pustakamaya.lan.go.idpustakamaya.lan.go.id/uploaded_files/temporary/Digital... · Web viewTugas dan fungsi yang diemban Sekretariat Jenderal, dilaksanakan oleh SDM sebanyak 692 orang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2
1.1. LATAR BELAKANG
Birokrasi Indonesia selalu jadi sebuah opini publik yang tidak
pernah membosankan, hal ini disebabkan karena hingga kini birokrasi
di Indonesia masih problematik dan jauh dari apa yang menjadi
harapan. Birokrasi yang tidak ideal menjadi salah satu masalah di
Indonesia. Keluhan terhadap rendahnya kinerja pelayanan publik dan
minimnya kualitas sumberdaya aparatur seperti tidak pernah ada
akhirnya, dan belum dapat ditemukan solusi efektif untuk
mengatasinya. Mulai dari praktek tidak terpuji seperti kolusi,
korupsi, dan nepotisme sampai dengan sistem birokrasi yang buruk
menjadi hambatan dalam mewujudkan birokrasi yang pro terhadap
kepentingan rakyat banyak, hal ini melahirkan patologi dalam
birokrasi yang terjadi secara turun temurun. Krisis ekonomi yang
pernah dialami Indonesia pada tahun 1998 yang silam telah
berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut
mengakibatkan adanya tuntutan dari segenap lapisan masyarakat
kepada pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak saat itu, telah terjadi
berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era
reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang
dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Perubahan tersebut
dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan
pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan
rakyat yang didasarkan pada nilai–nilai dasar sebagaimana tertuang
dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan bernegara.
Reformasi birokrasi (RB) dimaksudkan bukan hanya untuk
mengantisipasi tuntutan perubahan harapan masyarakat ditingkat
local atau nasional tetapi juga daya saing (competititvness) suatu
negara ditingkat global. Apabila birokrasi tidak mampu sebagai
penyanggah (Buffer) dan penyaring (filter), maka birokrasi juga
tidak akan mampu menggerakkan masyarakat untuk bersaing (Eko
Prasojo:2020).
Menurut Sedarmayanti (2007:327) arah kebijakan reformasi birokrasi
dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik antara lain:
1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan - penyalahgunaan
kewenangan dalam bentuk praktek KKN :
a. Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance
) pada semua tingkat dan lini pemerintahan serta pada semua
kegiatan.
b. Pemberian sanksi yang berat bagi pelaku KKN sesuai ketentuan
yang berlaku. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara
melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan
pengawasan masyarakat
c. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan
pemeriksaan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat :
a. Penataan kembali kelembagaaan pemerintahan berdasar pola dasar
dan prinsip pengorganisasian yang rasional dan objektif.
b. Perbaikan sistem ketatalaksanaan , mekanisme dan prosedur
pelaksanaan tugas pada semua tingkat dan lini pemerintahan.
c. Optimalisasi pemanfaatan EGovernment dalam pengelolaan asset /
kekayaan negara dan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada
masyarakat.
3. Meningkatkan kinerja aparatur negara :
a. Perbaikan sistem manajemen dan kepegawaian negara.
b. Perbaikan sistem perencanaan dan pengadaan pegawai.
c. Peningkatan kompetensi, kapabilitas dan profesionalitas sumber
daya manusia aparatur.
d. Penerapan sistem penghargaan dan hukuman yang adil dan
proporsional. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan
sistem remunerasi , sistem asuransi dan jaminan hari tua
pegawai.
e. Penyelesaian pengalihan status pegawai honorer, pegawai harian
lepas dan pegawai tidak tetap.
Birokrasi sebagai suatu sistem yang dijalankan oleh manusia, akan
berkembang sesuai dengan perilaku manusia yang menjalankannya.
Dengan demikian wujud birokrasi merupakan cerminan dari para
pengelolanya. Sehingga, walaupun upaya reformasi birokrasi
dilakukan melalui pendekatan yang sama, namun hasil tidak selalu
sama pada setiap negara. Hal ini disebabkan kuatnya pengaruh sosial
budaya masyarakat terhadap birokrasi, meskipun di beberapa negara
justru birokrasi dapat mengintervensi perilaku dan kultur
individu.
Yang menjadi masalah adalah kita belum dapat menemukan ukuran
sejauhmana reformasi birokrasi itu dianggap berhasil atau gagal.
Syarat keberhasilan suatu reformasi birokrasi bukanlah sekedar
perubahan dalam tataran sistem dan struktur birokrasi saja, namun
harus meliputi perubahan perilaku dan budaya pejabat publik dan
masyarakat pada umumnya. Disisi lain, pemerintah harus dapat
menciptakan stabilitas politik agar proses reformasi dapat berjalan
dengan efektif, yaitu dengan menciptakan birokrasi yang profesional
dan netral dari pengaruh politik.
Dari 8 (delapan) area perubahan dalam RB mempunyai berbagai
indicator, dimana indicator-indikator tersebut menjadi bagian dari
ukuran keberhasilan pencapaian output dan outcome. Pada tataran
kebijakan, reformasi birokrasi telah diakomodasi dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dokumen
RPJPN menyebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi nasional bidang
pembangunan aparatur dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan mewujudkan tata
pemerintahan yang baik. Rancangan kebijakan dan strategi nasional
tersebut dituangkan secara rinci dalam suatu grand design reformasi
birokrasi sebagai arah kebijakan pelaksanaan RB nasional. Grand
design adalah tindak lanjut kebijakan dan strategi nasional
pembangunan aparatur untuk mendukung keberhasilan dalam rangka
menciptakan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.
Dalam konteks ini terlihat tantangan yang cukup besar dalam
mewujudkan tujuan reformasi birokrasi tersebut. Pola pikir
(mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrat belum sepenuhnya
mendukung birokrasi yang esien, efektif dan produktif, dan
profesional. Birokrat di semua angkatan belum benar-benar memiliki
pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang
lebih baik (better performance), dan belum berorientasi pada hasil
(outcomes). Dari penjelasan konsep dasar tentang Reformasi
Birokrasi itulah, maka muncul gagasan perubahan tentang bagaimana
mengelola indeks penilaian di dalam delapan area perubahan
birokrasi untuk menjadi suatu daya dorong bagi peningkatan kinerja
organisasi agar memiliki daya saing.
1.2. GAGASAN PERUBAHAN
Berangkat dari berbagai pengalaman organisasi melaksanakan
reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu
organisasi berbentuk kementerian yang telah menerapkan reformasi
birokrasi sejak tahun 2010 ingin mengukur sejauh mana reformasi
birokrasi berhasil diterapkan dan bagaimana mengelola indeks-indeks
yang mampu mempengaruhi kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
Berdasarkan uraian diatas, gagasan perubahan yang penulis susun
yaitu : “PENGELOLAAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM”.
Indeks penilaian yang diperoleh kementerian Hukum dan HAM merupakan
nilai akumulasi dari kinerja sebelas unit eselon I dan belum
terkoordinasi dan terintegrasi dalam suatu system pengelolaan
indeks penilaian, sehingga menyulitkan pimpinan dalam menyusun
treatment yang efektif terhadap kelemahan/kekurangan yang ada pada
hasil penilaian. Dengan diintegrasikannya indeks penilaian
reformasi birokrasi dan pengelolaan terpusat maka memudahkan
pimpinan untuk melakukan pembinaan terhadap indicator-indikator
penilaian yang masih kurang/lemah sehingga dapat ditingkatkan, hal
ini akan berdampak pada peningkatan kinerja dan daya saing
Kementerian Hukum dan HAM.
1.3. TUJUAN PERUBAHAN
Terwujudnya Peningkatan Kinerja secara berkesinambungan melalui
pengelolaan indeks reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
yang efektif dan efisien.
1.4. MANFAAT PERUBAHAN
Manfaat yang dapat diperoleh dari proyek perubahan adalah sebagai
berikut :
1. Manfaat Organisasi
a. Adanya efektivitas dan efisiensi pengelolaan indeks reformasi
birokrasi yang mampu mendorong peningkatan kinerja Kementerian
Hukum dan HAM.
b. Tersedianya aplikasi yang mengintegrasikan seluruh system
penilaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM yaitu E-RB, E
Performance, Simpeg, PMPRB, WBK/WBBM, E Survey dan Penilaian TPI
sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi.
2. Manfaat bagi masyarakat
Tersedia informasi kinerja reformasi birokrasi Kementerian Hukum
dan HAM yang terintegrasi.
3. Manfaat bagi peserta
Dapat menyajikan informasi indeks indicator RB sebagai bahan
evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
1.5. RUANG LINGKUP PERUBAHAN
1. Melakukan inventarisasi dan mengelola Indeks Penilaian Reformasi
Birokrasi yang diperoleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai ukuran
kinerja organisasi
2. Menyusun data based indicator indeks penilaian reformasi
birokrasi yang mendorong kinerja
3. Mengintegrasikan Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi (PMPRB),
WBK/WBBM, E-Reformasi Birokrasi, E-Survey dan TPI dengan
memanfaatkan teknologi informasi.
4. Menyusun regulasi pengelolaan indeks reformasi birokrasi melalui
pemberdayaan TI dalam rangka meningkatkan kinerja.
5. Menyusun milestone (pentahapan) program jangka pendek, jangka
menengah dan jangka Panjang untuk mewujudkan integrase penilaian
reformasi birokrasi dengan pendekatan kinerja.
6. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam
rangka mewujudkan integrasi penilaian reformasi borokrasi dalam
rangka meningkatkan kinerja organisasi.
Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM merupakan
organisasi yang besar, karena mempunyai dukungan sumber daya
manusia sebanyak kurang lebih 65 ribu pegawai, dan mempunyai 920
satuan kerja. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkumham juga mengalami
kenaikan setiap tahun, meskipun naiknya tidak terlalu besar.
Saat ini, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian
Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Berdasarkan
pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, antara lain dijelaskan bahwa
tugas Sekretariat Jenderal adalah menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi organisasi dilingkungan kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,
Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
a. Koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan HAM
b. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian
Hukum dan HAM
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumnahtanggaan, dan
dokumentasi kementerian hokum dan HAM
d. Pembinaan dan penataan organisasi
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan
advokasi hokum
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
pelayanan pengadaan barang/jasa, dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Tugas dan fungsi yang diemban Sekretariat Jenderal, dilaksanakan
oleh SDM sebanyak 692 orang dengan perincian Sekretaris Jenderal 1
(satu) orang, Staf Ahli 5 (lima) orang, Kepala Biro sebanyak 6
(enam) orang, Kepala Pusat Data dan Informasi 1 (satu) orang,
Kepala Bagian 32 (tiga puluh dua) orang, Kepala Sub bagian 108
(seratus delapan ) orang, JFT sebanyak 102 orang dan JFU sebanyak
437 orang (Data Simpeg per 2 April 2020). Kualifikasi SDM yang
dimiliki Sekretariat Jenderal dibedakan menurut jenis kelamin,
usia, masa kerja dan latar belakang Pendidikan.
Sebagai unit organisasi yang bertugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi organisasi dilingkungan kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekretariat Jenderal mengemban amanah
melaksanakan dan mendorong unit organisasi lain dilingkungan
kemenkumham memperoleh nilai pelaksanaan reformasi birokrasi yang
tinggi, yang diwujudkan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan
memperoleh nilai kinerja tinggi, yang diwujudkan dalam nilai Sistim
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), agar dapat
berkontribusi secara positif terhadap Indeks RB dan Nilai SAKIP
Kementerian Hukum dan HAM.
1.6. OUTPUT KUNCI
Output kunci (key project deliverables) dari proyek perubahan ini
adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1.
Output Kunci
DESKRIPSI KEGIATAN
Adanya pola pengelolaan indeks reformasi birokrasi yang lebih
efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kinerja Kementerian
Hukum dan HAM.
Menyusun data based indicator indeks penilaian reformasi birokrasi
yang mendorong kinerja
Data Based indeks reformasi birokrasi kementerian Hukum dan
HAM.
Menyusun regulasi pengelolaan indeks reformasi birokrasi melalui
pemberdayaan TI dalam rangka meningkatkan kinerja.
Draf Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Integrasi Pengelolaan
Indeks Reformasi Birokrasi dalam peningkatan kinerja Kementerian
Hukum dan HAM
Jangka Menengah
Sosialisasi Integrasi Pengelolaan Indeks Reformasi Birokrasi dalam
peningkatan kinerja kementerian Hukum dan HAM.
Jangka Panjang
Implementasi Integrasi Pengelolaan Indeks Reformasi Birokrasi dalam
peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
BAB II
Dalam rangka mewujudkan Proyek Perubahan dengan judul “Pengelolaan
Indeks Reformasi Birokrasi dalam rangka Peningkatan Kinerja
Kementerian HUkum dan HAM”, maka dilakukan pentahapan (milestone)
yang berisikan serangkaian tahapan sebagaimana Tabel 2.1 berikut
:
Tabel 2.1.
Tahapan Milstone
Daftar Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi dan rencana pengelolaan
berbasis TI.
Minggu III bulan Mei
Minggu IV bulan Mei
draft regulasi pengelolaan indeks reformasi birokrasi melalui
pemberdayaan TI dalam rangka meningkatkan kinerja.
Minggu III, IV bulan Mei dan minggu I Bulan Juni
2. Jangka Menengah
Draft Final Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang
Integrasi Pengelolaan Indeks Reformasi Birokrasi Dalam Rangka
Peningkatan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
Minggu I bulan Juni
Surat Ijin Prakarsa Rapermenkumham ke Dirjen Peraturan
Perundang-Undangan.
Minggu II bulan Juni
Surat Permohonan Penyelarasan Rapermenkumham ke Dirjen Peraturan
Perundang-Undangan.
Minggu II dan III bulan Juni
4.
Minggu IV bulan Juni
Minggu bulan Juli
Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Integrasi
Pengelolaan Indeks Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan
Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
Pemahaman Stakeholder tentang Integrasi Pengelolaan Indeks
Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Kementerian
Hukum dan HAM.
September 2020
Pelaksanaan Permenkumham tentang Integrasi Pengelolaan Indeks
Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Kementerian
Hukum dan HAM.
Desember 2020
Tahun 2021
Tahun 2021
Tahun 2021
1. Pemilik Proyek Perubahan
Kepemilikan Proyek Perubahan dengan judul “Pengelolaan Indeks
Reformasi Birokrasi dalam rangka Peningkatan Kinerja Kementerian
HUkum dan HAM”, adalah sebagai berikut :
MENTOR
PROJECT LEADER
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO, SH,.MM
196012151988021001
Tugas Mentor :
1) Memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam penyusunan proyek
perubahan
2) Memberikan bimbingan kepada peserta dalam menyusun identifikasi
masalah yang memerlukan treatment melalui proyek perubahan
3) Membantu peserta dalam memetakan agenda proyek perubahan yang
akan dilaksanakan serta rencana jadual pertemuan yang akan
dilaksanakan
4) Memberikan dukungan dan kesepakatan proposal rencana projek
perubahan yang dibuat oleh peserta.
5) Memberikan bimbingan kepada peserta dalam mengatasi
kendala
6) Memberi inspirasi kepada peserta dalam melakukan inovasi
perubahan.
COACH
Tugas Coach
1) Melakukan monitoring kegiatan peserta selama taking ownership
dan selama tahap laboratorium kepemimpinan melalui teknologi
informasi
2) Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta
apabila mengalami permasalahan dalam tahap taking ownership maupun
tahapan laboratorium kepemimpinan
3) Memberikan masukkan kepada peserta terkait usulan proyek
perubahan yang sedang dirumuskan selama taking ownership dan
tahapan laboratorium kepemimpinan
4) Memberikan feedback atas laporan progress implementasi project
perubahan
5) Mengembangakan instrument monitoring dan perekaman terhadap
progress yang dilaporkan oleh peserta bimbingan
6) Mengkomunikasikan proses, dan kemajuan hasil coaching kepada
penyelenggara PKN Tingkat I
7) Menjadi councelor bagi peserta mengalami lack motivation selama
proses pembelajaran atau menyusun proyek perubahan.
PROJECT LEADER
Kementerian Hukum dan HAM
4) Menyusun laporan proyek perubahan sesuai kaidah
5) Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder baik
internal maupun eksternal
6) Melaksanakan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang
dalam proyek charter dengan memberdayakan suruh sumber daya yang
dimiliki
7) Aktif melakukan diskusi dengan coach.
8) Menggerakkan seluruh elemen stakeholder terkait
9) Menyerahkan laporan implementasi proyek perubahan terkait
STAKEHOLDER
Direktur Hukum dan Regulasi
Hartoyo, SH, MH
Arif Ardianto Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan dan teknologi
RB BPKP
Tugas
2) Memberi dukungan kesepakatan serta menjalin komunikasi dengan
proyek leader
TIM EFEKTIF
CHUSNI THAMRIN S.Sos., M.Si.
KEPALA BIDANG DATA DAN PENGAMANAN JARINGAN PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI
INFORMASI
SRI YUSFINI YUSUF S.H., M.Si.
KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI BIRO PERENCANAAN
ACHMAD BRAHMANTYO MACHMUD
A.Md.Im., S.Sos., M.Si. KEPALA BAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS DAN
PELAPORAN BIRO PERENCANAAN
DEWI AMBARWATI A.Md.I.P., S.H.
SRI MULYATI
S.H., M.H.
KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN I BIRO
PERENCANAAN
FEBRI MUJIONO S.H., M.H. KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
ANGGARAN IV BIRO PERENCANAAN
SARI MESFRIATI S.E., M.Si.
KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN II
BIRO PERENCANAAN
YUSTINA ELISTYA DEWI, S.Sos., M.Si. KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI DAN
SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI BIRO PERENCANAAN
ANDHIKA GALIH CIPTADI, S.E., S.H. KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN
REFORMASI BIROKRASI BIRO PERENCANAAN
JUSNENI, S.E., M.Si. KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN BIRO
PERENCANAAN
ERWIN NUGROHO, S.H., M.H.
Tugas :
Membantu project leader dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang
telah disusun dalam setiap pentahapan kegiatan, sesuai dengan
bidang tugas masing-masing. Tim efektif akan bekerja pada tahan
perencanaan, tahap penyiapan teknologi informasi dan pada tahapan
monitoring dan evaluasi.
TIM TEKNOLOGI INFORMASI
RAHARYO HANDONO S.Kom.
KEPALA SUBBIDANG PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI PUSAT DATA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
EDHI HENDRICO S.E. KEPALA SUBBIDANG PENGAMANAN DATA DAN JARINGAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BANGUN WINANDITA S.Kom.
PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI
INFORMASI
PUJI ANDREANTO S.Kom.
ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER PUSAT DATA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Tugas :
2. Skema Tatakelola
2.3. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS
Identifikasi stakeholders bertujuan untuk melihat seberapa besar
pengaruh dari pihak dan individu yang berkepentingan terhadap hasil
akhir dari proyek perubahan. Pengaruh stakeholders tersebut
dibedakan menjadi pengaruh positif (+) yang diartikan mendukung,
pengaruh negative (-) berarti menentang, serta netral (+/-) yang
berarti tidak mendukung dan tidak menentang. Dalam hal ini
stakeholders dapat dibedakan antara stakeholders internal (masih
dalam satu instansi) dan eksternal yaitu Lembaga lain/individu yang
berpengaruh di luar instansi peserta. Identifikasi stakeholders
juga dapat dilihat dari pengaruh di luar instansi peserta.
Identifikasi stakeholders juga dapat dilihat dari pengaruh
(influence) dan ketertarikan (interest) stakeholders terhadap
proyek perubahan yang ingin dibuat, dengan katagori sebagai
berikut:
a. Kuadran I (high influence high interest-pengaruh tinggi
ketertarikan tinggi), atau yang disebut promoters.
b. Kuadran II (high influence low interest-pengaruh tinggi
ketertarikan rendah), atau disebut Latens.
c. Kuadran III (low influence high interest- pengaruh rendah
ketertarikan tinggi), atau disebut Defenders.
d. Kuadran IV (low influence low interest-pengaruh rendah
ketertarikan rendah), atau disebut Aphathetics.
Dari empat katagori tersebut, maka stakeholders yang dipilih
dimasukkan ke dalam empat kuadran sebagai berikut:
a) Kuadran I
Promoters berada pada kuadran I, karena memiliki pengaruh yang
besar dan ketertarikan yang tinggi terhadap keberhasilan proyek
perubahan. Stakeholders pada kuadran ini merupan kunci utama untuk
suksesnya proyek perubahan.
b) Kuadran II
Latents (pengaruh tinggi ketertarikan rendah) : Direktur Hukum dan
HAM Bappenas, Sekretaris Jenderal Ombudsman.
Stakeholders pada kuadran II, merupakan stakeholders yang memiliki
pengaruh tinggi mendukung keberhasilan proyek perubahan, tetapi
memiliki ketertarikan yang rendah terhadap proyek perubahan
tersebut. Rendahnya ketertarikan ersebut dikarenakan proyek
perubahan tidak semua direktur dan komisioner menangani pengelolaan
indeks reformasi birokrasi di kemenkumham.
c) Kuadran III
Stakeholders pada kuadran III (defenders) merupakan stakeholders
yang memiliki pengaruh rendah terhadap keberhasilan proyek
perubahan tetapi memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap proyek
perubahan, hal ini disebabkan karena ASN kementerian Hukum dan HAM
tidak memilki kewenangan dan pemahaman yang memadai terhadap
pengelolaan indeks reformasi birokrasi.
d) Kuadran IV
Aphathetics (pengaruh rendah ketertarikan rendah) : ASN
Kementerian/ Lembaga lain. Stakeholders ini memiliki pengaruh yang
rendah dan ketertarikan yang rendah terhadap keberhasilan proyek
perubahan sebuah instituri karena tidak bersentuhan langsung
terhadap indeks reformasi birokrasi kementerian/Lembaga lain.
Berikut peta stakeholders dalam proyek perubahan ini :
P E N G A R U H T I N G G I
Kuadran I Promoters
Kuadran II Latent
2. Sekjen,
3. Irjen,
7. Asdep Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur
Kemenpan dan RB
8. Dir Was Instansi Pem Bid Polhukkam, Pembang Manusia, dan Bud
BPKP
1. Sekretaris Jenderal Ombudsman.
I
N
T
E
R
E
S
T
Dengan telah teridentifikasinya stakeholder, maka langkah
selanjutnya melakukan strategi komunikasi untuk mempengaruhi para
stakeholders tersebut guna mendukung proyek perubahan ini. Strategi
yang dilakukan antara lain melalui komunikasi langsung dan tidak
langsung. Komunikasi langsung merupakan proses komunikasi yang
dilakukan secara langsung atau tatap muka. Menurut pakar komunikasi
Jaba Sitepu mengatakan bahwa komunikasi yang efektif merupakan
tujuan utama dari tiap orang yang melakukan sebuah komunikasi
kepada orang maupun kelompok lain. Agar komunikasi tersebut
berjalan dengan baik dan efektif sesuai yang diharapkan, maka
diperlukan strategi komunikasi.
Strategi komunikasi yang baik haruslah mengikuti prosedur ataupun
tahap-tahap komunikasi agar apa yang disampaikan didengar oleh
lawan bicara. Komunikasi langsung dan tidak langsung merupakan
strategi awal yang dapat dipilih, apakah ingin berkomunikasi
langsung ataupun berkomunikasi secara tidak langsung.
Strategi komunikasi akan efektif jika direncanakan dengan baik
serta akan mencapai tujuan yang jelas ketika anda sudah memiliki
target audiensi, desain penyampaian komunikasi yang baik dan benar.
Strategi komunikasi haruslah fleksibel, karena setiap saat arah
komunikasi bias berubah oleh aturan, atau perilaku individu. Bentuk
komunikasi yang dilakukan adalah Fokus Group \Discusion (FGD) dan
koordinasi.
2.5. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN RESIKO
Table 2.2.
NO.
Proyek perubahan tidak berjalan dengan baik bahkan ada kemungkinan
gagal
pendekatan dilakukan secara personal untuk meyakinkan bahwa proyek
perubahan yang dilakukan akan memberi dampak yang lebih baik
terhadap semua stakeholders.
2.
Kegiatan tidak berlangsung sesuai jadwal (schedule).
Saling memberi motivasi bahwa keberhasilan proyek perubahan hanya
bisa dicapai bila seluruh tim bekerjasama dan kesuksesan merupakan
kebanggaan bersama.
3.
Pengaturan jadwal secara efektif dan efisien.
4.
Pelaksanaan Proyek Perubahan bersamaan dengan Pelaksanaan Tugas
Sehari-hari di kantor
Tumpang tindih antara pekerjaan sehari-hari dengan proyek perubahan
sehingga berpotensi terjadi kegagalan.
Pembagian tugas dan jadwal tim efektif terencana dan tersusun
secara jelas.
5.
Pandemic COVID-19
Pelaksanaan tugas TIM dilakukan secara Work From Home (WFH) sesuai
kebijakkan Kemenetrian
Memanfaatkan TI (Virtual Meeting, WAG, e-Mail) dalam melakukan
atifitas proyek perubahan.
2.6. KRITERIA KEBERHASILAN
2. Terwujudnya pengelolaan indeks reformasi birokrasi dalam
meningkatkan kinerja kemenkumham yang didasarkan pada permenkumham
tentang integrasi pengelolaan indeks reformasi birokrasi dalam
peningkatan kinerja organisasi.
2.7. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
1. Dukungan dan komitmen pimpinan terhadap integrasi indeks
reformasi birokrasi.
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder.
2.8. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN
Table 2.3.
No
Daftar Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi dan rencana pengelolaan
berbasis TI.
Minggu III bulan Mei
21 Mei 2020
Minggu IV bulan Mei
28 Mei 2020
draft regulasi pengelolaan indeks reformasi birokrasi melalui
pemberdayaan TI dalam rangka meningkatkan kinerja.
Minggu III, IV bulan Mei dan minggu I Bulan Juni
Telah tersusun draf permenkumham tentang Sistim Informasi
Pengelolaan Reformasi Birokrasi Kemenkumham
Dokumentasi terlampir
1. Melakukan inventarisasi dan mengelola Indeks Penilaian Reformasi
Birokrasi yang diperoleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai ukuran
kinerja organisasi.
Pada proses ini , penulis melakukan inventarisasi dari beberapa
indeks dan nilai yang berpengaruh terhadap kinerja Kementerian
Hukum dan HAM dengan hasil sebagai berikut :
Table 2.4
Kementerian Hukum dan HAM
2. Menyusun data based indicator indeks penilaian reformasi
birokrasi yang mendorong kinerja.
a. Nilai Reformasi Birokrasi
Nilai Reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, merupakan
nilai kumulatif dari seluruh satuan kerja pada Kementerian, hasil
penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2019, berdasarkan
surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tanggal 30 Desember 2019 Nomor: B/215/RB.06/2019 hal Hasil evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sebagaimana pada Tabel berikut
:
Tabel 2.5.
60,00
45,61
45,19
II
Jika dibandingkan hasil penilaian tahun 2018 dengan hasil penilaian
tahun 2019 terdapat kenaikan kumulatif sebesar 1,61, namun apabila
perbandingan antar komponen penilaian baik pengungkit maupun
komponen hasil terdapat penilaian yang turun pada beberapa
komponen. Beberapa komponen yang dinilai memiliki aplikasi
masing-masing sebagai instrument pengukurannya.
Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenkumham serta indicator kinerja
lainnya dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahun
meskipun naiknya tidak terlalu besar.
b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditentukan oleh
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun Nilai
SAKIP Kemenkuham sesuai dengan suratnya tanggal 30 Desember 2019
Nomor: B/80/AA.05/2019 hal Hasil evaluasi Atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, tercermin sebagaimana pada
Tabel berikut :
Tabel 2.6.
(SAKIP)
BB
BB
Jika dibandingkan hasil penilaian tahun 2018 dengan hasil penilaian
tahun 2019 terdapat kenaikan kumulatif sebesar 2,17, dan di
lingkungan kementerian Hukum dan HAM, beberapa komponen yang
dinilai memiliki aplikasi masing-masing sebagai instrument
pengukurannya dan masih tersebar di Unit Eselon I Kementerian dan
belum terintegrasi.
c. Laporan Keuangan
Laporan keuangan kementerian hokum dan HAM telah lima kali
berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP ini merupakan opini yang
diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang
material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan
keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAK).
Laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian
jika memenuhi indikator sebagai berikut:
a. Laporan keuangan lengkap
c. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan
kerja
d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku dan konsisten
e. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai
perkembangan di masa depan (going concern).
d. Kinerja Anggaran
Penilaian kinerja anggaran dipengaruhi dua indikator nilai yaitu
Nilai IKPA (40%) dan Nilai SMART (60%)
Indicator penilaian IKPA sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 2.7.
Table 2.8.
INDIKATOR
TAHUN
KETERANGAN
2017
2018
2019
-
e. Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Untuk memastikan integritas dan kualitas pelayanan public,
Kementerian Hukum dan HAM melakukan survey yaitu survey Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Kedua survey tersebut dilakukan secara berkala dan periodik agar
integritas pegawai tetap terjaga dan meningkat, serta pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
prinsip-prinsip pelayanan prima.
Survey IKM dan IPK, juga merupakan indkator hasil yang dipergunakan
untuk menilai satuan kerja atau organisasi dapat meraih predikat
Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) dan satuan kerja Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Tabel 2.9
No
Komponen
Indeks
2016
2017
2018
2019
1
No
Komponen
Indeks
2016
2017
2018
2019
1
No
Komponen
Indeks
2016
2017
2018
2019
1
3.44
3.61
3.47
3.62
2
3.49
3.59
3.55
3.52
Berpredikat WBK dan WBBM
-
-
-
4
Dari table diatas terlihat adanya peningkatan satuan kerja yang
mendapatkan predikat WBK dan WBBM, akan tetapi dibandingkan dengan
jumlah satuan kerja yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM,
persentase jumlah tersebut masih sangat rendah, juga apabila
dibandingkan dengan satuan Kerja pada instansi penegak hukum
lainnya yaitu Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung dan Mahkamah
Agung.
Indeks penilaian yang diperoleh kementerian hukum dan HAM merupakan
nilai akumulasi dari kinerja sebelas unit eselon I namun belum
terkoordinasi dan terintegrasi dalam suatu system pengelolaan
indeks penilaian, sehingga permasalahan-permasalahan yang dimiliki
oleh unit-unit lain sulit untuk dilakukan atau dicarikan solusimya,
akibatnya kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan daya saingnya
kurang signifikan. Aplikasi SIM RB adalah aplikasi yang disiapkan
untuk mengintegrasikan seluruh indikator yang dijadikan ukuran
kinerja organisasi menjadi satu kesatuan, sebagai dasar pengambilan
keputusan pimpinan secara cepat dan cermat.
3. Menyusun draft regulasi pengelolaan indeks reformasi birokrasi
melalui pemberdayaan TI dalam rangka meningkatkan kinerja.
Dalam komponen regulasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan
proyek perubahan ini, penulis melakukan koordinasi dan komunikasi
yang intensif dengan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan sesuai
dengan tugas dan fungsinya yaitu penyusunan dan penyelarasan
peraturan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi khusunya
peraturan Menteri tentang Integrasi pengelolaan indeks reformasi
birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja kementerian hukum dan
HAM.
Dalam rancangan Peraturan Menteri tersebut diatur pengguna dari
aplikasi SIM RB sebagai manifestasi dari pengelolaan indeks
reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja
Kemenkumham.
Dalam penyusunan peraturan Menteri hokum dan hak asasi manusia,
koordinasi dan komunikasi efektif dilakukan antara secretariat
jenderal dengan direktorat jenderal peraturan perundang-undangan
dengan alur proses sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 30
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di
Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, adapun tahapannya adalah
sebagai berikut :
a. Pembuatan Ijin Prakarsa
2) Pembubuhan paraf Sekjen
e. Permohonan Penetapan
f. Permohonan Pengundangan
Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh projeck leader
Bersama tim efektif dan stakeholders dalam pencapaian tahapan
jangka pendek ke tiga yaiu penyusunan peraturan Menteri Hukum dan
HAM tentang Sistim Informasi Manjemen Reformasi Birokrasi:
1. Rapat Perumusan/Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan
HAM tentang SIM-RB
Dihadiri oleh :
Project Leader
Tim Penyusun Peraturan Menteri dari Ditjen PP.
2. Rapat Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM
tentang SIM-RB
Dihadiri oleh :
Project Leader
2.9 Pengelolaan Sumber Daya
Agar proyek perubahan dapat dilaksanakan maka sumber daya yang
harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
2) Sumber daya manusia (Man)
SDM yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini adalah
ASN yang bekerja pada instansi organisasi yang melaksanakan
kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan indicator
indeks reformasi birokrasi, baik di lingkungan kementerian hokum
dan HAM, maupun di luar kementerian Hukum dan HAM.
3) Anggaran (Money)
Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini
bersumber dari APBN tahun 2021.
4) Adanya regulasi (Material)
b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM
c) Peraturan Menteri PAN dan RB
d) Peraturan Kepala BPKP
e) Peraturan Ombusmand RI
a) Rancangan indeks reformasi birokrasi
b) Modul rancangan aplikasi
c) SOP Pembuatan Aplikasi
d) SOP Integrasi Sistem
a) Komputer yang memenuhi standar
b) Jaringan data yang memadai
c) Server yang memenuhi standar
2.10 Kendala dan Upaya Mengatasi
Dalam pelaksanaan proyek perubahan terdapat hal-hal yang menghambat
terjadinya perubahan yang diharapkan. Untuk mengatasi factor
penghambat tersebut perlu dilakukan koordinas dan komunikasi yang
efektif agar perubahan yang diharapkan dapat terealisasi dengan
baik. Factor-faktor penghambat dapat diurai dengan baik sehingga
keluaran (output) dapat tercapai dengan harapan agar berdampak pada
manfaat/hasil (outcome) yang maksimal.
1. Kendala Internal
Kementerian Hukum dan HAM sebagai kementerian yang heterogen dalam
tugas dan fungsi sebelas unit eselon I yang ada di dalamnya
memerlukan adanya komunikasi yang efektif. Dalam melaksanakan
proyek perubahan ini, projek leader melakukan koordinasi terutama
dengan unit eselon I yang telah mengembangkan system dalam
mendukung peningkatan kinerja Organisasi.
Koordinasi dan komunikasi efektif didasarkan kepada komitmen antar
pimpinan tinggi sampai dengan pelaksana/staf sangat dibutuhkan
dalam mendukung proyek perubahan yang sedang dilaksanakan.
2. Eksternal
Koordinasi dan komunikasi efektif dengan instasi eksternak dalam
rangka mendapatkan dukungan pembuatan proyek perubahan ini,
dilakukan proyek leader dengan instansi Kemenpan dan RB, Bappenas,
BPKP dan Ombudsman Repulik Indonesia. Hal tersebut dilakukan
mengingat instansi tersebut merupakan stakeholders memiliki
pengaruh yang tinggi namun memiliki ketertarikan yang rendah.
Untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan ini, maka berikut
adalah gambaran strategi komunikasi yang dilakukan oleh Project
Leader dengan para Stakeholders sebagai solusi atas kendala dalam
pelaksanaan proyek perubahan agar dapat diminimalisir, sebagaimana
pada tabel berikut :
Tabel 3.3.
STAKEHOLDERS
10. Sekjen,
11. Irjen,
15. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur
Kemenpan dan RB
16. Dep Bid Was Instansi Pem Bid Polhukkam, Pembang Manusia, dan
Bud BPKP.
1. Komunikasi yang dapat membangun pemahaman bersama sehingga dapat
saling mendukung
2. Melakukan kegiatan yang melibatkan keaktifan seluruh stakeholder
melalui rapat koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD)
DEFENDERS
1. Komunikasi dilakukan melalui diskusi interaktif sehingga dapat
menimbulkan kepercayaan dan kesamaan pemahaman melalui Focus
Group
2. Discussion (FGD)Melakukan koordinasi secara intensif
LATENT
2. Melakukan diskusi dengan menghadirkannya sebagai peserta Focus
Group Discussion (FGD)
3. Memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan
APHATETIC
2.11 Pergeseran Sakeholders
Dalam penyusunan proyek perubahan ini pada awalnya proyek leader
menempatkan Sekjen ORI dan Deputi Bappenas pada kuadran ke II yaitu
Laten, namun setelah dilakukan komunikasi dan koordinasi yang
efektif dengan mengundang pejabat terkait dalam virtual meeting,
terjadi pergeseran dari Laten menjadi Promoters.
P E N G A R U H T I N G G I
Kuadran II Latent
Kuadran I Promoters
2. Sekjen,
3. Irjen,
7. Asdep Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur
Kemenpan dan RB
8. Dir Was Instansi Pem Bid Polhukkam, Pembang Manusia, dan Bud
BPKP
9. Sekretaris Jenderal Ombudsman.
-
a. Sekretaris Jenderal
Saya turut mendukung proper saudara iwan kurniawan, karena
Kemenkumham sedang giat-giatnya mengimplementasikan Reformasi
Birokrasi. satu hal yang memang untuk mengetahui implementasi
reformasi birokrasi Kemenkumham yakni dari adanya terus peningkatan
indeks penilaian reformasi birokrasi. Inovasi ini akan memperjelas
tahapan dan informasi, sehingga apa yang harus dilakukan untuk
mewujudkan indeks RBnya bisa terwujud. Proper ini akan menghasilkan
banyak informasi yang didapat sehingga outputnya menghasilkan
pencapaian indeks yang maksimal. selamat untuk saudara Iwan
Kurniawan.
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Saya sangat mendukung dengan adanya proyek perubahan ini.
Pembuatan aplikasi ini merupakan sebuah inovasi dalam rangka
meningkatkan kinerja kemenkumham, dan hasilnya diharapkan kinerja
kemenkumham lebih terukur dan lebih akuntabel. Selamat Untuk
Saudara Iwan Kurniawan, Semoga proyek perubahan ini bisa Memberikan
manfaat yang luar biasa bagi kementeria,Salam pembaharuan, Kami
Pasti.
2.13 Pemberian Dukungan Stakeholders Eksternal
a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan dan RB)
memberikan dukungan terhadap proyek perubahan saudara Iwan
Kurniawan. Dengan tema Pengelolaan Indeks RB dalam Rangka
Peningkatan Kinerja Kemenkumham ini merupakan hal yang luar biasa
dan menjawab kebutuhan dalam percepatan pelaksanaan reformasi
birokrasi yang selaras dengan rekomendasi KemenpanRB yaitu sistem
informasi evaluasi kinerja yang terintegrasi dan dapat diakses
sampai ketingkat satker. Dan hal ini nantinya akan menjadi strategi
kementerian hukum dan ham kedepannya secara berkelanjutan dalam
rangka meningkatkan kinerja organisasi. Apa yang dilakukan oleh
saudara Iwan Kurniawan merupakan hal yang baru dan hasilnya
diharapkan kinerja kemenkumham lebih pasti terukur, dan lebih
akuntabel. Selamat untuk saudara Iwan Kurniawan semoga proyek
perubahan ini segera bisa diimplementasikan di Kemenkumham.
b. Kementerian Perencanaan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Kemenper/Bappenas)
memberikan dukungan terhadap proyek perubahan saudara Iwan
Kurniawan. Dengan tema Pengelolaan Indeks RB dalam Rangka
Peningkatan Kinerja Kemenkumham ini merupakan hal penting, dan
harus disinkronkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan
kerja Kementerian Hukum dan HAM, sehingga indikator keberhasilannya
lebih terukur.
c. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Menyampaikan apresiasi dan dukungan atas rencana proyek perubahan
dari Bapak Iwan Kurniawan. Proyek perubahan ini juga sejalan dan
mendukung kinerja dari BPKP. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi peningkatan Indeks RB dan diterapkannya SPBE
di Kemenkumham. Jika program ini berhasil maka kementerian/lembaga
lain dapat meniru pola pikir/grand design dari program ini guna
memaksimalkan pencapaian indeks RB.
d. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Menyampaikan apresiasi dan dukungan atas rencana proyek perubahan
dari Bapak Iwan Kurniawan. Proyek perubahan ini juga sejalan dan
mendukung kinerja ORI, khususnya dalam rangka memperbaiki kualitas
kinerja layanan publik di Kemenkumham. Sehingga kedepannya dapat
lebih ditingkatkan dan diperbaiki lagi secara kualitasnya.
BAB III
a. Proyek Perubahan “Pengelolaan Indeks Reformasi Birokrasi Dalam
Meningkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”
merupakan upaya strategis yang dilaksanakan secara integrative dan
kolaboratif dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing
Kementerian Hukum dan HAK Asasi Manusia.
b. Melalui proyek perubahan ini sejumlah factor teridentifikasi
menjadi masukkan untuk dilakukan pembenahan dan perbaikan, meliputi
integrase pengelolaan dan regulasi yang menjadi dasar
pelaksanaannya.
c. Melalui proyek perubahan yang dilasanakan secara kolaboratif,
diperoleh pemahaman yang komprehensif perlunya ingtrasi pengelolaan
penilaian kinerja kementerian hokum dan HAM dalam rangka
peningkatan kinerja.
d. Target capaian proyek perubahan ini adalah tersedianya aplikasi
dan regulasi pengeloaan indeks reformasi birokrasi di Kemnterian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Lesson Learnt
Beberapa hal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam proyek
perubahan ini adalah :
a. Pengelolaan Indeks Reformasi Birokrasi adalah kegiatan strategis
yang melibatkan instansi penilai yaitu Kemnterian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dan Pembangunan dan Kementerian Perencanaan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
b. Proyek Perubahan dilakukan secara kolaboratif, melibatkan
stakeholders eksternal sehingga menambanh jejaring bagi proyek
leader dalam melaksnakan tugasnya sebagai ASN Kementerian Hukum dan
HAM.
c. Proyek leader harus memiliki pemahaman yang baik tentang apa
yang akan dikerjakan, urgensi serta output yang ingin dihasilkan
sehingga mampu untuk meyakinkan dan memengaruhi stakeholders untuk
tertarik dan mendukung proyek perubahan yang dilaksanakan.
d. Pelaksanaan laboratorium kepemimpinan yang hanya berlangsung
selama dua bulan, sehinggan memerlukan manajemen perencanaan yang
baik dan rinci agar mendapatkan output yang maksimal sesuai dengan
rencana awal.
e. Kemampuan bekerja dalam tim dan kemampuan memimpin sebuah tim,
dalam hal ini tim efektif serta membangun koordinasi dan kolaborasi
yang baik akhirnya dapat menyelesaikan proyek perubahan dengan baik
dan sesuai dengan tujuan akhir yang ditetapkan.
3. Saran/Rekomendasi
a. Hendaknya terus dibangun dan dilakukan maintenance komitmen,
koordinasi, komunikasi dan kolaborasi secara berkesinambungan
terhadap seluruh stakeholders baik internal maupun eksternal agar
seluruh output jangka menengah dan jangka Panjang proyek perubahan
ini dapat terealisasi.
b. Terus melakukan komunikasi terhadap stakeholders dalam mengawal
realisasi proyek perubahan ini.
man
money
material
methode
machine