-
1
PEDOMAN PELAKSANAN
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN
INPRES NO. 6 TAHUN 2013 TENTANG
PENUNDAAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN
TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER
DAN LAHAN GAMBUT DI DAERAH
1 PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan
ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan emisi
Gas Rumah Kaca (GRK) dari deforestasi dan degradasi lahan, maka
Inpres 6/2013 sebagaimana Inpres 10/2011 sebelumnya, bermaksud
memberikan breathing space untuk penyempurnaan tata kelola, dan
berlaku efektif selama 2 tahun sejak ditetapkan pada tanggal 13 Mei
2013. Sesuai Inpres tersebut Pemerintah Daerah (Gubernur dan
Bupati/Walikota) diinstruksikan melakukan penundaan penerbitan
rekomendasi dan izin lokasi baru (moratorium) pada kawasan hutan
dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta
Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) sesuai Surat Keputusan
Menteri Kehutanan.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan hal penting dalam
rangka penyempurnaan tata kelola kehutanan di Indonesia, terutama
jika dihubungkan dengan target penurunan emisi gas rumah kaca
secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan
pedoman sebagai dasar untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi di
wilayah masing-masing.
1.2 TUJUAN DAN SASARAN
Pedoman pelaksanaan monev Inpres 6/2013 bertujuan untuk
memberikan
panduan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
melakukan
penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru
(moratorium) pada
kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain
berdasarkan Peta
Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB), serta pelaporan,
monitoring dan evaluasinya
di daerah.
Sasaran dari penyusunan pedoman pelaksanaan monev ini
adalah:
1. Pemerintah daerah dapat memahami dan mendalami peran sertanya
yang
besar dalam penegakan moratorium di daerah berdasarkan Inpres
No. 6 Tahun
2013.
2. Pemerintah daerah dapat memahami prosedur untuk memeriksa
kesesuaian
Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) dengan informasi yang
dimiliki
daerah.
3. Pemerintah daerah dapat mengetahui secara teknis bagaimana
cara membaca
PIPIB dan menyesuaikannya dengan peta yang digunakan di daerah
(RTRW),
terutama dalam keperluan pengeluaran izin.
4. Pemerintah daerah dapat membuat laporan laporan hasil
monitoring dan
evaluasi (monev) berupa data-data/ informasi tentang pengajuan
rekomendasi
-
2
dan/atau izin lokasi dan/atau izin usaha perkebunan yang ditunda
atau ditolak
sehubungan berlakunya Inpres No. 10 Tahun 2011 secara
mandiri.
5. Pemerintah daerah dapat menegakkan moratorium/penundaan
sementara
perizinan di kawasan hutan dan lahan gambut melalui kegiatan
pengawasan,
monitoring dan evaluasi di tingkat provinsi/ kabupaten/
kota.
6. Pemerintah daerah dapat membuat laporan inventarisasi
rekomendasi dan/atau
izin lokasi dan/atau izin usaha perkebunan dan/atau izin lain
berdasarkan
kewenangannya secara mandiri.
7. Pemerintah daerah dapat menyampaikan laporan monev dan data
inventarisasi
perizinan tersebut di atas kepada pemerintah pusat (Kementerian
Dalam
Negeri dan Badan Informasi Geospasial) sebagai kustodian
data.
8. Mengusulkan penyesuaian dan/atau perubahan PIPIB.
1.3 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan ini mencakup:
1. Pembentukan Tim Teknis Daerah
2. Tata Cara Pelaksanaan
3. Tata Cara Pelaporan
1.4. LANDASAN HUKUM
Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan ini
didasarkan
pada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan
Pemberian Izin
Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut;
2 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAERAH
2.1. SUSUNAN TIM TEKNIS DAERAH
Pelaksana monitoring dan evaluasi Inpres No. 6 Tahun 2013 di
daerah adalah Tim
Teknis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan yang dibentuk
berdasarkan keputusan
Kepala Daerah. Tugas Tim Teknis daerah dapat dilakukan oleh
Kelompok Kerja
Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Badan
Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi atau Kabupaten/Kota, jika
BKPRD
belum dibentuk.
Sesuai Permendagri No. 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Koordinasi
Penataan
Ruang Daerah, maka Kelompok Kerja Pemanfaatan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis
Daerah,
mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
a. Ketua : Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi
penataan ruang;
b. Wakil Ketua : Kepala Bagian pada Biro Hukum;
-
3
c. Sekretaris : Kepala Seksi/Sub Bidang pada Dinas yang
membidangi penataan ruang;
d. Anggota : Pegawai pada SKPD terkait pelaksanaan Inpres
6/2013. dengan melibatkan SKPD yang menangani urusan kehutanan,
pertanian, perkebunan, tata ruang, dan pertanahan.
2.2. TUGAS
Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
atau Tim
Teknis Daerah mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Inpres No. 6
Tahun 2013 di daerah.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah mengenai
wilayah yang
berdasarkan PIPIB ditunda pemberian izin barunya;
3. Memeriksa dan melaporkan kesesuaian Peta Indikatif Penundaan
Izin Baru
(PIPIB) dengan informasi yang dimiliki daerah;
4. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan
rekomendasi/izin
lokasi/ izin lain berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah, yang
diberikan di
atas lahan yang sebelumnya merupakan hutan alam primer dan lahan
gambut
dan/atau yang berbatasan langsung dengan hutan alam primer dan
lahan
gambut;
5. Memfasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang
berdasarkan PIPIB
dan Inpres 6/2013;
6. Melaporkan pengajuan rekomendasi dan/atau izin lokasi
dan/atau izin usaha
perkebunan dan/atau izin lain berdasarkan kewenangan kepala
daerah, yang
ditunda atau ditolak sehubungan berlakunya Inpres 6/2013;
7. Menerima, dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat
yang
berindikasi melanggar area moratorium izin yang terdapat di
PIPIB melalui
media komunikasi dengan masyarakat.
8. Membuka ruang, menerima, meneliti, dan menindaklanjuti
laporan pengaduan
bagi pelanggaran moratorium perizinan dari masyarakat melalui
berbagai
media komunikasi (surat/telepon/email).
9. Mengajukan draft peraturan pelaksanaan penegakan Inpres No. 6
Tahun 2013
di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk dikeluarkan oleh kepala
pemerintah
atau SKPD di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
2.3 SIFAT DAN JANGKA WAKTU
Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Inpres No. 6 Tahun 2013
dibentuk oleh
Kepala Daerah dan bersifat ad hoc serta melaksanakan tugasnya
sampai
berakhirnya masa berlaku Inpres dimaksud pada tahun 2015
2.4. PELAPORAN
Pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan, evaluasi, penolakan
izin, sebagaimana
tugas tim dilakukan sebagai bagian dari laporan koordinasi
penataan ruang daerah
oleh BKPRD atau laporan Tim Teknis Daerah.
-
4
Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Teknis
Daerah kepada
Gubernur, setiap 6 (enam) bulan secara periodik, mengikuti
periodisasi revisi
PIPIB. Revisi PIPIB dilakukan oleh Menteri Kehutanan pada bulan
November
2013, Mei 2014, November 2014, dan Mei 2015, sehingga pelaporan
oleh Bupati/
Walikota kepada Gubernur dimulai paling lambat tanggal 1 Maret
2014, 1
September 2014, dan 1 Maret 2015.
Selanjutnya, Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Teknis
Tingkat
Kabupaten/ Kota, sekaligus pelaksanaan kegiatan Tim Teknis
Tingkat Provinsi
sesuai kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri, paling lambat
tanggal 1
April 2014, 1 Oktober 2014, dan 1 April 2015.
2.5 PENDANAAN
Pendanaan Tim Teknis Daerah di provinsi dan kabupaten/kota
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
3.TATA CARA PELAKSANAAN MONITORING
DAN EVALUASI
Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi mencakup
penjelasan mengenai:
1. Penggunaan PIPIB dalam proses penerbitan izin
2. Substansip pemeriksaan PIPIB berdasarkan informasi yang
dimiliki pemerintah
daerah
3. Pemantauan dan evaluasi
3.1. PENGGUNAAN PIPIB
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan PIPIB sebagai
dasar
pemberian atau penundaan izin adalah sebagai berikut :
1. PIPIB adalah peta indikatif dengan skala 1 : 250.000, secara
kaidah kartografis
poligon terkecil yang bisa tergambar dalam peta skala 1 :
250.000 adalah 5 mm
x 5 mm atau seluas 156,25 Ha di lapangan. Dalam kenyataannya
masih ada
poligon sliver dengan ukuran kurang dari 156,25 Ha yang terdapat
dalam peta
PIPIB. Hal ini disebabkan karena peta ini merupakan produk hukum
yang
menampilkan hasil 0utput PIPIB apa adanya. Sehingga tidak ada
proses
generalisasi dalam penyusunannya.
2. Skala Peta Dasar dan Peta Izin yang akan dicek terhadap Peta
PIPIB juga harus
diperhatikan secara seksama. Jika Peta dasar dan peta perizinan
memiliki skala
yang tidak sama, kemungkinan akan terjadi beberapa perbedaan
geometris
unsur dasar maupun tematik.
-
5
3. Sistem referensi peta izin harus mengacu pada Datum Geodesi
Nasional 1995,
sistem proyeksi dan sistem grid bisa menggunakan geografis
maupun
transverse mercator. Harus disertakan pula informasi sistem
proyeksinya (file :
*.prj)
4. Data izin yang masih berupa peta hardcopy jika akan dilakukan
digitasi on-
screen harus memperhatikan tingkat ketelitian proses
georeferencing yang akan
tercermin dalam nilai root mean square error (RMSE). Nilai RMSE
maksimal
sebesar 0,001.
3.2. SUBSTANSI PEMERIKSAAN
Tim mencermati PIPIB revisi terakhir dengan membandingkan,
memeriksa
kembali, dan mengacu pada:
1. Areal Sawah berdasarkan pemantapan luas baku sawah Luas Baku
Sawah
melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
354/KEP-
100.18/IX/2011 tanggal 16 September 2011;
2. Hasil validasi data izin pemanfaatan kawasan hutan, yang
terbit sebelum Inpres
No. 10 Tahun 2011 atau sebelum tanggal 20 Mei 2011;
3. Dalam proses pendaftaran titel hak atas tanah di BPN, yang
telah diajukan
sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011 atau sebelum tanggal 20 Mei
2011;
4. Hasil validasi data izin kebun, transmigrasi, pinjam pakai
kawasan hutan, yang
terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011;
5. Pemutakhiran data tata ruang wilayah, termasuk tata batas
wilayah dan
deliniasi tata guna lahan/ peruntukan lahan;
6. Hasil validasi data lahan gambut;
7. Hasil validasi data hutan primer;
8. Pencabutan IUPHHK;
9. Hasil validasi atas informasi masyarakat.
10. Hasil evaluasi kegiatan perolehan tanah.
Secara operasional mekanisme untuk pengecekan rekomendasi/ izin
lokasi yang
berada di atas area moratorium yang terdapat pada PIPIB,
misalnya Pemprov,
Kabupaten/Kota sesuai daerahnya masing-masing membuat daftar
wilayah yang
berdasarkan PIPIB merupakan area moratorium, kemudian mencocokan
datanya
dengan areal izin yang terdapat pada inventarisasi rekomendasi
dan izin lokasi
untuk menemukan apakah terdapat rekomendasi/izin lokasi yang
berada di area
moratorium, jika ditemukan, melakukan pengecekan izin apakah
izin tersebut
lengkap dan legal, jika ditemukan terdapat izin yang tidak
lengkap dan legal maka
Pemda melalui Kemdagri melakukan pelaporan atas izin tersebut
sebagai bahan
revisi PIPIB.
Pemeriksaan PIPIB dapat didasarkan pada informasi yang dimiliki
pemerintah
daerah. Informasi yang dimiliki pemerintah daerah meliputi:
a. RTRW
b. Izin Lokasi/ Rekomendasi
c. Izin Usaha Perkebunan
d. Luas Baku Sawah
-
6
e. Peta Hutan Primer
f. Peta Lahan Gambut
Pemeriksaan PIPIB oleh daerah ini dapat menjadi bahan masukan
bagi revisi
PIPIB, sementara PIPIB yang dikeluarkan dengan status terakhir
(saat ini revisi IV)
menjadi dasar dalam penundaan pemberian izin di daerah.
Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai
berikut:
1. Pemerintah daerah menyiapkan data terkait (peta, dokumen
pendukung,
inventarisasi permasalahan terkait PIPIB) dan surat usulan
revisi yang ditujukan
kepada K/L terkait.
2. Dalam hal terdapat indikasi perbedaan antara Peta Indikatif
Penundaan
Pemberian Izin Baru dengan kondisi fisik lapangan, dapat
dilakukan survei,
untuk :
a) Lahan gambut, dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian
b) Hutan alam primer, dilakukan oleh Dinas Provinsi yang
membidangi Kehutanan, dengan melibatkan Dinas Kabupaten yang
membidangi Kehutanan dan Perguruan Tinggi yang mempunyai disiplin
ilmu di bidang kehutanan
3. Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud diatas yang
menunjukkan :
a) Bukan berupa gambut dan/atau bukan hutan alam primer, maka
areal tersebut dapat diberikan izin baru.
b) Berupa gambut dan/atau hutan alam primer, maka areal tersebut
menjadi areal yang ditunda pemberian izin baru.
4. Terhadap lokasi yang telah mendapat perizinan atau titel hak
sebelum
diterbitkannya Inpres No 6 Tahun 2013 dan masih berada dalam
wilayah yang
masuk dalam area moratorium PIPIB Revisi 4 maka wajib dilaporkan
sebagai
bahan revisi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru Revisi
berikutnya.
3.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Secara teknis untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
izin yang
diajukan sebelum terbitnya Inpres No. 6 Tahun 2013, cukup dengan
menampilkan
secara bersamaan (overlay) layer Peta PIPIB dan layer perizinan.
Hal yang
diperhatikan adalah Sistem referensi peta izin harus mengacu
pada Datum
Geodesi Nasional 1995, sistem proyeksi dan sistem grid bisa
menggunakan
geografis maupun transverse mercator. Dipastikan pula tidak ada
poligon perizinan
yang tumpang tindih (overlap) dengan layer moratorium.
4. TATA CARA PELAPORAN
Pelaporan oleh daerah mencakup:
1. Usulanp perbaikan PIPIB berdasarkan hasil pemeriksaan Tim
Teknis Daerah;
2. Penundaan atau penolakan penerbitan izin baru;
-
7
3. Perizinan yang mencakup rekomendasi/izin lokasi/IUP/izin lain
yang menjadi
kewenangan daerah, yang diterbitkan sejak tahun 2007.
4.1. PELAPORAN TENTANG USULAN PERBAIKAN PIPIB
BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN TIM TEKNIS
DAERAH
Pelaporan tentang perbaikan PIPIB berdasarkan hasil pemeriksaan
tim monitoring
dan evaluasi dapat dirangkum dalam format tabel sebagai
berikut:
TABEL PENAMBAHAN LUAS HUTAN ALAM PRIMER PADA PIPIB
No. LOKASI LUAS KRITERIA *) KETERANGAN
JUMLAH
TABEL PENAMBAHAN LUAS LAHAN GAMBUT PADA PIPIB
No. LOKASI LUAS KRITERIA KETERANGAN
JUMLAH
TABEL PENGURANGAN LUAS HUTAN ALAM PRIMER PADA PIPIB
No. LOKASI LUAS KRITERIA KETERANGAN
JUMLAH
TABEL PENGURANGAN LUAS LAHAN GAMBUT PADA PIPIB
No. LOKASI LUAS KRITERIA KETERANGAN
JUMLAH
Kriteria*) untuk penambahan atau pengurangan areal PIPIB,
terdiri atas:
1. Luas Baku Sawah (K1);
2. Validasi data izin pemanfaatan kawasan hutan (yang terbit
sebelum Inpres No.
10 Tahun 2011) (K2);
3. Status lahan dalam proses pendaftaran titel hak atas tanah di
BPN (yang telah
diajukan sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011) (K3);
-
8
4. Validasi data izin kebun, transmigrasi, pinjam pakai kawasan
hutan (yang terbit
sebelum Inpres No.6 Tahun 2013) (K4);
5. Pemutakhiran data tata ruang wilayah (K5);
6. Validasi data lahan gambut (K6);
7. Validasi data hutan primer (K7);
8. Pencabutan IUPHHK (K8);
9. Validasi atas informasi masyarakat (K9).
10. Lain-lain (disebutkan dalam keterangan) (K10).
Kolom lokasi dilengkapi dengan titik-titik koordinat.
Kolom keterangan dapat diisi dengan keterangan pemilik/status
kepemilikan,
aturan perundang-undangan, sumber data, dan lain-lain, sementara
keterangan
yang membutuhkan penjelasan lebih rinci/ peta dapat
dilampirkan.
Pelaporan perbedaan tata batas wilayah dan deliniasi tata guna
lahan/peruntukan
lahan antara peta RTRW dan PIPIB disampaikan dengan peta
overlay/superimpose antara peta RTRW dengan PIPIB disertai
keterangan
perubahan luas akibat perbedaan tersebut.
Rekapitulasi penambahan atau pengurangan luas PIPIB dapat diisi
pada format
tabel berikut ini:
CONTOH TABEL REKAPITULASI PERUBAHAN
LUAS AREAL PENUNDAAN IZIN BARU
No. Keterangan Perubahan Luas (Ha)
1. Areal Sawah berdasarkan pemantapan luas baku sawah Luas
Baku Sawah melalui Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 354/KEP-100.18/IX/2011 tanggal 16
September 2011
-84.583
2. Hasil validasi data izin pemanfaatan kawasan hutan (yang
terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011)
-270.237
3. Dalam proses pendaftaran titel hak atas tanah di BPN
(yang
telah diajukan sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011)
-193.472
4. Hasil validasi data izin kebun, transmigrasi, pinjam
pakai
kawasan hutan (yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun
2011)
-29.149
5. Pemutakhiran data tata ruang wilayah +165.820
6. Hasil validasi data lahan gambut -34.135
7. Hasil validasi data hutan primer -49.943
8. Pencabutan IUPHHK +34.866
9. Hasil validasi atas informasi masyarakat -24.821
Jumlah -485.655
-
9
4.2. PELAPORAN TENTANG PENUNDAAN ATAU
PENOLAKAN PENERBITAN IZIN BARU
Pelaporan tentang penundaan (moratorium) atau penolakan
penerbitan izin baru
karena pemberlakuan Inpres 6/2013 dapat dirangkum dalam format
tabel sebagai
berikut:
-
10
CONTOH LAPORAN TENTANG PENUNDAAN ATAU PENOLAKAN
PENERBITAN IZIN BARU No. NAMA
PERUSAHAAN PROV KAB/
KOTA NO. SURAT
PERMOHONAN TGL
SURAT JENIS
KEGIATAN LUAS DIMOHONKAN NO. SURAT
PENOLAKAN TGL
SURAT KET
TERINDIKASI PIPIB (ha)
TIDAK TERINDIKASI PIPIB (ha)
1.
2.
dst
Catatan: Dilampiri peta lokasi yang dilengkapi dengan
titik-titik koordinat.
Kolom keterangan dapat diisi tentang catatan penting/ tindak
lanjut/ alternatif penanganan
-
11
4.3. PELAPORAN TENTANG PERIZINAN YANG DITERBITKAN SEJAK TAHUN
2007
Pelaporan tentang perizinan di daerah terutama menyangkut 3
sektor utama, yaitu perkebunan, kehutanan, serta pertambangan,
minyak, dan gas.
Beberapa jenis izin ketiga sektor tersebut yang perlu dilaporkan
oleh Kepala Daerah adalah seperti tercantum di dalam tabel berikut
ini.
DAFTAR JENIS IZIN TERKAIT SEKTOR USAHA PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN,
DAN KEHUTANAN
YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
1. Perkebunan
Izin dan dokumen
yang dikeluarkan
Bupati
1. IUP (Izin Usaha Perkebunan) 2. IUP-B (Izin Usaha Perkebunan
untuk
Budidaya) 3. IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk
Pengolahan) 4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kota (untuk IUP/IUP-B/IUP-P yang
diterbitkan Gubernur)
5. Persetujuan Diversifikasi Usaha 6. STD-P (Surat Tanda Daftar
Usaha Industri
Pengolahan Hasil Perkebunan) 7. STD-B (Surat Tanda Daftar
Usaha
Perkebunan) 8. Persetujuan Perluasan Lahan 9. Persetujuan
Perubahan Jenis Tanaman 10. Persetujuan Penambahan Kapasitas
Pengolahan
Izin dan dokumen
yang dikeluarkan
Gubernur
1. IUP 2. IUP-B 3. IUP-P 4. Rekomendasi kesesuaian dengan
rencana
makro pembangunan perkebunan provinsi (untuk IUP/IUP-B/IUP-P
yang diterbitkan Bupati/Walikota)
5. Persetujuan Diversifikasi Usaha 6. Persetujuan Perluasan
Lahan 7. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman
Persetujuan Penambahan Kapasitas Pengolahan
-
12
2. Kehutanan
Izin dan dokumen
yang dikeluarkan
Bupati
1. IUPK (Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan) 2. IUPJL (Izin Usaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan) 3. Pertimbangan kepada Gubernur dalam
pemberian
IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Alam)
4. Pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian IUPHHK-HTI (Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri)
5. Pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian IUPHHK-HTHR
dalam hutan tanaman
6. IUPHHBK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu)
7. IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu) 8. IPHHBK (Izin
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu)
Izin dan dokumen
yang dikeluarkan
Gubernur
1. IUPK 2. IUPJL 3. Rekomendasi kepada Menteri dalam
pemberian IUPHHK-HA 4. Rekomendasi kepada Menteri dalam
pemberian IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman
5. Rekomendasi kepada Menteri dalam pemberian IUPHHK-HTHR dalam
hutan tanaman
6. IUPHHBK 7. IPHHK 8. IPHHBK
3. Pertambangan, Minyak, dan Gas
Izin dan dokumen
yang dikeluarkan
Bupati
1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi 2. IUP Operasi
Produksi 3. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) 4. Rekomendasi
penggunaan wilayah kerja
kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas
pada wilayah kabupaten/kota.
5. Rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan
migas.
Izin dan dokumen
yang dikeluarkan
Gubernur
1. IUP Eksplorasi 2. IUP Operasi Produksi
Rekomendasi penggunaan wilayah kerja
kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar
kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota
(hulu)
-
13
Pelaporan oleh Tim Teknis didahului dengan mengurai bagan alir
prosedur perizinan setiap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah,
(IUP, IUPK, IUP Eksplorasi, dll). Jika ada kesamaan alur
perizinan dapat digambarkan pada bagan yang sama, namun tetap
dijelaskan perbedaan
dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi atau yang lainnya.
Contoh bagan alir prosedur perizinan dan penjelasan prosedur
perizinan sebagaimana
tercantum dalam bagan alirnya adalah seperti diagram dan tabel
berikut ini.
CONTOH BAGAN ALIR PROSEDUR PERIZINAN
KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (GALIAN C)
DI KABUPATEN Y
BUPATI
TIM POKJA PERTAMBANGAN
UMUM DAERAH
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN
PENGAJUAN IPR, IUP
EKSPLORASI, IUP OP
PEMOHON
TIM POKJA
PERTAMBANGAN
UMUM DAERAH
BAGIAN
PEREKONOMIAN
PENGAJUAN WIUP
1
2
3
4
PENERBITAN
WIUP
PENERBITAN
IPR, IUP
EKSPLORASI,
DAN IUP OP
5
6
7
8
9
10
-
14
CONTOH PENJELASAN PROSEDUR PERIZINAN
KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (GALIAN
C)
PROVINSI : KABUPATEN/KOTA :
NO. TAHAPAN INSTANSI YANG
MENANGANI
SYARAT YANG
HARUS DIPENUHI
KELUARAN (OUTPUT)
PRODUK TIAP TAHAPAN
KEGIATAN/ TAHAPAN LAIN SECARA
SIMULTAN
1. Pengajuan WIUP Bagian Perekonomian
Setda
1..
2..
3.dst
(Jika ada, sebutkan tahapan/ kegiatan yang
dilakukan simultan oleh pemohon atau
instansi)
2. Pengecekan
kelengkapan berkas
Bagian Perekonomian
Setda
Surat pengantar
Checklist kelengkapan syarat
3. Pertimbangan/
kelayakan admin./ teknis
Tim Pokja
Pertambangan Umum Daerah
Surat pertimbangan kepada
Bupati
4. Penandatangan Surat
penerbitan WIUP
Bupati Surat penerbitan WIUP
5. Penerbitan WIUP Pemohon
6. dst dst
-
15
Setelah menggambarkan bagan alir dan tabel penjelasannya, maka
selanjutnya Tim Monitoring menginventarisasi data izin-izin yang
terkait dengan
3 sektor tersebut, sebagaimana tersebut pada daftar izin-izin di
atas, dan menampilkannya seperti pada tabel berikut.
DATA IZIN-IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI : KABUPATEN/KOTA :
SEKTOR USAHA PERKEBUNAN
NO. JENIS IZIN
DASAR HUKUM
PEMEGANG IZIN
NPWP ALAMAT KANTOR DAN
KANTOR LAPANGAN
NOMOR IZIN
LUAS (HA)
LOKASI (TITIK
KOORDINAT)
TANGGAL BERLAKU-BERAKHIR
STATUS PELAKSANAAN
PELAPORAN KEPADA
INSTANSI
KELENGKAPAN IZIN (IZIN
DASAR) (Nomor, tanggal, luas (ha), batas
waktu izin)
1. IUP 1. Perda
2. Perat.KDH
1. PT. ABC 1. Alamat
kantor:
2. Alamat
kantor
lapangan
(menyebutkan instansi yang
dilaporkan:
Eselon I /II)
1. Izin Lokasi
2. Izin Prinsip
3. Rekomendasi
Teknis
4. Izin Lingkungan
(Amdal/UKL-
UPL)
5. Izin HO
6. Tanda Daftar
Perusahaan
2. PT.dst
2. IUP-B
3. dst
-
16
SEKTOR USAHA KEHUTANAN
NO. JENIS IZIN
DASAR HUKUM
PEMEGANG IZIN
NPWP ALAMAT KANTOR DAN
KANTOR LAPANGAN
NOMOR IZIN
LUAS (HA)
LOKASI (TITIK
KOORDINAT)
TANGGAL BERLAKU-BERAKHIR
STATUS PELAKSANAAN
PELAPORAN KEPADA
INSTANSI
KELENGKAPAN IZIN (IZIN
DASAR) (Nomor, tanggal, luas (ha), batas
waktu izin)
1. IUPK 1. Perda
2. Perat.KDH
1. PT. XYZ 1. Alamat
kantor:
2. Alamat
kantor
lapangan
(menyebutkan instansi yang
dilaporkan:
Eselon I /II)
1. Izin Lokasi
2. Izin Prinsip
3. Rekomendasi
Teknis
4. Izin Lingkungan
(Amdal/UKL-
UPL)
5. Izin HO
6. Tanda Daftar
Perusahaan
2. PT.dst
2. IUPJL
3. dst
-
17
SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN, MINYAK, DAN GAS
NO. JENIS IZIN
DASAR HUKUM
PEMEGANG IZIN
NPWP ALAMAT KANTOR
DAN KANTOR
LAPANGAN
NOMOR IZIN
LUAS (HA)
LOKASI (TITIK
KOORDINAT)
TANGGAL BERLAKU-BERAKHIR
STATUS PELAKSANAAN
PELAPORAN KEPADA
INSTANSI
KELENGKAPAN IZIN (IZIN
DASAR) (Nomor, tanggal, luas (ha), batas
waktu izin)
1. IUP
Eksplorasi
1. Perda
2. Perat.KDH
1. PT. YHJ 1. Alamat
kantor:
2. Alamat
kantor
lapangan
(menyebutkan instansi yang
dilaporkan:
Eselon I /II)
1. Izin Lokasi
2. Izin Prinsip
3. Rekomendasi
Teknis
4. Izin
Lingkungan
(Amdal/UKL-
UPL)
5. Izin HO
6. Tanda Daftar
Perusahaan
2. PT.dst
2. Rekom..
3. dst
Jika suatu perusahaan memiliki lokasi usaha yang berbeda
(terdapat beberapa lokasi usaha), maka perlu dibedakan nomor
izinnya, begitu pula
kelengkapan izin/ izin dasar yang didapatkan dari pemerintah
daerah.
-
18
5. PENUTUP
Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini disusun sebagai
upaya
memberikan panduan bagi daerah dalam melaksanakan Inpres No. 6
Tahun 2013,
dengan harapan Pemerintah daerah dapat melakukan penundaan izin
baru dan
penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut di
wilayahnya
secara mandiri.