Scminar Tahunan I'cngawasan I'cmanllw,tan Tcnaga Nuklir - Jakarta, II LJcscmlJcr 2003 ISSN IbY3 - 7Y02 TRAKT AT BANGKOK KAIT ANNY A DENGAN KEMANDIRIAN KETENAGANUKLIRAN DIINDONESIA Yus Rusdian Akhmad Pusat Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir (PTBN) - BATAN ABSTRAK TRAKTAT BANGKOK KAITANNYA DENGAN KEMANDIRIAN KETENAGANUKLIRAN DI INDONESIA. Dengan latar belakang bahwa kegiatan ketenaganukliran harus memberikan manfaat nyata dibandingkan alternatif non nuklir, maka disajikan pembahasan mengenai Traktat Bangkok khusus dalam kaitannya dengan upaya pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia agar bermuatan lokal yang tinggi melalui kerjasama di antara negara anggota ASEAN. Melalui pe'1dekatan ini diharapkan kegiatan ketenaganukliran di Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang diantaranya demi kesejahteraan dan martabat bangsa. Metoda yang digunakan agar memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu dengan cara mengacu pada hasil-hasil rapat antar departemen/lembaga, komunikasi antara IAEA (Internasional Atomic Energy Agency) dengan Working Group of the Executive Committee for the SEANWFZ, dan sumber lainnya yang relevan. Hasil dan kesimpulan pokok secara singkat adalah sebagai berikut. Salah satu faktor pemercepat pengembangan suatu teknologi yaitu adanya prospek keuntungan ekonomi yang dapat terwujud melalui kerjasama antar negara. Payung kerjasama menuju harapan tersebut telah tersedia walaupun saat ini implementasinya masih mengalami kendala, kecuali dalam hal pengamanan (safeguards) bahan nuklir karena IAEA mempunyai mandat untuk membantu. Sesungguhnya, traktat Bangkok juga mengatur pemanfaatan tenaga nuklir untuk maksud damai yaitu dinyatakan pada dokumen traktat bahwa praktek keselamatan nuklir mengacu pada pedoman dan standard dari IAEA. Karena peruntukkannya meliputi kebutuhan globallinternasional, maka pedoman dan standard dari IAEA bersifat lentur dan cakupannya luas sehingga membutuhkan penegasan untuk topik-topik tertentu yang akan digunakan sebagai pegangan dalam menentukan pelanggaran dan kepatuhan sedangkan pihak IAEA tidak mempunyai mandat untuk yang terakhir tersebut. Oleh karena itu kesepahaman di antara negara anggota ASEAN dalam masalah ini perlu diupayakan secara serius karena akan bermanfaat untuk kemandirian dan keuntungan ekonomi kawasan. Kata kunci : SEANWZ(the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone), NPT, IAEA, Nuclear Safety, Safeguards. ABSTRACT THE BANGKOK TREATY RELATING TO SELF-SUFFICIENT IN THE APPLICATION OF NUCLEAR TECHNOLOGY IN INDONESIA. Refering the background of nuclear technology for peaceful uses should give more beneficial than the nonnuclear options, this paper discusses the treaty, especially its relation with the development of nuclear technology in Indonesia through collaboration with ASEAN member states to obtain highly domestic participation. Discussing this issue the 98
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Scminar Tahunan I'cngawasan I'cmanllw,tan Tcnaga Nuklir - Jakarta, II LJcscmlJcr 2003 ISSN IbY3 - 7Y02
TRAKT AT BANGKOK KAIT ANNY A DENGANKEMANDIRIAN KETENAGANUKLIRAN DIINDONESIA
Yus Rusdian AkhmadPusat Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir (PTBN) - BATAN
ABSTRAKTRAKTAT BANGKOK KAITANNYA DENGAN KEMANDIRIANKETENAGANUKLIRAN DI INDONESIA. Dengan latar belakang bahwa kegiatanketenaganukliran harus memberikan manfaat nyata dibandingkan alternatif non nuklir,maka disajikan pembahasan mengenai Traktat Bangkok khusus dalam kaitannya denganupaya pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia agar bermuatan lokal yang tinggi melaluikerjasama di antara negara anggota ASEAN. Melalui pe'1dekatan ini diharapkankegiatan ketenaganukliran di Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasionalyang diantaranya demi kesejahteraan dan martabat bangsa. Metoda yang digunakan agarmemberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu dengan cara mengacupada hasil-hasil rapat antar departemen/lembaga, komunikasi antara IAEA(Internasional Atomic Energy Agency) dengan Working Group of the ExecutiveCommittee for the SEANWFZ, dan sumber lainnya yang relevan. Hasil dan kesimpulanpokok secara singkat adalah sebagai berikut. Salah satu faktor pemercepatpengembangan suatu teknologi yaitu adanya prospek keuntungan ekonomi yang dapatterwujud melalui kerjasama antar negara. Payung kerjasama menuju harapan tersebuttelah tersedia walaupun saat ini implementasinya masih mengalami kendala, kecualidalam hal pengamanan (safeguards) bahan nuklir karena IAEA mempunyai mandatuntuk membantu. Sesungguhnya, traktat Bangkok juga mengatur pemanfaatan tenaganuklir untuk maksud damai yaitu dinyatakan pada dokumen traktat bahwa praktekkeselamatan nuklir mengacu pada pedoman dan standard dari IAEA. Karenaperuntukkannya meliputi kebutuhan globallinternasional, maka pedoman dan standarddari IAEA bersifat lentur dan cakupannya luas sehingga membutuhkan penegasan untuktopik-topik tertentu yang akan digunakan sebagai pegangan dalam menentukanpelanggaran dan kepatuhan sedangkan pihak IAEA tidak mempunyai mandat untukyang terakhir tersebut. Oleh karena itu kesepahaman di antara negara anggota ASEANdalam masalah ini perlu diupayakan secara serius karena akan bermanfaat untukkemandirian dan keuntungan ekonomi kawasan.Kata kunci : SEANWZ(the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone), NPT, IAEA,
Nuclear Safety, Safeguards.
ABSTRACTTHE BANGKOK TREATY RELATING TO SELF-SUFFICIENT IN THEAPPLICATION OF NUCLEAR TECHNOLOGY IN INDONESIA. Refering thebackground of nuclear technology for peaceful uses should give more beneficial thanthe nonnuclear options, this paper discusses the treaty, especially its relation with thedevelopment of nuclear technology in Indonesia through collaboration with ASEANmember states to obtain highly domestic participation. Discussing this issue the
98
Seminar Tahunall Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, II Oesember 2003 ISSN 1693 - 7902
application of nuclear technology in Indonesia could in line with the spirit of nationaleconomic development For this purpose a method has been applied for presenting validinformation which is relies on information inferred from the meeting amonggovernment bodies and communication between the IAEA (Internasional AtomicEnergy Agency) and the Working Group of the Executive Committee for the SEANWFZas well as inferred from the related sources. Briefly the results and a conclusion arepresented as follow. One of the factors that accelerate the development of technology isthe economical prospects drawn from regional collaboration. However, except for theissues of nuclear weapon proliferation and its safeguards where the IAEA has a mandateto do so, the Bangkok treaty so far has difficulties in implementation of the agreement.As a matter of fact, Bangkok treaty also deals with the application of nuclear energy forpeaceful purposes (that means to obtain economical benefit) and urges the states partiesto adopt the nuclear safety guidelines and standards recommended by the IAEA.Nevertheless, the recommendation is rather flexible and broad that requires furtheragreement among the members for interpreting the notions of breach and compliance.Hence, common understanding between ASEAN member countries should beestablished which in turn could give economic benefit to the region.Keywords: SEANWZ(the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone), NPT, IAEA,
Nuclear Safety, Safeguards.
99
Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, II Oesember 2003
PENDAHULUAN
ISSN ]693 - 7902
Ciri menonjol dari perkembangan ketenaganukliran yaitu dalam hal ketersedian
regulasi dan kerjasama yang bertaraf internasional. Pencapaian terse but merupakan
upaya palam rangka memperoleh keuntungan dari praktek ketenaganukliran untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia di satu pihak dan di pihak lain mencegah
terjadinya kerusakan dari kegiatan nuklir militer atau dikarenakan kegagalan praktek
fasilitas nuklir. Untuk itu masyarakat internasional telah menyediakan rintangan
rintangan yang dapat dikelompokkan sebagai rintangan institusional (Institutional
barriers) dan rintangan teknikal (Technical barriers). Rintangan institusional
diwujudkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional di bawah PBB melalui
Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Dengan cara ini kegiatan nuklir tertentu di
suatu negara harus mematuhi kesepakatan masyarakat internasional karena menyangkut
urusan keselamatan manusia secara lokal maupun global. Sedangkan rintangan teknikal
diupayakan melalui kerjasama teknikal yang mencakup masyarakat internasional
sedemikian rupa diwujudkan suatu jenis produk, misalnya PLTN (Pembangkit Listrik
tenaga Nuklir), yang rintangan teknikalnya terus berkembang. Pada saat ini rump un
PLTN telah mencapai gagasan Generasi IV dengan ciri-ciri antara lain: tidak
membutuhkan evakuasi penduduk apabila terjadi kecelakaan, secara ekonomik
kompetitif, dan bersifat intrinsic dan extrinsic proliferation resistancel).
Telah disinggung di atas mengenai rintangan teknikal dan rintangan institusional,
berasal dari Russell et. al 2), termasuk pengantar pengertiannya karena penulis merasa
sesuai dan perlu untuk menggunakannya dalam penyampaian mengenai topik
kemandirian dalam hal pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Kemandirian yang
dimaksud di sini yaitu keleluasaan peranan yang dapat diperoleh suatu negara pihak
(state parties) ketika sejumlah negara berhimpun melalui perjanjian internasional untuk
mencapai tujuan bersama. Secara konkrit, katakanlah terdapat situasi sengketa dalam
masalah tertentu atau ketika ada permintaan penjelasan mengenai kecurigaan
pelanggaran a/au kepatuhan oleh anggota terhadap suatu perj anj ian, maka pihak
manakah yang berhak mengambil keputusan. Karena proses pengambilan keputusan
telah diatur dan diputuskan bersama-sama, maka dapat dikatakan untuk kasus terse but
Negara Anggota tidak mandiri lagi. Dengan demikian rintangan institusional
menjangkau keleluasaan suatu Negara dan organisasi dalam menetapkan keputusan
100
Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, II Desember 2003 ISSN 1693 - 7902
mengenai pelanggaran atau kepatuhan. Sedangkan rintangan teknikal dalam
pembahasan di sini digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang memungkinkan
standardisasi seperti penerapanlpemilihan teknologi tertentu dan pemanfaatan
sumberdaya (termasuk manusia) sedemikian bersifat merintangi ancaman dari pelanggar
dan memberikan masukan untuk ditindaklanjuti oleh jaringan rintangan institusional.
Dari sudut pandang rintangan teknikal, kemandirian mempunyai pengertian yang
berbeda yaitu diukur dari tingkat penguasaan atau kemampuan suatu pihak dalam
mewujudkan rintangan teknikal yang sesuai dengan standard yang ditetapkan.
Traktat Bangkok (Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone
(Bangkok Treaty) merupakan salah satu dari sejumlah perjanjian internasional di
bidang nuklir yang diikuti oleh Indonesia seperti disajikan pada Tabel 1. Perjanjian
serupa yang mencakup sejumlah Negara kawasan dijumpai dalam Traktat Rarotonga
untuk Pasifik Selatan, Traktat Palindaba untuk Afrika, dan Traktat Tlatelo1co untuk
Amerika Latin dan Karibia. Dari semua traktat tersebut di atas hanya Traktat Bangkok
yang cakupannya lebih luas dengan memasukkan. ketentuan-ketentuan keselamatan
nuklir dalam pemanfaatan tenaga nuklir untuk maksud damai dan menyatakan secara
eksplisit mengikuti standard dan guidelines yang direkomendasikan IAEA. Sedangkan
traktat serupa di kawasan lain membatasi lingkup yang berurusan hanya dengan upaya
upaya pengamanan kegiatan pemanfaatan bahan nuklir agar tidak disalahgunakan
menjadi senjata nuklir oleh pihak manapun term asuk mengharapkan menjadi kawasan
yang bebas dari senjata nuklir. Konsekuensi dari Traktat Bangkok, ditinjau dari sudut
pandang kemandirian, bagi Indonesia maupun Negara pihak lainnya apabila tidak
dipersiapkan secara matang akan mengarah pada posisi yang tidak memuaskan. Masih
tersedia kesempatan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan di antara anggota yang
akan menuntun implementasi Trakat Bangkok sedemikian tercapai suatu harapan
keuntungan optimal bagi kawasan. Hal ini dimungkinkan terutama karena masih
diperlukan waktu sampai persiapan dan kesepahaman antara pihak ASEAN dan IAEA
dalam merencanakan implementasinya untuk bidang keselamatan nuklir diselesaikan.
Pada makalah ini disaj ikan pembahasan traktat Bangkok khususnya memperhatikan dari
kepentingan atau sudut pandang kemandirian Negara atau organisasi.
101
Seminar Tahunan Pengawasan PCl11anfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, 11 Oescmbcr 2003 ISSN 1693 - 7902
PERJANJIAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL BIDANG NUKLIR
Pada Tabel 1 disajikan rangkuman perjanjian internasional bidang
ketenaganukliran di mana sebagian besar pihak Indonesia telah berpartisipasi dalam
rangka mensukseskan program ketenaganukliran di Indonesia. Dengan cara ini
ditunjukkan komitmen untuk meyakinkan bahwa kegiatannya diarahkan pada maksud
perdamaian serta keselamatan manusia secara lokal maupun global. Walaupun terdapat
beberapa perjanjian di mana pihak Indonesia belum berpartisipasi, tetapi secara
rintangan institusional telah cukup memberikan instrumen kepada masyarakat
internasional dalam hal campur-tangannya sejauh relevan bagi keselamatan umat
manusia apabila mereka membutuhkan. Adapun keterkaitan dari tiap perjanjian dengan
aspek-aspek ketenaganukliran adalah sebagai berikut.
• Mengikatkan diri terhadap prinsip-prinsip yang mencakup pengaturan,
pengelolaan dan pengoperasian reaktor daya nuklir (land-based civil nuclear
power plants) dan fasilitas pendukungnya termasuk syarat-syarat
institusional yaitu pemisahan antara badan promosi dan badan pengawas
diatur dalam Convention on Nuclear Safety.
• Mengikatkan diri pada pedoman yang mengatur pengangkutan bahan nuklir
internasional dan kerjasama dalam penanganan kejadian pengambilan bahan
nuklir secara tidak sah termasuk tindakan hukum bagi pelakunya diatur
dalam Convention on Physical Protection of Nuclear Material
• Mengikatkan diri pada pedoman perlindungan masyarakat dan lingkungan
terhadap risiko radiologik dan lainnya meliputi penempatan fasilitas,
perancangan, dan konstruksi; ketentuan keselamatan selama dan setelah
pengoperasian fasilitas; pengelolaan bahan sumber bekas dan pengangkutan
internasional bahan bakar bekas dan limbah tradioaktif diatur dalam Joint
Convention on the Safety of Spent Fuel Management and the Safety of
Radioactive Waste Management.
• Mengikatkan diri pada kerangka kerja internasional dalam memperoleh
bantuan tenaga ahli, peralatan, dan bahan lainnya pada saat teljadi
kecelakaan nuklir dan kedaruratan radiologik diatur dalam Convention on
Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency.
102
Scminar Tahunan Pcngawasan Pcmanfaalan Tcnaga Nuklir - Jakarta, II Dcscmbcr 2003 ISSN 1693 - 7902
• Mengikatkan diri pada sistem pemberitahuan untuk kecelakaan nuklir yang
mempunyai potensi penjalaran secara internasional mencakup waktu, lokasi,
radiasi, dan data lainnya baik secara langsung ke Negara yang akan terkena
maupun melalui IAEA diatur dalam Convention on Early Notification of a
Nuclear Accident.
Tabell. Status Indonesia terhadap Traktat/Konvensi Internasional dalam bidang
nuklir
No. TRAKTAT DAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL
1. Non Proliferation Treaty (NPT) ;dan Additional
Protocol
2. Convention on Physical Protection of Nuclear
Material
3. Convention of Early Notification of a Nuclear
Accident
4. Convention of Assistance in the Case of a Nuclear
Accident of Radiological Emergency
5. Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon
Free Zone (Bangkok Treaty)
6. Convention on Nuclear Safety
7. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)
8. Joint Convention on the Safety on Spent Fuel
Management and the Safety of Radioactive Waste
Management
9. Protocol of Amend the Vienna Convention
10. Supplementary Compensation for Nuclear
Damage
103
STATUS
Ratifikasi :
UU No.8 Th.1978;
Keppres No ... Th 1999
Ratifikasi : Keppres No.
49 Th. 1986
Ratifikasi : Keppres No.
81 Th. 1993
Ratifikasi : Keppres No.
82 Th. 1993
Ratifikasi : UU No. 9
Th. 1997
Ratifikasi : Keppres No
106 Th 2001
Sedang dalam proses
ratifikasi
Tandatangan
Tandatangan
Tandatangan
Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, II Desember 2003 ISSN 1693 - 7902
• Mengikatkan diri pada sistem tanggung jawab terhadap pihak ketiga apabila
terjadi kecelakaan nuklir serta penanggulangannya diatur dalam Protocol to
Ammend the Vienna convention dan Supplementary Compensation for
Nuclear Damage.
• Mengikatkan diri pada sistem pengawasan dan pencegahan atas pemanfaatan
fasilitas nuklir untuk keperluan senjata nuklir sebagaimana diatur dalam