PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 26 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DI TERBITKAN OLEH BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013
32
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN · 2014. 10. 15. · peraturan daerah kabupaten konawe selatan nomor : 26 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten konawe
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATANNOMOR : 26 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENKONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAHKABUPATEN KONAWE SELATAN
DI TERBITKAN OLEH
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 26 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
'i
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,
4Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juncto
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan
dinas daerah maka dipandang perlu melakukan
penambahan dan peningkatan status terhadap Lembaga
Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah sebagai perangkat Daerah disesuaikan dengan
cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang
dimiliki, karakteristik dan kebutuhan Daerah serta
pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar
daerah dan/atau dengan instansi/Lembaga terkait;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b
tersebut diatas, maka dipandang perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN
MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang
dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Seri
A Tahun 2012 diubah menjadi:
3
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di ubah sehingga berbunyi
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai
berikut :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Dinas Pekeijaan Umum;
9. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Pertanian dan Peternakan;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Kehutanan;
14. Dinas Perkebunan dan Holtikultura;
15. Dinas Pertambangan dan Energi;
16. Dinas Pendapatan;
17. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Ketentuan pada pasal 3 ayat (4) diubah menjadi Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kebupaten Konawe Selatan Sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
c. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, membawahi;
1. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran SD;
2. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran SMP
3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dikdas
d. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum membawahi;
1. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran SMA;
2. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran SMK;
3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
Umum.
4
e. Kepala Bidang PAUDNI, membawahi :
1. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat;
2. Kepala Seksi PAUD;
3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
f. Kepala Bidang Bina Program membawahi;
1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan;
2. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi;
g. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian.
1. Kepala Seksi Kebudayaan;
2. Kepala Seksi Kesenian.
2. Dinas Kesehatan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan SD M.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi;
1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Seksi Gizi;
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus, Komunitas dan Promosi
Kesehatan.
d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi;
1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
2. Seksi Imunisasi dan Surveylans;
3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Penanganan Bencana.
e. Bidang Bina Program dan Jaminan Kesehatan, membawahi;
1. Seksi Penyusunan Program;
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
3. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
f. Bidang Farmasi, Sarana dan Peralatan Kesehatan, membawahi;
1. Seksi Kefarmasian;
2. Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik dan Obat tradisional;
3 Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. UPTD
5
Dinas Sosial terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Sekretaris membawahi ;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi;
1. Seksi Bantuan Jaminan Sosial Fakir Miskin;
2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban
Tindak Kekerasan.
d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi;
1. Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan KAT;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mitra dan PSOS Pen
Keperintisan Kejuangan.
e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi;
1. Seksi Pelayanan Tusos dan Rehsos Napza dan Paca;
2. Seksi Pelayanan Anak dan Lansia.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja,
membawahi;
1. Seksi Organisasi Pekeija, Pengusaha Hubungan Industrial;
2. Seksi Pemutusan Hubungan dan Jamsostek;
3. Seksi Norma Keija, Kesejahteraan dan Keselamatan Keija
(K3).
d. Bidang Penempatan dan Pelatihan, membawahi;
1. Seksi Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja;
2. Seksi Pelatihan dan Instruktur Tenaga Kerja;
3. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja.
e. Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi, membawahi;
1. Seksi Penyediaan Areal dan Pengendalian;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan;
3. Seksi Penempatan dan Pembekalan.
f. Bidang Pembinaan Transmigrasi, membawahi;
1. Seksi Usaha Ekonomi;
2. Seksi Sosial Budaya;
3. Seksi Keijasama dan Bimbingan Masyarakat.
g. Bidang Pengelola Kawasan Kota Terpadu Mandiri, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Usaha Agribisnis dan Agroindustri;
2. Seksi Kelembagaan KTM dan Pengembangan Kapasitas
Sumber Daya Manusia;
3. Seksi Pengembangan Tata Ruang Infrastruktur dan