Web viewDari kebijakan diatas terlihat bahwa Kebijakan dan program pendidikan anak usia dini nonformal dan informal pada tahun 2012 diarahkan untuk dapat terus

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA 2011/ 2012

Tugas Ujian Tengah Semester (UTS) 2012/2013

disusun untuk memenuhi salah satu tugas matakuliahANALISIS KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

oleh:Fortuna Mazka (1201416)

Kelas D

Dosen:Prof. Dr. H. Johar Permana MA

Dr. Aan Listiana, M. Pd

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASARPROGRAM PASCA SARJANA (S2)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIABANDUNG

2013ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kebijakan PAUD sebagai bagian dari kebijakan pendidikan termasuk pada

kebijakan publik. Di mana ketika kebijakan PAUD diambil maka harus

berdasarkan filsafat pendidikan dan penjabaran dari visi, misi PAUD. Kebijakan

PAUD dapat didefinisikan sebagai kumpulan hukum/ aturan yang mengatur

pelaksanaan sistem PAUD yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Beberapa diantara kebijakan pendidikan anak usia tahun 2012 yaitu:

Mendorong penyelenggaraan PAUD holistik-integratif yang mampu

mengoptimalkan/ melejitkan kecerdasan anak, sesuai tahap tumbuh kembang

anak, memberikan kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan

jangkauan sasaran yang makin luas, bermutu, merata dan berkeadilan.

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan

kepastian layanan program PAUDNI melalui penyelenggaraan program

PAUDNI oleh satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Provinsi dan

Kabupaten atau Kota dan lembaga PAUDNI yang dikelola oleh masyarakat.

Dari kebijakan diatas terlihat bahwa Kebijakan dan program pendidikan anak

usia dini nonformal dan informal pada tahun 2012 diarahkan untuk dapat terus

mendorong peningkatan akses, pemerataan dan keterjangkauan layanan

pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal dengan lebih

memperhatikan pemenuhan standar, mutu dan relevansi layanan.

Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mencapai target prioritas

pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan secara nasional dalam RPJM

dan rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan kebudayaan tahun 2010-2014.

Tak lupa pula bahwa keberhasilan penyelenggaraan baik kebijakan maupun

program PAUDNI sangat terkait dengan partisipasi pemerintah provinsi dan

kabupaten/ kota serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di

sektor pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Mencermati sasaran dari kebijakan tersebut, rumusannya masih

menggunakan kalimat kualitatif di mana secara umum, sehingga pengukuran

terhadap dampaknya akan sulit dilakukan. Namun, demikian angka partisipasi

kasar PAUD perlu terus ditingkatkan menjadi 75% sampai tahun 2015. Untuk

mengetahui sejauh mana kebijakan itu terealisasi, bisa di jawab bahwa untuk

meningkatkan akses pemerataan dan layanan PAUD membutuhkan waktu sesuai

dengan target yang diharapkan (75 %) sampai tahun 2015, sedangkan pada tahun

2011 baru mencapai (60,43%), sehingga perlu mencapai 14, 57 % lagi untuk bisa

mencapai 75% di mana anak yang belum menikamati layanan PAUD dapat segera

memperoleh layanan PAUD. Dan kini pun sampai saat ini implementasi kebijakan

masih dalam proses pengimplementasian.

Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut begitu banyak tantangan

dan hambatan yang dilalui dalam pemerataan akses dan layanan mutu PAUD.

Berikut data potret APK PAUD per-provinsi tahun 2011/ 2012:

Gambar. 1

Dari Gambar. 1 tersebut dapat dipaparkan bahwa potret APK PAUD per-

provinsi pada tahun 2011/2012 belum mencakup pemerataan secara keseluruhan

di mana terdeskripsikan bahwa 16 provinsi yang APK PAUD masih < 31%

(berwarna merah), 11 provinsi yang APK PAUD masih 31- 40%, 4 provinsi yang

APK PAUD masih 41-50% dan hanya 2 provinsi yang APK PAUD > 51%. Ini

terpaparkan bahwa potret APK PAUD di Indonesia masih belum memeratakan

akses dan layanan pendidikan.

Berikut data Selain dari angka partisipasi paud berikutnya data tentang

desa yang belum ada paud thn. 2011 (Satu Desa Satu PAUD):

Gambar. 2

Dari data tersebut, dapat di paparkan bahwa masih minimnya

penyelenggaraan PAUD di setiap provinsi di mana di harapkan setiap satu desa

menyelenggarakan satu PAUD (satu desa satu PAUD). Data ini juga

memperlihatkan bahwa belum adanya pemerataan pembangunan PAUD, di mana

belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.

Dari data tersebut, 77.013 desa dan kelurahan di Indonesia masih terdapat 30.124

desa yang belum memiliki lembaga PAUD. Bagaimana ingin dilayani anak-anak

Indonesia, sedangkan penyelenggaraan PAUD belum mencakup seluruh

kabupaten/kota, desa, wilayah terpencil, dan kepulauan yang sulit terjangkau

sehingga belum semua penduduk usia sekolah memperoleh akses pendidikan

dengan baik.

Bagitu banyak tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan

kebijakan tersebut, di mana penyebaran PAUD perlu ditingkatkan terutama untuk

menjangkau daerah pedesaan, daerah terpencil dan sulit di jangkau secara

geografis karena Indonesia sangatlah luas sehingga letak geografis menjadi faktor

determine. Kondisi ekonomi/ pendapatan juga menjadi faktor fundamental

munculnya kesenjangan partisipasi pendidikan di berbagai lapisan masyarakat.

Kesenjangan partisipasi pendidikan masih terjadi baik antarkelompok masyarakat

(kaya-miskin), berikut data anak usia dini yang tidak berpartisipasi dalam layanan

PPAUD dan kesenjangan partisipasi berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga

masih ada:

Gambar. 3

Dari data SUSENAS 2004, 2007 dan 2010 tersebut dapat dipaparkan

bahwa, anak yang berumur 0-3 & 4-6 tahun (untuk keluarga miskin) hanya ada

sekitar di bawah 5% & 36 % (2010) ini terlihat berbeda dibandingkan dengan

anak yang berumur 0-3 & 4-6 tahun (untuk keluarga yang mampu/ kaya) sekitar

8% & 68% (2010). Dari data ini sangat lah jauh berbeda. Ini menunjukkan bahwa

perlunya dukungan bagi orang tua yang memiliki anak 0-3 tahun serta mutu

layanan PAUD 4-6 tahun. Hal ini memang merupakan suatu polemik yang

menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dalam kegiatan sosialisasi, koordinasi

dan evaluasi pelaksanaan program taman posyandu Jatim di surabaya 2013,

Direktur PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi menyatakan “meskipun angka

kemiskinan menurun, tapi nyatanya tak berdampak pada keterjangkauan layanan

akses PAUD. Kesenjangan terhadap perolehan PAUD antara masyarakat kaya dan

miskin malah semakin tinggi. Selain dari kesenjangan ada juga pengelompokkan

antar kategori wilayah (perkotaan-pedesaan), (Lihat Gambar. 2).

Selain dari itu dana juga merupakan hal yang paling crucial dalam

kebijakan ini, karena dana PAUD untuk menuju sampai kepelosok masih sangat

minim, berikut data anggaran PAUD dari 2011/ 2013 pada Rencana APBN PAUD

tahun 2013:

Gambar. 4

Dari data tersebut dapat dipaparkan bahwa tahun 2011 biaya APBN

PAUD mencapai Rp.1.727.495.683 triliun dan menurun 40% Rp 1.041.132.710

triliun (2012) dan menurun lagi 29% Rp. 740.582.710 miliar (2013). Ketika

melihat data tersebut, terlihat bahwa semakin ke depan dana PAUD semakin

menurun, seharusnya dana PAUD paling tidak menetap atau naik, ini sangat lah

timpang sekali dengan apa yang diharapkan. Sehingga secara tidak langsung

terlihat bahwa pemerintah hanya mementingkan pada penyelenggaraan PAUD

sebagai awal rintisan sedangkan untuk pelayanan selanjutnya/ ke depan baik dari

tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pelatihan, program dan sebagainya tidak

terlalu dicanangkan. Sehingga wajar perluasan akses pemerataan layanan PAUD

tidak merata sampai ke daerah-daerah/ desa, semakin maju keberlangsungan

PAUD semakin menurun anggaran dana PAUD.

Pemerataan akses dan layanan mutu PAUD belum terwujudkan juga

karena menghadapi masalah belum mantapnya koordinasi dan harmonisasi antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah (sentralisasi-desentralisasi) seperti

keterlibatan antara biro, dinas dan lembaga seperti dinas kesehatan, dinas

pendidikan, dinas sosial, dimana terlibat dalam kesejahteraan anak dalam

pendidikan anak usia dini (Ringkasan Kajian Pendidikan & Ringkasan Kajian

Desentralisasi, UNICEF Oktober 2012). Selanjutnya, belum efektifnya

pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM)/ tidak memiliki SPM yang

memadai sebagai sarana kontrol yang diungkapkan Dr. H. Sace Suryadi, Staf ahli

Mendiknas Bid. Desentralisasi Pendidikan (Pikiran Rakyat, Pendelegasian Makin

Rumit, 19 Februari 2004), paling tidak pemerintah daerah bisa membuat PERDA

PAUD di masing-masing daerah, dimana yang baru terlaksana pada provinsi Aceh

dan Jawa Timur (Dongkrak APK PAUD, Kemdikbud Dorong Pemda Terbitkan Perda

WARTA DECEMBER 18, 2012).

Begitu banyak tantang yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam

meningkatkan akses pemerataan dan layanan mutu PAUD, di mana sebelum

menghadapi tantangan banyak juga beberapa yang harus dipersiapkan dalam

mewujudkan implementasi kebijakan tersebut, yaitu:

1. Dana yang memadai serta sarana dan prasarana.

Soal dana merupakan soal yang crucial. Karena dana merupakan salah

satu syarat yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. UU

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sitem pendidikan nasional mengamanatkan

tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan

pembangunan pendidikan. Namun, anggaran untuk PAUDNI 2013 mengalami

penurunan seperti data yang diungkapkan sebelumnya. Namun pada tahun

2013 dana akan lebih banyak pindah tangan ke pemerintah pusat sedangkan di

daerah didekonsentrasikan sebesar Rp. 62 miliar (Warta PAUDNI Desember

2012) karena apa? DPR mengkhawatirkan lemahnya dalam hal pengawasan.

Sedangkan sarana dan prasarana pendidikan sangat bergantung

pengadaanya dari pemerintah pusat. Untuk alokasi ke otonomi daerah ada dana

yang dinamakan APBD. Hal ini terlihat pemahaman pimpinan daerah terhadap

pendidikan, banyak yang terbatas, tidak jarang mereka juga menempatkan

pembangunan pendidikan bukan berada pada skala prioritas.

Berkaitan dengan pembiayaan menurut Ace Suryadi (2004: 181) ada

empat kebijakan yang perlu diperhatikan yaitu: besarnya anggaran pendidikan

yang dialokasikan, aspek keadilan dalam alokasi anggaran, aspek efisiensi

dalam pendayagunaan anggaran dan anggaran pendidikan dan desentralisasi

pendidikan.

2. Koordinasi antara lembaga

Dalam hal kelembagaan kependidikan antar kabupaten/ kota dan provinsi

tidak sama dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Memang menurut undang-

undang bahwa ada kewenangan lintas kabupaten/ kota, namun itu hanya dalam

tataran konsep sedangkan realita-nya adalah tidak berjalan. Untuk itu perlu

adanya kemantapan dalam pembagian tugas antara pemerintah pusat dan

kabupaten/ kota, desa, sampai kepada otonomi sekolah/ lembaga pendidikan itu

sendiri.

Contohnya, di mana pada (Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan

(RNPK) selasa, 2013 di Jawa Barat Depok) komisi I setelah membahas topik

tentang PAUD, para peserta diskusi menilai pemerintah pusat belum maksimal

bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelatihan guru

pendamping PAUD yang berijazah SMA/ sederajat. Dan menurut komisi I

bahwa KEMDIKBUD perlu mengatur regulasi yang jelas tentang

penyelenggaraan pAUD terpadu. Karena regulasi yang ada selama ini secara

tidak langsung masih menciptakan perbedaan kesejahteraan antar lembaga

PAUD, dan ini berimplikasi pada kesejahteraan pengawas dan penilik PAUD

itu sendiri.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Implementasi pendidikan masih menyimpan kendala seperti:

pengangkatan pengelola pendidikan yang tidak memperhatikan latar belakang

dan profesionalisme, selanjutnya yaitu kuantitas guru PAUD yang masih

minim. Jumlah guru yang memiliki kompetensi  S-1 hanya 30% persen dan

yang sudah bersertifikasi baru 15%. Tenaga pendidik PAUD masih banyak

yang berada pada tingkat SMA/ sederajat. Untuk itu dibutuhkan pelatihan

untuk meningkatkan profesionalitas dari tenaga pendidik PAUD.

4. Adanya Peraturan Daerah (PERDA)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendorong

pemerintah daerah seluruh Indonesia menerbitkan peraturan daerah (Perda)

mengenai pendidikan anak usia dini (PAUD), di mana ada standar pelayanan

minimal. Saat ini baru dua provinsi yang sudah mengeluarkan Perda

mengenai PAUD yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Jawa

Timur. Dimana perda tersebut berisi ketentuan mengenai lembaga PAUD,

kualitas tenaga pengajar dan anggaran untuk gaji, honor atau insentif daerah.

(Dongkrak APK PAUD, Kemdikbud Dorong Pemda Terbitkan Perda WARTA DECEMBER 18, 2012).

Dengan adanya perda di setiap daerah maka bisa meningkatkan/

mendongkrak APK PAUD serta dapat mengurangi adanya kesenjangan antara

(kaya-miskin) di mana dengan perda tersebut dapat menjangkau seluruh anak

yang sebelumnya tidak terjangkau asupan pendidikan PAUD-nya.

Tujuan penyelenggaraan PAUD intinya yaitu sebagai wahana

pengembangan potensi anak secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian

praktek di lapangan menunjukkan bahwa adanya ketidak-konsistenan antara

kebijakan dan praktik pendidikan PAUD karena hanya menonjolkan tujuan

pragmatis instrumental dari pada filosofi dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Untuk mengetahui berapa lama kebijakan itu bisa terwujud, tidak bisa di

putuskan dalam kalimat kuantitatif, karena kebijakan ini masih dalam kualitatif.

Begitu banyak program kerja pemeritah pada tahun 2012 (Pedoman

Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal

Tahun 2012) yang cukup memadai dan cukup kuat untuk meningkatkan kualitas,

keadilan dan pemerataan PAUD. Memadai karena sudah mencakup seluruh proses

pengembangan PAUD. Cukup kuat karena memayungi semua layanan PAUD dan

berlaku untuk seluruh lembaga yang berada di Indonesia. Namun demikian, agar

kebijakan terebut dapat diwujudkan maka perlu ditunjuk sebuah departemen

sebagai koordinator pembangunan PAUD. Di mana pada saat ini PAUD berada di

bawa naungan DIRJEN PAUDNI. Sehingga perumusan sasaran perlu dilengkapi

dengan kalimat yang kuantitatif sehingga dampaknya akan dapat secara mudah

untuk diukur perubahannya. Mudah-mudahan dengan implementasi kebijakan dan

program kerja PAUD 2012 ini dapat mencapai target yang diinginkan sesuai

dengan visi dan misi PAUD sehingga tidak melenceng jauh dari kebijakan dan

program yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Terhadap Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Rencana Kerja

Pemerintah tahun 2009. [Online]. Tersedia:

http://staf.uny.ac.id/sites/default/filse/131808337//WSSuhermanArtikelA

nalisis_PerencanaanPAUD.pdf [25 Maret 2013].

Dirjen PAUDNI. (2012). Warta Dirjen PAUDNI. [Online]. Tersedia: http://Paudni.kemdiknas.go.id. [10 Maret 2013].

Syamsuddin, Erman. Prioritas Program Pembinaan PAUD. (Power Point). Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hasbullah. 2010. Otonomi Pendidikan (Kebijakan Otonomi Daerah dan

Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan). PT. Raja Grafindo

Persada. Jakarta.

Mengefektifkan Desentralisasi bagu Anak-Anak Indonesia. 2012. [Online].

Tersedia

:http://www.unicef.org/Indonesia/id/A2B_Ringkasan_Kajian_Desentral.p

df. [5 Februari 2013].

Pendidikan dan Perkembangan Anak Usia Dini. 2012. [Online]. Tersedia:

http://www.unicef.org/Indonesia/id/A3_B_ Ringkasan Kajian

Pendidikan.pdf [7 Februaru 2013].