-rz,'1:i \.. ti i \-/,'i)) \;ri"-\ /"s/ 'w]l LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 70 TAHUN 2OO9 PERATURAN DAERAH MBUPATEN KONAWE NOMOR 6 TAHUN 2OO9 TENTANG PERUBAHAN PERTA/\4A PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2OO7 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DENGA.N M.HMAT TUHA.N YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE, Arlenirnbang : a. bahwa dalam rangka penr-elenggaraan pemerintahan, petaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka dipertukan penataan kembati organisas.i perangkat daerah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsionai sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance); b. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu disempurnakan kembal.i dengan memperhatikan Satuan Pembinaan dan pengawasan;
12
Embed
w]l - jdih.setjen.kemendagri.go.id · badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintat{an desa kab. konawe disalin sesufl dengan aslinya kabag. huku^4xetda kab. konawe, ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
-rz,'1:i \..ti i \-/,'i))\;ri"-\ /"s/'w]l
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWENOMOR 70 TAHUN 2OO9
PERATURAN DAERAH MBUPATEN KONAWENOMOR 6 TAHUN 2OO9
TENTANG
PERUBAHAN PERTA/\4A PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWENOMOR 13 TAHUN 2OO7 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DENGA.N M.HMAT TUHA.N YANG MAHA ESABUPATI KONAWE,
Arlenirnbang : a. bahwa dalam rangka penr-elenggaraanpemerintahan, petaksanaan pembangunan danpelayanan kemasyarakatan, maka dipertukanpenataan kembati organisas.i perangkat daerahsesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 41Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional danproporsionai sehingga terwujud pemerintahanyang baik (Good Governance);
b. bahwa peraturan Daerah Kabupaten KonaweNomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perludisempurnakan kembal.i dengan memperhatikanSatuan Pembinaan dan pengawasan;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan btersebut diatas, maka pertu ditetapkan dalamPeraturan Daerah Perubahan.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll diSulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraTahun 1974 Nomor 55, Tambahan LembaranNegara Nomor 3041) sebagaimana tetah diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangKesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyeienggaraan Negara yang Bebas dariKorupsi, Kotusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Nomor 3852);Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakati dan yang terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2008 Nomor 59);
2
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
t) /:: l) l/ r ,- .ri '! llli {{, 1)(itl. I Liil:iiili \..tt.'Iint)!
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentangPerimbangan Keuangan antara pemerintah pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraNomor 44381;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikat diDaerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenan!1 Pengangkatan, Pbmindahandan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipit(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Nomor 42631;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendarimenjadi Kabupaten Konawe (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 1O3);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593'l;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemrintah Daerah Kabupaten / Kota (LembaranNegara Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 47371;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah (LembaranNegara Tahun 2OO7 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Nomor 47411;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13
Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan TataKerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Konawe tdhun Z0A7 Nomor 47);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWEdan
BUPATI KONAWE
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANGPERUBAHAN PERTAA4A PERATURAN DAERAHKABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2OA7TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJALEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal I
Beberapa ketentuan datam Peraturan Daerah Kabupaten KonaweNomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata KerjaLembaga Teknis Daerah yang telah diundangkan dalam LembaranDaerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47, pertu dirubah untukpertama katinya sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Huruf A butir f dihapus.2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 7 (tujuh) ayat yakni ayat (6), ayat
(7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), sehinggaberbunyi sebagai berikut :
(1) Ke[ompok jabatan fungsional mempunyai tugas metakukankegiatan teknis dibidang keahtiannya masing-masing,dipimpin oteh seorang tenaga fungsiona[ senior selaku ketuaketompok yang berada dibawah dan bertanggung jawabkepada satuan unit kerja masing-masing.
(21 Ketompok jabatan fungsional dibagi datam sub-subketompok sesuai dengan kebutuhan
(3) Jumtah tenaga fungsionat yang dibutuhkan berdasarkansifat, jenis dan beban kerja yang ada
(4) Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan peraturanperundang-undangan yang bertaku
(5) Ketompok jabatan fungsionaI metaksnakan tugas sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang bertaku.
(6) Komite medis adatah ketompok tenaga medis yangkeanggotaannya dipitih dari anggota satuan medisfungsionat.
(7) Komite medis berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Direktur.
(8) Komite medis mempunyai tugas membantu Direkturmenyusun standar petayanan, memantau petaksanaannya,metaksanakan pembinaan etika profesi, mengaturkewenangan profesi anggota staf medis fungsionat,mengembangkan proses petayanan, pendidikan danpelatihan serta penelitian dan pengembangan.
(9) Dalam petaksanaan tugas komite medis dapat dibantu otehpanitia, yang anggotanya tediri dari staf medis Fungsionaldan tenaga profesi tainnya secara Ex-Afficio.
(10) Panitia adatah ketompok kerja khusus di datam komitemedis yang membantu mengatasi masalah khusus.
(11) Pembentukan panitia ditetapkan oteh Direktur.(121 Pembentukan kornite medis pada Rumah Sakit Umum
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepata Daerah atasusul Direktur.