WORKSHOP PEMANTAUAN Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi e-Monev Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas
29
Embed
Workshop aplikasi e-Monev...pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala OPD Provinsi,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WORKSHOP PEMANTAUAN
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Aplikasi e-Monev
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas
Agenda
Latar Belakang
Regulasi
Konsep e-Monev
Pendekatan Entri Data
Penyajian Data
Pemanfaatan Data e-Monev
Latar Belakang - Dasar Pemikiran
1. Pemantauan dilakukan terhadap intervensi pemerintah(komponen/input, aktivitas) bukan sekedar pada pencapaian output dan sasaran-sasaran pembangunan(outcome).
2. Outcome merupakan hasil atau manfaat yang merupakankombinasi proses antara intervensi pemerintah denganperilaku dan aktivitas masyarakat.
3. Pengendalian hanya dapat dilakukan atas intervensipemerintah (baik sebagai provider, regulator dan enabler).
4. Evaluasi pembangunan harus merupakan kombinasiantara penilaian intervensi pemerintah dengan penilaianatas ketercapaian sasaran-sasaran pembangunan.
Latar Belakang – Ilustrasi pemantauan
Rincian intervensipemerintah
(komponen/aktivitas)
Intervensi Pemerintah(Output)
Pembangunan(Indikator
pembangunan)
AngkaKematian Ibu
Ketersediaan Tenaga
Kesehatan
Pendidikan dan latihan
SertifikasiPenempatan
dan Penugasan
KetersediaanFasilitas
Kesehatan
Ketersediaan Alat
Kesehatan
Pengadaanalat
kesehatanPemantauan
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun Berjalan
Latar Belakang – Urgensi Pemantauan
1. Akuntabilitas (akuntabilitas pelaksanaan, bukan hanya
anggaran)
2. Bisnis Proses (pemahaman bisnis proses yang sama
antara perencana, pelaksana, dan pelaksana monev)
3. Pengendalian pelaksanaan secara tepat, memastikan
aktivitas/intervensi pemerintah berkontribusi pada
sasaran-sasaran pembangunan
4. Perbaikan Rencana Sejak Dini (perbaikan perencanaan
dan mekanisme pelaksanaan di tahun mendatang)
Regulasi - Dasar Hukum
1. UU 25/2004, Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
2. PP 39/2006, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
❑ Pasal 28, ayat (2): Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan
menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masingmasing pimpinan
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas dan kewenangannya.
Regulasi : PP 39/2006Pemantauan
❑ Pasal 4, ayat (6): Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan (Renja K/L) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi
❑ Karena Renja saat ini hingga komponen, maka pemantauan dilakukan pula terhadap komponen
Pelaporan hasil pemantauan
❑ Pasal 4, ayat (7): Hasil pemantauan disusun dalam bentuklaporan triwulanan.
Regulasi : PP 39/2006Tata Cara Pelaporan Data Realisasi Hasil Pemantauan
❑ Pasal 4: Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan
pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Gubernur, Bupati, Walikota,
Kepala OPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota melakukan pemantauan
pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya
❑ Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan
ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulanan.
❑ Kepala SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Bupati, Walikota, Gubernur ,
dan Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun laporan triwulanan.
Secara berjenjang Pimpinan K/L menyusun laporan dengan menggunakan
laporan Gubernur, Bupati, walikota. Demikian berjenjang hingga level OPD
Regulasi : Permen PPN 5/2018 Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan RKP
❑ Pasal 47 ayat (1): Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mengoordinasikan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKP
Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RKP dengan e-Monev
❑ Pasal 48 ayat (1): Proses pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) menggunakan sistem informasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP dengan memanfaatkan aplikasi e-Monev untuk memantau pelaksanaan rencana pembangunan.