YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL SEBAGAI PERLUASAN …

YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL SEBAGAI PERLUASAN

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM

MENANGANI SENGKETA PERSAINGAN USAHA ERA GLOBALISASI

DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

MURSYIDA HELNAZ

NIM: 11160480000056

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1442 H / 2021 M

i

YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL SEBAGAI PERLUASAN

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM

MENANGANI SENGKETA PERSAINGAN USAHA ERA GLOBALISASI

DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

MURSYIDA HELNAZ

NIM: 11160480000056

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1442 H / 2021 M

ii

YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL SEBAGAI PERLUASAN

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM

MENANGANI SENGKETA PERSAINGAN USAHA ERA GLOBALISASI

DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

MURSYIDA HELNAZ

NIM: 11160480000056

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. Abdullah Sulaiman S.H, M.H.

NIP. 19591231 198609 1 003

Fitriyani, S.A.g. M. H.

NIP. 19740321 2002122 005

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1442 H / 2021 M

iii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL SEBAGAI

PERLUASAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DALAM MENANGANI SENGKETA PERSAINGAN USAHA ERA

GLOBALISASI DI INDONESIA” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas

Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta pada tanggal Oktober 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program

Studi Ilmu Hukum.

Jakarta, 27 Januari 2021

Mengesahkan

PANITIA UJIAN

1. Ketua : Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. ( )

NIP. 19670203 201411 1 101

2. Sekretaris : Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. ( )

NIP. 19650908 199503 1 001

3. Pembimbing I : Prof. Dr.Abdullah Sulaiman, S.H,M.H. ( )

NIP. 19591231 198609 1 003

4. Pembimbing II : Fitriyani, S.A.g. M. H. ( )

NIP. 19740321 200212 2 005

5. Penguji I : Dr. Kamarusdiana, M.H. ( )

NIP. 19720224 199803 1 003

6. Penguji II : Dr. Soefyanto, S.H., M.M., M.H. ( )

NUPN. 9903 0190 57

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mursyida Helnaz

NIM : 11160480000056

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Radar Utara rt 001/009 no 73 Jakarta Timur

Nomor HP : 085947146340

Email : [email protected]

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah

satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa hasil karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatatullah Jakarta.

Jakarta, Januari 2021

Mursyida Helnaz

v

ABSTRAK

MURSYIDA HELNAZ, NIM 11160480000056,

“YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL SEBAGAI PERLUASAN

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DALAM MENANGANI SENGKETA PERSAINGAN USAHA

ERA GLOBALISASI DI INDONESIA”. Konsentrasi Hukum Bisnis,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1442 H/2021 M.

Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai penggunaan

prinsip ekstrateritorialitas di dalam menangani sengketa persaingan

usaha era globalisasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan adanya revisi

undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat yang memuat perluasan pengertian

pelaku usaha termasuk badan usaha asing sehingga memberi perluasan

yurisdiksi kewenangan KPPU di dalam menangani sengketa persaingan

usaha lintas negara.

Metode penelitian ini yuridis normatif yang mengacu pada

norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan,

literatur, pendapat ahli, dan makalah-makalah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang

nomor 5 tahun 1999 belum mengatur secara spesifik kasus persaingan

usaha yang melibatkan badan usaha asing. Adapun doktrin Single

Economy Entity sebagai pembelaan KPPU dalam menjatuhkan putusan

yang melibatkan badan usaha asing bertentangan dengan prinsip badan

hukum yang mengedepankan doktrin Separate Legal Entity.

Kata Kunci :Yurisdiksi ekstratritorial,Kewenangan KPPU, Definisi

Pelaku Usaha

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Abdullah Sulaiman S.H.,M.H.

2. Fitriyani, S.A.g. M. H.

Daftar Pustaka : Tahun 1995 sampai Tahun 2017

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan

nikmat dan karunia yang tidak terhinggga. Shalawat serta salam semoga

tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shollallahu ‘alaihi Wassallam,

beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir

zamannanti. Dengan mengucap Alhamdulillahi Robbil ‘alamin, akhirnya peneliti

dapat menyelesaikan tugas akhir pada perkuliahan dalam bentuk skripsi dengan

judul “YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL SEBAGAI PERLUASAN

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM

MENANGANI SENGKETA PERSAINGAN USAHA ERA GLOBALISASI

DI INDONESIA”.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini

tidak dapat peneliti selesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan

dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dan berbagai pihak selama penyusunan skripsi

ini berlangsung.

Selanjutnya, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada para pihak yang telah memberikan peranan secara langsung

maupun tidak langsung atas pencapaian yang telah dicapai oleh peneliti, yaitu

antara lain kepada yang terhormat:

1. Dr. Ahmad Tholabi, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Drs. Abu

Tamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas

vii

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan arahan

untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Prof. Dr. Abdullah S.H., M.H. dan Ibu Fitriyani, S.A.g. M. H Pembimbing

Skripsi dan Dra. Ipah Farihah, M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang

telah memberikan arahan, bimbingan, dan kesabaran dalam membimbing

peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

4. Kepala Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta dan Kepala Urusan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang

telah memberikan fasilitas dan mengizinkan peneliti untuk mencari dan

meminjam buku-buku referensi dan sumber-sumber data lainnya yang

diperlukan.

5. Kepada kedua orang tua saya Bapak Helmi Syarkawi dan Ibu Sri Nastiti dan

juga kepada kakak saya tercinta Nuke Desmiati Helnaz S. Hum., Regina

Nopia Helnaz S.S., serta saudara kembar saya Muhammad Husni Helnaz S.

E., yang selalu memberikan dukungan berupa motivasi, do’a, untuk dapat

duduk di bangku kuliah hingga menyelesaikan gelar sarjana

6. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti, baik

pemikiran maupun perspektif, baik langsung maupun tidak langsung, yang

tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Hanya doa serta ucapan

terimakasih yang dapat peneliti sampaikan, semoga Allah SWT membalas

semua kebaikan-kebaikan kalian.

Besar harapan peneliti skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti

bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum bisnis.

Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan dari seluruh pembaca,

sehingga dapat memperbaiki kesalahan serta menyempurnakan kekurangan dari

hasil penelitian ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 27 Januari 2021

Mursyida Helnaz

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii

LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .......................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ............... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................. 9

D. Metode Penelitian …………………………………………… 11

E. Sistematika Pembahasan ........................................................ 15

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI YURISDIKSI

EKSTRATERITORIAL SEBAGAI PERLUASAN

KEWENANANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

USAHA DALAM MENANGANI SENGKETA PERSAINGAN

USAHA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA

A. Kerangka Konseptual ...................................................... 18

1. Yurisdiksi Ekstrateritorial ......................................... 18

2. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha ............... 19

3. Sejarah Lahirnya Hukum Persaingan Usaha di Dunia 22

4. Sengketa ..................................................................... 30

5. Globalisasi…………………………………………… 30

6. Single Economic Entity………………………………. 30

ix

7. Separate Legal Entity………………………………… 31

B. Kerangka Teori ............................................................... 31

1. Teori Kewenangan ..................................................... 31

2. Teori Kepastian Hukum ............................................. 32

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu .............................. 33

BAB III PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DALAM MEMUTUS SENGKETA PERSAINGAN USAHA

LINTAS NEGARA SERTA ANALISIS 3 PUTUSAN KPPU

YANG MELIBATKAN BADAN USAHA ASING.

A. Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Memutus Perkara Persaingan Usaha Era Globalisasi .... 38

BABIV YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL DALAM 3 PUTUSAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

A. Urgensi diterapkannya prinsip ekstrateritorialitas berdasarkan

analisis 3 putusan KPPU yang bersifat ekstratertitorial

melalui perspektif Undang-undang persaingan usaha dan

doktrin single economic Identity ........................... 46

B. Studi Komprasi Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam Undang-

Undang Persaingan Usaha di Amerika Serikat .... …….. 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................... 70

B. Rekomendasi ........................................................ ……… 72

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1832 Henry Clay warga Negara Amerika yang

merupakan seorang pengacara dan juga senator representasi Kentucky

pernah mengutarakan1:

“off all human powers operating on the affairs of mankind, none is greater

than that of competition”

Apabila diterjemahkan memiliki pengertian “dari keseluruhan

kekuatan manusia yang beroperasi dalam menggerakan kehidupan, tidak

ada yang lebih hebat dari persaingan”. Dapat tergambarkan pentingnya arti

sebuah persaingan hingga ia mampu menghantarkan kehidupan manusia

bergerak secara linear kepada perubahan-perubahan yang lebih baik dan

berkulitas daripada kehidupan sebelumnya.

Persaingan ini pun sejatinya terjadi di lingkup terkecil dimulai dari

individu ke individu, individu dan kelompok beserta kelompok dan

kelompok. Namun pada kenyataanya dampak positif yang hadir dari

persaingan juga mendatangkan dampak negatif berupa penindasan yang

bisa dilakukan oleh golongan kelompok yang kuat terhadap golongan

kelompok yang lemah.

Lebih lanjut skripsi ini menyorot mengenai jenis persaingan yang

terjadi di lingkup antara golongan kelompok pemodal sebagaimana disebut

para pelaku usaha yang mengoperasikan praktik bisnis/usaha dalam suatu

Negara.

1 Ditha Wiradiputra, Modul untuk Retooling Program under Employee Graduates at

Priority Disiciplines under TPSDP (Technology and Profesional Skills Development Sector

Project) DIKTI, 2004, Jakarta, h. 1.

2

Persaingan pada dasarnya lahir dari praktik bisnis dalam suatu

waktu dan tempat. Terselenggaranya hal tersebut tidak lepas dari peran

Negara sebagai pihak ke tiga dan juga institusi tertinggi yang berwenang

melakukan pengawasan di dalam menciptakan iklim persaingan usaha

yang adil dan sehat guna menghindari adanya penindasan oleh golongan

yang kuat kepada golongan yang lemah serta memberi keuntungan yang

berimbang antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, maka dari

itu peran Negara ini termanifestasi melalui sebuah produk hukum dan juga

pembentukan sebuah lembaga Negara.

Kilas balik di dalam sejarah Republik Indonesia pada pertengahan

tahun 1997 dimana pada saat itu Indonesia dilanda krisis moneter yang

disusul krisis ekonomi sehingga menyadarkan pemerintah selaku pembuat

kebijakan, bahwa fondasi ekonomi Indonesia ternyata begitu rapuh

dikarnakan kebijakan ekonomi yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran

hingga berdampak pada terdistorsinya keadaan pasar. Persitiwa distorsi ini

berdampak konstruksi mekanisme harga saling berkontradiksi antara

permintaan dan penawarannya, dimana mekanisme penciptaan harga ini

ditentukan satu pihak saja yakni penguasaha/ pemilik modal/ produsen

tanpa mengindahkan kualitas produk yang ditawarkan beserta partisipasi

konsumen dan Negara di dalam pembuatan harga.2 Hingga pada akhirnya

lahirlah undang-undang persaingan usaha no 5 tahun 1997 sebagai produk

era reformasi yang berusaha menyatuatapkan regulasi mengenai

persaingan usaha di Indonesia.

Di dalam perangkat hukum ini juga menerangkan peran Negara

dalam penegakan persaingan usaha yang adil dan sehat terealisasikan

dalam sebuah pembentukan komisi independen yang dikenal dengan nama

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang di singkat menjadi KPPU.

Melihat pada realita perkembangan persaingan usaha di zaman

sekarang telah menghantarkan Indonesia memasuki era globalisasi di

2 Sjahdeini, Sutan Re my. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat, Jurnal Hukum Bisnis Volume 10 (2000), h. 14 .

3

mana hal ini telah berhasil merombak tatanan sistem ekonomi yang

sebelumnya berparadigma konvensional menjadi sebuah tatanan sistem

ekonomi nasional yang ber-integrasi dengan sistem ekonomi internasional.

Meleburnya suatu sistem ekonomi Negara dengan sistem ekonomi

Negara yang lain nyatanya memiliki dampak berupa praktik

pengembangan bisnis oleh pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan target

pasar yang lebih luas. Praktik bisnis ini tidak hanya beroperasi dalam

lingkup domestik nasional namun juga dalam lingkup

internasional.Adapun hal sebaliknya juga terjadi dimana praktik

pengembangan bisnis oleh perusahaan asing ke dalam lingkup bisnis di

wilayah domestik.3

Di sisi lain, hal ini pun juga mendatangkan keuntungan berupa

realisasi pangsa pasar yang lebih luas jangkauannya apabila dibandingkan

beberapa waktu belakangan beserta menguatnya keadaan ekonomi suatu

Negara melalui praktik tersebut, dengan catatan adanya terselenggarnya

penegakan persaingan usaha yang adil dan sehat.

Namun perlu disadari, konsekuensi logis yang lahir dari adanya

persaingan untuk mendapatkan pasar yang semakin ketat dapat terwujud

dalam bentuk pengambilalihan /akuisisi guna mereduksi kuantitas

persaingan dalam lingkar pasar yang saling bersaing. Ataupun strategi lain

seperti kepemilikan saham mayoritas di perusahaan tertentu, dan

melakukan perjanjian dengan sesama pelaku usaha.

Terkait praktik akuisisi (pengambilalihan) pada dasarnya beresiko

memunculkan praktik pelanggaran yang ada di perundang-undangan yang

berlaku dalam suatu negara4, dapat dikatakan praktik akuisisi perusahaan

menjadi terlarang, khususnya oleh Undang-Undang Persaingan Usaha

3 Indah Mutiara Sari, Skripsi : Analisis Motivasi Akuisisi Asing dan Domestik serta

Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Struktur Kepemilikan Perusahaan Target, Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia, 2012, h. 1. 4 Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h.

149.

4

apabila praktik tersebut memiliki indikasi melahirkan praktek monopoli

sehingga menyebabkan barrier to entry dan berujung pada persaingan

usaha tidak sehat. Terlebih lagi praktik Akuisisi memberi ruang adanya

keterlibatan beberapa pihak pelaku usaha yang tidak hanya berada dalam

wilayah Indonesia (teritorial), tetapi juga di luar wilayah Indonesia

(ekstrateritorial) seperti halnya putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015

mengenai (akuisisi) perusahaan Woongjjin chemical co oleh toray

advanced materials, Korea inc.

Adapun, wujud praktik persaingan usaha lain yang juga

menggunakan prinsip ekstrateritorial di dalam putusan perkara yang

didalilkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dimana juga menjadi

penelitian di penulisan ini adalah putusan perkara nomor 07/KPPU-L/2007

dimana telah tersebutkan dalam perkara holding Company yakni gabungan

beberapa perusahaan dalam aliansi kelompok usaha Temasek, melalui

cabang perusahaanya yang biasa dikenal pula sebagai anak perusahaan

bernama STT dan Singtel, menerangkan adanya kepemilikan saham

terhadap perusahaan-perusahaan bidang telekomunikasi jaringan selular

yang beroperasi di Indonesia dan juga berkompetisi satu sama lain di pasar

yang sama yakni PT Indosat dan PT Telkomsel.

Perihal mengenai adanya kepemilikan saham mayoritas STT

sebesar 41,94 persen pada PT Indosat dan Singtel sebesar 35 persen pada

PT Telkomsel, dinilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah

melanggar Pasal 27 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang

“pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa

perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang

sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa

perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar

bersangkutan yang sama”. Temasek Holding Pte. Ltd. juga dinilai

melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) karena mengakibatkan munculnya

restriksi interkoneksi dan mempertahankan harga tinggi sehingga

5

menimbulkan dampak tidak sehat dalam iklim persaingan usaha di

Indonesia.

Penggunaan prinsip ekstrateritorial juga digunakan dalam putusan

yang dimana merupakan bahan penelitian penulisan skripsi ini yakni

putusan perkara nomor: 17/KPPU-I/2010 Industri Farmasi Kelas Terapi

Amlodipine, yang dilakukan oleh PT Pfizer Indonesia, Pfizer Inc, Pfizer

Overseas LLC, Pfizer Global Trading, Pfizer Coorporation Panama

dimana terbukti melanggar pasal 5, pasal 6, pasal 11 dan 25 ayat 1 huruf a

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Munculnya deretan kasus yang diputus KPPU menggunakan

prinsip ekstrateritorial merupakan indikasi adanya urgensi di terapkannya

prinsip ekstrateritorial tersebut ke dalam perluasan yuridiksi undang-

undang persaingan usaha, hal ini pun juga dipertegas oleh beberapa para

ahli sebagaimana oleh Dita Wiradiputra pihak yang mengkaji Naskah

Akademik Rancangan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan juga latar belakang beliau sebagai

Direktur Eksekutif LKPU FHUI atau yang biasa dikenal Lembaga Kajian

Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dimana, beliau berargumentasi, Negara kita telah bertransisi menuju era

globalisasi, yang menyebabkan persaingan pasar dan kegiatan

perdagangan dalam suatu domain Negara menjadi sangat terbuka, dimana

hal ini melibatkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat global.

Maka dari itu kumpulan peraturan yang komperhensif menjadi sangat

penting untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tersebut. Beliau

pun juga menyampaikan draft amandemen Undang-Undang no 5 Tahun

1999, pada dasarnya tidak secara spesifik memuat mengenai definisi

pelaku usaha yang dalam hal ini berbentuk sebuah badan usaha yang

berdomisili di luar yurisdiksi secara hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia dimana ketika menoperasikan praktik bisnisnya mengandung

6

unsur persaingan usaha tidak sehat dan berdampak terhadap perekonomian

di Indonesia.5

“Bilamana asas legalitas persaingan usaha Indonesia hanya terpaku

bagi OLpelaku usaha yang mempraktikan usahanya dalam negri tatkala

kondisi di depan pangsa pasar ASEAN menjadi Sali tertintegrasi, sangat

memungkinkan praktik persaingan usaha tidak berada dalam lingkup

Negara Indonesia, tetapi di Malaysia, Singapura, atau Negara anggota

ASEAN lainnya.”6

Oleh sebab itu, unsur vital dari adanya prinsip ekstrateritorialitas

mengenai pelaku usaha asing yang berkedudukan di luar Negara Indonesia

terwujud dalam bentuk adanya perluasan yurisdiksi yang berujung hukum

persaingan usaha yang terejawantahkan dalam Undang-Undang no 5

Tahun 1999 maupun peraturan turunan di bawahnya memiliki daya hukum

bagi pelaku usaha asing yang berkedudukan dan melakukan tindakan

persaingan usaha tidak sehat di luar yurisdiksi Negara Kesatuan Republik

Indonesia tetapi memiliki dampak terhadap iklim persaingan usaha di

Indonesia.

Seolah mendukung gagasan dan argumentasi yang sebelumnya

sudah disampaikan, terhadap poin adanya urgensitas untuk diberikannya

ruang bagi prinsip ekstrateritorial dalam undang-undang persaingan usaha,

ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang pernah menjabat pada

tahun 2015, Syarkawi Rauf memberi pendapat yang sama bahwasanya,

(lengkapi disini) sudut pandang akuisisi dan merger yang beberapa dekade

silam di implementasikan di Indonesia perlu dibenahi dan direvisi.

Mekanisme proses merger dan akuisisi yang dilaksanakan selepas

5https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598996a0c114b/ekstrateritorialitas-

penegakan-hukum-persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan/ di akses pada: selasa 26 juni 2020 6 Dita kepada hukumonline setelah menjadi pembicara dalam Diskusi Panel

mengenai Urgensi Revisi UU No 5 Tahun 1999, di Kampus Pascasarja Universitas Indonesia,

Salemba Melalui:https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598996a0c114b/ekstrateritorialitas-

penegakan-hukum-persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan/ di akses pada: selasa 26 juni 2020 .

7

prosedur merger terjadi dianggap tidak efisien di dalam mengurangi

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Syarkawi pun berargumentasi penting adanya tinjauan ulang

mengenai metode pengawasan, kontrol, beserta notifikasi pada saat

melangsungkan aktivitas merger. apabila tidak dilaksanakan maka posisi

dominan dapat memunculkan bentuk penyalahgunaan posisi dominan atau

dengan kata lain munculnya kegiatan monopoli di pasar. Maka dari itu

pemerintah selaku pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat

fundamental dalam hal ini,”.

Berkaca terhadap realita, tantangan yang akan di hadapi oleh

hukum persaingan usaha Indonesia pada era globalisasi dimana s subjek

pelaku akan menjadi sangat luas tidak hanya bersifat domestic dalam

negri. maka faktor-faktor yang sudah di paparkan pada paragraf diatas

menjadi sangat menarik di teliti guna kebutuhan hukum persaingan usaha

kedepannya. Adapun prinsip ekstrateritorial ini sudah di adopsi dalam

mekanisme penegakan persaingan usaha di Negara Amerika Serikat yang

di senyalir sebagai Negara tertua yang menerapkan hukum persaingan

usaha dan menjadi kiblat hukum persaingan usaha di dunia.

Berdasarkan pemaparan argumentasi dan isu yang menjadi latar

belakang tersebut, merupakan sebuah urgensi untuk membahas dan

menganalisis persoalan tersebut yang dituliskan dalam bentuk penulisan

skripsi yang berjudul “PRINSIP EKSTRATERITORIAL SEBAGAI

PERLUASAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS

PERSAINGAN USAHA DALAM MENANGANI SENGKETA

PERSAINGAN USAHA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA”.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

8

Berlandaskan uraian diatas terdapat beberapa masalah yang

di diidentifikasi yang terkait dengan tema yang di teliti, antara

lain:

a. Cakupan yang belum luas mengenai definisi pelaku

usaha Undang-Undang Persaingan Usaha no 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Dampak hukum yang timbul akibat tidak di undang-

undangkannya prinsip ekstrateritorial ke dalam

Undang-Undang Persaingan usaha yang merugikan

Negara dan iklim persaingan usaha Indonesia.

c. Hubungan bilateral antar Negara di dalam menangani

kasus persaingan usaha.

d. Penerapan prinsip ekstrateritorial dalam beberapa

putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

e. Hambatan di dalam menangani kasus persaingan usaha

di lintas Negara.

f. Studi komparasi diterapkannya prinsip ekstrateritorial

dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat.

2. Pembatasan Masalah

Supaya analisis masalah pada penelitian skripsi lebih

terfokus dan tidak melebar, penulis mengspesifikasi kajian dan

target masalah yang akan dikaji sehingga akan lebih terarah

dan terstruktur. Penelitian ini hanya akan membahas terkait

bagaimana impelementasi prinsip ekstrateritorial dalam

beberapa kasus persaingan usaha yang ditangani oleh KPPU

9

melalui beberapa keputusan-keputusannya dan bagaimana

urgensi prinsip tersebut harus di undang-undangkan ke dalam

undang-undang persaingan usaha dan juga melakukan studi

komparasi terhadap mekanisme prinsip ekstrateritorial dalam

hukum persaingan usaha di Amerika serikat

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas perumusan

masalah yang diangkat adalah penerapan prinsip ekstrateritorial

yang digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ketika

memutuskan kasus-kasus persaingan usaha yang melibatkan

badan usaha asing beserta komparasi penerapan prinsip

ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha di Amerika

Serikat. Adapun bentuk penegasan rumusan masalah yang

berbentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

A. Bagaimanakah Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha

di dalam memutus kasus persaingan usaha yang melibatkan

badan usaha asing yang bersifat lintas Negara?

B. Bagaimanakah Impelementasi Yurisdiksi Ekstrateritorial

dalam 3 putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang

melibatkan badan usaha asing?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam rangka memenuhi jawaban pertanyaan-pertanyaan di

atas dirumuskan melalui target penelitian yang akan di capai, antara

lain:

A. Untuk mengetahui penerapan prinsip ekstrateritorial beserta

komponen hukum nasional yang digunakan Komisi

10

Pengawas Persaingan Usaha di dalam mendalilkan kasus-

kasus persaingan usaha yang melibatkan badan usaha asing

dalam beberapa tahun terkahir.

B. Untuk mengetahui bagaimana studi komparasi

menggambarkan di terapkannya prinsip ekstrateritorial di

dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat guna

penegakan iklim persaingan usaha yang adil dan sehat pada

iklim persaingan usaha Negara tersebut.

2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat berupa

perkembangan pada diskursus ilmu hukum, khususnya

yang berkaitan dengan hukum bisnis, yang lebih spesifik

yakni hukum persaingan usaha.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan

pemahaman yang utuh mengenai diterapkannya prinsip

ekstrateritorial yang digunakan dalam beberapa putusan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha dan juga dampak dan urgensi yang

timbul, di sisi lain peneliti mendapat pemahaman yang lebih

komperhensif mengenai penerapan prinsip ekstrateritorial itu

sendiri di dalam undang-undang persaingan usaha di Amerika

Serikat, manfaat lain pun peneliti juga dapat mengetahui tentang

tahapan-tahapan prosedur yang wajib dilakukan oleh perusahaan

asing di dalam membeli saham secara akusisi terhadap saham di

dalam negri. Selain itu peneliti dapat mengetahui bentuk praktik

monopoli yang muncul dari aktivitas akuisisi lintas Negara yang

11

dilakukan perusahan asing kepada saham perusahaan dalam negri

dan bagaimana kacamata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta doktrin single

economic entity dan doktrin separate legal entity memandang hal

tersebut.

2. Bagi Akademis

Bagi kalangan akademis. Khususnya bagi mahasiswa yang

menekuni hukum bisnis, hukum persaingan usaha ataupun

penanaman modal asing, penulis berhadap penelitian ini dapat

dijadikan referensi untuk memahami hukum persaingan usaha

khususnya di bidang (penggabungan, peleburan, dan

pengambilalihan) badan usaha beserta praktik persaingan usaha

yang bersifat lintas negara.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini berwujud studi kepustakaan atau biasa yang

dikenal sebagai library research beserta metode penelitian yuridis

normative, artinya penelitian dalam bidang ini menggunakan

metode yang mempelajari data sekunder dan bahan-bahan pustaka.

Berlandaskan corak dan karakter dari penelitian tersebut, penulis

menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data. Adapun

maksud dari studi kepustakaan adalah mekanisme pengumpulan

bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama dalam sebuah

penulisan. Adapun acuan utama yang dipakai dalam studi adalah

artikel ilmiah, jurnal ilmiah dan buku-buku. Maka karena itu,

12

keseluruhan data dan sumber yang dihimpun merupakan jens data

sekunder, yakni data yang bebas diakses oleh publik.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan yang digunakan penulis di dalam

penyusunan skripsi ini adalah metode pendeketan statue approach

atau yang lazim dikenal sebagao pendekatan undang-undang. Jenis

pendekatan ini digunakaan dengan menrlusuri keseluruhan

komponen peraturan perundang-undangan yang saling berkorelasi

dengan isu hukum beserta inti permasalahan yang sedang di teliti.7

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis sumber data yang tergolong

autoritatif dengan kata lain mengandung komponen kekuasaan dan

wewenang. Adapun sumber data primer tersusun dari komponen

peraturan perundang-undangan, kumpulan catatan-catatan resmi

atau gabungan hasil riset yang dikumpulkan selama penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber data primer terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2) Keputusan Presdien nomor 72 tahun 1999 tentang Komisi

Pengawas Persaingan Usaha.

3) Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan KPPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan

7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada media Group, 2005),

h. 136.

13

Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

4) putusan KPPU No. 7/KPPU-L/2007 tentang dugaan

pelanggaran kelompok usaha temasek

5) Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 tentang Industri Farmasi

kelas terapi Amlodipine

6) Putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015 tentang

pengambilaalihan (akuisisi) perusahaan wonongjjin chemical

co oleh toray advanced materials, korea inc.

7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.

8) Chapter II United Nations Conference on Trade and

Development (UNCTAD) dalam Model Law on Competition.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang

hukum yang bukan termasuk dokumen resmi, seperti buku-buku

teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan tanggapan-

tanggapan atas putusan pengadilan. Sumber data sekunder yang

dipakai dalam penulisan ini adalah sumber-sumber rujukan yang

relevan dengan dunia persaingan usaha, terkhususnya meneliti

jenis persaingan usaha lintas Negara yang dilakukan oleh badan

usaha asing dan implementasi prinsip ekstrateritorial dalam hukum

persaingan usaha di Amerika Serikat. Beserta sumber penulisan

ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis dan disertasi yang dapat

membantu materi penelitian ini menjadi lebih utuh.

c. Sumber Data Tersier

14

Sumber data tersier di tafsirkan sebagai rujukan utama

diluar dari rujukan utama di bidang hukum.8 Sumber data tersier

dipakai untuk menunjang penelitian. Mempertimbangkan adanya

urgensi mengkaji bidang ilmu lain demi keutuhan penelitian ini dan

juga sebagai uapaya penjelasan lebih dalam mengenai sumber-

sumber yang sudah di himpun baik sumber data primer dan sumber

data sekunder sebelumnya. Adapun sumber data tersier yang

dipakai dalam penulisan ini, yaitu penggunaan Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), media cetak, kanal berita, besserta

sumber informasi lain yang berguna bagi penelitian ini.

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Mekanisme metode pengumpulan data yang di terapkan

pada penulisan skripsi ini adalah metode studi kepustakaan. Lebih

lanjut, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data

yang diterapkan menggunakan pencarian data-data yang

dbutuhkan sebagai acuan dalam penelitian skripsi ini meggunakan

literature yang berwujud jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis,

komponen peraturan perundang-undangan beserta putusan

pengadilan di berbagai perpustakaan publik maupun erpustakaan

universitas.

Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian hukum normatif memusatkan aktivitas

penelitian pada (library research) atau yang lebih dikenal studi

pustaka9 komponen aturan perundang-undangan, beserta berbagai

artikel ilmiah yang menurut peniliti saling berkorelasi satu sama lain

sehingga keseluruhan aspek tersebut tersaji lebih sistematis di dalam

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada media Group, 2005),

h. 204. 9 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum, ( Jakarta:

Sinar Grafika, 2010). h. 89.

15

menjawab isu dan inti permasalahan yang telah di tuangkan. Bahwa

metode pengolahan materi hukum dikerjakan dengan cara

menyimpulkan suatu pemahaman masalah yang tadinya bersifat umum

terfokus pada inti permasalhan koknkret yang dihadapi (umum-khusu)

atau yang biasa dikenal metode penarikan kesimpulan deduktif.

5. Metode Analisis Data

Kumpulan data yang sudah di dapatkan dan di himpun,

selanjutnya di proses menggunakan metode analisis kualitatif, diaman

metode analisis kualitatif memiliki corak proses deskripsi data yang

diperolah dalam format untaian kalimat yang ilmiah dilakukan

penafisran dan penarikan kesimpulan oleh peneliti. Adapun target

pemakaian metode ini untuk memberikan pemahaman lebih detail dan

rinci terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Metode analisis ini

memnentingkan kualitas substansi penelitian yang dikaji secara

spesifik dan komperhensif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam melaksanakan pengkajian data dan kemudian

menafsirkan sebuah pemahaman, Penulis menggunakan metode

penafsiran atau yang lebih dikenal sebagai hermeneutic .Hal ini

dikarnakan metode penafsiran memiliki kaitan erat dengan corak

penelitian hukum normatif.10 Adapun jenis interprestasi yang dipakai

merupakan interpretasi fungsional dimana jenis interpretasi ini

berusaha untuk mengetahui tujuan filosofis dari sekumpulan peraturan

yang secara terbuka menggunakan sumber lain yang dapat mendukung

adanya kejelasan.11 Lebih lanjut jenis interpretasi komparatif dengan

10 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti,1993), h. 13.

11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2006) h. 95.

16

kata lain interpretasi perbandingan adalah metode penafsiran yang

dipakai dengan menggunakan perbandingan diantara peraturan hukum

yang bertujuan menemukan kejalasan dari suatu ketentuan peraturan

hukum.12 Dari penggunaan penafsiran-penafsiran tersebut penulis

menyusunnya sehingga terbentuk penjelasan yang sistematis dan

melahirkan dan dibuat sebuah kesimpulan.

Kemudian untuk teknik penarikan kesimpulan pada penulisan

ini dicapai dengan melakukan pola penarikan umum ke khusu

(deduktif) . Menurut Philipus M. Hadjon, proses penerapan asas

hukum dapat dilakukan dengan dua penalaran, yaitu melalui penalaran

hukum induksi dan deduksi.13 Dalam penelitian ini, digunakan cara

berpikir deduktif (deductive reasoning). Cara berpikir tersebut dimulai

dari hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan

menelaah penelitian maka, dirasa perlu untuk memaparkan terlebih

dahulu sistematika penulisan sebagai gambaran singkat penelitian ini.

Penulisan penelitian ini pada buku Pedoman Penelitian Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Hidayatullah Jakarta yang

terbit pada 2017, yang terbagi dalam lima bab dan pada setiap bab

terdiri dari sub bab yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup

dan inti dari permasalahan yang diteliti. Berikut sistematika yang akan

digunakan dalam penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang masalah

dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini.

12 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 17-18.

13Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum, (Jakarta:

Sinar Grafika,2010), h. 89.

17

Selain itu terdiri pula dari tujuan serta manfaat diadakannya

penelitian, tinjauan (review) kajian terdahulu, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP

EKSTRATERITORIAL SEBAGAI PERLUASAN

KEWENANANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

USAHA DALAM MENANGANI SENGKETA PERSAINGAN

USAHA LINTAS NEGARA dalam bab ini peneliti membahas

kerangka teori dan kerangka konsepetual yang peneliti gunakan,

konsep-konsep hukum, landasan hukum serta peraturan perunndang-

undangan pada beberapa kasus persaingan usaha lintas Negara yang

melibatkan pelaku usaha dalam negri dengan perusahaan asing.

BAB III : PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

USAHA DI DALAM MEMUTUSKAN KASUS PERSAINGAN

USAHA LINTAS NEGARA Mengupas lebih dalam mengenai sejarah

awal terbentuknya hukum persaingan usaha secara internasional dan

juga nasional, asas dan tujuan yang menjadi marwah dalam hukum

persaingan usaha beserta analisa yurisdiksi kewenangan KPPU di

dalam menangani kasus persaingan usaha lintas Negara era globalisasi

di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL

EKSTRATERITORIALITAS DALAM 3 PUTUSAN KOMISI

PENGAWAS PERSAINGAN USAHA berisi penjabaran dan analisa 3

putusan KPPU yakni putusan no 07/KPPU-L/2007 mengenai adanya

pelanggaran oleh kelompok usaha temasek, putusan no 17/KPPU-

I/2010 mengenai Industri farmasi kelas terapi Amlodipine, putusan

No 17/KPPU-M/2015 mengenai pengambilalihan (akuisisi)

perusahaaan woongjjin chemical co oleh Toray Advanced Materials,

Korea Inc. dimana tiga putusan KPPU ini diputus secara

ekstrateritorial di luar kewenangan KPPU sebagaimana yang

18

diamanatkan undang-undang persaingan usaha, analisa pun juga

termasuk bagiamana perspektif doktrin single economic entity

memandang hal tersebut. Pada bab ini pun juga akan membahas studi

komprasi penerapan prinsip ekstrateritorialitas dalam hukum

persaingan usaha di Amerika Serikat sebagaimana Amerika Serikat

merupakan Negara tertua yang menerapkan hukum persaingan usaha

dan sebagai salah satu kiblat hukum persaingan usaha di dunia.

BAB V : PENUTUP bab ini merupakan penutup dan akhir dari

penelitian. Dalam bab ini peneliti membuat kesimpulan hasil

penelitian dari analisis bab – bab sebelumnya secara sistematis dan

rekomendasi. Kesimpulan ini berisi jawaban terhadap inti masalah

penelitian berdasarkan data yang diperoleh. dan juga saran yang

sekiranya akan bermanfaat untuk kepentingan umum.

19

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP EKSTRATERITORIAL

SEBAGAI PERLUASAN KEWENANANGAN KOMISI PENGAWAS

PERSAINGAN USAHA DALAM MENANGANI SENGKETA

PERSAINGAN USAHA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA

A. Kerangka Konseptual

1. Yurisdiksi Ekstrateritorial

Di dalam kerangka hukum persaingan usaha, penggunaan dan

formasi pertanggungjawabannya dapat berlaku secara ekstrateritorial

dikarnakan pelaku usaha dapat dikenakan ketentuan hukum atas perbuatan

yang dijalankan oleh badan usaha sebagaiman yang disebut sebagai pelaku

usaha pelaku usaha lain sebagai entitas ekonomi walaupun salah satu

badan usaha tersebut berkedudukan di luar wilayah kedaulatan sebuah

negara.

Pada dasanrnya yurisdiksi ekstrateritorial merupakan suatu

keadaan dimana negara melalui otoritasnya mempunyai kekuasaan

sepenuhnya atas wilayahnya namun ada pengecualian dimana sesuatu

negara dapat melaksanakan yurisdiksinya di negara lain, walaupun dalam

beberapa hal terdapat batasan-batasannya14

Dikenalnya yurisdiksi ekstrateritorial dalam dunia persaingan

usaha dikenalkan pertama kali dalam hukum persaingan usaha Amerika

Serikat yang kala itu di era perkembangannya berbentuk sebuah “effects

doctrine” dalam antitrust law. Doktrin ini pada dasarnya mengatur

mengenai ketentuan, seluruh pelaku anti persaingan di negara Amerika

Serikat tidak luput dari ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku di

Amerika Serikat atau berkedudukan dibawah yurisdiksi hukum Amerika

14 Sumaryo Suryokusumo, Yurisdiksi Negara vs Yurisdiksi Ekstrateritorial, vol 04 2005 h.687.

20

Serikat apabila terbukti menimbulkan dampak seperti: praktek monopoli di

area yurisdiksinya baik itu secara kebetulan atau direncanakan.

Pengaturan hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan

kewajiban yang ditanggung oleh yurisdiksi pemerintahan pusat, termasuk

di dalamnya yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudikatif yang secara konsep

dapat diterapkan dalam secara ekstrateritorial. Namun, dalam konteks

implementasinya perlu diadakan riset lebih lanjut kiranya apakah

berpotensi melanggar kedaulatan otonomi negara lain atau tidak.

2.Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha beserta kewenangannya

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa disingkat menjadi

KPPU, merupakan institusi mandiri yang diberi mandat oleh Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999, sebagai institusi yang menjalankan fungsi

pengawasan, penegakan, dan pelaksanaan undang-undang persaingan

usaha yang berlaku. Komisi Pengawas Persaingan Usaha lahir

berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun

1999. Pada realitanya dalam rangka menjaga iklim persaingan usaha yang

sehat adil, dan berimbang dapat dilaksanakan oleh institusi lain seperti

kejaksaan, kepolisian beserta pengadilan. Dimana pada konteks ini

pengadilan menajalankan fungisnya sebagai corong untuk memecahkan

masalah yang resmi terlegitimasi kekuatan negara. Tetapi,dalam ranah

hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tahap awal tidak

diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan). Hal ini disebabkan hukum

persaingan usaha memerlukan tenaga ahli atau spesialis yang berlatar

belakang maupun mengetahui celah dalam dunia bisnis beserta mekanisme

pasar. Adapun peran negara yang termanifestasi dalam pembentukan

sebuah lembaga negara dimana melakukan tugas di dalam penegakan

hukum persaingan usaha haruslah di skong oleh pihak-pihak yang tidak

hanya mengenyam pendidikaan di bidang hukum, tetapi juga manajemen,

21

bisnis dan sekonomi. Hal ini didasarkan akan adanya kertrikatan yang kuat

diantara dunia persaingan usaha dengan ekonomi dan bisnis.15

Adapun faktor lain, urgensi adanya lembaga yang secara distingtif

dibuat untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha dan praktek

monopoli dimana bertujuan untuk efisiensi mengurangi penumpukan

perkara di pengadilan. Lembaga khusus yang dapat menyelesaikan

sengketa persaingan usaha tidak sehat diluar jalur litigasi dinilai menjadi

alternatif di dalam penyelesaian sengketa dimana di indonesia dikenal

sebagai kuasi yudikatif.16

Pasal 35 Undang-Undaang Persaingan Usaha memandatkan

Komisi Penagawas Persaingan Usaha memiliki tugas tertentu

berupa:

a. Melakukan penilaian terhadap tindakantindankan yang

dilarang berdasarkan tiga katagori yang ada (perjanjian

yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan);

b. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi;

c. Memberi saran dan pertimbangan terhadap competition

policy pemerintah;

d. Menyusun pedoman dan atau publikasi yangberkaitan

dengan undang-undang ini;

e. Melaporkan hasil kerja komisi secara berkala kepada

DPR dan Presiden

di undang-undang yang sama, Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun

1999 juga memberi mandat mengenai kewenangan Komisi Pengawas

15 Prayoga Ayudha D, (2000), Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Jakarta: Proyek Elips. H. 16 16 Prayoga Ayudha D, (2000), Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Jakarta: Proyek Elips. H 18

22

Persaingan Usaha di awali dengan menerima aduan dari publik atau pelaku

bisnis mengenai adanya praktik persaingan usaha tidak sehat hingga

memberi sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan undang-undang.

Secara rinci mengenai kewenangan KPPU diatur di dalam Pasal 36

Undang-Undang No 5Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. Meminta keterangan dari instansi Pemerintahdalam

kaitannya dengan penyelidikandan/atau pemeriksaan

terhadap pelaku usahayang melanggar ketentuan

undangundangini;

b. Menerima laporan dari masyarakat dan/ataupelaku usaha

tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau

persaingan usaha tidak sehat;

c. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan

usaha dan atau tidakan pelakuusaha yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau

persaingan usaha yang tidak sehat;

d. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap

kasus dugaan praktek monopolidan/atau persaingan usaha

yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau

pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil

dari penelitiannya;

e. Menyimpulkan hasil penyelidikan ada atau tidaknya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak

sehat;

f. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan

pelanggaran tehadap ketentuan undang-undang ini;

23

g. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan

setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran

terhadap ketentuan undang-undang ini.

h. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan, pelaku

usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana

dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia

memenuhi panggilan KPPU; i. Mendapatkan, meneliti

dan/atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna

penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

j. Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya

kerugian di pihak pelaku usahalain atau masyarakat;

k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelakuusaha

yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau

persaingan usaha yang tidak sehat;

l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada

pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

3. Sejarah Lahirnya Hukum Persaingan Usaha di Dunia.

Di banyak literasi menerangkan hukum persaingan usaha tertua

lahir dari Negara Amerika Serikat yang pada waktu itu berwujud sebuah

undang-undang bernama “Act to Protect Trade and Commerce Againts

Unlawful Restraints and Monopolies” atau yang lebih dikenal dengan

Sherman Act, disesuaikan dengan nama penggagasnya Jhon Sherman yang

merupakan seorang senator dari partai Republik tahun 1890.17

Akan tetapi di beberapa waktu kemudian terdapat pergolakan

perubahan berupa munculnya rangkaian perangkat hukum berupa

perundang-undangan untuk menyokong undang-undang sebelumnya.

17 Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha (buku teks), (Jakarta: diterbitkan oleh

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), h.30.

24

Rangkaian perundang-undangan ini dikenal sebagai “Antitrust Law”

sebagaimana tujuan utama perundang-undangan ini untuk menghalau

adanya bentuk polarisasi kekuasaan beberapa industri yang melahirkan

“trust” (koalisi sekumpulan koorporasi) di dalam menguasai bidang

komiditi yang bernilai vital dan meminggirkan kompetitior asing yang

tidak menjadi bagian kelompok tersebut. Seiring berjalannya waktu

implementasi Antitrust Law ampuh di dalam menghalau adanya

sentralisasi kegiatan bisnis yang berporos di suatu kelompok tertentu.

Yang berujung pada kegiatan perekonomian menjadi lebih eksklusif,

menjalar dan memberikan ruang kesempatan bagi pemain baru, serta

menjamin adanya penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka

lahirnya persaingan usaha sehat yang berorientasi pada pasar.

Hukum persaingan usaha pun sejatinya eksis di belahan dunia

lainnya sebut saja dalam sejarah hukum persaingan usaha di Uni eropa

yang dimana sekarang Uni Eropa sendiri tersusun dari 27 negara dimana

pada fase awal terbentuknya merupakan masyarakat dengan latar belakang

asosiasi batu bara dan baja di Eropa18. Dimana enam Negara dari Uni

Eropa tersebut memutuskan tindakan krusial berdasarkan pemerintahan

(intergovernmentalism), yang menempatkan kekuasaan yang

terkonsolidasi ditempatkan di atas dari kedaulatan nasional (supranational

authority) sebagai institusi independen yang berkuasa bagi para Negara-

negara yang tergabung di dalamnya. Berdasarkan keseragaman hajat

tersebut, di tahun 1951 di tanda tangani perjanjian di paris bernama ECSC

Treaty dikenal sebagai traktat paris. Dengan adanya traktat ECSC ini,

komunitas dapat melaksanakan analisis integrasi zona ekonomi lainnnya

yang berdampak pada intergrasi yang penuh dan komperhensif di seluruh

zona ekonomi.

18 Komunitas batu bara dan baja ini di kenal dengan isntilah European Coal and Steel

Community-ECSC) yang diawali oleh 6 onegara anggota yakni: Perancis, Jerman, Italia, Belanda,

Belgia dan Luksemburg.

25

Diadakannya konfrensi mentri luar negri dari Negara-Negara

penandatanganan traktat ECSC tahun 1955 di mesina Italia terlaksana

kesepakatan untuk menyatuatapkan ekonomi dalam sebuah tempat yang

disebut EURATOM19 dan EEC20 yang berlangsung pada tahun 1957

dikenal dengan nama Traktat Roma.

Kondisi sirkulasi pasar bebas mengharuskan seluruh komponen

sumber ekonomi harus beroperasi secara leluasa, tidak adanya limitasi

terhadap sekat-sekat Negara. Karena itu Traktat Roma meneguhkan empat

kebebasan (four freedoms) berupa: keleluasaan arus lalu-lintas barang,

keleluasaan berpindah tempat kerja, bebas dalam menentukan domisili,

dan kebabasan lalu lintas jasa dan modal.21

Dalam lingkup region Asia hukum persaingan usaha pun juga

diterapkan di beberapa Negara bahkan jauh sebelum Indonesia yang

menerapkannya, seperti salah satunya Negara jepang yang pada saat itu

menerapkan The Anti Monopoly Law atau yang lebih dikenal AML pada

tahun 1947.

AML merupakan salah satu perangkat penting yang digunakan

pemerintah jepang di dalam menata dan membenahi ekonomi jepang

dalam rangka membuatnya setara dan dapat mampu bersaing dengan

Negara lain. Ketika berakhirnya perang dunia ke II terdapat adanya

batasan di dalam memahami gagasan persaingan usaha tanpa batas di

jepang. Kehadiran pasukan sekutu di kala itu yang tidak hanya melakukan

ekspansi tetapi juga memperkenalkan kebijakan dalam sektor ekonomi

yang bersifat demokratis yang berwujud pembubaran zaibatsu22 dan

pemberlakuan AML.

19 EURATOM merupakan singkatan dari European Atomic Energy Community 20 EEC merupakan singkatan dari Economic European Community 21 Valentine Kotah, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, 7 th

Edition, Portland Oregon, oxford, 2000, h. 40 22 Zaibatsu merupakan kepemilikan secara ekslusif oleh keluarga

26

Pada dasarnya Undang-Undang Monopoli Jepang mengharamkan

adanya dominasi kegiatan bisnis yang dilakukan sektor swasta (private

monopolization), batasan tidak lazim kegiatan jual-beli (unreasonable

restraint of trade) beserta aktivitas bisnis yang tidak menjunjung nilai

keadilan (Unfair Bussniss Practice).23 Sedangkan dalam konteks nasional

undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lahir

dengan latar belakang keadaan dimana kebijakan negara di keseluruhan

bidang ekonomi yang dikaji kurun waktu tiga dasawarsa terakhir tebukti

tidak mendapatkan perhatian masyarakat sama sekali, hanya segelintir

golongan masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut,

sehingga berakibat curamnya kesenjangan sosial.24

Diberlakukannya AML pada tahun 1947 dalam rangka penegakan

persaingan usaha yang sehat di jepang dan menggunakan anti trust Law di

Amerika Serikat sebagai model, di waktu yang sama pun Jepang

mendirikan Japan Fair Trade Commission atau lebih dikenal JFTC sebagai

institusi yang berwenang mengawal hukum anti monopoli. Di masa akhir

kedudukan sekutu di jepang pemerintah jepang yang dikala itu berbentuk

parlemen merevisi undang-undang monopoli sebanyak dua kali di tahun

1949 dan tahun 1953, menyertakan ketentuan baru dan membuatnya

berbeda dengan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat.25

Perbedaan mendasar antara Anti Trust Law Amerika Serikat

dengan jepan adalah AML merupakan hukum administrasi yang di

tangguhkan oleh Pemerintah selaku pemangku kepentingan melalui

konsultasi secara pribadi para pihak yang bersangkutan dengan pegawa

sipil.

23 Ayudya D Prayoga, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia,

(Jakarta: proyek elis, 1999), h. 35 24 Penjelasan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 25 Toshiaki Takigawa, The Prospect of Antitrust Law and the policy in The Twenty First

Century:in Reference to the Japanesse Anti Monopoly Law and Japan Fair Trade Comission,

Washington University Global Studies Law Review, Vol 1, 2002, h. 276.

27

Fase awal di implementasikannya Undang-Undang Anti monopoli

di Jepang di selenggarakan secara ketat namun seiring berjalannya waktu

menjadi longgar dan cenderung setengah hati apabila dibandingkan

dengan hukum persaingan yang diterapkan Amerika Serikat. Bahkan

keadaanya manjadi lebih buruk manakala penegakan AML oleh JFTC

yang ketika itu di bawah instruksi kebijakan pada bidang industry yang

dinyatakan oleh Kementrian Perdagangan Internasional dan Industri

(MITI). Tetapi, di tahun 1970 AML menunjukan adanya indikasi

kebangkitan dengan adanya klausul baru yang memperkuat jepang,

dimana ketentuan ini merupakan tolak ukur untuk mengatasi inflasi yang

di pengaruhi oleh krisis minyak di Jazirah Arab. Di masa itu di berlakukan

pula support anggaran ekstra yang ditujukan memusnahkan praktik kartel

tidak resmi. Pungutan anggaran ekstra ini memiliki role penting di dalam

membuat mekanisme larangan yang efektif terhadap kartel yang menjadi

kewenangan JFTC. Sebelum tahun 1977 JFTC tidak mampu melakukan

sanksi bagi para pelaku kartel, tetapi adanya tuntutan dari erksternal,

terutama Amerika Serikat memberikan pengaruh bagi Jepang di dalam

membenahi dan memperkokoh fondasi AML dan JFTC.26

AML itu sendiri dibentuk untuk membatasi 3 jenis praktik

persaingan usaha, yakni:

a. Kartel

b. Monopoli

c. Praktik persaingan usaha tidak adil.

Adapun kategori lain yang juga diatur oleh AML ialah praktik

mengenai merger dan akuisisi. Pada kategori merger dan akuisis ini

bahkan diberlakakukan undang-undang khusus yang berdampingan

26 Toshiaki Takigawa, The Prospect of Antitrust Law and the policy in The Twenty First

Century:in Reference to the Japanesse Anti Monopoly Law and Japan Fair Trade Comission,

Washington University Global Studies Law Review, Vol 1, 2002, h. 277.

28

melengkapi AML, yakni the Law to Regulate Unreasonable Premium and

Unreasonable Delav in Payment of Subcintractors and Related Matters.

Dimana instrument hukum ini masih berlaku sampai sekarang.27

Dalam konteks sejarah hukum persaingan usaha di Indonesia, lahir

pada saat terjadi nya perkembangan di sektor bisnis yang dikelola swasta

sebagian besarnya merupakan sebuah refleksi daeri perwujudan persaingan

usaha tidak sehat.28 Posisi monopoli hadir dikarnakan fasilitas yang

diberikan pemerintah29 (salah satunya melalui tata niaga) beserta jalur lain

yakni, praktek bisnis yang tidak sehat (unfair business practices)

contohnya: persekongkolan untuk menetapkan harga (price fixing) melalui

perjanjian terlarang (kartel).30 Melahirkan mekanisme dan juga sistem

yang mencegah adanya kompetsi yang sehat hinga adanya hambatan untuk

memasuki pasar.31 Dan lahirnya penyatuan baik secara horizontal maupun

vertical.

Pemilik sektor privat yang akrab dengan elit oligarki diberikan

berbagai keistimewaan dan akses yang berlebihan32 atas dasar untuk

memproteksi “industry bayi”. Dimana pada saat itu industry bayi

dimaksudkan sebagai jenis aktivitas bisnis yang baru muncul atau sedang

di bangun di Indonesia. Proteksi ini diberi negara terhadap jenis aktivitas

bisnis yang bersangkutan supaya insvestor berkeinginan menaruh

27 Mitsuo Matshusita, Reforming the Enforcment of the Japanesse Antimonopoly law,

Loyola University Chicago Law Journal h. 523. 28 Penjelasan Undang-Undang Bagian Umum UU No.5/1999. 29 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Anti Monopoli, cet.1.(Jakarta: Raya Grafindo

Persada, 1999), h.7. 30 Kartel adalah Persekutuan antara perusahaan industri yang menghasilkan komoditas

yang sama (swasta atau BUMN), untuk mengatur pembelian, produksi atau pemasaran komoditas

bersangkutan. Sering disertai dengan penetapan kuota produksi dan investasi. Jika persekutuan tersebut menghasilkan kekuatan monopoli, maka ia akan berusaha menaikan harga dan membatasi

pasokan untuk memperoleh laba maksimal. 31 Barrier to entry adalah hambatan yang dibuat untuk mencegah masuknya pesaing

potensial, barrier to entry ini biasa dilakukan melalui perizinan usaha dari pemerintah 32 hal ini terjadi menurut karena adanya prilaku individu ataupun perusahaan tertentu

(oknum) yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, untuk kepentingan sendiri atau juga dapat

dikatakan sebagai rent seeking behavior, dikutip dari A Tony Prasetiantono, Agenda Ekonomi

Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 305.

29

modalnya pada jenis industri tersebut33 dimana terdapat pula alasan lain

yakni “demi stabilisasi harga”34

Lahirnya konglomerasi dan gabungan pengusaha kuat yang tidak di

topang dengan nawacita kewirausahaan sejati, alih-alih hanya bertopang

pada fondasi hutang tanpa di imbangi dengan pembaharuan kreativitas.35

Yang dimana kreativitas itu sendiri mendukung kinerja pengusaha di

dalam menggerakan badan usaha. Hal ini melahirkan dampak landasan

dasar ekonomi Indonesia menjadi lemah36 dan tidak bisa berkompetisi.

Dalam menggodok sebuah kebijakan, pemerintah selaku pemangku

kepentingan seharusnya mendukung atmosfer usaha yang sehat37, adil dan

sarat kompetisi. Sehingga mendukung adanya peluang yang adil bagi

setiap masyarakat untuk berperan dalam mekanisme produksi, distribusi

barang dan jasa. Namun realita di lapangan justru saling kontradiktif .

pemerintah justru melahirkan iklim persaingan usaha yang destruktif dan

tidak kompetitif dengan cara pembentukan dan penggarapan kebijakan

yang hanya memberi profit bagi segelintir pihak tertentu yang

menyebabkan lahirnya praktik monopoli.

Rangkaian bukti dan kejadian di lapangan memperlihatkan negara

memiliki peran dominan sehingga menyebabkan adanya praktik monopoli

dalam iklim persaingan usaha di saat itu, seperti:

1. Negara mengeluarkan izin satu perusahaan unuk mendominasi

pangsa pasar di atas ambang batas 50% dalam satu produk,

33 Sutan Remy Sjahdeini, “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat,” Jurnal Hukum Bisnis(Volume 10, 2000) , h. 4. 34 Banu Astono, “Gejolak Rupiah Menyingkap Keropos industri Nasional,” KOMPAS (22 Agustus

1997), h. 17. 35 Djisman S. Simanjuntak, “Bisnis Indonesia 2020: Terbuka dan Kompetitif” dalam

Indonesia 2020: Wawasan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Politik. Hadi Soesastro dan Iwan P.

Hutajulu, ed.,(Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996). H. 28 36A. Tony Prasetiantono, Keluar dari Krisis: Analisis Ekonomi Indonesia (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.179 37 Sjahrir, Meramal Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian (Jakarta; Gramedia

Pustaka Utama, 1995), h.256.

30

contoh: PT Indofood yang mendominasi bidang makanan jenis

mie instan di Indonesia lebih dari 50%.38

2. Negara secara sengaja melahirkan barrier to entry yang

ditujukan bagi pelaku usaha baru pada aktivitas bisnis khusus,

contoh: Kebijakan Mobil Nasional39

3. Negara membagikan sebuah privillage (keistimewaan) berupa

proteksi terhadap aktivitas bisnis yang berada di hulu yang

menciptakan benda khusus menggunakan mekanisme kenaikan

bea loading barang yang sama hasil diimpor dari luar negeri,

contoh: perlindungan terhadap PT Chandra Asri40

Keadaan demikian tercipta disebabkan pembangunan ekonomi di

Indonesia mengutamakan perumbuhan ekonomi, maka, seluruh kebijakan

yang diibuat, dikaji dan dikelola haruslah menyokong kepentingan

pertumbuhan ekonomi tersebut.

Badan-badan usaha baik yang dikelola oleh pemerintah maupun

dikelolah oleh swasta diberikan kebebasan akses untuk membangun

bisnisnya melalui pinjaman baik dari instansi keuangan asing ataupun

lembaga keuangan domestik tanpa adanya tenggat waktu, kontrol beserta

regulasi yang jelas dari pemerintah. akibat fatal yang ditimbulkan

terjadinya krisis moneter yang menyebabkan terdepresiasinya nilai mata

uang rupiah kepada mata using asing terutama dollar dan hal ini lah yang

akhirnya membuka kondisi asli betapa buruknya kegiatan usaha di NKRI.

38 Partnership for Business Competition, Persaingan Usaha: Potret Beberapa Pasar di

Indonesia, (Laporan penelitian disampaikan pada seminar sehari Partnership for Business

Competition, Jakarta, Juli, 2000),Lihat Bisnis Indonesia, “ 8 Perusahaan diduga lakukan

monopoli,” (20 Desember 2000)., h. 18-19. 39 Yose Rizal dan Pande Radja Silalahi, Industri Mobil Indonesia: Suatu Tinjauan dalam

Transformasi Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, cet.1. Marie Pangestu, Raymon

Atje dan Julius Mulyadi, ed., (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), h.200-

203. 40 Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, Analisa dan Perbandingan

Undang-Undang Antimonopoli: Undang-Undang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat (Jakarta : Elex Media komputindo, 1999) , h. 19-20

31

Pada akhirnya memaksa negara agar segera menata ulang

penyelenggaraan aktivitas bisnis di Indonesia yang sempat salah dan

menyimpang di masa lalu. Dengan tujuan agar dunia usaha dapat

berkembang subur, stabil, berimbang dan terhindar dari adanya sentralisasi

kekuatan pasar yang berpusat pada segelintir orang dan pihak tertentu

seperti dalam wujud praktik monopoli, kartel ataupun persaingan usaha

tidak sehat lainnya yang berpotensi merusak tatanan ekonomi Negara,

serta bersebrangan dengan nawacita keadilan sosial sebagaimana

termaktub dalam Pancasila.

Selain adanya gejolak dan tekanan dari dalam negri untuk segera

membenahi iklim persaingan usaha dari luar tekanan pun juga datang dari

pihak luar, dimana IMF yang dikala itu merupakan pihak yang bersedia

memberikan bantuan di dalam menganggulangi krisis yang terjadi di

Indonesia memberikan sebuah syarat berupa strategi inovasi struktural,

termasuk di dalamnya meminimalisir regulasi kegiatan yang terjadi di

dalam negri, yang bermaksud merombak aktivitas bisnis dengan anggaran

tinggi di Indonesia sehingga bertransformasi menjadi kegiatan ekonomi

yang lebih inklusif, dan kompetitif.

Maka dari itu dalam rangka memerangi praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat yang merusakan tatanan ekonomi Negara dan

bertentangan dengan Pancasila beserta adanya berbagai tekanan dan

gejolak baik dari dalam maupun dari luar yang akhirnya melatarbelakangi

lahir Undang-undang Persaingan Usaha no 5 tahun 1999.

4 Sengketa

Suatu kondisi pihak yang merasa dicederai oleh pihak lain, yang

dimana pihak tersebut meenyuarakan keresahannya kepada pihak kedua.

Apabila kondisi memperlihatkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah

sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, sengketa

memiliki definisi; perselisihan yang timbul dari para pihak disebabkan

32

adanya peingkaran terhadap kesepakatan yang sudah teralisasi dalam

wujud kontrak, baik separuhnya ataupun secara utuh. Ataupun dengan

istilah lain telah timbul wanprestasi oleh seluruh atau salah satu pihak.

5 Globalisasi

Globalisasi adalah fenomena indepndensi antara satu bangsa

dengan bangsa lain, antara satu individu dengan individu lain melalui

aktivitas jual-beli, ekspedisi, pariwisata, pertukaran budaya, informasi, dan

interaksi yang masif sehingga kaburnya batas-batas negara.

6 Single Economic Entity

Merupakan doktrin yang menafsirkan bahwa relasi antar induk

perusahaan maupun anak cabang beserta pemegang saham mayoritas

berada pada satu kesatuan entitas ekonomi yang tidak saling berpisah.

7 Separate Legal Entity

Doktrin yang menyatakan bahwa di dalam perusahaan pemegang

saham, direksi beserta anak dan induk perusahaan merupakan identitas

yang terpisah satu sama lain.

B. Kerangka Teori

1 Teori Kewenangan

Secara konseptual terminologi “kewenangan” atau

“wewenang” dalam bahasa belanda diketahui sebagai “bevoegdheid”

(wewenang atau berkuasa) teori ini bertujuan untuk menganlisis peran

KPPU selaku lembaga negara yang dimandatkan oleh presiden dan

undang-undang di dalam menciptakan terselenggaranya persaingan

usaha yang sehat sebagaimana hal tersebut adalah marwah utama

undang-undang nomor 5 tahun 1999.

33

Lebih lanjut wewenang dan kewenangan menyandang makna

yang lebih luas, dalam hukum publik wewenang berkorelasi dengan

kekuasaan formal yang menjadi otoritas eksekutif, legislative dan

yudikatif. Kekuasaan adalah unsur yang essensial dari adanya

kegiatan pemerintahan dalam suatu Negara disamping unsur-unsur

penyokong lainnya seperti: hukum kewenangan (wewenang),

kebajikan, kejujuran, keadilan, kebijakbestarian, dan kebijakan.41

Pendapat lain yang memuat mengenai kewenangan dan

wewenang dijabarkan lebih lanjut oleh Ateng Syafrudin.42Dimana

kewenangan (authority, gezag) dimaknai sebagai kekuasaan formal

yang dimandatkan oleh hukum positif berupa undang-undang. Namun

Berbeda dengan kata wewenang yang hanya dimaknai berupa unsur

yang hadir di dalam sebuah kewenangan.

Wewenang melingkupi tindakan hukum publik, membuat

keputusan pemerintah, beserta wewenang ketika pelaksanaan tugas

yang wewenang utamanya ditetapkan oleh undang-undang.

Sehingga dapat dikatakan kewenangan memiliki perbedaan

makna dibandingkan wewenang dimana kewenangan ialah kekuasaan

formal berdasar dari hukum tertulis yang berlaku sedangkan

wewenang merupakan kekhususan tertentu dari sebuah kewenangan.

2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan yang kongrit, dan bersifat

ketetapan. Secara mendasar hukum menjamin adanya kepastian dan

keadilan. “Pasti” yang dimaknai sebagai acuan dasar kelakuan dan

adil dikarenkan acuan dasar kelakuan itu menyokong satu landasa

41 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, (Yogyakarta:Univesitas Islam

Indonesia), 1998, h. 37. 42 Ateng Syarifufudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih

dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justitia Edisi IV , Bandung, Universitas Parah

yangan, 2000, h. 22.

34

yang dianggap lazim. Hanya karna bersifat adil dan di

implementasikan dengan pasti hukum dapat berfungsi secara

maksimal. Kepastian hukum merupakan bagian dari pertanyaan yang

hanya bisa direspon secara normatif bukan sosiologi.43

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sekumpulan

norma yang membentuk sistem. Norma adalah pernyataan yang di

garisbawahi oleh aspek “seharusnya” atau das sollen yang

menyertakan sekumpulan peraturan tentang kewajiban yang harus

dilakukan. Norma-norma adalah kumpulan produk dan saksi manusia

yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang

bersifat general menjadi acuan bagi individu dalam menentukan sikap

dalam hubungan bermasyarakat (kolektif) maupun tindakan terhadap

individu. Adapun aturan itu dan pelaksanaan turunannya tersebut

haruslah memiliki kepastian hukum.44

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Kristian Hutapea.45

Dalam skripsi ini membahas Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) yang merupakan institusi mandiri yang dimandatkan

untuk mengawasi dan menangani berjalannya Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. Adapun kewenangan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha adalah wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

43 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami,

Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h.59. 44 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Kencana, 2008), h. 58. 45 Kristian Hutapea, Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas dalam Penegakan

Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor: 7/KPPU-L/2007 tentang Kasus

Temasek), Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2018, h.80.

35

Persamaanya skripsi ini sama sama membahas kasus putusan

temasek yang diputus KPPU menggunakan prinsip ekstrateritorial

namun yang menjadi pembeda di dalam penelitian ini tidak hanya

meneliti putusan KPPU pada kasus holding namun juga tender

(persekongkolan) dan juga akusisi (pengambilalihan)

2. Jurnal yang ditulis oleh M. Irfan Islami Rambe.46

Dalam jurnal ini membahas mengenai membahas tentang

kedudukan hukum Perusahaan Dalam Negeri “PMDN” setelah

Sahamnya dibeli (Diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan

hukum asing. Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan

literatur (library research). Pembelian saham secara akuisisi pada

peruasahaan bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum

asing dapat dilakukan dengan memperhatikan anggaran dasar serta

UndangUndang Perseroan Terbatas. Akusisi yang dilakukan terhadap

perusahaan bukan PMA ini tentunya harus dapat memperhatikan

persetujuan atau izin-izin oleh instansi terkait dalam hal ini BKPM,

BPDPPM, BPDKPM, dan memperhatikan Perpres No. 39 Tahun 2014

yang mana didalamnya mengatur tentang besaran saham (% saham)

yang dapat dimiliki oleh warga negara asing maupun badan hukum

asing, serta bentuk usaha apa yang di perbolehkan menggunakan

modal asing tersebut.

Akibat hukum dari akuisisi yaitu beralihnya hak dan kewajiban

suatu perusahaan yang diakuisisi kepada pengakuisisi dalam

pengambilalihan (akuisisi) biasanya pihak pengakuisisi memiliki

ukuran yang lebih besar maupun lebih kecil dibanding dengan pihak

46 M. Irfan Islami Rambe, KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAM NEGERI

“PMDN” SETELAH SAHAMNYA DIBELI (DIAKUISISI) OLEH WARGA NEGARA ASING ATAU BADAN HUKUM ASING, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan , Januari-Juni 2018,Vol. 2, N0.4, h 20.

36

yang diakuisisi. Dengan lebih besarnya pengambilalihan pihak

pngakuisisi dalam Perseroan Terbatas sangat berpengaruh dengan

pengendalian Perseroan terbatas.

3. Jurnal yang ditulis oleh Meita Fadhilah.47

Dalam jurnal ini membahas adanya usaha pemerintah dalam

mengupayakan penegakan hukum persaingan usaha dengan melahirkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Eksistensi Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini pada kenyataan yang tetap

memunculkan permasalahan hukum salah satunya dalam bidang

pelaksanaan kerangka ekstrateritorial.

Persamaannya jurnal ini memiliki paradigma yang sama

bagaimana sempitnya penalaran pada undang-undang nomor 5 tahun

1999 mendefinisikan pelaku usaha yang memunculkan problema di

dalam kerangka ekstrateritorial namun yang membedakan manakala

putusan yang dikeluarkan KPPU turut serta menyeret perusahaan asing

di sebagai aktor utama dalam kasus persaingan usaha lintas Negara

Namun jurnal ini hanya menyoroti kasus persaingan usaha

lintas Negara pada bidang akuisisi (pengambilalihan) saja sedangkan

penelitian ini menyoroti kasus persaingan usaha lintas Negara pada

bidang kartel dan juga kepemilikan saham mayoritas.

4. Artikel Ilmiah yang ditulis oleh Beta Wulansari dan Adi

Sulistiyono

47 Meita Fadhilah, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial, Jurnal Yayasan Wuridika, Maret 2019, Vol. 3, No.1,h.14

37

Dalam artikel ilmiah ini membahas fenomena terkini terkait

perkembangan dalam sektor bisnis yakni akuisisi lintas Negara yang

dilakukan oleh badan usaha asing terhadap badan usaha dalam negri

dalam perspektif hukum penanaman modal. Hasil dari penelitian dalam

artikel ini menunjukan bahwa tindakan dalam strategi bisnis berupa

akuisisi lintas Negara yang dilakukan oleh suatu badan usaha terhadap

badan usaha asing diluar dari yursidiksi negaranya mewajibkan badan

usaha terkait tunduk kedalam hukum Negara yang menjadi sasarannya

melakukan kegiatan akuisis tersebut.

Perbedaan di dalam artikel ilmiah ini dengan penulisan skripsi

adalah artikel ini menulis dan meneliti fenomena akusisi lintas negara

melalui kacamata perspektif hukum penanaman modal yang berlaku di

Indonesia sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah

menganalisis fenomena terkait akusisi lintas Negara oleh badan usaha

asing terhadap badan usaha dalam negri yang dimana memunculkan

potensi tindakan persaingan usaha tidak sehat dalam perspektif hukum

persaingan usaha di Indonesia.

Persamaan dalam artikel ilmiah ini dengan penulisan skripsi

sama-sama menunjukan hasil penelitian baik dalam ranah hukum

persaingan usaha tidak sehat dan hukum penanaman modal sama-sama

belum mengatur secara komperhensif baik mekanisme pelaksanaan

akuisis lintas Negara maupun dampak akan adanya persaingan usaha

tidak sehat dari adanya kegiatan akuisis lintas Negara.

5. Jurnal yang ditulis oleh Baiq Ervinna Sapitri

Jurnal ini membahas mengenai kewenangan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha dalam penanganan perkara persaingan usaha

dimana di dalam jurnal terdapat adanya studi komparasi kewenangan

lembaga terkait di dalam penegakan hukum persaingan usaha di

Negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law.

38

Perbedaan di dalam jurnal ini dengan penelitian dalam skripsi

adalah penelitian ini meneliti secara khusus kewenangan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan penggeledahan dimana

terkait kewenangan tersebut terdapat adanya. Perbedaan di dalam

jurnal ini dengan penelitian dalam skripsi adalah penelitian ini meneliti

secara khusus kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam

melakukan penggeledahan dimana terkait kewenangan tersebut

terdapat adanya kesenjangan antara aspek realitas dengan norma

hukum yang berlaku sedangkan di dalam penelitian skripsi ini

membahas mengenai efektivitas Komisi Penagawas Persaingan Usaha

di dalam memindak lanjuti kasus persaingan usaha lintas Negara yang

melibatkan badan usaha asing beserta kewenangan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha di dalam menggunakan indirect evidence atau bukti

tidak langsung, dimana penggunaan hal ini belum diatur oleh undang-

undang persaingan usaha yang berlaku di Indonesia.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian skripsi hasil penelitian

menunjukan bahwasanya diantara aspek realitas kewenangan dan

kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menegakan hukum

persaingan usaha belum diatur secara komperhensif dengan norma

hukum positif yang berlaku.

39

BAB III

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM

MEMUTUS SENGKETA PERSAINGAN USAHA LINTAS NEGARA

YANG MELIBATKAN BADAN USAHA ASING.

A. Efektivitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam

Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Persaingan Usaha

Lintas Negara.

Impelementasi hukum persaingan usaha merupakan

kewajiban setiap Negara yang menganut sistem ekonomi

kontemporer. Hampir seluruh Negara yang menganut sistem

ekonomi demikian walaupun tidak dengan formulasi legislasi

khsusus, nyatanya telah mengimplementasikan hukum persaingan

usaha. Sejatinya memang gelombang pembentukan baru terjadi di

banyak Negara maju baru terjadi tahun 1980-an menyusul adanya

agenda liberalisasi aktivitas jual beli di dunia.48

Kehadiran Negara dalam perannya di bidang hukum

termasuk hal-hal yang bersinggungan dalam bidang perdata di

laksanakan selama ada kelompok rentan dan lemah yang sekiranya

sangat berurgensi untuk diberikan proteksi supaya tidak terjadi

praktik eksploitasi oleh kelompok yang dominan.49

Sebagaimana sejarah Indonesia di masa lampau

menggambarkan latar belakang krisis moneter yang mengguncang

perekonomian Negara disaat itu, disebabkan oleh adanya monopoli

usaha yang berpusat di industri tertentu dan menyadarkan akan

diperlukannya reformasi hukum yang mengatur adanya perbaikan

ekonomi, direalisasikan dengan dilahirkannya undang-undang

mengenai anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

48 Abdul Hakim G. Nusantara, Litigasi Persaingan Usaha (Tangerang: Telaga Ilmu

Indonesia, 2010), h. 59 49 K. Harjono Dhaniswara, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha (Jakarta:

Rajagrafindo Persada, 2006), h. 103

40

Tidak cukup dengan hanya melahirkan undang-undang saja

untuk menanggulangi perkara yang muncul di dalam aktivitas bisnis

di Indonesia di bentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU).

Dalam ranah ketatanegaraan KPPU merupakan institusi

Negara kompelementer atau yang dikenal dengan istilah (state

auxiliary organ)50. Lembaga Negara komplementer merupakan

lembaga yang lahir diluar dari konstitusi dan merupakan lembaga

yang mendukung tugas lembaga Negara utama yang dikenal sebagai

lembaga independen semu Negara (quasi). Dimana fungsi lembaga

quasi sangat essensial sebagai upaya responsive bagi Negara-negara

yang tengah berada di transisi dari otoriterisme ke demokrasi51

KPPU itu merupakan suatu lembaga Negara yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sebagai institusi yang dimandatkan dalam Undang-Undang

No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU memiliki fungsi tugas yang

kompleks dan menyuluruh di dalam mengontrol dan menyelidik

adanya praktik monopoli tidak sehat dalam dunia bisnis. Pada

dasarnya praktik monopoli lahir di akibatkan semakin massive-nya

kegiatan jual-beli dalam segala bidang dengan variasi strategis di

dalam mejuarai kompetisi antar kompetitor52

Konteks kewenangan KPPU itu sendiri tidak hanya berupa

kontrol terhadap praktik monopoli namun juga termasuk proses

pemeriksaan adanya indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat

50 Jimly Ashddiqiie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,

(Jakarta:Tim Konpress), 2006, h.145. 51 Andi Fahmi Lubis, et. Al, Hukum Persaingan Usaha Atara Teks dan Konteks,

(Jakarta:ROV Creative Media, 2009), h.312. 52 Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, Problematika Penegakan Hukum

Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum, PJIH: Padjadjaran

Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1 (Tahun 2016), h. 117

41

yang dilakukan oleh pelaku usaha. Disamping itu juga berwenang

sebagai pemberi keputusan. Sepak terjangya di dalam menegakan

hukum persaingan usaha membuat keberadaan KPPU menjadi

ditakuti oleh para pelaku usaha dan KPPU sebagai sebuah komite

yang dinisiasi pemerintah dalam memberikan pengabdiaan kepada

masyarakat yang berupa layanan (public service) telah

melaksanakan kewajibannya.53

Pada dasarnya KPPU adalah lembaga pengawas pelaksanaan

undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

bukan lembaga penegak hukum dalam bidang pidana seperti jaksa

atau polisi yang memiliki kuasa dan wewenang untuk membawa

tersangka memberi kesaksian di pengadilan .

Tetapi, di dalam memahami pasal 36 Undang-undang Nomor

5 Tahun 1999 yang menegaskan kewenangan KPPU sebagai

penyidik dan penyelidik yang dilakukan oleh KPPU merupakan

kewenangan yang berada di yurisdiksi hukum pidana, sering kali hal

ini dijadikan pembenaran bagi KPPU ketika meneliti,serta

mengungkap kebenaran materiil bagi para pelaku usaha yang

melakukan pelanggaran persaingan usaha sebagaimana yang

tercantum dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999.54

Di dalam penegakan hukum persaingan usaha merupakan

kewenangan KPPU. Namun melihat pada perspektif yang lebih luas

bukan berarti tidak ada lembaga lain yang juga turut serta berperan

di dalam penegakan hukum persaingan usaha tersebut. Sebut saja

Pengadilan Negri (PN) dan juga Mahakamah Agung (MA) juga

memiliki peran dan wewenang dalam ranah menegakan hukum

persaingan usaha yang berwujud mengadili tindakan persaingan

53 Isis Ikhwansyah, Hukum Persaingan Usaha Dalam Implementasi Teori dan Praktik

(Bandung: UNPAD PRESS, 2010), h. 12. 54 Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana. Problematika Penegakan Hukum

Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. PJIH: Padjadjaran

Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 (Tahun 2016), h. 18.

42

usaha seperti monopoli, kartel dan lain-lain. Pengadilan Negri diberi

kuasa untuk menyelesaikan adanya keberatan terhadap putusan

KPPU dan menagani munculnya indikasi pelanggaran hukum

persaingan yang masuk ke dalam ranah pidana karna kelalaian tidak

menjalankan putusan KPPU yang sudah tetap atau in kracht. Sistem

pengadilan di Indonesia sejatinya berjenjang apabila putusan yang

sudah diputus oleh Pengadilan Negri tidak memuaskan bagi salah

satu pihak masih ada jalan lain yakni pengajuan kasasi ke

Mahkamah Agung.

Mengenai struktural kelembagaanya KPPU itu sendiri

tersusun atas seorang pimpinan sekaligus sebagai anggota, wakil

pimpinan sekaligus anggota dan setidak-tidaknya tujuh orang

anggota lainnya. Pimpinan dan wakil pimpinan komisi ditunjuk dari

dan oleh anggota komisi. Keseluruhan anggota Komisi ini ditunjuk

dan ditangguhkan masa kerjanya oleh kepala Negara (Presiden)

dengan izin dari parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun

masa kerja KPPU ini hanya 2 (dua) periode dengan masing-masing

periode selama 5 (lima) tahun.55

Di keseluruhan wewenang beserta tugas pokok dan fungsi

KPPU di dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat melegitimasi bahwa segala tindak-tanduk pelaku usaha

yang melanggar Undang-undang tersebut menjadi kewenangan

KPPU di dalam menanganinya. KPPU memiliki wewenang

melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut, melaksanakan fungsi

penyelidikan dan penyidikan, hingga memformulasi sebuah putusan

yang nantinya dibaca dan dinyatakan secara terbuka di muka publik

dan segera di beritahukan kepada pelaku usaha yang terbukti

membuat pelanggaran terkait monopoli. Adapun putusan KPPU ini

55 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, Cetakan

Kedua, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), h. 53.

43

wajib dilaksanakan dan pelaku usaha yang terbukti tindakannya

wajib memberikan uraian pelaksanaanya kepada komisi.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sejatinya

berorientasi terhadap prinsip territorial. Hal ini terwujud dari perihal

menerjemahkan pengertian “perjanjian” yang terdapat pada Pasal 1

angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi:

“perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih

pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis,

maupun tidak tertulis”.

Sebagaimana prinsip territorial ini juga berlaku di dalam

fondasi dasar dan tujuan hukum undang-undang persaingan

usaha yang hanya berakar dan berorientasi kepada keadaan dan

kepentingan secara domestik. Prinsip territorial pun juga terjadi

di dalam menerjamahkan aktor pelaku persaingan usaha dimana

pada konteks ini subjek pelaku usaha menjadi penting

dikarnakan subjek tersebutlah yang menentukan suatu hukum

dapat berlaku dan sejauh mana KPPU memliki kewenangan di

dalam mangadili perkara praktik persaingan usaha tidak sehat.

Mengenai konteks definisi pelaku usaha di undang-

undang persaingan usaha pasal 1 ayat 5 memberikan definisi

berupa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan

atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum

atau badan bukan hukum yang didirikan dan berked

udukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

44

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

Dari definisi pelaku usaha di atas dapat ditafsirkan pihak

yang dapat dikatakan pelaku usaha adalah badan usaha yang

berdomisili, berkedudukan dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Apabila kita mengkaitkan mengenai asas dan tujuan

KPPU dan juga kedua pasal yakni pasal 1 angka 5 dan pasal 1

angka 7 yang mendefinisikan perjanjian dan pelaku praktik

persaingan usaha yang melakukan kegiatannya di dalam wilayah

kedaulatan Negara Republik Indonesia maka dapat dikatakan

lanadasan dasar penyusunan Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 adalah Prinsip Teritorial.56

Namun, Melihat pada perkembangan kasus persaingan

usaha yang ada sejatinya landasan dasar penyusunan yang hanya

meliputi pelaksanaan kegiatan usaha dan pelaku usaha yang

berkedudukan di Indonesia, tersebut telah memberikan limitasi,

hingga berdampak pada peran KPPU di dalam menjatuhkan

putusannya keluar dari norma hukum yang ada berupa,

diputusnya secara bersalah para pelaku usaha yang

berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebut saja pada kasus Temasek Holdings dimana pada

perkara tersebut KPPU memutus bersalah Singapore

Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communication Ltd.,

Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd., Singapore

Telecommunication Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte.

Ltd dimana ke 5 badan usaha ini berkedudukan diluar Indonesia

tepatnya di Negara Singapore.57

56 Ahmad Alfa Oktaviano, Dampak Prinsip Ekstrateritorialitas terhadap Regulasi Merger,

Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, http://www.lib.ui.ac.id/

naskahringkas/2016-06/S56456-Ahmad%20Alfa%20Oktaviano, diakses tanggal 2 Februari 2019. 57 Halaman 1 putusan perkara nomor: 07/KPPU-L/2007.

45

Adapun semisal pada perkara lain dalam kasus

penyelahgunaan posisi dominan obat-obatan tahun 2010 dimana

menyeret Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Overseas Inc), Pfizer

Global Trading (co Pfizer), Pfizer Corporation Panama yang

dinama ketiga perusahaan tersebut berkedudukan di New York

dan Panama, Amerika serikat.58

Tidak hanya pada kedua putusan perkara tersebut, di

putusan selanjutnya dalam perkara pelanggaran praktik

persaingan usaha sebagaimana yang diatur pada pasal 29

mengenai penggabungan badan usaha dan pengambilalihan

saham yang dimana menyeret Toray Advanced Materials Korea

Inc berkaitan dengan Pengambilalihan Saham Woongjin

Chemical Co juga merupakan perusahaan yang berkedudukan di

Seoul Ibu kota Korea Selatan.59

Dapat tergambarkan bagaimana perusahaan-perusahaan

tersebut tetap dijatuhi sanksi dan hukuman oleh KPPU meskipun

badan usaha tersebut tidak berkedudukan di Indonesia. maka

dari itu KPPU itu sendiri telah bertindak memutus suatu perkara

yang subjek pelakunya berada di luar jangkuan undang-undang

persaingan usaha.

Adanya batasan mengenai definisi pelaku usaha dan juga

penerjemahan makna perjanjian yang belum diatur sedemikian

rupa hingga berdampak membatasi kewenangan KPPU di dalam

menyelesaikan kasus persaingan usaha yang melibatkan badan

usaha asing merupakan sebuah urgensi adanya revisi pengaturan

yang lebih komperhensif sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut

dapat terakomodasi dengan baik.

Permasalahan lain yang peneliti temukan, yakni adanya

kewenangan KPPU yang masih belum komperhensif di atur

58 Halaman 1 putusan perkara nomor: 17/KPUU-I/2010. 59 Halaman 1 putusan perkara nomor 17/KPPU-M/2015.

46

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Praktik Anti Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak

Sehat. Dalam Undang-Undang ditegaskan, bahwa tugas KPPU

berupa: mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat,

dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau

pemeriksaan. Pada dasarnya tidak mengatur penggunaan alat

bukti tidak langsung, namun di beberapa kasus ada putusan yang

justru menggunakan alat bukti tidak langsung di dalam

mendasarkan keputusannya. Hal ini tentu saja menuai menuai

kritik tajam. Sebut saja Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010

Terhadap Perseroan Terbatas (PT.) Pfizer Indonesia dan

Perseroan Terbatas dan juga putusan yang melibatkan (PT.)

Dexa Medica atas dugaan Kartel Obat Anti Hipertensi dengan

Kandungan Amlodipine Besylate dimana pada kedua putusan

tersebut KPPU mendasarkan keputusannya atas bukti tidak

langsung hanya berupa “dugaan adanya praktik kartel” yang

terjadi antara PT. Pfizer Indonesia dengan PT Dexa Medica.

Penggunaan alat bukti tidak langsung ini telah

memunculkan distingi sengit diantara akademisi bidang

persaingan usaha dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Salah satunya Professor Erman Rajagukguk dimana di salah satu

bukunya Butir-butir Hukum Ekonomi, menyampaikan bahwa

penggunaan alat bukti tidak langsung tidak lazim di gunakan di

Indonesia. Apabila hal tersebut ingin dikategorikan sebagai alat

bukti, sebagai Negara dengan corak hukum tertulis maka ia perlu

dimasukan ke dalam norma hukum positif terlebih dahulu.60

Adapun putusan KPPU yang menggunakan indirect

evidence ini sangatlah lemah di dalam proses pembuktian di

muka persidangan dikarnakan dalam hukum perdata lebih

60 Erman Rajagukguk, Butir-butir Hukum Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan

Ekonomi, 2011), h. 54-55.

47

mengedepankan hard evidence. Tidak konsistennya hukum acara

dalam KPPU itu sendiri menyebabkan pada praktik putusan

KPPU yang sudah dikeluarkan ditangguhkan oleh pengadilan

negri yang memeriksa keberatan.

48

BAB IV

ANALISIS YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL EKSTRATERITORIALITAS

DALAM 3 PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

A. Urgensi diterapkannya prinsip ekstrateritorialitas berdasarkan

analisis 3 putusan KPPU yang bersifat ekstratertitorial melalui

perspektif Undang-undang persaingan usaha dan doktrin single

economic identitiy.

Selama 20 tahun perjalanan berdirinya KPPU sebagai komisi

independen dan upaya penegakan hukum persaingan usaha di

Indonesia terhitung sudah ada 7 putusan KPPU yang bersifat

ekstrateritorial dimana pada 7 putusan ini memutus bersalah badan

usaha asing yang tidak beroperasi di Indonesia. Dimana skripsi ini

akan menganalisis lebih dalam 3 putusan KPPU putusan no

07/KPPU-L/2007, putusan no 17/KPPU-I/2010 dan putusan no

17/KPPU-M/2015.

Lebih lanjut Pada tahun 2007 KPPU telah menjatuhkan

putusannya terhadap pelaku persaingan usaha yang dimana pada

konteks ini dinamakan “terlapor”. Di catatkan pada putusan ini 10

terlapor 7 diantaranya adalah badan usaha asing sebagaimana

disebut: Temasek Holdings Pte. Ltd., Singapore Technologies

Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile

Holding Company Pte. Ltd., Asia Mobile Holdings Pte. Ltd.,

Singapore Telecommunications Ltd., Singapore Telecom Mobile

Pte. Ltd.61

Para terlapor dalam investigasi kppu di duga kuat memiliki

saham dominan pada dua korporasi yang melaksanakan aktivitas

bisnis dalam bidang dan persaingan pasar yang sejenis, sehingga

61 halaman 1 Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007.

49

melanggar pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 199962. Sebagaimana

diputusannya KPPU menjatuhi denda kepada Temasek Holding Pte.

Ltd sebanyak 25 milyar.

Temasek Holding Pte. Ltd. akhirnya mengajukan banding

atas putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN

Jakpus) pada tahun 200863. Yang pada akhirnya dimenangkan

KPPU, dengan dikuatkannya keputusan KPPU tersebut oleh majelis

hakim Pengadilan Negri Jakarta Pusat. Tidak hanya sampai disitu,

seolah belum menerima keputusan yang ada Temasek Holding Pte.

Ltd mendaftarkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), pada

September tahun 2008. Dengan hasil yang tetap dimenangkan oleh

KPPU sebagaimana majelis hakim kasasi Mahkamah Agung

menguatkan putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat. Temasek

Holding Pte. Ltd. mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjaun

kembali (PK) , tetapi upaya hukum luar biasa tersebut ditolak oleh

Mahkamah Agung lewat putusan tertanggal 5 Mei 2010.

Terhitung di 3 jalur litigasi dari tingkat pengadilan negri

hingga sampai ke Mahkamah Agung putusan ini dimenangkan

KPPU. Namun sangat disayangkan, sekalipun putusan tersebut

sudah in kracht dan memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi tidak

bisa di eksekusi secepatnya. KPPU sendiri pun membenarkan tidak

mudah melaksanakan eksekusi putusan kepada Temasek Holding

Pte. Ltd. mengenai kasus kepemilikan saham dominan di dua

62 Pasal 27 a Undang-undang Persaingan usaha tidak sehat menerangkan pemilikan

saham dengan bunyi: Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan

sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang

sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar

bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan. 63 https://www.antaranews.com/berita/102152/putusan-pn-jakpus-terhadap-kasus-

temasek-mengejutkan diakses pada: Minggu 19 september 2020.

50

koorporasi raksasa sejenis PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk

dikarnakan adanya keterlibatan badan usaha asing.64

Adapun sanksi yang diterima Temasek Holding Pte. Ltd berupa:

A. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd.,

bersama-sama Singapore Technologies Telemedia

Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile

Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings

Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited,

Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore

Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom

Mobile Pte. Ltd untuk menghentikan tindakan

kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular

dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh

kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu

PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk.

dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung

sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap

B. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd.,

bersama-sama Singapore Technologies Telemedia

Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile

Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobi Holding

Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd.,

Indonesia Communication Limited, Indonesia

Communication Pte. Ltd., Singapore

Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom

Mobile Pte. Ltd untuk memutuskan perusahaan yang

akan dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan

hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan

komisaris pada salah satu perusahaan yang akan

64 “KPPU: Sulit Eksekusi Vonis Atas Temasek”, Bisnis Indonesia, 4 Oktober 2010, hlm.

9, (http://ftp.unpad.ac.id/koran/bisnis/2010-10-14/ bisnis_2010-10-14_009.pdf), [diakses pada 9

september 2020.

51

dilepas 689 SALINAN yaitu PT. Telekomunikasi

Selular atau PT.Indosat, Tbk. sampai dengan

dilepasnya saham secara keseluruhan sebagaimana

diperintahkan pada diktum no. 4 yang dilakukan

dengan syarat sebagai berikut: 1) untuk masing-

masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total

saham yang dilepas, 2)b. pembeli tidak boleh

terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd.

maupun pembeli lain dalam bentuk apa pun;

C. Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore

Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT

Communications Ltd., Asia Mobile Holding

Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd.,

Indonesia Communication Limited, Indonesia

Communication Pte. Ltd., Singapore

Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom

Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar denda

sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

persaingan usaha Departemen Perdagangan

Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas

Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan

kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)65

Putusan ekstrateritorial yang sama juga terjadi di putusan

KPPU selanjutnya. yakni, Putusan no 17/KPPU-I/2010 tentang

industry Farmasi kelas terapi amlodipine dimana 3 terlapor dari

65 Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007, h. 688.

52

putusan tersebut yakni: Pfizer Inc, Pfizer Overseas LLC (d/h.

Pfizer Overseas Inc) , Pfizer Global Trading (co Pfizer ) dimana

melibatkan badan usaha asing yang berkedudukan di luar

domisili Indonesia.

Di dalam putusan tersebut KPPU pun menyatakan

terlapor melanggar pasal 5, pasal 11 pasal 16, pasal 25 ayat 1

huruf a undang-undang no 5 tahun 199966. menghukum dengan

denda sebesar 25 milyar rupiah kepada masing-masing terlapor.

Tidak hanya memberi denda KPPU pun dalam putusannya

memberi hukuman kepada badan asing yang terlibat, berupa:67

a. Menyatakan Pasal 5, Pasal 13 huruf c angka IV, Pasal

18 dalam Supply Agreement antara Terlapor

III/Pfizer Overseas LLC dengan Terlapor II/PT. Dexa

Medica batal demi hukum.

b. Menyatakan Pasal 9.1 angka (V) dalam Pfizer

Distribution Agreement antara Terlapor I/PT Pfizer

Indonesia dengan PT. Anugrah Argon Medika batal

demi hukum

c. Memerintahkan kepada Terlapor I/PT Pfizer

Indonesia, Terlapor II/PT Dexa Medica, Terlapor

III/Pfizer Inc., Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC,

Terlapor V/Pfizer Global Trading dan VI/PT Pfizer

Corporation Panama menghentikan komunikasi yang

berisi informasi harga, jumlah produksi dan rencana

produksi kepada pesaing.

d. Memerintahkan kepada PT Pfizer Indonesia untuk

66 Sebagaimana pasal 5 memuat mengenai penetapan harga, pasal 11 memuat

mengenai kartel pasal 16 mengenai 16 mengenai perjanjian dengan pihak luar negri dan pasal 25 ayat 1 huruf a memuat mengenai pelarangan pelaku usaha menggunakan posisi dominan untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.

67 Halaman 254 Putusan Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010.

53

menurunkan harga obat Norvask sebesar 65% dari

HNA sampai saat putusan berkekuatan hukum tetap.

e. Memerintahkan PT. Pfizer Indonesia untuk tidak

melibatkan Dokter dalam program Health Care

Compliance Program (HCCP)

f. Memerintahkan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan

Terlapor II/PT Dexa Medica untuk menurunkan biaya

promosi sebesar 60 %

g. Memerintahkan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan

Terlapor II/PT Dexa Medica untuk membatasi

kegiatan sponsorship kepada dokter sesuai dengan

kode etik yang berlaku.

Berdasarkan putusan KPPU tersebut, seluruh terlapor,

PT. Pfizer Indonesia, Pfizer Inc., Pfizer Overseas LLC., Pfizer

Global Trading dan Pfizer Corporation Panama dan PT. Dexa

Medica mengajukan penolakan terhadap putusan KPPU No.

17/KPPU/1/2010. Permohonan tersebut di daftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negri Jakarta Pusat pada tanggal 3

Novermber 2012 dengan Nomor :05/KPPU/2010/PN/Jkt. Pst.

Adapun dalam risalah perundingan permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal

31 Agustus 201, memutuskan untuk menerima permohonan

keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan I, II, III, IV,

V, dan VI untuk membatalkan keseluruhan putusan KPPU

Nomor 17 /KPPU-1/2010 tertanggal 27 September 2010.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana

merupakan pihak yang kalah dalam putusan Pengadilan Negri

atas kasus ini, menempuh jalan lain yakni mendaftarkan kasasi

ke Mahkamah Agung yang kemudian ditolak oleh Mahkamah

54

Agung berdasarkan Putusan Perkara Nomor Register 294

K/PDTSUS/2012.68

Di putusan selanjutnya yang juga menggunakan prinsip

ekstrateritorial dan menjadi objek analisis putusan no 17/KPPU-

M/2015 tentang pengambil alihan saham (akuisisi) perusahaan

wongjjin. Dimana pada putusan ini KPPU menjatuhkannya

kepada Toray Advance Materials Korea Inc. (TAK) yang juga

merupakan badan hukum asing yang tidak berkedudukan dan

berdomisili di Indonesia. Adapun pada putusan ini terlapor di

duga melanggar pasal 29 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999

juncto pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 201069.

Di dalam menjatuhkan hukumannya KPPU mewajibkan

kepada pihak terlapor kewajiban berupa :

a. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 6 Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

b. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus

disetor secara langsung atau melalui bagian dari

kelompok usaha Terlapor yang berada di Indonesia,

ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang

68 MA Tolak Permohonan Kasasi KPPU Terkait Kartel Obat. www. Tribunnew.com.

diakses pada: 21 september 2020. 69 Sebagimana pasal 29 memuat aturan mengenai : Penggabungan atau peleburan

badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

55

Persaingan Usaha)

c. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran

denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti

pembayaran denda tersebut ke KPPU.70

Secara umum dapat di tarik kesimpulan di dalam

menyertakan badan usaha asing yang tidak ber-alamat di wilayah

negara Indonesia namun melakukan praktik monopoli atau

persaingan usaha tidak sehat sehingga berdampak pada iklim

persaingan usaha dan kondisi ekonomi di Indonesia, Komisi

Pengawas Persaingan Usaha memberi justifikasi berupa, badan

usaha asing tersebut sekira-kiranya mempunyai anak cabang

yang ada di Indonesia atau melihat pada putusan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, badan usaha asing tersebut

merupakan pemilik saham dominan kepada badan usaha yang

beroperasi melakukan aktivitas bisnis secara langsung di

Indonesia.

Dapat dilihat pada ketiga putusan ini Komisi Pengawas

Persaingan Usaha mengedepankan doktrin single economic

entity. Doktrin ini sejatinya memang lumrah di gunakan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha di beberapa putusannya ketika

berhadapan dengan badan hukum asing selaku terlapor pada

praktik persaingan usaha tidak sehat.

Namun, perlu dicermati bahwasanya penerapan doktrin

Single Economic Entitiy seringkali bertabrakan apabila di

dudukan secara bersama-sama pada prinsip dasar badan hukum

sebagai entitas hukum yang terpisah (separate legal entity) hal

ini disebabkan badan hukum sebagai separate legal entity

memiliki corak utama berupa adanya pemisahan yang tegas

70 Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015, h. 79.

56

antara pihak pihak sebagai pengelola perusahaan dengan

kekuasaan para pemiliknya.71

Terlebih lagi apabila dicermati beberapa pelaku usaha

yang terlibat didalam praktik persaingan usaha tidak sehat

merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas

yang memiliki karakteristik melakukan kegiatan usaha dengan

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dimana dalam

hal ini pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi

atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung

jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah

diambilnya.72

Maka dari itu dapat disimpulkan terafiliasinya anak

perusahaan dengan sebuah induk raksasa perusahaan tidaklah

menghilangkan status dan kewajiban hukum yang melekat pada

anak-anak perusahaan. Di dalam konsepsi Single economic

Entity memang keseluruhan pihak yang berada di dalam

manajemen perusahaan baik pemegang saham, direksi, induk

perusahaan, anak perusahaan dipandang dalam satu relasi dan

satu entitas. Namun di dalam konsepsi doktrin Separate Legal

Entity Sebagai badan hukum, maka perusahaan cabang dan

perusahaan utama selaku induk serta pemegang saham dan

perusahaannya menyandang hak dan kewajibannya masing-

masing.

Kontradiksi antara penerapan doktrin Single Economic

Entity dengan prinsip dasar badan hukum yang mengedepankan

doktrin Separate Legal Entity juga mendapat sorotan dari

Sulistiowati, sebagaimana beliau berpendapat bahwa kedua

konsep ini telah menciptakan kontradiksi antara aspek yuridis

71 Don Hofstrand, Corporation, 2016.

www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/pdf/c4-47.pdf, h. 04. Diakses pada 20 september

2019 72 Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

57

dengan aspek realitas hukum bisnis perihal korelasi antara induk

dengan anak perusahaan.73

Berkaca pada penegakan hukum persaingan usaha dalam

rangka menicptakan iklim persaingan usaha yang sehat di

Indonesia penggunaan doktrin separate legal entity mempunyai

landasan yang sangat berurgensi untuk di implementasikan. Hal

ini disebabkan anak perusahaan atau perusahaan yang

melakukan aktivitas bisnis langsung di Indonesia dalam

keseluruhan perkara yang ditangani KPPU berbentuk badan

hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

menyatakan bahwa:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung

jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat

atas nama Perseroan dan tidak bertanggung

jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham

yang dimiliki.”

Sebagai perusahaan utama yang secara konteks

merupakan perusahaan induk maupun memiliki posisi

merupakan pemegang saham dominan, sejatinya badan usaha

asing tidak memiliki tanggung jawab secara personal perihal

adanya perjanjian yang dilakukan oleh korporasi yang

melakukan aktivitas bisnis secara nyaata di wilayah negara

Indonesia. Keadaan ini berdasarkan adanya argumentasi bahwa

pemiliki saham dan korporasi yang melakukan aktivitas bisnis

secara nyata di Indonesia dianggap sebagai individu yang saling,

menyebabkan kokorrporasi yang melakukan aktivitas bisnis

tersebut atas dasar pribadi sendiri. Pendapat ini memiliki

persamaan makna dengan apa yang dikemukakan oleh

73 Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia,

(Jakarta:Erlangga, 2010) h. 111.

58

Sulistiowati dalam bukunya “Aspek Hukum dan Realitas Bisnis

Perusahaan Group di Indonesia”, yakni:

“Terhadap induk dan anak perusahaan yang

berbentuk Perseroan Terbatas, Undang-undang 40

Tahun 2007 masih mempertahankan pengakuan yuridis

terhadap status badan hukum induk dan anak

perusahaan sebagai subjek hukum mandiri, walaupun

terdapat keterkaitan antara induk dan anak perusahaan.

Berdasarkan pendekatan ini, kerangka pengaturan

perusahaan group yakni induk dan anak perusahaan di

Indonesia menggunakan pendekatan Perseroan

Tunggal”74

Argumentasi ini juga di perkuat dengan Philip J. Scaletta

yang berargumentasi bahwa eksistensi separate legal entity

nyatanya telah membangun beton penghalang di antara

koorporasi dengan para pemilik saham, aktivitas, tingkah laku

dan kegsibukan perusahaan bukan tindakan pemiliki

saham.perusahaan dengan pemegang saham.75

Benny Pasaribu yang termasuk anggota tim pemeriksa

dalam Kasus Temasek juga menerangkan bahwasanya pemilik

saham di suatu koorporasi di Indonesia tidak dapat di generalisir

dengan perilaku yang melaksanakan kegiatan bisnis di negara

Indonesia.76

Adapun dalam proses wawancara yang dilakukan oleh

tim penyusun Jurnal Bina Hukum dengan Muhammad reza

selaku staf ahli KPPU mengemukakan adanya perdebatan sengit

antara penggunaan doktrin Single Economic entity dan Separate

74 Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia,

(Jakarta: Erlangga, 2010), h. 111-112. 75 Zarman Hadi, Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan

Direksi Dalam Perseroan Terbatas, Malang: UB Press, 2011, h. 31. 76 Putusan No. 07/KPPU-L/2007, h. 163.

59

Legal Entity datang dari perspektif yang berbeda. Single

Economic Entity amerupakan doktrin yang dikenal pada cabang

ilmu ekonomi sementara Separate Legal Economy merupakan

doktrin yang dikenal dalam hukum perusahaan. Sementara

dalam konteks hukum persaingan usaha tidak berlaku hal yang

sama.

Memang benar kenyataanya koorporasi merupakan

individu sendiri karna mereka lahir secara masing-masing.

Tetapi bukan berarti dia dapat bergerak bebas secara sendiri

melainkan perlu adanya kontrol. Alasan ini lah yang tidak diatur

secara spesifik dan komperhensif dalam Undang-undang

Perseroan Terbatas. Maka dari itu menjadikan Single Economic

Entity memiliki format yang lebih ekstensif daripada Separate

Legal Entity.77

Menurut penulis memandang hukum persaingan usaha

disokong oleh unsur-unsur ekonomi namun sejatinya dalam

konteks Negara Indonesia adalah Negara hukum maka

penegakanya pun juga “penegakan hukum” dan dalam

penegakan hukum adanya kepastian hukum menjadi unsur yang

sangat essensial dan fundamental. Kepastian hukum pada

dasarnya menekankan agar hukum dan komponen peraturannya

sebagaimana sejalan dengan marwah dan bunyi peraturannya.

Dengan demikian, konteks penegakan hukum persaingan

usaha tidak bisa menegasikan ketetapan separate legal entity

dalam Undang-undang Perseroan Terbatas karna Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak meregulasi secara

spesifik terhadap perihal tersebut, khususnya dalam relasi

77 Hasil wawancara dengan Muhammad Reza selaku Staf Ahli KPPU Pusat yang

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 dalam Irma Ambarini, Isis Ikhwansyah,

Pupung Faisal. 2018. CROSS-BORDER BUSINESS COMPETITION: KEABSAHAN DAN

HAMBATAN PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM

PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. Bandung: Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, h. 7

60

hubungan perusahaan utama (induk) atau pemilik saham

dominan berupa badan usaha asing dengan perusahaan yang

berkaitan langsung di Indonesia. pada faktanya, dibenarkan

single economic entity adalah doktrin dalam ranah ekonomi dan

disisi lain separate legal entity adalah doktrin yang lazim di

gunakan dalam penegakan hukum perusahaan. Namun, apabila

doktrin separate legal entity sudah dituangkan sebagai norma

hukum di Indonesia maka doktrin single economic entity sebagai

doktrin yang besifat bertolak belakang dengan dengan norma

hukum positif yang tertulis nihil untuk ditegakan.

Oleh sebab itu, di impelementasikannya doktrin single

economic entity lalu di tarik sebuah pemaknaan bahwa badan

usaha asing yang tidak beralamat di Indonesia dan tidak

mempunyai kantor cabang di Indonesia dinyatakan melakukan

aktivitas bisnis di Indonesia seharusnya tidak dapat dilakukan.

Ditambah lagi meminggirkan ketetapan separate legal entity

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya berlandaskan

pada pemahaman yang dilakukan dalam rangka untuk

mendalilkan sebuah sanksi terhadap badan usaha asing yang

tidak berkedudukan di Indonesia dan tidak memiliki kantor

perwakilan di Indonesia.

Dalam rangka Penegakan hukum persaingan usaha

dengan memberlakukan prisnip ekstrateritorial, KPPU sebagai

lembaga berwenang seringkali memberi argumentasi, bahwa dari

segi praktikal dan impelementasi di lapangan, prinsip dasar

bahwa pelaku usaha yang berkedudukan di luar wilayah

Indonesia terkena ketetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 yang telah di legitimasi oleh Mahkamah Agung. Melalui

putusan-putusan KPPU yang di perkuat oleh pengadilan yang

lebih tinggi, yakni Mahkamah Agung, KPPU berkeyakinan

bahwa Mahkamah Agung memiliki sudut pandang yang selaras

61

dengan KPPU di dalam menerjemahkan terhadap pelaku usaha

yang mendirikan dan berkedudukan di luar negri. Beserta

penerjemahan di dalam mengartikan kata-kata “melakukan

kegiatan usaha di Indonesia” yakni, bahwa aktivitas yang

dimaksud tidak perlu dilakukan secara langsung oleh badan

usaha yang bersangkutan, namun dapat juga dilakukan melalui

pihak lain yang terpisah secara badan hukum.78

Adapun argumentasi lain yang diberikan, Komisi

Pengawas Persaingan Usaha berpendapat sebenarnya hal serupa

sedari dulu di adopsi di sejumlah negara, dalam hal ini Komisi

Peangawas Persaingan Usaha membawa ilustrasi sebagaimana

yang dilakukan oleh Amerika Serikat . Dalam poin 4.2.4.10 dan

4.2.4.11 pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam kasus

Temasek dinyatakan bahwa:

“Perkara awal terkait penerapan ekstrateritorial di

Amerika Serikat berlangsung di tahun 1909 kasus American

Banana Co. v. United Fruit Co., 213 U.S. 347 (1909) dimana

mulanya ditafsirkan secara dangkal. Lembaga penegakan

hukum tertinggi yakni Mahkamah Agung Amerika Serikat di

dalam putusannya mendeklarasikan: ”... the general and almost

universal rule is that the character of an act as lawful or unlawful

must be determined wholly by the law of the country where the

act was done”. Selanjutnya , doktrin Mahkamah Agung Amerika

Serikat tersebut berkembang seperti termaktub dalam putusan

berikutnya di perkara United States v. Aluminum Co. of Am.,

148 F.2d 416 (2d Cir. 1945) yang menolak doktrin American

Banana dan mendeklarasikan, aktivitas kelompok asing yang

memiliki dampak dan terlibat kepada aktvitas impor Amerika

Serikat terkena dan tunduk terhadap Sherman Act. Amar

pertimbangannya, Hakim mengungkapkan: “... any state may

78 Putusan No. 07/KPPU-L/2007, h. 596-597.

62

impose liabilities, even upon persons not within its allegiance,

for conduct outside its borders that has consequences within its

borders which the state reprehends”. Putusan tersebut pada

akhirnya diketahui sebagai “effect doctrine” dalam implementasi

jurisdikasi ekstrateritorialitas hukum persaingan Amerika

Serikat.”79

Di adopsinya prinsip demikian dalam penerapan hukum

persaingan usaha di Amerika Serikat disebabkan setelah lahirnya

Foreign Trade Antitrust Amendment Act 1982, yang

mengukuhkan bahwa Sherman Act 1890 mengatur beberapa

perilaku termasuk di dalamnya keterlibatan aktvitas perniagaan

dengan Negara-negara asing apabila perilaku tersebut

mendatangkan dampak secara langsung, substansial dan dapat di

duga di Amerika Serikat.

Namun di lain sisi pengaturan yang berbeda terdapat

dalam regulasi hukum persaingan usaha di Indonesia.

Penerjemahan aktor pelaku usaha tidak mengandung unsur

doktrin efek sebagiamana yang diterapkan hukum persaingan

usaha di Amerika Serikat. Adapun hal yang diatur adalah aktor

pelaku usaha haruslah pihak yang menyelenngarakan kegiatan

usaha di Indonesia. dengan demikian Undang-undang Nomor 5

tahun 1999 mustahil untuk dapat di implentasikan. Pada

dasarnya ketentuan definisi pelaku usaha sebagaimana yang

terdapat dlam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999

memberikan limitasi terhadap implementasi badan usaha asing

selaku pelaku usaha yang tidak mendirikan kantor perwakilan di

Indonesia walaupun pada kenyataanya melahirkan dampak

persaingan usaha tidak sehat di wilayah republik Indonesia.

Adapun, Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

79 Putusan No. 07/KPPU-L/2007, hlm. 596-597.598-599.

63

Usaha No. 13 Tahun 2010 (PKPPU No. 3 tahun 2012) tentang

Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang

Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat mendalilkan bahwasanya Komisi

Pengawas Persaingan Usaha menerapkan extra territoriality

jurisdiction dengan meregulasi adanya keharusan proses

notifikasi untuk kegiatan merger atau akusisi yang di lakukan

oleh perusahaan asing di luar negri, jika proses merger tersebut

melahirkan dampak dekstruktif terhadap iklim persaingan usaha

di Indonesia, sebagimana lampiran tersebut berbunyi:

“Pada prinsipnya Komisi berwenang untuk

mengendalikan Penggabungan, Peleburan dan

Pengambilalihan yang mempengaruhi kondisi

persaingan pada pasar domestik Indonesia.

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan asing

yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak

menjadi perhatian Komisi selama tidak mempengaruhi

kondisi persaingan domestik. Namun Komisi memiliki

wewenang dan akan melaksanakan kewenangannya

terhadap Penggabungan, Peleburan dan

Pengambilalihan tersebut seandainya Penggabungan,

Peleburan dan Pengambilalihan tersebut mempengaruhi

pasar domestik Indonesia dengan memperhatikan

efektivitas pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh

Komisi”80

Berdasarkan pada hal tersebut tergambar jelas bahwa

KPPU berusaha menormakan "effect doctrine” seperti yang

diadopis oleh hukum persaingan usaha di Amerika Serikat.

80 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 (PKPPU No. 3 tahun 2012).

64

Meskipun, ditemukan adanya perbedaan fundamental antara

pembentukan norma hukum persaingan usaha di Indonesia

dengan Amerika Serikat. Adanya ketidak selarasan relasi

hubungan anak dan induk dalam suatu perusahaan sebagimana

yang sebutkan Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40

tahun 2007, Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha No. 13 Tahun 2010 (PKPPU No. 3 tahun 2012) tentang

Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham mengenai di

tegakannya prinsip ekstrateritorialitas dalam pengaturan merger

dan juga definisi pelaku usaha sebagaimana yang tertulis dalam

undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengenai Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menunjukan sinyal

urgensitas untuk segera mereformasi ulang Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 hingga dapat mengakodomasi kebutuhan

tersebut guna penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia

kedepannya.

Dampak lain yang timbul akibat pendefinisian pelaku

usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, nyatanya

berdampak kepada, keniscayaan untuk dapat diberikannya

hukuman terhadap badan usaha asing yang berkedudukan di luar

negara republik Indonesia, walaupun tindakan dan aktivitas

badan usaha asing tersebut secara tidak kasat mata berakibat

terhadap iklin bisnis dan menimbulkan praktik monopoli di

Indonesia. Bilamana, interpretasi pelaku usaha dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 di tuntut berlaku terhadap badan

usaha asing yang tidak berkedudukan di wilayah negara

Indonesia dan tidak memiliki anak perusahaan maupun anak

cabang dapat memicu adanya silang pendapat hingga penolakan

65

dari badan asing yang tersebut. Adapun, bentuk penolakan

tersebut dapat terlihat dari beberapa perkara.

Semisal pada kasus Toray Advanced Material Korea Inc,

Toray yang berpendapat bahwa Komisis Pengawas Persaingan

Usaha tidak mempunyai wewenang kepaadanya dikarnakan,

bukan termasuk badan usaha yang dilahirkan di Indonesia dan

melakukan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebab apa yang

dilakukannya hanyalah melakukan investasi saham pada Indosat

dan Telkomsel.

Di dalam meyakinkan legalitas serta mengurangi

penolakan dari badan usaha asing yang tidak memiliki kantor

perwakilan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi dapat di

kategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana sejalan dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka perlu diadakannya

reformasi definisi pelaku usaha dalam undang-undang tersebut.

United Nations Conference on Trade and Development

(UNCTAD) dalam Model Law on Competition, sebuah non-

binding code sebuah tatanan yang diformulasikan di dalam

menginstruksikan panduan pembentukan peraturan teknis dan

prinsip-prinsip dasar yang dianjurkan untuk diformulasikan

dalam sistem hukum persaingan usaha dalam bentuk:

a) Applies to all enterprises in regard to all their

commercial agreements, actions or transactions

regarding goods, services or intellectual property.

b) Applies to all natural persons who, acting in a

private capacity as owner, manager or employee of an

enterprise, authorize, engage in or aid the commission of

restrictive practices prohibited by the law.

Yang dimana kedua poin tersebut apabila di terjemahkan,

hukum persaingan usaha berlaku untuk semua perusahaan terkait

dengan semua perjanjian komersial, tindakan atau transaksi

66

mengenai barang, jasa atau kekayaan intelektual dan berlaku

untuk semua orang yang bertindak dalam kapasitas pribadi

sebagai pemilik, pengelola atau karyawan suatu perusahaan,

otorisasi,terlibat dalam atau membantu komisi praktik

pembatasan yang dilarang oleh hukum. Tidak ada batasan secara

territorial sehingga hukum persaingan usaha dapat dapat

ditegakan secara maksimal.

Adapun dalam Dalam Chapter II point (a),

“enterprises” atau pelaku usaha didefinisikan

sebagai: “firms, partnerships, corporations,

companies, associations and other juridical

persons, irrespective of whether created or

controlled by private persons or by the State,

which engage in commercial activities, and

includes their branches, subsidiaries, affiliates or

other entities directly or indirectly controlled by

them”

Serupa dengan interpretasi tersebut intrepretasi pelaku

usaha perlu memberi penegasan dan merinci secara kompleks

serta komperhensif termasuk di dalamnya: firma, kemitraan,

korporasi, perusahaan, asosiasi, dan terlibat di dalamnya cabang,

anak perusahaan, afiliasi atau entitas lain. Sehingga penerapan

prinsip ekstrateritorialitas tidak sokong menggunakan tafsir

doktrin single economic entity tetapi disokong yang memuat

norma hukum yang memberi ruang pengecualian doktrin

separate legal entity.

Di dalam melaksanakan putusan yang melibatkan badan

usaha asing dalam praktik persaingan usaha tidak sehat

kerjasama internasional menjadi sangat penting, seperti adanya

67

perjanjian bilateral dua Negara ataupun multilateral dengan

banyak Negara. Dikarnakan pada praktiknya, Komisi Pengawas

Persaingan Usaha tidak dapat melakukan eksekusi dikarnakan

tidak mempunyai kumpulan aktiva pelapor yang berkedudukan

di luar negri. Praktik di lapangan memperlihatkan bahwa selama

ini KPPU bertindak dengan secara langsung melacak benda

termohon untuk di amankan dan disita. Terlebih dalam waktu

yang terbatas tidak mudah bagi Komisi Pengawas Persaingan

Usaha untuk mencari harta benda terlapor.

Di sisi lain proses eksekusi yang berunsur ekstateritorial

dimana melibatkan badan hukum asing tidak mudah dilaksankan

dikarnakan putusan pengadilan di Indonesia hanya memiliki

legalitas dan memiliki kekuatan eksekusi di dalam negara

Indonesia. Ketiadaan ketentuan dalam undang-undang yang

berlaku untuk mengeksekusi putusan di luar negri sangatlah

mustahil dilakukan, memandang eksekusi adalah bagian yang

sangat essensial dikarnakan penggugat mengharapakan putusan

pengadilan yang dapat memenangkan tuntutannya untuk dapat

dilaksanakan.

Maka dari itu kerjasama internasional menjadi komponen

yang sangat penting di dalam meningkatkan penanggulangan

perkara persaingan usaha yang efektif dan tepat guna. Dalam

kurun waktu terakhir Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah

menjalani kerjasama internasional dengan sejumlah lembaga

persaingan usaha di region ASEAN/Asia Tenggara dan juga di

luar Asia Tenggara., contoh: Japan Federal Trade Commission

atau yang dikenal dengan JFTC Jepang, dan Korean Federal

68

Trade Commision atau KFTC, Korea. Dalam lingkup notifikasi,

pertukaran informasi.81

B.Studi Komparasi Prinsip Ekstarteritorialitas dalam Undang-

Undang Persaingan Usaha di Amerika Serikat

Penulisan ini pada khususnya menyorot pengaturan

subjek pelaku usaha yang belum secara komperhensif diatur

dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Subjek

hukum sangatlah penting dikarnakan ialah yang menjadi penentu

suatu hukum berlaku. Penerjemahan subjek hukum berupa

pelaku usaha dalam undang-undang berlaku, pasal 1 angka 5

yang mendefinisikan pelaku usaha adalah badan usaha yang

berkedudukan di Indonesia dengan rumusan demikian maka

undang-undang ini tidak bisa menjerat badan usaha asing yang

melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat yang berdampak

pada perekonomian Indonesia. belumlah cukup untuk

mengakomodasi kepentingan penegakan iklim persaingan usaha

yang sehat di Indonesia untuk kedepannya.

Rumusan yang ada pada definisi pelaku usaha pada

undang-undang yang berlaku di Indonesia berbeda dengan

rumusan undang-undang persaingan usaha di Negara-negara

seperti: Uni eropa, Australia dan Amerika.

Melihat hal-hal yang diatur yang ada di Australia,

“apabila kegiatan pelaku usaha mempunyai dampak

81 Irma Ambarini, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal. 2018. CROSS-BORDER BUSINESS COMPETITION: KEABSAHAN DAN HAMBATAN PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. Bandung:Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, h. 12.

69

terhadap persaingan di Australia, maka dapat diadili di

Australia”.82

Dalam ketentuan tersebut dapat terlihat bagaimana

undang-undang persaingan usaha di Australia memberikan ruang

untuk mengadili badan usaha asing yang melakukan praktik

persaingan usaha tidak sehat di Australia dikarnakan undang-

undangnya menerjemahkan pelaku usaha tidak hanya

berorientasi pada pelaku usaha di dalam Negaranya namun juga

diluar yurisdiksi negaranya.

Adapun melihat ketentuan subjek pelaku usaha dalam

undang-undang persaingan usaha di Negara-negara Asia seperti:

Singapura, Jepang dan Korea Selatan. Bahwa pihak yang dapat

dikenai hukum persaingan usaha bukan hanya pelaku usaha di

dalam negeri, namun, memiliki legalitas terhadap pelaku usaha

di luar negeri yang memiliki efek terhadap perekonomian

nasional.83

Berbicara lebih dalam mengenai studi komparasi prinsip

ekstrateritorial bahwa hukum Antitrust di Amerika juga

mengadopsi prinsip demikian dikarnakan undang-undang

memberikan wewenang untuk dapat menginvestigasi individu

maupun pihak tertentu tanpa memandang personal jurisdiksi dari

pihak tersebut.84

Dimana prinsip ekstrateritorial tersebut sudah digunakan

dalam Sherman acts 1890. Yang menegaskan mengenai

yurisdiksi atas perdagangan yang dilakukan dengan Negara-

negara asing.85 The Clayton and Federal Trade Commision Acts

juga memiliki ketentuan yang memberlakukan ketentuan

82 S.G. Corones, Competition Law In Australia, fourth Edition, 2007, h. 237. 83 Kurnia Toha, URGENSI AMANDEMEN UU TENTANG PERSAINGAN USAHA DI

INDONESIA: PROBLEM DAN TANTANGAN, Vol 49 no 1, 2019, h. 4.. 84 Phillip Areeda, Antitrust Analysis, third edition, 1981, h. 137-138. 85 Griffin, Extrateritoriality in US and EU Antiturt Enforcement. 67 Antitrust L.J 159

(1999), h. 85.

70

substantive untuk perdagangan terhadap antarnegara bagian yang

terdapat di dalam amerika serikat serta perdagangan yang

dilakukan dengan Negara-negara asing86. Lebih jauh lagi, prinsip

ekstrateritorial di Amerika Serikat disinggung dalam putusan

Alcoa Tahun 1945.87 Dimana Pengadilan Banding Amerika

Serikat (2nd Disctrict) menyatakan bahwa sesuai dengan dictum

Hakim Leraned Hand, dalam hal hukum persaingan, Amerika

Serikat memiliki yurisdiksi penuh terhadap segala kegiatan asing

jika kegiatan tersebut memiliki efek terhadap Amerika Serikat.88

Dalam konteks kelembagaan yang berwenang

menegakan hukum persaingan usaha di Negara amerika serikat

memiliki dua lembaga terpisah yakni kasus perkara persaingan

usaha pada ranah perdata yaitu FTC dan pada kasus perkara

persaingan usaha bidang pidana ditangani DOJ-AD, pemisahan

kelembagaan Negara ini dinilai lenih efisien dikarnakan ranah

pengadilan yang menangani kasus persaingan usahanya menjadi

lebih jelas,

Adapun otoritas yang dimiliki Federal Trade Commision

di dalam mengangani kasus Persaingan Usaha di Amerika

Serikat yaitu:89

1) Aksi preventif berupa pencegahan munculnya

sistem persaingan usaha ekslusif yang tidak

memiliki keadilan, beserta aktivitas yang

menagdung unsur kecurangan maupun penipuan

atau aktivitas yang berdampak pada aktivitas jual-

beli;

86 Canenbly, Enforcing Antitrust Against Foreign Enterprises. (Deventer:Kluwer, 1981),

h.7. 87 United States vs. Aluminium Co Of am. 148 F 2d416 (2d Cir.1945), h. 9. 88 Canenbly, Enforcing Antitrust Against Foreign Enterprises. (Deventer:Kluwer, 1981),

h.8. 89 Legal Resources, Statutes Relating to Both Missions, diakses dari www.ftc.gov, tanggal

15 September 2020

71

2) Pencarian ganti rugi dan pertolongan lain atas

aktivias yang merugikan pelanggan;

3) Menginformasikan aturan perundang-undangan

perdagangan dengan menjelaskan bentuk atkivitas

yang tidak adil maupun penipuan, dan

memberikan ketetapan kaidah pokok syarat-syarat

untuk menghalau tindakan tersebut;

4) Menjalankan pelacakan terkait dengan komunitas,

aktivitas jual beli, praktik, dan manajemen

perusahaan yang berjalan dalam lingkup

perdagangan:

5) menuliskan daftar dan rekomendasi legislatif

yang tertuju kepada kongres.

Adapun yang menjadi target pokok dan unsur yang

berbeda perihal kewenangan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha dan Federal Trade Comission yakni: yurisdiksi

kewenangan Komsisi Pengawas Persaingan Usaha terbatas pada

penegakan hukum persaingan usaha, sedangkan Federal Trade

Comission memiliki otoritas lain yakni memproteksi hal-hal

yang menjadi hak konsumen. Unsur yang berbeda lainnya di

antara masing-masing Federal Trade Comission dan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, FTC dalam melakukan

penyelidikan terkait dengan komunitas, aktivitas dan menejemen

perusahaan memiliki otoritas untuk dapat melakukan

penggeledahan, dibdandingkan di Indonesia Komisi Penagawas

72

Persaingan Usaha tidak berotoritas secara mendiri dalam

melaksanakan penggeledahan. Adapun, Keputusan pengadilan

merupakan hal yang final dan tidak dapat di ganggu gugat,

dengan pengecualian hal serupa dapat ditinjau kembali oleh

Mahkamah Agung90

Tugas Biro dari Federal Trade Comission yang menyokong

penegakan persaingan usaha memiliki otoritas dan peran yang

tidak serupa, yakni91:

a) Biro Perlindungan Konsumen

Memproteksi konsumen dari adanya aktivitas

penipuan maupun tindakan curang yang dilakukan oleh

para pelaku usaha. Misalnya melalui strategi bisnis

berupa iklan yang ternyata mengandung unsur penipuan

dan atas suatu produk atau jasa dan atas klaim layanan

palsu.

b) Biro Ekonomi

Melakukan kolaborasi dan aksi kooperatif dengan

biro persaingan untuk menganalisis akan adanya dampak

atau efek ekonomi dari prakarsa pembuatan undang-

undang yang mengatur bidang persaingan usaha oleh

FTC. Contoh: regulasi pengumuman merger yang

berefek kepada aktivitas perdagangan tanpa hambatan

atau penetapan harga dari adanya praktik monopoli yang

berefek bagi keadaan perkeonomian secara makro.

c) Biro Persaingan.

90 Mac Davis, History of the US FTC, www.investopedia.com, diakses tanggal 27

November 2012, dalam Akira Mairilia, Perbandingan Peran Komisis Persaingan Usaha di

Amerika Serikat, Australia, Perancis, Jepang, Dan Indonesia dalam Penyelesaian Perkara

Persaingan Usaha”,(Tesis Universitas Indonesia, 2013), h. 30-31. 91 Mac Davis, History of the US FTC, www.investopedia.com, diakses tanggal 27

November 2012, dalam Akira Mairilia, Perbandingan Peran Komisis Persaingan Usaha di

Amerika Serikat, Australia, Perancis, Jepang, Dan Indonesia dalam Penyelesaian Perkara

Persaingan Usaha”,(Tesis Universitas Indonesia, 2013), h. 30-31.

73

Adapun kewenangan dan peran dari biro persaingan

yaitu:

1. Memberikan tanggapan mengani aktivitas

merger dan akusisi, beserta di dalamnya

tantangan yang akan dihadapi, yakni:

melamungnya harga menjadi lebih tinggi,

pilihannya menjadi terbatas dan tidak variatif

dan berkurangnya inovasi

2. Mengupayakan perlawanan terhadap aktivitas

anti persaingan usaha termasuk praktik

monopoli dan kartel.

3. Mengupayakan tercipatanya persaingan dalam

ranah industri yang melahirkan dampak efek

terhadap konsumen seperti layanan perawatan

kesehatan, kepemilikan property atau

perumahan, minyak dan gas, teknologi, dan

suplai barang-barang kebutuhan sehari-hari

(consumer goods).

4. Adanya transparansi dan komunikasi yang baik

dengan publik dengan menyelenggarakan

konfrensi dan lokakarya dimana lebih spesifik

target audiesnya adalah konsumen dan pebisnis

selaku pelaku usaha dan mengelola kebijakan-

kebijakan dalam bidang persaingan usaha dan

melakukan analisis pasar.92

FTC pada dasarnya berwenang didalam penanganan

persaingan usaha dalam ranah perdata. Dalam kerangka

92 FTC, Welcome to the Berau Of Competition, www. ftc.gov, diakses tanggal 27

November 2012, dalam Akira Mairilia, Perbandingan Peran Komisis Persaingan Usaha di Amerika

Serikat, Australia, Perancis, Jepang, Dan Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Persaingan

Usaha”,(Tesis Universitas Indonesia, 2013), h. 31.

74

penangan persaingan usaha di bidang pidana merupakan ranah

dari Antitrust Division Departement of Justice (DOJ-AD). Untuk

menciptakan efisiensi dan terhindar dari adanya tumpang-tindih

dalam pelaksanaan kewenangan penegakan persaingan usaha

maka FTC dan DOJ-AD melakukan separasi yurisdiksinya atas

dasar klasifikasi jenis industry dan melakukan pembagian

komunikasi intensif tentang penanganan perkara persaingan

usaha secara perdata.

75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan, masalah dan penelitian yang

telah penulis kaji di dalam setiap bagian bab pembahasan, maka kemudian

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uraian pembahasan, masalah dan penelitian yang

telah penulis kaji di dalam setiap bagian bab pembahasan, maka kemudian

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha di dalam menindaklanjuti

kasus persaingan usaha yang melibatkan badan usaha asing nyatanya

bertentangan, dikarenakan badan usaha asing bukanlah subjek yang

dapat terkena sebagai pelaku usaha di dalam Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, beserta di perlukan adanya pengaturan yang lebih

komperhensif mengenai penggunaan barang bukti tidak langsung di

dalam pembuktian kasus persaingan usaha, dikarenakan terdapat

putusan yang didasarkan melalui indirect evidence (bukti tidak

langsung) dimana bukti tidak langsung belum diatur dalam peraturan

hukum yang berlaku

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mampu merespon

kebutuhan yang ada, hal ini dilihat dari definisi pelaku usaha yang hanya

memberikan keterangan bahwa pihak yang dapat dikatakan sebagai

pelaku usaha ialah badan hukum yang berdomisili di wilayah Republik

Indonesia. Melihat pada kenyataanya, sering kali pelaku praktik

persaingan usaha tidak sehat ialah badan hukum asing yang tidak

berkedudukan di Indonesia. Hal ini membuat Komisi Pengawas

Persaingan Usaha menerapkan impelementasi dari yurisdiksi

76

ekstratreitorial di dalam 3 putusan KPPU yang melibatkan badan usaha

asing yang di teliti namun sebetulnnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 belum mengenal adanya yurisdiksi ekstrateritorial di dalam kasus

persaingan usaha yang melibatkan badan usaha asing, hal ini pun

berdampak putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan

Usaha sering kali tidak di jalankan oleh pelaku usaha yang

bersangkutan, maka dari itu dibutuhkannya revisi mengenai ketentuan

subjek pelaku usaha yang dapat dikenakan Undang Undang persaingan

usaha tidak sehat untuk meminimalisir praktik monopoli maupun

persaingan usaha tidak sehat di masa mendatang.

77

B. Rekomendasi

Berdasarkan terhadap permasalahan yang telah peneliti kaji

sebelumya, maka peneliti mencoba memberi beberapa rekomendasi berupa:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memperluas

keterangan “pelaku usaha” yang tidak hanya badan usaha yang

berkedudukan di dalam wilayah Indonesia tetapi juga badan usaha yang

berkedudukan di luar wilayah indonesia sehingga memungkinkan

diadilinya badan hukum asing yang melakukan praktik persaingan usaha

di Indonesia sebagai upaya penegakan hukum persaingan usaha secara

maksimal.

2. Mengadakan perjanjian bilateral maupun multilateral dengan Negara-

negara lain ataupun organisasi internasional sehingga badan usaha asing

yang terlibat dalam praktik persaingan usaha tidak sehat yang berdampak

pada iklim persaingan usaha di Indonesia dapat menjalankan putusan

KPPU, memandang putusan pengadilan hanya memiliki daya eksekusi di

wilayah Indonesia .

3. Revisi Undang-Undang no 5 tahun 1999 untuk dapat mengaktegorikan

dan menggunakan indirect evidence alat bukti tidak langsung di dalam

memutus perkara persaingan usaha tidak sehat.

78

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Areeda Philip.1981. Antitrust Analysis third edition. New York,

United States: Little, Brown and Company.

Ashddiqiie, Jimly. 2006,Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga

Negara Pasca Reformasi.Jakarta:Tim Konpress.

Astono, Banu. 1997. Gejolak Rupiah Menyingkap Keropos industri

Nasional.Jakarta: KOMPAS.

Andi, Fahmi Lubis dkk. 2017. Hukum Persaingan Usaha (buku teks),

2017. Jakarta:diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Basri, Faisal. 2002. Perekonomian Indonesia: Tantangan dan

Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia.Jakarta: Erlangga.

Fuady, Munir. 1999. Hukum Tentang Merger. Jakarta: Citra Aditya

Bakti.

G.Corones.S. 2007. Competition Law In Australia, fourth Edition.

Australia: Lawbook.co

Hakim, Abdul G. Nusantara dan Benny K. Harman.1999. Analisa dan

Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli: Undang-Undang

larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Jakarta : Elex Media komputindo.

Harjono, K Dhaniswara. 2006. Pemahaman Hukum Bisnis Bagi

Pengusaha. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Johnny, Ibrahim.2017. Hukum Persaingan Usaha:Filosofi, Teori dan

Implikasi Penerapannya di Indonesia. Cetakan Kedua. Malang: Bayu

Media.

79

Marzuki. Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta:

Prenadamedia Group.

Mertokusumo. Sudikno dan A. Pitlo. 1993. Bab-Bab Tentang

Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prayoga D Ayudya.1999. Persaingan Usaha dan Hukum yang

Mengaturnya di Indonesia. Jakarta, proyek elis:

Rahardjo. Satjipto. 2006, Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti.

Rajagukguk Erman.2011. Butir-butir Hukum Ekonomi. Jakarta:

Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.

Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif

Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Rato Dominiko .2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan

Memahami. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum

Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sjahrir. 1995. Meramal Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sulistiowati.2010. Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan

Group di Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Tony, A Prasetiantono.2000. Keluar dari Krisis: Analisis Ekonomi

Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka.

V Daniel., et.all. 1987. Comprehensive Business Law: principles and

cases., U.S.A: Kent publishing Company.

80

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. 1999. Anti Monopoli cet.1. Jakarta:

Raya Grafindo Persada.

JURNAL:

Ambarini Darmawan Irma Ambarini, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal.

2018. “CROSS-BORDER BUSINESS COMPETITION: KEABSAHAN

DAN HAMBATAN PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL

DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI

INDONESIA”. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, 1 September 2018.

Anthony J. Calongelo Anthony J. “What is Extrateritorial Jurisdiction?”.

Cornell Law Review, Vol. 99. 13 March 2016.

Budi L. Kagramanto Budi L.2007. “Impelementasi UU No 5 Tahun 1999

oleh KPPU”,Jurnal Ilmu Hukum yustisia,

Canenbly,1981.“Enforcing Antitrust Against Foreign Enterprises”.

Published online by Cambridge University Press, Volume 77, January

1983

Fadhilah Meita, 2019, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat

Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka

Ekstrateritorial”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 3 No 1. Maret 2019.

Griffin, 1999. “Extrateritoriality in US and EU Antiturt Enforcement”. 67

Antitrust L.J 159.

Hadi Zarman. 2011. “Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang

Saham, Komisaris, dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas” UB Press,

Malang.

81

Irfan M Islami Rambe, 2018, KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN

DALAM NEGERI “PMDN” SETELAH SAHAMNYA DIBELI

(DIAKUISISI) OLEH WARGA NEGARA ASING ATAU BADAN

HUKUM ASING, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2 N0.4.

Jennifer A. Zerk.2010. “Extrateritorial Jurisdiction: Lessons for the

Business and Human Right Sphere from Six Regulatory Areas”, Harvard

University: Cambrigde.

Kantaprawira Rusdi. 1998. “Hukum dan Kekuasaan”

Yogyakarta:Univesitas Islam Indonesia.

Kotah Valentine.2000. “An Introductory Guide to EC Competition Law

and Practice”, 7 th Edition, Portland Oregon: oxford.

Mantili Rai, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, "Problematika Penegakan

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan

Kepastian Hukum," PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3

Nomor 1,. Tahun 2016.

Mitsuo Matshusita Mitsuo. 2010. “Reforming the Enforcment of the

Japanesse Antimonopoly law”. Loyola University Chicago: Law Journal

Moin Abdul. 2003. “Merger, Akuisisi & Divestasi”. Yogyakarta:

Ekonisia, Kampus Fakultas Hukum UII.

S. Djisman Simanjuntak. Hadi Soesastro dan Iwan P. Hutajulu, 2020.

“Bisnis Indonesia 2020: Terbuka dan Kompetitif” dalam Indonesia 2020:

Wawasan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Politik.ed.”.Jakarta: Centre for

Strategic and International Studies.

Normis S. Pakpahan.1998. “Rangkuman Seminar ELIPS: Penemuan

Hukum Persaingan: Suatu Layanan Analitik Komparatif,” Jurnal Hukum

Bisnis, Volume 4.

82

Rizal Yose dan Pande Radja Silalahi. 1996. “Industri Mobil Indonesia:

Suatu Tinjauan” dalam Transformasi Industri Indonesia dalam Era

Perdagangan Bebas, cet.1. Marie Pangestu, Raymon Atje dan Julius

Mulyadi, ed. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2000. “Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Jurnal Hukum Bisnis Volume 10.

Syarifufudin Ateng. 2000. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara

yang Bersih dan Bertanggung Jawab” Jurnal Pro Justitia Edisi IV ,

Bandung, Universitas Parahyangan.

Toha Kurnia. 2019. “URGENSI AMANDEMEN UU TENTANG

PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA: PROBLEM DAN

TANTANGAN”. Vol 49 No 1.

Toshiaki Takigawa. 2002. “The Prospect of Antitrust Law and the policy

in The Twenty First Century:in Reference to the Japanesse Anti Monopoly

Law and Japan Fair Trade Comission”. Washington University Global

Studies Law Review. Vol 1.

SEMINAR:

Partnership for Business Competition, “Persaingan Usaha: Potret

Beberapa Pasar di Indonesia,” (Laporan penelitian disampaikan pada

seminar sehari Partnership for Business Competition, Jakarta, Juli,

2000),Lihat Bisnis Indonesia, “ 8 Perusahaan diduga lakukan monopoli,”

(20 Desember 2000).

SKRIPSI:

Alfa Ahmad Oktaviano, Dampak Prinsip Ekstrateritorialitas terhadap

Regulasi Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan

Usaha di Indonesia, http://www.lib.ui.ac.id/ naskahringkas/2016-

83

06/S56456-Ahmad%20Alfa%20Oktaviano, diakses tanggal 2 Februari

2019 (skripsi

Hutapea Kristian, Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas dalam

Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor:

7/KPPU-L/2007 tentang Kasus Temasek), Skripsi Fakultas Hukum,

Universitas Sumatra Utara, 2018

Mairilia, Akira Perbandingan Peran Komisis Persaingan Usaha di Amerika

Serikat, Australia, Perancis, Jepang, Dan Indonesia dalam Penyelesaian

Perkara Persaingan Usaha”,(Tesis Universitas Indonesia, 2013).

Mutiara Indah Sari, Skripsi : “Analisis Motivasi Akuisisi Asing dan

Domestik serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Struktur Kepemilikan

Perusahaan Target”, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2017

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden No. 80 tahun 2008.

Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan KPPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan

tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan

Saham Perusahaan.

Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004.

Putusan KPPU No. 7/KPPU-L/2007.

Putusan KPPU No. 16/KPPU-M/2015.

Putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015

84

Keputusan Presiden nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas

Persaingan Usaha.

Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010

(PKPPU No. 3 tahun 2012).

Risalah Sidang BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI) tanggal 29 mei 1945- 19 Agustus 1945, Tim

Penyunting:Saafroedin Sabar dkk, diterbitkan oleh Sekretariat Negara

Republik Indonesia, Jakarta, 1992.

INTERNET:

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598996a0c114b/ekstrateritori

alitas-penegakan-hukum-persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan/

https://Law.justia.com/cases/federal/appellate-

courts/F2/148/416/1503668/ United States v. Aluminum Co. of

America, 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945)

FTC, Welcome to the Berau Of Competition, www. ftc.gov

https://www.antaranews.com/berita/102152/putusan-pn-jakpus-terhadap-

kasus-temasek-mengejutkan

KPPU: Sulit Eksekusi Vonis Atas Temasek”, Bisnis Indonesia, 4 Oktober

2010, hlm. 9, (http://ftp.unpad.ac.id/koran/bisnis/2010-10-14/ bisnis_2010-

10-14_009.

MA Tolak Permohonan Kasasi KPPU Terkait Kartel Obat. www.

Tribunnew.com.

Mac Davis, History of the US FTC, www.investopedia.com,

85

Don Hofstrand, “Corporation”, 2016.

www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/pdf/c4-47.pdf

Legal Resources, Statutes Relating to Both Mission diakses dari

www.ftc.gov