BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasi Akuntansi 2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Gelinas dan Dull (2008, p14), SIA merupakan subsistem khusus dari Sistem Informasi yang bertujuan mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi terkait dengan aspek keuangan akan kegiatan bisnis. Sebagai contoh, input SIA dalam diskon sepatu. User memproses diskon dengan mencatat data penjualan dalam jurnal penjualan, mengelompokkan data menggunakan Chart of Accounts, dan posting data ke buku besar. Secara periodic, SIA akan mengeluarkan trial balance dan financial statements. Menurut Romney dan Steinbart (2006, p6), SIA merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. SIA dapat merupakan proses sederhana secara manual, proses
59
Embed
library.binus.ac.idlibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2012-1... · Web viewPajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Mardiasmo (2009, p162), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Sistem Informasi Akuntansi
2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Gelinas dan Dull (2008, p14), SIA merupakan subsistem
khusus dari Sistem Informasi yang bertujuan mengumpulkan, mengolah, dan
melaporkan informasi terkait dengan aspek keuangan akan kegiatan bisnis.
Sebagai contoh, input SIA dalam diskon sepatu. User memproses diskon
dengan mencatat data penjualan dalam jurnal penjualan, mengelompokkan
data menggunakan Chart of Accounts, dan posting data ke buku besar. Secara
periodic, SIA akan mengeluarkan trial balance dan financial statements.
Menurut Romney dan Steinbart (2006, p6), SIA merupakan sistem
yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk
menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. SIA dapat merupakan
proses sederhana secara manual, proses yang rumit menggunakan komputer
dan TI, atau proses keduanya bila digabungkan. Apapun cara yang
digunakan, prosesnya sama. SIA dan orang-orang yang menggunakannya,
harus tetap mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan
melaporkan data dan informasi.
Menurut Rama dan Jones (2006, p5), SIA merupakan subsistem dari
Management Information System (MIS) yang memberikan informasi
9
akuntansi dan keuangan seperti memperoleh informasi lain dari proses rutin
atas transaksi akuntansi.
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa SIA adalah
sistem yang mengumpulkan, mengolah, mencatat, menyimpan, dan
melaporkan informasi bagi pengambil keputusan terkait dengan aspek
keuangan atas transaksi akuntansi secara rutin. SIA terdiri dari informasi
yang luas seperti pesanan penjualan, penjualan dalam unit dan tunai,
pencatatan kas, pesanan pembelian, penerimaan barang, pembayaran, dan jam
kerja. Sebagai contoh, jumlah jam kerja karyawan sangat penting di antara
penjadwalan produksi dan akuntansi penggajian. Informasi mengenai pesanan
penjualan dan pengiriman barang dibutuhkan oleh bagian pemasaran dan
akuntansi.
2.1.2 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Rama dan Jones (2006, p6), manfaat SIA terdiri dari 5 komponen,
yaitu:
a. Producting External Report
Dalam menjalankan proses bisnisnya, perusahaan menggunakan SIA
untuk menghasilkan laporan yang memenuhi kebutuhan informasi bagi
stakeholder.
b. Supporting Routine
Manajer membutuhkan SIA untuk mendukung aktivitas rutin di dalam
perusahaan, seperti penerimaan pesanan, pengiriman barang, menagih
10
pelanggan, dan menerima kas. Sistem komputer dan beberapa software
akuntansi juga menangani aktivitas rutin.
c. Decision Support
Informasi juga dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan
non-rutin pada semua tingkat organisasi, termasuk informasi mengenai
produk yang paling banyak terjual. Informasi ini sangat kritis dalam
perencanaan produk baru, memutuskan produk apa yang harus tetap ada,
dan pemasaran produk ke pelanggan.
d. Planning and Control
Sistem Informasi dibutuhkan untuk aktivitas perencanaan dan
pengendalian. Contoh, informasi mengenai anggaran dan biaya disimpan
oleh sistem perusahaan, kemudian laporan yang dihasilkan digunakan
untuk membandingkan anggaran dengan jumlah aktual. Menggunakan
scanner untuk mencatat item yang dibeli dan pendapatan hasil penjualan
memungkinkan user merencanakan dan mengendalikan secara detail.
Sebagai contoh, analisis pendapatan dan beban dapat diselesaikan pada
individual product level. Data historis dapat ditarik dari database dan
digunakan pada spreadsheet atau program untuk meramalkan kenaikan
dan arus kas.
e. Implementing Internal Control
Pengendalian internal meliputi kebijakan, prosedur, dan SI yang
digunakan untuk melindungi aset perusahaan dari kerugian atau
pencurian. Selain itu, pengendalian internal juga dapat memelihara data
11
keuangan. Sangat mungkin untuk membangun pengendalian ke dalam
SIA komputerisasi untuk membantu mencapai tujuan ini. Sebagai contoh,
SI dapat menggunakan password untuk mencegah orang-orang
mengakses entri data dan laporan yang tidak dibutuhkan dalam jobdesk
masing-masing karyawan.
2.1.3 Komponen Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Romney dan Steinbart (2006, p6), terdapat 6 komponen pada SIA,
yaitu:
a. Orang yang mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai fungsi;
b. Prosedur dan instruksi, baik manual dan otomatis, termasuk
mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data mengenai aktivitas
organisasi;
c. Data mengenai organisasi dan proses bisnisnya;
d. Software yang digunakan untuk mengolah data organisasi;
e. Instruktur teknologi informasi, termasuk komputer dan peralatan
komunikasi jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan,
mengolah, dan mengirimkan data serta informasi;
f. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang mengamankan
data pada SIA.
12
2.2 Sistem Pengendalian Internal
2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal
Menurut Romney dan Steinbart (2006, p192), pengendalian internal
adalah proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan direksi
di bawahnya untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan pengendalian
internal dapat dicapai dengan:
a. Mengamankan aset, termasuk mencegah atau mendeteksi akuisisi yang
tidak sah, menggunakan, atau disposisi aset material perusahaan;
b. Menjaga data perusahaan secara akurat dan teratur sehingga memberikan
cerminan aset perusahaan;
c. Menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya;
d. Menyediakan kepercayaan bahwa laporan keuangan disiapkan sesuai
dengan Generally Accepted Accounting Priciple (GAAP);
e. Mempromosikan dan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk
laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan otorisasi manajemen
dan direktur;
f. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan;
g. Mematuhi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
Pada 1992, Committee of Sponsoring Organizations (COSO)
mengenalkan kerangka kerja Internal Control-Integrated Framework.
Kerangka kerja ini dapat ditemukan dalam Gelinas dan Dull (2008, p216),
mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan
13
oleh entitas organisasi seperti dewan direksi, manajemen, dan anggota
lainnya, dirancang untuk memberikan kepastian masuk akal mengenai tujuan
organisasi seperti:
a. Menghasilkan operasi yang efektif dan efisien;
b. Menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya;
c. Menaati hukum dan peraturan yang ditetapkan.
2.2.2 Komponen Sistem Pengendalian Internal
Commmittee of Sponsoring Organizations (COSO) memberikan definisi
pengendalian internal memiliki 5 komponen yang dapat ditemukan dalam
Gelinas dan Dull (2008, p216), yaitu:
a. Control Environment
Menentukan arah organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian
orangnya. Ini berfungsi sebagai dasar untuk semua komponen
pengendalian internal lain dengan memberikan disiplin dan struktur.
b. Control Activities
Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan arahan
manajemen dilakukan.
c. Risk Assesment
Identifikasi entitas dan melakukan analisis risiko yang relevan untuk
tujuan achievements, membentuk dasar untuk menentukan cara mengelola
risiko.
d. Information and Communication
14
Identifikasi, capture, dan pertukaran informasi in a form and timeframe
yang memungkinkan orang-orang melakukan tanggung jawab masing-
masing.
e. Monitoring
Sebuah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang
waktu.
2.3 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian
2.3.1 Pengertian Gaji
Menurut Hariandja (2007, p245) gaji adalah balas jasa kepada
pegawai dalam bentuk uang sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai
seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan
organisasi. Dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima
seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi.
Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab
1 Pasal 1 mendefinisikan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi
kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau
jasa yang telah atau akan dilakukan.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gaji adalah
balas jasa kepada pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dinayarkan sesuai
dengan perjanjian kerja. Dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang
diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi.
15
2.3.2 Komponen Gaji
Menurut Soemarso (2007, p265) komponen gaji gaji atau upah dapat
diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan
kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan anak, dan lain sebagainya. Ada
pula yang diberi nama uang transportasi, uang makan, dan lain-lain. Kepada
pegawai atau buruh juga dapat diberikan manfaat lain, misalnya asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, iuran pensiun, dan lain-lain.
Menurut Kaban (2006), besarnya gaji pokok yang diberikan kepada
pegawai, biasanya sangat bergantung dengan latar belakang pendidikan,
kemampuan, maupun pengalaman kerjanya. Selain gaji pokok, biasanya
pegawai mendapatkan beberapa jenis tunjangan yang ditentukan berdasarkan
pada golongan dan jabatannya.
2.3.3 Aktivitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian
Menurut Romney dan Steinbart (2006, p495), aktivitas SIA penggajian
terdiri:
a. Melakukan update master file penggajian
Aktivitas pertama dalam SIA penggajian melibatkan update master file
penggajian untuk menggambarkan berbagai jenis perubahan gaji:
mempekerjakan, menghentikan, perubahan pada tarif pajak, atau
perubahan diskresi pemotongan. Semua perubahan gaji sangat penting
dimasukkan tepat waktu dan menggambarkan secara tepat dalam
pembayaran berikutnya.
b. Melakukan update tarif dan pengurangan pajak
Aktivitas kedua dalam SIA penggajian adalah melakukan update tarif dan
pengurangan pajak. Perubahan dilakukan oleh departemen penggajian,
16
tetapi jarang terjadi. Perubahan terjadi jika menerima keputusan dari
pemerintah mengenai perubahan tarif pajak.
c. Melakukan validasi waktu dan data kehadiran
Aktivitas ketiga dalam SIA penggajian adalah validasi setiap waktu dan
data hadir karyawan. Aktivitas ini dijelaskan sebagai berikut:
1) Skema pembayaran
Untuk karyawan yang dibayar berdasarkan basis per jam, banyak
perusahaan menggunakan time card untuk mencatat jam masuk
dan jam pulang karyawan setiap hari. Time cards ini memberikan
informasi total jam kerja selama periode pembayaran. Banyak
juga perusahaan mengganti time cards dengan time clocks
elektronik, seperti menggunakan ID Cards untuk mencatat
kehadiran karyawan.
2) Peluang menggunakan TI
Proses penggajian dapat dibuat lebih efisien dengan
mengumpulkan pencatatan waktu dan kehadiran karyawan secara
elektronik. Ini dapat mengurangi waktu dan potensi kesalahan
terkait dengan pencatatan manual, verifikasi, hingga memasukkan
data kehadiran dan waktu.
d. Menyiapkan gaji
Aktivitas keempat dalam SIA penggajian adalah menyiapkan gaji. Semua
dokumen yang berhubungan dengan komponen gaji, seperti total jam
kerja, absensi, dan sebagainya dikumpulkan untuk dilakukan perhitungan
gaji. Setelah dihitung, akan diotorisasi oleh atasan yang memiliki
17
wewenang. Kemudian slip gaji dicetak yang berisi total gaji kotor
dikurangi total potongan hingga mendapatkan total gaji bersih.
e. Membayar gaji
Aktivitas kelima dalam SIA penggajian adalah membayar gaji kepada
karyawan. Slip gaji yang telah dicetak akan diberikan kepada karyawan.
Karyawan bagian akuntansi mencatat pengeluaran kas atas gaji.
f. Menghitung pajak yang dibayarkan kepada karyawan
Aktivitas keenam dalam SIA penggajian adalah menghitung pajak. Pajak
dipotong darin gaji karyawan. Pajak yang telah dikumpulkan dari
potongan penghasilan, akan disetor ke kantor pajak.
g. Membayar pajak dari gaji dan pengurangan lain-lain
Aktivitas terakhir dalam SIA penggajian adalah membayar pajak yang
berasal dari potongan gaji karyawan.
2.3.4 Sistem Pengendalian Internal Penggajian
Beberapa kecurangan dalam kegiatan penggajian dan pengendalian
internalnya sebagai berikut:
1. Kecurangan dalam Kegiatan Penggajian
Menurut Gelinas dan Dull (2008, p520), penggajian merupakan area yang
dapat berpotensi timbulnya kecurangan. Perusahaan melakukan ribuan
kali pembayaran gaji kepada karyawan. Jenis kecurangan yang dapat
terjadi pada kegiatan penggajian sebagai berikut:
a. Ghost Employees: karyawan yang tidak benar-benar bekerja pada
perusahaan tetapi menerima slip gaji. Ini bisa saja merupakan
karyawan fiktif.
18
b. Falsified hours and salary: karyawan melebih-lebihkan waktu kerja
atau dapat merubah kenaikan gaji dalam data karyawan.
c. Commission schemes: perusahaan yang menerapkan sistem komisi
kepada karyawan, dapat menimbulkan kecurangan oleh karyawan
dengan melebih-lebihkan target penjualan agar mendapat komisi lebih
banyak atau dapat merubah kenaikan komisi dalam data karyawan.
d. False workers compensation claims: karyawan berpura-pura
mengalami sakit untuk mendapatkan klaim kompensasi.
2. Pengendalian Internal Penggajian
Menurut Gelinas dan Dull (2008, p520), pengendalian internal yang dapat
digunakan oleh perusahaan untuk mencegah kecurangan adalah:
a. Pemisahan wewenang antara pembuatan dan perubahan data
karyawan, persiapan penggajian, dan pengeluaran kas untuk
pembayaran gaji.
b. Melakukan setoran gaji secara langsung untuk mengurangi perubahan,
pemalsuan, dan pencurian slip gaji.
c. Melakukan pemeriksaan data karyawan agar tidak terdapat data
ganda.
Menurut Romney dan Steinbart (2006, p504), fungsi SIA penggajian
yaitu memberikan pengendalian internal yang memadai untuk
memastikan tujuan:
1) Semua transaksi penggajian diotorisasi secara tepat
2) Semua transaksi penggajian dicatat dengan valid.
3) Semua otorisasi transaksi penggajian dicatat dengan valid.
4) Aset (kas dan data) terlindungi dari kehilangan dan pencurian
19
5) Aktivitas penggajian menghasilkan kinerja yang efektif.
2.4 Pajak Penghasilan
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan berlaku
sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami
perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun
2008.
Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur mengenai Pajak
Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai
pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang
menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut
Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk
penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya
dimulai atau berkahir dalam tahun pajak.
2.4.2 Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Mardiasmo (2009, p162), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah
pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
Berdasarkan UU RI No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Ketentuan
Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5)
dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 5a sehingga Pasal 21
berbunyi sebagai berikut:
20
(1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau, kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan;
c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan
pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas; dan
e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan
dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan
pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional.
(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk
setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya
jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya
yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi
21
bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tarif pajak sebgaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a,
kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib
Pajak.
(6) Dihapus
(7) Dihapus
(8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2.4.3 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21
Menurut Mardiasmo (2009, p166), penerima penghasilan yang dipotong PPh
Pasal 21 sebagai berikut:
a. Pegawai;
b. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan
hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
22
1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari