jokowi
pun menyampaikan tentang komitmen
penerapan e-government baik di
pemerintah tingkat pusat maupun
daerah untuk dapat dilaksanakan
secara optimal, karena penerapan
e-government ini akan memudahkan
masyarakat untuk memperoleh
informasi yang aktual, mudah dan
transparan.
Dalam kesempatan ini, Menteri
Komunikasi dan Informastika, Rudi
Antara juga mengungkapkan komitmen
keterbukaan informasi publik yang
sesuai dengan poin kedua Nawa Cita,
antara lain membuat pemerintah tidak
absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif,
demokrasi dan terpercaya. (TK)
Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Presiden Jokowi